Upload
vokhanh
View
239
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025 dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, serta
sebagai pedoman pelaksanaan perubahan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014, perlu disusun perubahan
atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Temanggung Tahun 2014;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
semua unsur Perangkat Daerah. 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan RKPD adalah perubahan yang dilakukan atas perencanan yang
telah dituangkan dalam RKPD pada tahun pelaksanaan APBD. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk
memberikan arah dan pedoman perubahan perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta sebagai tindak lanjut dari
perencanaan SKPD yang sudah dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN
Pasal 3
Perubahan RKPD Tahun 2014 berisi arah kebijakan pembangunan, program dan kegiatan pembangunan, dan indikator kinerja beserta kerangka pendanaannya yang disusun berdasarkan kajian dan evaluasi
pelaksanaan RKPD pada tahun pelaksanaan APBD Tahun 2014 dan tertuang dalam Lampiran Perubahan RKPD yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 13 Agustus 2014
BUPATI TEMANGUNG
M. BAMBANG SUKARNO
Diundangkan di Temanggung pada tanggal 13 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801
email : [email protected] web : www.bappeda-temanggung.org
T E M A N G G U N G
NOTA DINAS
Kepada Yth : Kepala Bagian Hukum Setda
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tanggal : 06 Agustus 2014
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Mohon koreksi Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014.
Bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025 dan Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, serta sebagai pedoman
pelaksanaan perubahan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014, perlu disusun
perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun
2014, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Temanggung Tahun 2014.
Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sediakan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014.
Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon koreksi.
An. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris
Drs. INDRA SETIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19640501 199203 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801
email : [email protected] web : www.bappeda-temanggung.org
T E M A N G G U N G
NOTA DINAS
Kepada Yth : Bapak Bupati Temanggung
Lewat : 1. Bapak Wakil Bupati Temanggung
: 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tanggal : 13 Agustus 2014
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Mohon Tanda Tangan Peraturan Bupati Temanggung tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung
Tahun 2014.
Bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025 dan Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, serta sebagai pedoman
pelaksanaan perubahan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2014, perlu disusun
perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun
2014, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Temanggung Tahun 2014.
Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sediakan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dan telah dikoreksi oleh
Bagian Hukum.
Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tanda tangan.
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Ir. BAMBANG DEWANTORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19581023 198503 1 005
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 I - 1
Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 34 Tahun 2014
Tanggal : 13 Agustus 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan
bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi
pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, perlu disusun Perubahan RKPD Tahun
2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah dalam tahun
berjalannya APBD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah rencana kerja, dan pendanaannya.
Perubahan RKPD Tahun 2014 dilakukan dengan mendasarkan
evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 yang menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan,
sasaran pembangunan, dan rencana kegiatan;
b. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
e. Dalam hal darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dalam
peraturan-perundangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan
kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud
dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2014.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 I - 2
Dari keseluruhan proses penyusunan Perubahan RKPD,
diharapkan rumusan Perubahan RKPD yang disusun dapat memenuhi
berbagai prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu:
a. Demokratis dan partisipatif. artinya dalam proses penyusunan RKPD
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan
seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah (stakeholder);
b. Teknokratis. artinya dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD
dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis
sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;
c. Bottom-Up planning. artinya dalam proses penyusunan RKPD
memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di
masyarakat melalui mekanisme musrenbang mulai dari tingkat desa
sampai tingkat Kabupaten;
d. Top Down planning, artinya dalam proses penyusunan RKPD
senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan
pembangunan pemerintah diatasnya, baik pusat maupun propinsi.
1.2. Maksud dan Tujuan
Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk
memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh
sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2014.
Tujuan penyusunan Perubahan RKPD adalah:
1. Menajamkan penjabaran visi dan misi Bupati dalam agenda-agenda
pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, dan
melaksanakan pada periode satu tahun anggaran;
2. Menajamkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan
kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan pembangunan
daerah;
3. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya daerah;
4. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana
penganggaran;
5. Terwujudnya tolok ukur penilaian kinerja kebijakan dan program
pembangunan daerah yang terukur di tahun 2014;
6. Memberikan panduan atas program dan kegiatan yang mengalami
perubahan atau penambahan program dan kegiatan seiring dengan
berjalannya pelaksanaan APBD Tahun 2014;
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 I - 3
Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Perubahan
RKPD Tahun 2014 diatas, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2012 pasal 3 ayat 2 pada lampiran I,
Perubahan RKPD dapat dilaksanakan apabila hasil evaluasi
pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok
sasaran kegiatan.
Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah menjadi landasan Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014.
1.3. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam
penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 I - 4
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2005-2025;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Temanggung 2014 – 2018;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 I - 5
1.4. Hubungan Perubahan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara
dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
adalah sebagai berikut :
1. Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen yang tidak
dapat dipisahkan dengan dokumen RKPD Tahun 2014;
2. Perubahan RKPD tahun 2014 digunakan sebagai pedoman
penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
(KUA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
2014.
1.5. Sistematika Penulisan
Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan
Perubahan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan
hukum penyusunan, hubungan Perubahan RKPD dengan
dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun 2014 sampai dengan Triwulan II.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD PADA
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014
Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya,
pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi,
kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak
mengalami perubahan.
BAB IV PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup dari semua hal yang
berhubungan dengan perubahan rencana pembangunan di
Tahun 2014.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 1
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014
2.1. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Kemudahan proses dan hasil evaluasi kinerja RKPD sangat
dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan, baik perencanaan di
tingkat daerah maupun di tingkat SKPD. Kondisi dokumen
perencanaan sebagai bahan evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2014 sebagai berikut:
Tabel 2.1.
Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Temanggung
No Jenis Dokumen Keterangan
1. RPJMD Kabupaten
Temanggung Tahun
2013-2018 (Perda Nomor
1 Tahun 2014)
Karena RPJMD Kabupaten
Temanggung baru ditetapkan
Tahun 2014 sehingga penyusunan
RKPD Tahun 2014 masih mengacu
pada Program Indikatif.
2. RKPD Perubahan
Kabupaten Temanggung
Tahun 2014 yang
disusun dengan
mendasarkan hasil
evaluasi RKPD sampai
dengan Triwulan II.
Kelemahan: hasil evaluasi RKPD
s/d Triwulan II belum optimal,
terdapat beberapa SKPD yang
belum mengisi dengan benar.
3. Renstra SKPD pada
masing-masing SKPD.
Beberapa SKPD tidak
mencantumkan target kinerja dan
anggaran secara jelas.
4. Renja SKPD pada masing-
masing SKPD.
Banyak indikator dan satuan target
antara renstra dengan renja SKPD
tidak sama.
5. Renja dengan DPA SKPD Dana antara Renja SKPD dengan
DPA terdapat perbedaan anggaran.
Evaluasi RKPD tahun 2014 merupakan evaluasi RKPD di
Kabupaten Temanggung sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23
tahun 2013. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 di
Kabupaten Temanggung dilakukan setelah melalui beberapa tahapan
sebagai berikut:
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 2
a. Sosialisasi teknis pengisian formulir evaluasi hasil Renja SKPD
sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 dari Bappeda
Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh Kepala SKPD pada Tanggal 11
Pebruari 2014, bertempat di Graha Bhumi Phala.
b. Surat kepada Kepala SKPD tentang permohonan Laporan Triwulan I
dan Triwulan II tanggal 20 Mei 2014.
Berkaitan dengan pengisian formulir evaluasi RKPD 2014 s/d
Triwulan ke-2 dapat dilaporkan bahwa:
a. Dari sebanyak 71 SKPD yang terdapat di Kabupaten Temanggung,
tercatat belum seluruhnya SKPD telah melakukan pengisian form
evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan II sesuai dengan Permendagri
Nomor 23 Tahun 2013.
b. Direncanakan pada Tahun 2014 pengisian akan dilakukan
menggunakan aplikasi web SIPD yang menyatu antara data
perencanaan dengan evaluasi RKPD, namun sampai saat ini belum
dilaksanakan.
2.2. Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
a. Keselarasan Program dan Kegiatan Antara Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran
1) Keselarasan program RPJMD dengan RKPD hanya terdapat 111
program, sedangkan 24 program RPJMD tidak masuk dalam
RKPD, begitu juga sebanyak 84 program RKPD tidak muncul pada
program RPJMD.
Gambar 1. Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 Dengan RPJMD Tahun 2013-2018
24 84 111
RPJMD RKPD
PROGRAM
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 3
Belum selarasnya program yang tercantum di dalam dokumen
RKPD tahun 2014 dengan dokumen RPJMD tahun 2013-2018
dikarenakan adanya masa transisi sehubungan dengan peralihan
RPJMD tahun 2008-2013 dengan RPJMD tahun 2013-2018 dan
masih berpedoman pada program Indikatif Kabupaten
Temanggung Tahun 2014.
2) Keselarasan program dan kegiatan RKPD dengan APBD mencapai
192 program, sedangkan 2 Program dalam RKPD tidak muncul
pada Program APBD, begitu juga sebaliknya 9 program di APBD
tidak tertuang didalam RKPD.
Gambar 2. Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014
Dengan Program APBD Tahun 2014
Program yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2014 yang
berbeda dengan RKPD tahun 2014 antara lain dikarenakan :
Adanya penyesuaian dan penyelarasan nomenklatur program,
antara kain berupa pemecahan satu program di RKPD menjadi
beberapa program di APBD, misalnya program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak dan remaja merupakan
pengembangan dari program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak, dikarenakan outcome yang diharapkan
cukup berbeda.
Adanya tenggang waktu yang cukup lama antara penyusunan
RKPD tahun 2014 dan penetapan APBD tahun anggaran 2014
yang menyebabkan munculnya program baru di APBD tahun
anggaran 2014 dikarenakan perubahan dan perkembangan
kondisi terkini pada saat proses penyusunan dan pembahasan
2 9 192
RKPD APBD
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 4
APBD tahun anggaran 2014 baik saat proses penyusunan KUA
maupun PPAS.
3) Ketidakselarasan masih terjadi antara RPJMD SKPD dengan Renja
SKPD, ditandai banyak kegiatan baru dalam Renja SKPD yang
diluar RPJMD. Kesesuaian kegiatan hanya 1148 yang sesuai
sedangkan sebanyak 178 kegiatan di RKPD tidak muncul di RKPD
dan sebaliknya 217 kegiatan muncul di APBD.
