Upload
phamcong
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/2012
SKRIPSI
Oleh:
CHAIRUL LUTFI
NIM 10220005
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014
ii
KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/2012
SKRIPSI
Oleh:
CHAIRUL LUTFI NIM 10220005
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014
iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/2012
benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau
memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skrispi ini
ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian,
maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi
hukum.
Malang, 22 Maret 2014
Penulis,
Chairul Lutfi
NIM 10220005
iv
HALAMAN PERSETUJUAN
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Chairul Lutfi, NIM: 10220005,
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:
KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/2012
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.
Malang, 22 Maret 2014
Mengetahui
Ketua Jurusan Dosen Pembimbing,
Hukum Bisnis Syariah,
Dr. M. Nur Yasin,M.Ag. Dr. M. Nur Yasin,M.Ag.
NIP196910241995031003 NIP196910241995031003
v
PENGESAHAN SKRIPSI
Dewan penguji skripsi saudara Chairul Lutfi, NIM 10220005, mahasiswa Jurusan
Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang angkatan 2010, dengan judul:
KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/2012
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (cumlaude)
Dewan Penguji:
1. Dr. H. Mujaid Kumkelo, MH
NIP 19740619 200003 1 001
(_____________________)
Penguji Utama
2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP 19650904 199903 2 001
(_____________________)
Ketua
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
NIP196910241995031003
(_____________________)
Sekretaris
Malang, 24 April 2014
Dekan,
Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 19681218 199903 1 002
vi
MOTO
بينهما فبعثوا حكما من أهلهوإن خفتم شقاق إن يريدا إصال حا يوفق بينهما إن اوحكما من أهله
هللا كان عليما خبريا
“Dan jika kamu khawatir persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.”1
1 QS. an-Nisa‟ (4) : 35
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Robbil„alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Terhadap Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012” dapat
diselesaikan dengan baik.
Shalawat dan salam semoga tetap ditujukan kepada sang revolusioner
sejati yang telah mengubah alam kebodohan dengan alam yang penuh dengan
ilmu pengetahuan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat,
dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang
yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin.
Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini
yang tidak terlepas dari segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun
pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi
ini. Oleh karenanya penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga
kepada:
1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
viii
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan
dosen pembimbing peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan Lc., MH. selaku dosen wali peneliti di Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, yang telah membina, mendidik dan memberikan
ilmu yang bermanfaat kepada penulis, untuk dijadikan bekal dimasa
depan.
6. Seluruh guru-guru yang telah berjasa memberikan arahan dan bimbingan
kepada Penulis selama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo
Situbondo khususnya Pengasuh Pondok Pesantren As-Salam Bindung
KHR. A. Tsabit Toha yang telah berjasa memberi motivasi dan bimbingan
yang luar biasa
7. Untuk Guru sekaligus Bapak yang paling berjasa selama penulis berada di
Malang Bapak Abdul Qadir Amir Hartono, SE., SH.,MH. Yang sangat
membantu dalam menempuh pendidikan maupun pesan moral untuk terus
berpacu menjadi manusia yang berguna, berilmu dan beramal
8. Kedua orang tua tercinta H. Muh. Husin dan Hj. Khusnul Khotimah yang
senantiasa memberikan suntikan motivasi dan mendorong Penulis untuk
istiqamah belajar menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta kakak
