-
1
RUMUSAN PERTEMUAN
EVALUASI KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010 DAN SINKRONISASI
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2011
TINGKAT KAB/KOTA WILAYAH I
Dalam rangka meningkatkan kinerja ketahanan pangan dan
memantapkan pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat
kabupaten/kota Wilayah I Indonesia, maka Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi Banten menyelenggarakan "Evaluasi Kegiatan Tahun
2010 dan Sinkronisasi Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan
Tahun 2011 tingkat Kabupaten/Kota Wilayah I" di Hotel Le Dian
Serang Provinsi Banten pada tanggal 1 3 Maret 2011. Pertemuan
tersebut dihadiri oleh Eselon I, II, III dan IV lingkup Badan
Ketahanan Pangan, perwakilan dari Direktorat Pelaksana Anggaran
Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Biro Keuangan dan Perlengkapan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian, Kepala Badan/Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota Wilayah I (Se Kalimantan, Se Sumatera, Banten, DKI
Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta) serta salah satu Pejabat dari
Badan/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi Wilayah I.
Rumusan hasil informasi dan pemaparan para nara sumber serta
hasil diskusi panel dapat dirangkum menjadi langkah-langkah utama
yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :
A. Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan
1. Persyaratan Gapoktan LDPM yang berhak menerima bansos tahap
ke 2 adalah Gapoktan yang telah melalui 2 putaran dalam pemanfaatan
dana bansos tahap pertama untuk pembelian dan penjualan gabah
sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Hasil transaksi dicatat
dilaporkan melalui sms setiap minggu ke SMS Centre Pusat Distribusi
dan Cadangan Pangan.
2. Bansos Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) hanya
disalurkan kepada Kelompok LPM terpilih yang telah memiliki
Bangunan Lumbung yang
-
2
dibangun oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBN Tahun 2009.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong upaya pengembangan dan
pembangunan lumbung yang bersumber pada APBD setempat. Selain itu
mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, pengembangan Lumbung
Pangan Masyarakat di wilayah perkotaan belum menjadi kebutuhan
mendesak, mengingat akses transportasi yang relatif lancar serta
potensi rawan pangan dan bencana yang lebih rendah dari wilayah
perdesaan.
B. Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Keamanan Pangan
Segar
3. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber
pangan lokal dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan
memaksimalkan potensi sumber-sumber pangan di daerah. Melalui
penerapan sentuhan teknologi pangan, serta promosi dan jalinan
pemasaran yang memadai, diharapkan sumber pangan lokal tersebut
dapat semakin dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat secara
luas.
4. Agar lebih optimal di dalam pembinaannya, lokasi dan sasaran
kelompok penerima manfaat pada kegiatan pengembangan pekarangan
P2KP berada satu lokasi dengan atau juga merupakan sasaran kelompok
wanita pelaku UMKM yang menerima bantuan peralatan pengolah tepung,
kecuali jika di desa penerima manfaat P2KP tidak ada kelompok
wanita/dasa wisma, maka dapat dialihkan ke desa lain.
5. Hasil evaluasi terhadap preferensi masyarakat menyatakan
bahwa penggunaan sumber pangan karbohidrat non beras kurang
diminati karena bentuknya tidak seperti bentuk beras, dan selama
ini hanya digunakan sebagai makanan sampingan. Sehubungan hal
tersebut, maka pada tahun 2011 akan dilaksanakan kajian tentang
beras analog sebagai bahan dasar pengganti/substitusi beras, selain
itu akan dikaji kemungkinan pengembangan dan aplikasi teknologi dan
mekanisasi berupa alat ekstruder pembuatan beras analog.
-
3
C. Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
6. Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Penanganan
Daerah Rawan Pangan (PDRP) tahun 2011 mengacu pada Pedoman Umum dan
Pedoman Teknis Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2011 serta
Pedoman Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Tahun 2011.
Pada pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2011 peran
camat, khususnya dalam gerakan kemandirian pangan untuk
memobilisasi sumberdaya di wilayahnya sudah mulai ditingkatkan.