Gambar 3. Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan APBD Tahun
2014 Dengan Kegiatan RKPD Tahun 2014
Kegiatan yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2014 yang
berbeda dengan RKPD tahun 2014 antara lain dikarenakan :
Adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi, misalnya
sehubungan dengan pelaksanaan ujian nasional SD, SLTP, dan
SLTA, pemberlakuan kurikulum 2013.
Adanya penyesuaian dan penyelarasan nomenklatur kegiatan,
berupa penggabungan beberapa kegiatan di RKPD menjadi satu
kegiatan di APBD dan pemecahan satu kegiatan di RKPD
menjadi beberapa kegiatan di APBD, misalnya kegiatan
Pengembangan sentra tembakau varietas kemloko, kegiatan
SLPHT tembakau, dan kegiatan Penyediaan dan pemurnian
benih tembakau digabung menjadi satu kegiatan yaitu
Pengembangan sentra tembakau varietas kemloko, dikarenakan
output yang hampir sama.
Adanya tenggang waktu yang cukup lama antara penyusunan
RKPD tahun 2014 dan penetapan APBD tahun anggaran 2014
yang menyebabkan munculnya kegiatan baru di APBD tahun
178 217 1148
RKPD APBD
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 5
anggaran 2014 dikarenakan perubahan dan perkembangan
kondisi terkini pada saat proses penyusunan dan pembahasan
APBD tahun anggaran 2014 baik saat proses penyusunan KUA
maupun PPAS.
Selain hal tersebut diatas terdapat kendala teknis dalam
penyusunan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam APBD
tahun anggaran 2014 yang berbeda dengan RKPD tahun 2014
dikarenakan belum terlaksananya sinkronisasi Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Informasi
Penganggaran yang digunakan saat menyusun APBD.
2.3. Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan
Kegiatan RKPD Tahun 2014
Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II
belum bisa dihitung secara penuh baru sekitar ..... % SKPD yang telah
menyetorkan datanya. Laporan hanya kami tampilkan pada SKPD yang
telah merekap datanya. Perincian masing-masing urusan diuraikan
sebagai berikut:
1) Kesehatan
Pembangunan urusan kesehatan diwujudkan melalui 18 program
dan 61 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:
Tabel 2
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
No
Program dan Kegiatan
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2014 yang
dievaluasi (%)
SKPD
K Rp
1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
36,14 35,79 Dinkes
1.1 Peningkatan Pelayanan Ibu dan
Balita
36,14 35,79
2 Program Peningkatan Kesehatan
Lansia
5,75 4,70 Dinkes
2.1 Peningkatan Pelayanan
kesehatan Lansia
5,75 4,70
3 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak dan Remaja
13,43 12,85 Dinkes
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 6
3.1 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak dan Remaja
13,43 12,85
4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
76,93 76,27 Dinkes
4.1 Pendampingan Rujukan Masyarakat Miskin non-
Jamkesmas
76,93 76,27
5 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
62,50 62,41 Dinkes
5.1 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat dan Pengembangan Sistem Rujukan
29,85
5.2 Kemitraan Jaminan Kesehatan 125,00 94,96
6 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
43,72 46,53 Dinkes
6.1 Pengendalian penyakit menular 39,24 78,48
6.2 Pengendalian vektor 49,64 24,73
6.3 Pencegahan penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi
36,35 36,18
6.4 Penanggulangan KLB dan bencana
45,95 45,84
6.5 Pengendalian penyakit tidak menular
47,41 47,41
7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3,22 3,09 Dinkes
7.1 Intervensi dan Penanganan Anak Gizi Buruk
2,42 1,98
7.2 Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
4,02 4,20
8 Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program
Obat dan Perbekalan Kesehatan)
20,51 20,36 Dinkes
8.1 Intervensi dan Penanganan Anak
Gizi Buruk
0,51 0,51
8.2 Peningkatan Pemerataan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
40,50 40,21
9 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
47,68 47,22 Dinkes
9.1 Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
48,82 48,48
9.2 Penyuluhan keamanan Pangan
dalam rangka SPP-IRT
58,56 57,73
9.3 Pengawasan mutu obat, kosmetik
dan alat kecantikan
36,35 36,18
9.4 Peningkatan pengawasan pangan
jajan anak sekolah
73,40 72,60
9.5 Peningkatan kualitas tenaga
pengawas keamanan pangan
0,00 0,00
10 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
42,29 41,65 Dinkes
10.1 Pembangunan dan Pemutakhiran 99,39 97,36
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 7
Data Dasar Standar Pelayanan
Kesehatan
10.2 Akreditasi Puskesmas 0,00 0,00
10.3 Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
18,37 17,78
10.4 Pelatihan dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
58,30 58,04
10.5 Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan
35,40 35,06
11 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
0,54 0,25 Dinkes
11.1 Pendampingan DAK 0,68 0,68
11.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan PKD
0,00 0,00
11.3 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Pustu dan PKD
0,00 0,00
11.4 Pelayanan kesehatan dasar dan kefarmasian
0,56 0,56
11.5 Pendampingan APBD I 1,47 0,00 Renja tidak
ada
12 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
39,75 35,04 Dinkes
12.1 Penyehatan Lingkungan
Pemukiman
23,06 4,23
12.2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
63,18 63,18
12.3 Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan
24,73 25,50
12.4 Higiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum
48,06 47,26
13 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
26,39 0,73 Dinkes
13.1 Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah
91,70 91,46
13.2 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
39,96 23,87
13.3 Kapitasi BPJS 0,00 0,00 Renja belum terealis
asi
13.4 Penyediaan klinik kesehatan paru
(DBHCHT)
0,29 0,73
13.5 Pelayanan Jampersal 0,00 0,00 Renja
belum terealis
asi
14 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
26,39 0,73 Dinkes
14.1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
27,73 48,42
14.2 Pengembangan Desa Siaga 80,05 78,53
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 8
Realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II pada
urusan kesehatan tertinggi terdapat pada Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin mencapai 76,93 %, dengan realisasi
anggaran sebesar mencapai 76,27 %. Sedangkan Realisasi kinerja
paling rendah adalah Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu
dan jaringannya dengan capaian kinerja 0,54 % dengan realisasi
anggaran mencapai 0,25 %.
2) Keluarga Berencana
Urusan keluarga Berencana terdiri dari 6 Program yaitu : Program
Keluarga Berencana, Program pelayanan kontrasepsi, Program
pembinaan keluarga berencana, Program pengembangan pelayanan
pusat informasi dan konseling KRR, Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS, Program
pengembangan model operasional BKB, Posyandu, PADU, dan
program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
Rata-rata capaian kinerja urusan keluarga berencana adalah 50,11
% dengan realisasi anggaran sebesar 17,4 %. Capaian kinerja
tertinggi adalah Program keluarga berencana sebesar 96,57 %
dengan realisasi anggaran sebesar 13,68%. Sedangkan capaian
kinerja terendah adalah Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV AIDS sebesar 0 % karena kegiatan
dimaksud adalah kegiatan penyuluhan terhadap korban HIV AIDS
yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV bekerjasama
dengan Badan Narkotika Kabupaten. Begitu juga program penyiapan
tenaga pendamping kelompok bina keluarga akan dilaksanakan pada
Triwulan III Tahun 2014. Secara keseluruhan capaian kinerja urusan
keluarga berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 9
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan II Urusan Keluarga Berencana
No Program/Kegiatan
Persentase Realisasi
Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi 2014
(%)
Kinerja Rp
1. Program Keluarga Berencana 96,57 13,68
2. Program pelayanan kontrasepsi 37,27 39,69
3. Program pembinaan keluarga berencana
191,7 36,39
4. Program pengembangan pelayanan pusat informasi dan konseling KRR
0 0
5. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS
0 0
6. Program pengembangan model operasional BKB, Posyandu, PADU
25,22 32,04
7. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga
0 0
3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
teridiri dari 3 Program, sampai dengan Triwulan II capaian kinerja
rata rata sebesar 14,31% sedangkan realisasi anggaran sebesar
16,58%. Capaian kinerja terendah adalah Program keserasian
kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan sebesar 2,08
% dengan realisasi anggaran sebesar 17,19% sedangkan capaian
kinerja tertinggi adalah Program penguatan kelembagaan
pengarasutamaan gender dan anak dengan capaian sebesar 33,23 %
dan realisasi anggaran sebesar 29,54%.
