Upload
annisa
View
247
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
TUGAS
HUKUM ACARA PIDANA
SURAT DAKWAAN
DALAM SIDANG PERTAMA
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Pada Mata Kuliah Hukum Acara Pidana
Oleh :
Kelompok 3
Ima Apriliani (09411733000131)-pagi B
Ujang Setiawan (09411733000014)-pagi A
Sugiman (09411733000024)-pagi A
Alfian (09411733000095)-pagi A
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
KARAWANG
2011
2
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang Maha
Menciptakan Ilmu Pengetahuan Maha Memelihara alam semesta. Berkat Rahmat
dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah ini
Makalah Surat Dakwaan Dalam Sidang Pertama ini di buat untuk
memenuhi nilai tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana. Makalah ini dapat
diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dengan ini kami
mengucapkan terima kasih kepada yang telah membantu hingga terselesaikannya
makalah ini.
Akhirnya kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kepada para
pembaca berkenan untuk memberikan saran ataupun kritik yang sifatnya
membangun demi perbaikan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.
Karawang 11 Juni 2010
Penyusun
Kelompok 3
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... 2
DAFTAR ISI ................................................................................................. 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ............................................................................ 4
B. RUMUSAN MASALAH ......................................................................... 4
C. TUJUAN PEMBAHASAN ..................................................................... 4
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN .................................................... 6
B. SYARAT SYARAT SURAT DAKWAAN ............................................ 7
Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat ....................................... 8
Yang Menentukan Surat Dakwaan Batal................................................. 9
C. MACAM-MACAM SURAT DAKWAAN .............................................. 9
D. RANGKAIAN SIDANG PERTAMA ...................................................... 12
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN ............................................................................................. 19
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 21
DOKUMENTASI .......................................................................................... 22
4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Hukum acara pidana mempunyai ruanglingkup yang sempit, yaitu hanya
mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berahir pada
pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak
termasuk huku m acara pidana. Apalagi menyangkut perencanaan undang-
undang pidana.
Dalm ruang lingkup pidana yang luas baik hukum pidana substanstif (materiil),
maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana.
Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana
substanstif (materiil) sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara
pidana.
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka
dari itu hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturang yang
memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan
negara dengan mengadakan hukum pidana.
Dapat dijabarkan secara jelas bahwa tujuan negara dalam menciptakan
hukum pidana yaitu untuk tata tertib dan mewujudkan masyarakat yang aman
dan sejahtera.
Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau
setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari
siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum,
dan selanjutnya meminta oemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan
apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
5
Dalam batas surat dakwaan itu hakim benar-benar tidak boleh puas dengan
kebenaran formal.untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta
bukti-bukti dari kedua pihak yaitu terdakwa dan penuntut umum begitu juga
saksi-saksi yang diajukan keduabelah pihak.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa pengertian dari surat dakwaan?
2. Apakah yang menjadi syarat syarat surat dakwaan?
3. Apa saja Macam macam surat dakwaan?
4. Bagaimanakah rangkaian sidang pertama?
C. TUJUAN PEMBAHASAN
1. Untuk Mengetahui arti dari surat dakwaan
2. Untuk mengetahui syarat syarat surat dakwaan
3. Untuk mengetahui macam macam surat dakwaan
4. Untuk mengetahui bagaiman rangakaian sidang pertama
6
BAB II
MATERI PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN
Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil
pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam
pemeriksaan dimuka siding pengadilan.
Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiw dan ketentuan KUHAP.
Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang
berasal dari KUHAP, seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan
penyidikan” sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHAP untuk
menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan ”. demikian juga istilah
“pemeriksaan permulaan” yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan
“pemeriksaan penyidikan” oleh KUHAP.
Prinsip Surat Dakwaan
Membicarakan prinsip surat dakwaan harus disesuaikan dengan ketentuan
KUHAP, sebab prinsip yang diatur dalam HIR dan KUHAP terdapat beberapa
perbedaan.terutama yang menyangkut pasal 83 HIR, yang menegaskan surat
tolakan jaksa bukan merupakan surat tuduhan dalm arti kata yang sebenarnya.
