Upload
tranhanh
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CITIZEN REPORT CARD
Merauke papua
1 CITIZEN REPORT CARD
Program Support to CSO merupakan kerja sama PATTIRO dan AIPD. Program ini memberikan
dukungan kepada jaringan CSO di wilayah kerja untuk meningkakan kapasitas mereka dalam mempen-
garuhi perumusan kebijakan penganggaran untuk per-baikan pelayanan dasar.
Untuk kepentingan tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan CSO di
wilayah kerja untuk melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar. Model
penilaian dilakukan dengan menggu-nakan instrumen Citizen Report Card (CRC).
Dari survei ini diharapkan diperoleh penilaian berdasarkan persepsi masyarakat yang menggu-
nakan ketiga jenis layanan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Hasil survei CRC dapat
dimaknai juga sebagai bentuk akuntabilitas sosial unit layanan terkait. Lebih jauh, melalui survei ini dihara-
pkan jaringan CSO yang ada di wilayah kerja dapat memanfaatkan hasil survei untuk mendorong perbai-
kan pelayanan.
Sampel pada survey CRC ini adalah Rumah Tangga (RT). Jumlah
sampel yang ditetapkan pada survey ini adalah 400 Rumah Tangga (mewakili
100-200 ribu jiwa) per Kabupaten dengan menggunakan margin error
sebesar 0,05 atau 5%. Ke-400 RT tersebut merupakan hasil kumpulan
responden dari 20 desa. Dari setiap desa dipilih secara acak 2 RW dan dari
setiap RW kemudian dipilih secara acak 10 Rumah Tangga.
Penentuan populasi digunakan pendekatan Slovin atau yang dikenal dengan
Rumus Slovin (1960) atau Formula Yamane:
n = N/[1+N(e)2]dimana n= jumlah sampel, N = jumlah po-pulasi, dan e = angka margin error.
Dengan demikian, jika satu kabupaten memiliki penduduk 483.731 jiwa (N),
Margin error (e) adalah 5% atau (0,05) maka n atau jumlah sampel yang
ditentukan adalah 400 Rumah Tangga (RT).
Survei ini bertujuan untuk:
(i) mendapatkan gambaran penilaian warga terhadap
pelayanan publik yang diterima atas layanan publik bidang
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
(ii) merumuskan rekomendasi perbaikan layanan berdasarkan
hasil peni-laian warga yang akan disampaikan kepada pemberi
layanan/SKPD-pemerintah terkait;
(iii) mendorong penyedia layanan untuk melakukan perbaikan
pelayanan yang terkait langsung dengan hasil survei CRC.
Bentuk perbaikan pelayanan yang dimaksud adalah perbaikan
kebijakan, prosedur, administrasi dan anggaran.
TUJUAN
METODE
Penilaian ini dilakukan melalui beberapa
tahapan berikut: survei, verifikasi, data input,
analisis, penyusunan laporan dan diseminasi.
Selain itu, hasil yang diperoleh akan digunakan
oleh jaringan CSO untuk mempengaruhi kebijakan
anggaran dan mendorong perbaikan pelayanan
dasar di wilayah kerja (advokasi).
Satuan responden adalah rumah tangga. Mata pencaharian KK responden CRC di Kabupaten Merauke mayoritas
berlatar belakang petani (68,25%), dan (73,5%) berpendidikan paling tinggi Sekolah Dasar. Adapun (42,25%) responden menyata-
kan pengeluaran per bulan kurang dari Rp 500.000,-.
Dapat disimpulkan bahwa responden survei CRC di Kabupaten Merauke mayoritas adalah masyarakat kalangan bawah dan
kondisi ekonomi sangat rentan. Dengan tingkat PDRB per kapita Rp 7,8 juta pada tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa mereka
hidup di wilayah dengan kondisi perekonomian yang berada di atas rata-rata Propinsi Papua sebesar Rp 6,3 juta per kapita.
Meskipun demikian berbagai kondisi tersebut juga mengindikasikan pentingnya penyediaan layanan dasar oleh pemer-
intah bagi mereka. Dengan APBD per kapita diatas rata-rata nasional, Rp 8,0 juta per tahun 2013, Rata-rata nasional per kapita
(2013) adalah Rp. 3,069 juta. maka optimalisasi anggaran pemerintah untuk menyediakan layanan dasar menjadi sangat penting.
