Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)
Terdiri atas :
(LRA, LO, LPE, NERACA, DAN CALK)
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019
2
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2019, sesuai aturan dan ketentuan
Pengelolaan Keuangan OPD, untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah dikelola
sebagai entitas Pemerintah Daerah, bersama ini kami sajikan Laporan Keuangan Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo, sebagai perwujudan Tanggungjawab
terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam program dan kegiatan.
Adapun maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk
memberikan gambaran serta penjelasan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, serta
laporan lain berkenaan dengan pengelolaan Keuangan maupun aset OPD, baik dana yang
diperoleh dari APBD Tahun 2019 maupun aset Hibah/ Bantuan dari APBN, APBD Provinsi
Jawa Tengah serta bantuan dari pihak ketiga/ pihak lain.
Laporan yang kami sajikan berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE), Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK) dan aset OPD guna menyajikan informasi yang utuh dalam rangka
mempertanggungjawabkan atas pengelolaan Keuangan yang menjadi tanggungjawab kami
sehingga dapat ditemu kenali pertanggungjawaban sesuai aturan dan ketentuan perundangan
yang berlaku.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan
masukan sangat kami hargai sebagai bentuk evaluasi terhadap pertanggungjawaban
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan yang kami kelola, sehingga pencapaian kinerja waktu
yang akan datang akan lebih optimal dan bersinergi.
Sukoharjo, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Sukoharjo
SUTARMO, SE M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610411 198503 1 006
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Pasal 184 ayat 1 dan 2 dijelaskan, bahwasanya Kepala Daerah menyampaikan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sesuai pasal 265
ayat (1) huruf a menyatakan bahwa OPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Equitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
yang mengatur tentang standart akuntasi pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :
1. Maksud
Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai
pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas
dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.
2. Tujuan
Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara RI nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran RI No. 4578)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2018 Nomor 14 )
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70 )
C. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD
Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Kebijakan Keuangan OPD
Bab III : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD
Bab IV : Program dan Kegitan
Bab V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD
Bab VI
Bab VII
:
:
Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan OPD
Penutup
5
BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN
Sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan
keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
1. Pendapatan
Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah harus mampu
mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tanpa
menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang
pertumbuhan ekonomi daerah.
Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo merupakan kantor
Pelayanan Umum di Bidang Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi, Pemberdayaan
UMKM, Kelembagaan Pengembangan Koperasi UMKM dan Pendapatan di Bidang
Pengelola Pasar yang penerimaannya diperoleh dari Retribusi Pasar yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah
Adapun Jenis Retribusi Pasar yang dikelola ( dipungut ) yaitu :
a) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
b) Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran
c) Retribusi Pelayanan Pasar – Los
d) Retribusi Pelayanan Pasar – Kios
e) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
f) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Penyewaan Tanah dan Bangunan
g) Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
h) Retribusi Tempat Parkir
2. Belanja
Sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan kuangan belanja
daerah diklasifikasikan menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok,
jenis belanja dan obyek selama satu tahun anggaran. Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo dikelompokkan sebagai berikut:
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Untuk belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
6
Sedangkan untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa serta Belanja Modal.
Kebijakan Belanja Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 yang ditempuh adalah:
a. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas
dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.
b. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing organisasi perangkat daerah dalam
rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
c. Belanja administrasi umum non gaji, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan agar
satuan kerja dapat beroperasi dan belanja pegawai / personalia disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator pencapaian target kinerja SKPD
Penjelasan pencapaian target kinerja keuangan tahun 2019 sebagaimana yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tentang Pendapatan dan
Belanjaadalah sebagai berikut :
a. Realisasi Pendapatan
Pendapatan Daerah ditargetkan Rp. 5.844.344.000,00 Realisasinya sebesar
Rp6.043.580.950 atau 103,41%
Realisasi tidak memenuhi target pendapatan di bidang pasar disebabkan karena :
1) Pengenaan Tarif Retribusi baru sesuai Perda No. 12 Tahun 2017 jadi dengan
kenaikan target yang tinggi sehingga pedagang ada yang belum membayar
secara penuh.
2) Dibangunnya 3 (empat) Pasar antara lain Pasar Sraten, Pasar Carikan, dan
Ngalian memberikan sarana dan prasarana baru yang lebih bersih, aman dan
nyaman bagi pedagang.
