c2/2

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

OMOR 207 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJAUNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nemor 10Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 PeraturanGubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasPariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Wayang;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok·pokokKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara;

4. Undang-Undang Namar 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang~undangan:

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara:

6. Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Urldang­Undang Nomor 12 Tahcn 2008;

7. Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Prov;nsiDacrah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatunnRepublik Indonesia:

8. P~raturan Pemerintah Nomar 58 Tahun 2005 tentang Peng~lolaC:l;"\

Keuangan Daerah:

Menetapkan

2

g. Peraturan Pemerintah Nemer 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik NegaralDaerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

10. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kine~a !nslansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomar 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan UangNegara/Daerah:

13. Peraturan Pemerintah ernar 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 45 Tahun 2008 tentang PolaOrganisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Daerah Nomar 10 Tahun 2008 tentang Organisasi PerangkatDaerah;

17. Peraturan Gubemur Nomar 107 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASIDAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG.

BAS I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta.

2. Gubernur adalah Kepala Oaerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

4. Inspektaral adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga disebut Dinas adalahDinas Pariwisata dan Kebudayaan Pravinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.

6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga disebut KepalaDines adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

3

7. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola KeuanganDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi danTatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

10. Unit Pengelola Museum Wayang yang selanjutnya disebut Unit Pengelolaadalah Unit Pengelola Museum Wayang Dinas Pariwisata danKebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Museum Wayang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Museum Wayang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pengelola Museum Wayang merupakan Unit Pelaksana TeknisDinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pengelolaanMuseum Wayang.

(2) Unit Pengelola Museum Wayang dipimpin oleh seorang Kepala Unityang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Unit Pengelola Museum Wayang mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan Museum Wayang.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Unit Pengelola Museum Wayang mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola;

c. pengusulan pengadaan koleksi serta sarananya;

d. penyelenggaraan publikasi, pameran koleksi dan pemasaran;

e. pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi;

f. penyimpanan, penataan, pemeliharaan dan perawatan koleksi;

g. penelitian koleksi,

h. pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepadamasyarakat;

4

i. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan museum;

j. pelayanan informasi tentang wayang;

k. pelaksanaan pUbtikasi kegiatan Unit Pengelola;

I. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

m. pelaksanaan kegiatan kerumahlanggaan dan ketatausahaan:

n. pelaksanaan upacara dan pengaturan aeara Unit Pengelola;

o. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaantugas dan fungsi Unit Pengelola: dan

p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsiUnit Pengelola.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari:

3. Kepala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pameran dan Edukasi;

d. Seksi Koleksi dan Perawatan; dan

e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola sebagaimana tercantumdalam Lampiran I Peraluran Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala Unit Pengelola mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UnitPengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan SubkelompokJabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan Satuan KerjaPerangkat Daerah. Unit Kerja Perangkat Daerah danlatau InstansiPemerintah/Swasta terkait. dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsiUnit Pengelola; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dantungsi Unit Pengelola.

Pasal 7

(1) Sllbbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Stat Unit Pengelolada1am pelaksanaan administras; Unit Pengelola.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yangberkedudukan di bawah dan bertang9un9 jawab kepada Kepala Unit.

5

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan Iingkuptugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelolasesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola;

d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencanastrategis Unit Pengelola;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola,

f. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran,pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi UnitPengelola;

g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

h melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dankearsipan Unit Pengelola;

i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola;

j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

k. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturanacara Unit Pengelola:

I. melaksanakan publikasi kegiatan Unit Pengelola;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatandan akuntabilitas Unit Pengelola;

n. memproses penerbitan sertifikasi koleksi museum:

o. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang terkait dengantugas Subbagian Tata Usaha: dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasSubbagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1) Seksi Pameran dan Edukasi merupakan Satuan Kerja Lini UnitPengelola dalam pelaksanaan pameran dan edukasi Museum Wayang.

(2) Seksi Pameran dan Edukasi dipimpin oleh sesrang Kepala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Seksi Pameran dan Edukasi mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) danDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuaidengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UnitPengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun standar dan prosedur pelayanan jasa Museum Wayang;

d menyelenggarakan pameran koleksi Museum;

e. mengadakan kerja sama, baik dengan Instansi Pemerintah maupunbadan swasta/masyarakat, untuk menyelenggarakan pameran;

f. melaksanakan bimbingan edukatif kultural dan memberikan informasii1miah:

6

g. mengadakan bimbingan teknis di lembaga-Iembaga pendidikan dantempat lain dalam rangka menyebarluaskan arti dan fungsi museum;

h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan, kegiatan humas danpemasaran museum;

i. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengantugas Seksi Pameran dan Edukasi; dan

J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasSeksi Pameran dan Edukasi.