Yang membuat surat tuduhan menurut HIR adalah ketua pengadilan negri, yang
mempunyai wewenang untuk mengubah isi surat tolakan jaksa. Ketua pengadilan
negri tidak terikat pada isi surat tolakan jaksa. Itu sebabnya, system pembuatan
surat dakwaan menurut HIR, jaksa sebagai penuntut umum belum sempurna
berdiri sendiri, masih berada di bawah pengawasan ketua pengadilan negri.
Barangkali disebabkan anggapan bahwa pada masa pembuatan HIR, sebagian
besar penuntut umum belum begitu mahir menyusun perumusan yuridis, jika
dibandingkan dengan para hakim/ketua pengadilan negri, pada umumnya terdiri
dari sarjana hokum.
Kalau diikuti ejarah perkembangan pembuatan surat dakwaan, penuntut umum
baru berdiri sendiri sejak berlaku UU pokok kekuasaan kejaksaan, UU No.
7
15/1961. pasal 12 UU tersebut menentukan, jaksa yang membuat surat dakwaan
(menurut ketentuan itu diberi nama “surat tuduhan”) bukan dilakukan oleh ketua
pengadilan negri. Ketentuan pasal 12 UU No. 15/1961 tersebut dipertegas lagi
dengan surat edaran bersama Mahkamah Agung dan Jaksa Agung tanggal 20
oktober 1962 No. 6 MA/1962/24/SE. surat edaran dimaksud antara lain
menegaskan, pembuatan surat tuduhan (dakwaan) baik dalam perkara tolakan
maupun dalam perkara sumir adalah jaksa. Dengan ketentuan pasal 12 dan
penegasan surat edaran dimaksud, sejak saat itulah penuntut umum ditempatkan
dalam posisi yang sempurna berdiri sendiri.
Bagaimana dengan kuhap? Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum
dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang
melakukan penuntutan (pasal 1butir 7 dan pasal 137).
Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, pasal 140 ayat (1)
menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa
campur tangan instansi lain.
Penuntut umum”berdiri sendiri” dan sempurna (volwaarding) dalm
pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 butir 7 dan pasal
137 serta pasal 140 ayat (1), kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat
dakwaan dapat dijelaskan
Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal
yang dimuat dalam surat itu, Hakim akan memeriksa perkara dan pemeriksaan
didasarkan kepada surat dakwaan. Namun putusan Hakim hanya boleh mengenai
peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batasan itu saja (tidak keluar dari konteks
perkara yang telah disidangkan)
.
B. SYARAT-SYARAT SURAT DAKWAAN
Surat dakwaan juga disebut surat atau akta yang memuat rumusan tindak
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari
hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim
dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan.
8
Mengenai syarat surat dakwaan dapat di lihat pada pasal 143 KUHAP.
Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat
daakwaan.
a. Harus memuat syarat formal:
Syarat formal yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa,
Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, enis kelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
b. Syarat materiil
Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu:
Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan,
Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (tempus delicti dan
locus delicti)
Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat
Pada dasarnya, surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materiil, antara
lain:
a. surat dakwaan tidak terang
seperti yang telah dijelaskan, syarat materiil surat dakwaan harus memuat dengan
lengkap unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau usur-unsur tindak
pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan
dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat
secara jelas yang lengkap unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan
sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa
bukan merupakan tindak pidana. Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang,
merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan. Sehubungan dengan
syarat surat dakwaan harus terang, syarat tersebut bukan semata-mata tergantung
kepada perumusan unsure delik saja. Sekalipun unsure delik telah dirumuskan
secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun jika
gabungan surat dakwaan bersifat membingungkan karena baik mengenai susunan
kumulasinya maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan
dakwaan yang lain, surat dakwaan seperti itu batal demi hokum. Hal itu dapat
9
dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 november 1983 Reg. No. 600
K/Pid/1982.
b. surat dakwaan mengandung pertentangan antara yang satu dengan yang
lain
pertentangan isi surat dakwaan menimbulkan “keraguan” bagi terdakwa tentang
perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Surat dakwaan harus
jelas memuat semua unsure tindak pidana yang didakwakan (voldoende en
duidelijke opgave van het feit). Disamping itu, surat dakwaan harus merinci
secara jelas.