3) Sudah adanya kesadaran pedagang untuk membayar Pemindahan Hak
Los/Kios Pasar.
b. Realisasi Belanja
Adapun Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) terdiri dari Belanja
Operasi dan Belanja Modal
Sedangkan jumlah Anggaran Belanja pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 setelah Perubahan dianggarkan
sebesar Rp. 28.690.756.000,00 realisasinya sebesar Rp. 26.358.808.151,00 atau
91,87%, dengan Perincian sebagai berikut :
1) Belanja Operasi
Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran setelah Perubahan dianggarkan sebesar Rp.
21.238.048.000,00 realisasi sebesar Rp. 19.817.961.027,00 atau 93,31 %
dengan penjelasan sebagai berikut :
7
a) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 10.288.944.000,00 realisasi
sebesar Rp. 9.450.636.564,00 atau 91,85 %
b) Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp. 10.949.104.000,00 realisasi
sebesar Rp. 10.367.324.463,00 atau 94,69 %
2) Belanja Modal
Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja
Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Aset Tetap Lainnya. Jumlah
Anggaran setelan Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 7.452.708.000,00
realisasi sebesar Rp. 6.540.847.124,00 atau 87,76 % dengan penjelasan
sebagai berikut :
a) Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 1.880.156.000,00
realisasi sebesar Rp. 1.642.198.500,00 atau 87,34%
b) Belanja Bangunan dan Gedung dianggarkan sebesar Rp.5.555.802.000,00
realisasi sebesar Rp. 4.883.148.624,00 atau 87,89%
c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 16.750.000,00
realisasi sebesar Rp. 15.500.000,00
8
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD
A. Rencana Strategi (Renstra)
Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja dan arus kebijakan
pembangunan dibidang perdagangan, koperasi dan umum, serta pagu indikatif yang
nantinya akan di jabarkan dalam program dan kegiatan per tahun yang dituangkan dalam
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
B. Rencana Strategi Organisasi
1. Visi dan Misi
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Sukoharjo mengacu pada visi dan
misi Bupati Sukoharjo Tahun 2017 – 2021 yakni memperkuat kemandirian ekonomi
daerah dengan menggerakkan sektor unggulan daerah.
2. Tujuan
a) Mewujudkan SDM yang profesional dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM
b) Meningkatkan ketertiban tata niaga dan proses perijinan toko modern dan
minuman beralkohol
c) Meningkatkan pengawasan dan kelancaran distribusi barang
d) Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan
e) Informasi harga bahan pokok, barang penting dan barang strategis
f) Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi
g) Meningkatkan manajemen Koperasi dan UMKM menuju Koperasi dan UMKM
yang sehat dan mandiri
h) Pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar
i) Meningkatkan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
j) Pengembangan sarana promosi hasil produksi dan pemasaran produk UMKM
3. Sasaran
a) Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM dibidang perdagangan, koperasi,
UKM
b) Berkembangnya pusat-pusat perdagangan
c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas distributor
d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas eksportir
e) Meningkatkan pendapatan distribusi pasar (PAD)
f) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar
g) Meningkatkan manajemen Koperasi dan UMKM menuju Koperasi dan UMKM
yang sehat dan mandiri
h) Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang sehat organisasi, tangguh dalam
menghadapi segala bentuk krisis ekonomi, memiliki kemampuan daya saing yang
kompetitif dan kooperatif serta profesional dalam pengelolaan usaha koperasi dan
UKM
9
4. Tugas Pokok
Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah.
5. Fungsi
a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM
b) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Perdagangan, Koperasi, UKM
c) Pelaksanaan kebijakan dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM
d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM
e) Pelaksanaan fungsi administrasi dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
C. Cara pencapaian tujuan dan sasaran
Cara pencapaian tujuan dan sasaran ini dituangkan dalam kebijakan, program dan
kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Sukoharjo
adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan jasa dan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pembayaran PBB
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
3. Kapasitas Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang –undangan
Studi banding
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
10
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5. Program Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Penyelengaraan forum OPD
Penyusunan dokumen perencanaan
6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil dan Menengah
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah
Peningkatan kerjasama dibidang HAKI
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
Pengembangan Klastes Bisnis
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM
Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM
Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Inventarisasi jumlah UMKM dan pembuatan data base UMKM
9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Operasionalisasi dan pengembangan kementrologian daerah
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen eksport dan import
Pengembangan data base informasi potensi unggulan
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi/
pengusaha pembangunan
Promosi perdagangan internasional
11. Program Penataan Peraturan Perundang –Undangan
Penyusunan rancangan peraturan perundang –undangan
12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Fasilitasi penataan tempat berusaha bagi pedagang
Pembangunan/Renovasi Pasar Tradisional di Daerah Tertinggal
11
13. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
Sosialisasi prinsip –prinsip pemahaman perkoperasian
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha
koperasi
14. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber –sumber pendapatan daerah
15. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Rehabilitasi/ pemeliharaan pasar pedesaan
