CPNS Depkumham tugas

1

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Pertama

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 666

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.

Pasal 667

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang hak cipta, desain industri, desain

tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan

pengembangan serta teknologi informasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu

dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi

informasi;

c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Hak cipta, desain

industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, peten, merek, kerja sama

dan pengembangan serta teknologi informasi;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 668

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

2

b. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia

Dagang;

c. Direktorat Paten;

d. Direktorat Merek;

e. Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan; dan

f. Direktorat Teknologi Informasi.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 669

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepada

seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 670

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669, Sekretariat Direktorat

Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi,

penyusunan kegiatan hak kekayaan intelektual;

b. pengelolaan urusan kepegawaian;

c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 671

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :

a. Bagian Penyusunan Program dan Laporan;

b. Bagian Kepegawaian;

c. Bagian Keuangan;

d. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

e. Bagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3

Pasal 672

Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan

data, penyajian data dan informasi, evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual serta urusan hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 673

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 ,Bagian Penyusunan

Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;

b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian data dan informasi;

c. penyiapan evaluasi program dan penyusunan laporan; dan

d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 674

Bagian Penyusunan Program dan Laporan terdiri dari:

a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran;

b. Subbagian Evaluasi dan Laporan; dan

c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 675

(1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan rencana, program dan anggaran.

(2) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan

data, penyajian data dan informasi, penyiapan evaluasi program dan penyusunan laporan.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan

masyarakat dan protokol.

4

Pasal 676

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di

lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 677

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Bagian Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan formasi, pendataan, pengembangan dan pembinaan pegawai di

lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

b. penyiapan bahan penetapan mutasi, penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai serta

administrasi jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual; dan

c. pengelolaan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 678

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

a. Subbagian Umum Kepegawaian;

b. Subbagian Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun; dan

c. Subbagian Administrasi Penyidik.

Pasal 679

(1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan formasi, pendataan pengembangan dan pembinaan pegawai serta

pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan, pengelolaan Auransi Kesehatan serta

pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual.

(2) Subbagian Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi

kepegawaian lainnya, pemberhentian dan pensiun, pengelolaan administrasi hukuman

5

disiplin serta pengurusan pemberian tanda penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat

Jederal Hak Kekayaan Intelektual.

(3) Subbagian Administrasi Penyidik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 680

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi

keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 681

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Bagian Keuangan


a. pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan

c. pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 682

Bagian Keuangan terdiri dari:

a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;

b. Subbagian Perbendaharaan; dan

c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 683

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan

anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan

tata usaha keuangan.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan,

perhitungan dan penyusunan laporan keuangan.

6

Pasal 684

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual.

Pasal 685

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, Bagian Perlengkapan

dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan urusan perlengkapan;

b. pengelolaan urusan rumah tangga; dan

c. pengelolaan urusan administrasi perjalanan dinas dan kendaraan operasional.

Pasal 686

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri dari:

a. Subbagian Perlengkapan;

b. Subbagian Rumah Tangga; dan

c. Subbagian Perjalanan Dinas dan Kendaraan Operasional.

Pasal 687

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perlengkapan.

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah

tangga.

(3) Subbagian Perjalanan Dinas dan Kendaraan Operasional mempunyai tugas melakukan

pengelolaan urusan administrasi perjalanan dinas dan kendaraan operasional.

Pasal 688

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual.

7

Pasal 689

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Bagian Tata Usaha


a. pelaksanan urusan surat menyurat;

b. pelaksanaan pengetikan, penggandaan dan pengiriman;

c. pelaksanaan administrasi hak kekayaan intelektual; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 690

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Subbagian Persuratan;

b. Subbagian Pengetikan dan Penggandaan;

c. Subbagian Administrasi Hak Kekayaan Intelektual; dan

d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 691

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat.

(2) Subbagian Pengetikan dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan pengetikan, dan

penggandaan.