Yang Menentukan Surat Dakwaan Batal
Sesuai dengan prinsip proses persidangan, telah meletakan wewenang dan
tanggung jawab sepenuhnya pemeriksaan perkara kepada hakim yang memimpin
persidangan. Atas dasarprinsip tersebut yang berwenang menyatakann surat
dakwaan batal adalah hakim yang memimpin persidangan.
Oleh karena itu, penilaian tentang batal tidaknya surat dakwaan dilakukan
oleh hakim dalam proses persidangan. Uuntuk menjaga cara penilaian yang lebih
objektif, hakim lebih baik memeriksa lebih dulu perkaranya secara keseluruhan.
Berdasarkan pemereiksaan hakim akan lebih objektif menilai, apakah dakwaan
ituterang atau tidak, berpatokan pada penilaian apakah surat dakwaan benar-benar
merugikan hak terdakwa melakukan dan mempersiapkan pembelaan.
Surat Dakwaan Yang Tidak Menyebut Fakta
Suarat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta tidak mengakibatkan
batalnya surat dakwaan.hal tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Agung
tanggal 23 agustus 1969 no. 36 K/Kr/1968.
Namun, meskipun demikian sebaiknya surat dakwaan sedapat mungkin
memuat fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan.
C. MACAM-MACAM SURAT DAKWAAN
1. Tunggal
Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan,
karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan
10
pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal
362 KUHP).
2. Alternatif
Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara
berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan
dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat
kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.
Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu
dakwaan saja yang akan dibuktikan.
Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan
dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah
satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
Misalnya didakwakan
Pertama :Pencurian (pasal 362 KUHP). atau
Kedua :Penadahan(pasal 480KUHP).
3. Subsidair.
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari
beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan
yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.
Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang
diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam
dengan pidana terendah.
Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan terates sampai
dengan lapisan yang dipandang terbukti.
Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar
terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. misalnya
didakwakan :
Primair : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),
Subsidair : Pembunuhan (pasal 338 KUHP),
Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal
351(3)KUHP).
11
4. Kumulatif.
Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana
sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang
tidak terbukti harus dinyatakan secara tigas dan dituntut pembebasan dari
dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan
beberapa Tindak Pidana yang masingmasing merupakan Tindak Pidana yang
berdiri sendiri.
Misalnya didakwakan :
Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan
Kedua : Pencurian dengan pernberatan (363 KUHP), dan
Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).
5. Kombinasi
Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini
dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan
alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan
dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun
dalam modus operandi yang dipergunakan.
Misalnya didakwakan
Kesatu.
Primair: Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP)
Subsidair : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP);
Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3)
KUHP);
Kedua.
Primair: Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);
Subsidair : Pencurian (pasal 362 KUHP), dan
Ketiga.
Perkosaan (pasal 285 KUHP)
.
12
D. RANGKAIAN SIDANG PERTAMA
Hakim / majelis hakim memasuki ruang sidang
Tahap pembukaan dan pemeriksaan identitas tersangka :
1. Yang pertama kali memasuki ruang sidang adalah panitera pengganti, jaksa
penuntut umum (perorangan atau tim), penasehat hukum terdakwa dan
pengunjung sidang, masing-masing duduk ditempat duduk sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang.
2. Sebagai protokol sidang karena keterbatasan tenaga biasanya dilakukan oleh
panitera pengganti, yang mengumumkan bahwa hakim / majelis hakim akan
memasuki ruang sidang dengan perkataan kurang lebih sebagai berikut :
“ Hakim / Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk
berdiri “ (Pasal 2 PerMenKeh No.M.06.UM.01.06 Tahun 1983).
3. Semua yang hadir dalam ruang sidang berdiri untuk menghormati hakim /
majelis hakim, termasuk jaksa penuntut umum dan penasehat hukum.
4. Hakim / Majelis Hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus mulai
dari yang terdepan hakim ketua diikuti oleh hakim anggota I (Senior) dan
hakim anggota II (Junior).