Pasal 9

(1) Seksi Koleksi dan Perawatan merupakan Satuan Kerja Uni UnitPengelola dalam pelaksanaan pengadaan, pemeHharaan dan perawatankoleksi.

(2) Seksi Koleksi dan Perawatan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Seksi Koleksi dan Perawatan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai denganlingkup tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelolasesuai dengan tingkup tugasnya;

c. menyusun standar penyediaan, pemeliharaan dan perawatan koleksi;

d. mengadakan inventarisasi dan pengkajian koleksi:

e. melaksanakan penelitian koleksi dan etnografi;

f. menyelenggarakan penyajian dan penataan koleksi baik bersifatpermanen maupun temporer:

9 membuat deskripsi dan catatan tentang identifikasi, registrasi dankatalogisasi koleksi;

h. melakukan seleksi dan menentukan suatu benda untuk diusulkanmenjadi koleksi museum;

i. melaksanakan pembuatan dokumentasi atas koleksi yang diterimabaik proses pembuatannya maupun kegunaan dan fungsinya dalamIingkungan sosial budaya:

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan koleksi;

k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengantugas Seksi Koleksi dan Perawatan; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasSeksi Koleksi dan Perawatan.

Pasal10

(1) Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan OrganisasiStruktural Unit Pengelola.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi PejabatFungsional dibentuk Sub elompok Jabatan Fungsional Unit Pengelolasebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisatadan Kebudayaan, ditetapkan Kepala Unit.

(2)

(3)

(4)

7

Subkelompok Jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok ~abatan Fungsional yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Ketua Subketompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit dari PejabalFungsional yang dihormati dj kalangan Pejabat Fungsional sesuaikeunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integrltas) yangdimiliki.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengeloladiatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturanJabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuaiketentuan peraturan perundang·undangan.

BAB v

ESELON

Pasal12

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,merupakan Jabatan Struktural Esslon III.A.

(2) Kepala Subbagian Tala Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A.

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal9aya! (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA

BAB VI

TATA KERJA

Pasal13

(1) Unit Pengelola delam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib taatdan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang·undangan.

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama denganSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah(UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait. dalam rangkameningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsiUnit Pengelola.

Pasal14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua SubkelompokJabatan Fungsional pada Unit Pengelola, wajib melaksanakan tugasmasing·masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang·undanganserta menerapkan prinsip koordinasi. kerja sarna, integrasi. sinkronisasi,simplifikasi, akuntabilitas. transparansi. efektivitas dan efisiensi.

Pasa115

(1) Kepala Unit. Kepata Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua SubkelompokJabatan Fungsional pada Unit Pengelola, wajib memimpin.mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjukpelaksanaan tugas. membina dan menilai kinerja bawahan masing­masinQ.

8

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua SubkelompokJabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola, wajib mengikutidan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuaiketentuan peraturan perundangwundangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua SubkelompokJabatan Fungsional pada Unit Pengelola, wajib mengawasi dan mengendalikanpelaksanaan tugas bawahan masing~masing serta mengambil langkah­langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan

Pasal 17

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua SubkelompokJabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola, wajibmenyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasanmasing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahanpengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masjng.

Pasal18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakanpembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadapUnit Pengelola sebagai bag ian dari pembinaan kelembagaan,ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaandan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur denganPeraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola merupakan Pegawai NegeriSipil Daerah.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola mendapatpembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerahberkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bag iandari pembinaan kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BABV11I

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangannegara/daerah.

Pasal21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UnitPengelola merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagarmana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola sebagai prasarana dansarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerahyang tidak dipisahkan

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimanadimaksud pada £lyat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang miliknegara/daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian.hibah dan bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola dalamrangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaanbarang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkankepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerahselaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagaiBendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai asetdaerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal24

(1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha,1 (satu) orang Kepala Seksi Pameran dan Edukasi dan 1 (satu) orangKepala Seksi Koleksi dan Perawatan sebagai bawahan langsung.

(2) Kepala Subbagian Tala Usaha dibantu sebanyak~banyaknya oleh5 (lima) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahanlangsung

(3) Kepala Seksi Pameran dan Edukasi dibantu sebanyak·banyaknya oleh3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Umumrrertentu sebagai bawahanlangsung.

