Upload
vohanh
View
235
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
CAPAIAN IMPLEMENTASI EMPAT FOKUS AREA RENCANA AKSI GERAKAN NASIONAL PENYELELAMATANSUMBERDAYA ALAM INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DI DIY
OLEH :HAMENGKU BAWONO X
GUBERNUR DIY
Disampaikan pada : Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya
Alam Indonesia sektor Kelautan, Semarang, 19 Mei 2015
Disampaikan pada : Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya
Alam Indonesia sektor Kelautan, Semarang, 19 Mei 2015
LUAS WILAYAH PERAIRAN : 20.971 KM²LUAS WILAYAH LAUT TERITORIAL : 1235.71 KM²LUAS WILAYAH LAUT ZEE : 19.740 KM²PANJANG GARIS PANTAI : 104.5 KM
• Panjang Garis Pantai + 113 Km dengan 3
Kabupaten Pesisir, 13 Kecamatan pesisir dan
87 Desa pesisir, serta 28 pulau-pulau kecil
• Terdiri 4 Kabupaten 1 kota, 78 Kecamatan
luas wilayah 3.185 km2
• Jumlah Penduduk 3.457.491 Orang (2013)
WILAYAH PESISIR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No Keterangan Kulon Progo Bantul Gunung Kidul DIY
1 Panjang pantai (Km) 25 17 71 113
2 Luas wilayah daratan(Ha)
5.702 4.242 32.277 42.225
3 Luas perairan (Ha) 55.560 37.780 257.790 251.130
4 Jumlah kecamatanpesisir
4 3 6 13
5 Jumlah desa pesisir 41 11 35 87
6 Jumlah pendudukwilayah pesisir (orang)
130.483 114,027 230.388 474.898
7 Jumlah Pulau - - 28 28
RENCANA AKSII.
II.
PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT REKOMENDASI DAN TARGET KONDISI SAAT INI PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANPENATAAN IZIN
REKOMENDASI DAN TARGET KONDISI SAAT INI PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK REKOMENDASI DAN TARGET PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
IV. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT REKOMENDASI DAN TARGET PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANISU KHUSUS LAINNYA
PenyusunanTata RuangWilayah Laut
PenataanIzin
PelaksanaaanKewajiban Para
Pihak
Pemberian danPerlindunganHak‐hak
Masyarakat
Penyediaan informasiyang dibutuhkanuntuk penyusunanTata Ruang Laut
Penyusunan RencanaTata Ruang Laut
Penyusunan rencanapenggunaan ruanglaut untuk berbagaikepentingan sektor
Tersedia dokumen teknis Rencana Zonasi WilayahPesisir dan Pulau‐Pulau Kecil (RZWP3K) pada3 Kabupaten (GK, BT, KP) sampai dengan tahun 2016, Sebagai Dokumen Teknis untuk di jadikan Materi Penyusunan revisi PERDA RZWP3K Provinsi dan bahan lampiran PERDA
Tersedia Ranperda, Naskah Akademik, dan Dokumen
Teknis RZWP3K DIY pada APBD tahun anggaran 2016
Masuk Prolegda DPRD DIY untuk Pengesahan RANPERDA RZWP3K pada tahun 2017, sehingga menjadi dasar Pengalokasian ruang WP3K untuk berbagai sektor.
PengintegrasianPerencanaan
Pengelolaan WP3K(RSWPK/RZWP3K/
RPWP3K/RAPWP3K),dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah(RTRW) DIY & RencanaPembangunan JangkaMenengah DIY
(RPJMD 2018‐2023)
Pada akhir tahun 2017 telah selesaiPerda RZWP3K DIY, Pergub untukRencana Aksi dan Rencana Tindaknyasebagai dasar / acuan dalamperencanaan pengelolaan WilayahPesisir Dan Pulau‐Pulau Keciltermasuk perencanaan Anggaran,serta sasaran target dalam RPJMD DIY2018‐2023
Lanjutan.....
DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH
PESISIR DAN LAUT DI DIY tahun 2014No Keterangan Kulon Progo Bantul Gunung
KidulDIY
1 Rencana strategis Perbup Draf Perbup - Pergub38/2011
2 Rencana ZonasiWilyah Pesisir & Pulau-pulau Kecil
Perda 1/2013 Draft Perda - Perda 16/2011
3 Rencana Tata RuangWilayah/RTRW
Perda 1/2012 Perda 4/2011 Perda 6/2011 Perda 2/2010
TERSEDIA
DALAM PROSES
PERDA No. 16 Tahun 2011 tentang RZWP3K untuk dapat direview sesuai UU 23 th 2014
Dokumen Teknis RZWP3Kuntuk 3 Kab. GunungKidul, Bantul dan Kulon Proggo yang ada dalam rencana perda Zonasi Kabupaten
Penyusunan Dokumen Teknis RZWP3K untuk 3 Kabupaten sertaPengusulan anggaran APBD DIY 2016 untuk bahan‐bahan revisi Perda DIYNo.16 th 2011 tentang RZWP3K
BAHAN‐BAHAN BERUPA DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG RENCANA REVISI PERDA ZONASI DIY untuk
USULAN RAPBD DIY 2016/2017
1. Terestrial (tanah, topografidan kemiringan lereng)
2. Batimetri
DATA TEMATIKDATA DASAR 1) Geologi dan Geomorfologi Laut (substrat
dasar laut dan deposit pasir laut) 2) Oseanografi3) Ekosistem Pesisir4) Sumberdaya Ikan (Jenis dan kelimpahan
Ikan) 5) Penggunaan Lahan dan Status Lahan 6) Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting7) Sumberdaya Air 8) Infrastruktur9) Demografi dan Sosial10) Ekonomi Wilayah 11) Risiko Bencana dan Pencemaran
PermasalahanDokumen Teknis RZWP3KDIY belum dilakukan review sesuai dengan UU 23/2014 dan UU 1/2014
Belum seluruh instansiterkait memahamipentingnya RZWP3Ksebagai dokumen acuanPengelolaan WilayahPesisir dan Pulau‐pulauKecil sebagai InstrumenPerizinan (Izin Lokasi danIzin Pemanfaatan)
Upaya PenyelesaianPenyelesaian PenyusunanDokumen Teknis RZWP3Kbelum bisa dilakukan, pro‐sesnya menunggu reviewPerda 2/2010 RTRW DIY yng saat ini sedang dibahas diProlegda DPRD DIY th 2015MengoptimalkanSosialisasi UU No. 27Tahun 2007 tentangPengelolaan WP3K Jo UUNo. 1 Tahun 2014 danPerda DIY RZWP3K No 16Tahun 2011
Instansi TerkaitBKPRD DIY dan
BKPRD Kabupaten
KKP RI, Dislautkan,Bappeda, BLH, DishubDinas Pariwisata,Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan PemerintahKabupaten
PermasalahanMasih ditemukan adanya
ketidaksinkronan antara
pasal‐pasal dalam UU 23 th
2014 dengan UU no 27
tahun 2007 Jo UU 1
tahun 2014
Upaya PenyelesaianMempercepat reviewUU No. 27Tahun 2007 tentangPengelolaan WP3K Jo UUNo. 1 Tahun 2014
Instansi TerkaitDPR RI, KKP RI, Bappenas ,
Bappeda DIY dan DKP DIY
KONDISI SAAT INI PETA POLA RUANGSESUAI PERDA DIY 16/2011 (RZWP3K)
P.Ngrawe
P.Jumpino
P.Drini
P.Watupayung
P.Watukubengan
P.Watulawang
P.Timang
P.Ngondo
P.WatupanjangP.Watupayung
P.Watulambor
P.Watubebek P.Watutogog
P.Watumanukan
P.Watusemar
P.WatulumbungP.karangmomang
P.JungwokP.Watutopi
P.Gununggandul
P.Godeg P.Baron (Watucetingan)
P.Layar
P……….?P.Glatik
WONOGIRI
GUNUNGKIDULKEMADANG
BANJAREJO
NGESTIREJO
SIDOHARJO
TEPUS
PURWODADIBALONG
JEPITU
TILENG
PUCUNG
SONGBANYU
Sadeng
Wediombo
Siung
SundakKrakalDriniKukup
Baron
KETERANGAN :TEX BIRU ada di Acuan Peta digital RupabumiTEX MERAH tidak ada di Acuan Peta Rupabumi
WONOSARI
P.Watunganten
PULAU-PULAU KECIL DI KAB.GUNUNGKIDUL DIY
P.Kalong
P.Krokoh
Pilar bts DIY-JTG
P.Payung