5. Hakim / Majelis Hakim duduk ditempat duduknya masing-masing tersebut
diatur sebagai berikut : Hakim Ketua ditengah, dan Hakim Anggota I berada
disamping kanan dan Hakim Anggota II berada dikiri.
6. Panitera mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali.
7. Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata kurang lebih sebagai
berikut :
“Sidang Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa perkara pidana
nomor ….(nomor perkara yang bersangkutan)… atas nama terdakwa … pada hari
… tanggal ….
Dinyatakan dibuka dan TERBUKA UNTUK UMUM “ , diikuti dengan
ketukan palu 3 (tiga).
13
Pemanggilan Tersangka Supaya Masuk Keruang Sidang
1. Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah tersangka telah siap
untuk dihadirkan pada sidang hari ini. Jika penuntut umum tidak dapat
menghadirkan tersangka pada sidang hari ini, maka hakim harus menunda
persidangan pada hari yang akan ditetapkan dengan perintah kepada penuntut
umum supaya memanggil dan menghadapkan tersangka.
2. Jika penuntut umum telah siap untuk menghadirkan tersangka, maka ketua
memerinthkan supaya tersangka dipanggil masuk.
3. Penuntut umum memerintahkan pada petugas agar tersangka dibawa masuk
diruang sidang.
4. Petugas membawa masuk tersangka keruang sidang dan mempersilahkan
tersangka untuk duduk dikursi pemeriksaan. Jika tersangka tersebut ditahan,
maka biasanya dari ruang tahanan pengadilan keruang sidang dikawal oleh
petugas pengawalan, sekalipun demikian tersangka harus dihadapkan dalam
keadaan bebas (tidak diborgol). Ini adalah salah satu penghormatan satu asas
yaitu Presamtion of Inocence (asas praduga tidak bersalah).
5. Setelah tersangka duduk dikursi pemeriksaan, hakim ketua mengajukan
pertanyaan sebagai berikut :
6. Apakah tersangka dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa ?
7. Identitas tersangka (nama,umur,alamat,dan lain-lain) sebagaimana tersebut
dalam pasal 155 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya hakim menginggatkan
tersangka untuk agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan
dilihatnya dalam persidangan.
8. Hakim bertanya apakah tersangka akan didampingi oleh penasehat hukum.
9. Jika tersangka tidak didampingi penasehat hukum, maka hakim menegaskan
hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, akhirnya tersangka diberi
kesempatan untuk mengambil sikap menyangkut apakah akan maju sendiri,
mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasehat hukum yang
mendapinginya dengan cuma-cuma (Prodeo). Atau minta waktu untuk
menunjuk penasehat hukum sendiri.
14
10. Jika tersangka didampingi oleh penasehat hukum maka selanjutnya hakim
menanyakan pada penasehat hukum apakah benar dia bertindak sebagai
penasehat hukum tersangka, lalu menanyakan surat kuasa khusus dan ijin
praktek advokat, setelah ketua melihat lalu ketua menunjukkan pada hakim
anggota perihal dokumen tersebut.
Pembacaan Surat Dakwaan
1. Hakim ketua sidang meminta kepada tersangka untuk mendengarkan secara
seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan pada
penuntut umum membacakan surat dakwaan.
2. Mengenal tata cara pembacaan surat dakwaan ada dua cara, cara pertama
jaksa membaca dengan berdiri dan kedua dengan cara duduk, namun yang
sering dipakai adalah cara pertama alasannya adalah untuk menghormati
sidang. Jika dakwaan panjang maka dapat dibaca bergantian (dalam hal
penuntut umumnya lebih dari satu).
3. Setelah selesai pembacaan surat dakwaan, maka status tersangka seketika itu
juga berubah menjadi terdakwa.
4. Selanjutnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah sudah paham /
mengerti tentang apa yang telah didakwakan padanya. Apabila terdakwa tidak
mengerti maka penuntut umum harus membacakan kembali.
