NOTULEN PERTEMUAN AUDIENSI FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI PROFESI KESEHATAN INDONESIA (FOPKI) DENGAN KEPALA BADAN

PPSDM KESEHATAN DEPKES RI.

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Mei 2009Rapat dimulai pukul : 12.00 WIB s/d selesaiPimpinan Pertemuan : Kepala Badan PPSDMK Depkes Peserta Rapat : - Unsur Pemerintah :

1. Kepala Badan PPSDMK Depkes RI.2. Kepala Pusat Pronakes LN.3. Kepala Pusat Rengunakes 4. Kepala Pusat Diklatkes5. Kepala Pusat Diknakes6. Para Kepala Bidang dilingkungan

Pusat Pronakes LN.7. Para Kepala Sub Bidang

dilingkungan Bidang Pemberdayaan Pusat Pronakes LN.

- Unsur Masyarakat Kesehatan: 29 Organisasi Profesi Kesehatan

Indonesia

Hasil Pertemuan Audiensi :

Laporan Ketua Panitia ( Kepala Bidang Pemberdayaan / Drg Judianto,MPH) :

– Harapan Organisasi Profesi semula banyak yg menginginkan formasi PNS

– Depkes RI. Melaksanakan langkah Pemberdayaan Profesi, a.l. melalui Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan (FOPKI) yang merupakan wadah komunikasi antara Organisasi Profesi dan terhadap Pemerintah

– Jumlah anggota Fopki saat ini adalah 29 OP, walau yg aktif adalah 21 OP saja.

– Para Organisasi Profesi diharapkan siap membantu dan bermitra dengan Pemerintah dalam mewujudkan Visi dan Misi .

– Acara Audiensi bertujuan untuk memperkenalkan para Pengurus FOPKI beserta anggotanya dan berkomunikasi dengan Kepala Badan PPSDMK Depkes beserta jajarannya.

1

– Mohon pengarahan KA Badan / Ka Pus

Arahan Kepala Pusat Pronakes LN

– Menegaskan kembali bahwa FOPKI merupakan Forum Komunikasi dan bukan Organisasi

– Waktu yang akan dating akan lebih ditingkatkan lagi Pemberdayaan Organisasi Profesi Kesehatan.

– Pusat Pronakes merupakan: Pencetus agar Profesi berdaya guna berdaya berhasil guna

– Memperkenalkan Para Pejabat Eselon II dilingkungan Badan PPSDMK yaitu :Bpk. Ida Bagus (Ka Pusdiklat), Bpk. Abdurachman Ka. Pus Ren & Gun), Ibu Ivon ( Wakil Pusdinakes),

– FOPKI Jangan hanya menjalin komunikasi dengan Puspronakes melainkan juga kepada Unit lainnya dilingkungan Badan PPSDMK.

Arahan Kepala Pusat Rengunakes

– Memberikan beberapa arahan

– Presentasi materi (terlampir)

– Bersyukur adanya FOPKI, karena akan memudahkan berkomunikasi & bermitra

– Slide : peentuan kebutuhan tenaga kesehatan : kebutuhan pemerintah, swasta dan luar negeri. Kesulitan mencari data !

– Surat Dirjen Dikti : tidak mengeluakan ijin lembaga pendidikan : 4 bidang : perawat dll !

– Pertumbuhan institusi pendidikan & produksi nakes

– Keperawatan over produksi, namun perlu utk dukung DESI.

– Produksi Bidan perlu ditingkatkan

– Perlu pembinaan /pengawasan, jika perlu tutup izin utk propinsi.

– Kelemahan Nakes : pengalaman, ketrampilan, dll

– Pembangunan kesehatan VS pengembangan SDM : Std. pelayanan, Kompetensi, Etika profesi, pendidikan.

2

– Kaitannya dgn Pusren-gun, bagaimana mengoperasikan SKN, salah satunya ; Sumber Daya Manusia Kesehatan (perencanaan, pengadaan, pemberdayaan, penggunaan, pembinaan SDM).

– Sangat mendukung & menghargai adanya FOPKI.

Arahan Kepala Pusdiklat Bpk. Ida Bagus

– Memberikan beberapa arahan termasuk menegaskan bahwa baru diangkat Jan 2008

– Kegiatan Pusdiklat, diarahkan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat.

– Jika setiap pegawai dilatih minimal 1 x setahun, banyak yg akan dilatih.

– Dulu, semua Bapelkes : milik Depkes, sekarang 5 B.Besar pelkes

– Tugas utama Pusdiklatkes adalah memelihara mutu agar performancenya tetap atau meningkat.