Capaian kinerja secara keseluruhan sebagiamana tabel
berikut:
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 10
Tabel 10 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan II
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No Program/Kegiatan
Persentase Realisasi
Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi 2014
(%)
Kinerja Rp
1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
33,23 29,54
2. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
2,08 17,19
3. Program Peningkatan peran serta
anak dan kesetaraan jender dalam pembangunan
7,62 3,02
4) Perencanaan Pembangunan
Pembangunan urusan kesehatan diwujudkan melalui 5 program dan
68 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:
Tabel 6 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan
No
Program dan Kegiatan
Tingkat
Capaian Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja 2014
yang
dievaluasi (%)
SKPD
Kinerj
a
Rp
1 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
35,28 24,85 Bappeda
1.1 Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan Pemerintah Daerah
50,00
88,32
1.2 Evaluasi dan Penyusunan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD
-
-
1.3 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
50,00
39,38
1.4 Fasilitasi FEDEP
50,00
16,27
1.5 FEDEP (Bantuan Gub)
50,00
30,15
1.6 Fasilitasi Pengembangan
Ekonomi Lokal Partisipatif
50,00
21,97
1.7 Pendidikan Untuk Semua (PUS)
50,00
2,88
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 11
1.8 Fasilitasi PUS
50,00
0,01
1.9 Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Sibermas)
50,00
97,00
1.10 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
budaya dan pemerintahan
50,00
41,51
1.11 Koordinasi perencanaan
pemantauan penanggulangan kemiskinan pedesaan
50,00
17,06
1.12 Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian MDGs
15,00
13,87
1.13 Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4)
50,00
20,42
1.14 Fasilitasi Pencatatan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
50,00
56,23
1.15 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang prasarana wilayah
50,00
48,63
1.16 Operasionalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Temanggung
50,00
48,46
1.17 Water Resources and Irrigation
Sector Managemen Program (WISMP)
60,00
80,12
1.18 Pendampingan peningkatan sumber daya air dalam rangka program WISMP
50,00
24,03
1.19 Koordinasi Perencanaan dan Monev PWK Bidang Prasarana
Wilayah
50,00
51,49
1.20 Fasilitasi PPSP
50,00
6,55
1.21 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS)
15,00
16,51
1.22 Pengkajian dan Evaluasi
Pembangunan
50,00
42,82
1.23 Koordinasi Data, Pengendalian,
Evaluasi, Litbang, dan Kerjasama
50,00
28,96
1.24 Analisa makro Ekonomi
Kabupaten Temanggung
-
-
1.25 Penyusunan FS Gedung
Penelitian Tembakau
26,00
2,84
1.26 Penyusunan perencanaan
pembangunan ekonomi masyarakat
15,00
3,04
1.27 Penyusunan Master Plan
Agropolitan
6,00
1,80
1.28 Penyusunan FS Pengembangan
Pasar Hewan
10,00
4,34
1.29 Penyusunan dan analisis data
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 12
anak usia sekolah yang tidak
sekolah
30,00 38,92
1.30 Analisis Indeks Pembangunan Gender
16,00
4,83
1.31 Penyusunan Master Plan Pendidikan
26,00
8,87
1.32 Penyusunan Profil Anak 26,00
29,68
1.33 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Pangan dan
Gizi
50,00
34,09
1.34 Penyusunan FS dan Amdal Jalan
Lingkar Parakan
26,00
4,23
1.35 Penyusunan FS dan Amdal Jalan
Lingkar Temanggung
26,00
1,74
1.36 Penyusunan FS dan Amdal Terminal Temanggung
26,00
1,69
1.37 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan
Kebakaran
26,00
8,25
1.38 Penyusunan Master Plan Jalan
Pedesaan
6,00
23,09
1.39 Penyusunan Master Plan
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
30,00
4,62
1.40 Fasilitasi krenova 26,00
29,24
2 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
21,67 26,64 Bappeda
2.1 Penyusunan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Profil Daerah)
25,00
41,54
2.2 Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Profil Daerah)
50,00
46,76
2.3 Penyusunan Statistik Daerah 21,00
28,84
2.4 Visualisasi data pembangunan 50,00
48,38
2.5 Penyusunan Statistik Sosial 10,00
29,35
2.6 Pencetakan Peta dan Atlas Kabupaten
2,00 0,71
2.7 Pengadaan Peta Digital Kabupaten Temanggung
- -
2.8 Penyusunan Statistik Ekonomi 26,00
30,85
2.9 Penyusunan Master Plan Integrasi Data Tingkat Kabupaten
11,00
13,31
2.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50,00
77,13
2.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
50,00
5,50
2.12 Jasa Pelayanan perkantoran
50,00
27,45
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 13
Realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II pada
urusan Perencanaan adalah Program Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan capaian sebesar 35,28% dan realisasi anggaran
sebesar 24,85% dan Program pengembangan data/informasi
/statistik daerah dengan capaian kinerja sebesar 21,67% dengan
realisasi anggaran sebesar 26,64%.
5) Pertanian
Rata-rata realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II
pada urusan Pertanian baru dapat disajikan pada Program
peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
dengan capaian kinerja sebesar 80% dan realisasi anggaran sebesar
72,14%, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
dengan capaian kinerja sebesar 62,50% dan realisasi anggaran
sebesar 77,46%, Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan capaian kinerja sebesar 75% dengan realisasi anggaran
sebesar 26,99%, Program peningkatan penerapan tehnologi
pertanian/perkebunan dengan kegiatan pengadaan sarana
pengujian keadaan tanah capaian kinerja maupun realisasi
anggaran masih 0 disebabkan pengadaan alat tersebut masih dalam
proses, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
lapangan dengan capaian kinerja sebesar 44,44% dengan realisasi
anggaran sebesar 20,96%, dan Program pemberdayaan petani
dengan capaian kinerja sebesar 65,22% dan realisasi anggaran
sebesar 13,55%.
Secara keseluruhan capaian kinerja urusan pertanian dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 15 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan II
Urusan Pertanian
No Program/Kegiatan
Persentase Realisasi
Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi 2014
(%)
Kinerja Rp
1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
80 72,14
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 14
2. Program peningkatan penerapan
tehnologi pertanian/perkebunan
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
4. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- -
5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
62,50 77,46
6. Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
75 26,99
7. Program peningkatan penerapan tehnologi pertanian/perkebunan
0 0
8. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
44,44 20,96
9. Program pemberdayaan petani 65,22 13,35 Sumber : Bappeda, Tahun 2014
6) Perikanan
Rata-rata realisasi kinerja program sampai dengan triwulan II
pada urusan perikanan mencapai 75%, dan realisasi anggaran
mencapai 46,19% yang terdiri dari Program pengembangan budidaya
perikanan dan Program optimalisasi pengelolaan hasil perikanan
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 16 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Triwulan II
Urusan Perikanan
No Program/Kegiatan
Persentase Realisasi
Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi 2014
(%)
Kinerja Rp
1. Program pengembangan budidaya perikanan
75 61,29
2. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
75 31,09
7) Ketenagakerjaan
Pembangunan urusan Ketenagakerjaan diwujudkan melalui 6 program dan 42 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 15
Tabel 11 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
No
Program dan Kegiatan
Tingkat
Capaian Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja 2014
yang dievaluasi (%)
SKPD
K Rp
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Belanja Sosial 0,00 0,00 Nakertrans
1.1 Belanja Sosial 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
- 0,63 Nakertran
s
2.1 Penyusunan data base tenaga
kerja daerah
- - Di
Renstra
ada, Renja
2014
belum
terealisasi
, SKPD
masih
kesulitan
mengisi
kinerja
2.2 Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja
-
1,26
SKPD
masih
kesulitan
mengisi
kinerja
3 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
- 1,46 Nakertran
s
3.1 Pameran bursa tenaga kerja (Job Market Fair)
-
1,56
SKPD
masih
kesulitan
mengisi
kinerja
3.2 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
-
11,93
sda
3.3 Padat Karya Infrastruktur - 2,92 sda
4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 28,35 Nakertrans
4.1 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian permasalahan
- 44,57
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 16
Hubungan Industrial
4.2 Survey Kebutuhan Hidup Layak - -
4.3 Pembinaan Peningkatan
Kesejahteraan Pekerja (revisi judul kegiatan) sebelumnya Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kerja
- 54,82
4.4 Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
- 23,45
4.5 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja
- 41,60
4.6 Pengujian Peralatan di
Perusahaan
- -
4.7 Pengawasan dan Perlindungan
Norma Kerja
- -
4.8 Pemeriksaan Perusahaan - -
4.9 Fasilitasi pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja
Swasta
- 64,62
4.10 Pembinaan dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja ke
Luar Negeri
- 16,00
4.11 Pembinaan Lembaga
Ketenagakerjaan
- 66,80
Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada
urusan Ketenagakerjaan tidak dapat dihitung, karena dari SKPD
tidak mencantumkan jumlah kinerjanya, realisasi anggaran terbesar
terdapat pada Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran sebesar
mencapai 97,56 %. Sedangkan Realisasi realisasi anggaran terkecil
terdapat pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja hanya mencapai 0,63 %.
8) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
diwujudkan melalui 11 program dan 34 kegiatan dengan tingkat
capaian kinerja sebagai berikut:
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 17
Tabel 12
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri
No
Program dan Kegiatan
Tingkat
Capaian Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja 2014
yang dievaluasi (%)
SKPD
K Rp
1 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
86,25 32,79 Satpol
PP
1.1 Penertiban Pedagang Kaki Lima
100,00
31,49
1.2 Penertiban galian golongan C 100,00
65,75
1.3 Penertiban Pelajar 100,00
17,98
1.4 Patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
45,00
15,92
2 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
31,67 15,91 Satpol PP
2.1 Peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
-
-
2.2 Pengamanan dan Pengawalan 60,00
34,96
2.3 Koordinasi Keamanan Daerah 35,00
12,78
3 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
14,29 76,44 Satpol PP
3.1 Pengembangan Korps Musik Praja
Sangkakala Kabupaten Temanggung
14,29 76,44
4 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan
Keamanan
30,00 67,04 Satpol PP
4.1 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga
Ketertiban dan Keamanan/Pembinaan Linmas
11,67
38,28
4.2 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga
Ketertiban dan Keamanan/Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan
64,33
95,80
5 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
142,86
63,79 Satpol PP
5.1 Penegakan Perda Yustisi 85,71 51,39
5.2 Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Pilpres dan Pileg
200,00 76,19
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 18
6 Program Peningkatan Keamanan 50,00 57,27 Satpol
PP
6.1 Pengamanan Pemilihan Umum Legislatif
100,00
103,43
6.2 Pengamanan Pemilihan Umum Presiden
-
11,12
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43,72 46,53 Satpol PP
7.1 Pembinaan dan Pengembangan Satpol PP
100,00
12.397,87
SKPD dalam
memasukkan
anggaran satuan
masih
keliru
7.2 Pendidikan dan pelatihan Satpol
PP
-
-
8 Program Pembinaan Pedagang 76,92 39,48 Satpol
PP
8.1 Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCT)
76,92
39,48
Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tertinggi terdapat
pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat) mencapai 142,86 %, dengan realisasi anggaran sebesar
mencapai 63,79 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah
adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan capaian
kinerja 0,00 % dengan realisasi anggaran mencapai 1,46 %.
9) Perdagangan
Urusan perdagangan terdiri dari 5 Program. Rata-rata capaian
kinerja program sampai dengan triwulan II sebesar 41,09%. Capaian
tertinggi pada program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
sebesar 90% dengan realisasi anggaran sebesar 96,29 % dan
terendah adalah Program pegelolaan pasar sebesar 10,57% dan
realisasi anggaran sebesar 12,57%. Hal ini disebabkan beberapa
kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2014. Capaian
kinerja program secara keseluruhan sebagimana tertuang pada table
berikut ini :
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 19
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d TW II Urusan Perdagangan
No Program/Kegiatan
Persentase Realisasi
Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi 2014
(%)
K Rp
1. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
90 96,29
2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
35 37,78
3. Program peningkatan dan pengembangan eksport
40,34 45,04
4. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
12,34 13,79
5. Program pengelolaan pasar 10,57 12,57
10) Perindustrian
Hanya ada satu program pada urusan perindustrian yaitu program
pengembangan industr1 kecil dan menengah dengan 5 kegiatan.
