Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sebuah

organisasi atau perusahaan masyarakat dan lingkungan sekitar yang dikenal

sebagai "triple bottom line" yaitu people, planet, profit. Tidak hanya strategi

tindakan yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan transparan selain itu CSR

membantu membangun merek dan reputasi, membantu kesejahteraan masyarakat

sekitar. Sebuah rencana bisnis yang kuat, tertanam ke dalam budaya bisnis, yang

mencerminkan nilai-nilai organisasi dan tujuan melalui aplikasi CSR yang tepat

sasaran akan membantu untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan

menguntungkan bagi semua pihak.

The many responsible of business

Menerapkan tanggung jawab social bukan berarti melupakan misi-misi

perusahaan yang telah ditetapkan. Sebuah bisnis tidak hanya memiliki tanggung

jawab social saja, tetapi banyak yang lainya seperti tanggung jawab di bidang

ekonomi, legal dan social. Tantangan yang dimiliki oleh perusahaan adalah

mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa jenis tanggung jawab tersebut

untuk menjadi satu kesatuan pencapaian strategi tanggung jawab yang

komprehensif sementara itu tidak mengabaikan kewajiban perusahaan . Ada saat

dimana beberapa tanggung jawab tersebut saling bertentangan, tetapi ada pula

saat jenis- jenis tanggung jawab tersebut dapat saling berhubungan dengan baik.

Sehingga, perusahaan yang bertanggung jawab tidak berarti tidak akan

mendapatkan profit dibandingkan perusahaan yang less responsible. tanggung

jawab sosial mengharuskan perusahaan untuk menyeimbangkan manfaat yang

bisa diperoleh terhadap biaya mencapai manfaat.

Adanya perdenatan mengenai perusahaan yang mengambil tindakan untuk social

responbility akan melemahkan bisnis perusahaan itu sendiri, tetapi ada pula

masyarakat yang beranggapan sebaliknya.

Social responbility and corporate power

Dua fitur dalam bisnis modern di dalam suatu perusahaan :

1. Fungsi penting dari strategi yang dilakukan untuk kepentingan

stakeholders

2. Seberapa besar pengaruh terhadap stakeholders

Ada2 pondasi yang menajdi prinsip dasar dari CSR, yaitu Charity Principle dan

stewardship Principle.

Charity principle adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk

memberikan bantuan sukarela kepada seseorang atau kelompok yang

membutuhkan. Kegiatan ini biasanya dalam bentuk kegiatan kedermawanan,

sebagai contoh dengan mendirikan suatu yayasan untuk mengatasi masalah

tertentu, bisa juga melakukan pendampingan maupun kerjasama pada kelompok

tertentu yang membutuhkan, contoh kelompok miskin, kalangan masyarakat

mampu memiliki kewajiban moral untuk memberikan bantuan kepada kalangan

kurang mampu. Jenis bantuan perusahaan ini sangat diperlukan dan penting

khususnya pada masa atau sistem negara dimana tidak terdapat sistem jaminan

sosial, jaminan kesehatan bagi orangtua, dan tunjangan bagi penganggur.

Contoh aktivitas berasarkan prinsip charity principle adalah :

Corporate Philanthropy

Dalam hal ini, suatu perusahaan secara langsung dapat memberikan sumbangan,

biasanya dalam bentuk uang tunai. Pendekatan ini merupakan bentuk

implementasi tanggung jawab sosial yang paling tradisional. Contohnya suatu

perusahaan dapat langsung memberikan bantuan uang tunai ke panti-panti sosial,

ataupun apabila tidak uang tunai, dapat berupa makanan ataupun alat-alat yang

diperlukan. Menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan

beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu,dll. Memberikan barang/produk,

misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-anak yang belajar di

sekolah-sekolah terbuka, dll. Memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan

imunisasi kepada anak-anak di daerah terpencil,dll. Memberi ijin untuk

menggunakan fasilitas atau jalur distribusi yang dimiliki oleh perusahaan,

misalnya: sebuah hotel menyediakan satu ruangan khusus untuk menjadi

showroom bagi produk-produk kerajinan tangan rakyat setempat, dll.