– Pusdiklat dan Organisasi Profesi Kesehatan dapat mengembangkan Pendidikan dan pelatihan yg dibutuhkan oleh masing-masing Organisasi Profesi agar kita mempunyai tujuan yg sama. Contoh : Uji kompetensi / akreditasi memerlukan komponen pelatihan, penyelenggaaannya adalah Pusdiklat atau Bapelkes. Contoh yang Sudah sering dilakukan oleh Pormiki dan IDI.

– Ada hubungan jabatan fungsional dgn organisasi profesi, ada fungsional yg belum diurus pelatihan & angka kredit / jabatan fungsional. Agar nantinya jabatan fungsional EKSIS.

– Berharap : OP bisa eksis

Arahan wakil Pusat Diknakes ibu Drg.Gusvorni.

– Tugas Pusdiknakes adalah melanjutkan hasil Pus ren gun nakes, : pengembangan & pendidikan : tiga bidang : pendidikan, pengembagan kurikulum, kendali mutu( penjaminan mutu PP 19/2005) berdasarkan banyak standar misalnya standar nasional pendidikan nakes. UU 14, tentang Guru & Dosen

3

– Akan melaksanakan revisi kurikulum sesuai standar kompetensi.

Presentasi Ketua FOPKI /Bpk. Fauzi Kasim

– Belum ada peta kuadran OP (kemampuan OP)

– Belum ada inventarisasi anggota, sekarang ini hanya semacam paguyuban untuk silaturahmi sesma nakes

– Standar profesi yg disusun sesuai pedoman saat ini berjumlah 17 OP, namun Standar yg dibuat belum melibatkan nakes lain, baru dari OP itu sendiri.

– Harapan: fopki mempunyai data yg lengkap dari semua OP Kesehatan, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada unit-unit terkait.

– Peningkatan kemitraan yg difasilitasi oleh Badan PPSDMK Depkes RI.

SESI TANYA JAWAB I :

1. Ketua Fopki

a. Perumusan Kebutuhan(apa yg disebut kebutuhan ?) Nakes : Pemerintah & Swasta VS Penyediaan / pendidikan ?

b. Saat ini & masa transisi : overlap dlm standar pelayanan perlu diklarifikasi.

c. Untuk Personal :

i. Konsil / Kolegium, MTKI / MTKP,

ii. Sertifikasi.

iii. Lisensi.

d. Utk Institusi : Akreditasi – Lisensi :

i. ( Ada BAN PT, Akad/DIII / Menengah/Dasar)

ii. à Posisi Badan PPSDMK ?

e. Program Kemitraan :

4

i. Mari kita petakan bersama : Tanggung jawab / peran & fungsi siapa ?

ii. Penyusunan dan implementasi

2. Perkumpulan Promosi Kesehatan Indonesia

a. Sudah ada akte notaris : 2003.

b. Memiliki tujuan yang sama : memelihara mutu nakes

c. Hanya 1 % Puskesmas yg punya Promkes khusus

d. Mapping : mengadakan MOU dengan Mitra yg ada di BPPSDMK, pembinaan ke arah kuadran IV

e. Otonomi : pelatihan jabatan fungsional bekerjasama dengan profesi.

f. Mari kita saling asah – asuh

3. Pormiki

a. Utk 4 Pusat;

b. Perubahan PP 32 / 1996, Pormiki berubah, pemerataan pendidikan DIII, bantuan pengadaan Standar Profesi

c. Sudah melaksanakan pelatihan jabatan fungsional, namun masih bingung, belum ada anggaran untuk tunjangan jabatan. Mohon bisa mengadakan kerjasama konversi GKM, standar 7 : pelayanan informasi kesehatan. Jadi perlu keterampilan petugas rekam medis untuk GKM.

d. Institusi yang tidak melaksanakan standar pendidikan. 20 institusi pendidikan, menghasilkan jenis ijin / institusi ( Amd, ARM, Informatik, dll). Mohon dapat menyelenggarakan Pendidikan Rekam Medis di daerah bantuan untuk penyusunan Standar pendidikan. / pedoman

e. Mohon bantuan Studi Banding ke Luar Negeri.

4. IFI :

a. Sudah ada pelatihan swadana, sering terjadi rugi, Bagaimana berkomunikasi dengan Pusdiklat.

