PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DAN PELANGGARAN HAM BERAT DAN

KORBAN TINDAK PIDANA KORBAN TINDAK PIDANA TERIRORISME DALAM PERSPEKTIF TERIRORISME DALAM PERSPEKTIF

VIKTIMOLOGIVIKTIMOLOGI

ByBy

Dr. Angkasa, S.H.,M.HumDr. Angkasa, S.H.,M.HumFakultas Hukum Universitas Jenderal SoedirmanFakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Training for Trainers on Victimology and Victim Assistance Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 18-28 Maret 2013 di Cikopo - Bogor

A. PERLINDUNGAN HUKUM A. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELANGGARAN HAM KORBAN PELANGGARAN HAM

BERAT DALAM PERSPEKTIF BERAT DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIVIKTIMOLOGI

Perlindungan Perlindungan HukumHukum

PEMBERIAN HAK-HAK KEPADA PEMBERIAN HAK-HAK KEPADA SUBJEK HUKUM YANG SUBJEK HUKUM YANG

DIDASARKAN ATAS NORMA DIDASARKAN ATAS NORMA HUKUMHUKUM

VictimVictimDeclaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power :“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing abuse of power.A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term “victim” also includes, where appropriate, the immediate family or dependents of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.The provisions contained herein shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability

KORBANKORBAN Korban Korban adalah seseorang secara individu ataupun adalah seseorang secara individu ataupun

bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. negara baik disengaja maupun karena kelalaian. Pengertian korban juga mencakup bilamana Pengertian korban juga mencakup bilamana mungkin adalah keluarga dekat dari pelaku serta mungkin adalah keluarga dekat dari pelaku serta orang-orang yang mengalami penderitaan dan/atau orang-orang yang mengalami penderitaan dan/atau kerugian yang disebabkan karena ikut serta dalam kerugian yang disebabkan karena ikut serta dalam menolong seseorang korban yang kesulitan atau menolong seseorang korban yang kesulitan atau mencegah ketika mencegah terjadinya korban.mencegah ketika mencegah terjadinya korban.

Rumusan Tindak Rumusan Tindak Pidana HAM Berat:Pidana HAM Berat:

Tidak ada yang secara spesifik Tidak ada yang secara spesifik merumuskan secara jelas dan tegasmerumuskan secara jelas dan tegas

Penjelasan Pasal 104 ayat (1)Penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat tentang Hak Asasi Manusia terdapat deskripsi tentang pelanggaran HAM deskripsi tentang pelanggaran HAM berat.berat.

Dimaksud dengan Dimaksud dengan Pelanggaran hak Pelanggaran hak asasi manusia yang beratasasi manusia yang berat undang- undang-undang ini adalah: undang ini adalah:

““Pembunuhan massal (Pembunuhan massal (genocidegenocide), ), pembunuhan sewenang-wenang atau di pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (luar putusan pengadilan (arbitrary/extra arbitrary/extra judicial killingjudicial killing), penyiksaan, penghilangan ), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (sistematis (systematic diseriminationsystematic diserimination))

Undang-Undang Nomor 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 7 bahwa yang di Berdasarkan Pasal 7 bahwa yang di

maksud dengan Pelanggaran hak maksud dengan Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:asasi manusia yang berat meliputi:

A. kejahatan genosida;A. kejahatan genosida; B. kejahatan terhadap B. kejahatan terhadap

kemanusiaan;kemanusiaan;

Statuta Roma Statuta Roma

Article 5 (1), crimes within teh jurusdiction of Article 5 (1), crimes within teh jurusdiction of Court:Court:

“ “The jurisdiction of the Court shall be limited to the The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the accordance with this Statute with respect to the following crimes”:following crimes”:

a. The crime of genocide; a. The crime of genocide; b. Crimes against humanity; b. Crimes against humanity; c. War crimes; c. War crimes; d. The crime of aggresiond. The crime of aggresion

Berdasarkan pengertian “pelanggaran HAM berat” Berdasarkan pengertian “pelanggaran HAM berat” dalam seluruh regulasi di atas, lebih menunjukan dalam seluruh regulasi di atas, lebih menunjukan pada bentuk atau jenis dari pelanggaran HAM pada bentuk atau jenis dari pelanggaran HAM berat dan tidak memberikan definisi pelanggaran berat dan tidak memberikan definisi pelanggaran HAM berat secara eksplisit. Dengan demikian HAM berat secara eksplisit. Dengan demikian secara yuridis belum ada definisi baku dari secara yuridis belum ada definisi baku dari pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya pengertian Pelanggaran HAM Berat lebih pengertian Pelanggaran HAM Berat lebih berorientasi dari pengertian Pelanggaran HAM itu berorientasi dari pengertian Pelanggaran HAM itu sendiri yang terdapat pada Undang–Undang Nomor sendiri yang terdapat pada Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , yang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , yang kemudian dikaitkan karakteristik dari bentuknya.kemudian dikaitkan karakteristik dari bentuknya.

Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum terhadap Korban terhadap Korban Pelangggaran HAM Berat.Pelangggaran HAM Berat.

1. Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 1. Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusiatentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

A. Mendapatkan perlindungan fisik dan mental A. Mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.dari pihak manapun.

Pasal 34 ayat (1), bahwa “Setiap korban dan Pasal 34 ayat (1), bahwa “Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”;kekerasan dari pihak manapun”;

B. Mendapatkan B. Mendapatkan kompensasi, kompensasi, restitusi dan rehabilitasirestitusi dan rehabilitasi (termasuk ahi warisnya)(termasuk ahi warisnya)

Pasal 35 ayat (1), bahwa “Setiap Pasal 35 ayat (1), bahwa “Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”rehabilitasi”

Restitusi Restitusi

Dimaksud Restitusi, berdasarkan Dimaksud Restitusi, berdasarkan Penjelasan Pasal 35 (3) adalah “ganti Penjelasan Pasal 35 (3) adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”;untuk tindakan tertentu”;

Kompensasi:Kompensasi:

Dimaksud kompensasi, Dimaksud kompensasi, berdasarkan Penjelasan Pasal 35 berdasarkan Penjelasan Pasal 35 (1) adalah “ganti kerugian yang (1) adalah “ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”;menjadi tanggung jawabnya”;

Rehabilitasi:Rehabilitasi:

Dimaksud dengan Rehabilitasi, Dimaksud dengan Rehabilitasi, berdasarkan Penjelasan pasal 35 berdasarkan Penjelasan pasal 35 (3) adalah "rehabilitasi" adalah, (3) adalah "rehabilitasi" adalah, pemulihan pada kedudukan pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.lain.

2. Undang-Undang Nomor 13 2. Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Korban

a. Mendapatkan bentuk a. Mendapatkan bentuk perlindungan fisik, non-fisik dan perlindungan fisik, non-fisik dan hukum, sebagaimana terlihat hukum, sebagaimana terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), dalam Pasal 5 ayat (1),

Memperoleh perlindungan atas Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;akan, sedang, atau telah diberikannya;

Ikut serta dalam proses memilih dan Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;dukungan keamanan;

Memberikan keterangan tanpa tekanan;Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapatkan penerjemah;Mendapatkan penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat;Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Mendapatkan informasi mengenai Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;perkembangan kasus;

Mendapatkan informasi mengenai putusan Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;pengadilan;

Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Mendapat identitas baru;Mendapat identitas baru; Mendapatkan kediaman baru;Mendapatkan kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi Memperoleh penggantian biaya transportasi

sesuai dengan kebutuhan;sesuai dengan kebutuhan; Mendapat nasihat hukum;Mendapat nasihat hukum; Memperoleh bantuan biaya hidup sementara Memperoleh bantuan biaya hidup sementara

sampai batas waktu tertentu.sampai batas waktu tertentu.

b. Mendapatkan perlindungan non-fisik b. Mendapatkan perlindungan non-fisik berupa bantuan medis dan bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabitasi psiko sosial, sebagaimana rehabitasi psiko sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bahwa:dimaksud dalam Pasal 6 bahwa:

“ “Korban dalam pelanggaran hak asasi Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat selain berhak manusia yang berat selain berhak atas hak sebagaimana dimaksudd atas hak sebagaimana dimaksudd dalam pasal 5 ayat (1) juga berhak:dalam pasal 5 ayat (1) juga berhak:

1. Bantuan medis;1. Bantuan medis; 2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Rehabiitasi Rehabiitasi Psikososial:Psikososial:

Dalam penjelasannya yang dimaksud Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi Psiko –dengan bantuan rehabilitasi Psiko –sosial adalah bantuan yang diberikan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.kembali kondisi kejiwaan korban.

c. Melalui LPSK dapat mengajukan c. Melalui LPSK dapat mengajukan kompensasi, sebagaimana dimaksud kompensasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa:dalam Pasal 7 bahwa:

“ “Korban melalui Lembaga Perlindungan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa:mengajukan ke pengadilan berupa:

1. Hak atas kompensasi dalam kasus 1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pelanggaran hak asasi manusia yang berat;berat;

2.Hak atas restitusi atau ganti kerugian 2.Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. tindak pidana.

d. Mendapatkan perlindungan keamanan memberikan d. Mendapatkan perlindungan keamanan memberikan keterangan tanpa hadir di persidangan, sebagaimana di keterangan tanpa hadir di persidangan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 bahwa:maksud dalam Pasal 9 bahwa:

1.1. Saksi dan/atau korban yang berada dalam ancaman yang Saksi dan/atau korban yang berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa;perkara tersebut sedang diperiksa;

2. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya 2. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut;acara yang memuat tentang kesaksian tersebut;

3. Saksi/dan atau korban dapat pula didengar kesaksiaannya 3. Saksi/dan atau korban dapat pula didengar kesaksiaannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan di secara langsung melalui sarana elektronik dengan di dampingi oleh pejabat yang berwenang;dampingi oleh pejabat yang berwenang;

e. Mendapatkan perlindungan hukum untuk e. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dituntut secara hukum baik pidana tidak dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, sebagaimana di maksud maupun perdata, sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 bahwa:dalam Pasal 10 bahwa:

Saksi, korban dan/atau pelapor tidak Saksi, korban dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah yang akan, sedang, atau telah diberikannya;diberikannya;

3) Ketentuan sebagaimana di maksud 3) Ketentuan sebagaimana di maksud ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.keterangan tidak dengan itikad baik.

f. Peraturan Lembaga Perlindungan f. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan KorbanPerlindungan Saksi dan Korban

1. Pasal 28, bahwa bentuk 1. Pasal 28, bahwa bentuk perlindungan saksi dan/atau korban perlindungan saksi dan/atau korban yaitu perlindungan:yaitu perlindungan:

A. Fisik;A. Fisik; B.Non-fisik;B.Non-fisik; C.HukumC.Hukum

Perlindungan FisikPerlindungan Fisik

Pasal 29 ayat (1), bahwa bentuk Pasal 29 ayat (1), bahwa bentuk perlindungan fisik sebagaimana perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf dimaksud dalam Pasal 28 huruf (a), meliputi: keamanan, (a), meliputi: keamanan, pengawalan dan penempatan pengawalan dan penempatan ditempat rumah aman;ditempat rumah aman;

Perlindungan-non FisikPerlindungan-non Fisik

Pasal 30 ayat (1), bahwa bentuk Pasal 30 ayat (1), bahwa bentuk perlindungan non-fisik perlindungan non-fisik sebagaimana dimaksud Pasal 28 sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf (b), dengan mengadakan huruf (b), dengan mengadakan pelayanan jasa: Psikologi, dokter, pelayanan jasa: Psikologi, dokter, psikiater, ahli spritual, psikiater, ahli spritual, rohaniawan, pekerja sosial dan rohaniawan, pekerja sosial dan penerjemahpenerjemah

Perlindungan hukumPerlindungan hukum Pasal 31 ayat (1), bahwa bentuk perlindungan hukum Pasal 31 ayat (1), bahwa bentuk perlindungan hukum

sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf (c), diberikan sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf (c), diberikan dengan mengadakan: pelayanan jasa penasehat hukum, dengan mengadakan: pelayanan jasa penasehat hukum, pendampingan terhadap saksi dan/atau korban pada saat pendampingan terhadap saksi dan/atau korban pada saat memberikan keterangan atau kesaksiannya dalam proses memberikan keterangan atau kesaksiannya dalam proses peradilan pidana yang sedang dan telah dihadapi, peradilan pidana yang sedang dan telah dihadapi, memberikan surat rekomendasi Ketua LPSK disampaikan memberikan surat rekomendasi Ketua LPSK disampaikan kepada pejabat yang berwenang menangani kasus atau kepada pejabat yang berwenang menangani kasus atau perkaranya (memuat antara lain: saksi dalam memberikan perkaranya (memuat antara lain: saksi dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya agar tidak mendaptkan keterangan atau kesaksiannya agar tidak mendaptkan tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat), mendapat tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat), mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, medapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, medapatkan informasi mengenai putusan pengadilan dan mengetahui informasi mengenai putusan pengadilan dan mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan.dalam hal terpidana di bebaskan.

Perlindungan DaruratPerlindungan Darurat

2). Berdasarkan Pasal 36, diatur mengenai Perlindungan darurat 2). Berdasarkan Pasal 36, diatur mengenai Perlindungan darurat yakni:yakni:

a).Dalam hal keadaan situasi dan kondisi tertentu terhadap saksi a).Dalam hal keadaan situasi dan kondisi tertentu terhadap saksi dan/atau korban, LPSK dapat melakukan perlindungan darurat;dan/atau korban, LPSK dapat melakukan perlindungan darurat;

b). Perlindungan yang bersifat darurat sebagaimana di maksud b). Perlindungan yang bersifat darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) melakukan tindakan pengamanan, pengawalan, pada ayat (1) melakukan tindakan pengamanan, pengawalan, menempatkan pada rumah aman, serta dapat memberikan menempatkan pada rumah aman, serta dapat memberikan perndampingan terhadap saksi dan/atau korban dalam perndampingan terhadap saksi dan/atau korban dalam pemeriksaan pada tingkat proses peradilan pidana;pemeriksaan pada tingkat proses peradilan pidana;

C). Ketentuan persyaratan baik formil maupun materiil C). Ketentuan persyaratan baik formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 sementara dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 sementara dapat diabaikandiabaikan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.Berat.

A. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan A. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan. penyidikan, penuntutan, dan atau penyelidikan. penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 1 ). angka 1 ).

B. Ancaman, gangguan, teror, dan B. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung; mengakibatkan orang tidak langsung; mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 4). sidang pengadilan (Pasal 1 angka 4).

C. Bentuk Perlindungan: (Pasal 4). C. Bentuk Perlindungan: (Pasal 4). 1.perlindungan atas keamanan pribadi 1.perlindungan atas keamanan pribadi

korban atau saksi dari ancaman fisik dan korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;mental;

2. perahasiaan identitas korban atau 2. perahasiaan identitas korban atau saksi;saksi;

3. pemberian keterangan pada saat 3. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka,bertatap muka dengan tersangka,

D. Pihak yang melakukan D. Pihak yang melakukan perlindungan adalah aparat penegak perlindungan adalah aparat penegak hukum dan aparat keamanan, hukum dan aparat keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa:2 ayat (1) bahwa:

““Setiap korban atau saksi dalam Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan”.hukum dan aparat keamanan”.

e. Jangka waktu perlindungan sejak e. Jangka waktu perlindungan sejak pada tahap penyelidikan, penyidikan, pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana di sidang pengadilan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa:maksud dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa:

““Perlindungan oleh aparat penegak Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.pemeriksaan di sidang pengadilan”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabitasi terhadap Korban Pelanggaran Rehabitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang BeratHak Asasi Manusia yang Berat

A. A. KorbanKorban adalah adalah orang adalah adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, dasarnya, sebagi akibat pelanggaran sebagi akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berathak asasi manusia yang berat, , termasuk korban adalah ahli warisnya termasuk korban adalah ahli warisnya (Pasal 1 angka 3)(Pasal 1 angka 3)

B. Korban atau ahli warisnya atas B. Korban atau ahli warisnya atas pelanggaran hak berat mendapatkan pelanggaran hak berat mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pengertian kompensasi (Pasal 1 Pengertian kompensasi (Pasal 1 angka 4), Restitusi (Pasal 1 angka 5) angka 4), Restitusi (Pasal 1 angka 5) dan Rehabilitasi (Pasal 1 angka 6) dan Rehabilitasi (Pasal 1 angka 6) sama dengan dalam UU Nomor 26 sama dengan dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di atas.Asasi Manusia di atas.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.Korban. A. Mendapatkan Kompensasi (Pasal 2)A. Mendapatkan Kompensasi (Pasal 2) 1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat 1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat

berhak memperoleh kompensasi;berhak memperoleh kompensasi; 2. Permohonan untuk memperoleh kompensasi 2. Permohonan untuk memperoleh kompensasi

sebagaimana di maksud pada ayat (1) diajukan oleh sebagaimana di maksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa;korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa;

3.Permohonan untuk memperoleh Kompensasi 3.Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diajukan secara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bematerai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.bematerai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

B. Mendapatkan Restitusi (Pasal 3)B. Mendapatkan Restitusi (Pasal 3) 1. Korban tindak pidana berhak 1. Korban tindak pidana berhak

memperoleh Restitusi;memperoleh Restitusi; 2. Permohonan untuk memperoleh 2. Permohonan untuk memperoleh

Restitusi sebagaimana dimaksud pada Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusu;atau kuasanya dengan surat kuasa khusu;

3. Permohonan untuk memperoleh 3. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis bahasa ayat (2) diajukan secara tertulis bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSKkepada pengadilan melalui LPSK

B. PERLINDUNGAN HUKUM B. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM TERORISME DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIPERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Tindak Pidana Tindak Pidana Terorisme:Terorisme: Pengertian secara ringkas tidak Pengertian secara ringkas tidak

ditemukan dalam peraturan ditemukan dalam peraturan peundang-undanganpeundang-undangan

Pengertian Tindak Pidana Pengertian Tindak Pidana tersebar dalam beberapa pasal tersebar dalam beberapa pasal dan peraturan perundang-dan peraturan perundang-undanganundangan

Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-UndangMenjadi Undang-Undang

Pasal 1 angka 1:Pasal 1 angka 1: Tindak pidana terorisme adalah Tindak pidana terorisme adalah

adalah segala perbuatan yang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang ini.Pengganti Undang -Undang ini.