(3) Subbagian Administrasi Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan urusan

administrasi hak kekayaan intelektual dan pengelolaan dokumen aplikan.

4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktur

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Bagian Keempat

DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Pasal 692

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang hak cipta,

8

desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang berdasarkan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 693

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Direktorat Hak Cipta,

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata

letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;

b. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak

sirkuit terpadu dan rahasia dagang;

c. pelaksanaan penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas

dan substantif di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan

rahasia dagang;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penelusuran dalam menentukan ditolak atau didaftar

atas permintaan pendaftaran;

e. pelaksanaan pendaftaran, administrasi penolakan, pencatatan lisensi, pengalihan

perubahan, pembatalan, penghapusan dan pengumuman di bidang hak cipta, desain

industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;

f. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata

letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;

g. pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, litigasi, penegakan, penyidikan dan

penyelesaian sengketa; dan

h. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta, Desain Industri,

Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang.

Pasal 694

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

terdiri dari :

a. Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis;

b. Subdirektorat Desain Industri;

c. Subdirektorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

9

d. Subdirektorat Pelayanan Hukum;

e. Subbagian Tata Usaha; dan


Pasal 695

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang.

Pasal 696

Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan

penerimaan permohonan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, pengklasifikasian,

pemberian tanggal penerimaan, pemantauan dan pengendalian permohonan, mutasi dan

lisensi serta penyiapan bahan sertifikasi dan pemberian pelayanan kebutuhan teknis

operasional pemeriksaan.

Pasal 697

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Subdirektorat

Administrasi dan Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penerimaan aplikasi, pencatatan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan,

pemberian tanda terima dan pengklasifikasian;

b. pelaksanaan pemeriksaan kebenaran dokumen, surat menyurat dan pemberitahuan

peringatan berakhirnya masa pemenuhan persyaratan;

c. pelaksanaan pengumuman aplikasi dan penerbitan berita resmi dan penerimaan

sanggahan dari masyarakat;

d. pelaksanaan penyiapan pemberian sertifikat serta persiapan administrasi penolakan;

e. pencatatan lisensi, penyelesaian permohonan, perubahan nama dan alamat, pemindahan

hak, penghapusan dan pembatalan serta petikan resmi; dan

f. pelaksanaan pemberian pelayanan kebutuhan operasional teknis pemeriksaan.

Pasal 698

Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis terdiri dari :

a. Seksi Permohonan dan Pelayanan Teknis;

10

b. Seksi Pemeriksaan dan Publikasi; dan

c. Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Lisensi.

Pasal 699

(1) Seksi Permohonan dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penerimaan

permohonan aplikasi, pencatatan pemeriksaan kelengkapan berkas, pengadministrasian

aplikasi serta pemberian pelayanan kebutuhan teknis operasional pemeriksaan.

(2) Seksi Pemeriksaan dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kebenaran

dokumen dan pemberitahuan peringatan, berakhirnya masa pemenuhan persyaratan,

melakukan pengumuman aplikasi dan penerbitan berita resmi serta menerima sanggahan

dari masyarakat untuk proses lebih lanjut.

(3) Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Lisensi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian

sertifikat serta melakukan pencatatan perjanjian lisensi, perubahan nama, alamat,

pemindahan hak, penghapusan, pembatalan, pemberian salinan resmi dan petikan resmi.

Pasal 700

Subdirektorat Desain Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengendalian,

pemeriksaan substantif, pembimbinngan teknis dan evaluasi akhir, penelusuran dalam

menentukan tolak atau daftar atas permohonan pendaftaran di bidang desain produk industri.

