CHECKLIST PERSIAPAN MENGHADAPI PEMERIKSAAN

A. SEBELUM PEMERIKSAAN

Review Pajak Penghasilan PPh Badan

Langkah-Langkah Thickmark

Melakukan Pengecekan Kepatuhan Pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Badan dan menyimpan dokumen tersebut.

Melakukan pengecekan penghitungan dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan, serta lampiran pendukungnya. Sering terjadi Wajib Pajak membuat SPT Tahunan PPh Badan menjelang batas waktu akhir penyampaian.

Pengecekan terhadap mapping translasi dari account-account dalam General Ledger ke dalam format Laporan SPT Tahunan PPh Badan.

Pemilihan kata-kata (wording) judul account yang tepat dalam pembukuan.

Pastikan menyimpan dokumen kredit pajak baik dari DN maupun LN.

Melakukan sendiri beberapa Pengujian yang biasa dilakukan oleh Pemeriksa.a. Pengujian Arus Uang;b. Pengujian Arus Piutang; c. Pengujian Arus Barang;d. Pengujian Arus Utang

Melakukan pengujian-pengujian ekualisasi.a. Penjualan dalam SPT PPh Badan dan Penyerahan dalam SPT Masa PPNb. Biaya/pembayaran/kewajiban kepada perseorangan dalam L/K dengan objek dalam SPT

Masa PPh Pasal 21.c. Biaya/kewajiban/pembayaran jasa kepada badan atau Passive Income lain dalam L/K

dengan objek dalam SPT Masa PPh Pasal 23.d. Biaya/kewajiban/pembayaran jasa atau passive income kepada pihak asing dalam L/K

dengan objek dalam SPT Masa PPNf. Biaya/kewajiban/pembayaran jasa konstruksi, sewa, penjualan properti, hadiah undian,

pelayaran/pener-bangan atau objek finall lainnya dalam L/K dengan objek dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 15.

Melakukan pengecekan kesesuaian antara stok awal persediaan barang pada SPT Tahunan PPh Badan tahun yang direview dan stok akhir persediaan tahun sebelumnya. Pengecekan kesesuaian persediaan barang akhir pada SPT Tahunan PPh Badan ini dan stock awal tahun berikutnya.

Melakukan review secara berkala dokumentasi pembukuan dan policy pencatatan sesuai PSAK/IFRS yang berlaku.

Membuat rekonsiliasi fiskal.

Melengkapi dokumen pendukung fasilitas perpajakan (bila Wajib Pajak memperoleh) dan memastikan administrasi dalam pemanfaatan fasilitas tersebut.

Bila transaksi mempergunakan mata uang asing, persiapkan Kertas Kerja selisih kurs, karena biasanya akan diminta oleh Pemeriksa dalam Pemeriksaan. Bila perusahaan dalam kondisi merugi/dipastikan Lebih Bayar, ada baiknya untuk mempertimbangkan mengajukan permohonan pembebasan atas Pemotongan/Pemungutan PPh dari customer mengajukan dan bila dikabulkan, memastikan Surat Keterangan Bebas tersebut diarsipkan dengan baik.

Dalam kondisi penjualan menurun sampai dengan 70% dibanding tahun sebelumnya, setelah bulan ketiga, Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 untuk mengantisipasi agar tidak terjadi Lebih Bayar pada SPT Tahunan PPh Badan.

Selain melakukan review terhadap transaksi perpajakan, Wajib Pajak juga sebaiknya mengantisipasi pengaruh perjanjian bisnis serta kebijakan yang dibuat terhadap aspek-aspek perpajakan perusahaan (kebijakan income, expenses, accrued, dll).

Bila ada transaksi hubungan istimewa, agar dilakukan test berikut apakah sudah memiliki kewajiban membuat dokumentasi kewajaran transaksi.

Pelajari fasilitas dan peluang untuk melakukan tax planning yang memungkinkan dan memastikan bahwa rencana ini berjalan dengan baik pada saat implementasi di lapangan.

Melakukan Pengecekan Kepatuhan Pelaporan dan Penyetoran dan SPT Masa PPh, agar bila terlambat bisa diperkirakan budget yang dianggarkan untuk membayar resiko sanksi pada saat pemeriksaan nantinya.

Melakukan pengujian ekualisasi:

Biaya/pembayaran/kewajiban kepada Perseorangan dalam Laporan Keuangan (L/K) dibandingkan dengan objek dalam SPT Masa PPh Pasal 21 bisa dalam bulanan atau satu tahunan.

Biaya/kewajiban/pembayaran jasa kepada Wajib Pajak Badan atau Passive Income lain dalam L/K dibandingkan dengan objek dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

Biaya/kewajiban/pembayaran Jasa atau Passive Income kepada Pihak Asing (WP Luar Negeri) dalam L/K dibandingkan dengan objek dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

Objek PPh Pasal 26 dibandingkan dengan objek Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari LN dalam SPT Masa PPN.

