Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 . Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berkewajiban
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang
diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan
sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan
perencanaan strategis (Renstra) yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia No 64 Tahun 2013.
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual, penyusunan laporan
keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk menyediakan
informasi yang relevan kepada semua stakeholder, mengenai posisi keuangan
dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika
selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga
merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terukur pada satu periode pelaporan. Disamping itu penyusunan
Laporan Keuangan ini dimaksudkan juga untuk:
Akuntabilitas pengelolaan segala sumber daya serta pelaksanaan kebijakan,
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
Membantu untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
2
dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola
Dinas Komunikasi dan Informatika.
Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada Dinas
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, berdasarkan pertimbangan bahwa Dinas
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya
dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2019, adalah:
Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan
Informatika
Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan;
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas
akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya
dan mencukupi kebutuhan kasnya;
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas
Komunikasi dan Informatika , apakah mengalami kenaikan atau penurunan,
sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
1.2 . Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika diselenggarakan
berdasarkan peraturan perudang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah,
yaitu:
a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang
mengatur keuangan Negara; pasal 23 ayat 1: “Anggaran pendapatan dan belanja
negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
3
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”
b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahnan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
k Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
l Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
m Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul;
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan
Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan
sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
4
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD
Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan
Informatika , perubahan anggaran yang dilakukan pada Dinas Komunikasi
dan Informatika realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan
penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika, berupa gambaran realisa Keuangan
pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala
dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.
Bab IV Kebijakan Akuntansi
Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan
daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika ,
informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas
penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika
, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan
kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika , sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah.
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan
keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam
bagian manapun dari laporan keuangan.
Bab VII Penutup
Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting
tentang laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika .
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
5
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro
Trend pembangunan perkotaan sekarang ini sudah mengarah pada persaingan
dunia, bergeser tidak lagi sekedar membangun daya saing nasional atau negara
menuju daya saing kota atau daerah seperti Kota Jakarta, Bandung, Surabaya,
Semarang, Denpasar, Makassar dan lain-lain, namun sudah bersaing dengan
Kota Singapura, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Osaka, Seoul, Tokyo, Mumbai dan
lain-lain, untuk menjadi pilihan masyarakat global dalam melakukan aktifitas
investasi, perdagangan, wisata, kemitraan dan lain-lain. Demikian juga
Kabupaten Bantul, dalam rangka mengikuti trend arah pembangunan menuju
revolusi industry 4.0 Diperlukan kombinasi antara perencanaan kota atau daerah,
diantaranya adalah peningkatan kualitas tata pemerintahan, teknologi yang
inovatif, masyarakat yang lebih sejahtera dan bisnis yang berkembang untuk
menghasilkan apa yang dikenal sebagai Smart City.
Untuk mencapai predikat Smart City diperlukan pengembangan infrastruktur
yang cerdas dan penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan
menganalisa data yang akan berguna bagi pemerintah, masyarakat dan pelaku
bisnis local, agar bias bermain di kancah internasional.
Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 508,85 km2 dengan jumlah penduduk
1.015.465 jiwa*) tersebar di 17 Kecamatan, 75 desa dan 933 dusun, berlokasi di
bagian selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, langsung menghadap
Samudera Hindia. Melihat gelagat perkembangan Kota Bantul, sekaligus
menyongsong beroperasinya Bandar Udara New Yogyakarta International Air
Port di Kulon Progo, maka arah orientasi pembangunan Kabupaten Bantul harus
menyesuaikan dengan pergeseran titik-titik simpul pertumbuhan beberapa sektor
pembangunan, baik dibidang ekonomi, industry dan ketenagakerjaan,
Kebudayaan, pendidikan, kesehatan maupun pariwisata.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi
Perangkat Daerah yang mengampu urusan komunikasi dan informatika, statistik
dan persandian, ikut berupaya menggapai kesempatan dan peluang tersebut
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
6
dengan memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat meraih dan
memanfaatkan potensi dari pesatnya perkembangan pembangunan di wilayah
Yogyakarta bagian barat.