saya yang saya banggakan Chairul Umam, A.Md., Al-Hafidz dan kedua
adik perempuan Ika Yuliani dan Siti Madinatul Munawwarah
ix
9. Untuk seseorang yang saya cintai sepenuh hati, pendamping wisuda dan
pendamping hidup Bintan Dzumirroh Ariny yang telah memberikan
banyak arti untuk menjadi lebih baik sekarang dan untuk masa yang akan
datang
10. Spesial kepada seluruh Sahabat-Sahabati Pergerakan di PMII Rayon
“Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang dan Para Pendiri
dan kader PMII Komisariat Raden Paku STIH “Sunan Giri” Malang
11. Sahabat-Sahabat terbaik penghuni padepokan Areng-Areng, Sahabat A.
Farroh Hasan, M.Si., Sahabat M. Faiq M., S.HI., Al Hafidz, Sahabat Indra
Juliansyah, S.HI., Sahabat Imam Tabrani, S.HI., Sahabat Hasbil Ma‟ani,
12. Saudara-Saudari di Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang bersama kalian meraih mimpi
13. Gus dan Ning di Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian, Penelitian
dan Pengembangan Mahasiswa (UKM LKP2M) di kedai sinau kita belajar
bersama dan menempa potensi untuk selalalu berprestasi
14. Para Pendiri dan kader Sharia Lawyers Club (SLC) UIN Maliki Malang
tempat berproses menjadi akademisi dan praktisi hukum yang
transformative-integratif
15. Seluruh alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo
Situbondo di Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi‟iyah (IKMASS)
Malang
16. Dulur-dulur Banyuwangi di Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi
(FKMB) UIN Maliki Malang dan PELANGI se-Malang Raya
x
17. Segenap teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2010, terutama teman-
teman Jurusan HBS yang tegabung di Ikatan Mahasiswa Hukum Bisnis
Syariah (IMHBS) UIN Maliki Malang yang tidak mungkin tersebutkan
satu persatu. Banyak hal yang saya pelajari dalam kebersamaan kita.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak
dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis
menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya,
oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat
diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan
skripsi ini.
Akhirnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua
pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun
yang mengkaji dan mempelajarinya.
Malang, 22 Maret 2014
Penulis,
Chairul Lutfi
NIM 10220005
xi
PEDOMAN TRANSLITERASI
Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal
dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya
berdasarkan kaidah berikut2:
A. Konsonan
dl = ض tidakdilambangkan = ا
th = ط b = ب
dh = ظ t = ث
(komamenghadapkeatas) „ = ع ts = ث
gh = غ j = ج
f = ف h = ح
q = ق kh = خ
k = ك d = د
l = ل dz = ذ
m = م r = ر
n = ن z = ز
w = و s = س
h = ه sy = ش
y = ي sh = ص
2Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas
Syariah UIN Maliki Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah( Malang: FakultasSyariah UIN
Maliki, 2012), h. 73-76
xii
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak
di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma („) untuk mengganti lambang “ع”
B. Vocal, Panjang dan Diftong
Vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah
dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara
berikut:
Vokal (a) panjang= , misalnya قال menjadi q la
Vokal(i) panjang= , misalnya قيل menjadi q la
Vokal(u) panjang= .misalnya دون menjadi d na
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan
dengan “ ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat
menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong,
wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan
contoh berikut:
Diftong (aw) = ىو misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ىبى misalnyaخير menjadi khayrun
C. Ta’Marb thah (ة)
Ta‟ Marb thah (ة) ditransliterasikan dengan “ ” jika berada di
tengah kalimat, tetapi apabila ta‟ marb thah tersebut berada di akhir
kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya
xiii
menjadi al-risala الرسالت للمدرست li al-mudarrisah,atau apabila berada
ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf
ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakant yang disambungkan
dengan kalimat berikutnya.
D. Kata Sandang dan lafdh al-Jal lah
Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada
di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem
transliterasi.