D. Keluaran (Out put) atau Hasil ( Outcome ) yang dicapai.
Sasaran kinerja keuangan tahun 2019 pada umumnya telah tercapai. Hal tersebut
ditandai dengan indikator - indikator keberhasilan program ( output / outcome ) sebagai
berikut : :::
- Sekretariat
Output
Meningkatnya pelayanan kantor
Surat menyurat
Rekening telpon, air, listrik dan internet
Administrasi yang tertib
Kebersihan, keamanan kantor dan pasar
Alat tulis kantor
Barang cetakan dan penggandaan
Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
Kebersihan dan keamanan kantor
Surat kabar/majalah dan buku
Makanan dan minuman
Pakaian dinas harian
Rapat dan koordinasi
Pembayaran PBB
Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan mebelair
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Bimbingan teknis
Study banding
Penyerapan aspirasi dari masayarakat
Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu
12
Laporan capaian kinerja OPD
Laporan keuangan semesteran
Laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Renstra, Renja, RKA,DPA,RKAP, DPPA
Outcome
Meningkatnya kinerja aparatur
Meningkatnya kinerja satuan kerja
Meningkatnya kinerja aparatur
Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi aparatur
Meningkatnya pelayanan publik
Terpeliharanya gedung kantor
Terjaminnya kelancaran dalam kedinasan
Terjaminnya peralatan kantor siap pakai
Terpeliharanya mebelair
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia
Keikutsertaannya bimbingan teknis
Meningkatnya wawasan dan sumberdaya aparatur
Tersusunnya laporan capain kerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Tersusunnya laporan keuangan semesteran tepat waktu
Tersusunnya laporan pada akhir tahun
Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPA
- Bidang Perdagangan
Output
Meningkatnya Ekspor
Sosialisasi kebijakan ekspor dan impor
Buku database informasi potensi unggulan
Rapat koordinasi
Pameran
Terwujudnya kelancaran arus ditribusi barang/jasa
Pengawasan sistem distribusi bahan pokok/barang penting
Gelar Potensi
Informasi harga bahan pokok, barang penting dan barang strategis
Penataan tempat usaha dan pemeliharaan gedung
Terwujudnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Peraturan daerah toko modern
Peraturan daerah minuman keras
Terwujudnya Pengawasan terhadap Pedagang kaki lima
Pengawasan peredaran barang dan jasa
Peralatan kemetrologian
Outcome
13
Meningkatnya ekspor
Meningkatnya kelancaran arus distribusi barang/jasa
Meningkatnya arus distribusi barang
Tertatanya tempat usaha dan pemeliharaan gedung
Tertibnya toko modern
Tertibnya penggunaan minuman keras
Bertambahnya kualitas barang dagangan
Tertib ukur, tertib niaga
- Bidang PengelolaanPasar
Output
Terwujudnya Pembinaan, Penyuluhan dan Penertiban Pedagang
Terwujudnya PAD dari sektor retribusi pasar
Penertiban dan penyuluhan kepada pedagang
Pengadaan karcis
Pemeliharaan Pasar
Pembangunan pasar
Penyuluhan Pedagang Pasar
Outcome
Terwujudnya PAD dari sektor retribusi pasar
Meningkatnya arus distribusi barang
Terwujudnya kelancaran distribusi barang dan jasa
- Bidang Peberdayaan UMKM
Output
Menciptakan iklim UMKM yang kondusif
Terlaksananya sosialisasi kebijakan UMKM
Terlaksananya bintek pemasaran bagi UMKM
Terlaksananya bintek proses produksi UMKM
Berkembangnya wirausaha baru dan keunggulan kompetitif UMKM
Terlaksananya bimtek kemitraan dan jaringan usaha bagi UMKM
Terfasilitasinya UMKM untuk mendapatkan HAKI
Keikutsertaan KUMKM pada event pameran
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan
Outcome
Tersosialisasinya kebijakan UMKM
Meningkatnya pengetahuan UMKM tentang pemasaran
Meningkatnya kualitas proses produksi UMKM
Meningkatnya pengetahuan KUMKM tentang teknis kemitraan dan jaringan
usaha
Terpenuhinya UMKM untuk mendapatkan HAKI dengan mudah
Meningkatnya pendapatan bagi UMKM
Meningkatnya pengetahuan bagi para wirausahawan
14
- Pemberdayaan Koperasi
Output
Berkembangnya wirausaha baru dan keunggulan kompetitif UMKM
Terlaksananya pelatihan penilaian kesehatan koperasi bagi
KSP/USP/KJK/KJKS
Terselenggaranya sosialisasi tentang HAKI bagi UMKM
Terlaksananya monev koperasi dan UMKM
