DAFTAR - BPK RI Perwakilan Provinsi KALIMANTAN TENGAH · 2018. 9. 3. · Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1 B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ............................ 1 C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ......................... 3 D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah .................................. 5 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .....................

10

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ................... 10 B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah ................................................................................................

11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) ........................................................................................

14 SS. 1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan........................... 15 SS. 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan.......................................... 18 SS. 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat.................................................. 19 SS. 4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.... 20 SS. 5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan.............. 21 SS. 6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders......................................... 24 SS. 7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan......................... 25 BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 31 LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama pada level sasaran strategis. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran strategis dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah keseluruhan sasaran strategis sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis yang terbagi kedalam 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil memperoleh skor sebesar 100,84 dengan capaian Indikator Kinerja Utama berhasil sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator dari 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Kata Pengantar

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2016 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas kinerjanya pada Tahun Anggaran 2016. Selain itu LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.

Indikator-indikator Kinerja yang diukur dalam Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja 2016 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah indikator-indikator yang tertuang dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2015 antara Kepala Perwakilan dengan Auditor Utama Keuangan Negara VI.

Laporan ini berisikan informasi tentang Perencanaan Strategis dan Pernyataan Komitmen Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Bagian Perencanaan Strategis menguraikan rencana strategis organisasi 2016-2020 yang telah ditetapkan untuk memberikan arah dan strategi dalam mencapai visi dan misi BPK. Sedangkan bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja perwakilan selama tahun 2016, analisis capaian kinerja Perwakilan selama tahun 2016 dan akuntabilitas keuangan.

Akhirnya kami berharap agar LAK tahun 2016 ini dapat menjadi umpan balik bagi seluruh Pejabat Struktural dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Desember 2016 Kepala Perwakilan

Ir. R. Syarief Cornell P., M.M. NIP. 195905041990031001

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan. Adapun dalam penyusunan LAKIP pada unsur-unsur pelaksana BPK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK, juga Surat Keluar dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/5518/DI.PAN-RB/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Penyampaian laporan Kinerja Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja K/L Tahun 2015 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja maka berikut disampaikan batas waktu penyampaian ke KemenPAN & RB yaitu Laporan Kinerja Tahun 2014 yang disusun Kementerian/ Lembaga dapat disampaikan kepada Presiden melalui KemenPAN & RB paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 29 Februari 2016.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Bagian Ketujuh Pasal 594 ayat 1 yang berbunyi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI, dan selanjutnya diatur sampai dengan Pasal 603.


BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

8. penyusunan bahan penjelasan Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh PemeriksaBPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;


15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;

16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

18. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan

19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur pelaksana, sebagian tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan; Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Sub Auditorat Kalteng I

Sub Auditorat Kalteng II

Sekretariat Perwakilan

Subbag SDM

Subbag Keuangan

Subbag Hukum

Subbag Umum dan

TI

Subbag Humas dan TU Kalan

Staf Subbag SDM

Staf Subbag

Keuangan

Staf Subbag Hukum

Staf Subbag

Umum dan TI

Staf Subbag

Humas dan TU Kalan

Kelompok Jabatan

Fungsional Pemeriksa

Kelompok Jabatan

Fungsional Pemeriksa


2. Sub Auditorat Kalimantan Tengah I; Mempunyai tugas antara lain: a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya,

Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: 1) merumuskan rencana kegiatan; 2) mengusulkan tim pemeriksa; 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD

tentang hasil pemeriksaan; 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh

Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, danakuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan

disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sub Auditorat Kalimantan Tengah II; Mempunyai tugas antara lain: a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: 1) merumuskan rencana kegiatan; 2) mengusulkan tim pemeriksa; 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD

tentang hasil pemeriksaan; 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh

Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, danakuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan

kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah per Desember 2016 berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) pegawai yang terdiri dari : a. 9 (sembilan) orang Pejabat Struktural, yang terdiri dari 1 (satu) orang

Kepala Perwakilan (Eselon IIA), 1 (satu) orang Kepala Sekretariat Perwakilan (Eselon IIIA), 2 (dua) orang Kepala Sub Auditorat (Eselon IIIA), dan 5 (lima) orang Kepala Subbagian, yaitu Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Kepala Subbagian SDM, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Hukum, dan Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi.

b. 56 (lima puluh enam) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, yang terdiri dari 4 (empat) orang Ketua Tim Senior, 10 (sepuluh) orang Ketua Tim Yunior, 13 (tiga belas) Anggota Tim Senior, 29 (dua puluh sembilan) Anggota Tim Yunior;

c. 13 (tiga belas) Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat Perwakilan; d. 20 (dua puluh) orang Tenaga Tidak Tetap (TTT).


2. Anggaran

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 yaitu Rp19.916.655.000,00. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,77% dari tahun sebelum yaitu sebesar Rp18.144.521.000,00.

Pada bulan September 2016 dengan adanya kebijakan pemerintah, maka terdapat jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp395.209.00,00 sehingga total anggaran yang dapat dipergunakan adalah sebesar Rp19.521.446.000,00 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK sebesar Rp7.387.675.000,00(37,09%), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK sebesar Rp3.257.032.000,00(16,35%) dan Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebesar Rp8.876.739.000,00(44,57%).


3. Sarana Prasana Kerja

Bahwa untuk melengkapi pelaksanaan pekerjaan, telah disediakan sarana prasarana kerja baik berupa: a. gedung bangunan terdiri dari :

1) bangunan kantor yang meliputi ruang kerja pejabat stuktural dan staf, ruang kerja pejabat fungsional dan pejabat fungsional umum, ruang rapat, ruang tamu, ruang arsip, ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), Ruang Perpustakaan, Ruang Poliklinik, Ruang Menyusui (Nursery), gudang, ruang server, front office (loby), kantor dan pos jaga satuan pengamanan, serta auditorium;

Ruangan Rapat dan PIK di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

2) rumah jabatan untuk pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV, serta;

Rumah Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 3) mess untuk pegawai.

Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah


b. Perlengkapan dan mesin Perlengkapan dan mesin disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pemeriksaan maupun pelaksanaan tugas penunjang, baik berupa perlengkapan ruangan, perlengkapan administrasi, perlengkapan Dukungan Teknologi Informasi, kendaraan roda dua dan roda empat, serta kelengkapan mesin (genset), dan lain sebagainya.

4. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak yang menjadi dasar pelaksanaan kerja bagi pemeriksa maupun pelaksana di Sekretariat Perwakilan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Kantor Pusat BPK maupun Kantor Perwakilan.

Beberapa Perangkat Lunak yang telah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan antara lain :

1. Instruksi Kerja tentang Ancaman Bom;

2. Instruksi Kerja tentang Penanganan Bahaya Kebakaran;

3. Instruksi Kerja tentang Penanganan Pada Saat Terjadi Bencana Alam;

4. Instruksi Kerja tentang Melakukan Layanan Titip Inap Kendaraan dari Pegawai/Pejabat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Instruksi Kerja tentang Pengamanan untuk Menangani Telepon Gelap;

6. Instruksi Kerja tentang Prosedur Menerima Pengaduan atau Laporan;

7. Instruksi Kerja tentang Menerima Telepon dari Luar;

8. Instruksi Kerja tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Patroli;

9. Instruksi Kerja tentang Pembinaan Kompetensi Satpam;

10. Instruksi Kerja tentang Pengamanan terhadap Barang yang Keluar Masuk dari dan ke dalam Gedung Kantor;

11. Instruksi Kerja tentang Pengamanan pada Saat terjadi Demonstrasi Massa atau Penyebaran Pamflet bersifat SARA;

12. Instruksi Kerja tentang Penanganan Kejahatan;

13. Instruksi Kerja tentang Prosedur Tugas Pengaturan pada Saat Penyerahan LHP;

14. Instruksi Kerja tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas Piket;


15. Instruksi Kerja tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas Jaga;

16. Instruksi Kerja tentang Prosedur Tugas Pengawalan;

17. Instruksi Kerja tentang Prosedur Tugas Protokoler;

18. Instruksi Kerja tentang Pemberian Konsultasi Hukum;

19. Instruksi Kerja tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

20. Instruksi Kerja tentang Pemantauan Penanganan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;

21. Instruksi Kerja tentang Pendampingan dan Perlindungan Hukum;

22. Instruksi Kerja tentang Pengelolaam Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD).


BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2016-2020 adalah Renstra ketiga BPK dan merupakan kelanjutan dari Renstra BPK 2011-2015. Renstra BPK 2016-2020 berorientasi pada manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Dalam rangka memonitor, mengevaluasi, dan mengukur hasil pencapaian kinerja sebagai pengejawantahan Renstra tersebut, BPK terus mengupayakan pengembangan manajemen kinerja BPK agar menjadi lebih akuntabel.

Renstra 2016-2020 memiliki dua tujuan strategis. Tujuan strategis pertama adalah meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Tujuan strategis kedua adalah meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Berdasarkan dua tujuan strategis ini, sebagai bentuk penjabaran, BPK telah menetapkan dua sasaran strategis, yang memiliki keterkaitan dan saling mendukung terwujudnya tujuan strategis tersebut yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK 2016-2020

Keseluruhan Sasaran Strategis tersebut kemudian menjadi menjadi dasar perumusan strategi bagi masing-masing unit eselon I untuk mendukung pecapaian BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku salah satu satuan kerja pelaksana BPK menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai Tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Keterkaitan


tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini:

PETA STRATEGI

Gambar 2.2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Eselon II pada tanggal 29 Januari 2016.

Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016:

Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2015

1. Meningkatnya Pemanfaatan

Hasil Pemeriksaan

1.1 Persentase Penyelesaian Tindak

Lanjut atas Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan

60%

1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas

Kinerja Pemeriksa BPK

3,6

PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI

KEUANGAN

SS 2Meningkatkan

Kualitas Perencanaan

Pemeriksaan

PEMENUHAN KEBUTUHAN DANHARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS

SS 7Meningkatkan Kinerja

Anggaran di

Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

SS 6Meningkatkan

Kompetensi Pegawai

di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

SS 3Meningkatkan Kualitas Hasil

Pemeriksaan

SS 1Meningkatnya

Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

SS 4 Meningkatkan

Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian

Negara

SS 5Meningkatkan

Kualitas Organisasi di

Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah


1.3 Persentase Penyampaian LHP yang

Mengandung Unsur Tindak Pidana

ke IPH

100%

1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan

Penghitungan Kerugian Negara

100%

1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan

Pemberian Keterangan Ahli

100%

1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan

Pertimbangan yang Dimanfaatkan

Ditama Revbang

1

2. Meningkatkan Kualitas Hasil

Pemeriksaan

2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana

Pemeriksaan dan Pelaksanaan

Pemeriksaan

85%

2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap

seluruh LHP

18%

2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100%

3. Meningkatkan Kualitas Hasil

Pemeriksaan

3.1 Pemenuhan Quality Control (QC)

Pemeriksaan

100%

3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)

Pemeriksaan

100%

3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi

Penyajian LHP

100%

4. Meningkatkan Kualitas

Pemantauan TLRHP dan

Kerugian Negara

4.1 Data Kemutakhiran Data Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

100%

4.2 Jumlah Laporan Pemantauan

Penyelesaian Kerugian Negara

30

4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian

Laporan Pemantauan Penyelesaian

Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100%

5. Meningkatkan Kualitas

Organisasi di Lingkungan

Perwakilan di Provinsi

Kalimantan Tengah

5.1 Hasil Evaluasi Itama atas

Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah

A

5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan

Informasi

100%

5.3 Persentase penyusunan best-practice 0%

5.4 Persentase penyebaran best-practice 0%

5.5 Persentase Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah

100%

5.6 Persentase Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan Bulanan

100%

5.7 Jumlah media relation yang

dilaksanakan

2

5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan

Prasarana

90%

6. Meningkatkan Kompetensi

Pegawai di Lingkungan

Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah

6.1 Persentase Pemeriksa yang

Memenuhi Standar Jam Pelatihan

Pemeriksa

100%

6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi

Jam Pelatihan Teknis/Manajerial

90%


(Non Pemeriksa)