7. Dana PDRP dapat segera dicairkan setelah ada rekomendasi tim
SKPG sesuai dengan Permentan No. 43 Tahun 2010 di daerah yang
dinyatakan dalam peta FSVA berwarna kuning dan merah, tanpa harus
menunggu terjadinya bencana. Hasil analisis SKPG perlu diekspose
dan dikoordinasikan bersama instansi lintas sektor. Untuk itu perlu
dukungan APBN dan APBD terkait dengan operasional pelaksanaan SKPG
yang sesuai kondisi wilayah.
8. Pada tahun 2011 akan dilakukan penyusunan FSVA Provinsi
dirinci hingga wilayah kecamatan di 19 provinsi, sedangkan
penyusunan FSVA kabupaten yang dirinci hingga wilayah desa di 14
provinsi. Diharapkan Provinsi dan Kabupaten/kota sudah
mengalokasikan APBD untuk mendukung penyusunan kegiatan
tersebut.
D. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
9. Sesuai dengan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan dan
anggaran tahun 2011 dimana pada bulan Maret (Triwulan I) serapan
anggaran harus sudah mencapai 20 % dan 50 % pada bulan Juni
(Semester) 2011, sehingga diharapkan realisasi anggaran tidak
menumpuk di akhir tahun. Implementasi kebijakan tersebut
dilaksanakan melalui percepatan penyaluran dana bansos, antara lain
Penyaluran Bansos pada kegiatan Lembaga Distribsi Pangan Masyarakat
(LDPM) dan Pengembangan Pekarangan pada kegiatan Percepatan
Penganekaragaman Pangan (P2KP) tahun kedua (LDPM dan P2KP)
dicairkan sebelum Juni, sedangkan penyaluran dana bansos tahun
pertama (LDPM, P2KP dan Desa Mapan) akan dilaksanakan pada bulan
Juli
-
4
sampai Agustus. Meski demikian terdapat beberapa kendala yang
ditemukan dalam implementasi langkah percepatan tersebut, antara
lain belum ditetapkannya SK Pejabat Pengelola Keuangan (KPA, PPK,
Bendaharawan dan Penguji SPM) pada Satuan Kerja Pengelola Dana
Tugas Pembantuan Kabupaten/kota, keterlambatan penyelesaian dokumen
Juklak/Juknis dan pemanfaatan dana bansos yang kurang sesuai dengan
kondisi wilayah spesifik.
10. Sehubungan dengan adanya arahan Menteri Keuangan tentang
Penghematan Anggaran APBN Kementerian/Lembaga TA. 2011 sebesar 10 %
untuk direalokasi pada pembiayaan kebijakan nasional berupa
Percepatan Peningkatan Produksi Padi Nasional. Implementasi
Kebijakan tersebut akan diperkuat dengan diterbitkannya Inpres pada
bulan Maret. Menyikapi hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan telah
melakukan exercise penghematan terhadap seluruh Satuan Kerja
(Kantor Pusat, Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan) dan telah
disampaikan kepada seluruh daerah pelaksana program untuk
disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi kegiatan Ketahanan Pangan.
Agar pelaksanaan anggaran dan kegiatan tidak terhambat, seluruh
SKPD masih dapat melaksanakan pencairan dana APBN pada pos kegiatan
dan anggaran yang tidak dilakukan penghematan. Langkah tersebut
diambil agar kinerja penyerapan anggaran tidak terganggu dengan
adanya Inpres dimaksud.
11. Sesuai dengan adanya Surat Edaran Menteri Keuangan tentang
batas waktu pengajuan usulan pencairan tanda blokir pada kegiatan
dan anggaran di beberapa Satuan Kerja yang ditetapkan bulan Juni
2011, diharapkan seluruh Satuan Kerja yang memiliki anggaran yang
diblokir untuk segera mengajukan usulan pencairan tanda blokir
dengan dilengkapi Kerangka Acuan Kerja, serta data pendukung lain
yang diperlukan. Usulan tersebut ditujukan kepada Kepala Badan
Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian paling lambat bulan April
2011.