Berkembangnya sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah
Terlaksananya sosialisasi surat ijin usaha mikro, kecil
Terlaksananya pelatihan bagi anggota klaster
Terlaksananya pemantauan pengelolaan dana pemerintah
Tersedianya barang-barang produk unggulan UMKM
Terlaksananya kerjasama antar koperasi dengan lembaga keuangan
Terlaksananya inventarisasi UMKM dan pembuatan buku data base UMKM
Outcome
Terwujudnya koperasi yang sehat
Meningkatnya pengetahuan UKMK tentang HAKI
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan monev koperasi dan UMKM
Tersosialisasinya surat ijin usaha mikro, kecil
Meningkatnya kualitas produksi
Terpantaunya dana pemerintah
Meningkatnya pendapatan UMKM
Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi koperasi dengan lembaga
keuangan
Terwujudnya buku data UMKM
- Kelembagaan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM
Output
Meningkatkan kualitas kelembagaan bagi koperasi
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pendirian dan perubahan anggaran
dasar koperasi serta bimtek manajemen koperasi
Terlaksananya bintek sistem pengendalian intern (SPI)
Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan perkoperasian dan pelatihan akuntansi
Terlaksananya rakor pengawasan koperasi
Terlaksananya pendataan koperasi di kabupaten Sukoharjo
Outcome
Terwujudnya koperasi baru, tertib kelembagaan dan pengelolaan koperasi
Terselenggaranya bintek SPI
Meningkatnya pengetahuan tentang akuntansi bagi pengurus/ pengelola
koperasi
Rakor pengawasan koperasi
Terbaharuinya database koperasi di kabupaten Sukoharjo
15
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 58 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dan 1 entitas pelaporan di BKD, untuk tahun anggaran 2019 seluruh Entitas Akuntansi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Sudah menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan.
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis Akrual untuk
pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis aktual untuk pengakuan aset,
kewajiban dan ekuitas dana.
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
a. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan
diterima. Piutang pajak yang diakui adalah yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).
b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang
belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan:
Harga pembelian jika diperoleh dengan pembelian.
Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara
lain.
c. Aktiva tetap
Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai/harga perolehannya (historical cost). Apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut.
d. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan
kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
16
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
standar akuntansi pemerintah
Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan, antara lain :
a. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan
diterima. Piutang pajak yang diakui adalah yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).
b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang
belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan:
Harga pembelian jika diperoleh dengan pembelian.
Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara
lain.
c. Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai/harga perolehannya (historical cost). Apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
Namun demikian terdapat kebijakan akuntansi menurut SAP yang sampai dengan
tahun 2014 belum diterapkan, antara lain :
Aset tetap belum dilakukan penyusutan.
17
BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
A. Pendapatan
Pendapatan Daerah dianggarkan Rp 5.844.344.000,00 Realisasinya sebesar Rp
6.043.580.950,00 atau 103,41 % .
tercapainya target pendapatan di bidang pasar disebabkan karena :
1. Dengan pengenaan Tarif Retribusi baru sesuai Perda No. 12 Tahun 2017 yang
sudah disosialisasikan pada tahun 2018, jadi pedagang sudah mulai membayar
secara penuh.