7. Meningkatkan Kinerja

Anggaran di Lingkungan

Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah

7.1 Tingkat Kinerja Implementasi

Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah

80%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 memperoleh skor pencapaian kinerja 100,84. Skor ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian skor tahun 2015 yaitu 99,30. Berikut adalah pencapaian IKU-IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah:

Tabel 3.1 – Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan

IKU Uraian Skor Target Capaian

2016 2016 2016 2015 2014 2013 2012

Score Kinerja BPK Perw. Prov. Kalteng

100,84 100,00 100,69 99,30 93,78 92,40 91,86

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

1.1

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

105,00 60,00% 76,90% 71,35% 63,67% 60,68% 62,04%

1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

105,00 3,60 4,49 N/A N/A N/A N/A

1.3

Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

0,00 100,00% 0,00% 50% 65% 1 0

1.4

Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

103,00 100,00% 103,00% N/A N/A N/A N/A

1.5 Tingkat Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli

103,00 100,00% 103,00% N/A N/A N/A N/A

1.6

Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang

105,00 1 2 1 2 2 1

SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Strategis

2.1

Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan

105,00 85,00% 95,00% N/A N/A N/A N/A

2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

105,00 18,00% 27,27% 8 9 9 3

2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

100,00 100,00% 100,00% 100,00% 72,73% 88,68% 78,57%

SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan

100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A

3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

100,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,40%


3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

53,42 100,00% 53,42% N/A N/A N/A N/A

SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A

4.2

Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

100,00 30 30 30 30 30 30

4.3

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100,00 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00%

SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

100,00 A A N/A N/A N/A N/A

5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

92,15 100,00% 92,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice

100,00 0,00% 0,00% N/A N/A N/A N/A

5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice

100,00 0,00% 0,00% N/A N/A N/A N/A

5.5

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A

5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

100,00 100,00% 100,00% N/A N/A N/A N/A

5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

105,00 2,00 3,00 2 2 2 2

5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

105,00 90,00% 94,91% 100,00% 100,00% 101,00% 96,50%

SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

96,43 100,00% 96,43% 86,67% 44,68% 60,42% 98,11%

6.2

Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)

100,00 90,00% 90,00% N/A N/A N/A N/A

SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

7.1

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

105,00 80,00% 89,61% 90,00% 95,57% 90,07% 95,01%

SS. 1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 merupakan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Pada Tahun 2016, rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Entitas pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian IKU ini


sebesar 76,90% lebih besar dari target 60,00%. Angka ini memperlihatkan bahwa belum seluruh rekomendasi yang dirumuskan oleh BPK ditindaklanjuti oleh auditee.

IKU 1.2 merupakan Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK. Pada Tahun 2016, indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK atas seluruh pemeriksaan di Tahun 2016 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,49. Nilai ini didapat dari 22 Kuisioner yang disampaikan kepada 22 entitas pemeriksaan pada tahun 2016. Realisasi ini diatas target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu 3,60.

IKU 1.3 merupakan persentase penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH. Definisi dari IKU ini adalahsetiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke IPH.IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2016 tidak ada temuan pemeriksaan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai temuan yang berindikasi pidana yang disampaikan kepada binbangkum. Sehingga realisasi IKU ini sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.


IKU 1.4 tingkat pemenuhan permintaan penghitungan Kerugian negara. Pada tahun 2016 terdapat tiga permintaan penghitungan Kerugian Negara yang disetujui untuk dihitung dan atas tiga penghitungan tersebut telah diterbitkan tiga LHP penghitungan yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum diantaranya yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah pada UPTD Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013 di Kuala Pembuang. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang atas surat nomor B.268/Q.2.18/Fd.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Pada Pembangunan Gedung Stikes Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas atas surat Nomor B/880/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukamara TA 2013 di Sukamara. Penghitungan Kerugian Negara ini atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara atas surat nomor B.499/Q.2.19/Fd.1/11/2016 tanggal 14 November 2016 2016.

Pencapaian IKU ini sebesar 103,00% diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 100,00%.

IKU 1.5 tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli. Selama tahun 2016 terdapat tiga permintaan sebagai tenaga ahli yang disetujui diantaranya yaitu:

1. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan kebersihan selokan/drainase jalan Kota Kuala Pembuang dalam program pengembangan kinerja persampahan Kabupaten Seruyan pada UPTD Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013. Pemberi keterangan ahli yaitu Raymond Pardomuan, S.H.

2. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Gedung Stikes Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun. Pemberi keterangan ahli yaitu Carlos Leo, S.H.

3. Permintaan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan kapal tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukamara TA 2013. Pemberi keterangan ahli yaitu Sandi Andriansyah, S.E.

Pencapaian IKU ini sebesar 103,00% diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 100,00%.

IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK dapat memberikan pendapat kepada pemilik kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Untuk dapat memberikan pendapat, BPK Perwakilan memberikan masukan bahan pendapat agar dapat dimanfaatkan oleh Ditama Revbang dalam hal ini Direktorat EPP, untuk selanjutnya disampaikan ke


Badan. Pada Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan dua usulan bahan pendapat diantaranya yaitu:

1. Usulan Bahan Pendapat dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih yang Layak dan Berkelanjutan”. Usulan bahan pendapat ini telah diterima oleh Ditama Revbang melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP nomor 643/ND/XII.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 dan dimasukkan dalam database Usulan Bahan Pendapat.

2. Usulan Bahan Pendapat dengan judul “Perbaikan Tata Kelola Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”. Usulan bahan pendapat ini telah diterima oleh Ditama Revbang melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP nomor 19/ND/XII.2/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan dimasukkan dalam database Usulan Bahan Pendapat.

Pencapaian IKU ini sebanyak dua usulan diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar satu usulan. SS. 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Realisasi IKU 2.1 tentang Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan selama Tahun 2016 yaitu sebesar 95,00%. Realisasi ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar 100,00%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan satu kali revisi Rencana Kegiatan Pemeriksaan pada Tahun 2016 sehingga hasil konversi atas revisi tersebut sebesar 95,00%.

Realisasi IKU 2.2 tentang Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP yaitu sebesar 27,27% . selama Tahun 2016 sebanyak 6 LHP Kinerja yang diterbitkan dari 37 LHP yang telah diterbitkan. 6 LHP tersebut yaitu LHP atas Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kinerja Pengelolaan BUMD Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, Kinerja Manajemen Aset Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kinerja Pendidikan Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Realisasi IKU ini diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar 18,00%.