(4)

(5)

(6)

10

Kepala Seksi Koleksi dan Perawatan dibantu sebanyak-banyaknyaoleh 4 (empat) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagaibawahan langsung.

Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (2),ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Gubernur ini.

Rincian formasi jabalan sebagaimana dimaksud pada aya! (5), menjadiaeuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Pengelola.

Pasal25

(1) Standar peralatan kerja minimal sellap jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PeraturanGubemur ini.

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menjadi aeuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelola.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

(1) Unit Pengelola menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,semester, triwulan. bulanan danlatau sewaktu-waktu kepada KeparaDinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). antara lain meliputilaporan :

a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;b. keuangan;c. kinerja;d. kebutuhan. kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan

sarana kerja;

e. akuntabilitas; danf. pelaksanaan kegialan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas. Unit Pengelola mengembangkan sistempengendalian internal sebagai bagian dari sislem pengendalian internalDinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Unit Pengelola dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara;

b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan

c. Inspektorat.

11

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan GubernurNomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaUnit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan danPermuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA,

Oiundangkan di Jakartapadatanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITANNIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2010 NOMOR 212

Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

NomorTanggal

207 TAHUN 201030 November 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIUNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG

KEPALA UNIT

II

SUBBAGIANTATA USAHA

I ISEKSI SEKSI

PAMERAN DAN KOLEKSIDANEDUKASI PERAWATAN

SUBKELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUK A JAKARTA,

lampiran II : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

NomorTanggal

207 TAHUN 201030 November 2010

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG

No! Nama Jabatan Syaral Pendidikan Eselon Jumlah

1 Kepala Unit - $1 Ilmu Sejarah/Sosial/Budayaf III.A. ,Museologi

- Diklat Kepemlmpinan Tk III- Diktat Manajemen Perkantoran- Diklat Manajemen Keuangan- Dlklat Pengadaan Barang dan

Jasa- Diklal Bahasa Asing- Diklal Komputer- Diklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

Jumlah 12 ! Kepala 5ubbagian Tata Usaha j - 51 Humaniora IVA 1

- Diklal Kepemimpinan Tk IV- Diklal Administrasi Perkantoran- Oiklal Adminislrasi Kepegawaian- Diklat Pengelolaan Keuangan

Daerah- Diklat Pengadaan Barang dan

Jasa- Diklal Bahasa Asing- Diklat Teknis Kepariwisalaan I,- Diklal Teknis Permuseuman- Diktat Teknis Seni Budaya

Pengadministrasi Umum - o I" Adminislrasi ,- Diklat Administrasi Perkantoran- Diklat Satminkal/Kearsipan- Diklal Komputer ,

Pranata Komputer - 0111 Komputer 1 1--- Diklat Administrasi Perkantoran- Diklat Komputer Perkantoran

Pengurus Rumah I angga - ~.~11 Admimslrasi I 1 I.- Diklat Bendahara Barang- Diklat Komputer- Diklat Pengadaan Barang dan

I Jasa

, ~endahara l-'engeluaran D III Akunlansi 1Pembantu - Diklat Bendaharawan

- Diklat Kompuler

-Caraka - SMAlSederajal ,- Diklat Arsiparis

Jumlah--

63 Kepala 5eksi Pameran dan 51 Sejarah/SoslallBudayai IVA ,

Edukasi Museologi, - Diklat Kepemimpinan Tk IV- Oiklat Manajemen Tata Pamer- Diklat Bahasa Asing- Diklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

2

No Nama Jabatan Syara! Pendidikan Eselon Jumlah

I r'8tugas InTOrmaSI - o 1111;'r;nUMmUniKaSllbos,a, I- Diklal Komputer- Diklat Bahasa Asing- Diklat Teknis Kepanwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

t-'emanau VVIS81a - ~)HI ~oa angan arawl an- Diklat Komputer- Diklal Pemandu Wisala- Diklal Bahasa Asing- Diklat Teknis Kepanwisataan- Diklal Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

t-Jetugas I-'romosl ~ !::!.,lrrP~dalangan Karawltan 1- Oiklat Komputer- Diklat Bahasa Asing ,- Diklal Teknis Kepanwisataan- Diklal Teknis Permuseuman- Diklal Teknis Seni Budaya

uma, 4 I ~epala ~ek.SI KOleK51 dan - ".' oeJaraniOOSlalieudayal IVA ,! Perawatan Museologl

- Diklat Kepemimpinan Tk IV- Diklat Manajemen Tata Pamer- Diklal Bahasa Asing- Diklal Teknis Kepanwisataan- Diklal Teknis Permuseuman- Diklal Teknis Seni Budaya

I t\uralOr - !d ..II.1 ur:nu ;:)osiall/?uaaya- Dtklat Konservasl- Diklat Bahasa Asing- S1 Sejarah/Sosialf udaya!