Pengajuan Eksepsi (Keberatan)
1. Setelah terdakwah menyaakan paham dan mengerti tentang maksud dakwaan,
maka terdakwa puya hak untuk mengajukan eksepsi (keberatan yang
menyangkut kompetensi pengadilan.
2. Tata caranya, hakim memberi kesempatan pada terdakwa untuk menanggapi
berikutnya kesempatan kedua diberikan kepada penasehat hukumnya.
3. Apabila ternyata terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan
eksepsi maka sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian.
4. Apabila terdakwa/penasehat hukumnya akan mengajukan eksepsi, maka
ketua menanyakan pada terdakwa dan penasehat hukumnya pakah sudah siap
dengan nota eksepsi.
15
5. Kalau ternyata terdakwa dan penasehat hukumnya belum siap maka hakim
memberikan kesempatan untuk mengajukan pada sidang kedua, dan sidang di
tunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa dan penasehat hukumnya.
6. Kalau eksepsi sudah siap, hakim mempersilahkan kepada
terdakwa/penasehat hukumnya untuk membacakan eksepsinya.
7. Pengajuan eksepsi dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.
8. Apabila eksepsi tertulis, setelah dibacakan maka eksepsi tersebut diserahkan
kepada hakim dan salinannya diserahkan pada penuntut umum.
9. Dalam hal pembacaan surat dakwaan berlaku juga bagi terdakwa dalam
membacakan eksepsi.
10. Eksepsi dapat diajukan oleh penasehat hukum saja dalam hal terdakwa telah
menyerahkan sepenuhnya pada penasehat Hukumnya, dapat juga kedua-duanya
mengajukan eksepsi menurut versinya masing-masing.
11. Apabila kedua-duanya akan mengajukan eksepsi maka kesempatan pertama
diberikan pada penasehat hukumnya.
12. Setelah selesai terdakwa/penasehat hukumnya membacakan eksepsi, hakim
ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk memberikan tanggapan
atas eksepsi (Replik).
13. Atas tanggapan tersebut, hakim ketua memberikan kesempatan kepada
terdakwa/penasehat hukum untuk memberikan tanggapan sekali lagi (Duplik).
14. Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, hakim meminta waktu untuk
memeprtimbangkan dan menyusun “putusan sela”.
15. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan
eksepsi tersebut mudah/sederhana maka sidang apat diskors selama beberapa
waktu untuk menentukan putusan sela.
16. Tatacara skorsing sidang ada dua macam yaitu;
Cara 1: Mejelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk
membahas/memeprtimbangkan putusan sela di ruang hakim,
sedangkan penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum serta
pengunjung tetap berada di ruang sidang.
16
Cara 2 : hakim tetap berada diruang sidang, jaksa penutut umum,
penasehat hukum, dan pengunjung di mohon keluar (cara inilah
yang sering dipakai).
Apabila hakim berpendapat bahwa pertimbangan memerlukan wkatu agak
lama, maka hakim ketua dapat menunda sidang untuk
mempertimbangkan putusan sela dan akan dibacakan pada sidang
berikutnya.
17. Apabila hakim berpendapat bahwa pertimbangan memerlukan waktu agak
lama, maka hakim ketua dapat menunda sidang untuk mempertimbangkan
putusan sela dan akan dibacakan pada sidang berikutnya.
. Pembacaan/pengucapan putusan sela
1. Setelah hakim mencabut, maka sidang dibuka kembali dengan acara
pembacaan/pegucapan putusan sela.
2. Tata cara pembacaan putusan sela tersebut dibacakan dan diucapkan oleh
hakim ketua sambil duduk dikursinya, dalam hal putusan sela tersebut panjang,
dimungkinkan putusan sela dibaca secara bergantian dengan hakim anggota
pembacaan amar putusan diakhiri dengan ketokan palu sebanyak 1 (satu) kali.
3. Putusan sela biasanya menyangkut 3 kemungkinan yang secara garis
besarnya sebagai berikut;
i. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum diterima, sedangkan
pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat
dilanjutkan/harus dihentikan.
ii. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum ditolak maka sidang
perkara tersebut dilanjutkan.
iii. Eksepsi terakwa/penasehat hukum baru dapat diputus.
