Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,
Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan /SR.130/12/2015
dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan
Bupati Sidoarjo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
5. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015), sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5619) ;
6. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5068),
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor :
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :
5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan
/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan
K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
3
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan
/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran
Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan
/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenah Tanah;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan
/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2014
tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2015 Nomor 61);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN
2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara
kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri
atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan
mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau
limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa,
berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan
mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk
meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah
serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari
Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di Sektor Pertanian.
4
4. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan
tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan
usulan dari Bupati/Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah
harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh Petani/Kelompok Tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri
Pertanian. 7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan
budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia
perseorangan dan / atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan. 9. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang
mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak
yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya;
kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan anggotanya.
11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
yang berlaku. 14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk
Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun
berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau Penyalur Sarana Produksi Pertanian.
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk
dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
(1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk
Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana
Subsidi Pupuk.
5
(2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK
BAB III
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3
(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau
Petambak yang telah bergabung dalam Kelompoktani dan
menyusun RDKK, dengan ketentuan:
a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman
pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim
tanam;
b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang
tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua)
hektar setiap musim tanam; atau
c. Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap
musim tanam
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan
perikanan budidaya.
Pasal 4
(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan
anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan
mempertimbangkan penyerapan pupuk bersubsidi tahun-
tahun sebelumnya serta jumlah alokasi Kebutuhan Pupuk
Bersubsidi untuk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur.
(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis
dan Jumlah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
(3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan rekap
RDKK yang disusun oleh Mantri Pertanian dan Kepala Balai
Penyuluh Kecamatan dan diketahui Camat setempat menurut
Sub Sektor, Kelurahan/Desa, Jenis, Jumlah dan Sebaran
Bulanan.
Pasal 5
Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati Sidoarjo
melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan
waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah
kecamatan.
Pasal 6
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan
dan Perikanan bersama Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak
6
dan/atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas
areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk
Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani
di wilayahnya.
BAB IV
PERUBAHAN DAN REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7
(1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 terjadi kekurangan dapat
dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan, waktu dan
subsektor yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.
(2) Apabila terjadi realokasi antar Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Timur maka ditindaklanjuti realokasi antar Kecamatan
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Sidoarjo.
(3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan
pada bulan berjalan tidak mencukupi, Penyaluran Pupuk
Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari
alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1
(satu) tahun, melalui penetapan realokasi.
BAB V
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8
(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi
sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui
Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang
berlaku.
(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh
Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok
Tani diatur sebagai berikut :
a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke
Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan
dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/
Petambak dan/atau Kelompok Tani.
7
b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud
pada huruf a memperhatikan kebutuhan
Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam RDKK
dan alokasi di masing-masing wilayah.
(3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke
Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian Perkebunan dan
Peternakan berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan guna melakukan pendataan
RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam
penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Sidoarjo.
(4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani,
Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan melalui
pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik
lokasi oleh Mantri Pertanian dan Penyuluh.
(5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke
Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh
petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten
Sidoarjo.
(6) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Verifikasi dan Validasi Penyaluran
Pupuk Bersubsidi dan melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada
Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk
bersubsidi sebagimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.
Pasal 9
(1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Penyalur di Lini III, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin
ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani,
Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung
jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib berkoordinasi
dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 10
(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,-/kg;
b. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,-/kg;
8
c. Pupuk ZA : Rp. 1.400,-/kg; d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,-/kg;
e. Pupuk Organik : Rp. 500,-/kg.
(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani,
Petambak dan/atau Kelompok Tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea : 50 Kg;
b. Pupuk SP-36 : 50 Kg; c. Pupuk ZA : 50 Kg;
d. Pupuk NPK : 50 Kg; e. Pupuk Organik : 40 Kg.
Pasal 11
(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diberi label tambahan berwarna merah,
mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :
(2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi
berwarna jingga (orange).
BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12
(1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk
Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke
Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani. (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan
realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke
Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani setiap bulannya
kepada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo.
Pasal 13
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten
Sidoarjo wajib melakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi
di wilayahnya oleh Penyuluh dan Mantri Pertanian.
“Pupuk Bersubsidi Pemerintah” Barang Dalam Pengawasan
9
Pasal 14
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten
Sidoarjo menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati
Sidoarjo.