Realisasi IKU 2.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2016 sebesar 100%. Seluruh LHP yang diterbitkan Tahun 2016 disampaikan tepat waktu kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah sesuai dengan waktu penyampaian yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan.

Pada pemeriksaan tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) LHP yang terdiri dari 15 (lima belas) LHP Keuangan, 6 LHP Kinerja, dan 16 (enam belas) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari 15 (lima belas) LHP Keuangan yang diterbitkan, 15 (lima belas) LHP diselesaikan tepat waktu. Semua LHP Kinerja yang diterbitkan sebanyak 6 LHP diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Program Pemeriksaan (P2). Untuk LHP PDTT diterbitkan sebanyak 16 (enam belas) LHP, yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 16 (enam belas) LHP, sehingga realisasi IKU 2.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian LHP sebesar 100,00% atau sesuai dengan target sebesar 100,00%.

SS. 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Pengukuran IKU 3.1 tentang Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan didasarkan atas pemenuhan reviu berjenjang atas seluruh pemeriksaan yang telah dilaksanakan. IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan reviu berjenjang atas 22 (dua puluh dua) LHP yang telah diterbitkan Tahun 2016. Sehingga pencapaian IKU ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

Pengukuran IKU 3.2 tentang Pemenuhan Quality Assurance Pemeriksaan diukur berdasarkan reviu PSP dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Assurance (QA). Daftar pertanyaan ini merupakan bagian yang terdapat dalam Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu yang digunakan oleh pemeriksa di dalam melaksanakan reviu atas pengendalian keyakinan mutu yang dilakukan dalam proses pemeriksaan. Realisasi IKU ini Tahun 2016 telah memenuhi target sebesar 100,00%.


IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP diukur atas konsistensi dan akurasi LHP Keuangan, Kinerja dan PDTT yang telah diterbitkan. Rata-rata konsistensi dan akurasi untuk IHPS Semester II Tahun 2015 dan IHPS Semester I Tahun 2016 untuk LHP Keuangan sebesar 66,50%, LHP Kinerja sebesar 68,75% dan LHP PDTT sebesar 25,00% sehingga rata-rata ketiganya menjadi 53,42%.

Realisasi IKU ini dibawah target yang telah ditetapkan tahun 2016 sebesar 100,00% sehingga di tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaannya baik atas LHP Keuangan, Kinerja dan PDTT. SS. 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Pada Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tiga kali Rapat Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) bersama Inspektorat se-Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dihasilkan 30 (tiga puluh) TLRHP yang mutakhir selama Tahun 2016 atas 15 (lima belas) entitas pemeriksaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga


pencapaian IKU 4.1 tentang Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebesar 100,00% atau sesuai dengan target Tahun 2016.

Jumlah laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan selama tahun 2015 yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) laporan (semester I dan II) dari 15 entitas yang dipantau sehingga realisasi IKU 4.2 tentang Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan sebanyak 30 (tiga puluh) dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKU 4.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan secara tepat waktu Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah atas 15 (lima belas) entitas di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ditama Revbang melalui Nota Dinas nomor 270/ND/XIX,PAL/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016 (Semester I Tahun 2016) dan Nota Dinas nomor 9/ND/XIX,PAL/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 (Semester II Tahun 2016). Sehingga pencapaian IKU 4.3 sudah sesuai dengan target Tahun 2016 sebesar 100,00%.

SS. 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP/135/M.PAN/09/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pedoman tersebut Inspektur Utama melalui Nota Dinas Nomor 220c/ND/XI/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan nilai 86,83% atau dengan kategori “A” (Memuaskan). Hasil Evaluasi ini sejalan dengan pencapaian target IKU 5.1. Nilai evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut


menunjukkan terdapat hal-hal signifikan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria sehingga perlu mendapatkan perbaikan.

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit). Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal. IKU 5.2 ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT culture di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Pada Tahun 2016 tingkat pemanfaatan Teknologi dan Informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 92,15% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan layanan dasar email dan eDrive sebesar 77,57%. Dari 78 pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 76 pegawai yang memanfaatkan email BPK dan 2 pegawai tidak pernah login ke email BPK. Untuk pemanfaatan eDrive, dari 78 pegawai hanya 45 pegawai yang menggunakan eDrive;

2. Layanan aplikasi umum SISDM sebesar 100,00%. Seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah memanfaatkan secara optimal aplikasi SISDM;

3. Pemanfaatan layanan pemeriksaan SMP dan portal eAudit sebesar 100,00%. Aplikasi ini dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Nilai realisasi IKU 5.2 ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar 100,00%. Sehingga ditahun mendatang perlu dilakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi Teknologi dan Informasi kepada selruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian IKU ini ditahun selanjutnya.

IKU 5.3 tentang Persentase Penyusunan Best Practice. Pada Tahun 2016 pencapaian IKU ini sebesar 0%, sama dengan target yang telah ditetapkan, karena belum ada best-practice yang direncanakan, disusun ataupun divalidasi.

IKU 5.4 tentang Persentase Penyebaran Best Practice. Pada Tahun 2016 pencapaian IKU ini sebesar 0%, sama dengan target yang telah ditetapkan, karena belum ada kegiatan penyebaran best practice.

IKU 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja secara tepat waktu kepada Direktorat PSMK dengan Nota Dinas Nomor 58/ND/XIX.PAL/02/2016 tanggal 12 Februari 2016. Sehingga pencapaian IKU ini sesuai target yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 100,00%. Adapun dalam penyusunan LAKIP pada unsur-unsur pelaksana BPK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.


IKU 5.6 tentang Ketepatan Penyampaian Laporan Bulanan. Pada Tahun 2016, laporan bulanan yang disampaikan tepat waktu sebanyak 12 laporan. Sehingga pencapaian IKU ini sebesar 100,00% dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKU 5.7 tentang Jumlah Media Relation yang dilaksanakan. Media relation adalah media berkomunikasi antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan stakeholders. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan dalam rangka meningkatkan awareness stakeholders atas tugas dan fungsi BPK serta istilah-istilah yang digunakan di BPK. Stakeholders BPK diantaranya adalah lembaga perwakilan, lembaga eksekutif, aparat penegak hukum, akademis, pers dan masyarakat umum.