2. Dibangunnya 4 (empat) Pasar antara lain Pasar Plumbon, Pasar Kepuh, Purwo
dan Daleman memberikan sarana dan prasarana baru yang lebih bersih, aman
dan nyaman bagi pedagang.
3. Dengan dibangunnya 4 Pasar dengan peraturan yang baru dasar pengenaan
pemindahan hak los/kios Pasar secara langsung tidak boleh diangsur.
B. Belanja
Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dianggarkan Rp.28.690.756.000,00
realisasinya sebesar Rp. 26.358.808.151,00 Secara rinci realisasi belanja tahun
2019 adalah sebagai berikut:
Penjelasan Pos - Pos Neraca
a. Kas di Bendahara Pengeluaran -
b. Persediaan Rp 37.353.000,00
Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2019, yang terdiri
dari:
1) Alat Tulis Kantor Rp. 334.500
2) Kebersihan Kantor Rp. 0
3) Karcis Pasar Rp. 36.596.000
4) cetak Rp. 422.500
Jumlah Rp 37.353.000
c. Aset Tetap Rp. 6.497.744.730,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Belanja Operasi 21.238.048.000,00 19.817.961.027,00 93,31
- Belanja Pegawai 10.288.944.000,00 9.450.636.564,00 91,85
- Belanja Barang 10.949.104.000,00 10.367.324.463,00 94,69
- Belanja Hibah - -
Belanja Modal 7.452.708.000,00 6.540.847.124,00 87,76
Jumlah 28.690.756.000,00 91,87
Jenis Belanja
2019
%
26.358.808.151,00
18
Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2019 dengan
penjelasan sebagai berikut :
Jenis Aset Tetap Saldo Awal Saldo Akhir
1 - 1 – 2018 Tambah Kurang 5
Aset tetap 145.588.951.151,00 3.533.366.022,00 296.770.000,00 148.825.547.173,00
Tanah 21.234.481.228,00 - - 21.234.481.228,00
Peralatan dan Me sin 7.498.602.487,00 1.642.538.500,00 125.465.000 9.015.675.987,00
gedung & Bangunan 134.607.953.794,00 5.412.435.624,00 155.465.000,00 139.864.924.418,00
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
819.273.350,00 - - 819.273.350,00
Aset Tetap Lainnya 145.632.450,00 15.500.000 15.840.000 145.292.450,00
Konstruksi dalam
Pengerjaan
75.164.000,00 - - 75.164.000,00
Akumulasi Penyusutan -18.716.992.158,00 (3.537.108.102) - -22.254.100.260,00
Mutasi 1 Januari 2019 s.d
31-Des-19
d. Aset Lainnya
Jenis Aset Lainnya Saldo Awal Saldo Akhir
1 - 1 – 2018 Tambah Kurang 31 – 12 – 2019
Kemitraan dengan
Pihak Ketiga
755.137.500,00 - - 755.137.500,00
Aset Tak Berwujud 667.855.000,00 41.765.000 - 709.620.000,00
Akumulasi
Amortisasi Aset tdk
berwujud
-258.311.875,00 (11.070.625) - -269.382.500,00
Jumlah 1.164.680.625,00 - - 1.195.375.000,00
Mutasi 1 Januari 2019 s.d
31-Des-19
Keterangan :
B. ASSET TETAP
Nilai asset tetap per 31 Desember 2019 Rp 6.525.347.124,- yang meliputi
Pengadaan:
1. Peralatan dan Mesin bertambah Rp. 1.642.198.500,- dengan perincian sebagai
berikut :
- Kendaraan bermotor penumpang Rp. 244.425.000
- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4(empat) Double
Cabin
Rp. 483.517.000
- Pengadaan Roda 2 (dua) dan branding Rp. 131.650.000
- - Pengadaan Genset Pasar Nguter 1 unit Rp. 50.000.000
- Brankas Rp. 1.915.000
- Pengadaan Bantu CCTV 6 unit Rp. 94.720.000
- Penambahan unit camera CCTV 27 buah Rp. 29.470.000
- Pengadaan AC (Pendingin ruangan) 2 unit Rp. 6.000.000
- Pengadaan AC (Alat Pendingin) 2 unit Rp. 17.400.000
- Pengadaan Alat laboratorium Metrologi :
- Meja Tahan Getar 3 Unit Rp. 73.862.500
- Bejana ukur 200 L 1 Unit Rp. 40.300.000
- Alat uji meter taxi 1 Unit Rp. 195.675.000
- Termohygrometer 1 Unit Rp. 5.237.500
- Anak Timbangan kelas M2 170 unit Rp. 83.612.500
19
- Landasan cap tera 1 Unit Rp. 14.862.500
- Pengadaan Komputer : Rp. 7.800.000