Pasal 6Pasal 6 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan

kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidupdengan pidana penjara paling lama seumur hidup

Pasal 8Pasal 8

Dipidana karena melakukan Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:orang yang:

Pasal 8Pasal 8a.menghancurkan, membuat tidak dapat a.menghancurkan, membuat tidak dapat

dipakai atau merusak bangunan untuk dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; bangunan tersebut;

b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; bangunan tersebut;

Pasal 8Pasal 8

c. c. dengan sengaja dan melawan hukum dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru; yang keliru;

d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru; penerbangan yang keliru;

Pasal 9Pasal 9 Setiap orang yang secara melawan hukum Setiap orang yang secara melawan hukum

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahuntahun

Pasal 10Pasal 10 Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasionalinternasional

Pasal 11Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12Pasal 12 Dipidana karena melakukan tindak Dipidana karena melakukan tindak

pidana terorisme dengan pidana penjara pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.tindak pidana terorisme.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Tahun 2002 tentang Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oketober 2002 Menjadi Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oketober 2002 Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Terorisme merupakan kejahatan terhadap Terorisme merupakan kejahatan terhadap

kemanusiaan dan peradaban serta merupakan kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Treaty on Cooperation among the Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating of Independent States in Combating Terrorism, 1999. Terrorism, 1999.

Terorisme adalah tindakan illegal Terorisme adalah tindakan illegal yang diancam dengan hukuman yang diancam dengan hukuman dibawah hukum pidana yang dibawah hukum pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, memengaruhi keselamatan publik, memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pengambilan kebijakan oleh penguasa atau menteror penduduk penguasa atau menteror penduduk dan mengambil bentuk:dan mengambil bentuk:

1. Kekerasan atau ancaman kekerasan 1. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum.dilindungi hukum.

2. Menghancurkan atau mengancam 2. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan untuk menghancurkan harta benda dan objek materi lain sehingga objek materi lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain.membahayakan kehidupan orang lain.

3. Menyebabkan kerusakan atas harta 3. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat.membahayakan bagi masyarakat.

4. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh 4. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut.terhadap aktivitas tersebut.

5. Menyerang perwakilan negara asing atau staf 5. Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional begitu juga tempat-tempat secara internasional begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional.dilindungi secara internasional.

6. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris 6. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang-undangan nasional atau dibawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara internasional instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme.yang bertujuan memerangi terorisme.

Black’s Law DictionaryBlack’s Law Dictionary Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur

kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, Amerika atau Negara Bagian Amerika dan jelas Amerika atau Negara Bagian Amerika dan jelas dimaksudkan untuk : (i) mengintimidasi penduduk dimaksudkan untuk : (i) mengintimidasi penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan. Berdasarkan Kamus penculikan dan pembunuhan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer bahwa Terorisme Bahasa Indonesia Kontemporer bahwa Terorisme adalah Penggunaan kekerasan atau ancaman untuk adalah Penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan Politik.menakutkan, terutama untuk tujuan Politik.

Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Korban Tindak Pidana TerorismeTerorisme

1. Undang- Undang Nomor 15 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Terorisme Menjadi Undang-Undang Undang

Pasal 36 (Kompensasi Pasal 36 (Kompensasi dan Restitusi)dan Restitusi)

Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. restitusi.

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. dilaksanakan oleh Pemerintah.

Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. kepada korban atau ahli warisnya.

Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37 (Rehabilitasi)Pasal 37 (Rehabilitasi)

b. Mendapatkan Rehabilitasi, Pasal 37b. Mendapatkan Rehabilitasi, Pasal 37 1). Setiap orang berhak memperoleh 1). Setiap orang berhak memperoleh

rehabilitasi apabila oleh pengadilan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. hukum tetap.

2). Rehabilitasi tersebut diberikan dan 2). Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan dicantumkan

c.c. Pengajuan Kompensasi, Pengajuan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, Restitusi dan Rehabilitasi, Pasal 38Pasal 38

1. Pengajuan kompensasi dilakukan oleh 1. Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. pengadilan negeri.

2. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban 2. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. ketiga berdasarkan amar putusan.

3. Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban 3. Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Manusia.

Rentang waktu pengajuan Rentang waktu pengajuan kompensasi dan Restitusi, kompensasi dan Restitusi, Pasal 39Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. penerimaan permohonan.

e. Pelaksanaan e. Pelaksanaan Kompensasi dan Kompensasi dan Restitusi, Pasal 40Restitusi, Pasal 40

1) Pelaksanaan pemberian 1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut. rehabilitasi tersebut.

2) Salinan tanda bukti pelaksanaan 2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. atau ahli warisnya.

3) Setelah Ketua Pengadilan menerima 3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. yang bersangkutan.