Pada saat ini pembangunan system informasi berbasis teknologi yang
terintegrasi dan berkesinambungan, akan berpengaruh pada percepatan
pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak kemajuan di segala sektor.
Konsep pembangunan Bantul Smart City memerlukan investasi yang bernilai
tinggi, dengan diawali pembangunan infrastruktur jaringan fiber optic yang
menghubungkan beberapa OPD, Puskesmas, Sekolah, Kecamatan dan Desa
maupun pasar dan sentral layanan publik. Kemudian dilanjutkan dengan
pembangunan pusat data, pengembangan aplikasi, dan peningkatan kapasitas
SDM berbasis IT.
Dalam rangka ikut mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, yakni:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan
sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan
kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mengambil
peran pembangunan dengan salah faktor pengungkit (quick Win) yaitu
mewujudkan Bantul Smart City.
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika :
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, selama periode lima
tahun dari tahun 2017 s/d tahun 2021 telah menyusun kebijakan dengan
memprioritaskan terwujudnya pembangunan infrastruktur jaringan dan
pengembangan aplikasi layanan penunjang di OPD, untuk melakukan layanan
Digital Government Services. Disamping itu juga dalam rangka meningkatkan
Indeks kualitas pelayanan Informasi dan komunikasi untuk mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Informasi dan komunikasi.
Target Prioritas dalam Renstra tersebut juga ditunjang dengan delapan program
dan 17 Kegiatan yang menunjang terwujudnya Bantul Smart City. Delapan
Program Utama yang terkait langsung secara substansial diantaranya adalah :
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
7
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
6 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
7 Program kerjasama informasi dengan mas media
8 Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian
Kebijakan Keuangan
Kebijakan pengelolaan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul pada Tahun 2017 sebagian juga dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai
berikut:
- Basis akuntansi yang digunakan adalah acrual basis, untuk pengakuan
pendapatan, maupun untuk pengakuan belanja. Acrual Basis ini efektif
dilaksanakan di Kabupaten Bantul mulai tahun 2015. Pengelolaan Keuangan
Daerah mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan
dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap jenis belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun
pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah, sehingga
pelaksanaanya lebih bersifat transparan.
- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan
secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
8
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran
yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1(satu)
bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.
- Pengelolaan pendapatan daerah dari retribusi Menara Telekomunikasi
diupayakan lebih maksimal dengan cara menginventarisir jumlah provider
berdasarkan masing-masing kategori, menentukan target pendapatan pada
masing-masing pengguna maupun pemilik menara dan menerbitkan Buku
Ketetapan Retribusi Daerah, melakukan penagihan dan mengkoordinasikan,
melakukan rekapitulasi dan menyetorkan ke kas daerah melalui transaksi non
tunai. Sehingga Target dan realisasi dapat di perhitungkan secara lebih
akurat.
- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran
dengan kriteria sebagai berikut:
Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa, seperti lazimnya
yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang
seperti lazimnya piutang;
Tidak mengharapkan adanya hasil, seperti lazimnya suatu penyertaan
modal atau investasi.
2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum
Pemerintahan bidang kmunikasi dan informasi, berusaha agar dapat
mewujudkan target kinerja sebagai berikut:
a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi
dalam pelayanan informasi menuju keterbukaan informasi publik.
b. Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi;
c. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada good governance dan
clean government;
d. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan
budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
e. Meminimalkan kesalahan pengelolaan dalam pelaksanaan APBD 2019
dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan;
f. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output
kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak (impact);
g. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan
pengawasan.
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
9
h. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan Menara
Telekomunikasi, maupun sumber pendapatan lain yang syah.
i. Memberdayakan KID, PPID serta Kelompok Infromasi Masyarakat (KIM)
yang berbasis IT guna peningkatan fungsi desiminasi informasi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 Mencakup dua hal, yaitu
pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi dianggarkan Rp 269.064.000,-
Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2019 terdiri
dari: Belanja Operasi, Gaji PNS sebesar Rp 2.938.943.672,- dan belanja Barang
& jasa sebesar 11.942.103.283,00 Belanja Modal Rp 8.645.078.351,00
Secara global Target kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi 8
Program dan 17 macam kegiatan, dengan tingkat penyerapan anggaran dapat
dicapai hingga 95,47% dengan rincian masing-masing program sebagai berikut:
No. Program Realisasi fisik Realisasi Keuangan
Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 96,58%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 96,91%
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 93,89%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
100% 92,72%
5 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
100% 97,55%
6 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
100% 87,88%
7 Program kerjasama informasi dengan mas media
100% 97,35%
8 Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian
100% 96,75%
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
10
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pendapatan.
Anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Bantul yang dikelola di Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 adalah sebesar Rp 269.064.000,00
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, target tersebut telah terpenuhi
Rp 1.758.744.000,00 (653,65%) dari retribusi pelayanan Pendapatan Retribusi
Menara.
b. Belanja.
Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Komunikasi dan
Informatika dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2019 sejumlah
24.162.400.306,00 terbagi menjadi Belanja operasi dan Belanja modal.
Anggaran Belanja operasi (belanja tidak langsung) sebesar Rp
2.938.943.672,00 terealisasi sebesar sebesar Rp 2.714.524.685,00 (92,36%),
sedangkan Anggaran barang & jasa sebesar Rp11.942.103.283,00
terealisasi sebesar Rp 11.564.077.748,89,-( 96.83%) Belanja modal dari
anggaran sebesar Rp 8.645.078.351,00 terealisasi sebesar Rp
8.170.280.502,20.
Uraian Pagu
Anggaran
JJumlah Realisasi
(Rp.) Lebih / (Kurang)
Total (Rp.) %
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
269.064.000,00 1.758.744.000,00 1.489.680.000,00 653,65
Hasil Retribusi Daerah 269.064.000,00 1.758.744.000,00 1.489.680.000,00 653,65
JUMLAH PENDAPATAN
269.064.000,00 1.758.744.000,00 1.489.680.000,00 653,65
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.938.943.672,00 2.714.524.685,00 (224.418.987,00) 92,36
Belanja Pegawai 2.938.943.672,00 2.714.524.685,00 (224.418.987,00) 92,36
BELANJA LANGSUNG 21.223.456.634,00 20.352.268.251,09 (871.188.382,91) 95,90
Belanja Pegawai 636.275.000,00 617.910.000,00 (18.365.000,00) 97,11
Belanja Barang dan Jasa 11.942.103.283,00 11.564.077.748,89 (378.025.534,11) 96,83
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
11
Belanja Modal 8.645.078.351,00 8.170.280.502,20 (474.797.848,80) 94,51
JUMLAH BELANJA 24.162.400.306,00 23.066.792.936,09 (1.095.607.369,91) 95,47
SURPLUS / (DEFISIT) (23.893.336.306,00) (21.308.048.936,09) 2.585.287.369,91 89,18
2. Capaian Kinerja Program
Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menunjang Indikator
Kinerja Utama OPD.
Adapun rangkuman Indikator Kinerja Utama dan capaian target kinerja
Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
No Indikator R U M U S A L A S A N SUMBER
DATA
1
Persentase SKPD yang menerapkan
Layanan unggulan Digital
Government Service (DGS)
Jumlah OPD yang menerapkan DGS x100
%
Digital Government
Services(DGS) merupakan
layanan public berbasis teknologi
digital
Bidang E-Gov
Diskominfo Jumlahsemua OPD
2 Index kualitas
layanan informasi publik
Hasil Survey terhadap kualitas layanan public terkait dengan pelayanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Bantul
angka
Untuk mengukur kepuasan
masyarakat terhadap kualitas Layanan public
Bidang IKP Diskominfo & Bidang Sumber
Daya Komunikasi
Berdasarkan beberapa indikator tersebut, maka dapat diketahui tingkat capaian
keberhasilan program pembangunan di Komunikasi dan Informatika sebagai
berikut:
1. Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government
Service (DGS)
DGS (Digital Government Services) adalah konsep pelayanan public
berbasis elektronik Digital yang dilakukan oleh OPD, dimana setiap
Organisasi Perangkat Daerah wajib memberikan pelayanan kepada publik
melalui aplikasi berbasis android, maupun basis Web. Sehingga masyarakat
memperoleh layanan secara cepat, mudah dan murah tidak berbelit-belit.