Community Volunteering

Dalam hal ini, perusahaan dapat mendukung dan mendorong pegawainya, mitra

bisnis maupun para mitra waralabanya untuk menjadi sukarelawan di organisasi-

organisasi kemasyarakatan lokal. Contohnya suatu perusahaan dapat mendorong

atau bahkan mewajibkan para pegawainya untuk terlibat dalam bakti sosial atau

gotong-royong di daerah dimana perusahaan itu berkantor. Contoh lainnya seperti

perusahaan-perusahaan yang memproduksi komputer ataupun piranti lunak

mengirim orang-orangnya ke sekolah-sekolah untuk melakukan pelatihan-

pelatihan langsung menyangkut keterampiran komputer.

Stewardship Prinsiple adalah tindakan perusahaan untuk

mempertimbangkan kepentingan setiap pihak yang dipengaruhi oleh keputusan

maupun kebijakan perusahaan. Hal ini dilakukan karena ada kesadaran bahwa ada

ketergantungan antara perusahaan dengan masyarakat, kegiatan ini dilakukan

dengan pendekatan stakeholder.sehingga mampu menyeimbangkan kepentingan

dan kebutuhan setiap kelompok yang bermacam-macam di masyarakat. Prinsip

stewardship pada saat ini mempunyai arti apabila manajer perusahaan merasa

bahwa antara perusahaan dan masyarakat mempunyai kepentingan yang sama

dan saling bergantung. Dari kepentingan ini menempatkan tanggung jawab

perusahaan dilaksanakan secara hati-hati dan memperhatikan kepentingan sosial.

Pada masa ini banyak eksekutif perusahaan yang menempatkan dirinya sebagai

pelayan ( steward ) atau pengawas ( trustee ) yang bertindak dalam kepentingan

public secara umum, mereka mengendalikan sumber-sumber ekonomi yang

digunakan dan berpengaruh terhadap masyarakat dengan cara yang fundamental.

Dalam  stewardship principle korporasi diposisikan sebagai  public trust  karena

menguasai sumber daya besar dimana penggunaannya akan berdampak secara

fundamental bagi masyarakat. Oleh karenanya perusahaan dikenakan tanggung

jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan cara-cara yang baik dan

tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk masyarakat

secara umum

Selain itu ada beberapa bentuk lain dari CSR yang dilakukan oleh perusahaan yaitu

:

• Cause promotions: Pengalokasian dana atau bantuan dalam bentuk barang

dan sumber daya lain oleh perusahaan untuk meningkatkan kesadaran

dan perhatian tentang masalah sosial atau dalam rangka rekruitmen

sukarelawan. Sebagai contoh the body shop mempromosikan larangan

penggunaan hewan untuk uji coba kosmetik.

• Cause-related marketing: komitmen perusahaan untuk mendonasikan

sejumlah presentase tertentu dari pendapatan untuk hal tertentu yang

terkait dengan penjualan produk

• Corporate social marketing yaitu upaya perusahaan memberi dukungan

pada pembangunan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang ditujukan

untuk mengubah sikap dan perilaku dalam rangka memperbaiki

kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan dan lain-lain.

• Social Responsible business practice yaitu pengadopsian dan pelaksanaan

praktek-praktek bisnis dan investasi yang memberikan dukungan pada

permasalahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan untuk melindungi lingkungan. Perusahaan dapat melakukannya

sendiri atau bermitra dengan organisasi lain seperti yang dilakukan oleh

starbuck untuk mendukung para petani kopi meminimalkan dampak

lingkungan yang berasal dari pola kerja yang mereka lakukan.

 

Argumentasi Pro Dan Kontra Terhadap CSR.

1.Menyeimbangkan antara kekuatan korporasi dengan aspek tanggung jawab;

2.Mengurangi adanya regulasi pemerintah (yang berlebihan);

3.Meningkatkan keuntungan jangka panjang;

4.Meningkatkan nilai dan reputasi korporasi;

5.Memperbaiki permasalahan sosial yang disebabkan oleh perusahaan

Sedangkan argumentasi yang menentang CSR :

1.Menurunkan efisiensi ekonomi dan keuntungan usaha;

2.Membuat biaya perusahaan lebih tinggi dibandingkan kompetitornya;

3.Menimbulkan biaya tersembunyi yang secara tidak langsung akan dibebankan

kepada stakeholder;

4. Mensyaratkan tambahan kemampuan sosial yang sebenarnya tidak dimiliki oleh

perusahaan; dan

5.Membebankan tanggung jawab kepada perusahaan yang seharusnya dibebankan

kepada individual.