12. Hasil temuan Inspektorat maupun Badan pemeriksa lainnya,
menyatakan bahwa secara umum pemanfaatan dana bansos oleh kelompok
sasaran tidak sesuai Rencana Usulan Kegiatan (RUK), sehingga
pelaksanaannya dinilai
-
5
kurang sesuai dengan Pedoman Teknis. Berkaitan hal tersebut,
disarankan agar RUK dapat direvisi untuk disesuaikan dengan kondisi
pada saat pencairan.
13. Hasil evaluasi pelaksanaan SIMAK BMN dan SAI menyatakan
bahwa pendataan dan pencatatan aset inventaris hasil perolehan dari
dana APBN Ketahanan Pangan masih kurang baik, Hal tersebut
disebabkan oleh keberadaan aset digunakan oleh instansi di luar
Ketahanan Pangan, sehingga tidak terpantau kondisi dan
terkoordinasi penggunaanya. Oleh sebab itu diharapkan kepada
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola dana APBN
ketahanan pangan tidak meminjamkan aset inventarisnya kepada pihak
lain. Apabila dalam kondisi mendesak, peminjaman aset untuk masa 2
tahun kepada pihak lain wajib mengikuti prosedur yang telah
ditetapkan. Selanjutnya apabila masa peminjaman melebihi waktu 2
tahun wajib mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Barang di tingkat
Eselon I dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Ditjen Kekayaan
Negara, Kementerian Keuangan. Untuk pengalihan aset dari Satker non
aktif harus mengikuti langkah-langkah penyerahan aset untuk satker
mati yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian.
14. Khusus untuk penyaluran bantuan barang ke masyarakat sasaran
program, agar dipastikan barang yang akan disalurkan tidak masuk
pada kategori akun Belanja Modal sehingga terhindar dari masalah
baik dalam penggunaannya maupun di dalam pelaporan keuangannya.
Selain itu, aset modal yang sudah terlanjur disalurkan ke
masyarakat pada masa lalu akan diupayakan persetujuan
penghapusannya oleh Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
melalui Biro Keuangan dan Perlengkapan setelah diperiksa oleh
Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian.
15. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dan anggaran tetap mengacu
pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Kepala Badan
Ketahanan Pangan, maupun peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh
Kementerian Keuangan.
-
6
16. Revisi perubahan belanja modal ke belanja sosial pada dana
Tugas Pembantuan dapat dilakukan di masing-masing Eselon I, dan
dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Namun pelaksanaan revisi
tersebut akan memerlukan waktu lama, sehingga berpotensi menghambat
pelaksanaan anggaran.
17. Gapoktan/kelompok sasaran program Badan Ketahanan Pangan,
pada prinsipnya diperbolehkan mendapat bansos dari program lain,
sepanjang pemanfaatannya berbeda dengan peruntukan dan tujuan
penyaluran bansos Demapan, LDPM, Lumbung Pangan, dan P2KP.
18. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam revisi DIPA dan POK
antara lain :
a) Pergeseran akun sebanyak 4 digit atau lebih selama tidak
merubah DIPA masih merupakan kewenangan KPA, meskidemikian Arsip
Data Komputer (ADK) tetap disampaikan ke Kanwil atau Ditjen
Perbendaharaan untuk dilakukan rekonsilisasi keuangan.
b) Tidak diperkenankan merevisi yang mengurangi spesifikasinya.
c) Pergeseran dari 52 (belanja barang) ke 53 (belanja modal)
kewenangannnya berada di Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.
d) Pengusulan pejabat Pengelola Keuangan atau Pejabat
Perbendaharaan
dapat diusulkan oleh Kepala Badan/Unit Kerja KP Kab/Kota ke
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan tembusan
kepada Bupati/Walikota;
e) Salah satu persyaratan menjadi Bendahara adalah memiliki
sertifikat pengadaan barang dan jasa, namun jika tidak ada pegawai
yang memiliki sertfikat tersebut maka pegawai yang ditunjuk sebagai
bendahara minimal berpendidikan Sarjana dan diberi toleransi hingga
1 tahun untuk mendapatkan sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.
19. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan
Pangan, ketersediaan pangan di tingkat provinsi pada tahun 2015
sebesar 100 % karena dianggap sarana dan prasarana serta kondisi
SDM yang dimiliki dianggap sudah baik.
Banten, 3 Maret 2011