Untuk mewujudkan pada penerapan DGS tersebut, ada 4 macam unsur
yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu:
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
12
a. Pembangunan infrastruktur jaringan, baik wireless maupun fiber optic
serta warehouse data.
b. Pembuatan aplikasi dan pengembangan website.
c. Peningkatan kapasitas SDM berbasis IT
d. Penyusunan regulasi penunjang sebagai dasar pengembangan DGS
tersebut.
Terdapat 8 sektor tujuan pengembangan DGS di Kabupaten Bantul yang
disusun secesuai prioritas kebutuhan baik Pemerintah maupun masyarakat,
yaitu:
a. Sektor Kesehatan
b. Sektor Pendidikan
c. Sektor Pariwisata
d. Sektor Transportasi
e. Sektor ekonomi
f. Sektor Umum (fasilitas umum)
g. Sektor social dan budaya
h. Sektor kelayakan hunian
Pengukuran Capaian DGS
Nilai capaian indikator Persentase OPD yang menerapkan Layanan
unggulan Digital Government Service (DGS) diukur dengan cara menghitung
jumlah kumulatif dari 4 unsur penilaian, yaitu:
1. Unsur Infrastruktur dengan formula=
Realisasi 2019 =
2. Bobot unsur aplikasi dengan rumus:
Jumlah OPD yang terkoneksi
Target OPD
212
X 100% = 81,22%
261
Jumlah Aplikasi terbangun
Kebutuhan Aplikasi dasar
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
13
Realisasi pengembangan aplikasi 2019 =
3. Bobot unsur SDM dihitung dengan rumus :
Realisasi Peningkatan SDM =
4. Bobot Unsur Regulasi dihitung dengan rumus =
Realisasi penyusunan regulasi =
Nilai rata-rata dari keempat unsur tersebut adalah
(81,22+97,01+44,53+100) = 322,76/4 =80,69%
Dari target capaian IKU 2019 sebesar 80, dapat direalisasikan sebesar
80,69% (100,86%) melampaui target.
Faktor pendorong dari terpenuhinya capaian ini adalah:
a. Terpenuhinya target pengembangan dan pengintegrasian aplikasi
seperti; Jendela Bantul, Dapodik dan aplikasi E-Surat.
b. Tercapainya peningkatan kualitas SDM berbasis IT, dari hasil
pelatihan SDM pengelola aplikasi di OPD, Kecamatan maupun Desa.
c. Tersusunanya regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan
pengembangan E-government dan SPBE dengan penerbitan
Peraturan Bupati terkait dengan : Pengembangan aplikasi,
Pengelolaan data center, Pengembangan infrastruktur, Pengamanan
aplikasi dan informasi, serta Perbup SPBE.
2. Indeks kualitas pelayanan informasi dan komunikasi.
Dari hasil survey kepuasan dan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi
kepada masyarakat Kabupaten Bantul pada akhir Tahun 2019, yang dilakukan
secara independen dan professional oleh Pihak ketiga, diperoleh hasil total
indeks kualitas layanan informasi dan komunikasi sebesar 78,56. Sementara
target pada tahun 2019 adalah 80. Sehingga tidak memenuhi target. Ada
65
X 100% = 97,01%
67
Jumlah SDM berbasis IT X 100%
Kebutuhan SDM IT
1336 X 100% = 44,53%
3000
Jml Regulasi yg ada X 100%
Jml yg harus ada
5 X 100,%
5
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
14
beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya nilai indeks
kualitas layanan informasi publik ini, diantaranya adalah;
a. Terbatasnya jumlah masyarakat Bantul yang mengakses baik Web
Pemerintah Kabupaten Bantul, media sosial maupun media komunkasi
yang lain. Hal ini terkait juga dengan tingkat frekuensi updating berita
tentang Bantul. Media2 informasi yang dikelola oleh dinas kominfo belum
memiliki cakupan yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Misalnya jumlah follower yg masih rendah, frekuensi penayangan
informasi di media televisi, radio dan media cetak yang masih terbatas.
b. Terbatasnya sinyal frekuensi media Televisi, maupun akses internet di
sebagian area blank spot juga menjadi masalah dalam memperoleh
kemudahan mendapatkan informasi bagi masyarakat Bantul.
c. Lambatnya respon OPD dalam menanggapi pengaduan masyarakat,
terkait dengan informasi dan pelayanan yang diminta masyarakat Bantul.