Museologi ,- Diklat Kepemimpinan Tk IV I- Diklal Manajemen Tata Pamer I- Diklal Bahasa Asing- Diklat Teknis Kepanwisataan- Diklal Teknis Permuseuman

! - Diklat Teknis Seni Budaya

Iden!lf,kasl eUdaya - ~.,II,I ,llrnu eUdaY<;iJ::::iOSlal ,- Dlklat Konservasl- Diklat Bahasa Asing ,_ I- Oiklal Teknis Kepanwisataan- Diklal Teknis Permuseuman- Diklal Teknis Seni Budaya

I tengawas ~angunan eagar - ~ ..II,I .1I,mu :::;oslal/.~udaya LBudaya - Dlklat Konservasl I

- Diklat Bahasa Asing I

- Diklat Teknis Kepanwisataan- Diklal Teknis Permuseuman- Diklal Teknis Seni Budaya

uma

I Total 16c

GUBERNUR PRQVINSI DAERAH KHUSUSIBUK TA JAKARTA,

Lampiran III Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

NomorTanggal

207 TAHUN 201030 November 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNITPENGELOLA MUSEUM WAYANG

No Nama Jabatan Peralatan Keria Jumlah

I Ke ala Unit Minibus 1 unitNotebook 1 unitPrinter 1 unitTeleDon 1 buah--White Board 1 buah,

11 Ke ala Subbanian Tata Usaha Notebook , unitPrinter I , unitTeleDan I , buahWhite Board I 1 buah

.~gKabinet 1 buahI

1 Penoadministrasi Umum Komouter 1 unit

I Printer 1 unitI TeleDon , buah,

Fax , unitI -, Mesin Absensi , unitI Filling Kabinet , buah

- ..- -Mesin Ketik 1 buah

2 Pranata Komouler Komouter 1 unitPrinter 1 unitTeteoon 1 buahFillinn Kabinet 1 buah--3 Pengurus Rumah Tan a LCD 'projector , I unitLaya rlscreen I 1 unit

Teleoon I 1,

buahI

: Fillinn Kabinet I 1 I buah, I

4 Bendahara Pengeluaran I Komouter , I unitPembantu I Mesin Hituna

,- 1 I buah

Brankas I 1 buahMesin Pennhancur Kertas , unit

I Telepon , buah--I FillinQ Kabinet 1 buah

5 Caraka Seneda Motor 1 unitFillina Kabinet I 1 buah

--111 Ke ala Seksi Pameran dan Edukasi Komouter , unit

Printer 1 unit

TeleDon,

1 buah,--

Filhno Kabinet 1 buah

, Petugas lnformasi Kompuler , unit

Printer 1 unit-leleooo 1 buahFillino Kabinet 1 buah

1PeralaIan r.erJa ell.nJS

2

No Nama Jabatan Peralatan Keria Jumlah

2 Pemandu Wisata Komouter 1 unitPrinter 1 unitTeleDon 1 buahFilling Kabinet 1 buahPeralatan Kerja Teknis

,

3 Peluaas Promosi ! KOffiouter 1 unit1Printer 1 unit

Teleoon 1 buahFll1lng Kabinet 1 buah,Peralatan Kerja Teknis,

iIV I Kepala Seksi Koleksi dan Perawatan Komputer 1 unit

I Printer 1 unit

TeleDon 1 buah- ,. ~

Fillin.9 Kabinet 1 buah

1 Kurator KomDuter 1 unilPrinter 1 unilTelepan 1 buahFilling Kabinet 1 buahPeralatan Kerja Teknis

2 ldentifikasi BudaY8 Komputer 1 unit-Printer 1 unit

Telepan 1 buahFilling Kabinet 1 buahPerala tan Kerja Teknis

3 Peluqas Penqawas Bar1qunan Caqar Korn uter 2 unit

Budava Printer 1 unit

TeleDon 1 buahFilling Kabinel 2 buahPerala tan Kerja Teknis

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUK A JAKARTA,