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ................................................................................... i
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ....................................................... iii
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................... v
HALAMAN MOTTO .................................................................................... vi
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................... xi
DAFTAR ISI ................................................................................................... xiv
ABSTRAK ...................................................................................................... xvi
BAB I: PENDAHULUAN.............................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................... 9
C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 9
D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 10
E. Metode Penelitian ....................................................................... 10
F. Penelitian Terdahulu ................................................................... 15
G. Sistematika Pembahasan ............................................................. 30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 32
A. Pengertian Kewenangan ............................................................. 32
B. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) .................. 34
1. Pengertian Arbitrase ............................................................... 34
2. Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 36
3. Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) .................................................................... 39
4. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) .................................................................... 42
C. Sengketa Ekonomi Syariah ......................................................... 44
xv
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 ........... 48
BAB III : PEMBAHASAN ............................................................................ 53
A. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah Sebelum Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 .................. 53
B. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 ....................... 61
C. Kelebihan dan Kekurangan Kewenangan Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS) Terhadap Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah Sebelum Putusan MK
No. 93/PUU-X/2012 ................................................................... 67
1. Kelebihan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) .................................................................... 67
2. Kekuarangan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) ..................................................................... 69
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 72
A. Kesimpulan ................................................................................. 72
B. Saran ........................................................................................... 75
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 81
xvi
ABSTRAK
Chairul Lutfi, 10220005, 2014. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca
Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. .Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah,
Fakultas Syariah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
Kata Kunci: Basyarnas, Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan MK
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terkait
kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bertentangan dengan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengandung ketidakjelasan
hukum. Dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)-nya dinilai kontradiktif karena ayat
(1) secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam praktik perbankan syariah
merupakan kewenangan pengadilan agama. Sementara ayat (2) membuka ruang
para pihak yang terikat akad untuk memilih peradilan manapun jika terjadi
sengketa praktik perbankan syariah. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian
hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa
ekonomi syariah sebelum dan pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 serta untuk
mengetahui kelebihan dan kekurangan kewenangan Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca
putusan MK No. 93/PUU-X/2012.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sedangkan
bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Metode pengumpulan bahan hukum dengan Penentuan Bahan Hukum, Pengkajian
Bahan Hukum dan Inventarisasi Bahan Hukum.
Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) harus sebelumnya memiliki kesepakatan tertulis yang dituangkan
dalam bentuk akad dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan
kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa
ekonomi syariah dan jika sudah ditentukan klausul arbitrase, maka kewenangan
untuk menyelesaikan sengketa kepada BASYARNAS. Penyelesaian sengketa
ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
memberikan kewenangan kepada BASYARNAS untuk menangani kasus tentang
sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui
BASYRNAS merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar
ketentuan undang-undang dan sejalan dengan ketentuan syariah. Selain itu
BASYARNAS juga memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap penyelesaian
sengketa ekonomi syariah.
xvii
ABSTRACT
Chairul Lutfi, Student ID Number 10220005, 2014. Authority of National Sharia
Arbitration (BASYARNAS) to Sharia Economic Dispute
Resolution after the Constitutional Court Decision Number:
93/PUU-X/2012. Thesis. Sharia Business Law Department, Sharia
Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of
Malang. Supervisor: Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
Key Words: BASYARNAS, Sharia Economic Dispute, the Constitutional
Court Decision.
Law No. 3 of 2006 on the Authority of Religious Courts to resolve
disputes related to Islamic economics is contrary to Article 55 of Law No. 21 of
2008 which contains a legal ambiguity. In Article 55 paragraph (1) and (2) the
assessed contradictory because of verse (1) is firmly set in the event of a dispute
in the practice of Islamic banking is the authority of religious courts. While verse
(2) open space contract bound the parties to choose any justice in the event of a
dispute Islamic banking practices. It is considered legal uncertainty which is
contrary to Article 28D verses (1) of the 1945 Constitution.
The aim of this research is to determine the authority of the National
Sharia Arbitration (BASYARNAS) to the Islamic economic dispute resolution
before and after the Constitutional Court decision No.93/PUU-X/2012 and to
know the advantages and disadvantages of the authority of the National Sharia
Arbitration (BASYARNAS) on Islamic economic dispute resolution after the
Constitutional Court decision No. 93/PUU-X/2012.
This research includes the study of law with the normative approach law
(statute approach). While the material data used are primary legal materials,
secondary and tertiary. Methods of collection of legal materials are with Legal
Material Determination, Legal Material Assessment and Inventory Legal
Materials.