Adapun rincian target kinerja berdasarkan 2 indikator utama Dinas
Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut:
No Indikator R U M U S Satuan
Target/Realisasi
T 2018
R 2018
T 2019
R 2019
1
Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)
Jumlah OPD yang menerapkan DGS x100
% 75,0 76.96 80 80,69 Jumlah semua OPD
2 Index kualitas layanan informasi publik
Hasil Survey terhadap kualitas layanan public terkait dengan pelayanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Bantul
angka
77 75,32 80 78,56
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
15
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 mengenai penerapan basis akrual penuh
didalam akuntansi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan
entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas
Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan
Realisasi Anggaran sedang untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam
Neraca berbasis akrual. Namun mulai periode 2016 dan seterusnya akan dipakai
basis akrual secara keseluruhan, baik pengakuan pendapatan maupun belanja
dan pembiayaan.
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas
Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai
berikut:
a. Kas dan Setara Kas
Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang
masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.
Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada
kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta
asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
pada tanggal neraca.
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
16
b. Persediaan
Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies)
yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan diserahkan
/didistribusikan kepada pihak lain. Persediaan ini meliputi: Bahan pembersih,
ATK, Bendapos/materai, BBM, Barang cetakan, bahan bangunan.
c. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut
maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.
Investasi Nonpermanen
Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini
diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam
bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam
proyek pembangunan. Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola
investasi non permanen ini dalam bentuk dana bergulir yang secara
ringkas telah kami resume pada keterangan diatas. Sedangkan laporan
selengkapnya kami buatkan laporan keuangan tersendiri.
d. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana
yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian,
pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari
sitaan atau rampasan.
Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
17
Konstruksi dalam Pengerjaan
Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta
dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap
dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset
tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah
aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat
perolehan.
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan
untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam
jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya
perolehan.
e. Aset Lainnya.
Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
Aset lainnya terdiri dari:
1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Buku-buku, tanaman penghijauan, dan lain-lain.
Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga
perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset
pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.
f. Kewajiban.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata
uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban
diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
g. Kewajiban Jangka Pendek
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
18
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali
atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek yaitu : Utang Perhitungan Fihak Ketiga dalam hal
ini adalah pungutan pajak, baik pajak PPh maupun PPN. Untuk Dinas
Komunikasi dan Informatika semua pungutan pajak telah disetor ke Kas
Negara.
h. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali
atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
i. Ekuitas Dana
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan
selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas
Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar
dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.
Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi
Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)
dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.
Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam
dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan
dengan tujuan tertentu.
j. Belanja
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode
tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi
pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam standar akuntansi pemerintahan
Penerapan kebijakan akuntansi diarahkan mengikuti Standar Akuntansi
Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum
sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan
serta dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
19
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal
100, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah
Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; dan (c)
Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah yang memuat perbandingan
antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD.
Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran
pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta
menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran
daerah pada pos pembiayaan.
Struktur APBD Tahun Anggaran 2019 pada Komunikasi dan Informatika hanya
meliputi komponen Belanja, Pembiayaan dan Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri
dari belanja langsung dan tidak langsung. Anggaran belanja tidak langsung
meliputi Belanja pegawai (PNS), sedang belanja tidak langsung meliputi Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Sedangkan untuk
pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
5.1.1 REALISASI PENDAPATAN
Dengan Inovasi strategi penggalian pendapatan dan memaksimalkan segala
sumber daya yang ada, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
berusaha untuk dapat memenuhi target pendapatan yang ditetapkan. Dari
Rencana Anggaran Pendapatan sebesar Rp 269.064.000,00 sampai dengan
akhir bulan Desember 2019 telah dapat merealisasikan pendapatan sebesar
Rp1.758.744.000,- atau 653,65%
5.1.2 BELANJA DAERAH
Dari Rencana Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam APBD perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
20
Rp24.162.400.306,00,- realisasinya mencapai Rp 23.066.792.936,09 (95,47%), (lihat
Tabel LRA).