Pasal 701

Subdirektorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan pengendalian permohonan, pemeriksaan substantif,

pembimbingan teknis, penelusuran dan evaluasi akhir dalam menentukan ditolak atau didaftar

atas permohonan hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

Pasal 702

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Subdirektorat Hak

Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan dan penyiapan pengendalian pembimbingan teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pendataan hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu dan

rahasia dagang;

11

c. pelaksanaan pemeriksaan; dan

d. pelaksanaan evaluasi akhir terhadap permohonan pendaftaran hak cipta, desain tata letak

sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

Pasal 703

Subdirektorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang terdiri dari :

a. Seksi Hak Cipta; dan

b. Seksi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Pasal 704

(1) Seksi Hak Cipta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelusuran, pemeriksaan

substantif, pembimbingan teknis dan evaluasi akhir dalam menentukan ditolak atau didaftar

terhadap permohonan hak cipta.

(2) Seksi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang mempunyai tugas

melakukan penelusuran pemeriksaan substantif dan evaluasi akhir dalam menentukan

usulan ditolak atau didaftar atas permohonan desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia

dagang.

Pasal 705

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian

pertimbangan dan pendapat hukum, penegakan, pelayanan hukum, penyidikan dan litigasi.

Pasal 706


Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. pemberian pertimbangan dan pendapat hukum; dan

b. pelaksanaan litigasi dalam sengketa di pengadilan.

Pasal 707

Subdirektorat Pelayanan Hukum terdiri dari :

a. Seksi Pertimbangan Hukum; dan

12

b. Seksi Penyidikan dan Litigasi.

Pasal 708

(1) Seksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian

pertimbangan dan pendapat hukum.

(2) Seksi Penyidikan dan Litigasi mempunyai tugas melakukan litigasi dan penyidikan dalam

sengketa di pengadilan.

Bagian Kelima

DIREKTORAT PATEN

Pasal 709

Direktorat Paten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di

bidang paten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual.

Pasal 710

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709, Direktorat Paten


a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang paten;

b. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang paten;

c. pelaksanaan penerimaan permohonan paten dan permohonan pemeriksaan substantif,

pengadministrasian permohonan paten dan dokumen pemeriksaan substantif, publikasi

permohonan paten, dan penyiapan bahan pembuatan sertifikat pemberian paten,

pendaftaran lisensi, pengalihan paten, pemantauan pemeliharaan paten, penerimaan

permohonan pelaksanaan pembuatan dokumen prioritas;

d. pelaksanaan pemeriksaan administratif dan substantif, pengklasifikasian, penelusuran,

permohonan paten dan pengambilan keputusan pemberian atau penolakan paten dalam

bidang keahlian elektro/fisika, mekanik/teknologi umum dan kimia/farmasi/biologi;

e. pemberian pertimbangan, pendapat dan penegakan serta pelayanan hukum, litigasi,

penyidikan dan administrasi komisi banding paten; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten.

13

Pasal 711

Direktorat Paten terdiri dari:

a. Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis;

b. Subdirektorat Pemeriksa Paten I;

c. Subdirektorat Pemeriksa Paten II;

d. Subdirektorat Pemeriksa Paten III;

e. Subdirektorat Pelayanan Hukum;

f. Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 712

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga

Direktorat Paten.

Pasal 713

Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan

penerimaan permohonan paten, pemeriksaan administratif, pemberian tanggal penerimaan

dan penerimaan permohonan pemeriksaan substantif, pengelolaan administrasi permohonan

paten dan penyiapan bahan sertifikasi dan publikasi.

Pasal 714


Administrasi dan Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

a. penerimaan permohonan paten, pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan

fisik, pemberian tanggal penerimaan permohonan paten, serta pemprosesan dan

pengadministrasian permohonan paten nasional dan internasional melalui Paten

Cooperation Treaty (PCT) serta penerimaan permohonan pemeriksaan substantif;

b. pelaksanaan korespondensi dengan pemohon;

c. pelaksanaan pembuatan dokumen prioritas;

d. pelaksanaan sertifikasi pemberian paten;

e. pelaksanaan administrasi dokumen pemeriksaan substantif; dan

14

f. pelaksanaan publikasi paten.