5

5. PPNI : Hadi

a. Agar anggota FOPKI memberdayakan warna / kekhasan masing-2

b. Kami dari PPNI: stop ijin institusi baru.

c. Perijinan yang masuk, kurang dpt “Desk Evaluation”, walaupun ada visitasi.

d. Mohon agar masalah pendidikan D-IV, agar dipertegas hak & tugas pemerintah, al. agar tidak ada hambatan.

e. Beasiswa untuk teman-2 didaerah, ada keluhan. Agar sekarang tidak ada lagi hambatan.

f. PPNI akan berfikir kedepan untuk kepentingan masyarakat.

TANGGAPAN PARA KEPALA PUSAT :

1. Tanggapan Bpk. Kapusdiklat : Ida Bagus :

a. Kerjasama harus duduk bersama & spesifik.

b. Promkes: masuknya dari jabatan fungsional, rencananya akan dibuat institusi pendidikan. Sudah sering diedarkan rencana / pola pelatihan, dengan catatan disepakati modul / materi / pembicara / pembiayaan dll.

2. Tanggapan Bpk. Kapusrengunakes : Abdurachman :

a. OP : kelompok base education & kelompok Jabatan fungsional

b. Ditunggu usulan, misalnya untuk perbaikan : PP32/96.

c. D-IV, dulunya karena kebutuhan, Program Percepatan Peningkatan Akses & mutu Pelayanan Medik spesialistis. Jangka pendek : penempatan spesialis senior, perlu pendampingan perawat medis ( mitra Spesialis), perlu dirumuskan kebutuhan seperti apa ? S1 untuk Kepala Ruangan, Jangka panjang : lembaga pendidikan !

3. Tanggapan Ibu Ivon :

a. Jelas sudah ada SK Mendiknas

6

b. Perijinan baru Kepmenkes 992

4. Tanggapan Bpk. Kapuspronakes LN : Pak Iman Fasilitasi ke LN : akan dibicarakan dengan Departemen Keuangan.

SESI TANYA JAWAB II :

1. IPAI

a. Hubungan dengan Dr Anestesi belum tuntas, pendidikan ditutup(2003, dibuka (2006), dengan muatan anestesi yang sedikit, sisanya keperawatan, padahal tenaganya sangat dibutuhkan lan kerja meminta.

b. Bagaimana dgn pendidikan dosen utk DIV anestesi ?

2. Persagi

a. D3 tidak bisa diterima dalam pendidikan S1

b. Persyaratan di RS, ada ahli gizi dlm asuhan gizi, Dokter dilatih 2 minggu dalam bidang Gizi, apa cukup. Bagaimana ini ? Apakah ini bukan pengkerdilan ? Seharusnya pendidikannya ditingkatkan !

3. PPGI

a. Alhamdulillah, jalannya semakin lapang dan sinkron. Namun ada ganjalan : Jurusan kesehatan gigi menjadi keperawatan gigi.

b. Ada kesan PPSDM kurang membantu, agar ada kejelasan keperawatan gigi.

4. Teknisi Transfusi Darah

a. Masih sedikit(1100), pendidikan : D1. (berafiliasi dgn PMI), padahal diperlukan 6800 (?). Biaya pendidikan mahal ( 26 jt/thn, dosen sangat sedikit)

7

b. Himbauan : pendidikan ini agar dapat dikembangkan.

TANGGAPAN : Kepala Badan PPDMK Depkes RI.

1. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif antara Organisasi Profesi Kesehatan dengan Pemerintah dan para oranisasi profesi kesehatan lainnya.

2. Ingin mengenal lebih jauh para pengurus Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia (FOPKI) yang berada dalam pembinaan Pusat Pronakes yang sudah terbentuk pada tanggal 27 Juni 2006.

3. Pertemuan ini juga diarahkan untuk mengenal lebih dekat dengan para pengurus Organisasi Profesi kesehatan yang berjumlah 21 OP yang telah bergabung dalam keanggotaan FOPKI ditambah dengan 8 OP yang baru menjajaki untuk segera bergabung.

4. Agar para Organisasi Profesi Kesehatan selalu tetap berkomunikasi secara intens terutama menyangkut masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan oranisasi dan peningkatan mutu anggota baik melalui jalur pendidikan maupun pelatihan.

5. Organisasi Profesi Kesehatan merupakan mitra kerja Pemerintah dalam melayani masyarakat secara umum terutama berkaitan dengan pelayanan kesehatan, oleh karena itu program-program OP harus diarahkan kepada peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara umum sehingga mendukung Pemerintah dalam mewujudkan visi Depkes yang telah ditetapkan.