2) Belanja Operasi (Gaji Pegawai/Belanja Tak Langsung)
a. Realisasi belanja pegawai (Gaji PNS) sebesar Rp,- 2.714.524.685,00
92,36%) dari anggaran (Rp 2.938.943.672,00,-(sehingga masih ada sisa
anggaran sebesar Rp 224.418.987,00. Rincian realisasi gaji sebagai berikut:
REALISASI GAJI PNS Tahun 2019
Kode Rekening
Uraian Anggaran Realisasi Sisa Pesentase Realisasi
5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.261.235.280,00 2.120.654.320,00 140.580.960,00 93,78%
5110102 Tunjangan Keluarga 192.747.921,00 163.752.850,00 28.995.071,00 84,96%
5110103 Tunjangan Jabatan 169.175.000,00 167.090.000,00 2.085.000,00 98,77%
5110104 Tunjangan Fungsional 101.520.000,00 78.980.000,00 22.540.000,00 77,80%
5110105 Tunjangan Fungsional Umum
78.157.000,00 62.930.000,00 15.227.000,00 80,52%
5110106 Tunjangan Beras 102.039.780,00 95.666.820,00 6.372.960,00 93,75%
5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
12.322.475,00 8.116.337,00 4.206.138,00 65,87%
5110108 Pembulatan Gaji 38.357,00 34.162,00 4.195,00 89,06%
5110125 Iuran Jaminan Kecelakan Kerja
5.426.965,00 4.325.005,00 1.101.960,00 79,69%
5110126 Iuran Jaminan Kematian 16.280.894,00 12.975.191,00 3.305.703,00 79,70%
b. Belanja barang dan jasa :
Belanja Barang dan jasa, dianggarkan Rp 11.942.103.283,00 terealisasi sebesar Rp 11.564.077.748,89,-(95.47%) sehingga ada efisiensi anggaran Rp 378.025.534,11
c. Belanja Modal
Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset
Pemerintah Kabupaten pada Dinas Komunikasi dan Informatika guna
peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana
anggaran sebesar Rp 8.645.078.351,00 terealisasi sebesar Rp
8.170.280.502,20 atau 94.51% - Terdiri dari dua macam asset, yaitu:
peralatan mesin terealisasi sebesar Rp 7.307.977.576,-(97.31%) Dan aset
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
21
lainnya Rp 279.907.120,- terelasisasi 83,71% dari rencana Rp
334.375.000,-
Dalam belanja modal ada biaya yang dikapitalisasi termasuk semua biaya
yang menyangkut segala upaya untuk mendapatkannya, seperti biaya tim
pelaksana pengadaan, biaya penggandaan dan ATK yang diperlukan.
Meskipun terkadang masih terdapat perbedaan dalam teknis pencatatan,
karena perbedaan pemahaman,
namun kami berupaya untuk menyajikan sesuai dengan norma-norma
yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul tentang Standard
Akuntansi Pemerintahan.
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
5.1.2.1. SURPLUS/DEFISIT
Selisih jumlah pendapatan dikurangi jumlah belanja merupakan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu:
Pendapatan Rp 1.758.744.000,00
Belanja Rp 23.066.792.936,09
Silpa/Sikpa (-21.308.048.936,09)
5.1.2.2. PEMBIAYAAN
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
22
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari
Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Didalamnya
juga termasuk juga transaksi non anggaran. Di Dinas Komunikasi dan
Informatika tidak ada komponen pembiayaan, sehingga saldonya tidak ada.
5.2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.2.1 Aset Lancar
1) Kas Di Bendahara
Tidak terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran.