Legal Requirement versus Corporate Social Responbility

(Voluntery Vs. Mandatory )

 

 

Perusahaan-perusahaan memerlukan bimbingan, petunjuk yang berupa

peraturan/hukum serta kebijaksanaan pemerintah, sebab tanpa petunjuk

perusahaan tidak mengerti secara pasti apa yang menjadi tujuan sosialnya. Hukum

dan peraturan dapat menciptakan kesetaraan antar perusahaan yang saling

bersaing, sehingga dengan mengenakan peraturan yang sama maka perusahaan

akan menghadapi standar sosial yang sama

Gerakan CSR di Negara-negara maju, terutama Amerika Serikat memang

lebih banyak didorong oleh kesadaran secara sukarela (voluntary driven) (Kotler

& Nance, 2005). Kotler menitikberatkan pada elemen kunci

discretionary, artinya bahwa korporasi melakukan aktivitas CSR bukan karena

dimandatkan oleh UU atau bahkan oleh dasar moral atau etik, tetapi lebih

merupakan komitmen sukarela yang dilakukan oleh korporasi dalam memilih dan

mengimplementasikan praktik-praktik CSR.

Namun tidak berarti bahwa hukum atau regulasi sama sekali tidak berguna

dalam  pengimplemetasian penegakan prinsip-prinsip CSR. Sebaliknya hukum atau

regulasi sangat penting untuk menciptakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh

korporasi berkaitan dengan pelaksanaan CSR. Fungsi kebijakan CSR oleh korporasi

adalah sebagai suplemen terhadap regulasi yang ada, sehingga korporasi seharusnya

menerapkan prinsip-prinsip yang lebih tinggi dari apa yang diatur oleh regulasi. Dengan

adanya regulasi di bidang CSR akan memberikan level playing field yang sama kepada

semua korporasi, sehingga semua korporasi dapat bersaing secara wajar dan beriktikad

baik dalam pengimplementasian CSR tanpa khawatir kehilangan competitive

advantagenya terhadap kompetitornya.

Banyak perusahaan skala menengah yang mengeksploitasi sumber daya alam,

seperti perusahaan-perusahaan batubara yang secara strategi bisnis tidak terlalu

mementingkan reputasi. Apabila yang digunakan pendekatan sukarela, maka

perusahaan- perusahaan semacam itu tentu tidak akan mengadopsi prinsip-prinsip CSR

ke dalam strategi bisnisnya, sedangkan mereka telah menguasai dan mengeksploitasi

sumber daya alam, yang seharusnya menjadi milik bersama manusia untuk kepentingan

mereka sendiri dalam bentuk keuntungan besar yang diperoleh. Oleh karena itu terdapat

pendekatan mandatory¸ yaitu adanya pengaturan oleh perundang-undangan diperlukan

terutama bagi suatu masyarakat, baik dari sisi pelaku usaha dan konsumen yang masih

memiliki tingkat kesadaran sosial dan lingkungan yang rendah seperti Indonesia.

Argumentasi lain bahwa jika yang digunakan pendekatan sukarela (

voluntary), maka peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma kelestarian lingkungan

dan hak asasi manusia tidak akan maksimal apabila yang bekerja adalah

economic rationalit.y  Bagi korporasi penerapan CSR akan dilakukan sepanjang

memberikan keuntungan kepada perusahaan. Salah satunya adalah meningkatkan

reputasi perusahaan.

Dalam rangka menciptakan konsep CSR yang baik harus memadukan empat

prinsip good corporate governance, yakni fairness , transparency , accountability

dan responsibility secara harmonis. Ditambah dengan harus menggabungkan

kepentingan shareholders dan stakeholders. Karenanya, CSR tidak hanya fokus

pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil

tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan

program CSR:

1. Engagement 

Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik.

2. Assessment 

Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam

merumuskan program.

3. Plan of action

Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya

memerhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi

perusahaan termasuk shareholders di lain pihak.

4.Action and Facilitation

Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan

secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi

oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan

merupakan kunci keberhasilan implementasi program.

5. Evaluation and Termination or Reformation

Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Jika

berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri, maka perlu adanya semacam

pengakhiran kontrak dan exit strategy  antara  pihak-pihak yang terlibat