Dispute resolution through National Sharia Arbitration ( BASYARNAS )
must previously have a written agreement set forth in the form of contract and
conditions set forth in Article 55 of Law Number 21 Year 2008 on Islamic
Banking and Article 49 subparagraph ( i ) of Act No. 3 of 2006 on Amendments
to Law No. 7 of 1989 about religious court which gives the duties and authority of
the courts in the Religious Courts to resolve economic disputes and if it is
determined sharia arbitration clause, the authority to resolve the dispute to
BASYARNAS. Islamic economic dispute resolution after the Constitutional
Court's decision to authorizes BASYARNAS 93/PUU-X/2012 to deal with cases
of economic disputes sharia. Islamic economic dispute resolution through
mediation BASYRNAS an out of court can be justified based on the principle of
consensus, the condition does not violate the provisions of the law and in
accordance with the provisions of the Shariah. In addition BASYARNAS also
have advantages and disadvantages against sharia economic dispute resolution.
xviii
ملخص البحثتحكيم الشرعي الوطين الهيئة سلطة. 0052، 50000001خري اللطفي، رقم التسجيل
(BASYARNAS) ك ة الدستور ة رقم احملبعد قضية على حتليل النزاع اإلقتصادي الشرعي59/PUU-X/0050 قتصادي الشرعي، يف اجلامعة احلكم اال. حبث جامعي. كلية الشر عة، قسم
ة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. املشرف: الدكتور حم د نور س، املاجستري.اإلسالمية احلكومي ك ة الدستور ة احمل، النزعة اإلقتصاد ة الشرعية، قضية BASYARNAS: الكل ات الرئيسية
بسلطة يف القضاء على النزاع االقتصادي احملك ة الد نية عن 2003سنة 3القانون رقم ألن. الذي حيتوي على الغ وض احلك ي 0004سنة 05ن رقم القانو 11فصل الشرعي خيالف
بني أن السلطة لل حك ة الد نية يف القضاء على النزاع االقتصاد ة الشرعية، و 5ا ة 11فصل بني أن ال سلطة هلا فيها، بل خيريان بني احملك ة الد نية و غري احملك ة 0ا ة 11لكن فصل
القانون اساسي 5ا ة 04Dفصل احلك ي الذي خيالف الد نية. و هذا ؤدي إىل الغ وض5521.
هذا البحث رتكز على معرفة سلطة هيئة التحكيم الشرعي يف القضاء على النزاع مميزات معرفة و قبله، و PUU-X/0050-/59رقم االقتصادي الشرعي بعد قرار احملك ة الدستور ة .ى النزاع االقتصادي الشرعيهيئة التحكيم الشرعي و مآخزها يف القضاء عل
أما البيانات املستخدمة و . (statute approach )نهج القانوياملب مكتيبهذا البحث تعيني مادة احلكم، و ف ن احلكم أما تقنية مجع املاداتالثالث. و اجليوجلي الرئيسية و العصرف
. مطالقها و إحصائها
ي احلكومي ال بد أن كون له العهد املتفق القضاء على النزاع من هيئة التحكيم الشرعبنك الشرعي العن 0004سنة 05القانون رقم 11فصل عليه بالكتاب و وافق القرار املوجود يف
احملك ة عن 5545سنة 3عن تغيري القانون رقم 0002سنة 9القانون رقم iحرف 25و فصل اع االقتصادي نز على ال اءقضلك ة الد نية لاحمل حك ة يف بيئة لل السلطةتعطي وظيفة و الد نية اليت
فلهيئة PUU-X/ 0050/59رقم أما القضاء على النزاع بعد قرار احملك ة الدستور ة. و الشرعيإن القضاء عل النزاع االقتصادي الشرعي من طر ق هيئة التحكيم .التحكيم االقتصادي الشرعي
دم املخالف لل بادئ الشرعية. و اهليئة صحيح و منجز على أساس املشاورة بشرط عالشرعي التحكيم الشرعى مزا ا و مآخر يف القضاء على النزاع االقتصادي الشرعي.