Sisa UP sebesar Rp 86.814.881,00
sudah di setor kembali ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2019. (Bukti
terlampir)
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
23
2) Persediaan
Jumlah seluruh persediaan bernilai Rp 5.136.000,-terdiri dari:
No Persediaan Harga(Rp)
1 ATK 3.589.200,00
2 Barang cetakan 0
3 Alat listrik & elektronik
991.800
4 Benda pos/ materai 0
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
24
5 Alat dan bahan pembersih
555.000
6 BBM/Gas 0
7 Persediaan lainya
Jumlah 5.136.000,00
5.2.2 Piutang
Saldo piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp 699.169.667,00 terdiri dari :
NO PERUSAHAAN ALAMAT PERUSAHAAN SISA PIUTANG KETERANGAN
1 PT. Axis Telekom Indonesia Menara DEA II Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 2
59.239.166
2 PT. Daya Mitra Telekomunikasi Jl. MT. Haryono 15, Jakarta 7.344.000
Terbayar setelah dikirimi surat oleh BPK RI TA 2019
3 PT. Linggajati Jl. Raya Walisongo KM 9, Tugurejo, Tugu, Kota Semarang
31.587.917
4 PT. Linggajati Al Manshurin Pasar Minggu Raya No. 81 Rt. 01/04 Kel. Kalibata Kec. Pancoran
17.280.000
5 PT. Radio Persatuan Jl. Ahmad yani Bantul Bantul 28.215.000
6 PT. Solusindo Tunas Pratama Perkantoran Senayan Blok C-1, Jl. Tentara Pelajar Jakarta 12210
195.840.000
7 PT. Triview Geospatial Mandiri The Plaza 21st Floor Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta
37.080.000
8 PT. XL Axiata XL Axiata menara, Jl. HR Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
- 17.820.000
Terbayar setelah dikirimi surat oleh BPK RI TA 2019
9 PT. Komet Infra Nusantara Satrio menara 12 th Floor Jl. Prof. DR. Satrio Lot C4 Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan
5.040.000
10 PT. Mitra Langgeng Perkasa Gd. Perkantoran Bidakara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan
12.960.000
11 PT. Telkomsel Gd. Telkom Lt 6 Jl. Pahlawan 10, Semarang
34.650.000
12 PT. Bakrie Telekom Indonesia Jl. HR. Rasuna Said RT 02 Jakarta 12.765.000
13 PT. Centratama Menara Indonesia Menara Citicon 15th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav. 72 Jakarta Barat
3.240.000
14 PT. Indonesia Menara (Solusi Menara Indonesia)
The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat,
28.041.333
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
25
Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,Jakarta selatan
15 PT. Sampoerna Telekomunikasi Jl. Jend. Sudirman 45-46 Jakarta Selatan
- 2.347.500
16 PT. Solusindo Kreasi Pratama The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,Jakarta selatan
- 2.245.916
17 PT. Tower Bersama Group The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,Jakarta selatan
49.758.084
18 PT. Towerindo Konvergensi The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,Jakarta selatan
- 812.417
19 PT. Hutchison 3 Indonesia Jl. Jendral Sudirman Kav 9-11 Jakarta Selatan 12930
-
Terbayar setelah dikirimi surat oleh BPK RI TA 2019
20 PT. Indosat Jl. Medan Merdeka Barat 21, Jakarta
164.490.333
21 PT. Inti Bangun Sejahtera Jl. Riau No 23 Menteng Jakarta Pusat
-
22 PT. Prima Media Selaras The Convergence Indonesia Lt. 11 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,Jakarta selatan
-
23 PT. Iforte Solusi Infotek Menara BCA Lt. 41 Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta
-
24 PT. Protelindo Menara BCA 55 th Floor Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
29.104.667
25 PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk Wisma KEIAI Lt. 22 Jl. Jend Sudirman Kav. 3 Jakarta
-
26 PT. Akses Prima Indonesia Menara MTH. Lt. 11 Jl. MT. Haryono Kav. 23 Jakarta
5.760.000
Jumlah 699.169.667
-
5.2.3 Aset Tetap
Jumlah asset tetap sebesar Rp 18.481.820.128,15
1. Peralatan dan Mesin
Jumlah peralatan dan mesin sebesar Rp30,084.318.819,58,- merupakan
Akumulasi Asset Tahun 2018 ditambah pengadaan peralatan dan mesin tahun
2019.