TEX PINK Pulau temuan baru
Review terhadapsistem ketatalaksanaanperizinan di DIY
Maluku
Perbaikan terhadapsistem ketatalaksanaanperizinan usaha Perikanan Tangkap & Budidaya
Implementasi sistemketatalaksanaan
perizinan yang telahdiperbaharui
Integrasi sistemketatalaksanaanperizinan yang telahdiperbaharui dengansistem manajemenPerijinan satu pintu
Review dilakukan terhadap sistem tata laksana perizinandi DIY melaui PERGUB sambil menunggu PERDA Perizinandan Restribusi yang baru mengacu pada UU 23/2014& UU No. 31 / 2004 tentang Perikanan Jo.UU No. 45/2009
Tersedianya sistem ketatalaksanaan perizinanusaha perikanan berupa SOP Pelayanan danSOP Pengaduan yang baik akhir Tahun 2016
Pelaksanaan SOP (Standart Operating Procedure)perizinan yang efektif dan efisien Tahun 2016
Tersedianya proses Pelayanan Prima MelaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu Gerai PelayananPerizinan Terpadu (Gerai P2T) BKPMD Tahun 2016
KONDISI SAAT INI PERIZINAN KAPAL IKAN TAHUN 2014
(SIUP & SIPI)
NO UKURAN KAPAL KEPEMILIKAN STATUS IZINPERORANGAN KUB KABUPATEN PROVINSI PUSAT
1. 0 – 5 GT 446 - 446 ‐ ‐
2. > 5 – 10 GT 21 16 37 ‐ ‐
3. > 10 GT – 30 GT 7 19 - 26
4. > 30 GT - 13 - 13
JUMLAH 474 48 483 26 13
PermasalahanImplementasi UU 23tahun 2014 tentangPemerintahan Daerahdimana kewenanganperizinanKabupaten/Kota telahdialihkan menjadikewenangan Provinsisehingga menyulitkanpengurusan perizinanpelaku usaha karenamasalah rentangKendali dan SDM diSKPD Provinsi
Upaya PenyelesaianPerlu diterbitkanPERGUB sambilmenunggu PERDAPerizinan & Restribusiyang baru untukmengakomodirimplementasipelimpahanKewenangan ke Provinsi
Perlu inventarisasi P3D (Pembiayaan PrasaranaPersonil dan Dokumen)dan Penyerahannya dari kabupaten ke Provinsi
Instansi TerkaitDISLAUTKAN, BKD,Dinas Pendapatan & Aset,BKPMD, Biro Organisasi,Biro Tapem danDPRD DIY & Kabupaten
Identifikasi setiapjenis kewajibanpara pihak
Identifikasi tingkatpelaksanaan
kewajiban para pihak
Mendorongpelaksanaan
kewajiban para pihakyang belum dipenuhi
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban PelakuUsaha Perikanan (PT, KUB, Koperasi, Asosiasi,Forum, Perorangan di bidang Usaha Perikanantangkap, budidaya dan pengolahan) pada akhir Tahun 2015, (Biaya Perizinan, Biaya Mitigasi, kewajiban menjaga Lingkungan, dll)
Tercapainya jumlah para pihak yang telahmelaksanakan kewajiban yang
sudah harus terlaksana pada Tahun 2016
Termotivasinya kesadaran Pelaku UsahaPerikanan yang belum memenuhi kewajibannya
sesuai ketentuan melalui sosialisasi atasketentuan yang berlaku
Memantaupelaksanaan
kewajiban PelakuUsaha Perikanan
Melakukan evaluasiterhadap pelaksanaankewajiban PelakuUsaha Perikanan
Mengambil langkah‐langkah sebagaitindak lanjut atas
evaluasi pelaksanaankewajiban PelakuUsaha Perikanan
Terlaksananya pemantauan kewajibanPelaku Usaha Perikanan pada tahun berjalanmelalui laporan Monev
Terlaksananya evaluasi kewajibanPelaku Usaha Perikanan diakhir tahunberjalan
Dipenuhinya semua kewajiban paraPelaku Usaha Perikanan pada setiaptahun berjalan
Lanjutan.....
PermasalahanMasih rendahnyapemahaman pelaku usahaperikanan tentangtanggung jawab sosialperusahaan terhadaplingkungan danmasyarakat sekitar lokasiusaha.