Biaya/kewajiban/pembayaran jasa konstruksi, sewa, penjualan properti, hadiah undian, pelayaran/penerbang-an atau objek final lainnya dalam L/K dibandingkan dengan objek dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 15.

Memastikan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pe-mungutan telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Memastikan bahwa transaksi dengan mata uang asing telah mempergunakan kurs Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat transaksi.

Melakukan Penyimpanan dokumen-dokumen transaksi dan membuat Kertas Kerja (worksheet) Perhitungan PPh Pot/Put.

Memastikan Dasar Pengenaan Pajak atas objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Khusus PPh Pasal 26, akan lebih efisien bila dapat memanfaatkan tarif pajak lebih rendah atau bahkan mungkin malah tarif 0% bila menerapkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) dibandingkan dengan tanpa mempergunakannya.

Bila customer memperoleh fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) atas pemotongan/pemungutan PPh, agar memastikan kebenaran dari SKB dan mengarsipkan SKB tersebut sebagai antisipasi diminta dalam proses pemeriksaan.

Melakukan Pengecekan Kepatuhan Pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Badan dan menyimpan dokumen tersebut.

Melakukan pengecekan penghitungan dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan, serta lampiran pendukungnya. Sering terjadi Wajib Pajak membuat SPT Tahunan PPh Badan menjelang batas waktu akhir penyampaian.

Pengecekan terhadap mapping translasi dari account-account dalam General Ledger ke dalam format Laporan SPT Tahunan PPh Badan.

Pemilihan kata-kata (wording) judul account yang tepat dalam pembukuan.

Pastikan menyimpan dokumen kredit pajak baik dari DN maupun LN.

Melakukan sendiri beberapa Pengujian yang biasa dilakukan oleh Pemeriksa.a. Pengujian Arus Uang;b. Pengujian Arus Piutang; c. Pengujian Arus Barang;d. Pengujian Arus Utang

Melakukan pengujian-pengujian ekualisasi.a. Penjualan dalam SPT PPh Badan dan Penyerahan dalam SPT Masa PPNb. Biaya/pembayaran/kewajiban kepada perseorangan dalam L/K dengan objek dalam SPT

Masa PPh Pasal 21.c. Biaya/kewajiban/pembayaran jasa kepada badan atau Passive Income lain dalam L/K

dengan objek dalam SPT Masa PPh Pasal 23.d. Biaya/kewajiban/pembayaran jasa atau passive income kepada pihak asing dalam L/K

dengan objek dalam SPT Masa PPNf. Biaya/kewajiban/pembayaran jasa konstruksi, sewa, penjualan properti, hadiah undian,

pelayaran/pener-bangan atau objek finall lainnya dalam L/K dengan objek dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 15.

Melakukan pengecekan kesesuaian antara stok awal persediaan barang pada SPT Tahunan PPh Badan tahun yang direview dan stok akhir persediaan tahun sebelumnya. Pengecekan kesesuaian persediaan barang akhir pada SPT Tahunan PPh Badan ini dan stock awal tahun berikutnya.

Melakukan review secara berkala dokumentasi pembukuan dan policy pencatatan sesuai PSAK/IFRS yang berlaku.

Membuat rekonsiliasi fiskal.

Melengkapi dokumen pendukung fasilitas perpajakan (bila Wajib Pajak memperoleh) dan memastikan administrasi dalam pemanfaatan fasilitas tersebut.

Bila transaksi mempergunakan mata uang asing, persiapkan Kertas Kerja selisih kurs, karena biasanya akan diminta oleh Pemeriksa dalam Pemeriksaan. Bila perusahaan dalam kondisi merugi/dipastikan Lebih Bayar, ada baiknya untuk mempertimbangkan mengajukan permohonan pembebasan atas Pemotongan/Pemungutan PPh dari customer mengajukan dan bila dikabulkan, memastikan Surat Keterangan Bebas tersebut diarsipkan dengan baik.

Review PPh Pemotongan dan Pemungutan

Langkah-Langkah Thickmark

Langkah-Langkah Thickmark

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Melakukan Pengecekan Kepatuhan Pelaporan dan penyetoran dan SPT Masa PPN. Memastikan bahwa seluruh objek PPN dalam pembukuan telah diperlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. PPN atas Pendapatan Utama, PPN atas Down Payment, PPN atas Scrap, PPN Masukan (asset) Keluaran (kewajiban), Utang PPN, Penyerahan ke Pemungut, PPN atas Pembayaran Jasa atau Barang Tidak Berwujud Ke Luar Negeri, PPN atas Penjualan Jasa atau Barang Tidak Berwujud Ke Luar Negeri, dan Penyerahan Bukan objek PPN.