Capaian kinerja program sampai dengan triwulan II sebesar 39,76 %
11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Terdiri dari 3 Program dengan rata-rata capaian program
keseluruhan sebesar 54,77 %. Capaian terendah adalah program
peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebesar 13,14 % yang
terdiri dari 3 kegiatan, baru 1 kegiatan yang bisa dilaksanakan
sedangkan 2 kegiatan masih dalam proses penyelesaian. Capaian
program tertinggi adalah penciptaan iklim usaha kecil menengah
yang kondusif dengan capaian sebesar 79,88%. Capaian program
keseluruhan dapat dilihat pada table berikut:
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 20
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d TW II Urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah
No Program/Kegiatan
Persentase Realisasi
Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi 2014
(%)
K Rp
1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
70,54 71,34
2. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
10,98 13,14
3. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
75,89 79,88
12) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian diwujudkan melalui 6 program dan 31 kegiatan dengan
tingkat capaian kinerja sebagai berikut:
Tabel 13
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
No
Program dan Kegiatan
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2014 yang
dievaluasi (%)
SKPD
K Rp
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50,38 35,51 Setwan
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 50,00
13,79
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
50,00
43,66
1.3 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
100,00
174,79
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 21
1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100,00
22,28
1.5 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
50,00
6,53
1.6 Penyediaan alat tulis kantor
50,00
36,20
1.7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
50,00
19,92
1.8 Penyediaan komponen
listrik/penerangan bangunan kantor
50,00
35,62
1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga
- -
1.10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
50,00
43,84
1.1
1
Penyediaan makanan dan
minuman
50,00
25,58
1.1
2
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
50,00
64,42
1.1
3
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
5,33
10,48
1.1
4
Jasa pelayanan perkantoran
50,00
-
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
6,67 1,84 Setwan
2.1 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
-
10,98
2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor
- -
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
50,00
37,44
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50,00
0,91
2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50,00
6,23
2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
50,00
20,54
2.7 Pembangunan kantor DPRD Di Renstra
ada,
namun di Renja
tidak ada
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 1,46 Setwan
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
- - Di
Renstra ada,
Renja 2014 belum
terealisasi
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 22
4 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
30,61 24,16 Setwan
4.1 Terfasilitasinya penyusunan Perda
13,33
27,98
4.2 Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD
26,40
18,57
4.3 Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD
50,00
40,79
4.4 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD
100,00
38,03
4.5 Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah
50,00
49,90
4.6 Tersedianya staf ahli fraksi DPRD 35,71
35,71
4.7 Terlaksananya pelantikan Anggota DPRD
- 6,41
4.8 Tersusunnya memori DPRD - -
4.9 Tersusunnya profil DPRD - -
5 Program pengembangan
komunikasi, informasi dan media massa
- 11,93 Setwan
5.1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
-
11,93
6 Program perencanaan pembangunan
daerah
- - Setwan
6.1 Penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan SKPD
- - Di
Renstra ada,
namun
Renja tidak
ada
Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada
urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
tertinggi terdapat pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
mencapai 50,38 %, dengan realisasi anggaran sebesar mencapai
35,51 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah adalah Program
Peningkatan Disiplin Aparatur dengan capaian kinerja 0,00 %
dengan realisasi anggaran mencapai 1,46 %.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 23
13) Ketahanan Pangan
Pembangunan urusan Ketahanan Pangan diwujudkan
melalui 7 program dan 28 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja
sebagai berikut:
Tabel 14
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
No
Program dan Kegiatan
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2014 yang
dievaluasi (%)
SKPD
K Rp
1 Program Penanganan Rawan pangan 100 29,63 KKP
1.1 Rapat Koordinasi Kelembagaan
100,00
62,96
1.2 pengisian Gudang cadangan pangan sebagai Antisipasi
Kerawanan pangan
- -
1.3 Pendampingan Desa Mandiri
Pangan
200,00
25,94
2 Program pengembangan Distribusi
pangan
16,67 40,38 KKP
2.1 Penggunaan cadangan Beras
pemerintah dan Fasilitasi Akses Pangan
-
91,51
2.2 Pemberdayaan lumbung pangan Desa
66,67
51,68
2.3 Pendampingan LDPM - 18,33
2.4 Kajian Distribusi pangan -
-
3 Program Pengembangan Konsumsi
dan Keamanan Pangan
- 8,31 KKP
3.1 Pengembangan pengolahan
pangan Lokal
-
12,90
3.2 Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
-
-
3.3 Fasilitasi Percepatan
Penganekaragaman konsumsi Pangan
-
8,50
3.4 Optimalisasi pemanfaatan lahan Pekarangan
- 11,84
4 Program Peningkatan Kesejahteraan
petani
200,0
0
27,20 KKP
4.1 Fasilitasi kredit Ketahanan
Pangan
200,00
27,20
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 24
Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada
urusan Ketahanan Pangan tertinggi terdapat pada Program
Peningkatan Kesejahteraan Petani mencapai 200,00 %, dengan
realisasi anggaran sebesar mencapai 27,20 %. Sedangkan Realisasi
kinerja paling rendah adalah Program Program Pengembangan
Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan capaian kinerja 0,00 %
dengan realisasi anggaran mencapai 8,31 %.
14) Penamanan Modal
Pembangunan urusan Penanaman Modal diwujudkan melalui 7
program dan 38 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai
berikut:
Tabel 17 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
No
Program dan Kegiatan
Tingkat
Capaian Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja 2014
yang dievaluasi (%)
SKPD
K Rp
1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1,67 1,32 KP3M
1.1 Pengembangan potensi unggulan daerah
Th 2016-
2018
1.2 Penyelenggaraan Pameran
Investasi
-
-
Renja
2014 belum
terealisa
si
1.3 Monev dan Pelaporan Th
2015-2018
1.4 Penyelenggaraan Temu Usaha - -
Renja 2014
belum terealisa
si
1.5 Penyusunan Profil Investasi 5,00
3,97
Renja sudah
terealisasi
sampai
Triwulan II
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 25
2 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
- - KP3M
2.1 Review Perda tentang Perizinan
- - Renja 2014
sampai dengan
Triwulan II belum teralisasi
3 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
50,00 33,49 KP3M
3.1 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
Th 2016
3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Th 2016-
2018
3.3 Monev dan Pembinaan
Kecamatan
Th
2016-2018
3.4 Peningkatan pelayanan perizinan
satu pintu (One Stop Service)
50,00
33,49
Renja
sudah terealisa
si sampai
Triwulan
II
3.5 Penyederhanaan Prosedur
Perizinan dan Peningkatan Pelayanan
Th 2017
4 Program Pengkajian dan Penelitian Bid. Kominfo
- - KP3M
4.1 Pengendalian dan Pengawasan Telekomunikasi
- - hanya ada di
Th 2013
Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada
urusan Penanaman Modal tertinggi pada Program Peningkatan
Pelayanan Perijinan satu pintu sebesar 50%, dengan realisasi
anggaran sebesar mencapai 33,49 %. Sedangkan Realisasi kinerja
paling rendah adalah Program Program Peningkatan Iklim Investasi
dan realisasi Investasi dengan capaian kinerja 1,67 % dengan
realisasi anggaran mencapai 1,32 %.
15) Transmigrasi
Pembangunan urusan Transmigrasi diwujudkan melalui 1 program
dan 1 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 26
Tabel 18 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
No
Program dan Kegiatan
Tingkat
Capaian Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja 2014
yang dievaluasi (%)
SKPD
K Rp
1 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
- 19,86 Nakertran
s
1.1 Pengerahan dan fasilitasi
perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
- 19,86
Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada
urusan Transmigrasi tidak dapat dihitung, karena dari SKPD tidak
mencantumkan jumlah kinerjanya, realisasi anggaran urusan
transmigrasi karena hanya satu Program yaitu Program
Pengembangan Wilayah Transmigrasi sebesar mencapai sebesar
19,86 %.
16) Penanggulangan Bencana
Pembangunan urusan Penanggulangan Bencana Modal diwujudkan
melalui 7 program dan 38 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja
sebagai berikut:
Tabel 19 Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana
No
Program dan Kegiatan
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja 2014 yang
dievaluasi (%)
SKPD
K Rp
1 Program Penataan Peraturan Perndang-undangan
50,00 97,71 BPBD
1.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang bencana
50,00
97,71
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 27
2 Program Pencegahan dan
kesiapsiagaan
10,00 13,97 BPBD
2.1
Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana
- - Di Renstra
ada, namum
di Renja tidak ada
2.2
Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana
10,44 Di Renstra
ada, baru
terealisa
si pada Triwulan
II Tahun 2014
2.3
Diklat dan simulasi Penanganan
Bencana
Di Renstra ada, di
Renja 2014 hanya
tercantum target
kinerja 12
bulan,
namum rupiah
tidak dicantumkan
2.4
Rintisan desa Tangguh bencana
Di Renstra
dan Renja ada,
namun belum
terealisasi
2.5
Penyusunan Database Rawan
Bencana
Di
Renstra ada, di
Renja 2014 hanya
tercantum target
kinerja 12
bulan,
namum
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 28
rupiah
tidak dicantumkan
2.6 Kesiapsiagaan bencana/mitigasi bencana
50,00 59,41
3 Program Tanggap Darurat dan Logistik
50,00 30,51 BPBD
3.1 Penanganan Bencana Alam 50,00
28,06
3.2 Kegiatan Peningkatan Penanganan Bencana
50,00
32,96
3.3 Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas fasum/fasos pada masa
tanggap darurat
Di Renstra
dan
Renja tidak
ada
3.4 Pendampingan Relokasi Rumah warga akibat bencana
sda
4 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
50,00 23,40 BPBD
4.1 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana
50,00
43,55
4.2 Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana
50,00
2,45
Realisasi kinerja program sampai dengan triwulan II pada
urusan Penanggulangan Bencana tertinggi terdapat pada Program
Penataan Peraturan Perundang-undangan mencapai 50 %, dengan
realisasi anggaran sebesar mencapai 97,71 %. Sedangkan Realisasi
kinerja paling rendah adalah Program Program Pencegahan dan
kesiapsiagaan dengan capaian kinerja 10,00 % dengan realisasi
anggaran mencapai 19,97 %.
17) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian diwujudkan melalui 3 program dan 27 kegiatan
dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:
Tabel 20
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 29
No
Program dan Kegiatan
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renja 2014
yang dievaluasi (%)
SKPD
K Rp
1 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
25,63 10,15 Inspekto
rat
1.1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
61,48
22,61
1.2 Pengelolaan LP2P dan LHKPN 66,67
28,17
Baru
terealisa
si di
Triwulan
I
1.3 Pengendalian Manajemen
pelaksanaan Kebijakan KDH
-
-
Renja
2014
ada
namun
belum
terealisa
si
1.4 Pelaksanaan LARWASDA/ penyelesaian tindak lanjut
Di
Renstra
ada,
namun
di Renja
tidak
ada
1.5 Pengadaan Simwasda - Renja
ada
namun
rupiahn
ya tidak
dicantu
mkan
dan
belum
terealisa
si
2 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
50,00 21,99 Inspekto
rat
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 30
2.1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
50
24,70
Baru
terealisa
si pada
Triwulan
I
2.2 Pendampingan Review Laporan Keuangan
100
76,30
sda
2.3 Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
50
9,32
2.4 Penilaian Angka Kredit dan
Sertifikasi JFA
0
9,99
SKPD
tidak mencan
tumkan kinerja
2.5 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- 0,12
sda
2.6 Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
100
11,54
3 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
28,13 15,85 Inspekto
rat
3.1 Penyediaan jasa surat menyurat
50,00
17,02
3.2 Penyediaan jasa Peralatan dan
perlengkapan kantor
- Renja
2014 belum
terealisa
si
3.3 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas / operasional
50,00
23,44
3.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
50,00
15,12
3.5 Penyediaan alat tulis kantor 50,00
34,86
3.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
50,00
26,34
3.7 Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
50,00
3,33
3.8 Penyediaan peralatan rumah tangga
- Renja 2014
belum terealisa
si
3.9 Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan
50,00
29,40
3.10
Penyediaan makanan dan minuman
50,00
28,16
3.11
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
50,00
18,48
3.12
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 7,36
Renja mulai
terealisa
si di
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 31
Triwulan
II, kinerja tidak
dicantumkan
3.13
Jasa pelayanan perkantoran - 49,52
sda
3.14
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
-
Di
Renstra
ada,
namun
di Renja
tidak
ada
3.15
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- -
Renja
2014
belum
terealisa
si
3.1
6
Pengadaan pakaian khusus hari -
hari tertentu
-
-
sda
Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II pada
urusan Penanggulangan Bencana tertinggi terdapat pada Program
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan mencapai 50,00 %, dengan realisasi anggaran sebesar
mencapai 21,99 %. Sedangkan Realisasi kinerja paling rendah
adalah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan dengan capaian kinerja 26,63 % dengan
realisasi anggaran mencapai 10,15 %.
2.4. Permasalahan
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten
Temanggung Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai
berikut:
a. Kurangnya koordinasi antar dan di dalam SKPD;
b. Keterbatasan SDM yang melaksanakan program dan kegiatan, baik
kuantitatif maupun kualitatif;
c. Kepatuhan dan ketepatan atas perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan kegiatan;
d. Masih adanya program dan kegiatan di luar RKPD yang muncul di
dalam APBD Tahun Anggaran 2014;
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
II - 32
2.5. Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi RKPD
tahun 2014 sebagai berikut:
a. Masih ditemui inkonsistensi antara dokumen perencanaan yaitu
antara antara renja SKPD dengan APBD, dan RKPD dengan APBD
(murni).
b. Pencapaian kinerja kegiatan masih mengalami beberapa hambatan,
baik dari segi teknis maupun administrasi sehingga perlu dipercepat
pada triwulan ke-IV agar tidak menimbulkan SiLPA dalam jumlah
yang besar.
2.6. Rekomendasi
Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan dari evaluasi RKPD
tahun 2014 sebagai berikut:
a. Dalam rangka meningkatkan keselarasan program dan kegiatan
antar dokumen perencanaan maka penyusunan dokumen
perencanaan tahunan (Renja SKPD dan RKPD) dan penganggaran
(APBD) pada tahun mendatang, maka SKPD maupun TAPD dalam
perencanaan maupun penganggaran program dan kegiatan perlu
memperhatikan RPJMD, Renstra SKPD.
b. Perlu dilaksanakan monitoring secara intensif dalam proses
penyusunan Renja SKPD dan RKPD agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen
perencanaan terkait.
c. Perlu dilakukan pengendalian secara intensif dalam penyusunan
KUA-PPAS sehingga program dan kegiatan selaras dengan RKPD.
d. Perlu adanya penyampaian hasil evaluasi sesuai Permendagri 23
Tahun 2013 dari semua SKPD, di depan bapak Bupati dan Sekda,
setiap tiga bulan sekali.
e. Perlu pemahaman dan komitmen dari seluruh Pemangku
Kepentingan agar ada konsistensi antara dokumen perencanaan
dengan penganggaran, sehingga target sasaran dan program di
RPJMD dan RKPD dapat dicapai.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-1
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014
3.1. Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018. Namun dengan belum
tersusunnya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 pada
saat pelaksanaan proses penyusunan APBD Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2014, maka penyusunan APBD Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Rencana Kerja SKPD
Tahun 2014 yang mana perencanaannya disesuaikan dengan Program
Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2014.
Seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2018, maka dipandang perlu untuk melakukan
penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas program pembangunan
daerah yang dilaksanakan mulai pada tahun anggaran 2014, terutama
melalui mekanisme penyusunan Perubahan APBD Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2014.
Penyesuaian atas kebijakan dan prioritas pembangunan daerah
tersebut diarahkan dalam rangka mewujudkan Visi Daerah
“Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan
Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera
Dengan Pemerintahan Yang Bersih” dan pelaksanaan Misi Daerah,
yaitu:
a. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan
Lingkungan;
b. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan
Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
c. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan
Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
d. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa
Meninggalkan Kearifan Lokal;
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-2
e. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan
Masyarakat;
f. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih,
Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.
Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebijakan dan prioritas
program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD
terutama dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam
Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2014.
Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan satu kesatuan
perencanaan yang tidak terpisahkan dari mekanisme sistem
perencanaan pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2014
merupakan dasar utama dari penyusunan perubahan KUA, perubahan
PPAS, dan perubahan APBD Tahun 2014.
3.2. Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
sampai dengan akhir Triwulan II, terdapat beberapa hal yang perlu
mendapatkan perhatian, antara lain:
1) Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan
umum anggaran, yang meliputi:
a. adanya penyesuaian/perubahan target pendapatan daerah,
karena adanya perubahan ketetapan pendapatan yang berasal
dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun
perubahan pada pendapatan asli daerah.
b. adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja.
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2013 yang
harus digunakan dalam tahun berjalan.
3) Realisasi Pendapatan Triwulan II Tahun Anggaran 2014 tingkat
pencapaiannya masih relatif rendah, seperti Pajak Parkir, Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB-P2), dan Retribusi Menara
Telekomunikasi.
4) Tingkat Penyerapan anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2014
pada beberapa SKPD masih rendah. Berdasarkan evaluasi yang
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-3
telah dilaksanakan, masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
a. Terdapat SKPD yang baru melaksanakan proses lelang
pengadaan barang/jasa sehingga belum ada realisasi belanjanya.
b. Terdapat SKPD yang dalam melaksanakan kegiatan melalui
pengadaan barang/jasa dengan pembayaran per termin,
sehingga belum semua pembayaran dilakukan sampai dengan
Triwulan II.
c. Terdapat kegiatan yang belum selesai sehingga belum dilakukan
pembayaran karena direncanakan pembayaran dilaksanakan
pada Triwulan III dan IV.
Dengan memperhatikan evaluasi sebagaimana tersebut di atas,
maka terdapat beberapa perubahan kondisi keuangan daerah baik pada
sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah
untuk mendukung penyesuaian yang dilakukan terutama atas upaya
untuk mendukung pencapaian target kinerja program dan kegiatan
sehingga dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.
Kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam
Perubahan RKPD Tahun 2014 ini adalah kebijakan yang disebabkan
oleh:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
daerah;
Penyesuaian atas kerangka pendanaan di Tahun 2014
dilakukan untuk komponen pendapatan daerah dan belanja daerah.
Penyesuaian pada pendapatan daerah dilakukan dengan melihat
realisasi alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk komponen Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan
Gubernur kepada Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi
Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2013, jumlah bantuan keuangan
yang diterima Kabupaten Temanggung sebesar
Rp.18.095.328.000,00. Adapun rincian bantuan keuangan tersebut
adalah:
Bantuan sarana prasarana sebesar Rp.7.365.000.000,00.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-4
Bantuan ini antara lain digunakan untuk pem-
bangunan/rehabilitasi jalan, penataan lingkungan, sarana air
bersih, senderan jalan, serta peralatan penunjang medis
poliklinik penyakit RSUD.
Bantuan Pendidikan sebesar Rp.9.876.050.000,00
Bantuan keuangan lainnya untuk kegiatan FEDEP, TMMD,
Agropolitan, Primatani, dan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
sebesar Rp.854.278.000,00.
Jumlah DAK yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.56.702.810.000,00, jumlah ini
meningkat sebesar Rp.9.586.668.000,00 dari yang telah ditetapkan
pada APBD Penetapan sebesar Rp.47.116.142.000,00. Adapun
rincian kegiatan DAK adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel.
III.1 berikut:
Tabel. III.1
Alokasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Temanggung Tahun 2014
NO Bidang DAK Alokasi DAK
1 Pendidikan 23.462.210.000
2 Kesehatan 6.710.850.000
3 Infrastruktur Jalan 6.068.710.000
4 Infrastruktur Irigasi 3.335.190.000
5 Infrastruktur Air Minum 1.383.770.000
6 Infrastruktur Sanitasi 2.055.190.000
7 Kelautan dan Perikanan 2.411.010.000
8 Pertanian 5.304.230.000
9 Lingkungan Hidup 1.420.980.000
10 Keluarga Berencana 1.156.370.000
11 Kehutanan 1.012.640.000
12 Perdagangan 1.881.980.000
13 Keselamatan Transportasi Darat 499.680.000
Jumlah (Rp) 56.702.810.000
Sumber : DPPKAD Kab. Temanggung
Sedangkan penyesuaian atas belanja daerah, dilakukan dalam
rangka menyesuaikan dengan pendapatan daerah terutama untuk
memenuhi kekurangan kebutuhan rutin pemerintahan dan
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-5
pemenuhan anggaran untuk kegiatan yang pada saat penetapan
APBD belum dapat terpenuhi secara keseluruhan sesuai kebutuhan
yang direncanakan.