Pasal 715

Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis terdiri dari:

a. Seksi Permohonan dan Formalitas;

b. Seksi Pelayanan Teknis;

c. Seksi Publikasi; dan

d. Seksi Sertifikasi.

Pasal 716

(1) Seksi Permohonan dan Formalitas mempunyai tugas melakukan penerimaan permohonan

paten, pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan fisik, pemberian tanggal

penerimaan permohonan paten, serta pemrosesan dan pengelolaan urusan administrasi

permohonan paten nasional dan internasional melalui Paten Cooperation Treaty (PCT),

serta penerimaan permohonan pemeriksaan substantif dan melakukan korespondensi

dengan Pemohon.

(2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi dokumen

pemeriksaan substantif.

(3) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi permohonan paten dan

pelaksanaan pembuatan dokumen prioritas.

(4) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pembuatan sertifikat paten.

Pasal 717

Subdirektorat Pemeriksaan Paten I mempunyai tugas melaksanakan pembagian dokumen

pemeriksaan substantif kepada Pemeriksa Paten, pemeriksaan-ulang dan koreksi hasil

pemeriksaan substantif yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Paten, dan pembinaan Pemeriksa

Paten, pemantauan, pembuatan rekapitulasi dan pelaporan jumlah pemeriksaan yang

diterima, diproses, diselesaikan pada Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten di

bidang elektro dan fisika.

15

Pasal 718

Subdirektorat Pemeriksaan Paten II mempunyai tugas melaksanakan pembagian dokumen





bidang mekanik dan teknologi umum.

Pasal 719

Subdirektorat Pemeriksaan Paten III mempunyai tugas melaksanakan pembagian dokumen





bidang kimia, farmasi dan biologi.

Pasal 720

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan

dan pendapat hukum, penegakan, pelayanan hukum, litigasi, administrasi komisi banding

paten, pemantauan dan pelaksanaan pemeliharaan paten serta pengalihan hak dan lisensi.

Pasal 721


Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pertimbangan dan pendapat hukum dan penyelesaian sengketa di pengadilan

serta penerimaan pendaftaran konsultan paten;

b. pelaksanaan penyidikan dan litigasi;

c. pelaksanaan administrasi komisi banding paten;

d. pemantauan dan pelaksanaan pemeliharaan paten; dan

e. penerimaan permintaan pengalihan hak dan pendaftaran lisensi.

16

Pasal 722

Subdirektorat Pelayanan Hukum terdiri dari:

a. Seksi Pertimbangan Hukum;

b. Seksi Penyidikan dan Litigasi;

c. Seksi Administrasi Komisi Banding; dan

d. Seksi Pemeliharaan, Pengalihan Hak dan Lisensi.

Pasal 723


pertimbangan dan pendapat hukum serta penerimaan pendaftaran konsultan paten.

(2) Seksi Penyidikan dan Litigasi mempunyai tugas melakukan penyelesaian sengketa di

pengadilan, litigasi dan penyidikan terhadap pelanggaran.

(3) Seksi Administrasi Komisi Banding mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

administrasi komisi banding paten.

(4) Seksi Pemeliharaan, Pengalihan Hak dan Lisensi mempunyai tugas melakukan

pemantauan dan pelaksanaan pemeliharaan paten, penerimaan permohonan pengalihan

hak dan pendaftaran lisensi.

Bagian Keenam

DIREKTORAT MEREK

Pasal 724

Direktorat Merek mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di

bidang merek sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual.

Pasal 725

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Direktorat Merek


a. penyiapan rancangan kebijakan teknis dan fungsional di bidang merek;

17

b. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang merek;

c. pelaksanaan penerimaan aplikasi, permohonan indikasi geografis dan indikasi asal,

pemeriksaan persyaratan aplikasi, pengklasifikasian, pemberian kode unsur konfiguratif,

perpanjangan, pengalihan hak, lisensi, pembatalan, penghapusan dan perubahan;

d. pengendalian dan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan aplikasi,

pengolahan dan pendaftaran merek terkenal serta pemeriksaan substantif;

e. pelaksanaan pendaftaran, sertifikasi, pencatatan lisensi, pengalihan hak, perubahan nama

dan atau alamat, penghapusan dan pembatalan;

f. pelaksanaan pengumuman dan publikasi merek;

g. pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, penegakan, pemantauan, pengawasan,

penyidikan, litigasi dan administrasi komisi banding; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek.