4. Setelah putusan sela selesai dibacakan hakim ketua menjelaskan seperlunya
mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut
umum, terdakwa/penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima putusan
sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan.
17
E. CONTOH SURAT DAKWAAN
18
Dalam surat dakwaan diatas telah jelas syarat formil yang tertera dimana
ada identitas terdakwa dipaparkan secara lengkap yaitu MARDIANIS BINTI
ABU ZAMAR
Kasus yang terjadi disini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh ibu
mardianis terhadap SURENI IDA YUNESTI kejadian nya yaitu di mol cikampek
yang beralamat di desa dauwan timur kecamatan cikampek kabupaten karawang,
tepat nya di mol cikampek lantai dasar di depan toko sepatu amora sekitar pukul
21.45 wib pada hari rabu tanggal 8 september 2010 antara ibu mardianis dan ibi
sureni ida terjadi pertengkaran mulut yang berahir dengan pemukulan yang
dilakukan oleh ibu mardianis kepada ibu sureni ida yang mengakibat kan luka di
pelipis sebelah kiri ibu sureni ida.
Demikian uraian secara singkat syarat materiil yang ada pada surat
dakwaam di atas
19
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil
pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam
pemeriksaan dimuka siding pengadilan.
Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiw dan ketentuan KUHAP.
Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang
berasal dari KUHAP, seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan
penyidikan” sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHAP untuk
menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan ”. demikian juga istilah
“pemeriksaan permulaan” yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan
“pemeriksaan penyidikan” oleh KUHAP
Mengenai syarat surat dakwaan dapat di lihat pada pasal 143 KUHAP.
Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat
daakwaan.
c. Harus memuat syarat formal:
Syarat formal yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa,
Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, enis kelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
d. Syarat materiil
Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu:
Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan,
Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (tempus delicti dan
locus delicti)
a. Surat Dakwaan Biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan
tunggal berisi satu dakwaan dan perumusan dakwaan tunggal dijumpai
tindak pidana yang jelas, tidak ada orang lain yang terlibat, sehingga
pelaku maupun tindak pidana yang dilanggar sangat jelas dan sederhana
b. Surat Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang tindak pidananya
masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan
pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling
tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan
tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”
c. Surat Dakwaan Subsidair (Pengganti) adalah surat dakwaan yang terdiri
dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan dari dakwaan
pidana yang terberat sampai yang teringan. Pemeriksaannyapun dilakukan
menurut skala prioritas yang sudah tersusun. Biasanya terdapat kalimat
Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih Subsidair lagi
d. Surat Dakwaan Kumulasi adalah surat dakwaan yang disusun berupa
rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran.
Dakwaan jenis ini bisa merupakan gabungan dari beberapa dakwaan
sekaligus atau kumulasi tindak pidana ataupun gabungan dari beberapa
20
terdakwa karena kumulas terdakwanya karena melakukan tindak pidana
bersama-sama dengan orang lain.
Rangkaian sidang pertama dalam acara pidana
a. Hakim / majelis hakim memasuki ruang sidang
b. Hakim ketua membuka sidang Sidang Dengan menyebutkan Pengadilan
yang memeriksa perkara pidana nomor ….(nomor perkara yang
bersangkutan)… atas nama terdakwa … pada hari … tanggal
….Dinyatakan dibuka dan TERBUKA UNTUK UMUM “ , diikuti dengan
ketukan palu 3 (tiga) c. Pemanggilan Tersangka agar Masuk Keruang Sidang
d. Tahap pembukaan dan pemeriksaan identitas tersangka :
e. Pembacaan Surat Dakwaan
f. Pengajuan Eksepsi (Keberatan) jika ada dapat dilakukan dengan lisan atau
tulisan jika tidak maka sidang pertama selesai dan dilanjutkan kesidang
berikutnya yaitu tahap pembuktian
21
DAFTAR PUSTAKA
prof.dr.jur,andi hamzah.2008.hukum acara pidana indonesia.jakarta:sinar grafika
22
DOKUMENTASI