6. Tatanan bekerja OP kesehatan sangat dipengaruhi oleh sosiologi profesi karena dalam melaksanakan pelayanan didasari oleh kepercayaan dari public dan legitimasi dari Pemerintah, oleh karena itu setiap OP harus memiliki Kode Etik yang dijadikan acuan dalam melaksanakan pekerjaannya.

7. Untuk kemandirian Organisasi Profesi kesehatan diharapkan Pusat Pronakes dapat memfasilitasi secara maksimal dan juga dengan telah terbentuknya FOPKI diharapkan kiprah OP lebih maksimal lagi sehingga tujuan untuk memberdayakan OP dapat terlaksana dengan baik.

8. Demokratisasi dalam organisasi profesi kesehatan seharusnya lebih maksimal agar terjadi persaingan yang sehat, juga seharusnya diperoleh akuntability dari para pengurus OP antara lain adanya pengkaderan untuk waktu kedepan yaitu kepengurusan seharusnya sampai pada tingkat provinsi bahkan sampai ke Kabupaten.

8

9. Perlu pola penguraian masalah;Pendekatan : Perkembanan profesi, RPJM kedua; Solusinya bagaimana

10. Profesi : berkembang alamiah, ada yg maju, bahkan ada yg hilang. Syarat entry & Jenjang Pendidikan berkembang.

11. Tapi hrs mengikuti UU Sisdiknas, S1 Plus ! Ada yg hrs tetap pendidikan ketrampilan/vokasi, D-III atau D-IV, karena kebutuhan tdk diambil orang !

12. Dasarnya : segitiga :Standar Pelayanan kesehatan – Standar Kompetensi – Standar Pendidikan

13. Standar Pelayanan kesehatan : harus dibuat kapling melalui standar pelayanan(disusun ditetapkan oleh Depkes/Ditjen Yanmedik,dll).

14. Standar Kompetensi : Ditetapkan oleh Org. Profesi ! Ada Uji kompetensi !

a. Standard Pendidikan : melibatkan Organisasi Profesi.

b. Organisasi profesi : perlu memperkuat diri agar punya kemampuan dalam berfungsi secara baik untuk menyusun standar (segitiga)

c. Organisasi profesi harus memiliki kewenangan yang jelas, memegang kontrol eksekutif tentang suatu keahlian( Ini harus dicapai profesi !) Yg menyatakan hitam atau putih sesuatu hal.

d. Memilki monopoli atas tindakan tertentu

e. Harus ada / jelas pendidikannya : S1 – S2- S3 – Profesornya !

f.Harus Diakui undang-undang /Pemerintah

g. Punya pola pendidikan berisi : Internship

h. Ikatan profesi yang memperjuangkan profesi.

15. Tugas negara : 1, perlindungan, 2. pelayanan, 3. pengaturan(sebaiknya profesi mengusulkan utk ditetapkan nega

16. Kita akan meninggalkan RPJM 1, sejarahnya :

‘86 : SKN, HFA, RP3JPK, UU 23

‘2000 – 2004 : tak pakai rencana / dokumen

RPJM : 2004 -2009; 2009 – 2014; 2014-2019; 2019 – 2024:

9

17. 2004-2009 : kita sedang sakit : Indikator kesehatan jelek : SAKIT, semangatnya menyembuhkan !

18. 2009-2014 : mulai meningkatkan promotif & preventif disamping kuratif.

19. Ada 3 kunci : pelaksanaan pembangunan / pengembangan.

SDM ada, ( ini urusan profesi)

program & uang ada, ( ini urusan negara)

struktur ada ( kaitan dengan jabatan, ini urusan negara)

20. Program ini akan diterapkan, target Oktober 2009 : pola kebutuhan ( jenis & jumlah ) SDM kesehatan !

REKOMENDASI :

1. Perlu dilakukan pertemuan tindak lanjut untuk mempetakan keberadaan Organisasi Profesi sekaligus mencari alternatif solusi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Organisasi Profesi Kesehatan khususnya overlap dalam standar pelayanan yang saat ini menjadi kendala dalam perkembangan organisasi profesi kesehatan, dengan difasilitasi oleh Pemerintah C.q. Pusat Pronakes LN Badan PPSDMK Kesehatan.

2. Perlu dilakukan pertemuan rutin bulanan antar anggota FOPKI untuk membahas seputar rencana dan program kedepan serta melakukan evaluasi terhadap hal hal yang telah dilaksanakan, sehingga FOPKI dapat terus eksis dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan bidang kesehatan.

Jakarta, 6 Mei 2009(Pusat Pronakes Badan PPSDMK Depkes)

10