Pasal 726

Direktorat Merek terdiri dari:

a. Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis;

b. Subdirektorat Pemeriksaan;

c. Subdirektorat Indikasi Geografis;

d. Subdirektorat Sertifikasi dan Pengumuman;

e. Subdirektorat Pelayanan Hukum;

f. Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 727


Direktorat Merek.

Pasal 728

Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan

penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas, pengklasifikasian

kelas barang dan/atau jasa, pemberian kode unsur figuratif, pemberian tanggal penerimaan

(filing date), pemantauan dan pengendalian permohonan merek, perpanjangan, pengalihan

18

hak, perubahan nama dan/atau alamat, petikan, pencatatan lisensi, pemberian pelayanan

kebutuhan teknis operasional pemeriksaan substantif.

Pasal 729


Permohonan dan Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi :

a. penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi

permohonan, pengklasifikasian, pemberian kode unsur figuratif, permintaan perpanjangan,

mutasi, lisensi, pembatalan dan penghapusan;

b. pelaksanaan perpanjangan, mutasi dan pencatatan lisensi;

c. penyiapan bahan untuk pemberian pelayanan kebutuhan teknis operasional pemeriksaan

substantif; dan

d. pelaksanaan klasifikasi kelas barang dan/atau jasa dan pemberian kode unsur figuratif.

Pasal 730

Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis terdiri dari:

a. Seksi Permohonan;

b. Seksi Mutasi dan Lisensi;

c. Seksi Pelayanan Teknis;

d. Seksi Klasifikasi.

Pasal 731

(1) Seksi Permohonan mempunyai tugas melakukan penerimaan permohonan, perpanjangan,

mutasi, lisensi, penghapusan dan pembatalan, permintaan pendaftaran indikasi geografis,

pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas, klasifikasi kelas barang dan/atau jasa,

pemberian kode unsur figuratif dan pemberian tanggal penerimaan (filling date).

(2) Seksi Mutasi dan Lisensi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perpanjangan,

pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat, petikan, penghapusan,

pembatalan dan lisensi.

(3) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis

operasional pemeriksaan substantif.

19

(4) Seksi Klasifikasi mempunyai tugas melakukan pengklasifikasian kelas barang dan/atau

jasa dan pemberian kode umum figuratif terhadap permohonan merek.

Pasal 732

Subdirektorat Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengendalian

pemeriksaan substantif, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penentuan usulan

pendaftaran atau penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek.

Pasal 733

Subdirektorat Indikasi Geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan,

pengendalian, pemeriksaan formalitas, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penentuan

usulan pendaftaran atau penolakan atas permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Pasal 734

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, Subdirektorat Indikasi

Geografis menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan administrasi dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan

pendaftaran indikasi geografis; dan

b. evaluasi kebijakan teknis terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Pasal 735

Subdirektorat Indikasi Geografis terdiri dari:

a. Seksi Pemeriksaan Formalitas; dan

b. Seksi Evaluasi Teknis Indikasi Geografis.

Pasal 736

(1) Seksi Pemeriksaan Formalitas mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan

pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran indikasi geografis.

(2) Seksi Evaluasi Teknis Indikasi Geografis mempunyai tugas melakukan evaluasi

kebijakan teknis terhadap permohonan.

20

Pasal 737

Subdirektorat Sertifikasi dan Pengumuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

sertifikasi, pengumuman dan publikasi.

Pasal 738

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737, Subdirektorat Sertifikasi

dan Pengumuman menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan sertifikasi dan administrasi penolakan; dan

b. penyiapan bahan untuk pengumuman dan publikasi merek.