Media Workshop Semester I dan II Tahun 2016

Pada Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan 2 kali kegiatan media workshop yang diikuti oleh awak media cetak maupun elektronik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan pertama tanggal 29 Maret 2016 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Media Workshop ini mengambil tema ”Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual”. Bertindak sebagai narasumber yaitu Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, Ketua Tim Senior Bapak Oktono Batubara, Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Yuyun Wahyudi, Koordinator Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Sukari dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Bapak Sigit Karyawan Yunianto Acara ini dihadiri 27 Media Massa Cetak/Elektronik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Media Workshop kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tema Media Workshop tersebut “Peranan BUMD dalam Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”. Bertindak sebagai Narasumber adalah Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, Kepala Subauditorat Kalteng I Bapak Ali Wardhana, Kepala Subauditorat Kalteng II Bapak Mochammad Suharyanto, Direktur Utama BPR Marunting Sejahtera Kabupaten Kotawaringin Barat Bapak Subandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Bapak Sumantri dan Pemimpin Redaksi Kalteng Pos Bapak Rohansyah, dengan host/moderator yaitu Neni Maria dari TVRI Kalteng. Adapun model acara yang digunakan adalah menggunakan konsep acara pada Indonesian Lawyer Club yang disiarkan salah satu TV Swasta.


Media Visit BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ke Kalteng Pos dan TVRI Kalteng

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 melakukan dua kali kegiatan media visit. Media visit pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2016 ke Kalteng Pos dan Palangka Express. Media Visit kedua dilaksanakan tanggal 7 Desember 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Live Talkshow Interaktif bertempat di TVRI Kalteng. Adapun tema Live Talkshow tersebut yaitu “Peranan BUMD dalam Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”. Bertindak sebagai narasumber yaitu Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara dan Direktur Utama BPR Marunting Sejahtera Kabupaten Barat.

Pencapaian IKU 5.7 ini sebesar tiga atau diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu sebesar dua.

IKU 5.8 tentang Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana. Realisasi IKU ini sebesar 94,91% atau diatas target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu 90%. Adapun realisasi ini didapatkan dari persentase pemenuhan sarana sesuai standar sebesar 95,77% dan persentase pemenuhan prasarana sesuai standar sebesar 94,05%. Total persentase tersebut dibagi 2 menjadi nilai realisasi Tahun 2016.

SS. 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah akhir September. Jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum akhir September, maka tanggung


jawab diklat ada di satker lama. Jika pegawai mulai aktif di satker baru sejak awal Oktober maka tanggung jawab diklat ada di satker baru.

Realisasi IKU 6.1 tentang Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa pada Tahun 2016 sebesar 96,43%. Selama Tahun 2016 terdapat 54 Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 40 jam dari total jumlah pemeriksa sebanyak 56 orang. Realisasi IKU ini dibawah target yang telah ditetapkan Tahun 2016 yaitu 100,00%. Salah satu kendala pencapaian IKU ini yaitu jadwal pelatihan bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan.

Realisasi IKU 6.2 tentang Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa) pada Tahun 2016 sebesar 90,00% sama dengan target Tahun 2016.

SS. 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Realisasi IKU 7.1 tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan sebesar 89,61% atau diatas realisasi yang telah ditetapkan Tahun 2016 sebesar 80,00%. Tingkat pencapaian implementasi anggaran tersebut diperoleh dari pencapaian penyerapan anggaran sebesar 95,62%, konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 73,63%, pencapaian keluaran sebesar 100,00% dan efisiensi sebesar 55,33%.


Tabel 3.2 – Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan Dengan Capaian 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

2016

Capaian

2016 2015 2014

1. Meningkatnya

Pemanfaatan Hasil

Pemeriksaan

1.1 Persentase Penyelesaian

Tindak Lanjut atas

Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan

60,00% 76,90% 71,35% 63,67%

1.2 Indeks Kepuasan Auditee

atas Kinerja Pemeriksa

BPK

3,60 4,49 N/A N/A

1.3 Persentase Penyampaian

LHP yang Mengandung

Unsur Tindak Pidana ke

IPH

100,00% 0,00% 50% 65%

1.4 Tingkat Pemenuhan

Permintaan

Penghitungan Kerugian

Negara

100,00% 103,00% N/A N/A


Pemberian Keterangan

Ahli

100,00% 103,00% N/A N/A

1.6 Jumlah Bahan Pendapat

dan Pertimbangan yang

dimanfaatkan Ditama

Revbang

1 2 1 2

2. Meningkatkan

Kualitas

Perencanaan

Strategis

2.1 Tingkat Konsistensi

antara Rencana

Pemeriksaan dan

Pelaksanaan

85,00% 95,00% N/A N/A

2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja

terhadap Seluruh LHP

18,00% 27,27% 8 9

2.3 Ketepatan Waktu

Penyampaian LHP

100% 100% 100% 72,73%

3. Meningkatkan

Kualitas Hasil

Pemeriksaan

3.1 Pemeriksaan Quality

Control (QC)

Pemeriksaan

100,00% 100,00% N/A N/A

3.2 Pemenuhan Quality

Assurance (QA)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.3 Tingkat Konsistensi dan