FIGUR - 1 di atas menggambarkan tahapan yang dilakukan. Intensitas tertinggi ada
pada tahapan survei dan pelaporan. Hasil survei didiseminasikan ke pihak terkait.
SURVEI
Verifikasi
DataInput
Pelaporan
Diseminasi
ANALISIS
TUJUAN
PROFIL RESPONDEN
FIGUR - 1
2CITIZEN REPORT CARD
Penilaian berdasarkan persepsi warga menghasil-
kan angka yang beragam untuk masing-masing
aspek.
Hasil survei terhadap keseluruhan aspek menun-
jukkan hasil adanya perbedaan cukup signifikan
untuk aspek-aspek yang dinilai. Perbedaan berarti
(10%) di temukan 4 dari 11 aspek yang dinilai.
Ketersediaan. Unit layanan kesehatan yang sering
Aspek Kesehatan Pendidikan
Akses Mudah 45.0 78.0
Tenaga Layanan Hadir Tepat Waktu
44.5 46.3
Biaya (Gratis) 93.75 77.5
Menyampaikan Keluhan
- -
Tindak Lanjut Keluhan Segera
11.5 14.5
Partisipasi - 27.7
Kualitas Petugas(baik) 48.75 23.8
Kualitas Sarana (Baik)
15.5 63.8
Ada Diskriminasi 2.00 0.75
Kepuasan 46.75 33.0
Kemanfaatan 64.0 75.0
Tabel-1 Penilaian Berdasarkan Aspek
Sumber: Laporan CRC Kab. Merauke, PATTIRO, 2014.
dipergunakan responden jika menderita sakit
adalah (39,25%) Puskesmas Pembantu (Pustu),
(29,5%) Puskesmas, dan (28,5%) tidak kemana-
kemana. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun
sudah tersebar seluruh Pustu tapi sebagian
masya-rakat tidak menggunakan dengan baik.
Sedangkan unit layanan pendidikan, (74,75%)
sarana Sekolah Dasar/SD merupakan unit layanan
terdekat dan mudah terjangkau.
Akses. Jumlah responden yang menilai akses
ditandai dengan prosedur yang mudah dalam
mendapatkan pelayanan menunjukkan bahwa
(78%) layanan pendidikan jauh lebih mudah
dibandingkan layanan kesehatan (45%).
Tenaga layanan. Begitupun dengan tenaga
layanan, petugas di unit layanan pendidikan
datang hadir tepat waktu sebanyak (46.3%) lebih
tinggi dibanding dengan unit layanan kesehatan
(45%).
Pengenaan Biaya. Jumlah responden yang menya-
takan tidak dikenakan biaya (gratis), baik keseha-
tan maupun pendidikan berada di atas 50%. Untuk
kesehatan jauh lebih tinggi sebanyak (93,75%)
dibandingkan pendidikan sebanyak (77,5%) yang
menyatakan mendapatkan layanan secara gratis.
Menyampaikan keluhan dan tindaklanjut penyam-paian keluhan. Dari (35%) masyarakat yang
menyampaikan keluhan kesehatan, menunjukkan
(11,5%) keluhan ditindaklanjuti. Sedangkan
(34,75%) masyarakat yang menyampaikan keluhan
layanan pendidikan, Survei menunjukkan (14,5%)
keluhan ditindaklanjuti.
Partisipasi. Survei tidak menanyakan perihal
keterlibatan responden untuk pengambilan
keputusan terkait layanan kesehatan, Namun
untuk pendidikan, (27,7%) responden menyatakan
dilibatkan dalam rapat-rapat yang diselenggara-
kan oleh sekolah minimal setiap semester.
Kualitas sarana. Penilaian terhadap kualitas sarana
yang menyatakan baik untuk pelayanan kesehatan
lebih tinggi (15,5%) dibandingkan dengan
pelayanan pendidikan (11,5%).
Kualitas Petugas. Penilaian terhadap kualitas
petugas yang menyatakan baik untuk pelayanan
kesehatan lebih tinggi (48,75%) dibandingkan
dengan pelayanan pendidikan (23,80%).
Diskriminasi. Ada (2%) responden yang menyata-
kan mengalami diskriminasi dalam pelayanan
kesehatan, dan (0,75%) pada pelayanan pendidi-
kan.