Pasal 739

Subdirektorat Sertifikasi dan Pengumuman terdiri dari :

a. Seksi Sertifikasi; dan

b. Seksi Pengumuman.

Pasal 740

(1) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan

administrasi pendaftaran dan penolakan, serta pembuatan sertifikat merek.

(2) Seksi Pengumuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumuman dan

publiksasi merek.

Pasal 741

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian

pertimbangan dan pendapat hukum, penegakan, pemantauan, litigasi dan penyidikan serta

administrasi komisi banding.

Pasal 742


Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. pemberian pertimbangan dan pendapat hukum baik litigasi maupun non litigasi;

b. pelaksanaan litigasi dan penyidikan; dan

21

c. pelaksanaan urusan administrasi komisi banding.

Pasal 743

Subdirektorat Pelayanan Hukum terdiri dari :

a. Seksi Pertimbangan Hukum ;

b. Seksi Penyidikan dan Litigasi ; dan

c. Seksi Administrasi Komisi Banding.

Pasal 744


pertimbangan dan pendapat hukum di bidang merek.

(2) Seksi Penyidikan dan Litigasi mempunyai tugas melakukan penyelesaian sengketa di

pengadilan, litigasi dan penyidikan terhadap pelanggaran.

(3) Seksi Administrasi Komisi Banding mempunyai tugas melakukan urusan administrasi

komisi banding.

Bagian Ketujuh DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN

Pasal 745

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Direktorat Jenderal di bidang kerja sama dan pengembangan sistem hak kekayaan intelektual

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 746

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Direktorat Kerja Sama

dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan pengembangan sistem

hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. penyiapan bahan koordinasi kegiatan kerja sama dengan berbagai institusi, pelatihan

teknis di bidang hak kekayaan intelektual;

c. pembinaan teknis pelayanan informasi hak kekayaan intelektual;

22

d. evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama pengembangan sistem hak kekayaan

intelektual; dan

e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan

Pengembangan.

Pasal 747

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan terdiri dari :

a. Subdirektorat Pengembangan;

b. Subdirektorat Kerja Sama Internasional;

c. Subdirektorat Kerja Sama Nasional; dan

d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 748


Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan.

Pasal 749

Subdirektorat Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kegiatan

pengembangan sistem hak kekayaan intelektual.

Pasal 750


Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan penyebaran informasi hak kekayaan intelektual;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem hak kekayaan intelektual;

c. pelaksanaan pelatihan teknis di bidang hak kekayaan intelektual;

d. pengelolaan perpustakaan dan pelaksanaan pelayanan informasi hak kekayaan intelektual;

dan

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

23

Pasal 751

Subdirektorat Pengembangan terdiri dari:

a. Seksi Penyebaran Informasi;

b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;

c. Seksi Pelatihan; dan

d. Seksi Perpustakaan.

Pasal 752

(1) Seksi Penyebaran Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi dan

pelaksanaan penyebaran informasi hak kekayaan intelektual.

(2) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

rancangan kebijakan mengenai sistem hak kekayaan intelektual dan peraturan perundang-

undangan, pelaksanaan kompilasi berbagai peraturan perundang-undangan, masalah dan

kasus di bidang hak kekayaan intelektual, pemantauan tindak lanjut penanganan perkara

hak kekayaan intelektual dan hasil putusan pengadilan, serta evaluasi pelaksanaan

kegiatan di bidang pengembangan sistem hak kekayaan intelektual.

(3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan materi, penjadualan, dan

pemantauan pelaksanaan kegiatan pelatihan di bidang hak kekayaan intelektual.

(4) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengklasifikasian,

pemeliharaan, dan pelayanan bahan pustaka dan informasi hak kekayaan intelektual.

Pasal 753

Subdirektorat Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

kegiatan kerja sama dengan institusi internasional.