2. Undang-Undang Nomor 13 2. Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Korban

a. Mendapatkan bentuk a. Mendapatkan bentuk perlindungan fisik, non-fisik dan perlindungan fisik, non-fisik dan hukum, sebagaimana terlihat hukum, sebagaimana terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), dalam Pasal 5 ayat (1),

Memperoleh perlindungan atas Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;akan, sedang, atau telah diberikannya;

Ikut serta dalam proses memilih dan Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;dukungan keamanan;

Memberikan keterangan tanpa tekanan;Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapatkan penerjemah;Mendapatkan penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat;Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Mendapatkan informasi mengenai Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;perkembangan kasus;

Mendapatkan informasi mengenai putusan Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;pengadilan;

Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Mendapat identitas baru;Mendapat identitas baru; Mendapatkan kediaman baru;Mendapatkan kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi Memperoleh penggantian biaya transportasi

sesuai dengan kebutuhan;sesuai dengan kebutuhan; Mendapat nasihat hukum;Mendapat nasihat hukum; Memperoleh bantuan biaya hidup sementara Memperoleh bantuan biaya hidup sementara

sampai batas waktu tertentu.sampai batas waktu tertentu.

b. Mendapatkan perlindungan non-fisik b. Mendapatkan perlindungan non-fisik berupa bantuan medis dan bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabitasi psiko sosial, sebagaimana rehabitasi psiko sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bahwa:dimaksud dalam Pasal 6 bahwa:

“ “Korban dalam pelanggaran hak asasi Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat selain berhak manusia yang berat selain berhak atas hak sebagaimana dimaksudd atas hak sebagaimana dimaksudd dalam pasal 5 ayat (1) juga berhak:dalam pasal 5 ayat (1) juga berhak:

1. Bantuan medis;1. Bantuan medis; 2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Rehabiitasi Rehabiitasi Psikososial:Psikososial:

Dalam penjelasannya yang dimaksud Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi Psiko –dengan bantuan rehabilitasi Psiko –sosial adalah bantuan yang diberikan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.kembali kondisi kejiwaan korban.

c. Melalui LPSK dapat mengajukan c. Melalui LPSK dapat mengajukan kompensasi, sebagaimana dimaksud kompensasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa:dalam Pasal 7 bahwa:

“ “Korban melalui Lembaga Perlindungan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa:mengajukan ke pengadilan berupa:

1. Hak atas kompensasi dalam kasus 1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pelanggaran hak asasi manusia yang berat;berat;

2.Hak atas restitusi atau ganti kerugian 2.Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. tindak pidana.

d. Mendapatkan perlindungan keamanan memberikan d. Mendapatkan perlindungan keamanan memberikan keterangan tanpa hadir di persidangan, sebagaimana di keterangan tanpa hadir di persidangan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 bahwa:maksud dalam Pasal 9 bahwa:

1.1. Saksi dan/atau korban yang berada dalam ancaman yang Saksi dan/atau korban yang berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa;perkara tersebut sedang diperiksa;

2. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya 2. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut;acara yang memuat tentang kesaksian tersebut;

3. Saksi/dan atau korban dapat pula didengar kesaksiaannya 3. Saksi/dan atau korban dapat pula didengar kesaksiaannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan di secara langsung melalui sarana elektronik dengan di dampingi oleh pejabat yang berwenang;dampingi oleh pejabat yang berwenang;

e. Mendapatkan perlindungan hukum untuk e. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dituntut secara hukum baik pidana tidak dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, sebagaimana di maksud maupun perdata, sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 bahwa:dalam Pasal 10 bahwa:

Saksi, korban dan/atau pelapor tidak Saksi, korban dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah yang akan, sedang, atau telah diberikannya;diberikannya;

3) Ketentuan sebagaimana di maksud 3) Ketentuan sebagaimana di maksud ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.keterangan tidak dengan itikad baik.

f. Peraturan Lembaga Perlindungan f. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan KorbanPerlindungan Saksi dan Korban

1. Pasal 28, bahwa bentuk 1. Pasal 28, bahwa bentuk perlindungan saksi dan/atau korban perlindungan saksi dan/atau korban yaitu perlindungan:yaitu perlindungan:

A. Fisik;A. Fisik; B.Non-fisik;B.Non-fisik; C.HukumC.Hukum

Perlindungan FisikPerlindungan Fisik

Pasal 29 ayat (1), bahwa bentuk Pasal 29 ayat (1), bahwa bentuk perlindungan fisik sebagaimana perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf dimaksud dalam Pasal 28 huruf (a), meliputi: keamanan, (a), meliputi: keamanan, pengawalan dan penempatan pengawalan dan penempatan ditempat rumah aman;ditempat rumah aman;