Belum tegasnyapenegakan sanksi atasketidaktaatan pelaksanaankewajiban pelaku usahaperikanan
Upaya PenyelesaianPerlu dilakukannyaSosialisasi tentangpentingnya tanggungjawab sosial pelaku usahaterkait pelestarianlingkungan salah satunyasesuai PERMEN KPNo.20/MEN/2008 tentangPemanfaatan Pulau‐PulauKecil dan Perairan diSekitarnyaPerlu penegakan hukumatas pelanggaran atauketidaktaatan pelakuusaha perikanan sesuaiketentuan yang berlaku
Instansi TerkaitDISLAUTKAN, BKPP,DISHUBKOMINFO,BAPPEDA DIYPemerintahKabupaten.
DKP DIY, BIRO HUKUM danPemerintah Kabupaten/Kota,Polair, DISHUB, TNI AL, PPNS
Identifikasi hak‐hakmasyarakat yang
ada di Laut
Merumuskanlangkah‐langkahuntuk melindungi
dan memenuhi hak‐hak masyarakatkelautan sesuai
Dengan aturan perundang‐undangan yang berlaku
Teridentifikasinya hak‐hak masyarakat yangada di laut yang dijamin oleh Undang‐Undangatau Peraturan Daerah Setempat padaakhir Tahun 2015 ‐ 2016 (Hak atas akses sempadan pantai, hak nelayan/pembudidayaikan kecil, hak masyarakat adat)
Tersedianya regulasi untuk melindungi danmemenuhi hak‐hak masyarakat sesuaidengan peraturan perundang‐ undangan, serta penyediaan tehnologi untuk kemanan melaut bagi nelayan serta informasizona potensi penangkapan ikan
Melakukansosialiasi/edukasi/kampanye terhadaplangkah‐langkahuntuk memenuhi
hak‐hak masyarakat
Pemenuhanhak‐hak masyarakat
Melakukanmonitoring danevaluasi terhadap
pemenuhan hak‐hakmasyarakat
Tercapainya informasi tentanghak‐hak masyarakat melalui media penyuluhan, media cetak dan elektronik
Terlaksananya hak‐hak masyarakat dalam
bentuk anggaran program dan kegiatan
Terjaminnya hak‐hak masyarakat melalui
laporan dan pengaduan dari masyarakat
Lanjutan.....
PROGRAM PERLINDUNGANHAK‐HAK MASYARAKAT SEKTOR KELAUTAN DIY
NO KEGIATAN S/D TH. 2015 (APBD & APBN)
TH. 2016 (APBD & APBN)
1. PENGADAAN ASURANSI NELAYAN 900 NELAYAN 600 NELAYAN
2. KARTU NELAYAN 2100 KARTU 400 KARTU
3. SeHAT NELAYAN 905 SERTIFIKAT 100 SETIFIKAT
4. BANSOS 98 PAKET 12 PAKET
5. PEMBINAAN/PENDAMPINGAN 48 KALI 48 KALI
PermasalahanMasih rendahnyapemahaman masyarakattentang hak‐hak yangwajib dilindungi
Belum maksimalnyaimplementasi regulasiterkait perlindungan hak‐hak masyarakat di laut
Upaya PenyelesaianPerlu dilakukannyaSosialisasi tentangpentingnya perlindunganHak‐hak masyarakat dilaut salah satunya UU No.27 Tahun 2007 tentangPengelolaan WP3K Jo UUNo. 1 Tahun 2014 Pasal 61Perlu memaksimalkanimplementasi regulasi dengan koordinasi SekdaPemda DIY dng tim lintassektor
Instansi TerkaitDislautkan, BKPP,Dis Hubkminfo, BLH, danPemerintahKabupaten/Kota.
DISLAUTKAN, InstansiPengawasan, SatkerPSDKP, PemerintahKabupaten/Kota
1.
2.
3.
4.
Mendukung Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia untuk penanganan dan pengendalian Illegal, Unreported,Unregulated (IUU) Fishing;Adanya degradasi lingkungan dan sumberdaya Ikan serta konflikpemanfaatan ruang WP3K akibat belum dilaksanakan pengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil berbasis RZWP3K;Keterbatasan Sarana, Prasarana dan Aparat Pengawas SumberdayaKelautan dan Perikanan (Kapal Pengawas Perikanan, PPNS,Alat Komunikasi);Percepatan implementasi Undang‐Undang Nomor : 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Percepatan Review UU No 27 tahun 2007 Juncto UU No 1 tahun 2014
IKAN KAKAP IKAN PATIN MOHON MAAF LAHIR BATHIN
“IKAN GURIHKARENA
BUMBUNYA…… Terimakasih atas perhatiannya”
“KAPAL KERUK TALINE KENCENG....
MONGGO MANTHUK, KANTHI
SENENG.”