Memastikan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal dan material dalam Penerbitan Faktur Pajak Keluaran.

Memastikan tanggal pembuatan Faktur Pajak telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Memastikan transaksi dengan mata uang asing mempergunakan kurs dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang berlaku pada saat transaksi

Memastikan pengkreditan PM telah sesuai ketentuan formal, material, dan jangka waktu pengkreditan yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

Memastikan vendor-vendor yang menerbitkan Faktur Pajak khususnya dengan nilai PPN lebih dari Rp 500 ribu telah melaporkannya dalam SPT mereka.

Memastikan koreksi Pajak Masukan atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan fasilitas PPN dibebaskan dan tidak terutang.

Melakukan Penyimpanan dokumen transaksi dan pendukung fasilitas agar apabila diminta oleh Pemeriksa dalam pemeriksaan, dapat segera dipenuhi Wajib Pajak.

Melakukan pengujian Arus Kas dan Barang/Jasa untuk seluruh Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Melakukan pengujian arus piutang dagang, arus uang, dan arus barang.

Melakukan pengujian-pengujian ekualisasi yang biasa dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan PPN terkait dengan jumlah nilai pada: Penjualan dalam SPT PPh Badan dibandingkan dengan Penyerahan dalam SPT Masa

PPN,

Biaya/kewajiban/pembayaran jasa atau passive income kepada pihak asing dalam L/K dibandingkan dengan dengan objek dalam SPT Masa PPN.

Objek PPh Pasal 26 dibandingkan dengan objek Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari LN dalam SPT Masa PPN,

Melakukan review atas perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan analisis dampak terhadap potensi PPN nya dan dilakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan selama belum dilakukan pemeriksaan pajak.

Melakukan pembetulan kelengkapan dokumen-dokumen terkait bila ternyata berdasarkan hasil review ditemukan kesalahan atau ketidaklengkapan dalam dokumen tersebut yang bila ditemukan dalam pemeriksaan akan mengakibatkan koreksi PPN yang tidak dikehendaki.

Memastikan bahwa dalam hal bermaksud melakukan restitusi, maka penyampaian SPT Masa PPN telah memberikan tanda silang kolom direstitusi atau menyampaikan surat permohonan sendiri.

CHECKLIST PERSIAPAN MENGHADAPI PEMERIKSAAN

B. Pada Saat Pelaksanaan Pemeriksaan

Langkah-Langkah Thickmark

Memahami bisnis Anda.

Mempersiapkan mental Anda dalam menghadapi segala kondisi pemeriksa.

Memastikan Anda atau keyperson perusahaan menghadiri Pertemuan Pertama pemeriksaan dengan membawa dokumen yang diminta oleh Pemeriksa Pajak.

Memastikan hak Anda telah terpenuhi pada saat awal pemeriksaaan.

Menjalin komunikasi yang baik dengan Pihak-pihak Terkait di KPP.

Respon Permintaan Dokumen dan data dari Pemeriksa sesuai Waktu Permintaan baik pada saat pengujian di tempat/kantor Anda maupun diminta membawa ke kantor.

Merespon temuan/koreksi dari Pemeriksa dengan argumentasi dan dokumen pendukung.

Memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sesuai batas waktu dengan Surat Tanggapan atas SPHP dan dukung dengan bukti dokumen.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu memberikan tanggapan ke KPP sebelum 7 hari jangka waktu memberikan tanggapan berakhir.

Merespon Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (closing conference) dengan menghadiri Pembahasan Hasil Pemeriksaan.

Bila dalam Pembahasan terjadi deadlock, khususnya untuk sengketa Dasar Hukum koreksi, maka Anda berhak untuk mengajukan permintaan proses Quality Assurance ke Kepala Kantor Wilayah dengan menembuskannya ke KPP terkait.

Bila tetap terjadi deadlock dan maka Anda akan diundang untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir.

Memastikan KPP telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas pemeriksaan dan Anda telah menerimanya sesegera mungkin.

Memastikan KPP telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas pemeriksaan dan Anda telah menerimanya sesegera mungkin.

Bila pemeriksaan restitusi, setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), maka persiapkan segera dokumen permohonan transfer ke KPP.

Untuk memastikan dana restitusi masuk ke rekening, monitor proses transfer ke Seksi Pelayanan KPP dan Kantor Pelayanan Perbendahaaran Negara (KPPN).

Bila ada koreksi pemeriksaan pajak yang menurut Anda tidak benar dan tidak disetujui, segera persiapkan draft surat keberatan dan perhatikan jangka waktu pengajuan keberatan (3 bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak dikirim).

C. Pasca Pemeriksaan