- PC Computer Asus 5 Unit Rp. 49.750.000
- Laptop Acer 3 Unit Rp. 9.500.000
- Printer Epson 3 Unit Rp. 29.300.000
- HP Printer Laser Neverstop 2 Unit Rp. 7.800.000
-
HP Printer Smart 1 Unit Rp. 3.900.000
- BENQ Smallroom Projektor 1 Unit Rp. 5.300.000
-
Pengadaan Papan Nama UPTD Metrologi Legal Rp. 1.500.000
- Pengadaan Alat Kantor Lainnya
- Pembelian Home Use/Huruf Akrilik 1 Set Rp. 45.501.500
- Pengadaan Panggung Rp. 16.000.000
20
1. Gedung dan Bangunan bertambah Rp. 4.883.148.624,- dengan perincian :
PASAR SRATEN Rp. 1.395.576.624
Pembangunan Pasar Sraten Rp. 1.220.951.374
- Fisik Rp. 1.140.545.000
- Honor Panitia Rp. 43.090.000
- Lain - lain Rp. 37.316.374
Pembangunan Pasar Darurat Rp. 75.145.000,-
- Fisik Rp. 70.049.000
- Honor Rp. 2.275.000
- Lain - lain Rp. 2.821.000
Konsultan Perencana (DED) Rp. 31.443.250,-
- DED Pasar Sraten Rp. 29.710.000
- Honor Rp. 1.250.000
- Lain – lain Rp. 483.000
Konsultan Pengawas Rp. 21.158.500,-
- Konsultan Rp. 19.163.000
- Honor Rp. 1.050.000
- Lain – lain Rp. 945.000
PASAR CARIKAN Rp. 2.731.496.350
Pembangunan Pasar Carikan Rp. 2.509.258.800
- Fisik Rp. 2.433.306.000
- Honor Rp. 43.090.000
- Lain – lain Rp. 32.862.800
Pembangunan Pasar Darurat Rp. 100.172.000,-
- Fisik Rp. 49.726.000
- Honor Rp. 2.275.000
- Lain – lain Rp. 2.476.000
Konsultan Perencana (DED) Rp. 31.504.250,-
- DED Pembangunan Psr Carikan Rp. 29.707.000
- Honor Rp. 1.250.000
- Lain – lain Rp. 547.000
Penyusunan Dokumen Andalalin Rp. 47.117.500,-
- Andalalin Rp. 44.880.000
- Honor Rp. 1.250.000
- Lain - lain Rp. 987.500
Konsultan Pengawas Rp. 41.443.800,-
- Konsultan Rp. 39.383.300
- Honor Rp. 1.050.000
- Lain – lain Rp. 1.010.500
21
PASAR NGALIAN Rp. 714.310.650
Pembangunan Pasar Ngalian Rp. 651.843.300
- Fisik Rp. 581.409.000
- Honor Rp. 42.365.000
- Lain – lain Rp. 28.069.300
Konsultan Perencanaan (DED) Rp. 26.377.750,-
- DED Pasar Ngalian Rp. 24.717.000
- Honor Rp. 1.250.000
- Lain – lain Rp. 410.000
Penyusunan Dokumen Andalalin Rp. 14.943.500,-
Konsultan Pengawas Rp. 21.146.100,-
- Konsultan Rp. 19.592.100
- Honor Rp. 1.050.000
- Lain – lain Rp. 504.000
PASAR MULUR
Konsultan Perencana (DED) Rp. 41.765.000,-
- Konsultan Rp. 39.683.000
- Honor Rp. 1.250.000
- Lain – lain Rp. 832.000
C. ASSET TETAP LAINNYA :
- Tanaman Hias = Rp. 15.500.000,-
Pemeliharaan Pasar, Gedung Kantor dengan Perincian sbb: Rp. 529.287.000,-
- Pemeliharaan Pasar Tawangsari Rp. 45.295.000
- Pemeliharaan Pasar Bulu Rp. 30.611.000
- Pemeliharaan Pasar Grogol Rp. 30.655.000
- Pemeliharaan Pasar Glondongan Rp. 40.343.000
- Pemeliharaan Pasar Nguter Rp. 47.750.000
- Pemeliharaan Pasar Ir. Soekarno Rp. 65.590.000
- Pemeliharaan Pasar Bekonang Rp. 54.405.000
- Pemeliharaan Pasar Gawok Rp. 35.806.000
- Pemeliharaan Pasar Telukan Rp. 45.672.000
- Pemeliharaan Pasar Purwo Rp. 87.932.000
- Pemeliharaan Pasar Kedunggudel Rp. 45.228.000
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 berkurang Rp. 116.700.000,- karena
penghapusan yang meliputi :
22
○ Penghapusan Bangunan Pasar sebesar Rp. 61.214.000,- terdiri dari pasar :
- Bangunan Pasar Carikan Rp. 46.418.000
- Bangunan Pasar Ngalian Rp. 3.000.000
- Bangunan Los Pasar Sraten Rp. 11.796.000
○ Penghapusan Bangunan Pasar Darurat Daleman sebesar Rp. 55.486.000,-
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 berkurang Rp. 41.852.500,- Terdiri dari :
1. Kendaraan Operasional Dinas Roda 2 (dua) sebesar Rp. 15.900.000,-
- Suzuki A100 AD 9642 CA Rp. 7.200.000,-
- Honda GL AD 9637 CB Rp. 7.200.000,-