Pasal 754

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, Subdirektorat Kerja

Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan materi kegiatan kerja sama internasional di bidang hak kekayaan

intelektual;

24

b. pelaksanaan kompilasi peraturan perundang-undangan internasional di bidang hak

kekayaan intelektual;

c. pelaksanaan kompilasi kegiatan di bidang hak kekayaan intelektual yang disepakati dalam

forum internasional; dan

d. pemantauan dan evaluasi berbagai kegiatan kerja sama imternasional di bidang hak

kekayaan intelektual.

Pasal 755

Subdirektorat Kerja Sama Internasional terdiri dari:

a. Seksi Kerja Sama Regional;

b. Seksi Kerja Sama Bilateral;

c. Seksi Kerja Sama Multilateral.

Pasal 756

(1) Seksi Kerja Sama Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi

kegiatan kerja sama regional, pelaksanaan kompilasi peraturan perundang –undangan

internasional dan kegiatan kerja sama serta pemantauan dan evaluasi di bidang hak


(2) Seksi Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi kegiatan

kerja sama bilateral, pelaksanaan kompilasi peraturan perundang-undangan internasional

dan kegiatan kerja sama serta pemantauan dan evaluasi di bidang hak kekayaan

intelektual.

(3) Seksi Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi

kegiatan kerja sama multilateral, pelaksanaan kompilasi peraturan perundang-undangan

internasional dan kegiatan kerja sama serta pemantauan dan evaluasi di bidang hak


Pasal 757

Subdirektorat Kerja Sama Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

kegiatan kerja sama dengan institusi nasional.

25

Pasal 758

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Subdirektorat Kerja

Sama Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan materi kegiatan kerja sama nasional di bidang hak kekayaan intelektual;

b. pelaksanaan kompilasi peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak kekayaan

intelektual;

c. pelaksanaan kompilasi kegiatan di bidang hak kekayaan intelektual yang disepakati di

tingkat nasional; dan

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama nasional di bidang hak


Pasal 759

Subdirektorat Kerja Sama Nasional terdiri dari:

a. Seksi Kerja Sama Institusi Pemerintah; dan

b. Seksi Kerja Sama Institusi Non Pemerintah.

Pasal 760

(1) Seksi Kerja Sama Institusi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

materi kegiatan kerja sama nasional, pelaksanaan kompilasi peraturan perundangan-

undangan nasional dan kegiatan kerja sama dengan berbagai institusi Pemerintah serta

pemantauan dan evaluasi di bidang hak kekayaan intelektual.

(2) Seksi Kerja Sama Institusi Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

materi kegiatan kerja sama nasional, pelaksanaan kompilasi peraturan perundangan-

undangan nasional dan kegiatan kerja sama dengan berbagai institusi non Pemerintah

serta pemantauan dan evaluasi di bidang hak kekayaan intelektual.

26

Bagian Kedelapan DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 761

Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat

Jenderal di bidang teknologi informasi dan pengelolaan dokumentasi hak kekayaan intelektual

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual.

Pasal 762

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761 , Direktorat Teknologi

Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi;

b. pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi;

c. pelaksanaan pendukung sistem teknologi informasi;

d. pengelolaan dokumentasi hak kekayaan intelektual;

e. pelaksanaan manajemen kontrak teknologi informasi;

f. pelaksanaan evaluasi penggunaan teknologi informasi; dan

g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Teknologi Informasi.

Pasal 763

Direktorat Teknologi Informasi terdiri dari :

a. Subdirektorat Pengembangan Sistem;

b. Subdirektorat Pendukung Sistem;

c. Subdirektorat Pengembangan Proses;

d. Subdirektorat Dokumentasi;

e. Subbagian Tata Usaha; dan


27

Pasal 764


Direktorat Teknologi Informasi.

Pasal 765

Subdirektorat Pengembangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan pengembangan

sistem informasi dan teknologi informasi.