Tingkat kepuasan berbeda, tapi tidak untuk manfaat. Secara umum, kepuasan layanan keseha-
tan lebih tinggi sebanyak (46,75%) dibandingkan
layanan pendidikan (33%). Namun dari sisi
manfaat, masyarakat menilai (75%) layanan
pendidikan lebih tinggi memberikan sisi keman-
faatan dengan penilaian membantu dan sangat
membantu. Berbeda dengan layanan kesehatan
(64%).
PELAYANAN SOSIAL DASAR
3 CITIZEN REPORT CARD
INFRASTRUKTUR DASAR
Selain pelayanan sosial dasar, survei juga dilakukan
terhadap infrastruktur dasar, dan juga infrastruktur
untuk pelayanan sosial dasar (pendidikan dan
kesehatan). Survei dilakukan kepada responden
yang sama untuk medapatkan penilaian oleh
pengguna yang sama terhadap penyediaan
masing-masing infrastruktur.
Respon Pemerintah terhadap persoalan infrastruktur. Survei menemukan (24,5%)
responden menilai sarana kesehatan paling cepat
direspon jika ada masalah, disusul penerangan
(listrik) sebanyak (22,75%). Dilanjutkan dengan
respon pada persoalan dengan jalan desa pihak
terkait cepat menindaklanjutinya.
(lihat Diagram-1).Infrastruktur terbaik versi responden. Ada (33,8%) responden yang menilai bahwa
infrastruktur pendidikan (sekolah) adalah yang
terbaik, sedangkan (23,8%) menyatakan sarana
kesehatan adalah infrastruktur terbaik kedua.
Temuan ini dapat dikatakan mencerminkan penila-
ian separuh lebih warga Kabupaten Merauke. (lihat
Diagram-2)
Infrastruktur terburuk versi responden. Ada
(36,5%) responden yang menilai infra-struktur
jalan kampung/desa adalah yang kondisinya
terburuk, disusul (19,8%) responden yang menya-
takan jalan kecamatan/kabupaten adalah
infrastruktur yang kondisinya terburuk .
(lihat Diagram-3).
Survei dilakukan dengan model sample yang
menyebar. Temuan atas kondisi air bersih ini
menunjukkan bahwa di beberapa tempat kondisi
air bersih sangat baik, namun di wilayah lainnya
sangat buruk.
Dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi. Dari sisi dampak, 75,9% respon-den
menyatakan bahwa infrastruktur yang baik akan
berdampak positif terhadap tingkat ekonomi atau
kesejahteraan mereka. Sementara 24,1% sisanya
menilai kehidupan ekonomi mereka tidak terpen-
garuh oleh kondisi infrastruktur yang tersedia.
Survei juga menemukan bahwa 62,7% responden
secara umum merasa puas terhadap kondisi
infrastruktur. Angka ini berada jauh dibawah
tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan
sosial dasar, dimana 89,0% responden menyatakan
puas untuk pelayanan kesehatan dan 89,1%
responden menyatakan puas untuk pelayan-an
pendidikan (lihat Tabel - 1).Ada apa dengan Jalan Kampung/Desa? Survei
menemukan bahwa jalan kampung/desa
menduduki jumlah responden terbanyak pertama.
Ada (36,5%) yang menyatakan sebagai infrastruk-
tur terburuk dan sebaliknya ada (8,8%) yang
menyatakan terbaik (lihat Diagram-2 dan 3). Dari
sisi letak lokasi ada gap infrastruktur yang
mengindikasikan terjadinya ketimpangan pemban-
gunan.
Diagram - 1Respon Terhadap Persoalan Infrastruktur
Sumber: Laporan CRC Kab. Merauke, PATTIRO, 2014.
0 5 10 15 20 25
Sampah 1.25
Air Bersih 10
Penerangan 22.75
Kesehatan 24.5
Pendidikan 10.25
Jalan Desa 11.25
Kantor Desa 5
Transportasi 7
Keamanan 8
Diagram - 2Kondisi Infrastruktur Terbaik
Sumber: Laporan CRC Kab. Merauke, PATTIRO, 2014.