Pada tahun 2014, Kabupaten Temanggung juga mendapatkan
Dana Insentif Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,00. Sesuai dengan
petunjuk penggunaannya, DID ini hanya dapat digunakan untuk
menambah belanja daerah pada Urusan Pendidikan.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
Penyesuaian atas rencana pendapatan dan belanja daerah
juga dilakukan dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2013 dimana SiLPA tersebut sebagian
besar sudah dimanfaatkan dalam beberapa kegiatan pada saat
mendahului Perubahan APBD.
Pada SKPD terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2013 berakhir,
karena ada beberapa kendala, antara lain tidak tersedianya barang
yang dibutuhkan oleh pengguna barang dan adanya kegiatan-
kegiatan yang mengalami putus kontrak karena pada akhir tahun
anggaran tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat
Perintah Kerja (SPK) serta terbatasnya waktu pelaksanaan
mengingat anggaran tersebut ditetapkan pada perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013.
Adapun kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari Bantuan
Keuangan Provinsi Tahun 2013 antara lain adalah:
Pengadaan Alat Alat Laboratorium IPA SMP;
Pembangunan RKB SMA/SMK;
Pengadaan komputer SMA/SMK;
Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK;
Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK;
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA; dan
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD.
c. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penambahan kegiatan
baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-6
Selama kurun waktu pasca ditetapkannya APBD, terdapat
beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan alokasi anggaran, baik
yang bersifat tambahan maupun kegiatan baru. Kegiatan ini timbul
akibat adanya kebijakan pemerintah maupun kebijakan daerah.
Kegiatan-kegiatan dimaksud diarahkan untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, dan penanganan bencana alam. Adapun kegiatan
tersebut antara lain:
Kegiatan pelayanan di RSUD;
Fasilitasi Pembangunan Rusunawa di Kertosari Temanggung dan
Parakan;
Fasilitasi peningkatan kapasitas pusat komunikasi kreatif
daerah;
Penerimaan CPNS;
Penanganan bencana alam berupa pengaman tebing, pengaman
jalan, dan tanah longsor; dan
Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan posting anggaran
tanpa merubah pagu anggaran yang tersedia.
3.3. Kerangka Pendanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
telah ditetapkan pada 29 November 2013 dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Penetapan
APBD Tahun 2014 telah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD ditetapkan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan.
Namun demikian, pada saat APBD tersebut ditetapkan, masih
terdapat beberapa kegiatan yang belum teranggarkan maupun kurang
dalam penganggarannya pada tahun anggaran berjalan disebabkan
oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah, seiring dengan
kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun
kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan di daerah. Perubahan prioritas pembangunan daerah yang
tercantum dalam Perubahan RKPD diikuti dengan perubahan kerangka
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-7
pendanaan, baik berupa perubahan di komponen pendapatan daerah
maupun perubahan di komponen belanja daerah.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa
Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Perubahan asumsi
dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah,
maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut adalah:
a. Adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
daerah;
b. Adanya perubahan alokasi belanja. Untuk hal ini dapat disebabkan
karena:
Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Adanya kegiatan yang kurang anggaran;
Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan
rencana operasional dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga
menyebabkan harus dilakukan pergeseran atau perubahan
anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan
rincian belanja;
Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan
kebutuhan masyarakat dan guna optimalisasi capaian target
kinerja;
c. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
yang dapat digunakan dalam tahun berjalan.
3.3.1. Sisi Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran
2014 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.094.286.243.950,00
dan sampai dengan saat ini telah terealisasai sebesar Rp
546.697.108.079,00 atau 49,87%. Capaian pendapatan daerah ini
berasal dari PAD sebesar Rp 39.155.774.845,00, Dana Perimbangan
sebesar Rp 435.469.274.736,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah mencapai Rp 71.072.058.498,00.
Capaian realisasi pendapatan daerah Triwulan II Tahun
Anggaran 2014 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel III.2.
Tabel. III.2.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-8
Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II Tahun Angaran 2014
2
3
1 PENDAPATAN DAERAH 1.094.286.243.950 545.697.108.079 49,87
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 98.995.824.950 39.155.774.845 39,55
1.1.1 Pajak Daerah 23.867.000.000 8.066.333.498 33,80
1.1.2 Retribusi Daerah 24.845.904.950 12.929.874.577 52,04
1.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan9.640.000.000 11.194.415.653 116,12
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40.642.920.000 6.965.151.117 17,14
1.2 DANA PERIMBANGAN 777.341.769.000 435.469.274.736 56,02
1.2.1 Dana Bagi Hasil 48.568.127.000 5.012.342.736 10,32
1.2.2 Dana Alokasi Umum 681.657.500.000 413.446.089.000 60,65
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 47.116.142.000 17.010.843.000 36,10
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 217.948.650.000 71.072.058.498 32,61
1.3.1 Pendapatan Hibah 616.150.000 535.679.200 86,94
1.3.2 Dana Darurat - - -
1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya41.338.000.000 15.357.249.504 37,15
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 136.253.400.000 52.905.950.000 38,83
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan
Pemerintah daerah Lainnya39.741.100.000 2.273.179.794 5,72
No U R A I A N ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
(%)
Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Memperhatikan capaian target pendapatan daerah tersebut,
secara rata-rata target pendapatan daerah baru dapat dicapai sebesar
49,87%. Ada beberapa sumber pendapatan masih di bawah target yang
diharapkan. Untuk Pendapatan Asli Daerah, pencapaian pajak daerah
masih sebesar 33,80%, hal ini dikarenakan belum tercapainya target
dari PBB dan BPHTB.
Untuk Dana Perimbangan, capaian yang masih rendah adalah
Dana Bagi Hasil yang baru mencapai 10,32%, Dana Alokasi Umum
sebesar 60,65%, dan DAK baru sebesar 30%. Sedangkan untuk Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pos Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi baru mencapai 5,72%.
Kondisi tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka
pemenuhan target melalui intensifikasi dan koordinasi pendapatan
daerah guna mendukung dan menjamin ketersediaan dana
pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014.
Capaian realisasi target pendapatan selama Triwulan II Tahun
2014 diatas menyebabkan adanya perubahan proyeksi atas target
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-9
pendapatan daerah. Perubahan proyeksi tersebut berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp13.932.158.432,00,00, Dana
Perimbangan bertambah sebesar Rp32.693.921.00000, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp60.230.348.000,00.
Secara lengkap rancangan perubahan pendapatan daerah pada
Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana pada Tabel III.3.
Tabel III.3. Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2014
Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut,
diperlukan kebijakan yang perlu dilakukan. Adapun kebijakan tersebut
adalah:
a. Meningkatkan upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
1 PENDAPATAN DAERAH 1.094.286.243.950 1.201.142.671.382 106.856.427.432
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 98.995.824.950 112.927.983.382 13.932.158.432
1.1.1 Pajak Daerah 23.867.000.000 26.179.500.000 2.312.500.000
1.1.2 Retribusi Daerah 24.845.904.950 19.111.565.000 (5.734.339.950)
1.1.3 Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
9.640.000.000 11.246.670.110 1.606.670.110
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
40.642.920.000 56.390.248.272 15.747.328.272
1.2 DANA PERIMBANGAN 777.341.769.000 810.035.690.000 32.693.921.000
1.2.1 Dana Bagi Hasil 48.568.127.000 44.568.127.000 (4.000.000.000)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 681.657.500.000 708.764.753.000 27.107.253.000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 47.116.142.000 56.702.810.000 9.586.668.000
1.3LAIN-LAIN PENDAPATAN
YANG SAH 217.948.650.000 278.178.998.000 60.230.348.000
1.3.1 Pendapatan Hibah 616.150.000 616.150.000 -
1.3.2 Dana Darurat - - -
1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah
41.338.000.000 41.338.000.000 -
1.3.4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
136.253.400.000 218.129.520.000 -
1.3.5 Bantuan Keuangan dari
Provinsi dan Pemerintah
39.741.100.000 18.095.328.000 (21.645.772.000)
No U R A I A N APBD TA 2014 RAPBD-P TA 2014
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-10
c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD pemungut
pendapatan.
d. Melakukan validasi data piutang pajak dan retribusi daerah.
e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah
Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan
Pemerintah Pusat.
3.3.2. Sisi Belanja Daerah
Dari rencana belanja pada Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.1.181.308.662.300,00, sampai dengan Triwulan II terealisasi
sebesar Rp344.200.230.030,00 atau 29,14% dengan perincian jenis
belanja sebagai berikut:
a. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp296.735.405.341,00
atau 39,57% dari rencana belanja sebesar Rp749.849.923.296,00.
b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp47.464.824.689,00 atau
11,00% dari rencana belanja sebesar Rp431.458.739.004,00.
Relatif tingginya realisasi belanja tidak langsung terutama untuk
pembayaran gaji pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Sedangkan untuk belanja langsung baru mencapai 11,00%. Masih
rendahnya realisasi belanja langsung sebagian besar pada kegiatan-
kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Kegiatan-kegiatan dimaksud
sampai dengan Triwulan II sebagian besar dalam proses persiapan
dan/atau pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan data pada Unit Layanan Pengadaan, rencana
pengadaan adalah sebanyak 211 paket pekerjaan. Sampai posisi bulan
Juni 2014 progres pelaksanaannya adalah 21 paket pekerjaan telah
selesai proses pelelangan, 148 dalam proses di ULP, dan sebanyak 40
paket pekerjaan masih berproses di SKPD pengampu kegiatan. Hal
tersebut menggambarkan bahwa proses lelang telah berjalan dengan
tepat waktu.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-11
Tabel III.4. Realisasi Belanja Daerah Triwulan II
Tahun Anggaran 2014
NO U R A I A N ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
(%)
2 BELANJA 1.181.308.662.300 344.200.230.030 29,14
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
749.849.923.296 296.735.405.341 39,57
Belanja Pegawai 633.951.084.296 262.576.961.800 41,42
Belanja Bunga 2.000.000.000 213.039.028 10,65
Belanja Hibah 49.199.340.000 15.637.309.000 31,78
Belanja Bantuan Sosial 18.090.380.000 4.355.334.368 14,08
Belanja Bagi Hasil 4.504.000.000 1.343.914.470 29,84
Belanja Bantuan Keuangan
41.605.119.000 12.553.686.675 30,17
Belanja Tidak Terduga 500.000.000 55.160.000 11,03
2.2 BELANJA LANGSUNG 431.458.739.004 47.464.824.689 11,00
Belanja Pegawai 38.422.912.955 5.029.269.827 13,09
Belanja Barang dan Jasa 150.123.650.804 28.716.688.227 19,13
Belanja Modal 242.912.175.245 13.718.866.635 5,65
Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2014 didasarkan pada RPJMD tahun 2013-2018 tahun
pertama adalah:
Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2014
guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah
ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2014 tidak ada
program/kegiatan yang tidak terlaksana.
Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan
ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang
bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang
sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa
waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
Mengalokasikan anggaran untuk perencanaan kegiatan yang
kegiatannya akan dilaksanakan di Tahun 2015.
Melaksanakan kegiatan yang bersumber dari sisa alokasi DAK,
DBHCHT, Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dan
tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-12
Melaksanakan belanja daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-
prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabel serta mempertimbangan
sisa waktu yang ada sampai berakhirnya tahun anggaran.
Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014
secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel. III.5.
Tabel. III.5
Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
No. URAIAN APBD TA 2014 RAPBD-P TA 2014BERTAMBAH/
(BERKURANG)
2 BELANJA 1,181,308,662,300 1,310,049,499,246 128,740,836,946
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 749,849,923,296 826,354,932,737 76,505,009,441
2.2 BELANJA LANGSUNG 431,458,739,004 483,694,566,509 52,235,827,505
Sumber : DPPKAD KAbupaten Temanggung Tahun 2014
Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014
tersebut diatas merupakan rekapitulasi dari perubahan rencana
program dan kegiatan SKPD untuk Tahun 2014.
3.3.3. Sisi Pembiayaan Daerah
Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2014, realisasi
penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar
Rp.155.525.737.914,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.102.999.147.464,00
dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.12.526.590.450,00.
Besarnya SiLPA tersebut berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan telah terealisasi
sebesar Rp.6.699.855.844,00 yang digunakan untuk pembayaran
kepada pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp.2.199.855.844,00 dan
penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp.4.500.000.000,00. Secara
lengkap, realisasi pembiayaan adalah sebagaimana Tabel III.6.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-13
Tabel III.6. Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan II
Tahun Anggaran 2014
NoU R A I A N ANGGARAN REALISASI
CAPAIAN
(%)
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 95.533.418.350 115.525.737.914 120,93
3.1.1 Sisa Lebih perhitungan Anggaran
Daerah Tahun Sebelumnya
15.033.418.350 102.999.147.464 685,13
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
0 0 0
3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
Daerah
76.500.000.000 12.526.590.450 16,37463
3.1.6 Penerimaan Perhitungan Pihak
Ketiga
4000000000 - 0
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.500.000.000 6.699.855.844 78,82
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - 0 0
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
4.500.000.000 4.500.000.000 100,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang 0 0 0
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0
3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Phk Ke-3 4.000.000.000 2.199.855.844 55,00
Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar
Rp.183.499.147.464,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya
sebesar Rp.102.999.147.464,00, penerimaan pinjaman daerah dan
obligasi sebesar Rp.76.500.000.000,00 dan penerimaan perhitungan
pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp.4.000.000.000,00.
Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada perubahan APBD
ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu:
Mengalokasikan anggaran untuk pembentukan dana cadangan
guna pembayaran pokok hutang pembangunan Pasar Legi Parakan.
Hal ini dalam rangka memperingan beban daerah pada tahun-tahun
mendatang. Dana Cadangan direncanakan dibentuk sejumlah
Rp.50.000.000.000,00 yang akan dialokasikan pada 2 tahun
anggaran, yaitu tahun 2014 sebesar Rp.40.000.000.000,00 dan
Tahun 2015 sebesar Rp.10.000.000.000,00
Tambahan penyertaan modal, yaitu untuk memenuhi penyertaan
modal pada BUMD sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-14
Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar
Rp.54.090.812.285,00 yaitu untuk pembentukan dana cadangan
sebesar Rp.40.000.000.000,00 dan penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah sebesar Rp.5.081.000.000,00, serta pengeluaran
perhitungan pihak ketiga sebesar Rp.4.590.812.385,00. Dengan
demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp.129.408.335.079,00.
Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran
sebesar Rp.129.408.335.079, 00.
Pembiayaan daerah pada rencana Perubahan RKPD Tahun
Anggaran 2014 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel. III.7.
Tabel III.7.
Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014
No. URAIAN APBD TA 2014 RAPBD-P TA 2014 BERTAMBAH/
(BERKURANG)
3 PEMBIAYAAN NETO 87.022.418.350 133.827.335.079 46.804.916.729
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH
95.522.418.350 183.499.147.464 87.976.729.114
3.1.1 SILPA 15.022.418.350 102.999.147.464 87.976.729.114
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman dan
Obligasi Daerah
76.500.000.000 76.500.000.000 -
Penerimaan Perhitungan Pihak
Ketiga
4.000.000.000 4.000.000.000
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DAERAH
8.500.000.000 49.671.812.385 41.171.812.385
3.1.1 Pembentukan dana Cadangan - 40.000.000.000 40.000.000.000
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
4.500.000.000 5.081.000.000 581.000.000
3.2.7 Pengeluaran Perhitungan
Pihak Ketiga
4.000.000.000 4.590.812.385 590.812.385
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN
- - -
Sumber : DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
3.4. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
Perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan tahun
2014, memberikan gambaran tentang apa, dimana, siapa, dan dengan
berapa besar alokasi dana guna mendukung program/kegiatan yang
akan dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun 2014.
Perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2014
untukkomponen belanja daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-15
Tabel III.8. Rekapitulasi Rencana Perubahan Belanja Langsung SKPD
Tahun Anggaran 2014
No. SKPD (UNIT KERJA)
BELANJA LANGSUNG
PENETAPAN PERUBAHAN BERTAMBAH
(BERKURANG)
1 2 3 4 5(4-3)
1 Dinas Pendidikan 53,080,059,250 61,232,735,927 8,152,676,677
2 Dinas Kesehatan 37,509,095,450 39,539,776,634 2,030,681,184
3 Rumah Sakit Umum Daerah 33,784,939,000 54,524,011,000 20,739,072,000
4 Dinas Pekerjaan Umum 78,267,780,250 94,719,558,853 16,451,778,603
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,878,854,000 9,794,505,000 915,651,000
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3,029,981,000 3,294,840,910 264,859,910
7 Badan Lingkungan Hidup 3,534,503,100 3,304,149,466 (230,353,634)
8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,553,869,500 2,616,049,504 62,180,004
9 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 3,594,323,165 3,727,149,720 132,826,555
10 Dinas Sosial 3,933,625,300 4,067,483,300 133,858,000
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,749,767,600 4,264,435,000 514,667,400
12 Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal 228,303,900 1,079,278,350 850,974,450
13 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 1,350,682,000 1,481,879,000 131,197,000
14 Satuan Polisi Pamong Praja 2,843,684,000 2,967,529,000 123,845,000
15 Kantor Kesatuan Bangsa 476,712,250 594,373,750 117,661,500
16 Bagian Kesra 6,492,571,000 6,642,571,000 150,000,000
17 Bagian Humas 734,499,610 839,824,610 105,325,000
18 Bagian Santel dan PDE 604,635,000 524,635,000 (80,000,000)
19 Bagian Ortala 940,276,000 940,276,000 -
20 Bagian Pembangunan 441,998,000 441,998,000 -
21 Bagian Pemerintahan Umum 2,334,010,000 4,478,510,000 2,144,500,000
22 Bagian Pemerintahan Desa 892,569,750 922,571,450 30,001,700
23 Bagian Hukum 606,192,500 653,621,500 47,429,000
24 Bagian Umum 33,775,707,000 28,441,663,000 (5,334,044,000)
25 Bagian Perekonomian 1,180,861,000 1,203,761,000 22,900,000
26 Sekretariat DPRD 12,411,905,950 11,943,900,950 (468,005,000)
27 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6,215,130,295 7,898,607,910 1,683,477,615
28 Inspektorat 1,161,243,600 1,171,471,500 10,227,900
29 Badan Kepegawaian Daerah 2,752,584,000 3,384,199,400 631,615,400
30 Kecamatan Temanggung 593,753,800 505,645,900 (88,107,900)
31 Kecamatan Tembarak 317,154,500 284,520,000 (32,634,500)
32 Kecamatan Pringsurat 327,261,400 266,372,900 (60,888,500)
33 Kecamatan Kaloran 317,776,700 251,801,400 (65,975,300)
34 Kecamatan Parakan 477,832,000 532,613,800 54,781,800
35 Kecamatan Bulu 292,531,950 448,573,950 156,042,000
36 Kecamatan Kedu 328,962,500 280,698,000 (48,264,500)
37 Kecamatan Kandangan 394,888,874 323,314,800 (71,574,074)
38 Kecamatan Candiroto 264,805,310 216,622,150 (48,183,160)
39 Kecamatan Ngadirejo 324,487,000 265,504,500 (58,982,500)
40 Kecamatan Jumo 253,484,000 321,285,000 67,801,000
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-16
No. SKPD (UNIT KERJA)
BELANJA LANGSUNG
PENETAPAN PERUBAHAN BERTAMBAH
(BERKURANG)
1 2 3 4 5(4-3)
41 Kecamatan Wonoboyo 276,811,950 311,494,850 34,682,900
42 Kecamatan Kranggan 261,206,950 311,433,950 50,227,000
43 Kecamatan Bejen 408,483,000 443,292,000 34,809,000
44 Kecamatan Kledung 310,527,000 365,583,500 55,056,500
45 Kecamatan Bansari 367,059,000 419,736,900 52,677,900
46 Kecamatan Tlogomulyo 430,621,500 395,850,000 (34,771,500)
47 Kecamatan Selopampang 276,753,500 220,797,000 (55,956,500)
48 Kecamatan Gemawang 348,165,800 379,713,200 31,547,400
49 Kecamatan Tretep 319,153,000 345,530,500 26,377,500
50 Kelurahan Temanggung I 159,170,000 75,010,000 (84,160,000)
51 Kelurahan Temanggung 177,280,000 96,630,000 (80,650,000)
52 Kelurahan Butuh 173,300,000 85,210,000 (88,090,000)
53 Kelurahan Jampiroso 155,403,000 69,760,000 (85,643,000)
54 Kelurahan Jampirejo 155,704,600 73,210,000 (82,494,600)
55 Kelurahan Kertosari 146,318,000 65,668,000 (80,650,000)
56 Kelurahan Banyuurip 156,430,200 75,681,400 (80,748,800)
57 Kelurahan Kowangan 148,755,000 68,105,000 (80,650,000)
58 Kelurahan Jurang 161,237,400 70,090,000 (91,147,400)
59 Kelurahan Tlogorejo 213,055,200 126,978,000 (86,077,200)
60 Kelurahan Kebonsari 215,094,650 111,247,000 (103,847,650)
61 Kelurahan Manding 187,949,900 102,299,900 (85,650,000)
62 Kelurahan Mungseng 176,145,600 90,549,600 (85,596,000)
63 Kelurahan Purworejo 201,167,000 92,156,000 (109,011,000)
64 Kelurahan Giyanti 173,589,392 81,330,492 (92,258,900)
65 Kelurahan Madureso 168,722,000 85,122,000 (83,600,000)
66 Kelurahan Sidorejo 144,572,650 61,843,500 (82,729,150)
67 Kelurahan Walitelon Selatan 183,790,500 98,828,600 (84,961,900)
68 Kelurahan Walitelon Utara 187,058,400 101,325,000 (85,733,400)
69 Kelurahan Kranggan 257,300,000 161,650,000 (95,650,000)
70 Kelurahan Parakan Wetan 183,570,000 97,920,000 (85,650,000)
71 Kelurahan Parakan Kauman 188,686,000 102,916,000 (85,770,000)
72 Kelurahan Manggong 191,159,500 105,353,500 (85,806,000)
73 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,102,607,400 1,625,849,900 (1,476,757,500)
74 Kantor Ketahanan Pangan 387,823,000 483,684,400 95,861,400
75 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3,013,919,100 2,232,147,100 (781,772,000)
76 Kantor Arsip dan Perpustakaan 1,007,243,692 1,102,362,692 95,119,000
77 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 11,658,912,000 17,930,884,348 6,271,972,348
78 Dinas Peternakan dan Perikanan 7,932,801,000 7,796,211,239 (136,589,761)
79 Badan Pelaksana Penyuluhan 1,411,401,100 1,668,949,100 257,548,000
80 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 93,081,533,900 85,169,842,700 (7,911,691,200)
TOTAL BELANJA LANGSUNG 439,953,783,391 483,694,566,509 43,740,783,118
Sumber : Bappeda Tahun 2014
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-17
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana perubahan
belanja langsung daerah adalah bertambah sebesar Rp.