BAB VI PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2013
pada tanggal 2015
Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,
ttd
VINO RUDY MUNTIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 63
Ditetapkan di Sidoarjo Pada tanggal 31 Desember 2015
Pj. BUPATI SIDOARJO,
TTD
JONATHAN JUDIANTO
10
ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016
NO KECAMATAN
B U L A N
JUMLAH
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
1 Sidoarjo 2,00 3,00 4,00
4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 5,00 4,00 3,00 40,00
2 Buduran 5,00 4,00 5,00
5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 2,00 8,00 7,00 6,00 63,00
3 Candi 5,00 5,00 5,00
4,00 6,00 5,00 5,00 5,00 2,00 9,00 8,00 5,00 64,00
4 Porong 6,00 5,00 6,00
7,00 8,00 8,00 2,00 2,00 3,00 7,00 5,00 6,00 65,00
5 Tanggulangin 5,00 4,00 5,00
4,00 4,00 3,00 2,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 49,00
6 Jabon 8,00 6,00 8,00
6,00 7,00 8,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 57,00
7 Tulangan - - -
- - - - - - - - - -
8 Krembung - - -
- - - - - - - - - -
9 Krian - - -
- - - - - - - - - -
10 Prambon - - -
- - - - - - - - - -
11 Tarik - - -
- - - - - - - - - -
12 Balongbendo - - -
- - - - - - - - - -
13 Wonoayu - - -
- - - - - - - - - -
14 Taman - - -
- - - - - - - - - -
15 Sukodono - - -
- - - - - - - - - -
16 Waru 5,00 4,00 4,00
2,00 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 34,00
17 Gedangan 5,00 2,00 5,00
5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 48,00
18 Sedati 5,00 2,00 3,00
2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 34,00
JUMLAH 46,00 35,00 45,00
39,00 45,00 44,00 26,00 31,00 23,00 44,00 40,00 36,00 454,00
11
ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016
NO KECAMATAN B U L A N
JUMLAH JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
1 Sidoarjo 2,00 2,00 2,00 - 2,00 2,00 1,00 - 2,00 - 2,00 1,00 16,00
2 Buduran 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - 2,00 1,00 2,00 1,00 18,00
3 Candi 2,00 2,00 2,00 - 2,00 2,00 1,00 - 2,00 - 2,00 1,00 16,00
4 Porong 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 - 2,00 1,00 18,00
5 Tanggulangin 1,00 2,00 2,00 - 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 17,00
6 Jabon 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - 2,00 - 2,00 1,00 16,00
7 Tulangan - - - - - - - - - - - - -
8 Krembung - - - - - - - - - - - - -
9 Krian - - - - - - - - - - - - -
10 Prambon - - - - - - - - - - - - -
11 Tarik - - - - - - - - - - - - -
12 Balongbendo - - - - - - - - - - - - -
13 Wonoayu - - - - - - - - - - - - -
14 Taman - - - - - - - - - - - - -
15 Sukodono - - - - - - - - - - - - -
16 Waru 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - 2,00 1,00 2,00 1,00 18,00
17 Gedangan 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 - 2,00 1,00 2,00 1,00 18,00
18 Sedati 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 - 2,00 1,00 1,00 1,00 15,00
JUMLAH 16,00 18,00 17,00 6,00 17,00 18,00 9,00 2,00 18,00 5,00 17,00 9,00 152,00
12
ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015
NO KECAMATAN B U L A N
JUMLAH
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
1 Sidoarjo - - - - - - - - - - - - -
2 Buduran - - - - - - - - - - - - -
3 Candi - - - - - - - - - - - - -
4 Porong - - - - - - - - - - - - -
5 Tanggulangin - - - - - - - - - - - - -
6 Jabon - - - - - - - - - - - - -
7 Tulangan - - - - - - - - - - - - -
8 Krembung - - - - - - - - - - - - -
9 Krian - - - - - - - - - - - - -
10 Prambon - - - - - - - - - - - - -
11 Tarik - - - - - - - - - - - - -
12 Balongbendo - - - - - - - - - - - - -
13 Wonoayu - - - - - - - - - - - - -
14 Taman - - - - - - - - - - - - -
15 Sukodono - - - - - - - - - - - - -
16 Waru - - - - - - - - - - - - -
17 Gedangan - - - - - - - - - - - - -
18 Sedati - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH - - - - - - - - - - - - -
13
ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015
NO KECAMATAN B U L A N
JUMLAH
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
1 Sidoarjo - - - - -
- - - - - - - -
2 Buduran - - - - -
- - - - - - - -
3 Candi - - - - -
- - - - - - - -
4 Porong - - - - -
- - - - - - - -
5 Tanggulangin - - - - -
- - - - - - - -
6 Jabon - - - - -
- - - - - - - -
7 Tulangan - - - - -
- - - - - - - -
8 Krembung - - - - -
- - - - - - - -
9 Krian - - - - -
- - - - - - - -
10 Prambon - - - - -
- - - - - - - -
11 Tarik - - - - -
- - - - - - - -
12 Balongbendo - - - - -
- - - - - - - -
13 Wonoayu - - - - -
- - - - - - - -
14 Taman - - - - -
- - - - - - - -
15 Sukodono - - - - -
- - - - - - - -
16 Waru - - - - -
- - - - - - - -
17 Gedangan - - - - -
- - - - - - - -
18 Sedati - - - - -
- - - - - - - -
JUMLAH - - - - -
- - - - - - - -
14
ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016
NO KECAMATAN B U L A N
JUMLAH
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
1 Sidoarjo - - - 1,00 - - - - - - - 1,00 2,00
2 Buduran 1,00 - - 1,00 - - 1,00 - - - - 1,00 4,00
3 Candi - - 1,00 1,00 1,00 - - - - - 1,00 1,00 5,00
4 Porong - - - 1,00 - 1,00 - 1,00 - - - 1,00 4,00
5 Tanggulangin - 1,00 - 1,00 - 1,00 - - - - 1,00 1,00 5,00
6 Jabon 1,00 - - 1,00 - - - 1,00 1,00 - 1,00 1,00 6,00
7 Tulangan - - - - - - - - - - - - -
8 Krembung - - 1,00 - 1,00 - - - - - - - 2,00
9 Krian - - - - - - - - - - - - -
10 Prambon - - - - - - - - - - - - -
11 Tarik - - - - - - - 1,00 - - - - 1,00
12 Balongbendo - - - - - - - - - - - - -
13 Wonoayu - 1,00 - - - - - - - - - - 1,00
14 Taman - - - - - - - - - - - - -
15 Sukodono - 1,00 - 1,00 - - - - - - - - 2,00
16 Waru - - 1,00 1,00 - - - - - 1,00 - 1,00 4,00
17 Gedangan - - - 1,00 - - - - - 1,00 - 1,00 3,00
18 Sedati - - - 1,00 - 1,00 - - - - - 1,00 3,00
JUMLAH 2,00 3,00 3,00 10,00 2,00
3,00 1,00 3,00
1,00 2,00 3,00 9,00 42,00
Pj. BUPATI SIDOARJO, ttd JONATHAN JUDIANTO
