2
DAFTAR PUSTAKA 1. Williams, John R (john Reynold). Panduan Etika Medis; Penerjemah: Tim Penerjemah PSKI FK UMY.Editor: dr. Sagiran, M.Kes.—Cet.1—Yogyakarta: PSKI FK UMY, 2006 2. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK). Ikatan Dokter Indonesia. Fakultas Kedokteran USU.USU Repository.2004 3. Endang Kusumah Astuti, 2003, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis, Semarang, hal 3 4. Bahder Johan Nasution,2005, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, Jakarta:Rineka Cipta,hal. 11. 5. Djanius Djamin, dan Syamsul Arifin, 1993, Bahan Dasar Hukum Perdata, Medan:Akademi keuangan dan perbankan, hal. 26. 6. Chrisdiono M. Achadiat, 2006, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam tantangan zaman, Jakarta:EGC, hal. 31. 7. Veronica Komalawati, 1999, peran informed consent dalam transaksi terapeutik, Bandung:Citra Aditya Bakti, hal. 103 8. Amri Amir, DSF, 1997, Bunga rampai hukum kedokteran, Jakarta:Widya Medika, hal. 29. 9. J. Gunawandi, 1995, persetujuan tindakan medis ( informed consent) ,Jakarta:FK UI, hal. 2. 10. Ninik Maryati, 1998,Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata,Jakarta:PT Bina Aksara, hal. 11.

dafpus

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hkk

Citation preview

Page 1: dafpus

DAFTAR PUSTAKA

1. Williams, John R (john Reynold).

Panduan Etika Medis; Penerjemah: Tim Penerjemah PSKI FK UMY.Editor: dr. Sagiran,

M.Kes.—Cet.1—Yogyakarta: PSKI FK UMY, 2006

2. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia

(MKEK). Ikatan Dokter Indonesia. Fakultas Kedokteran USU.USU Repository.2004

3. Endang Kusumah Astuti, 2003, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam

Upaya Pelayanan Medis, Semarang, hal 3

4. Bahder Johan Nasution,2005, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter,

Jakarta:Rineka Cipta,hal. 11.

5. Djanius Djamin, dan Syamsul Arifin, 1993, Bahan Dasar Hukum Perdata,

Medan:Akademi keuangan dan perbankan, hal. 26.

6. Chrisdiono M. Achadiat, 2006, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam tantangan

zaman, Jakarta:EGC, hal. 31.

7. Veronica Komalawati, 1999, peran informed consent dalam transaksi terapeutik,

Bandung:Citra Aditya Bakti, hal. 103

8. Amri Amir, DSF, 1997, Bunga rampai hukum kedokteran, Jakarta:Widya Medika, hal.

29.

9. J. Gunawandi, 1995, persetujuan tindakan medis ( informed consent) ,Jakarta:FK UI, hal.

2.

10. Ninik Maryati, 1998,Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan

Perdata,Jakarta:PT Bina Aksara, hal. 11.

11. Subekti, 1994, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta:PT Intermasa, hal. 147.

12. Mariam Darus Dadrulzaman, 1983, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan

Penjelasan, Bandung:Penerbit Alumni, hal. 29.

13. J.Satrio, 1993, Hukum Perikatan, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hal. 139.

14. Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, Hukum dan Medik, Surabaya:Airlangga University

Press, hal. 36.

15. Amrah Muslim, 1985, Beberapa azas dan pengertian pokok tentang Administrasi dan

Hukum Administrasi, Bandung, hal 140