- Suzuki RC 100 AD 9783 CB Rp. 750.000,-
- Suzuki RC 100 AD 9813 CB Rp. 750.000,-
2. Kendaraan Operasional Dinas Roda 3 (Tiga) sebesar Rp. 25.952.500,-
- Merk Dayang AD 9655 CB Rp. 25.952.500,-
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo telah menyelesaikan Penyusunan
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.
Catatan atas Laporan Keuangan dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung
jawaban atas tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan
23
yang dipercayakan kepada Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo
berdasarkan suatu sistim akuntabilitas yang berlaku.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan wujud pertanggungjawaban
OPD ( Organisasi Perangkat Daerah) selama 1 (satu) tahun anggaran. Proses kinerja Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan
dijabarkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga disebut sebagai alat kendali, alat
penilai kualitas, kwantitas kinerja dan alat pendorong yang meningkatkan pemerintahan
yang baik (good Goverment).
Kesimpulan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perdagangan Koperasi
UKMadalah sebagai berikut :
1. Untuk menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dari masing-
masing bidang serta sekretariat serta keberhasilan capaian dari masing-masing
kegiatan.
2. Melalui penyusunan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) dapat memberikan
gambaran penerapan prinsip-prinsip good goverment, yaitu dalam rangka terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.
3. Belanja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, hal tersebut bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas
dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.
4. Penyusunan belanja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas Perdagangan Koperasi
UKM Kabupaten Sukoharjo diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan
tugas yang optimal kepada masyarakat dan kewajiban Daerah yang menjadi
tanggungjawabnya.
5. Belanja administrasi umum non gaji dianggarkan sesuai dengan kebutuhan OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) Dinas Perdagangan Koperasi UKM, agar dapat
beroperasi atau berjalan, belanja pegawai/ personil disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.
28.690.756.000,00 terealisasi Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan tanggal
31 Desember 2019 sebesar Rp. 26.358.808.151,00 dengan prosentase sebesar 91,87%.
Demikian sekilas CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) dari Dinas Perdagangan Koperasi
UKM Kabupaten Sukoharjo tahun 2019. semoga dapat digunakan sebagai bahan atau pedoman
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
B. Saran-saran
3. Perlu adanya bimbingan teknis pengelolaan keuangan OPD secara berkesinambungan, karena
system manajemen keuangan berubah-ubah, termasuk di dalamnya rencana penggunaan
system pengelolaan keuangan berbasis akrual pada tahun anggaran 2019.
24
4. Penempatan staf yang mampu mengoperasionalkan aplikasi dan diadakan pelatihan untuk
peningkatan sumber daya manusia.
5. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk pengelolaan keuangan OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) yang mampu mengadopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
Sukoharjo, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Sukoharjo
SUTARMO, SE M.PD
Pembina Utama Muda NIP. 19610411 198503 1 006