Pasal 766


Pengembangan Sistem menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengembangan sistem aplikasi;

b. pelaksanaan pengembangan database;

c. pelaksanaan administrasi pengembangan database; dan

d. pelaksanaan administrasi pengembangan sistem aplikasi.

Pasal 767

Subdirektorat Pengembangan Sistem terdiri dari:

a. Seksi Administrasi dan Pengembangan Database; dan

b. Seksi Pengembangan Aplikasi.

Pasal 768

(1) Seksi Administrasi dan Pengembangan Database mempunyai tugas melakukan urusan

administrasi dan penyiapan bahan, pemeliharaan dan pengembangan sistem database.

(2) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem aplikasi

hak kekayaan intelektual dan pemeliharaan sistem keamanan dan aplikasi.

Pasal 769

Subdirektorat Pendukung Sistem mempunyai tugas melaksanakan sistem pendukung

teknologi informasi.

28

Pasal 770


Pendukung Sistem menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penanganan kapasitas peralatan teknologi informasi;

b. pelaksanaan identifikasi, integrasi, analisis serta pemantauan dan pengamanan sistem

perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan;

c. pelaksanaan peralatan instalasi dan jaringan;

d. pelaksanaan operasional sistem komputer; dan

e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras.

Pasal 771

Subdirektorat Pendukung Sistem terdiri dari:

a. Seksi “Helpdesk” dan Pemeliharaan; dan

b. Seksi Administrasi Sistem Jaringan.

Pasal 772

(1) Seksi “Helpdesk” dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan perangkat

keras komputer dan perangkat lunak serta pengelolaan seluruh aset sistem teknologi

informasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

(2) Seksi Administrasi Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan integrasi, analisis,

pemantauan dan pengamanan sistem di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual.

Pasal 773

Subdirektorat Pengembangan Proses mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

pemantauan dan implementasi pengembangan proses serta identifikasi pengembangan

proses yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 774


Pengembangan Proses menyelenggarakan fungsi :

29

a. penyiapan implementasi pengembangan proses;

b. pelaksanaan identifikasi pengembangan proses;

c. penyiapan uji coba dan perubahan sistem; dan

d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan situs internet.

Pasal 775

Subdirektorat Pengembangan Proses terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Proses Kerja Teknologi Informasi; dan

b. Seksi Pengembangan Situs Internet.

Pasal 776

(1) Seksi Pengembangan Proses Kerja Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan

pengembangan dan penataan proses kerja Direktorat Jenderal yang berkaitan dengan

infrastruktur teknologi informasi serta penyiapan bahan evaluasi administrasi kontrak dan

management outsourcing teknologi informasi dengan pihak ketiga.

(2) Seksi Pengembangan Situs Internet mempunyai tugas melakukan pengembangan dan

pengelolaan situs internet.

Pasal 777

Subdirektorat Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dokumentasi

hak kekayaan intelektual.

Pasal 778


Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan dokumentasi hak kekayaan intelektual;

b. penyiapan bahan informasi hak kekayaan intelektual di lingkungan Direktorat Jenderal; dan

c. penghimpunan, inventarisasi dan pemeliharaan dokumentasi hak kekayaan intelektual.

30

Pasal 779

Subdirektorat Dokumentasi terdiri dari :

a. Seksi Dokumentasi Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan

Rahasia Dagang;

b. Seksi Dokumentasi Hak Paten; dan

c. Seksi Dokumentasi Hak Merek.

Pasal 780

(1) Seksi Dokumentasi Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan

Rahasia Dagang mempunyai tugas melakukan penghimpunan, inventarisasi dan

pemeliharaan dokumentasi hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan

rahasia dagang.

(2) Seksi Dokumentasi Paten mempunyai tugas melakukan penghimpunan, inventarisasi dan

pemeliharaan dokumentasi paten.

(3) Seksi Dokumentasi Merek mempunyai tugas melakukan penghimpunan, inventarisasi dan

pemeliharaan dokumentasi merek.

Documents

CPNS Depkumham tugas