Perlindungan-non FisikPerlindungan-non Fisik

Pasal 30 ayat (1), bahwa bentuk Pasal 30 ayat (1), bahwa bentuk perlindungan non-fisik perlindungan non-fisik sebagaimana dimaksud Pasal 28 sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf (b), dengan mengadakan huruf (b), dengan mengadakan pelayanan jasa: Psikologi, dokter, pelayanan jasa: Psikologi, dokter, psikiater, ahli spritual, psikiater, ahli spritual, rohaniawan, pekerja sosial dan rohaniawan, pekerja sosial dan penerjemahpenerjemah

Perlindungan hukumPerlindungan hukum Pasal 31 ayat (1), bahwa bentuk perlindungan hukum Pasal 31 ayat (1), bahwa bentuk perlindungan hukum

sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf (c), diberikan sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf (c), diberikan dengan mengadakan: pelayanan jasa penasehat hukum, dengan mengadakan: pelayanan jasa penasehat hukum, pendampingan terhadap saksi dan/atau korban pada saat pendampingan terhadap saksi dan/atau korban pada saat memberikan keterangan atau kesaksiannya dalam proses memberikan keterangan atau kesaksiannya dalam proses peradilan pidana yang sedang dan telah dihadapi, peradilan pidana yang sedang dan telah dihadapi, memberikan surat rekomendasi Ketua LPSK disampaikan memberikan surat rekomendasi Ketua LPSK disampaikan kepada pejabat yang berwenang menangani kasus atau kepada pejabat yang berwenang menangani kasus atau perkaranya (memuat antara lain: saksi dalam memberikan perkaranya (memuat antara lain: saksi dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya agar tidak mendaptkan keterangan atau kesaksiannya agar tidak mendaptkan tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat), mendapat tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat), mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, medapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, medapatkan informasi mengenai putusan pengadilan dan mengetahui informasi mengenai putusan pengadilan dan mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan.dalam hal terpidana di bebaskan.

Perlindungan DaruratPerlindungan Darurat

2). Berdasarkan Pasal 36, diatur mengenai Perlindungan darurat 2). Berdasarkan Pasal 36, diatur mengenai Perlindungan darurat yakni:yakni:

a).Dalam hal keadaan situasi dan kondisi tertentu terhadap saksi a).Dalam hal keadaan situasi dan kondisi tertentu terhadap saksi dan/atau korban, LPSK dapat melakukan perlindungan darurat;dan/atau korban, LPSK dapat melakukan perlindungan darurat;

b). Perlindungan yang bersifat darurat sebagaimana di maksud b). Perlindungan yang bersifat darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) melakukan tindakan pengamanan, pengawalan, pada ayat (1) melakukan tindakan pengamanan, pengawalan, menempatkan pada rumah aman, serta dapat memberikan menempatkan pada rumah aman, serta dapat memberikan perndampingan terhadap saksi dan/atau korban dalam perndampingan terhadap saksi dan/atau korban dalam pemeriksaan pada tingkat proses peradilan pidana;pemeriksaan pada tingkat proses peradilan pidana;

C). Ketentuan persyaratan baik formil maupun materiil C). Ketentuan persyaratan baik formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 sementara dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 sementara dapat diabaikandiabaikan

B. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 B. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korbankepada Saksi dan Korban

A. Mendapatkan Kompensasi (Pasal 2)A. Mendapatkan Kompensasi (Pasal 2) 1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat 1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat

berhak memperoleh kompensasi;berhak memperoleh kompensasi; 2) Permohonan untuk memperoleh kompensasi 2) Permohonan untuk memperoleh kompensasi

sebagaimana di maksud pada ayat (1) diajukan oleh sebagaimana di maksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa;korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa;

3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi 3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diajukan secara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bematerai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.bematerai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

B. Mendapatkan Restitusi (Pasal 3)B. Mendapatkan Restitusi (Pasal 3) Korban tindak pidana berhak memperoleh Korban tindak pidana berhak memperoleh

Restitusi;Restitusi; 1. Permohonan untuk memperoleh 1. Permohonan untuk memperoleh

Restitusi sebagaimana dimaksud pada Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusu;atau kuasanya dengan surat kuasa khusu;

2. Permohonan untuk memperoleh 2. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis bahasa ayat (2) diajukan secara tertulis bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSKkepada pengadilan melalui LPSK

Kelemahan-kelemahanKelemahan-kelemahan

Kelemahan Undang-Undang Kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaPengadilan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 UU No. 26 Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, jelas bahwa yang diakui sebagai Tahun 2000, jelas bahwa yang diakui sebagai pelanggaran HAM yang berat hanyalah pelanggaran HAM yang berat hanyalah pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik saja. Sedangkan pelanggaran hak-hak ekonomi, saja. Sedangkan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dikategorikan sebagai sosial, dan budaya tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Adapun pelanggaran HAM yang berat. Adapun sebenarnya Indonesia telah meratifikasi sebenarnya Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui UU No. 11 Tahun sosial, dan budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005.2005.

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

a. Tidak memberikan pengertian atau definisi a. Tidak memberikan pengertian atau definisi mengenai korban tindak pidana terorisme;mengenai korban tindak pidana terorisme;

b. Tidak memberikan batasan mengenai b. Tidak memberikan batasan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi;kompensasi, restitusi dan rehabilitasi;

c. Tidak adanya sanksi bagi pelaku yang tidak c. Tidak adanya sanksi bagi pelaku yang tidak mau menjalankan restitusi kepada korban;mau menjalankan restitusi kepada korban;

d.Tidak adanya peraturan pemerintah atau d.Tidak adanya peraturan pemerintah atau pelaksana yang khusus mengatur mengenai pelaksana yang khusus mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban tindak pidana terorisme.kepada korban tindak pidana terorisme.

INTERNATIONAL TERRORISM INTERNATIONAL TERRORISM AND ITS VICTIMS AND ITS VICTIMS

ByBy

Prof. Dr. Zvonimir Paul SeparovicProf. Dr. Zvonimir Paul SeparovicUniversity of Zagreb, CroatiaUniversity of Zagreb, Croatia, Europe, Europe

For the 6th Asian International Postgraduate Course      "Victimology and Victim Assistance"

August 1 to 12, 2005 in Tokiwa Daigaku, Mito, Japan

SEPTEMBER 11, 2001SEPTEMBER 11, 2001

TWIN TOWERS, and PENTAGONTWIN TOWERS, and PENTAGON - - USA USA The triumph of modern time terrorismThe triumph of modern time terrorism 5000 victims5000 victims

OOCTOBERCTOBER 12, 2002 12, 2002

Bali, IndonesiaBali, Indonesia Bombs in the  Bombs in the 

Night-ClubNight-Club 202 Victims202 Victims

NNOVEMBEROVEMBER 15 and 20, 15 and 20, 22003003 Istambul, TurkeyIstambul, Turkey Four car-bombs, Four car-bombs,

British ConsulateBritish Consulate, , 61 Victims61 Victims

MMARCHARCH  11, 2004  11, 2004

Madrid, SpainMadrid, Spain TRAIN BOMBSTRAIN BOMBS 191 Victims191 Victims

SEPTEMBER 3, 2004,SEPTEMBER 3, 2004,

BESLBESLAAN, RUSSIAN, RUSSIA The triumph of barbarityThe triumph of barbarity 400 victims mostly 400 victims mostly

schoolchildrenschoolchildren

JULY 7, 2005JULY 7, 2005

LONDON, UKLONDON, UK - - METROMETRO

5522 ? ? VICTIMSVICTIMS

JULY 23, 200JULY 23, 20055

Sharm el-Sharm el-Sheikh, EgyptSheikh, Egypt

88 victims88 victims

IRAQIRAQ

225.5. 000 000 VICTIMS   VICTIMS   

TERORIST ACTS IN TERORIST ACTS IN RUSSIARUSSIA

  Location Event Deaths

1995, June Budyennovsk, Russia

Hospital hostage siege

At least 130

1996, January Dagestan Hospital hostage siege

50-100

1996, January Trabzon, Turkish Black Sea

Ferry hijack by pro-Chechen Turks

None

1999, September Moscow, Buynaksk and Volgodonsk

Apartment block bombings

Over 260

  Location Event Deaths2000, July Chechnya Russian security

bases attacked by suicide bombers

Over 50

2001, March Turkey Russian airliner hijacked to Saudi Arabia by Chechens

3

2002, October Moscow Theatre siege 170

2003, July Moscow Suicide bombing at open-air music festival

17

2003, August Mozdak, North Ossetia

Military hospital suicide truck bombing

52

2003, December Yessentuki, Russia

Train bombing 46

2003, December Moscow Suicide bomb 6

2004, February Moscow Metro train bomb 40

2004, May Grozny Bomb detonated, assassinating President Akhmad Kadyrov

At least 5

2004, June Ingushetia Raids carried out by Chechen rebels

At least 92

  Location Event Deaths

2004, August Moscow/ Rostov-on-Don

Two passenger planes crash, probably due to terrorist bombs

89

2004, August Moscow Suicide bombing near Metro station

10

2004, Semtember

Beslan, North Ossetia

School siege 330 confirmed

2005, July,7 London, UK Metro 52 ?2005, July, 23 Sharm el-Sheikh, Egypt 88

Sources: Reuters; Keesing's; MIPT *including terrorists

  Location Event Deaths