43.740.783.118,-.
Tabel III.9.
Rekapitulasi Rencana Perubahan Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun Anggaran 2014
No. SKPD (UNIT KERJA)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
PENETAPAN PERUBAHAN BERTAMBAH
(BERKURANG)
1 2 3 4 5(4-3)
1 Dinas Pendidikan 437,114,693,401 511,686,068,212 74,571,374,811
2 Dinas Kesehatan 40,502,658,053 40,167,121,000 (335,537,053)
3 Rumah Sakit Umum Daerah 19,061,848,422 20,218,939,756 1,157,091,334
4 Dinas Pekerjaan Umum 22,818,913,052 33,559,056,400 10,740,143,348
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,251,502,545 2,164,621,556 (86,880,989)
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3,011,786,403 3,144,753,983 132,967,580
7 Badan Lingkungan Hidup 1,647,680,834 1,760,917,405 113,236,571
8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,357,049,424 2,268,515,554 (88,533,870)
9 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 6,701,277,803 5,900,305,757 (800,972,046)
10 Dinas Sosial 7,271,817,292 7,015,746,077 (256,071,215)
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,063,157,651 3,479,877,383 (583,280,268)
12 Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal 997,676,567 977,036,330 (20,640,237)
13 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 7,281,226,726 7,245,181,887 (36,044,839)
14 Satuan Polisi Pamong Praja 3,644,596,549 2,571,460,812 (1,073,135,737)
15 Kantor Kesatuan Bangsa 981,976,892 935,338,447 (46,638,445)
16 Bagian Kesra 6,300,950,000 9,233,450,000 2,932,500,000
17 Bagian Humas - - -
18 Bagian Santel dan PDE - - -
19 Bagian Ortala - - -
20 Bagian Pembangunan - - -
21 Bagian Pemerintahan Umum 40,000,000 1,227,500,000 1,187,500,000
22 Bagian Pemerintahan Desa 34,822,512,000 35,825,512,000 1,003,000,000
23 Bagian Hukum - - -
24 Bagian Umum 9,903,931,440 10,100,585,282 196,653,842
25 Bagian Perekonomian 225,000,000 - (225,000,000)
26 Sekretariat DPRD 11,723,842,260 12,976,833,555 1,252,991,295
27 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 20,310,470,368 19,168,342,926 (1,142,127,442)
28 Inspektorat 1,997,295,035 1,852,052,483 (145,242,552)
29 Badan Kepegawaian Daerah 2,453,378,333 2,378,904,117 (74,474,216)
30 Kecamatan Temanggung 2,391,396,321 2,347,538,079 (43,858,242)
31 Kecamatan Tembarak 1,950,561,346 1,687,498,000 (263,063,346)
32 Kecamatan Pringsurat 2,190,860,810 2,194,752,567 3,891,757
33 Kecamatan Kaloran 2,155,586,699 2,198,259,221 42,672,522
34 Kecamatan Parakan 1,557,290,065 1,686,945,651 129,655,586
35 Kecamatan Bulu 1,555,307,373 1,451,896,881 (103,410,492)
36 Kecamatan Kedu 2,187,701,918 2,241,195,801 53,493,883
37 Kecamatan Kandangan 2,292,004,316 2,295,288,644 3,284,328
38 Kecamatan Candiroto 1,812,543,203 1,926,333,310 113,790,107
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-18
No. SKPD (UNIT KERJA)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
PENETAPAN PERUBAHAN BERTAMBAH
(BERKURANG)
1 2 3 4 5(4-3)
39 Kecamatan Ngadirejo 2,660,668,654 2,638,453,662 (22,214,992)
40 Kecamatan Jumo 1,331,832,012 1,297,644,380 (34,187,632)
41 Kecamatan Wonoboyo 1,433,981,680 1,432,157,399 (1,824,281)
42 Kecamatan Kranggan 2,074,616,441 2,007,335,848 (67,280,593)
43 Kecamatan Bejen 1,776,533,412 1,747,534,274 (28,999,138)
44 Kecamatan Kledung 1,552,718,437 1,537,714,012 (15,004,425)
45 Kecamatan Bansari 1,396,668,926 1,379,509,726 (17,159,200)
46 Kecamatan Tlogomulyo 1,946,288,336 1,961,057,036 14,768,700
47 Kecamatan Selopampang 1,804,523,053 1,845,346,448 40,823,395
48 Kecamatan Gemawang 1,852,552,394 1,849,405,823 (3,146,571)
49 Kecamatan Tretep 1,605,031,885 1,510,209,184 (94,822,701)
50 Kelurahan Temanggung I 328,388,043 483,765,849 155,377,806
51 Kelurahan Temanggung 307,276,456 382,663,324 75,386,868
52 Kelurahan Butuh 359,771,536 432,984,039 73,212,503
53 Kelurahan Jampiroso 288,591,584 399,694,751 111,103,167
54 Kelurahan Jampirejo 364,755,322 440,109,650 75,354,328
55 Kelurahan Kertosari 332,158,571 449,473,470 117,314,899
56 Kelurahan Banyuurip 350,981,323 433,973,797 82,992,474
57 Kelurahan Kowangan 362,801,799 514,745,323 151,943,524
58 Kelurahan Jurang 261,408,041 340,470,766 79,062,725
59 Kelurahan Tlogorejo 373,676,898 427,736,931 54,060,033
60 Kelurahan Kebonsari 307,031,239 382,687,004 75,655,765
61 Kelurahan Manding 291,725,154 359,349,147 67,623,993
62 Kelurahan Mungseng 298,285,938 377,917,098 79,631,160
63 Kelurahan Purworejo 372,245,042 447,063,160 74,818,118
64 Kelurahan Giyanti 264,790,178 411,635,495 146,845,317
65 Kelurahan Madureso 317,255,229 389,351,439 72,096,210
66 Kelurahan Sidorejo 334,596,727 415,723,720 81,126,993
67 Kelurahan Walitelon Selatan 206,682,025 372,310,313 165,628,288
68 Kelurahan Walitelon Utara 285,044,039 395,196,400 110,152,361
69 Kelurahan Kranggan 279,287,077 411,813,562 132,526,485
70 Kelurahan Parakan Wetan 340,943,631 477,822,491 136,878,860
71 Kelurahan Parakan Kauman 381,402,932 419,650,285 38,247,353
72 Kelurahan Manggong 280,776,157 413,075,533 132,299,376
73 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,065,248,043 1,038,675,432 (26,572,611)
74 Kantor Ketahanan Pangan 717,901,637 645,320,691 (72,580,946)
75 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10,727,379,915 11,959,579,726 1,232,199,811
76 Kantor Arsip dan Perpustakaan 1,505,195,905 1,412,342,334 (92,853,571)
77 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 9,354,480,237 11,792,980,997 2,438,500,760
78 Dinas Peternakan dan Perikanan 3,479,509,601 3,274,701,934 (204,807,667)
79 Badan Pelaksana Penyuluhan 7,403,560,870 6,936,758,444 (466,802,426)
80 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 6,817,472,105 6,621,162,764 (196,309,341)
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 733,374,531,585 826,354,932,737 92,980,401,152
Sumber : Bappeda tahun 2014
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
III-19
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana perubahan
belanja tidak langsung daerah adalah bertambah sebesar
Rp.92.980.401.153,-.
Adapun perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2014
pada masing-masing SKPD dirumuskan dan disusun dalam matrik
sebagaimana tersebut dalam lampiran.
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
IV -1
BAB IV
P E N U T U P
Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 merupakan
dokumen yang disusun guna menyempurnakan dan menjadi pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan di Tahun 2014. Selanjutnya Perubahan RKPD
Tahun 2014 ini menjadi dasar serta acuan bagi penyusunan Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) tahun 2014, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun 2014.
Selanjutnya kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung diharap secara serius
dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan prinsip kebersamaan
dalam rangka bersama membangun Temanggung, sehingga tujuan dan
sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam target kinerja program
dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Temanggung dapat tercapai.
BUPATI TEMANGGUNG
M. BAMBANG SUKARNO