0 5 10 15 20 25 30 35
Infr. Sekolah 33.8
Infr. Kesehatan 23.8
Jalan Desa 8.8
Jalan Kec/Kab 7.3
Air Bersih 3.3
Transportasi 10.8
Penerangan 4.5
Kantor Desa 3.3
Keamanan 0.3
Diagram - 3Kondisi Infrastruktur Terburuk
Sumber: Laporan CRC Kab. Merauke, PATTIRO, 2014.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Infr. Sekolah 8.3
Infr. Kesehatan 10.3
Jalan Desa 36.5
Jalan Kec/Kab 19.8
Air Bersih 10.5
Transportasi 0.8
Penerangan 1.3
Lainnya 3.7
Survei CRC ini menghasilkan sejumlah peni-laian
warga berdasarkan persepsi mereka. Ada dua
kemungkinan yang terjadi: pertama, hasil penilaian
dirasakan lebih buruk dibandingkan data-data
yang membuktikan kinerja unit layanan. Kedua,
penilaian yang buruk memang mencerminkan
kinerja nyata unit layanan.
Mengelola komunikasi dan meningkatkan kinerja. Apabila kemungkinan pertama di atas terjadi,
maka mengkomunikasikan kinerja kepada publik
menjadi penting. Namun jika kemungkinan kedua
terjadi, maka perlu dilakukan sejumlah perbaikan,
baik meng-efektifkan perencanaan dan pengang-
garan, terutama terkait infrastruktur yang dinilai
buruk, maupun meningkatkan kapasitas personil
terutama dalam hal kesesuaian dan kinerja.
Meningkatkan pengawasan dan menangani keluhan. Untuk memastikan bahwa tenaga layanan
bekerja sesuai dengan alokasi waktu yang telah
ditetapkan, maka satuan kerja perlu meningkatkan
kualitas pengawasan dan mengefektifkan sistem
penanganan keluhan dari warga.
Mendorong inisiatif desa untuk perbaikan infrastruktur jalan. Survei terhadap kondisi
infrastruktur menemukan persepsi terhadap
infrastruktur terburuk adalah jalan kampung/desa.
REKOMENDASI
Untuk mengatasi kelangkaan anggaran, Pemkab
MERAUKE perlu mendorong inisiatif warga untuk
memanfaatkan Alokasi Dana Desa ketika UU Dsa
efektif berlaku dan swadaya masyarakat. Begitu
juga dengan penyediaan air bersih, kecuali untuk
wilayah geografis yang memang sulit, diperlukan
pendalaman persoalan secara khusus.
5 CITIZEN REPORT CARD
Berdasarkan tiga cluster rekomendasi umum tersebut, pada lokakarya diseminasi dan
perumusan tindak lanjut atas temuan-temuan yang diperoleh dari survei CRC. Untuk itu telah disepakati
beberapa rencana tindak. Secara khusus daftar rencana tindak untuk memecahkan beberapa persoalan
yang ditemukan termuat pada Tabel-3.
TINDAK LANJUTBox - 1
Tempat Anggota Keluarga Melahirkan
Survei menemukan tepat anggota keluarga melahirkan sangat mencengangkan. (61,50%) tempat melahirkan adalah di lainnya (Bivak/pondok kayu ditengah hutan). (13,25%) tempat melahirkan di rumah sendiri. Hanya (11,50%) dan (8,00%) responden yang menyata-kan anggota keluarganya melahirkan di Puskes-mas atau Pustu.Padahal ada upaya kebijakan dari Bupati Merauke untuk menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir berupa program ‘selamatkan anak Papua’ bahwa setiap kehamilan/kelahiran anak Papua dibantu santunan sebesar Rp 3 Juta. Namu hal ini justru menjadi bumerang bagi tenaga kesehatan karena suami meminta santunan tersebut untuk keperluan yang bukan diperuntukkan untuk proses kehamilan/persalinan. Faktor adat dimana tempat melahirkan tidak ditempat yang terjamin turut meningkatkan angka kematian Ibu dan Anak baru lahir di Kabupaten Merauke.
Lainnya 61.50%
Rumah Sendiri 13.25%
Rumah Dukun Desa 0.5%
Klinik/Praktek Dokter Swasta 0.5%
Rumah Bidan/Mantri 3.5%
Pustu 8%
Puskesmas 11.5%
Klinik Bersalin 0.75%
RSIA 0.5%
RSU 0%
Tabel - 3 Daftar Rencana Tindak
6CITIZEN REPORT CARD