Akurasi Penyajian LHP

100,00% 53,42% N/A N/A

4. Meningkatkan

Kualitas Pemantaun

TLRHP dan

Kerugian Negara

4.1 Tingkat Pemutakhiran

Data Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

100,00% 100,00% N/A N/A

4.2 Jumlah Laporan

Pemantauan

Penyelesaian Kerugian

Negara

30 30 30 30

4.3 Ketetapan Waktu

Penyampian Laporan

100,00% 100,00% 100,00% 50,00%


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

2016

Capaian

2016 2015 2014

Pemantauan

Penyelesaian Ganti

Kerugian Negara ke

Ditama Revbang

5. Meningkatkan

Kualitas Organisasi

di Lingkungan

Perwakilan

5.1 Hasil Evaluasi Itama atas

Akuntabilitas Kinerja

Perwakilan

A A N/A N/A

5.2 Tingkat Pemanfaatan

Teknologi dan Informasi

100,00% 92,15% 100,00% 100,00%

5.3 Persentase Penyusunan

Best-Practice

0,00% 0,00% N/A N/A

5.4 Persentase Penyebaran

Best-Practice

0,00% 0,00% N/A N/A

5.5 Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Perwakilan

100,00% 100,00% N/A N/A

5.6 Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan

Bulanan

100,00% 100,00% N/A N/A

5.7 Jumlah Media Relation

yang Dilaksanakan

2,00 3,00 2 2


Sarana dan Prasarana

90,00% 94,91% 100,00% 100,00%

6. Meningkatkan

Kompetensi

Pegawai di

Lingkungan

Perwakilan

6.1 Persentase Pemeriksa

yang Memenuhi Standar

Jam Pelatihan Pemeriksa

100,00% 96,43% 86,67% 44,68%

6.2 Persentase Pegawai yang

Memenuhi Jam Pelatihan

Teknis/Manajerial (non

pemeriksa)

90,00% 90,00% N/A N/A

7. Meningkatkan

Kinerja Anggaran

dim Lingkungan

Perwakilan

7.1 Tingkat Kinerja

Implementasi Anggaran

di Lingkungan

Perwakilan

100% 100% 100% 100%


Tabel 3.3 – Persentase Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2015 Dengan Target Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Kinerja 5 Tahun

Realisasi 2016

Persentase Perbandingan

Realisasi Tahun 2016

dengan Target Tahun

2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1.1

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

70% 70% 70% 60% 70% 76,90% 110%

1.2

Indeks Kepuasan

Auditee atas

Kinerja Pemeriksa

BPK

N/A N/A N/A 3,60 4,00 4,49 112%

1.3

Persentase

Penyampaian LHP

yang Mengandung

Unsur Tindak

Pidana ke IPH

1 60% 60% 100% 100% 0% 0%

1.4

Tingkat

Pemenuhan

Permintaan

Penghitungan

Kerugian Negara

N/A N/A N/A 100% 100% 103% 103%

1.5

Tingkat

Pemenuhan

Pemberian

Keterangan Ahli

N/A N/A N/A 100% 100% 103% 103%

1.6

Jumlah Bahan

Pendapat dan

Pertimbangan

yang dimanfaatkan

Ditama Revbang

2 2 1 1 1 2 200%

2.1

Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan

N/A N/A N/A 85% 85% 95% 112%

2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

7 9 8 18% 17% 27,27% 160%

2.3 Ketepatan Waktu

Penyampaian LHP 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100%

3.1 Pemeriksaan Quality Control (QC) Pemeriksaan

N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%

3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Realisasi 2016



dengan Target Tahun

2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


N/A N/A N/A 100% 100% 53,42 53,42%

4.1

Tingkat

Pemutakhiran

Data Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%

4.2

Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

30 30 30 30 30 30 100%

4.3

Ketetapan Waktu Penyampian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.1

Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

N/A N/A N/A A A A A

5.2

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

100% 100% 100% 100% 100% 92,15% 92,15%

5.3 Persentase Penyusunan Best-Practice

N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%

5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice

N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%

5.5

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%

5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%

5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

2 2 2 2 2 3 150%

5.8

Tingkat

Pemenuhan Sarana

dan Prasarana

75% 100% 100% 90% 84% 94,91% 113%

6.1

Persentase

Pemeriksa yang

Memenuhi Standar

90% 90% 90% 100% 100% 96,43% 96,43%




Realisasi 2016



dengan Target Tahun

2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Jam Pelatihan

Pemeriksa

6.2

Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)

N/A N/A N/A 90% 90% 90% 100%

7.1

Tingkat Kinerja

Implementasi

Anggaran di

Lingkungan

Perwakilan

90% 90% 90% 90% 82% 89,61% 109%


BAB IV PENUTUP

Secara umum, pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 3 Sasaran Strategis IKU yang tidak mencapai target diantaranya SS 3 tentang Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan pada IKU 2.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP baru tercapai sebesar 53,42% dari target sebesar 100%, SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan pada IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi baru tercapai sebesar 92,15% dari target sebesar 100% dan SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan pada IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa baru tercapai 96,43% dari target 100%.

Meskipun masih terdapat 3 IKU yang belum tercapai namun dibandingkan dengan pencapaian IKU tahun sebelumnya secara total terjadi peningkatan Skor IKU sebesar 1,54 poin yang terlihat dari pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 yaitu sebesar 100,84 dibandingkan pencapaian Tahun 2015 sebesar 99,30. Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya pencapaian SS IKU diantaranya pada Sasaran Strategis 1 IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dengan capaian sebesar 76,90% dari target sebesar 60%, IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK dengan capaian sebesar 4,49 dari target 3,60, IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Penghitungan Kerugian Negara dengan capaian sebesar 103% dari target 100%, IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dengan capaian sebesar 103%, dan IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang dengan capaian sebesar 2 dari target 1.

Selain itu, Sasaran Strategis 2 pada IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan dengan capaian 95% dari target 85%, IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP, dari target sebesar 18% telah tercapai 27,27%. Peningkatan juga terjadi pada Sasaran Strategis 7 IKU 7.1 Tingkat Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan dari target 80% realisasinya mencapai 89,61%.

Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

Lampiran. 1

Format Formulir Pengukuran Kinerja


Format Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Unit Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan

Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran : 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi Skor

1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

60% 76,90 105

1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

3,6 4,49 105

1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

100% 0% 0

1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

100% 100% 103

1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

100% 100% 103

1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

1 2 105

2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

85% 95% 105

2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

18% 27,27% 105

2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

100% 100% 100

3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan

100% 100% 100

3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

100% 100% 100


100% 53,42% 53,42

4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

100% 100% 100

4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

30 30 30

4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100% 100% 100

5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

A A 100

5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

100% 92,15% 92,15

5.3 Persentase penyusunan best-practice

0% 0% 100

5.4 Persentase penyebaran best-practice

0% 0% 100


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi Skor

5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

100% 100% 100

5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

100% 100% 100

5.7 Jumlah media relation yang dilaksanakan

2 3 105

5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

90% 94,91% 105

6.

Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

100% 96,43% 96,43

6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

90% 90% 100

7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

80% 89,61% 105

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp19.916.655.000,00

Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp18.667.269.819,00

Jumlah efesiensi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp0,00


Lampiran. 2

PKPK 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sjafrudin Mosii Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

Peta Strategi

PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI

KEUANGAN

SS 2Meningkatkan

Kualitas Perencanaan

Pemeriksaan

PEMENUHAN KEBUTUHAN DANHARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS

SS 7Meningkatkan Kinerja

Anggaran di Lingkungan

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

SS 6Meningkatkan

Kompetensi Pegawai di Lingkungan


SS 3Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

SS 1Meningkatnya

Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

SS 4 Meningkatkan

Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian

Negara

SS 5Meningkatkan

Kualitas Organisasi di Lingkungan


IKU dan Target IKU Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan

SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

60% Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja

Pemeriksa BPK 3,6

IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

100%

IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

100%

IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

100%

IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

1 Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK

SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

85%

Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Perwakilan

IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

18%

IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

100%

Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku

SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan

100%

Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan

IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

100%

IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

100% Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS

SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

100%

Mengarahkan, mengevaluasi dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara

IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

30

IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100%

SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

A Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan

IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

100% Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI

IKU 5.3 Persentase penyusunan best-practice 0% Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan

IKU 5.4 Persentase penyebaran best-practice 0%

IK 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

100%

IK 5.6 PersentasePersentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan

100% Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala

IK 5.7 Jumlah media relation yang dilaksanakan 2 Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan

IK 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 90% Merumuskan, mereviu dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras

SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

100%

Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai IK 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam

Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

90%

SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

80% Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan

Kegiatan Anggaran

Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Rp. 9.151.277.000,00

Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri Rp. 999.351.000,00

Manajemen Sumber Daya Manusia Rp. 5.955.284.000,00

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Rp. 515.749.000,00

Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum Rp. 3.294.994.000,00

Total Anggaran Rp. 19.916.655.000,00

Jakarta, 29 Januari 2016

TORTAMA KN VI

Sjafrudin Mosii

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat


Lampiran. 3

Scorecard 2016

Hierarchy Target Realisasi Score RC Trend Action headers Add action

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 100,84

1 Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan 100.00 104.12

SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan 100.00 104.12

1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 60,00 % 76,90 % 105,00

1.1.1. Jumlah Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti 3.281

1.1.2. Jumlah Rekomendasi yang belum selesai/dalam proses ditindaklanjuti 849

1.1.3. Jumlah Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 139

1.1.4. Jumlah Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 8

1.1.5. Jumlah Rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee 4.277

1.2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK 3,60 4,49 105,00

1.3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH 100,00 % 0,00 % 0,00

1.3.1. Jml temuan ps yg dinyatakan memenuhi syarat sbg temuan berindikasi pidana oleh Binbangkum 0

1.3.2. Jml temuan ps yg berindikasi pidana yg diserahkan ke Binbangkum 0

1.4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara 100,00 % 103,00 % 103,00

1.4.1. Jumlah LHP KN yang disampaikan ke APH 3

1.4.2. Jumlah permintaan PKN yang disetujui untuk dihitung 3

1.5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli 100,00 % 103,00 % 103,00

1.5.1. Jumlah permintaan sebagai tenaga ahli yang disetujui 3

1.5.2. Jumlah permintaan sebagai tenaga ahli 3

1.6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang 1 2 105,00

2 Pengelolaan Fungsi Strategis 100.00 97.27

SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan 100.00 104.00

2.1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan 85,00 % 95,00 % 105,00

2.1.1. Konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan strategi pemeriksaan

2.1.1.1. Jumlah pemeriksaan yang konsisten dengan strategi pemeriksaan

2.1.1.2. Jumlah pemeriksaan di tahun berjalan

2.1.2. Konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dengan RKP 95,00 %

2.1.2.1. Jumlah Pengajuan Revisi (konversi) 95,00 %

2.1.2.2. Jumlah Objek Pemeriksaan yang Diganti

2.2. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP 18,00 % 27,27 % 105,00

2.2.1. Jumlah LHP Keuangan yang Diterbitkan 15

2.2.2. Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 6

2.2.3. Jumlah LHP DTT (non Banpol) yang Diterbitkan 1

2.2.4. Jumlah LHP DTT (Banpol) yang Diterbitkan 15

2.3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100,00 % 100,00 % 100,00

2.3.1. LHP Keuangan yang diterbitkan tepat waktu 15

2.3.2. LHP Keuangan yang diterbitkan 15

2.3.3. LHP Kinerja yang diterbitkan tepat waktu 6

2.3.4. LHP Kinerja yang diterbitkan 6

2.3.5. LHP DTT non-banpol yang diterbitkan tepat waktu 1

2.3.6. LHP DTT non-banpol yang diterbitkan 1

2.3.7. LHP DTT banpol yang diterbitkan tepat waktu 15

2.3.8. LHP DTT banpol yang diterbitkan 15

SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan 100.00 88.82

3.1. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

3.1.1. Persentase Pemenuhan QC untuk seluruh kegiatan pemeriksaan 2.200,00 %

3.1.2. Jumlah kegiatan pemeriksaan 22

3.2. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

3.2.1. Persentase Pemenuhan QA untuk seluruh kegiatan pemeriksaan 2.200,00 %

3.2.2. Jumlah kegiatan pemeriksaan 22

3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP 100,00 % 53,42 % 53,42

3.3.1. Tingkat konsistensi dan akurasi LHP Keuangan 66,50 %

3.3.2. Tingkat konsistensi dan akurasi LHP Kinerja 68,75 %

3.3.3. Tingkat konsistensi dan akurasi LHP DTT 25,00 %

SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara 100.00 100.00

4.1. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

4.1.1. Jumlah laporan Pemantauan TLRHP yang mutakhir 30

4.1.2. Jumlah entitas pemantauan TLRHP 15

4.2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 30 30 100,00

4.3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang 100,00 % 100,00 % 100,00

4.3.1. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan tepat waktu 30

4.3.2. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan 30

3 Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi 100.00 98.70

SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan 100.00 99.26

5.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan A A 100.00

5.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 100,00 % 92,15 % 92,15

QPR ScoreCard Web Client http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=tVit...