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
26
2. Nilai gedung dan bangunan yang tulis dalam neraca awal tahun 2019 sebesar
Rp40.190.000,00 Nilai tersebut merupakan bangunan rumah pengaman genset
dan partisi ruangan Diskominfo Lantai 3 bagian selatan. Sampai dengan akhir
Tahun 2019 tidak mengalami perubahan.
3. Jalan Irigasi dan Jaringan
Jumlah nilai asset Jaringan sebesar Rp458.207.500,00 merupakan hasil belanja
modal pada Tahun 2019 sesuai dengan klasifikasinya.
4. Aset tetap lainnya.
Aset tetap lainnya adalah berupa buku bahan bacaan hitungan kumulatif sampai
Tahun 2017,dengan nilai sebesar Rp 49.390.000,00
5. Jumlah akumulasi penyusutan Rp (12.150.286.137,43)
6. Aset lainnya sebesar Rp 2.321.966.820 berupa asset tak berujud, didalamnya
ada aplikasi dan lisensi dari masing masing aplikasi. Jumlah amortasi asset tak
berujud sebesar Rp 1.175.758.964,00 sehingga jumlah bersih asset lainnya
sebesar Rp Rp 1.146.207.856,00
7. Kewajiban (hutang)
Kewajiban jangka pendek Dinas Komunikasi dan Informatika berupa hutang
Telpon kominfo 40.670
Telpon dinas se bantul 3.171.947
Utang Telpon BKAD 165.109
SMS center 78.000
Jumlah 3.455.726
Jumlah hutang jangka pendek posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
sebesar Rp 3.455.726,-
5.3. Penjelasan LO
Laporan operasional meliputi beberapa kegiatan operasional utama yang
didalamnya termasuk piutang, diantaranya adalah :
Pendapatan :
Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp 1.758.744.000,00
Lain-lain PAD yang sah Rp 0,- +
Jumlah Pendapatan Rp 1.758.744.000,00
Beban
Beban pegawai-LO Rp 2.714.524.685,00
Beban Barang dan jasa-LO Rp 12.189.718.310,89
Beban penyusutan dan amortasi-LO Rp 0,00
Beban penyisihan piutang-LO Rp 0,00
Jumlah beban –LO Rp 14.904.242.995,89
Surplus (defisit-LO) (Rp 13.560.285.244,89)
5.4. Laporan Perubahan Equitas
Jumlah equitas awal Rp 0,00
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
27
Jumlah defisit-LO Rp (13.560.285.244,89)
Koreksi equitas lainnya Rp 21.248.758.936,09
Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp +
Jumlah Equitas Akhir Rp 7.688.473.691,20
Bab VII Penutup
Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan
beberapa hal, sebagai berikut:
Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2019
28
a. Realisasi Pendapatan
Anggaran pendapatan sebesar Rp 269.064.000,- dapat dicapai melampaui
target yaitu Rp 1.758.744.000,- (653,65%)
b. Realisasi Belanja
Dari anggaran belanja daerah Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang
dalam APBD perubahan Tahun Anggaran 2019, termasuk gaji PNS sebesar
Rp 24.162.400.306,00 realisasinya mencapai Rp 23.066.792.936,09 atau
95.47%.
c. Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2019
merupakan selisih realisasi pendapatan dengan realisasi belanja pada Dinas
Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2019 terdapat Sisa kurang perhitungan
anggaran (SIKPA) sebesar (Rp21.308.048.936,09) yang merupakan selisih dari
penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja. Jumlah tersebut sama
dengan jumlah yang tercatat di Rekening Koran Pemerintah Daerah (RK-PD)
dan tercatat di Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Bantul.
Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun
Anggaran 2019, yang merupakan penjelasan atas informasi keuangan dari Neraca
OPD dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
dan sekaligus sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bantul.
Bantul, 10 Januari 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Bantul
Ir. FentyYusdayati, M.T
NIP. 196704031994032008