1 of 2 08/02/2017 10:03

5.2.1. Layanan dasar: email dan eDrive 77,57 %

5.2.2. Layanan aplikasi umum: SISDM 100,00 %

5.2.3. Layanan pemeriksaan: SMP dan portal eAudit 100,00 %

5.3. Persentase Penyusunan Best-Practice 0,00 % 0,00 % 100,00

5.3.1. Jumlah Best Practice yang Disusun 0

5.3.2. Jumlah Best Practice yang Direncanakan untuk Disusun 0

5.4. Persentase Penyebaran Best-Practice 0,00 % 0,00 % 100,00

5.4.1. Jumlah Best Practice yang Disebarkan 0

5.4.2. Jumlah Best Practice yang Direncanakan untuk Disebarkan 0

5.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan 100,00 % 100,00 % 100,00

5.6. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan 100,00 % 100,00 % 100,00

5.6.1. Jumlah laporan bulanan yang disampaikan tepat waktu 12

5.6.2. Jumlah laporan bulanan yang disampaikan 12

5.7. Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2 3,00 105,00

5.7.1. Jumlah media workshop/editor forum 2

5.7.2. Jumlah siaran pers/konferensi pers 0

5.7.3. Jumlah media visit, pers lunch/coffee morning dan wawancara 2

5.8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 90,00 % 94,91 % 105,00

5.8.1. Persentase pemenuhan Sarana sesuai Standar 95,77 %

5.8.2. Persentase pemenuhan Prasarana sesuai Standar 94,05 %

SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan 100.00 97.75

6.1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa 100,00 % 96,43 % 96,43

6.1.1. Jumlah pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 40 jam 54

6.1.2. Jumlah pemeriksa pada satuan kerja 56

6.2. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa) 90,00 % 90,00 % 100,00

6.2.1. Jumlah pegawai non pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 20 jam 18

6.2.2. Jumlah pegawai non pemeriksa pada satuan kerja 20

4 Keuangan 100.00 105.00

SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan 100.00 105.00

7.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan 80,00 % 89,61 % 105,00

7.1.1. Penyerapan Anggaran 95,62 %

7.1.2. Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi 73,63 %

7.1.3. Pencapaian Keluaran 100,00 %

7.1.4. Efisiensi 55,33 %

Skor Kinerja 100,84

QPR ScoreCard Web Client http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=tVit...

2 of 2 08/02/2017 10:03


Lampiran. 4

Scorecard 2015

Hierarchy Target Realisasi Score RC

Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya) 99,30

Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan 100.00 96.54

SS 1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100.00 96.54

1.1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti 70,00 % 71,35 % 101,93

1.1.1. Jumlah Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti 3.103

1.1.2. Jumlah Rekomendasi yang belum selesai/dalam proses ditindaklanjuti 982

1.1.3. Jumlah Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 265

1.1.4. Jumlah Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 3

1.1.5. Jumlah Rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee 4.353

1.2. Persentase TL Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara 60,00 % 50,00 % 83,33

1.2.1. Persentase penyampaian temuan berindikasi pidana yang disampaikan ke APH 0,00 %

1.2.1.1. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg diserahkan ke APH 0.00

1.2.1.2. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg disampaikan ke Badan 0.00

1.2.2. Persentase pemenuhan penghitungan kerugian negara 0,00 %

1.2.2.1. Jumlah LHP KN yang disampaikan ke APH 1.00

1.2.2.2. Jumlah permintaan PKN yang disetujui untuk dihitung 0.00

1.2.3. Persentase pemenuhan pemberian keterangan ahli 100,00 %

1.2.3.1. Jumlah permintaan sebagai ahli yang disetujui 5.00

1.2.3.2. Jumlah permintaan sebagai ahli 5.00

Pengelolaan Fungsi Strategis 100.00 100.79

SS 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan 100.00 101.41

2.1. Jumlah LHP yang diterbitkan 40 40 100,00

2.1.1. Jumlah LHP Keuangan 15

2.1.2. Jumlah LHP Kinerja 8

2.1.3. Jumlah LHP DTT 17

2.2. Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan 8 8 100

2.3. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

2.3.1. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 100.00

2.3.1.1. Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 15

2.3.1.2. Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan 15

2.3.2. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 100.00

2.3.2.1. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan tepat waktu 8.00

2.3.2.2. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan 8

2.3.3. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan DTT 100.00

2.3.3.1. Pemeriksaan DTT yang dilaksanakan tepat waktu 17

2.3.3.2. Pemeriksaan DTT yang dilaksanakan 17

2.4. Ketepatan waktu penyelesaian LHP 96,00 % 100,00 % 104,17

2.4.1. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 100.00

2.4.1.1. Laporan Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan tepat waktu 15

2.4.1.2. Laporan Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan 15

2.4.2. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 100.00

2.4.2.1. Laporan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan tepat waktu 8

2.4.2.2. Laporan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan 8

2.4.3. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan DTT 100.00

2.4.3.1. Laporan Pemeriksaan DTT yang diterbitkan tepat waktu 17

2.4.3.2. Laporan Pemeriksaan DTT yang diterbitkan 17

2.5. Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

2.6. Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit 51,00 % 64,00 % 105,00 %

2.6.1. Jumlah pemeriksaan terinci pada tahun berjalan yang memanfaatkan portal e-audit 16

2.6.2. Jumlah pemeriksaan terinci pada tahun berjalan 25

SS 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat 100.00 100.00

3.1. Usulan Pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP 1 1 100,00

SS 4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 100.00 100.00

4.1. Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan 30 30 100,00

4.1.1. Jumlah laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan 30

4.1.2. Jumlah entitas yang dipantau 15

4.2. Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah 100,00 % 100,00 % 100,00

Page 1 of 2QPR ScoreCard Web Client

25/01/2016http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=sFXt5nS8r7geKlG...

4.2.1. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah yg disampaikan tepat waktu 30

4.2.2. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah yang disampaikan ke Dit. Binbangkum 30

Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi 100.00 100.39

SS 5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan 100.00 99.52

5.1. Jam pelatihan rata-rata per pegawai 4

Documents

DAFTAR - BPK RI Perwakilan Provinsi KALIMANTAN TENGAH · 2018. 9. 3. · Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan