DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN ...berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180320...tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum 6. Mengingat:

- 1 -

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

NO.

DIM DRAFT RUU DARI PEMERINTAH

TANGGAPAN FRAKSI MASUKAN FRAKSI-FRAKSI SETELAH PERUBAHAN HASIL PEMBAHASAN

1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR … TAHUN …

TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

F-PD : Frasa “UNTUK PEMBANGUNAN” diganti dengan “PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM” karena defenisi pembangunan terlalu luas.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN … TENTANG

PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM



Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

F-PG : Kata “PENGADAAN” diubah menjadi “PENYEDIAAN” dan kata “TANAH” diubah menjadi “LAHAN”.

Perlu ditegaskan dengan kalimat “BAGI KEPENTINGAN UMUM”, sehingga kepentingan individu/kelompok tidak bisa berlindung dibalik “pembangunan”. Pemberian judul sebisa mungkin ringkas namun tidak menimbulkan multi interpretasi.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK


TENTANG PENYEDIAAN LAHAN

UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM



- 2 -

NO.



Istilah “PENGADAAN” cenderung diartikan sebagai upaya mendatangkan sesuatu, sehingga sebaiknya digunakan istilah “PENYEDIAAN” yang berarti upaya menyiapkan sesuatu. Masyarakat cenderung mempersepsikan tanah sebagai “soil”, sedangkan tanah yang dimaksud dalam RUU ini adalah sebagai “land”. Dalam ilmu kehutanan, tanah adalah media tanam, sedangkan lahan adalah hamparan tanah yang digunakan untuk tujuan tertentu. (Referensi: Kamus Kehutanan)

F-PDIP:

Perubahan redaksi: Kata “PEMBANGUNAN“ diganti dengan kata “KEPENTINGAN UMUM“

Perubahan kata pembangunan menjadi Kepentingan umum dimaksudkan untuk mempertegas tujuan dari pengaturan RUU ini yang hanya mengatur pengadaan tanah yang ditujukan untuk kepentingan umum.




KEPENTINGAN UMUM



F-PKS : TETAP TETAP

- 3 -

NO.



F-PAN : Ada perubahan menjadi: PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN diubah menjadi PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.



TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM



F-PPP : Judul UNTUK PEMBANGUNAN diganti dengan BAGI KEPENTINGAN UMUM mengingat luasnya arti kata pembangunan, dan agar lebih spesifik




KEPENTINGAN UMUM



F-PKB : Pembangunan oleh Pemerintah pada RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK

- 4 -

NO.



prinsipnya dilakukan untuk kepentingan umum, dimana parameternya adalah adanya proses yang partisipatif dalam perumusan rencana pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Namun, tidak dapat dipungkiri, selalu ada bias dalam proses partisipatory development antara lain melalui manipulasi partisipasi, baik manipulasi informasi, pelaksanaan partisipasi yang tidak komprehensif, yang pada umumnya hal ini terjadi karena adanya misi tersembunyi yang tidak berkesusaian dengan kepentingan umum. Oleh karena itu,untuk mencegah bias, reduksi dan deviasi tersebut, maka kalimat “UNTUK KEPENTINGAN UMUM” ini diperlukan untuk memastikan nilai filosofis dan ideologis dari kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan.




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA


F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

- 5 -

NO.



F-P. HANURA :

Di tambah “BAGI KEPENTINGAN UMUM” karena dalam pasal-pasal berikutnya mencantumkan kepentingan umum dan di dalam Naskah Akademik (NA) dicantumkan tetapi dalam judul tidak disebut. Jadi lebih menegaskan untuk lebih sinkron.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG RE PUBLIK



PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA


2. Menimbang : a. Bahwa dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, Pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;

F-PD:

TETAP TETAP


F-PG Rumusan difokuskan pada pokok masalah dalam RUU ini. Mengikuti perubahan judul diatas.

Menimbang: Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, Pemerintah perlu menyediakan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;

F-PDIP:

Perubahan redaksi kata “sejahtera” diganti dengan kata “makmur” dan kata “perlu”

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka

mewujudkan masyarakat

- 6 -

NO.



diganti dengan kata “wajib” Serta menambahkan kalimat “berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” setelah kata makmur. Disesuaikan dengan peristilahan dalam UUD 1945 dan UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Perubahan kata perlu menjadi wajib dimaksudkan sebagai sebuah penekanan bahwa Pemerintah harus melaksanakan pembangunan sebagai amanat UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Konsideran tersebut juga merujuk pada RUU Sistem Resi Gudang yang sudah disahkan oleh DPR, Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004.

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah wajib melaksanakan pembangunan;

F-PKS: TETAP

TETAP

F-PAN:

Istilah “adil dan makmur” terdapat dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Karena itu, kata “sejahtera” diubah menjadi

Menimbang: Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan

- 7 -

NO.



“makmur”. Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;

F-PPP: TETAP

TETAP

F-PKB : Idem DIM angka 1

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, Pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Penambahan kata makmur, dalam Pembukaan UUD 45 alinea dua:….yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur…. Setelah makmur, barulah sejahtera melalui pembangunan yang dilaksanakan secara adil dan demokratis

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, Pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;

3. b. bahwa untuk menjamin terselenggara nya pembangunan sebagaimana di maksud dalam huruf a.

F-PD: TETAP

TETAP Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

F-PG:

Rumusan difokuskan pada pokok masalah

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya

- 8 -

NO.



diperlukan tanah yang perolehannya harus dilaksanakan dengan cara yang lebih adil dan demokratis;

dalam RUU ini. Mengikuti perubahan judul diatas.

pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a. diperlukan lahan yang perolehannya harus dilaksanakan dengan cara yang lebih adil dan demokratis;

F-PDIP:

Perubahan redaksi setelah kata “tanah” ditambahkan kata “untuk kepentingan umum” dan frasa “cara yang lebih adil dan demokratis” diganti “mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil” Penambahan kata mengedepankan prinsip kemanusiaan dimaksudkan agar pengadaan tanah dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan karena praktik pengadaan tanah yang terjadi selama ini seringkali dilakukan dengan cara yang mengabaikan prinsip kemanusiaan

bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan sebagaimana di maksud dalam huruf a. diperlukan tanah untuk kepentingan umum yang perolehannya harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil

- 9 -

NO.



F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN : Agar menyesuaikan dengan judul RUU sebagaimana di atas, maka kata “perolehan” diubah menjadi “pengadaan”. Dan agar pengadaan tanah tidak menjadi bumerang bagi masyarakat, maka perlu ditambahkan kata “bijaksana” setelah kata “adil”.

b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan tanah yang pengadaannya harus dilaksanakan dengan cara yang lebih adil, bijaksana, dan demokratis;

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Penambahan phrasa “serta mempertimbangkan nilai sosial, kultural dan politik” dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengadaan tanah tidak menyebabkan tergerusnya nilai social, kultural dan politik yang melekat pada tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah tersebut.

b. bahwa untuk menjamin terselenggara nya pembangunan sebagaimana di maksud dalam huruf a. diperlukan tanah yang perolehannya harus dilaksanakan dengan cara yang lebih adil dan demokratis, serta mempertimbangkan nilai sosial, kultural dan politik;

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

- 10 -

NO.



F-P. HANURA:

Perubahan redaksional: lebih menekankan jaminan terhadap cara-cara perolehan tanah yang merupakan modal dalam sebuah pembangunan

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pembangunan sebagaimana di maksud huruf a. dibutuhkan modal tanah yang pelaksanaan perolehannya harus diselenggarakan dengan cara yang adil dan demokratis; serta memegang teguh keinginan memakmurkan dan mensejahterakan rakyat;

4. c. bahwa peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan tanah belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Rumusan difokuskan pada pokok masalah dalam RUU ini. Mengikuti perubahan judul diatas.

bahwa peraturan perundang-undangan di bidang penyediaan lahan belum dapat menjamin perolehan lahan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum

F-PDIP:

Perubahan redaksi kalimat “pelaksanaan pembangunan” diganti dengan “kepentingan umum”. Disesuaikan dengan

c. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah belum dapat menjamin perolehan tanah untuk kepentingan umum;

- 11 -

NO.



perubahan judul. F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN :

Menyesuaikan dengan di atas. Kata “perolehan” diganti dengan “pengadaan”.

c. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan tanah selama ini belum dapat menjamin pelaksanaan pembangunan;

F-PPP :

Ditambahkan “bagi kepentingan umum”

c. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum;

F-PKB :

Idem DIM angka 1

bahwa peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan tanah belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Menambahkan kalimat ”dalam penerapannya” setelah kalimat

c. bahwa peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan tanah dalam

- 12 -

NO.



dibidang pengadaan Menambahkan kata ”penyelenggaraan” Serta ”pelaksanaan pembangunan” menjadi ”kepentingan umum”

penerapannya belum dapat menjamin penyelenggaraan perolehan tanah untuk kepentingan umum;

5. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan;

F-PD:

Disesuaikan dengan judul. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di TIMUS

F-PG:

Rumusan difokuskan pada pokok masalah dalam RUU ini. Mengikuti perubahan judul diatas.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;

F-PDIP:

Perubahan redaksi disesuaikan dengan judul.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

- 13 -

NO.



membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN :

Disesuaikan dengan judul RUU

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

F-PPP :

Frase Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan diganti dengan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

F-PKB :

Disesuaikan dengan judul RUU

bahwa berdasarkan

- 14 -

NO.



pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Disesuaikan dengan judul konsideran diatas

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum

6. Mengingat: l. Pasal 5 ayat (1),

Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS : TETAP

TETAP

- 15 -

NO.



Indonesia Tahun 1945;

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Menambahkan 3 (tiga) Pasal antara lain: Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepajang masih hidup dan sesuai dengan pekembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU”; Pasal 28H ayat (4), “setiap orang berhak mepunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”; Pasal 33 ayat (4) “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keberasamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional.”

Mengingat: l. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B

ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

F-PKB : TETAP

TETAP

- 16 -

NO.



F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

7. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

F-PD :

TETAP TETAP

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

Disyahkan Tanggal 18 Agustus 2011 di ruang rapat KK I

F-PG : TETAP

TETAP F-PDIP : TETAP

TETAP F-PKS : TETAP

TETAP F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP : TETAP

TETAP F-PKB : TETAP

TETAP F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP F-P. HANURA :

TETAP TETAP

7a F-PKS :

Penambahan konsideran

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


- 17 -

NO.



7b Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


7c F-PAN :

Ada tambahan point mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 4725)


7d F-PKB :

Ditambah konsideran mengingat angka 3, 4, 5

UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;


7e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;


7f UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


8. Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

F-PD :

TETAP TETAP

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

F-PG: : TETAP

TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP F-PKS : TETAP

TETAP F-PAN : TETAP

- 18 -

NO.



TETAP Disyahkan Tanggal 18 Agustus 2011 di ruang rapat KK I

F-PPP : TETAP

TETAP F-PKB :

TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

9. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN.

F-PD:

Direvisi

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.


F-PG :

Mengikuti perubahan judul diatas :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM.

F-PDIP:

Perubahan redaksi: kata “PEMBANGUNAN” diganti “KEPENTINGAN UMUM”. Disesuaikan dengan perubahan judul

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

F-PKS : TETAP

TETAP

- 19 -

NO.



F-PAN:

Ada perubahan sesuai dengan judul di

atas.

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

F-PPP: Frase “Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan” diganti dengan “Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum”.

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM.

F-PKB:

Idem DIM angka 1

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

Disesuaikan dengan judul. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM.

10. BAB I KETENTUAN UMUM

F-PD : TETAP

TETAP BAB I

KETENTUAN UMUM

Disyahkan Tanggal 18 Agustus

F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP : TETAP

- 20 -

NO.



TETAP 2011 di ruang rapat KK I F-PKS :

TETAP

TETAP F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP : TETAP

TETAP F-PKB :

TETAP


TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

11. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP

Keterangan : Usulan adanya definisi pada Ketentuan Umum perlu juga mencantumkan definisi: a. Kepentingan umum; b. Musyawarah; c. Pembangunan.

TETAP

- 21 -

NO.



F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

11a.

F-PD :

Dalam Pasal 1 perlu ditambahkan 1 butir angka mengenai definisi “Kepentingan Umum” serta dipertegas makna, batasan dan ruang lingkup pembangunan untuk Kepentingan Umum, guna mengindari celah dalam penafsiran yang menyalahgunakan wewenang/kekuasaan dengan mengatasnamakan Kepentingan Umum Definisi “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama, yang dalam jangka waktu tertentu dikuasai sepenuhnya oleh Negara”


- 22 -

NO.



F-PDIP :

Penambahan substansi baru: Pengertian “Kepentingan Umum”.

1. Kepentingan Umum adalah sesuatu/kegiatan/kebutuhan yang bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

F-PPP Penambahan angka tentang defenisi “Kepentingan Umum” mengingat banyaknya kata tersebut digunakan serta kaburnya defenisi yang ada dalam undang-undang

Kepentingan Umum adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, berfungsi melayani orang banyak dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta bersifat sosial untuk kepentingan masyarakat

12. 1. Instansi adalah Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

F-PD: TETAP


F-PG:

Dalam hal kegiatan hulu migas misalnya, seluruh penyediaan lahan yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan BP MIGAS (sebagai manajemen KKKS) menjadi milik Negara. Oleh karena itu, Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum Negara seperti BP MIGAS perlu dimasukkan ke dalam definisi instansi.

Instansi adalah Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian termasuk Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Negara, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

F-PDIP :

Perubahan Redaksi: Pengertian Instansi selain lembaga Negara, juga lembaga

Instansi adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian

- 23 -

NO.



sebagaimana dimaksud dalam PP No. 42 Tahun 2002.

termasuk Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Negara, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

F-PKS :

TETAP

TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA : TETAP

TETAP

F-P. HANURA :

TETAP

TETAP

13. 2. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah bagi kepentingan pembangunan dengan cara membayar ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak.

F-PD:

Perlu direvisi karena obyek tanah tidak selalu berupa tanah kosong atau pekarangan, sehingga perlu pengaturan ganti rugi terhadap bangunan beserta benda yang ada di atas tanah. “Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah bagi kepentingan umum dengan cara membayar penggantian nilai asset yang adil terhadap tanah, bangunan

Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah bagi kepentingan umum dengan cara membayar penggantian nilai asset yang adil terhadap tanah, bangunan beserta benda yang berkaitan dengan tanah kepada pihak yang menguasai/memiliki hak atas tanah.


- 24 -

NO.



beserta benda yang berkaitan dengan tanah kepada pihak yang menguasai/memiliki hak atas tanah”.

F-PG:

Penggunaan istilah ganti kerugian kurang tepat, hal itu mengesankan pahwa pemegang hak yang tanahnya terkena penyediaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum selalu dalam keadaan rugi. Lebih tepat menggunakan istilah kompensasi, karena tidak mengesankan pemegang hak yang tanahnya terkena penyediaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum menjadi rugi tetapi setara dengan keadaan sebelumnya atau malah untung. Dengan demikian, maka konsepsi ganti kerugian yang layak kurang tepat. Lebih tepat menggunakan konsepsi “kompensasi yang adil”, karena hal ini lebih sesuai dengan jiwa RUU ini yakni pelaksanaan penyediaan lahan secara lebih adil dan demokratis (lihat konsideran huruf b: “bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan tanah yang perolehannya harus dilaksanakan

Penyediaan lahan adalah kegiatan untuk memperoleh lahan bagi keperluan pembangunan kepentingan umum dengan cara membayar kompensasi yang adil kepada pemegang hak.

- 25 -

NO.



dengan cara yang lebih adil dan demokratis”). Kata “adil” merujuk pada pemberian kompensasi kepada pemegang hak, dan kata “demokratis” merujuk pada tata cara penyediaan lahan. Kompensasi disebut adil apabila kepada pemegang hak diberikan kompensasi yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara dengan keadaan sebelum dilaksanakannya penyediaan lahan, bahkan bila memungkinkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya.

F-PDIP:

Perubahan redaksi Kata “pembangunan” diganti “umum”;

kata “membayar” diganti “memberikan”; dan setelah kata “layak” ditambahkan kata “dan adil”

Penyesuaian angka 2 menjadi angka 3 Penambahan kata adil agar konsisten dengan konsideran menimbang huruf b dimana pengadaan tanah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil

Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah bagi kepentingan umum dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

- 26 -

NO.



Kata membayar akan berkonotasi uang sehingga akan lebih umum kalau menggunakan kata memberikan dan dapat mengakomodasi semua bentuk ganti rugi.

F-PKS :

TETAP

Perlu ada penjelasan mengenai kata “layak”

TETAP

F-PAN :

Perlu perubahan / tambahan dalam dua hal: 1. Menyesuaikan dengan judul 2. Istilah ”layak” perlu dijelaskan secara lebih detil. Dalam DIM ini dijelaskan pada DIM nomor 19

2. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara membayar ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak.

F-PPP : Kata pembangunan ganti dengan umum Mengganti kata membayar ganti kerugian menjadi mengganti kerugian, karena konotasi kata membayar adalah uang, sementara ganti rugi bisa saja dalam bentuk lain sebagaimana diatur dalam Pasal 40

2. Pengadaan tanah adalah

kegiatan untuk memperoleh tanah bagi kepentingan umum dengan cara mengganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak.

F-PKB :

Idem DIM angka 1

2. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah bagi kepentingan

- 27 -

NO.



pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara membayar ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

1. Redaksi ganti kerugian yang layak

perlu didefinisikan secara jelas karena tidak ada penjelasannya dalam NA (lihat UU No.20 tahun 1961)

2. Kata layak bisa di interpretasikan secara bebas jika tidak dijelaskan dalam Naskah Akademik (NA)

3. Penggantian redaksi layak menjadi adil sesuai dengan jiwa RUU ini yakni pelaksanaan pengadaan tanah secara lebih adil dan demokratis (lihat konsideran)

4. Kata adil merujuk pada pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan kata demokratis merujuk kepada tata cara pengadaan tanah

2. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah baigi kepentingan pembangunan dengan cara membayar ganti kerugian yang adil kepada pihak yang berhak.

13a F-PPP Penambahan satu point dalam Pasal 1 tentang “Land Banking” sebagai salah satu solusi yang paling efektif untuk pengadaan tanah yang

Land Banking adalah upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala besar dan tidak


- 28 -

NO.



memadai untuk pembangunan mengejar keuntungan, serta menjaga stabilitas harga tanah.

14. 3. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai/memiliki obyek pengadaan tanah.

F-PD:

Frasa “Obyek Pengadaan” dihilangkan, sehingga menjadi: “Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai/memiliki hak atas tanah”.

Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai/memiliki hak atas tanah.


F-PG:

Istilah “pihak yang berhak” diganti dengan “pemegang hak (atas tanah)”. Penggunaan istilah “pemegang hak” dirasa lebih definitiif dan langsung merujuk pada pemilik tanah yang menjadi obyek penyediaan lahan.

3. Pemegang hak adalah pihak yang menguasai/memiliki obyek penyediaan lahan.

F-PDIP : TETAP

Penyesuaian angka 3 menjadi angka 4.

4. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai/memiliki obyek pengadaan tanah.

F-PKS :

Ayat 3 sebaiknya disesuaikan menjadi: “Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai/memiliki “obyek tanah”

Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai/memiliki obyek tanah

F-PAN :

Ada perubahan.

Pihak yang berhak atas tanah dan pihak yang memanfaatkan tanah dan/atau

- 29 -

NO.



pemilik segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah.

F-PPP :

Adanya penambahan ayat, point 3 berubah menjadi 4 Mengganti defenisi pihak yang berhak, dengan tujuan untuk mengakomodir kenyataan bahwa terkada ada pihak yang memiliki hak guna/memanfaatkan meskipun tidak memilikinya.

4. Pihak yang berhak adalah

pihak yang berhak atas tanah dan pihak yang memanfaatkan tanah dan/atau pemilik segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek pengadaan tanah

F-PKB :

TETAP

Ditambahkan dalam penjelasan angka 3: Pihak yang berhak dapat terdiri atas perseorang, kelompok masyarakat adat, atau badan hukum, baik badan hukum swasta atau BUMN/BUMD.

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

15. 4. Obyek pengadaan tanah adalah tanah,

F-PD : TETAP

TETAP Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di

- 30 -

NO.



ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

PANJA F-PG :

Mengikuti perubahan penggunaan istilah “pengadaan tanah” menjadi “penyediaan lahan”.

4. Obyek penyediaan lahan adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

F-PDIP :

TETAP

Penyesuaian angka 4 menjadi angka 5

Obyek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP

Adanya penambahan ayat, point 4 berubah menjadi 5

5. Obyek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

- 31 -

NO.



F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP

TETAP

16. 5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

F-PD : TETAP

TETAP Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di TIMUS

F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP :

TETAP

Penyesuaian angka 5 menjadi angka 6

Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP


Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

- 32 -

NO.



1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

F-PKB : TETAP

TETAP


TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

17. 6. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

F-PD : TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP :

HAPUS

Dalam rumusan norma RUU ini tidak terdapat istilah hak pengelolaan

HAPUS

F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP


7. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada

- 33 -

NO.



pemegangnya.

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA : TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Merubah kalimat dengan penekanan kepada aspek-aspek tujuan pembangunan nasional

6. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara Yaitu hak pengelolaan, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.1

18. 7. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.

F-PD : TETAP


F-PG :

Idealnya penyediaan lahan dilakukan oleh suatu Panitia (Tim) yang terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional serta instansi yang membutuhkan lahan untuk melakukan musyawarah dengan para

Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah untuk diserahkan kepada negara melalui Panitia Penyediaan Lahan yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- 34 -

NO.



pemegang hak yang tanahnya terkena objek pembangunan bagi kepentingan umum untuk bertindak atas nama Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Lembaga Pertanahan selama ini menjalankan tugas administrasi dalam hukum pertanahan, sehingga jika diberi wewenang untuk melakukan pembebasan lahan cukup riskan. Tugas tersebut lebih tepat diberikan kepada suatu Panitia (Tim) yang terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional serta instansi yang membutuhkan lahan untuk melakukan musyawarah dengan para pemegang hak yang tanahnya terkena objek pembangunan bagi kepentingan umum untuk bertindak atas nama Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Setelah proses pembebasan lahan terlaksana, baru dilaksanakan pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak untuk diserahkan kepada Negara melalui Panitia Penyediaan Lahan yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

- 35 -

NO.



Daerah yang kemudian dicatat dan didokumentasikan/diarsipkan oleh Lembaga Pertanahan.

F-PDIP :

TETAP

TETAP

F-PKS :

Mengganti kata “lembaga pertanahan” menjadi “pemerintah dan pemerintah daerah”

7. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak kepada negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah.

F-PAN :

TETAP TETAP

F-PPP :

Adanya penambahan ayat, point 7 menjadi 8 Ditambahkan kalimat penjelas ”atas tanahnya untuk diserahkan”

8. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak atas tanahnya untuk diserahkan kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

- 36 -

NO.



F-P. HANURA :

Perlu ditegaskan bahwa lembaga pertanahan yang dimaksud disini siapa.

7. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

19. 8. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

F-PD:

Frasa Ganti Kerugian dirubah menjadi Penggantian Nilai Asset dengan pengertian yang lebih jelas. Penggantian Nilai Asset adalah Penggantian terhadap kerugian fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelumnya.

Penggantian Nilai Asset adalah Penggantian terhadap kerugian fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelumnya.


F-PG:

Penggunaan istilah ganti kerugian kurang tepat, hal itu mengesankan pahwa pemegang hak yang tanahnya terkena

Kompensasi adalah penggantian yang adil kepada pemegang hak dalam proses penyediaan

- 37 -

NO.



penyediaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum selalu dalam keadaan rugi. Lebih tepat menggunakan istilah kompensasi, karena tidak mengesankan pemegang hak yang tanahnya terkena penyediaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum menjadi rugi tetapi setara dengan keadaan sebelumnya atau malah untung. Dengan demikian, maka konsepsi ganti kerugian yang layak kurang tepat. Lebih tepat menggunakan konsepsi “kompensasi yang adil”, karena hal ini lebih sesuai dengan jiwa RUU ini yakni pelaksanaan penyediaan lahan secara lebih adil dan demokratis (lihat konsideran huruf b: “bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan tanah yang perolehannya harus dilaksanakan dengan cara yang lebih adil dan demokratis”). Kata “adil” merujuk pada pemberian kompensasi kepada pemegang hak, dan kata “demokratis” merujuk pada tata cara penyediaan lahan.

lahan.

- 38 -

NO.



Kompensasi disebut adil apabila kepada pemegang hak diberikan kompensasi yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara dengan keadaan sebelum dilaksanakannya penyediaan lahan, bahkan bila memungkinkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya.

F-PDIP:

Perubahan redaksi. Ditambahkan kata “dan adil” setelah kata “layak”. Penambahan kata adil agar konsisten dengan konsideran menimbang huruf b dimana pengadaan tanah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.

8. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

F-PKS : Mengganti kata “layak” menjadi “adil”

8. Ganti kerugian adalah penggantian yang adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

F-PAN :

Ada perubahan rumusan :

8. Ganti kerugian yang layak adalah ganti kerugian yang didasarkan atas nilai nyata/ sebenarnya dari tanah atau benda yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan atas musyawarah

- 39 -

NO.



antara Panitia dengan para pemegang hak atas tanah dengan memperhatikan harga umum setempat di samping faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

F-PPP :

Adanya penambahan ayat, point 8 menjadi 9 Mengganti kata “layak” menjadi “adil” mengingat kaburnya makna istilah layak tersebut

Ganti kerugian adalah penggantian yang adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

F-PKB :

TETAP

Perlu ditambahkan dalam penjelasan pasal mengenai kriteria atau prinsip-prinsip kelayakan. Terminologi “layak” berpotensi ditafsirkan secara subyektif dan multi-intepretatif oleh masing-masing pihak, baik negara, pihak yang mengadakan tanah maupun pihak yang berhak atas tanah. Untuk mewujudkan kepastian hukum, maka perlu dicantumkan dalam penjelasan pasal 1 angka 8 ini tentang kriteria atau prinsip-prinsip kelayakan ini.

TETAP

- 40 -

NO.



Prinsip yang perlu diacu antara lain: Tidak berada di bawah harga pasar. Memperhitungkan tanah, ruang

atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai

Ditetapkan secara participatoris.

Nilai ganti rugi tidak menyebabkan pihak yang berhak mengalami kondisi sosial dan ekonomi yang lebih buruk dari sebelum tanah diserahkan

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Sesuai dengan diatas. 8. Ganti kerugian adalah penggantian yang adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

20. 9. Penilai Pertanahan, selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian

F-PD : TETAP TETAP


F-PG :

Penambahan substansi: Lembaga atau Tim Penilai.

9. Penilai Pertanahan, selanjutnya disebut Penilai

- 41 -

NO.



secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan, untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah.


Independen, adalah orang perseorangan atau Lembaga atau Tim Penilai yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan, untuk menghitung nilai/harga obyek penyediaan lahan.

F-PDIP : TETAP TETAP

F-PKS :

Mengganti kata “dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan, untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah” menjadi “dan telah terdaftar pada Lembaga Pertanahan, untuk memberikan opini nilai ekonomi atas obyek pengadaan tanah”

9. Penilaian Pertanahan, selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah terdaftar pada Lembaga Pertanahan, untuk memberikan opini nilai ekonomi atas obyek pengadaan tanah

- 42 -

NO.



F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

Adanya penambahan ayat, point 9 menjadi 10 Ditambahkan “atau Badan Hukum Indonesia” Mengubah frase “menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah” menjadi “memberikan rekomendasi nilai ekonomi atas obyek pengadaan tanah”

10. Penilai Pertanahan, selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan atau Badan Hukum Indonesia yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan, untuk memberikan rekomendasi nilai ekonomi atas obyek pengadaan tanah

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

21. 10.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

F-PD : TETAP


F-PG :

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang

- 43 -

NO.



pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP

Adanya penambahan ayat, point 10 menjadi 11

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F-PKB : TETAP

TETAP


TETAP

- 44 -

NO.



F-P. HANURA :

TETAP TETAP

22. 11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

F-PD : TETAP


F-PG: TETAP

TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP


12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

- 45 -

NO.



F-P. HANURA :

TETAP TETAP

23. 12. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.

F-PD :

DIREVISI

Lembaga Pertanahan Pusat adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pertanahan secara nasional. Lembaga Pertanahan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah lembaga yang mempunyai tugas di bidang pertanahan pada masing-masing lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota.


F-PG:

HAPUS

Tidak selaras dengan Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007. Bidang pertanahan tidak disentralisasikan semuanya di Pemerintah Pusat, dan PP No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah (termasuk pertanahan).

HAPUS

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS : TETAP TETAP F-PAN : TETAP

TETAP

- 46 -

NO.



F-PPP : TETAP


13. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu lembaga pemerintah yangmempunyai tugas di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.

F-PKB : TETAP TETAP F-P. GERINDRA : TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

24. 13.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Pimpinan Lembaga Pertanahan.

F-PD : DIREVISI

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Sekretaris Lembaga Pertanahan


F-PG : TETAP

Penyesuaian angka dimana angka 13 berubah menjadi angka 12.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Pimpinan Lembaga Pertanahan.

F-PDIP : TETAP TETAP F-PKS : TETAP

TETAP F-PAN : TETAP

- 47 -

NO.



TETAP F-PPP :

TETAP

Adanya penambahan angka maka angka 13 menjadi 14

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Pimpinan Lembaga Pertanahan.

F-PKB : TETAP


TETAP

TETAP

F-P. HANURA :

TETAP

TETAP

24a. F-PG

Penambahan substansi. Apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 17 dan 20 RUU ini, bahwa konsultasi publik dilakukan antara pihak yang memerlukan lahan (Panitia Penyediaan Lahan) dan pemegang hak yang akan melepaskan haknya atas tanah (calon tergusur), maka lebih pas disebut “penyelesaian bilateral” sesuai dengan substansi pihak-pihak yang terlibat. Yang namanya konsultasi publik mestinya disebutkan pihak-pihak mana yang dilibatkan dalam konsultasi publik, tidak

Penyelesaian bilateral adalah musyawarah antara pemegang hak atau yang memegang kuasa untuk mewakili dengan Panitia Penyediaan Lahan yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menentukan kompensasi yang adil


- 48 -

NO.



hanya pihak calon tergusur tanahnya dan pihak yang memerlukan lahan, sehingga substansi pengertian publik terpenuhi, yaitu: khalayak luas. Sebaiknya perlu penjelasan dari ahli bahasa agar tidak terjadi multi tafsir.

Perlu menambahkan pengertian “pembangunan bagi kepentingan umum” agar dalam pelaksanaannya tidak multi tafsir.

Pembangunan Bagi Kepentingan Umum adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat dan dapat diakses oleh rakyat secara merata melintasi batas-batas segmen sosial serta tidak bersifat komersial semata.

25. BAB II AZAS DAN TUJUAN

F-PD : TETAP

TETAP BAB II

AZAS DAN TUJUAN


F-PG : TETAP


TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP :

TETAP TETAP

- 49 -

NO.



F-PKB : TETAP


TETAP

TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

26. Pasal 2 Pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan asas:

F-PD : TETAP


F-PG : Mengikuti perubahan penggunaan istilah

“pengadaan tanah” menjadi “penyediaan lahan”.

Pasal 2 Penyediaan lahan dilaksanakan berdasarkan asas:

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA TETAP

- 50 -

NO.



:

TETAP

27. a. keadilan;

F-PD : TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP:

Penambahan substansi baru sebelum huruf a yaitu “asas kemanusiaan”. Perubahan redaksi menjadi huruf b

a. kemanusiaan b. keadilan

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : Perubahan tata urutan ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur pengaturan tentang asas, dimana asas (a) sampai dengan (f) berkaitan dengan prinsip nilai, sedangkan asas (g) sampai (i) menyangkut prinsip dalam mekanisme pengadaan tanah.

Perubahan susunan, sebagai berikut: a. keadilan;


TETAP

- 51 -

NO.



F-P. HANURA:

“asas keadilan” disini tidak sejalan dengan konsideran huruf b. diusulkan untuk dirumuskan kembali dimana yang dimaksud “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang adil kepada pihak-pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah.

27a F-PKB Penambahan subtansi: ”perlindungan atas kepentingan umum” karena manfaat dari tanah tersebut harus dapat diakses oleh seluruh segmen masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu, dan bukan hanya untuk kepentingan komersil semata.

b. perlindungan atas kepentingan umum;


28. b. kemanfaatan;

F-PD : TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP: Perubahan redaksi menjadi huruf c

c. kemanfaatan;

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

- 52 -

NO.



F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

TETAP

Penyesuaian huruf b menjadi huruf c. c. kemanfaatan;

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

29. c. kepastian;

F-PD : TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP:

Perubahan redaksi menjadi huruf d

d. kepastian;

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB:

Penyesuaian huruf c menjadi huruf d. d. kesejahteraan;

F-P.GERINDRA TETAP

TETAP

F-P. HANURA:

- 53 -

NO.



Pertimbangan dalam konsideran: Yang dimaksud “asas kepastian” dalam hukum adalah bahwa pengadaan tanah diselenggarakan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum

30. d. keterbukaan;

F-PD : TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP:

Perubahan redaksi menjadi huruf e

e. keterbukaan;

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB :

Penyesuaian huruf d menjadi huruf e. bahwa pengadaan tanah diselenggarakan dengan melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

kepastian hukum;

F-P. GERINDRA :

- 54 -

NO.



TETAP TETAP F:-P. HANURA TETAP

TETAP

31. e. kesepakatan;

F-PD : TETAP

TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP:

Perubahan redaksi menjadi huruf f

f. kesepakatan;

F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP

TETAP

F-PKB:

Penyesuaian huruf e menjadi huruf f. keselarasan;

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

31a F-PKB Asas ini perlu dimasukkan untuk memastikan bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan harus memperhatikan dan melindungi nilai sejarah dan kultur yang melekat pada

perlindungan terhadap nilai sejarah dan kultur;


- 55 -

NO.



tanah, misalnya tanah yang menjadi lokasi situs purbakala.

32. f. keikutsertaan;

F-PD : TETAP

TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP: Perubahan redaksi menjadi huruf g

g. keikutsertaan;

F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB:

keterbukaan;

F-P.GERINDRA : TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

33. g, kesejahteraan;

F-PD : TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP:

Perubahan redaksi menjadi

h. kesejahteraan;

- 56 -

NO.



huruf h

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Dihapuskan karena pada dasarnya asas ini sudah diadopsi dalam asas keadilan dan asas kemanfaatan

DIHAPUSKAN

F-PKB:

keikutsertaan;

F-P.GERINDRA : TETAP

TETAP

F-P. HANURA:

HAPUS

Asas ini tidak perlu tidak perlu dimuat karena pada dasarnya asas ini sudah diadopsi dalam asas keadilan dan asas kemanfaatan

HAPUS

34. h. keberlanjutan; dan

F-PD : TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP:

Perubahan redaksi menjadi huruf i

i. keberlanjutan; dan

F-PKS : TETAP

- 57 -

NO.



TETAP F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

HAPUS

Karena umumnya dipakai dalam konteks lingkungan hidup, bukan pertanahan

HAPUS

F-PKB: Kesepakatan;

F-P.GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

TETAP Penyesuaian huruf Pengertian asas keberlanjutan lazimnya merujuk kepada kelestarian lingkungan hidup Dirumuskan kembali yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengadaan tanah diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tamping lingkungan

g. keberlanjutan;

34a F-PKB: Penambahan subtansi Akuntabilitas; dan


35. i. keselarasan.

F-PD : TETAP

TETAP Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di

- 58 -

NO.



PANJA F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP:

Perubahan redaksi menjadi huruf j

j. keselarasan;

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

HAPUS

Karena sudah ada asas kemanfaatan

HAPUS

F-PKB:

Penyesuaian huruf i menjadi huruf k. Penambahan rumusan kata “kelestarian” ini untuk mempertegas pendefinisian dan maksud dari asas ini, yakni kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup (sustainability)

k. kelestarian dan keberlanjutan.

F-P.GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

HAPUS • Pengertian keselarasan dan

kesinambungan itu berbeda • Perlu dirumuskan kembali atau

dihapuskan saja karena sudah

HAPUS

- 59 -

NO.



ditampung dalam asas kemanfaatan

36. Pasal 3 Pengadaan tanah bertujuan untuk tersedianya tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran bangsa dan negara.

F-PD: TETAP


F-PG:

Karena penyediaan lahan itu terkait dengan 2 pihak, yaitu pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak, maka kedua belah pihak tersebut harus sama-sama diuntungkan.

Pasal 3 Undang-Undang Penyediaan lahan bertujuan untuk tersedianya lahan bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran bangsa dan negara, dengan menjamin hak dan kepentingan pemegang hak.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Ada perubahan karena menyesuaikan dengan judul RUU ini.

Pasal 3 Pengadaan tanah tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyedikan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna

- 60 -

NO.



meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran bangsa dan negara.

F-PPP :

Pelaksanaan pembangunan diganti dengan kepentingan umum

Pasal 3 Pengadaan tanah bertujuan untuk tersedianya tanah bagi kepentingan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran bangsa dan negara

F-PKB : TETAP

TETAP

F- P. GERINDRA :

Tujuan pengadaan tanah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga dalam pengadaan tanah untuk pembangunan harus mengutamakan pada keberpihakan akan hak dan kepentingan untuk rakyat.

Pasal 3 Pengadaan tanah bertujuan untuk tersedianya tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran bangsa dan Negara dengan melihat keberpihakan akan hak dan kepentingan rakyat.

F-P. HANURA :

Karena pengadaan tanah itu terkait dengan 2 pihak yaitu pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak, maka dengan memerhatikan uraian dalam Naskah Akademik (NA) hal. 55, sehingga perlu dirumuskan kembali.

Pasal 3 Undang-undang pengadaan tanah bertujuan untuk memastikan tersedianya tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa dan Negara,

- 61 -

NO.



dengan menjamin hak dan kepentingan pihak yang berhak.

37. BAB III POKOK-POKOK

PENGADAAN TANAH

F-PD : TETAP


F-PG :

Istilah diubah. Sesuai dengan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

PENYEDIAAN LAHAN

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Diubah menjadi

BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN

PENGADAAN TANAH

F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P.GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

38. Bagian Kesatu Umum

F-PD : TETAP


- 62 -

NO.



F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F -PPP :

HAPUS

Karena hanya satu jenis, Kepentingan Umum, tidak perlu ada pengelompokan bagian

HAPUS

F-PKB:

HAPUS

FPKB mengusulkan agar ruang lingkup UU ini dibatasi hanya pada pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sehingga pengaturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dihapus, karena 2 alasan: 1. Prosedur pengadaan tanah untuk

swasta seharusnya masuk dalam ranah perdata (berlaku hukum jual beli)

2. Pencantuman pengaturan tentang pengadaan tanah untuk swasta bertentangan secara fundamental

HAPUS

- 63 -

NO.



dengan misi undang-undang ini, karena kepentingan swasta untuk pengadaan tanah lebih cenderung untuk kepentingan profit.

Sehubungan dengan usulan FPKB ini, maka struktur bagian dan pasal dalam Bab III ini dengan demikian diubah dimana Pembagian Bab III ke dalam 3 bagian dihapuskan, sehingga setelah judul Bab III langsung masuk ke pasal.

F-P.GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

39. Pasal 4 Pengadaan tanah untuk pembangunan meliputi:

F-PD :

HAPUS

Pasal 4 DIHAPUS, karena ruang lingkup RUU ini tidak lagi untuk Pembangunan, tetapi dikhususkan untuk Kepentingan Umum.

HAPUS


F-PG :


Pasal 4 Penyediaan lahan untuk pembangunan meliputi:

F-PDIP:

HAPUS

RUU ini dimaksudkan untuk mengatur pengadaan tanah

HAPUS

- 64 -

NO.



oleh pemerintah untuk kepentingan umum sehingga pengaturan pengadaan tanah bagi kepentingan swasta tidak perlu dicantumkan lagi karena kewenangan pengadaan tanah hanya dimiliki oleh negara dalam hal ini pemerintah. Oleh karena itu pembagian jenis pengadaan tanah menjadi tidak relevan.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB :

HAPUS

Pasal 4 ini dihapus, karena FPKB bependapat bahwa pengaturan tentang pengadaan tanah bagi kepentingan swasta harus dihapus dari UU ini (lihat DIM angka 44). Sebagai konsekwensi dari penghapusan klausul pengadaan tanah bagi kepentingan swasta pada huruf b, maka muatan pasal 4 ini hanya mengatur ruang lingkup pengadaan tanah untuk

HAPUS

- 65 -

NO.



kepentingan umum. Apabila materi muatan pasal 4 ini hanya mencakup ruang lingkup pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka rumusan norma pasal 4 ini bersifat redundant, sehingga pasal ini perlu dihapus.

F-P GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Disesuaikan dengan perubahan diatas. Pasal 4 Pengadaan tanah untuk Pembangunan bagi kepentingan umum meliputi:

40. a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan

F-PD : HAPUS

HAPUS Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

F-PG :


penyediaan lahan untuk kepentingan umum

F-PDIP:

HAPUS

HAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB : DIHAPUS

- 66 -

NO.



DIHAPUS

F-P. GERINDRA :

Perlu ditambah dengan” yang tidak merugikan rakyat” Menjadi: a. pengadaan tanah untuk

kepentingan umum yang tidak merugikan rakyat

Keterangan : Pentingnya menitikberatkan bentuk kepentingan umum yang tidak merugikan rakyat karena pengadaan tanah yang selama ini terjadi tidak memperhatikan hak dan kepentingan rakyat serta dilakukan dengan semena-mena

a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak merugikan rakyat

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

41. b. pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta

F-PD : DIHAPUS

DIHAPUS Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

FPG :

Mempertanyakan penyediaan lahan untuk kepentingan swasta mengapa ikut diatur dalam RUU ini? Relevansinya apa? Bukankah hal itu sudah diatur dalam hukum privat yaitu jual-beli, tukar-menukar atau cara lain yang disepakati?

F-PDIP:

- 67 -

NO.



HAPUS HAPUS

F-PKS :

TETAP

TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Penambahan 2 point baru

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bisa dilaksanakan oleh swasta setelah ditunjuk oleh pemerintah dengan sistem kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership).

.Pengadaan tanah oleh swasta dilaksanakan oleh swasta dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

F-PKB : DIHAPUS

DIHAPUS

F-P GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA Disesuaikan dengan perubahan diatas. a. Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan usaha swasta2

- 68 -

NO.



42. Bagian Kedua

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

F-PD : TETAP




Bagian Kedua Penyediaan lahan Untuk

Kepentingan Umum

F-PDIP: HAPUS HAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP

F-PPP :

Karena hanya satu jenis, Kepentingan Umum, tidak perlu ada pengelompokan bagian

DIHAPUS

F-PKB :

Judul bagian kedua dihapus lihat DIM angka 45 DIHAPUS

F-P.GERINDRA :

Perlu penjabaran lebih jelas lagi bentuk kepentingan umum

Pada dasarnya Fraksi Partai Gerindra masih berkeberatan dengan rumusan kepentingan umum yang ada dalam RUU

- 69 -

NO.



ini. Bahkan adanya RUU ini sebaiknya dipertimbangkan lagi karena sarat dengan kepentingan kapitalis yang sama sekali tidak terlihat memberikan perlindungan kepada rakyat sebagai pemilik tanah. Terlihat adanya peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, menindas rakyat, dan pelanggaran HAM. Perlu waktu untuk bisa menyesuaikan RUU ini agar benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan rakyat.

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

43. Pasal 5 (1) Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.

F-PD :

TETAP TETAP Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

F-PG :

Perlu ditambahkan dalam penjelasan ayat ini pengertian tentang kepentingan umum. Hal ini dimaksudkan agar pengertian tentang kepentingan umum tidak multi tafsir.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

- 70 -

NO.



F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Kata untuk diganti dengan bagi

Pasal 5 (1) Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah bagi kepentingan umum.

F-PKB :

Penyesuaian nomor pasal Pasal 5 menjadi Pasal 4


Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.

F-P GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP TETAP

44. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan

F-PD : TETAP TETAP (2) Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan

F-PG : TETAP

TETAP

- 71 -

NO.



F-PDIP : TETAP

TETAP Disyahkan Tanggal 18 Agustus 2011 di ruang rapat KK I

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB :

TETAP TETAP

F-P GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP 45. Pasal 6

Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

F-PD :

DIREVISI

Pasal 6 Pihak yang berhak mempunyai kewajiban melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setelah mendapatkan penggantian nilai asset yang adil.


F-PG :

Karena jika semua tahap penyediaan lahan sudah dilalui dan ganti kerugian sudah diterima oleh pemegang hak atau

DIHAPUS

- 72 -

NO.



telah dititipkan di Pengadilan Negeri, pemegang hak wajib melepaskan tanahnya. Hal ini sudah diatur dalam Bab IV Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Penyediaan Lahan, khususnya paragraf 5 Pasal 43 ayat (2).

F-PDIP :

Perubahan redaksi Menambahkan kalimat baru diakhir kalimat. Kewajiban melepaskah hak atas tanah dari pihak yang berhak baru dapat diminta oleh negara setelah proses penggantian kerugian yang layak dan adil diterima oleh pihak yang berhak.

Pasal 6 Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil.

F-PKS :

Menghapus pasal 6 berbunyi : Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

DIHAPUS

F-PAN :

DIHAPUS DIHAPUS

F-PPP :

Semua tentang swasta dihapuskan dan tidak perlu diatur DIHAPUS

- 73 -

NO.



dalam undang-undang ini F-PKB :

Rumusan pasal ini mengatur prinsip dan aturan dasar yang harus dipenuhi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun dalam rumusan draft dari Pemerintah, cenderung tidak menyeimbangkan antara hak nsure dengan hak masyarakat, sehingga bertentangan juga dengan pasal 2 huruf a (asas keadilan). Oleh karena itu, guna menjamin terpenuhinya asas keadilan bagi pemilih tanah, maka rumusan pasal ini perlu ditambah dengan frasa “setelah mendapatkan ganti rugi yang layak”.

Pasal 5 Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah mendapatkan ganti rugi yang layak.

F-P GERINDRA :

Pasal ini tidak adil dan tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Mengingat banyaknya kasus-kasus tanah yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan selama ini yang merugikan rakyat maka perlu mekanisme yang transparan dalam hal pembebasan tanah rakyat. Terlihat terdapat resistensi untuk dapat merampas hak-hak rakyat secara sewenang-wenang oleh Negara, sehingga ada kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM terhadap

DIHAPUS

- 74 -

NO.



rakyat.

F-P. HANURA :

Dihapus karena jika semua tahap pengadaan tanah sudah dilalui dan diganti kerugian sudah diterima pihak yang berhak atau telah dititipkan di pengadilan negeri, pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya. Hal ini sudah diatur dalam bab IV bagian Keempat tentang pelaksanaan pengadaan tanah, Khususnya Paragraf 5, Pasal 45 ayat (2)

DIHAPUS

46. Pasal 7 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan.

F-PD :

DIREVISI

Pasal 7 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.


F-PG : Menjadi Pasal 6 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dihapus. Substansi diubah karena tidak sesuai dengan jiwa UU No.32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah dan PP No.38 Tahun 2007 dimana kewenangan daerah serta lokasi tanah dan masyarakat berada di daerah.

Pasal 6 (1) Penyediaan Lahan untuk

pembangunan bagi kepentingan umum dilaksanakan oleh Panitia Penyediaan Lahan yang terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional serta instansi yang membutuhkan lahan.

- 75 -

NO.



Idealnya penyediaan lahan dilakukan oleh suatu Panitia (Tim) yang terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional serta instansi yang membutuhkan lahan untuk melakukan musyawarah dengan para pemegang hak yang tanahnya terkena objek pembangunan bagi kepentingan umum untuk bertindak atas nama Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Lembaga Pertanahan selama ini menjalankan tugas administrasi dalam okum pertanahan, sehingga jika diberi wewenang untuk melakukan pembebasan lahan cukup riskan. Tugas tersebut lebih tepat diberikan kepada suatu Panitia (Tim) yang terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional serta instansi yang membutuhkan lahan untuk melakukan musyawarah dengan para pemegang hak yang tanahnya terkena objek pembangunan bagi kepentingan umum untuk bertindak atas nama Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- 76 -

NO.



Setelah proses pembebasan lahan terlaksana, baru dilaksanakan pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak untuk diserahkan kepada Negara melalui Panitia Penyediaan Lahan yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang kemudian dicatat dan didokumentasikan/diarsipkan oleh Lembaga Pertanahan.

F-PDIP:

Perubahan substansi Pasal 7 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Pemerintah.

F-PKS :

Menghapus pasal 7 berbunyi : Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan.

DIHAPUS

F-PAN :

Perlu kajian lebih mendalam untuk menyesuaikan dengan pasal 14 yang menyebutkan pelaksana pengadaan tanah pemerintah.

- 77 -

NO.



F-PPP :

Pasal 7 (1) Pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan unsur dari Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai wewenang untuk mengatur aspek teknis pertanahan.

F-PKB :

Penyesuaian nomor pasal 7 menjadi pasal 6

Pasal 6 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan.

F-P. GERINDRA :

Perlu pertimbangan lagi mengenai lembaga pertanahan Kenapa harus lembaga pertanahan? Ini akan menjadi monopoli kekuasaan pertanahan. Kenapa tidak diserahkan saja kepada instasi yag bersangkutan?

F-P. HANURA : Menambahkan kalimat berdasarkan Pasal 7

- 78 -

NO.



peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Yang dimaksud lembaga pertanahan disini perlu ditegaskan kembali

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan berdasarkan peraturan dan perudang-udangan yang berlaku

46a F-PG Ditambahkan satu ayat. (2) Panitia Penyediaan Lahan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan bertindak atas nama Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.


46b F-PPP Perubahan total menjadi 6 ayat

Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur Pemerintah Daerah terkait. Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan sebagai sekretaris.


- 79 -

NO.



46c Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi dan unsur Badan Pertanahan Nasional provinsi sebagai sekretaris;


46d Pengadaan tanah di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan unsur Badan Pertanahan Nasional kabupaten/kota sebagai sekretaris.


46e Susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah pada masing-masing tingkat, dengan susunan :


46f a. Panitia Pusat : Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Pejabat eselon I


- 80 -

NO.



Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Dirjen/Asisten Menteri/Deputi pada instansi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah.

46g b. Panitia Provinsi : Gubernur yang bersangkutan, Sekretaris Daerah Provinsi, Pejabat daerah bidang pekerjaan umum tingkat provinsi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kepala Dinas/Kantor/Badan di Provinsi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk.


46h c. Panitia Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota yang bersangkutan, Sekretaris Daerah Kabapaten/Kota, Pejabat daerah bidang pekerjaan umum tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota; Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk.


46i Dalam melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana Pasal 7 ayat (5),

Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di

- 81 -

NO.



panitia pengadaan tanah harus dilengkapi susunan keanggotaan panitia pengawas pengadaan tanah pada masing-masing tingkat, dengan unsur penegak hukum dengan susunan

PANJA

46j Panitia Pusat: Unsur Badan Pemeriksa Keuangan Pusat, unsur Kepolisian Republik Indonesia, unsur Kejaksaan Agung, unsur Mahkamah Agung, unsur Kementerian Keuangan. Unsur Badan Pemeriksa Keuangan Pusat sebagai Ketua, dan unsur Kementerian Keuangan sebagai sekretaris.


46k Panitia Provinsi: Unsur Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Provinsi, Kepala Kepolisian Daerah, Ketua Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi. Unsur Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Provinsi sebagai Ketua, dan Inspektorat Daerah sebagai sekretaris. Panitia Kabupaten/Kota : Unsur Badan Pemeriksa Keuangan Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri. Unsur Badan


- 82 -

NO.



Pemeriksa Keuangan Daerah sebagai Ketua, dan Inspektorat Daerah sebagai sekretaris.

47. Pasal 8 Pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan:

F-PD : TETAP TETAP


F-PG :

Menjadi Pasal 7 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dihapus. Mengikuti perubahan penggunaan istilah “pengadaan tanah” menjadi “penyediaan lahan”.

Pasal 7 (1)Penyediaan lahan untuk


F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Kata untuk diganti dengan bagi

Pasal 8 Pengadaan tanah bagi


F-PKB :

Penyesuaian nomor pasal 8 menjadi pasal 7



- 83 -

NO.



F-P GERINDRA :

Kata tersebut untuk lebih menekankan lagi pada item-item yang dijabarkan dibawahnya

Pasal 8 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan :

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

48. a. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah masing-masing Instansi yang memerlukan tanah; dan

F-PD : TETAP


F-PG : Perubahan kata “tanah” menjadi kata “lahan”

a. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah masing-masing Instansi yang memerlukan lahan;

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

Mengganti “Rencana Kerja Pemerintah masing-masing Instansi” menjadi “Renja K/L.

d. Rencana Strategis dan Renja K/L yang memerlukan tanah; dan

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Penambahan kalimat “dan/atau pemerintah daerah pada” Setelah kata “pemerintah”

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada masing-

- 84 -

NO.



masing Instansi yang memerlukan tanah; dan

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

49. b. rencana tata ruang wilayah atau rencana pembangunan nasional dan daerah.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Penambahan substansi.

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

rencana pembangunan nasional dan daerah.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS : Point b “atau” diganti “dan”

b. rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

F-PAN : TETAP

F-PPP :

Kata atau diganti dengan dan. Penggunaan kata dan bertujuan sebagai penegasan karena ”rencana tata ruang wilayah” tidak bisa dijadikan rujukan opsional, melainkan harus menjadi rujukan yang wajib diacu

b. rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

- 85 -

NO.



sebagaimana UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP


49a F-PD Penambahan satu poin c Pelibatan atau akomodasi terhadap hak partisipatif masyarakat dilakukan sejak penyusunan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui sejak awal rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah

Pembuatan rencana strategi dan rencana kerja pemerintah serta RTRW yang dimaksud pada point a dan b ayat 1 di atas dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagaisalah satu pemangku kepentingan.


49b F-P HANURA Menambahkan satu huruf, yaitu huruf c

pada pasal 8 ayat 1.

Ketentuan sebagaimana huruf a dan b ayat 1 pasal 8 adalah rencana yang telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah, dan atau peraturan pemerintah daerah, serta perundang-undangan yang berlaku


50. (2) Pengadaan tanah dilaksanakan melalui perencanaan dengan

F-PD :

TETAP TETAP


- 86 -

NO.



melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.

FPG :

Mempertanyakan jika yang dimaksud dalam kalimat ini adalah “stakeholders”, maka perlu penjelasan mengenai batasan antara “pemangku kepentingan” dan “pengampu kepentingan” terkait persamaan dan perbedaan keduanya.

F-PDIP :

TETAP

Disebutkan dalam penjelasan bahwa yang dimaksud pemangku kepentingan dan pengampu kepentingan termasuk salah satunya adalah masyarakat adat.

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Ada perubahan

(2) Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui suatu perencanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. TETAP TETAP

- 87 -

NO.



GERINDRA : F-P. HANURA : TETAP

TETAP

51. Pasal 9 Pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum tunduk dan terikat pada ketentuan dalam Undang-Undang ini.

F-PD :

HAPUS Pasal ini dihilangkan karena bertentangan dengan asas peradilan umum bahwa, setiap warga negara mempunyai hak mencari keadilan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung (Kasasi atau PK).

HAPUS


F-PG:

HAPUS Ruang lingkup pengaturan UU ini sudah jelas, yakni bahwa dalam perbuatan hukum penyediaan lahan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah/Pemda terkait 2 pihak, yaitu pihak yang memerlukan lahan dan pihak yang berhak (pemegang hak). Dengan demikian, maka menjadi janggal bila yang harus tunduk dan terikat pada ketentuan dalam UU ini hanya pemegang hak (dan obyek penyediaan lahan).

HAPUS

F-PDIP:

HAPUS

- 88 -

NO.



Secara otomatis seluruh pemerintah dan warga negara tunduk pada undang-undang ini sejak diundangngkan sehingga ketentuan ini menjadi tidak relecan

HAPUS

F-PKS :

Menghapus pasal 9 yang berbunyi: Pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum tunduk dan terikat pada ketentuan dalam Undang-Undang ini.

DIHAPUS

F-PAN : HAPUS

HAPUS

F-PPP :

HAPUS

Semua tentang swasta dihapuskan dan tidak perlu diatur dalam undang-undang ini

HAPUS

F-PKB :

Penyesuaian nomor pasal Pasal 9 jadi Pasal 8

F-P. GERINDRA :

HAPUS

Pasal ini menjebak untuk memaksa rakyat menyerahkan tanahnya dan tidak bisa

HAPUS

- 89 -

NO.



berkilah atau menggunakan alasan lain. F-P. HANURA:

HAPUS Ruang lingkup pengaturan UU ini sudah jelas yakni bahwa dalam perbuatan hukum pengdaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah/pemda terkait 2 pihak, yakni pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak. Dengan demikian maka janggal bila yang harus tunduk dan terikat pada ketentuan dalam UU ini hanya pihak yang berhak (dan objek PT)

HAPUS

52. Pasal 10 (1) Pelaksanaan

pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : Rumusan ini menjadi Pasal 8 karena FPG

mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Dalam draft awal, menggambarkan seolah-olah kepentingan pembangunan bukan untuk kepentingan masyarakat tetapi hanya bisnis semata.

Pasal 8 (1) Pelaksanaan penyediaan lahan

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan/masyarakat luas dengan kepentingan kelompok/masyarakat dan/atau pemegang hak.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

- 90 -

NO.



F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Kata pembangunan diganti dengan umum Pada pengadaan tanah, akan melibatkan pribadi-pribadi yang tanahnya akan dipakai

Pasal 10 (1) Pelaksanaan pengadaan

tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan masyarakat dan pribadi yang berhak

F-PKB : Penyesuaian nomor pasal Pasal 10 jadi

Pasal 9

F-P. GERINDRA :

Bagaimana dengan kepentingan individu pemilik tanah? Harus dipertimbangkan juga. Pelaksanaan pengadaan tanah harus melihat kepada seluruh aspek kepentingan.

(1) Pelaksanaan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat dan hak pemilik tanah

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

53. (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pembayaran ganti kerugian yang layak.

F-PD : TETAP


F-PG :

Penggunaan istilah ganti kerugian kurang tepat, hal itu mengesankan pahwa pemegang hak yang tanahnya terkena penyediaan lahan untuk pembangunan

(2) Penyediaan lahan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pembayaran kompensasi

- 91 -

NO.



kepentingan umum selalu dalam keadaan rugi. Lebih tepat menggunakan istilah kompensasi, karena tidak mengesankan pemegang hak yang tanahnya terkena penyediaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum menjadi rugi tetapi setara dengan keadaan sebelumnya atau malah untung. Dengan demikian, maka konsepsi ganti kerugian yang layak kurang tepat. Lebih tepat menggunakan konsepsi “kompensasi yang adil”, karena hal ini lebih sesuai dengan jiwa RUU ini yakni pelaksanaan penyediaan lahan secara lebih adil dan demokratis (lihat konsideran huruf b: “bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan tanah yang perolehannya harus dilaksanakan dengan cara yang lebih adil dan demokratis”). Kata “adil” merujuk pada pemberian kompensasi kepada pemegang hak, dan kata “demokratis” merujuk pada tata cara penyediaan lahan. Kompensasi disebut adil apabila kepada pemegang hak diberikan kompensasi yang dapat memulihkan kondisi sosial

yang adil.

- 92 -

NO.



ekonominya, minimal setara dengan keadaan sebelum dilaksanakannya penyediaan lahan, bahkan bila memungkinkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya.

F-PDIP:

Perubahan redaksi mengganti kata “pembayaran” dengan “pemberian” dan menambahkan kata “adil” setelah “layak”. Pembayaran lebih berkesan kepada bentuk ganti kerugian berupa uang sedangkan pemberian lebih bersifat umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil

F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Kata pembayaran ganti kerugian diganti dengan penggantian kerugian dan kata layak diganti adil

(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan penggantian kerugian yang adil

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

Pembayaran ganti rugi yang layak harus berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak. Penggantian atas kerugian tanah

(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang adil dan memperhatikan asas

- 93 -

NO.



untuk kepentingan umum harus dilakukan langsung pada pemiliknya dengan disertakan bukti legalitas atas kepemilikan sehingga tidak ada manipulasi data, kata pembayaran tidak sesuai karena bentuk ganti kerugian dapat bermacam-macam sesuai kesepakatan.

kemanfaatan atas tanah

F-P. HANURA :

Merubah kalimat “ganti kerugian” yang layak dengan kalimat “harga tanah sesuai harga penilaian dan aspek-aspek keejahteraan”

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui pembayaran harga tanah sesuai harga penilaian dan aspek-aspek kesejahteraan

53a. F-P. GERINDRA :

Penambahan ayat (3) baru Perlunya system atau mekanisme yang jelas dalam ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan

Perlu adanya mekanisme dan system ganti kerugian atas tanah diatur dalam peraturan pemerintah


54. (3) Pengendalian pertanahan dilakukan terhadap hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

F-PD :

TETAP TETAP




Pengendalian pertanahan dilakukan terhadap hasil penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

F-PDIP : TETAP

- 94 -

NO.



TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

Dengan adanya penambahan ayat baru maka ayat (3) menjadi ayat (4)

(4) Pengendalian pertanahan dilakukan terhadap hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


55. Bagian Ketiga Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Usaha Swasta

F-PD : HAPUS


FPG :

Tetap mempertanyakan penyediaan lahan untuk kepentingan swasta mengapa ikut diatur dalam RUU ini? Relevansinya apa? Bukankah hal itu sudah diatur dalam hukum privat yaitu jual-beli, tukar-menukar atau cara lain yang disepakati?

F-PDIP: HAPUS

Konsisten dengan usulan

HAPUS

- 95 -

NO.



sebelumnya bahwa RUU ini tidak mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan Swasta

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

HAPUS


HAPUS

F-PKB : HAPUS

Lihat DIM angka 44 HAPUS


TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

56. Pasal 11 Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha

F-PD : HAPUS

HAPUS


- 96 -

NO.



swasta dilakukan dengan perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana pembangunan nasional dan daerah.

F-PG :

Menjadi Pasal 9 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus.

Pasal 9 FPG tetap mempertanyakan penyediaan lahan untuk kepentingan swasta mengapa ikut diatur dalam RUU ini? Relevansinya apa? Bukankah hal itu sudah diatur dalam hukum privat yaitu jual-beli, tukar-menukar atau cara lain yang disepakati?

Pasal 9 Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dilakukan dengan perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana pembangunan nasional dan daerah.

F-PDIP:

HAPUS

Konsisten dengan usulan sebelumnya bahwa RUU ini tidak mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan Swasta

HAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

HAPUS Semua tentang swasta dihapuskan dan tidak perlu diatur dalam undang-undang ini

HAPUS

F-PKB :

HAPUS Lihat DIM angka 44.

HAPUS

- 97 -

NO.



Di samping itu, guna menjamin agar pengadaan tanah untuk kepentingan swasta dilakukan dengan perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana pembangunan nasional dan daerah sebagaimana draft rumusan pasal 11 ini, maka pengadaan tanah untuk swasta ini harus mengacu kepada UU penataan ruang, sehingga tidak perlu diatur dalam RUU ini

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Kalimat dilakukan dengan perencanaan dihilangkan, agar pengadaan tanah mengacu Kepada RTRW atau Rencana pembangunan nasional dan daerah

Pasal 11 Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana pembangunan nasional dan daerah.

57. Pasal 12 Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dilakukan secara langsung dan sukarela oleh pihak swasta yang memerlukan

F-PD : HAPUS


F-PG :


- 98 -

NO.



tanah dengan pihak yang berhak.


F-PDIP:

HAPUS

Konsisten dengan usulan sebelumnya bahwa RUU ini tidak mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan Swasta

HAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : DIHAPUS DIHAPUS

F-PPP :


DIHAPUSKAN

F-PKB :

DIHAPUS Lihat DIM angka 44. Di samping itu, prinsip yang diatur dalam draft pasal ini menjadi bagian dari prinisp hokum perdata (jual-beli), sehingga tidak perlu diatur dalam RUU ini.

DIHAPUS

F-P. GERINDRA :

Perlu pertimbangan pasal ini :

- 99 -

NO.



Pasal ini menunjukkan Pemerintah tidak memiliki pembelaan terhadap rakyat. Bisa jadi pihak swasta menggunakan kekeran dan segala macam cara untuk mendapatkan tanah ini. Makanya rakyat harus didampingi oleh pemerintah

F-P. HANURA :

Kata “langsung” itu dikaitkan dengan pihak swasta, sedangkan kata “sukarela” lebih ditekankan tanpa ada tekanan pihak manapun kepada pihak yang berhak

Pasal 12 Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dilakukan oleh pihak swasta yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak secara langsung dan sukarela.3

58. BAB IV PENGADAAN TANAH

UNTUK KEPENTINGAN UMUM

F-PD :

DIREVISI

BAB IV PENGADAAN TANAH





BAB IV PENYEDIAAN LAHAN

UNTUK KEPENTINGAN UMUM

F-PDIP:

HAPUS

Penyesuaian sistematika

HAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

3 Rizal

- 100 -

NO.



F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

59. Bagian Kesatu Umum

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP:

HAPUS

Penyesuaian sistematika

HAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP


TETAP

- 101 -

NO.



F-P. HANURA : TETAP TETAP 59a F-PKB Penyesuaian nomor Pasal

Penambahan criteria kepenitngan umum ini sangat diperlukan karena dalam pasal berikutnya hanya disebutkan kategori jenis kepentingan umum saja. Padahal dalam ketentuan pasal berikutnya, Presiden diberi kewenangan untuk menetapkan kepentingan umum di luar jenis-jenis yang diatur dalam pasal 13 huruf g. Tanpa mencantumkan kirteria kepentingan umum, maka akan terbuka peluang abuse of power.

Pasal 10 Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memenuhi ketentuan:

a. Manfaat dari objek kepentingan umum harus dapat diakses secara luas oleh rakyat secara merata dan melintasi batas segmen social; dan

b. Objek dari kepentingan umum tersebut tidak untuk kepentingan

komersial saja


60. Pasal 13 Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :


Pasal 11 Lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

- 102 -

NO.



F-PAN :

Perlu ditambahkan pengendalinya, menjadi sebagai berikut:

Pasal 13 Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk pembangunan infrastruktur milik negara, yaitu:

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Penyesuaian nomor Pasal

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


61. a. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Ditambahkan penerangan jalan a. jalan umum, jalan tol, terowongan, penerangan

- 103 -

NO.



jalan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA :

Peruntukan pembangunan jalan tol yang dilakukan dengan swasta melalui pola kerjasama harus dijelaskan lebih terinci dalam pasal penjelasan. Demikian pula dengan rel kereta api

TETAP

62. b. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai batasan definisi bendungan dan bendung agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

Ditambahkan frase “saluran air baku”

b. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran air baku, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

- 104 -

NO.



F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

63. c.pelabuhan, bandar udara, dan Terminal;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Menambahkan kalimat “serta fasilitas pendukungnya;”

c. pelabuhan, bandar udara, dan terminal serta fasilitas pendukungnya;

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP


TETAP

- 105 -

NO.



F-P. HANURA : TETAP

TETAP

64. d. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak, gas dan panas bumi;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Penyediaan lahan untuk kegiatan hulu migas tidak hanya infrastruktur tetapi termasuk fasilitas (sumur-sumur pemboran). Kegiatan usaha hulu migas meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi sebagaimana dimaksud dalam UU No.22 Tahun 2001.

d. Seluruh kegiatan usaha migas yang memerlukan penyediaan lahan.

F-PDIP: Perubahan redaksi

Memperinci kegitan pertambangan Minyak Bumi dan Gas dan Panas Bumi serta Mineral

d. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi, meliputi eksplrorasi, eksploitasi, produksi, transmisi dan/atau distribusi minyak, gas, Mineral dan panas bumi;

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

- 106 -

NO.




TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

65. e. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

F-PD :

TETAP TETAP

e. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;


F-PG : TETAP


TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP F-P. GERINDRA : TETAP

TETAP F-P. HANURA : TETAP

TETAP 66. f. jaringan telekomunikasi

dan informatika;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

- 107 -

NO.



F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Fasilitas jaringan telekomunikasi dan informatika banyak dikelola oleh swasta sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kriteria ini. Guna menghindari kerancuan, maka kriteria ini dikhususkan bagi jaringan telekomunikasi dan informatika yang dikuasasi Pemerintah

f. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

67. g. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Istilah pembuangan sebaiknya dihindarkan untuk mencegah lokasi hanya sebagai dumping saja.

g. tempat pengelolaan sampah dan limbah;

F-PDIP : TETAP

- 108 -

NO.



TETAP F-PKS :

Ditambahkan “limbah cair” karena pengolahan limbah cair perlu dikelola agar tidak merusak lingkungan.

g. tempat pembuangan, pengolahan sampah dan limbah cair

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : Ditambahkan dan limbah

g. tempat pembuangan dan pengolahan sampah dan limbah;

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

68. h. rumah sakit pemerintah /pemerintah daerah;

F-PD :

Ditambahkan “dan pasar umum”

h. rumah sakit pemerintah/ pemerintah daerah dan pasar umum;


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

F-PPP : TETAP

- 109 -

NO.



TETAP F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

69. i. tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;

F-PD :

TETAP TETAP

i. tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;


F-PG : TETAP


TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP : TETAP

TETAP F-PKB : TETAP


TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

70. j. fasilitas keselamatan umum;

F-PD :

TETAP TETAP


- 110 -

NO.



F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : Ditambahkan fasilitas sosial dan

fasilitas umum j. fasilitas sosial dan fasilitas umum

serta fasilitas keselamatan umum;

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

71. k. cagar alam dan cagar budaya;

F-PD :

TETAP TETAP

k. cagar alam dan cagar budaya;


F-PG : TETAP


TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP : TETAP

- 111 -

NO.



TETAP F-PKB : TETAP


TETAP

TETAP


72. l. pertahanan dan keamanan nasional;

F-PD :

TETAP TETAP

l. pertahanan dan keamanan nasional;


F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP F-PKB : TETAP


TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP 73. m.kantor pemerintah/ F-PD : TETAP m.kantor pemerintah/

- 112 -

NO.



pemerintah daerah /desa;

TETAP pemerintah daerah /desa; Disyahkan Tanggal 18 Agustus 2011 di ruang rapat KK I

F-PG : TETAP


TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP : TETAP

TETAP F-PKB : TETAP


TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

74. n.penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : Kata tanah diganti menjadi lahan

mengikuti perubahan judul RUU. n.penataan pemukiman

kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi lahan;

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

- 113 -

NO.



F-PAN :

TETAP TETAP

F-PPP : Ditambahkan perumahan

untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

n. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah; perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

75. o. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;

F-PD :

TETAP TETAP

o. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;


F-PG : TETAP


TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP : TETAP

TETAP

- 114 -

NO.



F-PKB : TETAP


TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP 76. p. prasarana olah raga

pemerintah/ pemerintah daerah; dan

F-PD :

TETAP TETAP

p. prasarana olah raga pemerintah/ pemerintah daerah; dan


F-PG : TETAP


TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP


TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP 76a F-PG Penambahan subtansi:

Ruang terbuka hijau publik merupakan q. pembangunan ruang terbuka hijau

publik Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di

- 115 -

NO.



salah satu kepentingan umum sehingga perlu dimasukkan dalam RUU ini.

PANJA

76b Penambahan subtansi: Rumah susun sederhana merupakan salah satu kepentingan umum sehingga perlu dimasukkan dalam RUU ini.

r. rumah susun sederhana


76c F-PPP Ditambahkan ruang terbuka hijau sebagaimana amanat UU No.26 tentang Penataan Ruang

q. ruang terbuka hijau, taman-taman kota, lapangan parkir


77. q.pembangunan kepentingan umum lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

F-PD :

DIHAPUS DIHAPUS Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

F-PG :

Rumusan tersebut memberikan peluang kepada Presiden untuk memaknai “pembangunan kepentingan umum lainnya” tanpa batas menurut pemahamannya. Rumusan ini dapat menjadi “pasal karet” sehingga lebih baik dihapus.

DIHAPUS

F-PDIP:

HAPUS

Penghapusan kewenangan presiden untuk menetapkan jenis kepentingan umum lainnya ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan terkait dengan penetapan jenis

HAPUS

- 116 -

NO.



kepentingan umum. F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Karena ada penambahan ayat, point q berubah menjadi r Ditambahkan untuk Produk hukum yang tepat dalam hal ini adalah Peraturan Presiden bukan Keppres.

q. pembangunan kepentingan umum lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden

F-PKB :

Penambahan phrasa ini dimaksudkan untuk memberikan pembatasan kepada Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf (q) degan mengacu kepada ketentuan pasal 13,sehingga dapat diantisipasi kemungkinan/potensi abuse of power dalam menentukan pembangunan kepentingan umum lainnya.

q. pembangunan kepentingan umum lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden dengan memperhatikan ketentuan pasal 13.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

77a F-PDIP Penambahan substansi baru “area terbuka hijau”.

q. area terbuka hijau;dan Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

77b Penambahan substansi baru r. bantaran sungai. Diputuskan Raker Tanggal 18

- 117 -

NO.



“bantaran sungai”. Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

78. Pasal 14 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Pemerintah, dan selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :


Pasal 12 (1) Penyediaan lahan untuk

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan selanjutnya dimiliki Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

Menambahkan kata “atau Pemerintah Daerah” setelah kata pemerintah

Pasal 14 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- 118 -

NO.



F-PAN :

Lihat kembali Pasal 7

F-PPP : Pasal 14 ini dirubah dan

ditambahkan kalimat Panitia Pengadaan Tanah yang sebelumnya berada pada Pasal 7 Kata dimiliki diganti menjadi dikuasai. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, dan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 14 (1)Pengadaan tanah untuk

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah, dan selanjutnya dikuasai Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

F-PKB :

Penyesuaian nomor Pasal 14 menjadi

Pasal 12

Pasal 12 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Pemerintah, dan selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.


TETAP

F-P. HANURA :

Pasal ini tidak konsisten karena pada pasal sebelumnya pelaksana pengadaan tanah adalah lembaga pertanahan. Rumusan ini tidak konsisten dengan

- 119 -

NO.



uraian dalam NA (halaman 56-57 angka 5 huruf a) yang menyebutkan adanya 3 kriteria kepentingan umum sebagai berikut: “Kriteria kepentingan umum yang pertama dan utama adalah tidak untuk mencari keuntungan Kriteria kedua, pengadaan tanah itu dilaksanakan oleh pemerintah atas nama negara, termasuk lembaga-lembaga publik yang dimungkinkan untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum, dan/atau bersama swasta (KPS). Swasta dimungkinkan melaksanakan pembangunan kepentingan umum sepanjang dalam batas waktu tertentu asetnya menjadi dimiliki pemerintah. Kriteria ketiga, hasil pembangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam tenggat waktu tertentu menjadi atau akan dimiliki oleh pemerintah

78a F-PPP Ditambah satu ayat lagi (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana Pasal 13 yang berbatasan langsung dengan instalasi militer, berada dalam pulau-pulau terluar (termasuk penentuan Buffer Zone) dilaksanakan dengan mengikutsertakan


- 120 -

NO.



Kementerian Pertahanan.

79. Pasal 15 Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kecuali huruf i, dapat dilaksanakan Pemerintah bekerjasama dengarj Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta.

F-PD :

DIREVISI

Pasal 15 Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kecuali huruf 1, dapat dilaksanakan Pemerintah bekerjasama dengarj Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta dengan komposisi saham Pemerintah adalah mayoritas


F-PG :


Pasal 13 Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali huruf l, dapat dilaksanakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta.

- 121 -

NO.



F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

Menambahkan kata dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah bekerjasama….

Pasal 15 Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kecuali huruf 1, dapat dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta.

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :


DIHAPUSKAN

F-PKB :

Penyesuaian nomor Pasal 15 menjadi Pasal 13

Pasal 13 Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kecuali huruf i, dapat dilaksanakan Pemerintah bekerjasama dengarj Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha

- 122 -

NO.



Swasta.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Keterlibatan swasta dalam proyek-proyek pembagunan kepeningan umum dalam pasal penjelasan harus diperinci secara jelas

TETAP

80. Pasal 16 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui tahapan:

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Menjadi Pasal 14 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Mengikuti perubahan penggunaan istilah “pengadaan tanah” menjadi “penyediaan lahan”.

Pasal 14 Penyediaan lahan untuk kepentingan umum dilakukan melalui tahapan:

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Penyesuaian nomor Pasal 16 menjadi

Pasal 14 Pengadaan tanah untuk

- 123 -

NO.



Pasal 14 kepentingan umum dilakukan melalui tahapan:

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

81. a. perencanaan pengadaan tanah;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :


perencanaan penyediaan lahan;

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

- 124 -

NO.



TETAP 82. b. persiapan pengadaan

tanah;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :


persiapan penyediaan lahan;

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

83. c. pelaksanaan pengadaan tanah;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :


c. pelaksanaan penyediaan lahan;

F-PDIP : TETAP z

- 125 -

NO.



TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP


TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

84. d. penyerahan hasil pengadaan tanah; dan

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Menambahkan satu tahapan dalam tahapan penyediaan tanah. Jangan lupa pembayaran kompensasi kepada pemegang hak harus dicantumkan dengan tegas dalam RUU ini. Mengikuti perubahan penggunaan istilah “pengadaan tanah” menjadi “penyediaan lahan”.

d. pembayaran kompensasi yang adil sesuai kesepakatan;

e. penyerahan hasil penyediaan

lahan;

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

- 126 -

NO.



F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

85. e. pengendalian pertanahan.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : berubah menjadi point f f. pengendalian pertanahan

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

- 127 -

NO.



F-P. HANURA :

TETAP

TETAP

86. Bagian Kedua Perencanaan Pengadaan

Tanah

F-PD :

TETAP TETAP




Bagian Kedua Perencanaan Penyediaan

Lahan

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS : TETAP

TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

87. Pasal 17 (1) Instansi yang

memerlukan tanah membuat perencanaan

F-PD :

Ditambahkan kalimat “melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengedalian pemanfaatan ruang”

Pasal 17 1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut


- 128 -

NO.



pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengedalian pemanfaatan ruang

F-PG :

Pasal 15 FPG mempertanyakan maksudnya peraturan perundang-undangan yang mana? Menjadi Pasal 15 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Tidak jelas maksudnya (Tidak jelas dasar hukumnya).

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : Penyesuaian nomor pasal 17 menjadi

Pasal 15

Pasal 15 (1) Instansi yang memerlukan

tanah membuat perencanaan pengadaan

- 129 -

NO.



tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP


88. (2) Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Setelah kata “tercantum” dalam” ditambah kata “Rencana Tata Ruang Wilayah”. Setelah kata “Pemerintah” ditambah kata “dan/atau Pemerintah Daerah”.

(2) Perencanaan penyediaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

- 130 -

NO.



Instansi yang bersangkutan.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

Menambahkan kalimat : “dan Rencana Tata Ruang Wilayah”

(2) Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

F-PAN : Perlu kajian lebih mendalam

F-PPP :

Ditambahkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana sering disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya

(2) Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah,

- 131 -

NO.



Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

89. Pasal 18 (1) Perencanaan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, yang memuat antara lain:

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :


Pasal 16 Perencanaan penyediaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan, yang memuat antara lain:

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

- 132 -

NO.



TETAP F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Penyesuaian nomor pasal 18 menjadi

pasal 16

Pasal 16 (1) Perencanaan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, yang memuat antara lain:

F-P. GERINDRA :

Harus menyertakan persetujuan dari pemilik tanah. Pemilik tanah juga berhak mengetahui tentang tanahnya yang akan dijadikan sesuatu yang diluar perencanaannya


90. a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;

F-PD :

TETAP TETAP a.maksud dan tujuan rencana pembangunan; Disyahkan Tanggal 18 Agustus 2011 di ruang rapat KK I

F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

- 133 -

NO.



F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP


TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP 90a F-PG

Penambahan substansi baru. b. kesesuaian dengan rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota;


91. b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana pembangunan nasional dan daerah;

F-PD :

Ditambahkan kalimat “perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan anatara daerah dana antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah”.

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana pembangunan nasional dan daerah; perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan anatara daerah dana antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah


F-PG : Merubah point b menjadi point c

c. rencana pembangunan nasional dan daerah;

F-PDIP : TETAP

- 134 -

NO.



TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

92. c. letak tanah;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Mengikuti perubahan penggunaan istilah “tanah” menjadi “lahan”. d. letak lahan;

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

- 135 -

NO.



TETAP F-P. GERINDRA : TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

93. d. luas tanah yang dibutuhkan;

F-PD :

TETAP TETAP



“tanah” menjadi “lahan”. e. luas lahan yang

dibutuhkan;

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

93a. F-PKB Usull penambahan point baru huruf e status hukum tanah dan

e. status hukum tanah f. data historis, sosiologis dan

politis tanah


- 136 -

NO.



Informasi tentang status hokum tanah yang akan menjadi obyek pengadaan tanah harus menjadi bagian dari materi yang dimuat dalam dokumen rencana pengadaan tanah, agar dapat menjadi informasi yang komprehensif bagi semua pihak. f. data historis, sosiologis dan politis tanah Informasi ini perlu menjadi bagian dari informasi yang harus dimuat dalam dokumen rencana pengadaan tanah, agar sejak awal dapat diperoleh gambaran dampak yang akan muncul sebagai akibat dari proses pengadaan tanah.

94. e.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;

F-PD :

TETAP TETAP




e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan penyediaan lahan;

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

- 137 -

NO.



F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : Dengan adanya penambahan 2 point baru disesuaikan huruf e menjadi huruf g

g.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


95. f.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Point huruf f menjadi g g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Penyesuaian huruf f berubah menjadi

- 138 -

NO.



huruf h F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

96. g. perkiraan nilai tanah; dan

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Mengikuti perubahan penggunaan istilah “tanah” menjadi “lahan”.

h. perkiraan nilai lahan;

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Penyesuaian huruf g berubah menjadi

huruf i

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


- 139 -

NO.



97 h. rencana penganggaran.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : Point huruf h menjadi i

i. rencana penganggaran; dan

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Penyesuaian huruf h berubah menjadi

huruf j

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

97a. F-PG : Penambahan substansi.

j. kelayakan lingkungan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan.


97b.

F-PDIP

Penambahan substansi baru, yaitu “analisis terhadap fungsi sosial tanah” dan dirinci di

analisis terhadap fungsi sosial tanah;


- 140 -

NO.



penjelasan. Yang dimaksud dengan fungsi sosial tanah adalah bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis semata namun juga dapat terkandung nilai-nilai sosial, historis, kultural, dan spiritual..

97c Penambahan substansi baru, yaitu ditambah amdal. Penambahan amdal dimaksudkan agar pembangunan yang hendak dilakukan tidak berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

analisis mengenai dampak lingkungan; dan


97d Penambahan substansi baru, yaitu “perkiraan pihak yang berhak” Pencantuman Perkiraan pihak yang berhak dimaksudkan agar sejak awal dapat diketahui siapa saja pihak-pihak yang akan

j. perkiraan pihak yang berhak


- 141 -

NO.



terkena pengadaan tanah secara langsung maupun tidak langsung.

98. (2) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

F-PD :

DIREVISI

(2) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang tajam dan indenpenden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.


F-PG :


Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

- 142 -

NO.



F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA TETAP TETAP


98a F-PDIP Penambahan substansi baru tentang kewajiban pengumuman rencana pengadaan tanah. Pengumuman perencanaan ini dimaksudkan agar konsisten melaksanakan asas keterbukaan.

Perencanaan pengadaan tanah sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diumumkan di media massa setempat dan kantor kepala desa


99. Bagian Ketiga Persiapan Pengadaan

Tanah

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :


Bagian Ketiga Persiapan Penyediaan Lahan

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

- 143 -

NO.



F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

99a. F-PDIP Penambahan substansi baru berupa pasal baru tentang batas waktu pelaksanaan persiapan pengadaan tanah Pemberian batas waktu dimaksudkan agar terjadi kepastian hukum disetiap tahapan pengadaan tanah.

Pasal …..

Persiapan pengadaan tanah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

setelah pengumuman perencanaan pengadaan tanah


100. Pasal 19 Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar bagi Instansi yang memerlukan tanah bersama Pemerintah. Provinsi dan/atau

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Menjadi Pasal 17 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Mengikuti perubahan penggunaan istilah “pengadaan tanah” menjadi

Pasal 17 Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi dasar bagi Instansi yang memerlukan

- 144 -

NO.



Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan:

“penyediaan lahan”. Setelah kata “Pemerintah” ditambah kata “dan/atau Pemerintah Daerah”.

lahan bersama Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan:

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : Pasal 19 menjadi Pasal 17

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

101 a. pemberitahuan rencana pembangunan;

F-PD : TETAP


FPG :

Mempertanyakan apa bedanya istilah rencana pembangunan dan rencana penyediaan lahan? Karena tujuan dari RUU ini adalah penyediaan lahan.

F-PDIP : TETAP

TETAP

- 145 -

NO.



F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP


TETAP


101a. F-PG Penambahan substansi b. sosialisasi rencana pembangunan;


102. b.pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Point b menjadi c dengan adanya penambahan substansi.

c. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

- 146 -

NO.



TETAP TETAP F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

Penambahan kata sosialisasi perlu karena sebelumnya rakyat perlu mengerti dan mengetahui akan adanya rencana pembangunan

b.pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan sosialisasi pengadaan tanah; dan

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

103. c.konsultasi publik rencana pembangunan.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Perbaikan redaksi. d.penyelesaian bilateral rencana pembangunan.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : Semua istilah konsultasi publik

diganti sosialisasi publik sosialisasi publik rencana pembangunan.

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. TETAP

- 147 -

NO.



GERINDRA :

TETAP


104. Pasal 20 Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disampaikan kepada pihak yang berhak baik langsung maupun tidak langsung.

F-PD : TETAP TETAP


F-PG :

Menjadi Pasal 18 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Sebaiknya pemberitahuan dilakukan secara langsung saja agar lebih jelas, efektif dan tepat sasaran, karena pemberitahuan secara tidak langsung melalui media cetak maupun elektronik berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman dan terdapat kemungkinan pemegang hak tidak memperoleh informasi secara utuh/ sempurna. Catatan: Perlu dilakukan upaya antisipasi agar terhadap lokasi yang telah direncanakan tidak terjadi para spekulan maupun masyarakat yang masuk mengokupasi kemudian meminta ganti rugi.

Pasal 18 Pemberitahuan dan sosialisasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan b disampaikan kepada pemegang hak secara langsung.

- 148 -

NO.



Perubahan redaksi

Kata “baik” diganti dengan kata “secara”, kata “maupun” diganti kata “dan”. Pengertian langsung dan tidak langsung di Penjelasan. Diakhir kalimat ditambahkan meliputi kalimat: “meliputi seluruh dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)”

Pasal 20

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disampaikan kepada pihak yang berhak secara langsung dan tidak langsung meliputi seluruh dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Penyesuaian nomor Pasal Frasa “baik langsung maupun tidak langsung” dihapus, karena dokumen rencana pembangunan merupakan sebuah dokumen penting yang akan berpotensi menimbulkan konsekwensi hukum bagi pihak yang berhak, sehingga sudah seharusnya diserahkan kepadanya secara langsung.

Pasal 18 Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a disampaikan kepada pihak yang berhak.

- 149 -

NO.



F-P. GERINDRA :

Pemberitahuan kepada yang berhak harus dilakukan secara langsung agar yang bersangkutan secara pasti mengetahuinya.

Pasal 20

Pemberitahuan rencana pembangunan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b disampaikan kepada pihak yang berhak secara langsung

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

105. Pasal 21 (1)Pendataan awal lokasi

rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Menjadi Pasal 19 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Istilah “pihak yang berhak” diganti dengan “pemegang hak”. Penggunaan istilah “pemegang hak” dirasa lebih definitiif dan langsung merujuk pada pemilik tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah.

Pasal 19

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi kegiatan pengumpulan data awal pemegang hak dan obyek penyediaan lahan.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

- 150 -

NO.



F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :


Pasal 19 (1) Pendataan awal lokasi

rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


105a. F-PDIP Penambahan substansi baru: Ditambahkan batas waktu

pendataan awal Pemberian batas waktu dimaksudkan agar terjadi kepastian hukum disetiap tahapan pengadaan tanah

(2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan.


106. (2)Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : (2)Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan

- 151 -

NO.



sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d.

F-PDIP:

Penyesuaian ayat

(3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Semua istilah konsultasi publik diganti sosialisasi publik

(2)Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan sosialisasi publik rencana pembangunan sebagaimana

- 152 -

NO.



dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

F-PKB :


(2) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c.

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

107. Pasal 22 (1)Konsultasi publik

rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Menjadi Pasal 20 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Istilah “pihak yang berhak” diganti dengan “pemegang hak”. Penggunaan istilah “pemegang hak” dirasa lebih definitiif

Pasal 20

Penyelesaian bilateral rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan untuk mendapatkan lokasi rencana pembangunan dari

- 153 -

NO.



dan langsung merujuk pada pemilik tanah yang menjadi obyek penyediaan lahan. Istilah “konsultasi publik” diganti menjadi “penyelesaian bilateral”, karena hanya merujuk pada pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak sesuai dengan substansi masalah. Apabila merujuk pada ketentuan ini, bahwa konsultasi publik dilakukan antara pihak yang memerlukan lahan (Panitia Penyediaan Lahan) dan pemegang hak yang akan melepaskan haknya atas tanah (calon tergusur), maka lebih pas disebut “penyelesaian bilateral” sesuai dengan substansi pihak-pihak yang terlibat. Yang namanya konsultasi publik mestinya disebutkan pihak-pihak mana yang dilibatkan dalam konsultasi publik, tidak hanya pihak calon tergusur tanahnya dan pihak yang memerlukan lahan, sehingga substansi pengertian publik terpenuhi, yaitu: khalayak luas. Sebaiknya perlu penjelasan dari ahli bahasa agar tidak terjadi multi tafsir.

pemegang hak.

- 154 -

NO.



F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :


Pasal 22 (1)Sosialisasi publik rencana

pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.

F-PKB :


Pasal 20 Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

- 155 -

NO.



F-P. HANURA :

Uraian tentang konsultasi publik tidak ada di NA, sehingga tidak dapat ditelusuri alur pikir yang mendasari rumusan Pasal 22.

Untuk pasal 22 ini perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan konsultasi public dan perlu diatur terkait dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

108. (2)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan dilaksanakan di tempat yang disepakati.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Istilah “pihak yang berhak” diganti dengan “pemegang hak”. Penggunaan istilah “pemegang hak” dirasa lebih definitiif dan langsung merujuk pada pemilik tanah yang menjadi obyek penyediaan lahan.

Penyelesaian bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemegang hak dan dilaksanakan di tempat yang disepakati.

F-PDIP:

Perubahan redaksi:

Setelah “pihak yang berhak” ditambahkan “dan masyarakat yang terkena dampak”. Sebelum “tempat yang disepakati” ditambahkan dengan “tempat lokasi dilaksanakan pembangunan” yang bersifat alternatif yakni

Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak dan dilaksanakan di tempat lokasi dilaksanakan pembangunan atau di tempat yang disepakati.

- 156 -

NO.



menggunakan “atau” Tempat konsultasi publik di lokasi pembangunan untuk menambah posisi tawar masyarakat agar lebih merasa nyaman dan partisipasi masyarakat dapat maksimal karena memperkecil biaya transportasi.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Penambahan “serta tujuan” antara rencana pembangunan dan kalimat “untuk kepentingan umum,” setelah kata pembangunan sehingga rumusannya menjadi,

Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dan rencana serta tujuan pembangunan untuk kepentingan umum, dari pihak yang berhak.

F-PPP :


(2) Sosialisasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan dilaksanakan di tempat yang disepakati.

- 157 -

NO.



F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

109. (3)Pelibatan Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melalui perwakilan dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Penambahan kalimat “berdasarkan surat kuasa” untuk mempertegas bahwa perwakilan tersebut mendapatkan kuasa dari pemegang hak untuk mewakilinya, sehingga terhindar dari perwakilan yang mungkin saja direkayasa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pelibatan pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melalui perwakilan berdasarkan surat kuasa dari atau oleh pemegang hak atas tanah lokasi rencana pembangunan

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

Menambahkan kalimat : “menggunakan surat kuasa” setelah kata perwakilan

(3) Pelibatan Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melalui perwakilan menggunakan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana

- 158 -

NO.



pembangunan F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Penambahan phrasa “yang sah” setelah kata perwakilan diperlukan untuk memastikan bahwa perwakilan yang mengikuti proses konsultasi public memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengambil keputusan. Dalam penjelasan pasal, perlu ditambahkan definisi perwakilan yang sah ini, dengan mempersyaratkan adanya bukti dokumen surat kuasa yang sah menurut undang-undang yang berlaku

Pelibatan Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melalui perwakilan yang sah dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan

F-P. GERINDRA :

Pasal ini juga menjebak. Karena bisa jadi seseorang dinilai mewakili pemilik hak padahal tidak. Oleh karena itu perwakilan hanya bisa dilakukan jika yang mewakili telah menerima surat kuasa dari pemilik

(3) Pelibatan Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melalui perwakilan dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan disertai dengan surat kuasa dari pihak yang berhak


109a. F-PDIP Penambahan substansi baru: dengan ditambahkan ayat baru

Dalam melakukan konsultasi publik pihak yang berhak


- 159 -

NO.



“Dalam melakukan konsultasi publik pihak yang berhak dapat didampingi oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan bersifat sukarela”

Pengaturan tentang pihak ketiga sebagai pendamping untuk mengantisipasi pihak yang berhak kurang memiliki kecakapan dalam melakukan kesepakatan dengan Pemerintah.

masyarakat dapat didampingi oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan bersifat sukarela

PANJA

110. (4)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP : TETAP

(penyesuaian ayat)

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

TETAP

- 160 -

NO.



F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

110a. F-PPP

Ditambahkan dua ayat yakni ayat (5) dan (6)

Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat


110b Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) pihak yang berhak.


111. Pasal 23 (1)Konsultasi publik

rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Penyesuaian redaksi mengikuti perubahan penggunaan istilah dan pasal.

Pasal 21 (1)Penyelesaian bilateral

rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

F-PDIP : TETAP

- 161 -

NO.



TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Ada perubahan menjadi tiga bulan.

Pasal 23 Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

F-PPP :


Pasal 23 (1) sosialisasi publik rencana

pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

F-PKB :


Pasal 21 Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

- 162 -

NO.



TETAP 112. (2)Apabila sampai dengan

jangka waktu 2 (dua) bulan pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 1 (satu) bulan.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Penyesuaian redaksi mengikuti perubahan penggunaan istilah.

(2)Apabila sampai dengan jangka waktu 2 (dua) bulan pelaksanaan penyelesaian bilateral rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan penyelesaian bilateral ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 1 (satu) bulan.

F-PDIP:

Perubahan redaksi: Ditambahkan kata “tahap pertama” setelah kata “ulang”, Kata “mengenai” diganti “terhadap”

Kesempatan yang luas bagi proses dialog agar tercapai kesepakatan yang maksimal dan tanpa gejolak.

Apabila sampai dengan jangka waktu 2 (dua) bulan pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan terhadap rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang tahap

Konsultasi publik ulang dilakukan dalam dua tahapan untuk memberikan

- 163 -

NO.



pertama dengan pihak yang keberatan paling lama 1 (satu) bulan.

Penambahan substansi baru: Ditambah konsultasi publik sekali lagi selama 1 bulan Kata mengenai diganti terhadap Konsultasi publik ulang dilakukan dalam dua tahapan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi proses dialog agar tercapai kesepakatan yang maksimal dan tanpa gejolak.

Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan pelaksanaan konsultasi publik ulang tahap pertama rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pihak yang keberatan terhadap rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang tahap kedua dengan pihak yang keberatan paling lama 1 (satu) bulan.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :


(2) Apabila sampai dengan jangka waktu 2 (dua) bulan pelaksanaan sosialisasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang

- 164 -

NO.



keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan sosialisasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 1 (satu) bulan.

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP

TETAP

F-HANURA TETAP TETAP 113. Pasal 24

(1)Apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Menjadi Pasal 22 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Mengikuti perubahan penggunaan istilah

“tanah” menjadi “lahan”.

FPG mempertanyakan mengapa Menteri yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Menteri yang mempunyai tugas di bidang

Pasal 22

- 165 -

NO.



pembangunan nasional.

perencanaan pembangunan nasional? Apa relevansinya dengan penyediaan lahan?

F-PDIP:

Penambahan redaksi: Diberi jangka waktu 7 hari kerja Jangka waktu diberikan batasannya agar tercipta kepastian hukum.

Pasal 24 Apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya konsultasi publik

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP :


Pasal 24 (1)Apabila dalam sosialisasi

- 166 -

NO.



publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional.

F-PKB :


Pasal 22 (1) Apabila dalam konsultasi

publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional.

F-P. GERINDRA :

Kenapa pemerintah harus memaksakan kehendaknya untuk mengambil tanah

- 167 -

NO.



rakyat? Seharusnya jika sudah ada keberatan, pemerintah hanya bisa menegosiasiakannya lagi. Tanpa paksaan

F-P. HANURA : TETAP

TETAP 114. (2) Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

TETAP TETAP

F-PDIP:

Penambahan redaksi: Diberi jangka waktu 7 hari kerja.

Jangka waktu diberikan batasannya agar tercipta kepastian hukum.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari instansi.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP

TETAP

F-PPP : TETAP

- 168 -

NO.



TETAP F-PKB :

Penambahan frasa “paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan” guna memberikan kepastian hokum mengenai jangka waktu pembentukan Tim oleh Menteri sekaligus untuk memastikan efisiensi waktu.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

115. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, di bidang hukum dan hak asasi manusia, di

F-PD : TETAP TETAP


F-PG :

Perlu menambahkan tokoh masyarakat setempat dan akademisi dalam tim tersebut agar kinerja tim tidak subyektif.

(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, di bidang hukum dan hak asasi manusia, di

- 169 -

NO.



bidang urusan dalam negeri, dan Gubernur setempat atau pejabat yang ditunjuk.

bidang urusan dalam negeri, Gubernur/Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk, tokoh masyarakat setempat dan akademisi.

F-PDIP:

Penambahan substansi baru

Komposisi Tim kajian dipertegas jumlahnya dengan melibatkan unsur independen yang berasal dari akademisi, LSM, tokoh masyarakat agar rekomendasinya komprehensif

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 1 (satu) orang dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, 1 (satu) orang di bidang hukum dan hak asasi manusia, 1 (satu) orang di bidang urusan dalam negeri, 1 (satu) orang dari akademisi di bidang pertanahan, 1 (satu) orang dari lembaga swadaya masyarakat dibidang pertanahan, 1 (satu) orang dari Tokoh Masyarakat setempat dan Gubernur setempat atau pejabat yang

- 170 -

NO.



ditunjuk. F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP F-PPP :

Ditambahkan urusan pertanahan (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, di bidang hukum dan hak asasi manusia, di bidang urusan dalam negeri, urusan pertanahan dan Gubernur setempat atau pejabat yang ditunjuk.

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


- 171 -

NO.



115a.

F-PDIP

Penambahan substansi baru Tugas tim kajian harus diperinci dengan tugas minimal kewajiban untuk bertemu dan memperhatikan masukan dari pihak yang keberatan

Tim Kajian bertugas:


115b

a. menginventarisir masalah-masalah yang menjadi alasan keberatan


115c

b. membuat rekomendasi diterima atau tidaknya keberatan


115d

c. melakukan pertemuan dengan pihak yang keberatan


115e Penambahan substansi baru Tim kajian diperpanjang masa tugasnya agar memiliki waktu yang cukup untuk menyusun rekomendasi kepada menteri

Tim kajian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri yang mempunyai tugas di


- 172 -

NO.



bidang perencanaan pembangunan nasional.

115f F-PKB Penambahan ayat baru yang mengatur prosedur kerja Tim

(4) Dalam menjalankan tugasnya, Tim melakukan kegiatan:


115g a. melakukan kajian atas proses konsultasi publik;


115h b. melakukan klarifikasi kepada pihak yang berhak;


115i d. melakukan kajian atas potensi dampak sosial, ekonomi, politik, dan kultural dari proses pengadaan tanah


115j Penambahan ayat baru. guna memberikan kepastian hokum mengenai jangka waktu kerja Tim sekaligus untuk memastikan efisiensi waktu.

(5) Tim bekerja dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak dibentuk oleh Menteri;


116. (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi diterima tidaknya keberatan rencana lokasi pembangunan,

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Perubahan 30 (tiga puluh) hari dengan dasar kewajaran pelaksanaannya mengingat pengajuan keberatan adalah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

(4)Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi diterima

- 173 -

NO.



dalam jangka waktu paling lima 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional.

tidaknya keberatan rencana lokasi pembangunan, dalam jangka waktu paling lima 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional.

F-PDIP:

HAPUS

Pengaturan ayat (4) sudah diatur dalam ayat sebelumnya.

HAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

FPPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Frasa “dalam jangka waktu paling lima 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional” dihapus,

(6) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi diterima tidaknya keberatan rencana lokasi pembangunan

- 174 -

NO.



karena alokasi waktu 14 hari tidak realistis bagi Tim untuk melakukan kajian dan rekomendasi. Dengan dihapuskannya frasa ini, maka rekomendasi Tim diserahkan kepada Menteri berdasarkan alokasi waktu sebagaimana diatur dalam ayat (5)


F-P. HANURA : TETAP

TETAP

117. (5)Menteri berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan penetapan diterima atau tidaknya keberatan atas rencana pembangunan.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP:

Penambahan redaksi baru:

Diberikan batas waktu dan penambahan kata lokasi setelah kata rencana. Penyesuaian ayat.

(6) Menteri berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan penetapan diterima atau tidaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil Tim Kajian.

- 175 -

NO.



F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP : Pasal ini belum jelas. Jika pihak

yang terkena rencana lokasi pembangunan tetap menolak rencana tersebut bagaimana penyelesaiannya? Ditambah kata lokasi

(5)Menteri berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan penetapan diterima atau tidaknya keberatan atas rencana pembangunan.

F-PKB :

Penyesuaian nomor ayat

(7) Menteri berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengeluarkan penetapan diterima atau tidaknya keberatan atas rencana pembangunan.

F-P. GERINDRA :

Ini merupakan keputusan sepihak. Maka rakyat yang menjadi pemilik tanah harus diberikan kewenangan untuk mem-veto keputusan ini.


117a.

F-PDIP


Perlu diatur tentang konsekuensi penolakan keberatan agar terwujud kepastian hukum bagi

(7) Dalam hal menteri mengeluarkan penetapan diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan maka


- 176 -

NO.



pihak yang berhak. rencana pengadaan tanah dibatalkan

117b


(8) Dalam hal menteri mengeluarkan penetapan ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan maka pengadaan tanah dapat dilaksanakan


117c


Jika pihak yang berhak keberatan atas penetapan menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pihak yang berkeberatan dapat melakukan upaya hukum melalui mediasi


117d F-PKB :

Penambahan pasal ini diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai tindak lanjut dari penetapan Menteri. Apabila tidak dilakukan penambahan pasal ini, maka terjadi kekosongan norma terhadap konsekwensi dari penetapan Menteri.

Pasal 23 Dalam hal Menteri menerima keberatan pihak yang berhak, maka Instansi yang memerlukan tanah melakukan perubahan atas rencana lokasi pembangunan


117e

Dalam hal Menteri menolak keberatan pihak yang berhak, maka pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.


- 177 -

NO.



118. Pasal 25

(1) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah merupakan Pemerintah Daerah, keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Menjadi Pasal 23 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Mengikuti perubahan penggunaan istilah “tanah” menjadi “lahan”.

Pasal 23 Dalam hal Instansi yang

memerlukan lahan merupakan Pemerintah Daerah, keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

F-PDIP:

Penambahan redaksi baru diberi batas waktu 7 hari kerja.

Pasal 25 (1) Dalam hal Instansi yang

memerlukan tanah merupakan Pemerintah Daerah, keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

- 178 -

NO.



FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Penyesuaian nomor Pasal Perubahan frasa “Pemerintah Daerah” menjadi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menghilangkan bias, karena pada dasarnya norma ini diberlakukan kepada Pemkab/Pemkot, sedangkan frasa “Pemerintah Daerah” dapat terdiri atas Pemerintah Provinsi dan/atau Pemkab/Pemkot

Pasal 24 (1) Dalam hal Instansi yang

memerlukan tanah merupakan Pemerintah Kabupaten/Kota, keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

119. (2)Gubernur membentuk Tim untuk melaksanakan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP:

Penambahan redaksi diberi batas waktu 7 hari kerja

(2) Gubernur membentuk Tim untuk melaksanakan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan

- 179 -

NO.



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Penambahan frasa “paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan” guna memberikan kepastian hokum mengenai jangka waktu pembentukan Tim oleh Gubernur sekaligus untuk memastikan efisiensi waktu.

Gubernur membentuk Tim untuk melaksanakan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan.


TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

120. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Perlu menambahkan tokoh masyarakat setempat dan akademisi dalam tim tersebut agar kinerja tim tidak subyektif

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari instansi

- 180 -

NO.



pembangunan daerah, di bidang pemerintahan, di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk.

FPG juga minta penjelasan tentang instansi di bidang Hukum dan HAM. Apakah instansi dimaksud merupakan bagian dari Kementrian teknis di tingkat Provinsi, yaitu Kementrian Hukum dan HAM atau salah satu bidang/biro dalam struktur Pemerintahan Daerah? .

yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, di bidang pemerintahan, di bidang hukum dan hak asasi manusia, Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk, tokoh masyarakat dan akademisi.

F-PDIP:

Perubahan substansi

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari 1 (satu) orang instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, 1 (satu) orang di bidang pemerintahan, 1 (satu) orang di bidang hukum dan hak asasi manusia, 1 (satu) orang akademisi bidang pertanahan atau 1 (satu) orang dari Lembaga Swadaya masyarakat bidang pertanahan dan Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk.

- 181 -

NO.



F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

F-PPP :

Ditambahkan bidang pertanahan (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, di bidang pemerintahan, bidang pertanahan, di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk.

F-PKB : TETAP TETAP



120a. F-PDIP Penambahan substansi baru

(4) Tim Kajian bertugas: melakukan pertemuan dengan pihak yang keberatan menginventarisir


- 182 -

NO.



masalah-masalah yang menjadi alasan keberatan membuat rekomendasi diterima atau tidaknya keberatan

120b Penambahan substansi baru (5) Tim kajian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Gubernur


120c F-PKB: Penambahan ayat baru yang mengatur prosedur kerja Tim

(4) Dalam menjalankan tugasnya, Tim melakukan kegiatan:


120d a. melakukan kajian atas proses konsultasi publik;


120e b. melakukan klarifikasi kepada pihak yang berhak;


120f c. melakukan kajian atas potensi dampak sosial, ekonomi, politik, dan kultural dari proses pengadaan tanah


120g Penambahan ayat baru. guna memberikan kepastian hukum

(5) Tim bekerja dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak


- 183 -

NO.



mengenai jangka waktu kerja Tim sekaligus untuk memastikan efisiensi waktu.

dibentuk oleh Gubernur; PANJA

121. (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi diteima tidaknya keberatan rencana lokasi pembangunan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Perubahan 30 (tiga puluh) hari dengan dasar kewajaran pelaksanaannya mengingat tanggung jawab tim tidak kecil.

(4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi diterima tidaknya keberatan rencana lokasi pembangunan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

F-PDIP:

HAPUS HAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Frasa “dalam jangka waktu paling

(6) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada

- 184 -

NO.



lima 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan” dihapus, karena alokasi waktu 14 hari tidak realistis bagi Tim untuk melakukan kajian dan rekomendasi. Dengan dihapuskannya frasa ini, maka rekomendasi Tim diserahkan kepada Gubernur berdasarkan alokasi waktu sebagaimana diatur dalam ayat (5)

ayat (2) berupa rekomendasi diterima tidaknya keberatan rencana lokasi pembangunan.


TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

122. (5)Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan penetapan diterima atau tidaknya keberatan atas rencana pembangunan.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

TETAP TETAP

F-PDIP:

Penambahan redaksi

Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengeluarkan penetapan diterima atau tidaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan

- 185 -

NO.



selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil Tim Kajian.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Penyesuaian nomor Ayat.

Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan penetapan diterima atau tidaknya keberatan atas rencana pembangunan.

F-P. GERINDRA :

Ini merupakan keputusan sepihak. Maka rakyat yang menjadi pemilik tanah harus diberikan kewenangan untuk mem-veto keputusan ini.

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

122a.

F-PDIP

Penambahan substansi baru Dalam hal Gubernur mengeluarkan penetapan ditolaknya keberatan atas rencana lokasi


- 186 -

NO.



pembangunan maka pengadaan tanah dapat dilaksanakan

122b Penambahan substansi baru Jika pihak yang berhak keberatan atas penetapan menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pihak yang berkeberatan dapat melakukan upaya hukum melalui mediasi


122c F-PKB: Penambahan pasal ini diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai tindak lanjut dari penetapan Gubernur. Apabila tidak dilakukan penambahan pasal ini, maka terjadi kekosongan norma terhadap konsekwensi dari penetapan Gubernur.

Pasal 25 Dalam hal Gubernur menerima keberatan pihak yang berhak, maka Instansi yang memerlukan tanah melakukan perubahan atas rencana lokasi pembangunan


122d

Dalam hal Gubernur menolak keberatan pihak yang berhak, maka pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.


123. Pasal 26 (1)Instansi yang

memerlukan tanah menyampaikan Rencana Pengadaan Tanah kepada Lembaga

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :



- 187 -

NO.



pertanahan guna memperoleh penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan:

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemda Kab/Kota disebutkan bahwa urusan pertanahan menjadi urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

lahan menyampaikan Rencana Penyediaan Lahan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah guna memperoleh penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F-PDIP:

Perubahan redaksi

Diberi keterangan setelah proses kesepakatan lokasi pengadaan tanah baik melalui konsultasi publik, penetapan menteri atau penetapan gubernur

Pasal 26

(1) Instansi yang memerlukan tanah menyampaikan Rencana Pengadaan Tanah kepada Lembaga pertanahan setelah adanya kesepakatan lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 guna memperoleh penetapan lokasi pembangunan untuk

- 188 -

NO.



kepentingan umum. F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Penetapan lokasi tanah di daerah wewenang dari pemerintah daerah.


tanah menyampaikan Rencana Pengadaan Tanah kepada pemerintah daerah guna memperoleh penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

F-PPP : Frase Rencana Pengadaan

Tanah dihapus dan diganti dengan usulan penetapan lokasi pembangunan. Kewenangan penetapan lokasi tetap menjadi kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengetahui secara detail wilayahnya. Ditambahkan sesuai dengan RTRW

Pasal 26 (1)Instansi yang memerlukan

tanah menyampaikan usulan penetapan lokasi pembangunan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan RTRW

F-PKB :

Penyesuaian nomor pasal

Pasal 26 Instansi yang memerlukan tanah menyampaikan Rencana Pengadaan Tanah kepada Lembaga pertanahan guna

- 189 -

NO.



memperoleh penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

F-P. GERINDRA :

Harus melalui persetujuan pemilik tanah.

F-P. HANURA :

Perlu dirubah

Pasal 26 (1) Instansi yang memerlukan tanah

seharusnya meyampaikan rencana kepada PEMERINTAH DAERAH untuk memperoleh lokasi dan tidak kepada lembaga pertanahan sebagaimana dimaksud karena Pemerintah daerahlah yang memiliki master plan tata ruang suatu daerah

124. (2) Rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi :

F-PD :

TETAP TETAP




(2) Rencana penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi :

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

- 190 -

NO.



FPPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

125. a. dokumen rencana pengadaan tanah;

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :


a. dokumen rencana penyediaan lahan;

F-PDIP: Penambahan redaksi “sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)”.

a. dokumen rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1);

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP :

TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

- 191 -

NO.



F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

126. b. berita acara kesepakatan; dan/atau

F-PD :

TETAP TETAP

b.berita acara kesepakatan; dan/atau


F-PG : TETAP


TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP FPPP : TETAP

TETAP F-PKB : TETAP


TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

127. c. Penetapan Menteri atau Gubernur.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : Perubahan substansi. Penetapan Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah.

- 192 -

NO.



F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

FPPP : TETAP

TETAP

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

128. (3) Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar proses pelaksanaan pengadaan tanah.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Perubahan substansi. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar proses pelaksanaan penyediaan lahan.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS : TETAP

- 193 -

NO.



TETAP F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

Frase Lembaga Pertanahan diganti dengan Kepala Daerah

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar proses pelaksanaan pengadaan tanah.

F-PKB : TETAP

TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

129. Pasal 27 (1) Penetapan Lokasi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

F-PD :

DIREVISI

Pasal 27 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (Dua) tahun.


F-PG : TETAP Pasal 25

TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP

- 194 -

NO.



F-PKS :

Mengganti kata : “2 (dua) tahun” menjadi “5 (lima) bulan”

Pasal 27 (1) Penetapan Lokasi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan.

F-PAN : TETAP

TETAP

FPPP : TETAP

TETAP

F-PKB :


Pasal 27 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

130. (2) Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

F-PD :

TETAP TETAP


- 195 -

NO.



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

FPG :

Mempertanyakan apakah perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan karena proses tahapan penyediaan lahan belum selesai? Jika hal itu yang dimaksud berarti perlu ditambahkan 1 ayat lagi sebagai berikut:

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

FPPP : TETAP

TETAP

F-PKB :

Untuk menghindari status tanah menganggur.

(2) Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

- 196 -

NO.



130a. F-PG Penambahan ayat. Nilai tanah selalu bergerak naik, jika penetapan diperpanjang maka nilai kompensasi juga akan semakin mahal. Oleh karenanya, ketika penetapan diperpanjang perlu diadakan penilaian kembali.

(3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penetapan belum selesai, maka diadakan penilaian kembali oleh Penilai Independen pada saat perpanjangan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.


131. Pasal 28 Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak terpenuhi, maka Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :


Pasal 26 Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak terpenuhi, maka Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan proses ulang terhadap sisa lahan yang belum selesai penyediaannya.

F-PDIP :

Perubahan redaksi Frase “terhadap sisa tanah yang belum selesai

Pasal 28 Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi

- 197 -

NO.



pengadaannya” dihapus. Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak terpenuhi, maka Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan proses ulang

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Mengganti kata proses ulang menjadi penetapan ulang

Pasal 28 Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak terpenuhi, maka Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan penetapan ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

F-PKB :

Norma pasal ini membingungkan, baik dari sisi struktur kalimat maupun maksud yang hendak dinyatakan. Di samping itu juga kontradiktif dengan pasal sebelumnya.

DIHAPUS

- 198 -

NO.



Alokasi waktu 2 tahun + 1 tahun sebagaimana dimaksud pasal 27 secara substantif dimaksudkan untuk memberi ruang bagi perencana pengadaan tanah untuk mengadakan sisa tanah yang belum slesai pengadaannya, sehingga dengan demikian, norma pasal ini tidak lagi diperlukan, karena maksudnya sudah tercakup dalam pasal 27..

F-P. GERINDRA :

Mengganti kata “proses” menjadi kata “penetapan”

Pasal 28 Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak terpenuhi, maka Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan penetapan ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

132. Pasal 29 (1) Lembaga Pertanahan

bersama Instansi yang

F-PD :

TETAP TETAP


- 199 -

NO.



memerlukan tanah dan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemeintah Kabupaten/ Kota mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

F-PG :

Menjadi Pasal 27 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Perubahan substansi. Juga perlu ditambahkan dalam penjelasan. Kapan pengumuman itu dilaksanakan apakah pada saat (bersamaan) dengan penetapan lokasi langsung diumumkan atau beberapa hari sebelumnya atau sesudahnya.

Pasal 27

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bersama Instansi yang memerlukan lahan mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Mengganti kata Lembaga Pertanahan menjadi Panitia Pengadaan Tanah

Pasal 29 Panitia Pengadaan Tanah bersama Instansi yang memerlukan tanah dan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemeintah Kabupaten/ Kota mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

F-PKB : Pasal 28

- 200 -

NO.



Penyesuaian nomor pasal Pasal ini diubah dengan menghapuskan nomor ayat.

Lembaga Pertanahan bersama Instansi yang memerlukan tanah dan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemeintah Kabupaten/ Kota mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

133. (2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : TETAP

TETAP

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

TETAP

F-PPP :

Ditambahkan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender agar ada kejelasan waktu pelaksanaan

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga

- 201 -

NO.



puluh) hari kalender dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum.

F-PKB :

Norma ayat (2) ini tidak perlu dicantumkan karena substansinya sudah menjadi bagian dari maksud yang diatur dalam ayat (1).

DIHAPUS

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA : TETAP

TETAP

134. Pasal 30 (1) Penetapan Lokasi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak menghalangi pihak yang berhak untuk melakukan peralihan dan pendaftaran tanahnya.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG : Menjadi Pasal 28 karena FPG

mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Mengikuti perubahan penggunaan istilah “pihak yang berhak” menjadi “pemegang hak”.

Pasal 28

Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak menghalangi pemegang hak untuk melakukan peralihan dan pendaftaran tanahnya.

- 202 -

NO.



F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

Perlunya larangan peralihan hak atas tanah setelah diterbitkannya penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum karena untuk menghindari adanya spekulan tanah dan/atau persekongkolan

Pasal 30 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengakibatkan pihak yang berhak tidak diizinkan untuk melakukan peralihan dan pendaftaran tanahnya.

F-PKB :


Pasal 29 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak menghalangi pihak yang berhak untuk melakukan peralihan dan pendaftaran tanahnya.


- 203 -

NO.



F-P. HANURA :

Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum juga harus memperhatikan mana daerah yang harus dijadikan pembangunan dan mana yang untuk pelestarian lingkungan dan situs cagar budaya

DIPERJELAS

135. (2)Pengalihan penguasaan/ pemilikan tanah yang berada pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah melalui Lembaga Pertanahan memperoleh kesempatan pertama atas peralihan tersebut sebelum dialihkan kepada pihak lain.

F-PD :

TETAP TETAP


F-PG :

Perubahan substansi: Dari Lembaga Pertanahan menjadi Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melalui Panitia Penyediaan Lahan.

Pengalihan penguasaan/pemilikan lahan yang berada pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui Panitia Penyediaan Lahan memperoleh kesempatan pertama atas peralihan tersebut sebelum dialihkan kepada pihak lain.

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : DIHAPUS

DIHAPUS

- 204 -

NO.



F-PPP :

Menghapus frase melalui Lembaga Pertanahan

Pengalihan penguasaan/pemilikan tanah yang berada pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah memperoleh kesempatan pertama atas peralihan tersebut sebelum dialihkan kepada pihak lain.

F-PKB :

Perbaikan redaksional ayat.

(2) Dalam hal terjadi peralihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melalui Lembaga Pertanahan memperoleh kesempatan pertama atas peralihan tersebut sebelum dialihkan kepada pihak lain.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

- 205 -

NO.



F-P. HANURA :

Dalam ayat (2) dirumuskan bahwa “Pemerintah memperoleh kesempatan pertama atas perolehan tanah sebelum dialihkan kepada pihak lain.” Ketentuan ini harus dimaknai bahwa pihak yang akan mengalihkan tanahnya memperoleh harga yang disepakati, siapa pun pembelinya, baik Pemerintah maupun pihak lain.

DIPERJELAS

136. (3) Pihak lain yang telah memperoleh tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melepaskan atau menyerahkan .penguasaan/pemilikannya kepada pemerintah melalui Lembaga Pertanahan pada saat pengadaan tanah dilaksanakan.

F-PD : TETAP

TETAP Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA F-PG :

Perbaikan redaksi untuk memperjelas masalah. Karena ayat (1) tidak menyebut pihak lain.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memperoleh lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melepaskan atau menyerahkan Penguasaan/ pemilikannya kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui Panitia Penyediaan Lahan pada saat penyediaan lahan dilaksanakan.


- 206 -

NO.



F-PKS :

TETAP TETAP


F-PPP :

Dihapuskan karena secara otomatis berlaku dengan adanya Pasal 30 ayat (2)

DIHAPUS

F-PKB :

Ayat (3) ini sebaiknya dihapus, karena bersifat redundant. Tanpa dinyatakanpun, semua warga negara yang memiliki hak atas tanah yang akan diadakan untuk pembangunan harus tunduk kepada UU ini.

DIHAPUS

F-P. GERINDRA :

Pasal ini juga sangat tidak adil. Masyarakat yang merasa memiliki hak seharusnya diberikan kesempatan untuk membuktikan kepemilikannya

F-P. HANURA :

karena hal itu sudah dengan sendirinya akan berlaku. Siapa pun yang dalam tahap inventarisasi dan identifikasi tercatat sebagai pemegang hak atas tanah sampai dengan saat pengumuma atau verifikasi, dialah yang berhak atas ganti kerugian dan wajib melepaskan hak atas tanahnya pada saat pengadaan tanah dilaksanakan.

DIHAPUS

- 207 -

NO.



136a F-PD :

DITAMBAHKAN 1 AYAT

(4)Pengalihan enguasaan/pemilikan tanah yang berada pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, tidak boleh dilaksanakan tanpa izin dari Lembaga Pertanahan


137. Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan

Tanah

F-PD : TETAP TETAP Diputuskan Raker Tanggal 18

Agustus 2011 untuk dibahas di TIMUS F-PG :


Bagian Keempat Pelaksanaan Penyediaan

Lahan

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP


- 208 -

NO.



F-P. HANURA :

TETAP TETAP

138. Paragraf 1 Umum

F-PD :

F-PD : TETAP TETAP Paragraf 1

Umum Disyahkan Tanggal 18 Agustus 2011 di ruang rapat KK I

F-PG :

F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP :


F-PKS :

F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : F-PAN : TETAP TETAP

FPPP: TETAP TETAP

F-PKB :

TETAP TETAP


F-P. HANURA: TETAP TETAP

139. Pasal 31 (1)Berdasarkan Penetapan

Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal


Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

F-PG :


Pasal 29

Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk

- 209 -

NO.



26, Lembaga Pertanahan melaksanakan pengadaan tanah.

Perubahan substansi. Pelaksana penyediaan lahan adalah Panitia Penyediaan Lahan yang dibentuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Panitia Penyediaan Lahan melaksanakan penyediaan lahan.

F-PDIP :

F-PDIP : Perubahan substansi Disesuaikan dengan Pasal 7

Pasal 31 (1)Berdasarkan Penetapan

Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP FPPP Dalam pengadaan tanah sebaiknya

melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat yang terkait.

Mengganti frase Lembaga Pertanahan menjadi Panitia Pengadaan Tanah

Pasal 31 (1)Berdasarkan Penetapan

Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Panitia Pengadaan Tanah melaksanakan pengadaan tanah dengan melibatkan masyarakat yang terkait

F-PKB : Penyesuaian nomor pasal

Pasal 30 Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- 210 -

NO.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Lembaga Pertanahan melaksanakan pengadaan tanah.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


140. (2) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:




Pelaksanaan penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP FPPP TETAP TETAP F-PKB : TETAP TETAP F-P. GERINDRA : TETAP TETAP


141. a. inventarisasi dan identifikasi


Agustus 2011 untuk dibahas di

- 211 -

NO.



penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah;

F-PG :

Mengikuti perubahan penggunaan istilah “tanah” menjadi “ lahan”.

a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;

TIMUS

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP FPPP TETAP TETAP F-PKB : TETAP TETAP F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


142. b. penilaian ganti kerugian;



F-PG :

Perubahan penggunaan istilah ganti kerugian menjadi kompensasi. b. penilaian kompensasi;

F-PDIP : TETAP TETAP F-PKS : TETAP TETAP F-PAN : TETAP TETAP FPPP TETAP TETAP F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

Nilai ganti rugi minimal 2 kali lipat dari harga atau nilai yang telah dihitung.

- 212 -

NO.



Karena pemilik tanah yang telah memberikan persetujuan untuk penggunaan tanahnya untuk kepentingan umum telah berkorban demi bangsa dan harus dihargai dengan sangat tinggi oleh pemerintah.


143. c. musyawarah penetapan ganti kerugian; dan

F-PD : TETAP TETAP

Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA F-PG :

Perubahan penggunaan istilah ganti kerugian menjadi kompensasi.

c.musyawarah penetapan kompensasi;

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP FPPP TETAP TETAP F-PKB : TETAP TETAP F-P. GERINDRA :

Menambahkan kalimat “harus melibatkan pemilik tanah” setelah kata “kerugian” dan menghilangkan kata “dan”

c. Musyawaran penetapan ganti kerugian harus melibatkan pemilik tanah


144. d. pembayaran ganti kerugian.


Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA F-PG : Perubahan penggunaan istilah ganti d. pembayaran kompensasi

- 213 -

NO.



kerugian menjadi kompensasi.

F-PDIP :

Perubahan redaksi Keterangan : Konsisten dengan DIM Sebelumnya

Pemberian ganti kerugian

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : Kata pembayaran ganti kerugian diganti menjadi penggantian kerugian

d. penggantian kerugian.

F-PKB : TETAP TETAP



144a

F-PPP :

Penambahan dua ayat tentang land banking

(3) Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dapat dilakukan juga melalui Land Banking yang disiapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah


144b

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai land banking sebagaimana dimaksud


- 214 -

NO.



pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

145. Paragraf 2

Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah


Agustus 2011 untuk dibahas di TIMUS

F-PG :

Mengikuti perubahan penggunaan istilah “tanah” menjadi “ lahan”.

Paragraf 2 Inventarisasi dan Identifikasi

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Lahan

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


146. Pasal 32 (1)Inventarisasi dan

identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan



F-PG :

Menjadi Pasal 30 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9

Pasal 30 Inventarisasi dan identifikasi

- 215 -

NO.



dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

dihapus. Mengikuti perubahan penggunaan istilah “tanah” menjadi “lahan”.

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 31 (1)Inventarisasi dan identifikasi

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


147. a. pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan


Agustus 2011 untuk dibahas di TIMUS F-PG : Mengikuti perubahan penggunaan istilah pengukuran dan

- 216 -

NO.



“tanah” menjadi “ lahan”. pemetaan bidang lahan; dan

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


148. b. pengumpulan data pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

F-PD :

TETAP TETAP Diputuskan Raker Tanggal 18

Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA F-PG :

Perbaikan redaksi seiring dengan perubahan penggunaan istilah.

pengumpulan data pemegang hak dan obyek penyediaan lahan.


F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

- 217 -

NO.



FPPP :

TETAP TETAP

F-PKB :

TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

TETAP TETAP

149. (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu yang dapat ditentukan dengan mempertimbangkan pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

F-PD :



F-PG :

Perbaikan redaksi.

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu yang dapat ditentukan dengan mempertimbangkan pemegang hak dan obyek penyediaan lahan.

F-PDIP :

Penambahan redaksi Batas waktu 1 bulan

2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja dengan

- 218 -

NO.



mempertimbangkan pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

FPPP :

TETAP TETAP

F-PKB :

TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

TETAP TETAP

150. Pasal 33 (1) Hasil inventarisasi dan

identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diumumkan di kantor desa/kelurahan dan kantor kecamatan setempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

F-PD :



F-PG :

Menjadi Pasal 31 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Perbaikan redaksi.

Pasal 31 (1) Hasil inventarisasi dan

identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diumumkan di kantor desa/kelurahan dan kantor kecamatan setempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- 219 -

NO.



F-PDIP : Perubahan substansi


identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diumumkan di kantor desa/kelurahan dan kantor kecamatan setempat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

FPPP :

TETAP

TETAP

F-PKB :



identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan dan kantor kecamatan setempat dalam jangka waktu 7 (tujuh)

- 220 -

NO.



hari kerja. F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

151. (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diumumkan secara bertahap/partial atau secara keseluruhan.

F-PD :



Perbaikan redaksi.

(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diumumkan secara bertahap/partial atau secara keseluruhan.

F-PDIP :

Keterangan : Ayat (2) tidak diperlukan karena ayat (3) sudah mencakup keseluruhan substansi pengumuman

DIHAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

FPPP : TETAP

- 221 -

NO.



TETAP F-PKB :

TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

TETAP TETAP

152. (3) Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subyek hak, luas, letak dan peta tanah obyek pengadaan tanah.

F-PD :



F-PG :

Perbaikan redaksi.

Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subyek hak, luas, letak dan peta tanah obyek penyediaan lahan.

F-PDIP :

Perubahan redaksi Penyesuaian penomoran ayat

(2) Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi meliputi subyek hak, luas, letak dan peta tanah obyek pengadaan tanah.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

FPPP :

TETAP TETAP

F-PKB : TETAP

- 222 -

NO.




TETAP TETAP

F-P. HANURA:

TETAP TETAP

153. (4) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan perbaikan.

F-PD :



F-PG :

TETAP TETAP

F-PDIP : Perubahan substansi Penyesuaian penomoran ayat

(3) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan perbaikan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kerja.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

FPPP :

Mesti diberikan batas waktu masa kerjanya

(4) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja

- 223 -

NO.



F-PKB :

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

TETAP TETAP

154. Pasal 34 Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pembayaran ganti kerugian.



F-PG :

Menjadi Pasal 32 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Perubahan substansi.

Pasal 32 (1) Hasil pengumuman atau

verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Panitia Penyediaan Lahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pemegang hak dalam pembayaran kompensasi.

F-PDIP :

Perubahan redaksi Pembayaran diganti pemberian Keterangan : Konsisten dengan DIM sebelumnya

Pasal 34 Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian.

- 224 -

NO.



F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

Ditambah panitia pengadaan tanah dan penggantian kerugian

Pasal 34 Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam penggantian kerugian

F-PKB :


Pasal 33 Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pembayaran ganti kerugian.

F-P.GERINDRA :

Bentuk ganti kerugian tidak hanya dalam bentuk uang maka penggunaan frasa “pembayaran” menjadi tidak tepat

Pasal 34 Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak

- 225 -

NO.



yang berhak dalam pemberian ganti kerugian


154a F-PG

Penambahan ayat. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.


155. Paragraf 3 Penilaian Ganti Kerugian



Perbaikan redaksi. Paragraf 3

Penilaian Kompensasi

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP


- 226 -

NO.




156. Pasal 35 Lembaga Pertanahan

menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



F-PG :

Menjadi Pasal 33 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Penilai Independen diperlukan untuk menghindari subyektivitas hasil penilaian.

Pasal 33 Panitia Penyediaan Lahan

menetapkan Penilai Independen yang profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Penyesuaian nomor pasal Perubahan redaksional

Pasal 34 Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


- 227 -

NO.



157. (2) Lembaga Pertanahan

mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan perhitungan nilai obyek pengadaan tanah.



F-PG :

Penilai Independen diperlukan untuk menghindari subyektivitas hasil penilaian.

Panitia Penyediaan Lahan mengumumkan Penilai Independen yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan perhitungan nilai obyek tanah.

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Perubahan redaksional.

(2) Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan perhitungan nilai obyek pengadaan tanah berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

- 228 -

NO.




158. Pasal 36 (1) Penilai yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan.




Pasal 34 (1) Penilai Independen yang

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan.

F-PDIP : TETAP TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Dipindah

Penempatan pasal ini dipindahkan ke bagian akhir paragraf 3, agar lebih sistematis.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

- 229 -

NO.



F-P. HANURA :

Uraian ini tidak tercantum dalam NA perlu untuk dijelaskan dan diuraikan kembali. Apa yang dimaksud bertanggung jawab secara formil dan materiil.

DIPERJELAS

159. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



TETAP TETAP

F-PDIP : TETAP TETAP F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Dipindah. Penempatan pasal ini dipindahkan ke bagian akhir paragraf 3, agar lebih sistematis.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


160. Pasal 37 Perhitungan besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud



F-PG :


- 230 -

NO.



dalam Pasal 35 dilakukan bidang per bidang tanah termasuk tanah, ruang atas tanah, dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

dihapus.

Pasal 35 FPG mempertanyakan apa yang dimaksud bawah tanah tersebut, dan bagaimana cara menilainya? Perlu ditambahkan dalam penjelasan agar tidak multi tafsir.

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP :

Mengganti dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai dengan dan usaha yang langsung berkaitan dengan tanah tersebut.

Pasal 37 Perhitungan besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan bidang per bidang tanah termasuk tanah, ruang atas tanah, dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan usaha yang langsung berkaitan dengan tanah tersebut.

F-PKB : Pasal 35

- 231 -

NO.



Penyesuaian nomor pasal Perubahan redaksional

Perhitungan besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan bidang per bidang tanah yang meliputi tanah, ruang atas tanah, dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


161. Pasal 38 (1) Nilai ganti kerugian yang

dinilai Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.



F-PG :

Menjadi Pasal 36 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Penyesuaian redaksi karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus.

Pasal 36 (1) Nilai kompensasi yang dinilai

Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

F-PDIP : Perubahan substansi Pasal 38

- 232 -

NO.



Keterangan : Penilaian ganti kerugian dilakukan berdasarkan harga pasar saat penilaian dilakukan bertujuan agar pihak yang berhak tidak dirugikan

(1) Nilai ganti kerugian yang dinilai Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mengikuti harga pasar pada saat Penilai melakukan penilaian

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP :

TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 36 (1) Nilai ganti kerugian yang dinilai

Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

- 233 -

NO.




162. (2) Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.



Perubahan substansi. Guna kelancaran penyediaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum perlu batasan jangka waktu bagi Tim Penilai Independen dalam menentukan besaran kompensasi.

Besarnya nilai kompensasi berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui Panitia Penyediaan Lahan dalam berita acara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak Penilai Independen ditetapkan oleh Panitia Penyediaan Lahan.

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P.

- 234 -

NO.



GERINDRA :

Nilai ganti kerugian harus dilipatgandakan

F-P. HANURA:

TETAP TETAP

163. (3) Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.



F-PG :

Perubahan substansi. Ketentuan ini untuk mencegah demand para spekulan (rent seeker) yang membeli tanah pada lokasi pembangunan dari pemegang hak dengan harapan akan memperoleh kompensasi yang lebih besar dari nilai tanah yang dibelinya.

Nilai kompensasi berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menjadi nilai tertinggi dalam musyawarah penetapan kompensasi.

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


- 235 -

NO.



164. Pasal 39 Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta untuk penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.



Menjadi Pasal 37 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Penyesuaian redaksi.

Pasal 37 Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena penyediaan lahan terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pemegang hak dapat meminta kompensasi secara utuh atas bidang tanahnya.

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 37 Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi

- 236 -

NO.



dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta untuk penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.

F-P. GERINDRA : TETAP TETAP F-P. HANURA: TETAP TETAP

164a F-PKB

Pindahan dari pasal 36 (DIM nomor 171) Perbaikan redaksional

Pasal 38 (1) Penilai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 bertanggung jawab atas hasil penilaian yang telah dilaksanakan.


164b

Pindahan dari pasal 36 (DIM nomor 172)

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


165. Pasal 40 Pembayaran ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:



F-PG :


Pasal 38 Pemberian kompensasi dapat diberikan dalam bentuk:

- 237 -

NO.



Mengikuti perubahan penggunaan istilah “ganti kerugian” menjadi “kompensasi”.

F-PDIP : Perubahan redaksi Pasal 40 Ganti Kerugian dapat

diberikan dalam bentuk: F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Rumusan pembayaran ganti kerugian tidak tepat, karena yang dapat dibayarkan hanya bentuk ”uang” atau benda materiil lain. Karena itu, kata ”pembayaran” diubah menjadi ”ganti”.

Pasal 40

Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

FPPP : Kata pembayaran dihapuskan karena

konotasinya hanya sebatas uang

Pasal 40 Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

F-PKB :

Pasal 40 dipindahkan ke paragraf 6 Pasal 40 dipindahkan ke paragraf berikutnya (paragraf 6 tentang pembayaran ganti rugi, DIM nomor 196), karena muatan norma pasal ini tidak lagi termasuk dalam bagian penilaian ganti kerugian yang menjadi judul paragraf 3

F-P. GERINDRA :

Pilihan bentuk kerugian tidak boleh dipaksakan tapi berdasarkan negosiasi

Pasal 40 Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- 238 -

NO.



dengan pemilik tanah F-P. HANURA :

Rumusan pembayaran ganti kerugian tidak tepat, karena yang dapat dibayarkan hanya bentuk a. “uang”.

Pasal 40 Ganti kerugian dapat diberikan dalam

bentuk: 166. a. uang;



F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP : Perubahan substansi Tanah Pengganti F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB : Pasal 40 dipindahkan ke paragraf 6

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


167. b. tanah pengganti;



Perlu diberi penjelasan mengenai tanah pengganti, bahwa tanah pengganti pada tanah yang memiliki fungsi tertentu seperti fungsi lindung harus diganti dengan tanah yang memiliki kesamaan fungsi.

- 239 -

NO.



F-PDIP :

Perubahan substansi Pemukiman Kembali

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Pasal 40 dipindahkan ke paragraf 6

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


168. c. permukiman kembali;



F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP :

Perubahan substansi Keterangan : Bagi untung merujuk pada istilah profit sharing

Bagi untung

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

- 240 -

NO.



F-PPP :

Perbaikan ketikan permukiman menjadi pemukiman

c. pemukiman kembali;

F-PKB :

Pasal 40 dipindahkan ke paragraf 6

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


168a F-PDIP Penambahan Substansi baru

Sewa; Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

168b Kepemilikan saham; Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

168c Uang; Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

168d Fasilitias umum; Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA

169. d. bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang berhak; atau



Mengikuti perubahan penggunaan istilah “pihak yang berhak” menjadi “pemegang hak”.

d. bentuk lain yang disetujui oleh pemegang hak

F-PDIP : F-PDIP : Tetap

Bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang berhak; atau

- 241 -

NO.



Disesuaikan penomorannya Perlu ditambahkan dipenjelasan Keterangan : Tambahan penjelasan: Ganti kerugian dalam bentuk lain berupa pemberian prioritas kepada masyarakat untuk memanfaatkan pembangunan yang akan dilaksanakan misalnya pembangunan di bidang pendidikan, pihak yang berhak atau putra-putrinya diberi prioritas untuk menjadi guru atau pegawai atau peserta didiknya.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP


F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


170. e. gabungan dari 2 F-PD : TETAP TETAP Diputuskan Raker Tanggal 18

- 242 -

NO.



(dua) atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.


F-PG :

Perbaikan redaksi e. gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

F-PDIP :

Penambahan redaksi Disesuaikan penomorannya

gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f , huruf g dan huruf h.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP


F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


170a F-PDIP Penambahan substansi Baru Ketentuan mengenai bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam


- 243 -

NO.



lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

170b

Penambahan substansi Baru

Keterangan : Tanah ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada maka sebaiknya ganti kerugian tidak dalam bentuk uang agar eksistensi dari masyarakat hukum adat tetap dapat dipertahankan dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat pragmatis demi terjaganya kearifan lokal.

Pasal ... Dalam hal objek pengadaan tanah adalah Tanah Ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, maka bentuk ganti kerugian adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) kecuali huruf f


171. Paragraf 4 Musyawarah Penetapan

Ganti Kerugian




Paragraf 4 Musyawarah Penetapan

Kompensasi

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

- 244 -

NO.



FPPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


172. Pasal 41 (1) Lembaga Pertanahan

melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak, untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

F-PD :

TETAP

TETAP


F-PG : Menjadi Pasal 39 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus.

Pasal 39

Panitia Penyediaan Lahan

- 245 -

NO.



Perlu penjelasan lebih detail mengenai jaminan bahwa ketika pembangunan dilakukan, pemegang hak sudah menerima kompensasi yang sesuai, contohnya:

1. Pelebaran jalan tol yang mengakibatkan pepohonan di sepanjang jalan harus direlokasi. Perlu dipastikan bahwa lokasi baru untuk pepohonan tersebut sesudah tersedia dan penanamannya dilakukan tepat pada saat pembangunan jalan tol tersebut dimulai.

2. Pembangunan fasilitas umum yang mengakibatkan pemukiman warga tergusur. Perlu dipastikan bahwa pemukiman baru sudah tersedia pada saat pembangunan dimulai, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

melakukan musyawarah dengan pemegang hak, untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya kompensasi berdasarkan hasil penilaian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

F-PDIP :

Perubahan substansi Lembaga pertanahan diganti pemerintah Disesuaikan Pasal 7

Pasal 41 (1) Pemerintah melakukan

musyawarah dengan pihak yang berhak, untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan

- 246 -

NO.



hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : Dimasukkan jangka waktu agar ada kepastian waktu pelaksanaan Mengganti frase Lembaga Pertanahan menjadi Panitia Pengadaan Tanah

Pasal 41 (1) Panitia Pengadaan Tanah

melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak selama-lamanya 60 (enam puluh) hari, untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

F-PKB :


Pasal 39 (1) Lembaga Pertanahan

melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak, untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam

- 247 -

NO.



Pasal 36 ayat (2). F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

TETAP TETAP

173. (2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.



F-PG :

Penyesuaian redaksi. Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembayaran kompensasi kepada pemegang hak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

F-PDIP :

Perubahan redaksi Kata pembayaran diubah menjadi pemberian Keterangan : Konsisten dengan DIM sebelumnya

(2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

- 248 -

NO.



FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Kata “pembayaran” diubah menjadi “pemberian”, karena bentuk ganti rugi tidak hanya dalam bentuk uang.

(2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


173a

F-PD DITAMBAHKAN 1 AYAT

(3) Nilai ganti rugi berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat


173b F-PG Penambahan ayat. Dengan memperhatikan asas kepastian, asas kesepakatan, dan asas keberlanjutan. Guna tercapainya efektivitas penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Musyawarah penetapan kompensasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal undangan musyawarah pertama.


- 249 -

NO.



F-PPP Penambahan ayat tentang kewajiban Lembaga Pertanahan menjelaskan mekanisme pengajuan keberatan ini harus dimasukkan mengingat adanya aturan pada Pasal 43, yang akan merugikan pihak berhak yang tidak mengetahui mekanisme dan batas waktu pengajuan keberatan

(3) Bagi pihak yang berhak dan tidak menerima hasil keputusan musyawarah, Lembaga Pertanahan harus menjelaskan mekanisme dan batas waktu pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana di atur dalam undang-undang


174. Pasal 42 (1) Pihak yang berhak yang

tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

F-PD :

DIREVISI

Pasal 42 Bilamana ada sebagian kecil pihak yang berhak yang tidak menerima bentuk dan/atau besarnya penggantian nilai asset, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja setelah musyawarah penetapan penggantian nilai asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

Diputuskan Raker Tanggal 18 Agustus 2011 untuk dibahas di PANJA F-PG :


Pasal 40

Pemegang hak yang tidak menerima bentuk dan/atau

- 250 -

NO.



Penyesuaian redaksi. besarnya kompensasi, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

F-PDIP : Perubahan substansi Pasal 42

(1) Pihak yang berhak yang tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Tetap. Dan perlu pengaturan lebih lanjut.

FPPP :

Batas waktu yang diberikan sangat sedikit sehingga pihak yang

Pasal 42 (1) Pihak yang berhak yang

- 251 -

NO.



berhak mungkin saja kesulitan dalam persiapan pengajuan keberatan. Karena itu dirubah menjadi 30 hari, sejumlah jangka waktu pengambilan keputusan pengadilan

tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

F-PKB :

Penyesuaian nomor Pasal Frasa “Pengadilan Negeri” diubah menjadi Pengadilan Tinggi. Hal ini mengingat besarnya beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri, sehigga dikhawatirkan akan membebani.

Pasal 40 (1) Pihak yang berhak yang tidak

menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi setempat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


- 252 -

NO.



174a F-PDIP Penambahan substansi baru Keterangan : Upaya mediasi lebih memposisikan pihak yang berperkara secara setara dan sederhana.

Penyelesaian sengketa tentang bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian di Pengadilan Negeri dilakukan melalui upaya mediasi

174b Penambahan substansi baru Pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari

174c Penambahan substansi baru Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam upaya mediasi maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja

175. (2) Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :


(2) Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya kompensasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

- 253 -

NO.



F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


176. (3) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

F-PD :

DIREVISI

(3) Putusan Pengadilan

Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan tingkat pertama dan apabila ada kebertan, masih dapat melakukan proses hukum pada tingkat berikutnya.

F-PG :

FPG mempertanyakan mengapa putusan Pengadilan Negeri dalam RUU ini

- 254 -

NO.



merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir? Bukankah hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan umum yang membolehkan pencari keadilan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri? Bahkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung?

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : Perlu adanya tahapan mediasi

sebelum adanya putusan yang final dan mengikat tersebut. Klausul ini dapat berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat yang merasa tidak puas, sehingga melampiaskan kekecewaannya dengan tindakan-tindakan diluar hukum. Karena sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum terhadap hasil putusan pengadilan tersebut.

(3) Sebelum masuk ke pengadilan perlu dilakukan mediasi antara pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka proses ini diajukan ke pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

F-PKB : TETAP TETAP

- 255 -

NO.



F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


177. (4) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

FPG tetap mempertanyakan mengapa putusan Pengadilan Negeri dalam RUU ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir? Bukankah hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan umum yang membolehkan pencari keadilan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri? Bahkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung?

F-PDIP : Perubahan redaksi Keterangan : Konsisten dengan DIM sebelumnya

(4) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP :

Mengganti kata pembayaran ganti rugi

(4) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada

- 256 -

NO.



menjadi penggantian kerugian

ayat (2) menjadi dasar penggantian kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

Bentuk ganti kerugian tidak hanya dalam bentuk uang maka penggunaan frasa “pembayaran” menjadi tidak tepat

(4) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.


177a F-PKB Perlu dimuat pengaturan tentang hukum acara bagi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara pengajuan keberatan ini. Hal ini mengingat bahwa UU ini berusaha mengatur secara khusus (membatasi) waktu penanganan perkara pengajuan keberatan. Dengan demikian UU ini bersifat lex-specialist dari KUHAP.

Paragraf 5 Tata Cara Pemeriksaan dan

Penanganan Perkara

Pasal ….

178. Pasal 43 Dalam hal pihak yang berhak tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, dan tidak

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :


Pasal 41 Dalam hal pemegang hak tidak menerima bentuk dan/atau

- 257 -

NO.



mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), karena hukum pihak yang berhak dinyatakan menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Penyesuaian redaksi terkait perubahan istilah dan Pasal.

besarnya kompensasi, dan tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), karena hukum pemegang hak dinyatakan menerima bentuk dan besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

F-PDIP : Perubahan redaksi Pasal 43 Dalam hal pihak yang berhak tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, dan tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), karena hukum pihak yang berhak dinyatakan menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Disarankan agar hak-hak masyarakat untuk mengajukan keberatan dan batas waktunya disampaikan kepada masyarakat

- 258 -

NO.



sejak tahap awal.4 FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 41 Dalam hal pihak yang berhak tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, dan tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), karena hukum pihak yang berhak dinyatakan menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Pasal ini krusial karena dapat menghilangkan hak seseorang untuk mengajukan keberatan. Jangka waktu mengajukan keberatan hanya 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Oleh karena itu disarankan agar hak-hak masyarakat untuk mengajukan keberatan dan batas

DIPERJELAS

- 259 -

NO.



waktunya disampaikan kepada masyarakat sejak tahap awal.

179. Paragraf 5 Pembayaran Ganti Kerugian

F-PD : TETAP TETAP


“ganti kerugian” menjadi “kompensasi”. Paragraf 5

Pembayaran Kompensasi

F-PDIP :

Perubahan redaksi Pembayaran diganti Pemberian Keterangan : Konsisten dengan DIM sebelumnya

Paragraf 5 Pemberian Ganti Kerugian

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

FPPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Penyesuaian nomor paragraf Kata “pembayaran” diubah menjadi “pemberian”, karena bentuk ganti rugi tidak hanya dalam bentuk uang.

Paragraf 6 Pemberian Ganti Kerugian

F-P.GERINDRA :

Karena pada paragraph ini memaparkan tatacara pemberian ganti rugi

Paragraf 5 Mekanisme Ganti Kerugian

F-P. HANURA

: TETAP TETAP

- 260 -

NO.



179a F-PKB Pindahan dari DIM nomor 180 Pasal 42

Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. bentuk lain yang disetujui

oleh pihak yang berhak; atau

e. gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

180.

Pasal 44 Pembayaran ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.

F-PD :

DIREVISI

Pasal 44 Pembayaran penggantian nilai asset atas obyek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Pihak lain yang memperoleh manfaat dari kerugian pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah untu pembangunan dikenakan sanksi pidana

F-PG :


Pasal 42 Pembayaran kompensasi atas

- 261 -

NO.



dihapus. Penyesuaian redaksi terkait perubahan penggunaan istilah.

obyek penyediaan lahan diberikan langsung kepada pemegang hak.

F-PDIP : Perubahan redaksi Pembayaran diganti Pemberian Keterangan : Konsisten dengan DIM sebelumnya

Pasal 44 Pemberian ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : Kata “pembayaran” di awal kalimat dihapus. Kata diberikan diganti “diserahkan”

Pasal 44 Ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah diserahkan langsung kepada pihak yang berhak.

F-PPP :

Mengganti kata pembayaran ganti rugi menjadi penggantian kerugian

Pasal 44 Penggantian kerugian atas obyek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.

F-PKB :

Penyesuaian nomor pasal Kata “pembayaran” diubah menjadi “pemberian”, karena bentuk ganti rugi tidak hanya dalam bentuk uang.


- 262 -

NO.



F-P. GERINDRA :

Disesuaikan degnan pasal sebelumnya

Pasal 44 ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.

F-P. HANURA :

Kata “pembayaran” seyogyanya diganti dengan Pemberian/ Penyerahan ganti kerugian (lihat uraian No. 14 (Pasal 40)) Penjelasan Pasal 44 terkait pihak yang berhak atas ganti kerugian, uraiannya tidak dimuat dalam NA.


181. Pasal 45 (1) Ganti kerugian

dibayarkan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan/atau Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Menjadi Pasal 43 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Penyesuaian redaksi terkait perubahan istilah dan Pasal.

Pasal 43 (1) Kompensasi dibayarkan

kepada pemegang hak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan/atau Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

F-PDIP : Perubahan redaksi Pasal 45

- 263 -

NO.



(1) Ganti kerugian dibayarkan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan/atau Putusan Pengadilan Negeri atas hasil Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

Mengganti kata dibayarkan menjadi diberikan

Pasal 45 (1) Ganti kerugian diberikan

kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan/atau Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,

F-PKB :

Penyesuaian nomor pasal Penyesuaian redaksional


kepada pihak yang berhak

- 264 -

NO.



berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan/atau Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,

F-P. GERINDRA :



kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan/atau Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

182. (2) Pada saat pembayaran ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib.

F-PD :

DIREVISI

(2) Pada saat pembayaran penggantian nilai asset pihak yang berhak menerima penggantian nilai asset wajib:

F-PG :


(2) Pada saat pembayaran kompensasi pemegang hak

- 265 -

NO.



menerima kompensasi wajib:

F-PDIP : Perubahan redaksi Pembayaran diganti Pemberian Keterangan : Konsisten dengan DIM sebelumnya

(2) Pada saat Pemberian ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib:

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Menyesuaikan dengan pasal 44. Kata “pembayaran” digantik kata “penyerahan”

(2)Pada saat penyerahan ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib:

F-PPP Mengganti kata pembayaran ganti rugi menjadi penggantian kerugian

(2) Pada saat penggantian kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib.

F-PKB :

Penyesuaian nomor pasal Penyesuaian redaksional

(2) Pada saat pemberian ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib.

F-P. GERINDRA:

Disesuaikan dengan pasal sebelumnya

(2) Pada saat pemberian ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib.


183. a. melakukan pelepasan F-PD : TETAP TETAP a. melakukan pelepasan hak;

- 266 -

NO.



hak; dan

dan Disyahkan pada Raker Pansus tanggal 18 Agustus 2011

F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

TETAP TETAP

184. b. menyerahkan alat bukti penguasaan/kepemilikan obyek pengadaan tanah, kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.

F-PD :

DIREVISI

Menyerahkan alat bukti, yang terdiri dari sertifikat, girik, letter c dan bukti penguasaan tanah adat yang didukung oleh data yuridis, data fisik dan/atau penguasaan fisik secara terus-menerus yang sah menurut hukum

- 267 -

NO.



kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.

F-PG :

Perubahan redaksi menyerahkan alat bukti penguasaan/kepemilikan obyek penyediaan lahan, kepada negara melalui Panitia Penyediaan Lahan yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

184a F-PDIP Penambahan substansi baru

(2) Keabsahan Alat bukti sebagaimana dimaksud pada

- 268 -

NO.



Keterangan : Pengesahan alat bukti untuk menghindari terjadinya pemberian ganti kerugian kepada pihak yang tidak berhak dan menjamin kepastian hukum

ayat (2) huruf b menjadi tanggungjawab Lembaga Pertanahan

185. (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan satu- satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Masih banyak tanah yang belum memiliki alat bukti tertulis ataupun dikuasai oleh masyarakat adat. Dalam penjelasan agar ditambah keterangan bahwa: “alat bukti dapat mencakup sertifikat, girik, letter c dan bukti penguasaan tanah adat yang didukung oleh data yuridis, data fisik dan/ atau penguasaan fisik secara terus-menerus”.

F-PDIP : Tetap

Disesuaikan penomorannya TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP


F-PPP :

RUU Pasal 45 ayat (3) dihapuskan karena ketentuan tentang “alat DIHAPUSKAN

- 269 -

NO.



bukti satu-satunya bertentangan dengan Pasal 19 UUPA jo PP No. 24/1977 tentang Pendaftaran Tanah”

F-PKB : Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria jo PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatakan bahwa “sertifikat kita itu bukan satu-satunya alat bukti dan bukan alat bukti yang mutlak. UU PA mengatakan bahwa “sertifikat itu adalah alat bukti hak yang kuat”

DIHAPUS

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Rumusan “satu-satunya alat bukti yang sah” tidak sejalan dengan maksud Pasal 19 UUPA yo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika yang dimaksud adalah sertipikat, maka sertipikat adalah alat bukti yang kuat, bukan satu-satunya alat bukti. Artinya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. Uraian alat bukti ini tidak dimuat dalam NA

DIHAPUS

186. (4) Pihak yang berhak menerima ganti kerugian

F-PD : TETAP TETAP

- 270 -

NO.



bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan alat bukti penguasaan/kepemilikan yang diserahkan.

F-PG :

Perbaikan redaksi terkait perubahan penggunaan istilah.

(4) Pemegang hak menerima kompensasi bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan alat bukti penguasaan/kepemilikan yang diserahkan.

F-PDIP :

Tetap Disesuaikan penomorannya TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

Ayat (4) menjadi ayat (3) (3) Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan alat bukti penguasaan/ kepemilikan yang diserahkan.

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

TETAP TETAP

- 271 -

NO.



187. (5) Tuntutan pihak lain atas

obyek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Perbaikan redaksi terkait perubahan penggunaan istilah.

(5) Tuntutan pihak lain atas obyek penyediaan lahan yang telah diserahkan kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima kompensasi.

F-PDIP :

Perubahan redaksi (5) Tuntutan pihak lain atas obyek

pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Lembaga Pertanahan

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : Ayat (5) menjadi ayat (4)

(4) Tuntutan pihak lain atas obyek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian.

- 272 -

NO.



F-PKB : TETAP TETAP


F-P. HANURA :

TETAP TETAP

188. (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP


F-PPP :

Sebaiknya dihapuskan karena secara otomatis berlaku DIHAPUS

F-PKB :

Norma ayat 6 sudah dimuat dalam KUHP

tentang pemalsuan. DIHAPUS

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA:

Sudah dengan sendirinya berlaku tanpa harus dirumuskan dalam ayat 6 DIHAPUS

189. Pasal 46 (1) Dalam hal pihak yang

F-PD : TETAP TETAP

- 273 -

NO.



berhak meneima ganti kerugian tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 42 atau Pasal 43, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

F-PG :


Pasal 44 FPG mempertanyakan apakah dengan cara menitipkan kompensasi di Pengadilan setempat merupakan solusi yang tepat?

F-PDIP :

Perubahan redaksi Pasal 46 (1) Dalam hal pihak yang berhak

menerima ganti kerugian tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pasal 42 atau Pasal 43, ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

- 274 -

NO.



F-PKB : Penyesuaian nomor pasal Penyesuaian redaksional Pasal ini diubah tanpa mencantumkan ayat

Pasal 45 Dalam hal pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

190. (2) Selain karena adanya pihak yang tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat dalam hal:

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : Perubahan substansi.

(4) Kompensasi dititipkan di Pengadilan Negeri setempat dalam hal:

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

- 275 -

NO.



F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Norma pengaturan dalam ayat ini tidak jelas, dan kontradiktif dengan pengaturan pasal-pasal sebelumnya, yang menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah pada prinsipnya dilakukan antara Pemerintah dengan pihak yang berhak. Apabila pihak yang berhak belum jelas (misalnya karena masih terdapat sengketa kepemilikan) maka pelepasan hak tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, maka mekanisme penitipan ganti kerugian di Pengadilan negeri karena alasan sebagaimana diatur dalam ayat (2) seharusnya tidak boleh terjadi.

DIHAPUS

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

191. a. pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Penyesuaian redaksi terhadap istilah yang digunakan.

a. pemegang hak yang menerima kompensasi

- 276 -

NO.



keberadaannya; atau

tidak diketahui keberadaannya; atau

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : DIHAPUS DIHAPUS

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

192. b. obyek pengadaan tanah yang akan dibayar ganti kerugian:

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : Penyesuaian redaksi terhadap istilah yang

digunakan.

b. obyek penyediaan lahan yang akan dibayar kompensasi:

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS : TETAP TETAP

- 277 -

NO.



F-PAN : TETAP

F-PPP : Mengganti kata dibayar

menjadi diberi

b. obyek pengadaan tanah yang akan diberi ganti kerugian:

F-PKB :

DIHAPUS DIHAPUS

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


193. 1. sedang menjadi obyek perkara di Pengadilan;

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

TETAP TETAP


F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP


F-P. TETAP

- 278 -

NO.



GERINDRA : TETAP F-P. HANURA:

TETAP TETAP

194. 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; atau

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP

F-PKB :

DIHAPUS DIHAPUS



195. 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang.

F-PD TETAP TETAP

F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS : TETAP TETAP

- 279 -

NO.



F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP




195a

F-PG Biasanya tanah dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank oleh pemiliknya.

4. menjadi jaminan di bank

F-PPP Ditambahkan satu point angka lagi 4. menjadi jaminan Bank 196. Pasal 47

Pada saat pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan, atau pembayaran ganti kerugian sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, kepemilikan

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Menjadi Pasal 45 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Perbaikan redaksi.

Pasal 45 Pada saat pelaksanaan pembayaran kompensasi dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 telah dilaksanakan, atau pembayaran kompensasi sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, kepemilikan atau hak atas lahan

- 280 -

NO.



atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku, dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

dari pemegang hak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku, dan lahannya menjadi lahan yang dikuasai langsung oleh negara.

F-PDIP :


Pasal 47 Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan, atau pembayaran ganti kerugian sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku, dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

DIHAPUS DIHAPUS

F-PPP :

Mengganti pembayaran ganti kerugian menjadi penggantian kerugian

Pasal 47 Pada saat pelaksanaan pengganti kerugian dan

- 281 -

NO.



pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan, atau pembayaran ganti kerugian sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku, dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

F-PKB :


Pasal 46 Pada saat pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan, atau pembayaran ganti kerugian sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku, dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung

- 282 -

NO.



oleh negara.

F-P. GERINDRA:


Pasal 47 Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan, atau pembayaran ganti kerugian sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku, dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

F-P. HANURA :

kata pembayaran dalam kalimat pembuka diganti dengan penyerahan, menjadi: “Pada saat pelaksanaan penyerahan ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan,….”.

Pasal 47 Pada saat pelaksanaan penyerahan ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan, atau pembayaran ganti kerugian sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku,

- 283 -

NO.



dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

197. Pasal 48

Pihak yang berhak menerima ganti kerugian atau instansi yang memperoleh tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diberikan insentif perpajakan.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :


Pasal 46 (1) Pemegang hak yang

menerima kompensasi atau instansi yang memperoleh lahan dalam penyediaan lahan untuk kepentingan umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 47 (1) Pihak yang berhak menerima

ganti kerugian atau instansi yang memperoleh tanah dalam pengadaan tanah untuk

- 284 -

NO.



kepentingan umum dapat diberikan insentif perpajakan.

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

198. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif perpajakan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : DIHAPUS DIHAPUS

F-PDIP : TETAP

TETAP

F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

- 285 -

NO.



199. Bagian Kelima Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

F-PD :

TETAP TETAP

F-PG : Bagian Kelima Penyerahan Hasil Penyediaan

Lahan


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

200. Pasal 49 Lembaga Pertanahan

menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :


Pasal 47 (1) Panitia Penyediaan Lahan

- 286 -

NO.



Instansi yang memerlukan tanah setelah:

dihapus. Perubahan substansi.

menyerahkan hasil penyediaan lahan kepada Instansi yang memerlukan lahan melalui Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah:


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

Frase Lembaga Pertanahan diganti dengan Panitia Pengadaan Tanah.

Pasal 49 (1) Panitia Pengadaan Tanah

menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:

F-PKB :


Pasal 48 (1) Lembaga Pertanahan

menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

- 287 -

NO.



F-P. HANURA :

TETAP TETAP

201. a.pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan; dan/atau

F-PD :

TETAP TETAP

F-PG :

Perubahan substansi pembayaran kompensasi kepada pihak yang berhak menerima kompensasi dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 telah dilaksanakan seluruhnya.

F-PDIP :


a. Pemberian kerugian kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan; dan/atau

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Menyesuaikan dengan pasal sebelumnya, kata “pembayaran” diganti “penyerahan”.

Penyerahan ganti kerugian

kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

- 288 -

NO.



telah dilaksanakan; dan/atau

F-PPP : Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b, kata pembayaran diganti penggantian

a. Penggantian kerugian kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan; dan/atau

F-PKB :

Kata “dan” dihapus

a. pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan; atau

F-P. GERINDRA:


a. pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan; dan/atau

F-P. HANURA :

Menyesuaikan dengan pasal yang diatas. “Pembayaran” diganti “penyerahan”

a. Penyerahan ganti kerugian kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana

- 289 -

NO.



dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan; dan/atau

202. b. pembayaran ganti

kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Penyesuaian redaksi sesuai perubahan penggunaan istilah.

b. kompensasi telah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

F-PDIP :


b. Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b, kata pembayaran diganti penggantian

b. Penggantian kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri sebgaiman adimaksud dala Pasal 46

F-PKB : TETAP TETAP

F-P GERINDRA :


b. pemberian ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam

- 290 -

NO.



Pasal 46. F-P. HANURA :

TETAP TETAP

203. (2) Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah serah terima hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Perbaikan redaksi seiring dengan perubahan penggunaan istilah.

(2) Instansi yang memerlukan lahan dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah serah terima hasil penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP


- 291 -

NO.



204. Pasal 50

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka penyediaan fasilitas keselamatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j atau pembangunan untuk kondisi/keadaan mendesak, dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

F-PD :

DIREVISI

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka penyediaan fasilitas keselamatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j atau pembangunan untuk kondisi/keadaan mendesak (bencana alam, bencana sosial dan kondisi darurat pertahanan keamanan), dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

F-PG :

Menjadi Pasal 48 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Penyesuaian redaksi sesuai perubahan penggunaan istilah.

Pasal 48 (1) Penyediaan lahan untuk

kepentingan umum dalam rangka penyediaan fasilitas keselamatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j atau pembangunan untuk kondisi/keadaan mendesak, dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah

- 292 -

NO.



Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

F-PDIP :

Terhadap pasal ini perlu penjelasan terlebih dahulu maksud dari pasal 13 huruf j “fasilitas keselamatan umum” juga pelaksanaan pembangunan harus tetap mengacu pada tahapan yang telah ditentukan

DIHAPUS

F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN :

Perlu diatur lebih lanjut agar pasal ini tidak Disalahgunakan dengan cara-cara otoriter.

F-PPP :

Mengganti pengadaan dengan tersedianya

Ada penambahan: baik secara langsung atau menyewa karena penanggulangan bencana alam tidak harus secara permanen mengingat terkadang tempat pengungsuan hanya bersifat sementara. tanpa konsultasi publik sebagai penekanan pada pembangunan ’keselamatan umum’ (Pasal 13 huruf j) dalam kondisi/keadaan mendesak

Pasal 50 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka tersedianya fasilitas keselamatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j atau pembangunan untuk kondisi/keadaan mendesak, dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum baik secara permanen atau menyewa, tanpa melalui

- 293 -

NO.



konsultasi publik F-PKB :

Perlu dicantumkan dalam penjelasan pasal, pengertian keselamatan umum dan kondisi/keadaan mendesak. Frasa “setelah Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” diubah menjadi “berdasarkan Keputusan Presiden”. Hal ini dikarenakan bahwa kondisi khusus/darurat memerlukan respon yang cepat demi keselamatan jiwa rakyat. Dengan menyerahkan kewenangan tersebut kepada Presiden, maka akan lebih jelas otoritas dan pertanggungjawabannya, serta lebih cepat dan responsif prosedurnya.


kepentingan umum dalam rangka penyediaan fasilitas keselamatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j atau pembangunan untuk kondisi/keadaan mendesak, dapat langsung dilaksanakan pembangunannya berdasarkan Keputusan Presiden.

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Landasan berpikir tentang hal ini tidak dimuat dalam NA. Bandingkan dengan ketentuan tentang “pencabutan hak atas tanah dalam keadaan mendesak” dalam UU No. 20 Tahun 1961. Dijelaskan kembali dalam NA

DIPERJELAS

205. (2) Sebelum Penetapan Lokasi Pembangunan

F-PD :

DIREVISI

(2) Sebelum Penetapan Lokasi

- 294 -

NO.



Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berhak.

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berhak, dan setelah mencapai kesepakatan

F-PG :

Penyesuaian redaksi sesuai perubahan penggunaan istilah.

Sebelum Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pemegang hak.

F-PDIP :

DIHAPUS DIHAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang berhak.

F-P. TETAP TETAP

- 295 -

NO.



GERINDRA: F-P. HANURA :

TETAP TETAP

206. Pasal 51 Dalam hal terdapat keberatan, gugatan, atau tuntutan atas pelaksanaan pengadaan tanah, Instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50.

F-PD :

DIREVISI

Pasal 51 Dalam hal terdapat keberatan, gugatan, atau tuntutan atas pelaksanaan pengadaan tanah, maka Instansi yang memerlukan tanah tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50.

F-PG :

Menjadi Pasal 49 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. FPG mempertanyakan siapa yang melakukan eksekusi? Apakah instansi yang memerlukan tanah, Pemda, BPN, atau Pengadilan Negeri?

Pasal 49

F-PDIP : DIHAPUS DIHAPUS

- 296 -

NO.



F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN :

Diubah

Pasal 51 Dalam hal terdapat keberatan, gugatan, atau tuntutan atas pelaksanaan pengadaan tanah, Instansi yang memerlukan tanah menunda pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai hal-hal dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 terpenuhi.

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 50 Dalam hal terdapat keberatan, gugatan, atau tuntutan atas pelaksanaan pengadaan tanah, Instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50.

F-P. GERINDRA: TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

207. Pasal 52 Instansi yang

F-PD : TETAP TETAP

- 297 -

NO.



memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-PG :


Pasal 50 Instansi yang memperoleh lahan wajib mendaftarkan lahan yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 51 Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

208. Bagian Keenam Pengendalian Pertanahan

F-PD : TETAP TETAP Bagian Keenam

Pengendalian Pertanahan

- 298 -

NO.



F-PG : TETAP TETAP

Disyahkan pada Raker Pansus tanggal 18 Agustus 2011


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

209. Pasal 53 (1)Lembaga pertanahan

melakukan pengendalian pertanahan terhadap tanah yang telah diperoleh Instansi,

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :



Pemerintah Daerah melalui Panitia Penyediaan Lahan melakukan pengendalian pertanahan terhadap lahan yang telah diperoleh Instansi,

- 299 -

NO.



F-PDIP : Perubahan redaksi

Pasal 53 (1) Lembaga pertanahan

melakukan pengendalian pertanahan terhadap tanah yang telah diperoleh Instansi sebagaimana dimaksud pada pasal 52

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 52 (1) Lembaga pertanahan

melakukan pengendalian pertanahan terhadap tanah yang telah diperoleh Instansi,

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

210. (2) Pengendalian pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan monitoring dan

F-PD : TETAP TETAP (2) Pengendalian pertanahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan monitoring dan

F-PG : TETAP TETAP

- 300 -

NO.



evaluasi atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

F-PDIP : TETAP

TETAP

evaluasi atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

211. BAB V PENGADAAN TANAH

UNTUK KEPENTINGAN USAHA SWASTA

F-PD :

DIHAPUS DIHAPUS

F-PG :

FPG tetap mempertanyakan penyediaan lahan untuk kepentingan swasta mengapa ikut diatur dalam RUU ini? Relevansinya apa? Bukankah hal itu sudah diatur dalam hukum privat yaitu jual-beli, tukar-menukar atau cara lain yang disepakati?


- 301 -

NO.



F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN :

Bab ini dihapus

F-PPP :


DIHAPUSKAN

F-PKB :

DIHAPUS DIHAPUS

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

212. Pasal 54 (1) Pengadaan tanah untuk

kepentingan usaha swasta dilaksanakan oleh pihak swasta baik orang perorangan maupun badan hukum.

F-PD :

DIHAPUS DIHAPUS

F-PG :


FPG tetap mempertanyakan penyediaan lahan untuk kepentingan swasta mengapa ikut diatur dalam RUU ini? Relevansinya

Pasal 52

- 302 -

NO.



apa? Bukankah hal itu sudah diatur dalam hukum privat yaitu jual-beli, tukar-menukar atau cara lain yang disepakati?


F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :


DIHAPUSKAN



F-P. HANURA :

TETAP TETAP

213. (2) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-PD : DIHAPUS DIHAPUS

F-PG :



- 303 -

NO.



F-PKS :

TETAP TETAP


F-PPP :


DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA: TETAP TETAP F-P. HANURA :

TETAP TETAP

214. Pasal 55 (1)Pengadaan tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan melalui peralihan hak dengan cara jual beli, pelepasan, penyerahan, atau cara lain atas dasar kesepakatan.


F-PG :

Pasal 53

FPG tetap mempertanyakan penyediaan lahan untuk kepentingan swasta mengapa ikut diatur dalam RUU ini? Relevansinya apa? Bukankah hal itu sudah diatur dalam hukum privat yaitu jual-beli, tukar-menukar atau cara lain yang disepakati? Keterangan: Menjadi Pasal 53 karena FPG

- 304 -

NO.



mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus.


F-PKS :

TETAP TETAP


F-PPP :


DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Menambahkan kalimat tidak merugikan pemegang hak tanah

Pasal 55 (1) Pengadaan tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan melalui peralihan hak dengan cara jual beli, pelepasan, penyerahan, atau cara lain atas dasar kesepakatan yang tidak merugikan pemegang hak tanah.

215. (2) Peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan


F-PG : FPG tetap mempertanyakan penyediaan

- 305 -

NO.



dihadapan pejabat Lembaga Pertanahan.

lahan untuk kepentingan swasta mengapa ikut diatur dalam RUU ini? Relevansinya apa? Bukankah hal itu sudah diatur dalam hukum privat yaitu jual-beli, tukar-menukar atau cara lain yang disepakati?


F-PKS :

TETAP TETAP


F-PPP :


DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Menambahkan kalimat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

(2) Peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dihadapan pejabat Lembaga Pertanahan sesuai peraturan dan perudang-undangan yang berlaku.

216. Pasal 56 Peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditindaklanjuti denganri


F-PG :


Pasal 54

- 306 -

NO.



pendataran tanah untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah.

dihapus.


F-PDIP :

DIHAPUS DIHAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP


F-PPP :


DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


217. Pasal 57 Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dilarang:


F-PG :


Pasal 55

- 307 -

NO.




F-PDIP :

DIHAPUS DIHAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP


F-PPP :


DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

218. a. melanggar pinsip-prinsip kepentingan umum;


F-PG :


- 308 -

NO.





F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :


DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Bila Pasal 6 UUPA dan Penjelasan Umum (II angka 4) dipahami dengan benar, lebih tepat merumuskan huruf a tersebut sebagai berikut: “melanggar prinsip-prinsip fungsi sosial hak atas tanah.”

a. Melanggar prinsip-prinsip fungsi sosial hak atas tanah

219. b. mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan negara;


F-PG :


- 309 -

NO.





F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP : Semua tentang swasta dihapuskan dan

tidak perlu diatur dalam undang-undang ini

DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

220. c. menguasai pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar secara keseluruhan untuk kepentingan usahanya;


F-PG :


- 310 -

NO.




F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :

Semua tentang swasta dihapuskan dan


DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

221. d. mengakibatkan alih fungsi tanah pertanian produktif;


F-PG :


- 311 -

NO.




F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :

Semua tentang swasta dihapuskan

dan tidak perlu diatur dalam undang-undang ini

DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP


221a F-P. GERINDRA:

Usul tambah huruf: e. mengakibatkan alih fungsi hutan lindung

Saat ini banyak terjadi alih fungsi hutan yang tidak sesuai sehingga harus

diperketat lagi

e. Mengakibatkan alih fungsi hutan lindung;

222. e. menelantarkan tanahnya;


F-PG :

FPG tetap mempertanyakan penyediaan lahan untuk kepentingan swasta mengapa ikut diatur dalam RUU ini? Relevansinya apa? Bukankah hal itu sudah diatur dalam hukum privat yaitu jual-beli, tukar-menukar

- 312 -

NO.



atau cara lain yang disepakati?


F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :



DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA : Point huruf e menjadi f f. menelantarkan tanahnya;

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

223. f. mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan;


F-PG :



- 313 -

NO.



F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :



DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA:

Point huruf f menjadi g g. mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan;

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

224. g. mengakibatkan rusaknya atau hilangnya situs dan cagar budaya; dan


F-PG :



F-PKS : TETAP TETAP

- 314 -

NO.




F-PPP :



DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA: Point huruf g menjadi h

h. mengakibatkan rusaknya atau hilangnya situs dan cagar budaya; dan

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

225. h. menutup akses masyarakat terhadap wilayah publik.


F-PG :



F-PKS : TETAP TETAP


- 315 -

NO.



F-PPP :



DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA: Point huruf h menjadi i

i. menutup akses masyarakat terhadap wilayah publik.

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

226. (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan izin yang diberikan atau pembatalan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


F-PG :



F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN :

DIHAPUS DIHAPUS

- 316 -

NO.



F-PPP :



DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

227. Pasal 58 (1)Pemerintah mengatur

luasan penguasaan tanah yang diperoleh melalui pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta.


F-PG :

Menjadi Pasal 56 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. FPG tetap mempertanyakan penyediaan lahan untuk kepentingan swasta mengapa ikut diatur dalam RUU ini? Relevansinya apa? Bukankah hal itu sudah diatur dalam hukum privat yaitu jual-beli, tukar-menukar atau cara lain yang disepakati?

Pasal 56


- 317 -

NO.



F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :



DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

228. (2)Pemerintah mengatur luasan penguasaan tanah untuk kepentingan usaha swasta yang berada di:


F-PG :



F-PKS : TETAP TETAP

- 318 -

NO.




F-PPP :


DIHAPUSKAN


F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

229. a. pulau-pulau terluar


F-PG :



F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP : DIHAPUSKAN

- 319 -

NO.






F-P. HANURA :

TETAP TETAP

230. b. pulau-pulau kecil;


F-PG :



F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :


tidak perlu diatur dalam undang-undang DIHAPUSKAN

- 320 -

NO.



ini

F-PKB :

DIHAPUS DIHAPUS

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

231. c. wilayah perbatasan antar negara; dan


F-PG :



F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :



DIHAPUSKAN

- 321 -

NO.




F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

232. d. wilayah pesisir.


F-PG :



F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :



DIHAPUSKAN


- 322 -

NO.



F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

233. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luasan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


F-PG :



F-PKS : TETAP TETAP


F-PPP :



DIHAPUSKAN



- 323 -

NO.



F-P. HANURA :

TETAP TETAP

234. BAB VI SUMBER DANA

PENGADAAN TANAH

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :


BAB VI SUMBER DANA PENYEDIAAN

LAHAN


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP


235. Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : TETAP TETAP

- 324 -

NO.



F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

TETAP TETAP


F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

236. Pasal 59 (1) Pendanaan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan

F-PD :

TETAP TETAP

F-PG :

Menjadi Pasal 57 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Apabila pada tahun berjalan belum dianggarkan dana penyediaan lahan, sementara kebutuhan penyediaan lahan mendesak maka pendanaannya dapat

Pasal 57

Pendanaan penyediaan lahan untuk kepentingan umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja

- 325 -

NO.



perundang-undangan.

diusahakan dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan usaha hulu migas misalnya, pendanaan awal penyediaan lahan tidak dibiayai oleh APBN/APBD namun dibiayai terlebih dulu oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama, tanah tersebut otomatis menjadi milik Negara.

daerah (APBD) dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

Ditambahkan dengan dan atau sumber lainnya mengingat ada juga lembaga lain yang tidak langsung menggunakan APNBN/APBD. Kegiatan pengadaan tanah dalam usaha hulu migas misalnya, tidak langsung dibiayai oleh APBN/APBD melainkan dibiayai terlebih dahulu oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Pasal 59

(1) Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

- 326 -

NO.



perundang-undangan lainnya.

F-PKB :


Pasal 53 (1) Pendanaan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

237. (2) Dana Pengadaan Tanah dapat meliputi dana perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, penyerahan hasil pengadaan tanah, pengendalian pertanahan, administrasi dan pengelolaan pengadaan

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :


Dana Penyediaan Lahan dapat meliputi dana perencanaan penyediaan lahan, persiapan penyediaan lahan, pelaksanaan penyediaan lahan, penyerahan hasil penyediaan lahan, pengendalian pertanahan, administrasi dan pengelolaan penyediaan lahan, dan sosialisasi

- 327 -

NO.



tanah, dan sosialisasi pengadaan tanah.

penyediaan lahan.

F-PDIP :

Perubahan redaksi Keterangan : Kata dapat dihapus karena bukan merupakan keharusan padahal seluruh kegiatan harus dibiayai oleh APBN/APBD

(2) Dana Pengadaan Tanah meliputi dana perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, penyerahan hasil pengadaan tanah, pengendalian pertanahan, administrasi dan pengelolaan pengadaan tanah, dan sosialisasi pengadaan tanah.

F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

- 328 -

NO.



238. (3) Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh instansi dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :


(3) Pendanaan penyediaan lahan untuk kepentingan umum dilakukan oleh instansi dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-PDIP :

TETAP TETAP

FPKS :

Dalam ayat 3, diusulkan ditambahkan: “….dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran …”

(3) Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh instansi dan dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

- 329 -

NO.



F-P. HANURA :

TETAP TETAP

239. (4) Mekanisme pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Bersama Menteri yang mempunyai tugas di bidang keuangan, Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Pimpinan Lembaga Pertanahan.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Perubahan redaksi (4) Mekanisme pelaksanaan pendanaan penyediaan lahan untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

F-PDIP :

Perubahan substansi Keterangan : Peraturan Bersama Menteri diganti Peraturan Presiden mengacu pada ketentuan UU No. 10 tahun 2004

(4) Mekanisme pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Presiden.

F-PKS :

Menambahkan kalimat : “Menteri yang mempunyai tugas di bidang pekerjaan umum”

(4) Mekanisme pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Bersama Menteri yang mempunyai tugas di bidang keuangan, Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri yang mempunyai tugas di bidang

- 330 -

NO.



pekerjaan umum dan Pimpinan Lembaga Pertanahan.

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Untuk memperkuat status hokum peraturan tersebut.

(4) Mekanisme pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F-P. GERINDRA :

TETAP TETAP


240. Pasal 60 Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta bersumber dari pendanaan swasta.


F-PG :



- 331 -

NO.



F-PDIP :

Konsisten dengan usulan sebelumnya DIHAPUS

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :



DIHAPUSKAN



F-P. HANURA :

TETAP TETAP

241. Bagian Kedua Penyediaan dan

Penggunaan Pendanaan

F-PD : TETAP TETAP Bagian Kedua

Penyediaan dan Penggunaan Pendanaan


F-PG : TETAP TETAP


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

- 332 -

NO.



F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP


242. Pasal 61 Jaminan ketersediaan pendanaan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : Menjadi Pasal 59 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Pasal ini hanya menjelaskan ketentuan “penyediaan pendanaan”, padahal berada di bagian yang berjudul: “Penyediaan dan Penggunaan Pendanaan”. Dengan demikian, perlu ditambahkan penjelasan mengenai ketentuan “penggunaan pendanaan” sesuai dengan judul tersebut.

Pasal 59


F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

- 333 -

NO.



F-PPP : TETAP TETAP


F-P. GERINDRA

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

243. BAB VII PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

F-PD :

TETAP TETAP BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


F-PG : TETAP TETAP


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP


- 334 -

NO.



244. Pasal 62 (1) Pembinaan dan

pengawasan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan.

F-PD :

TETAP TETAP


mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Perubahan substansi.

Pasal 60 Pembinaan dan pengawasan penyediaan lahan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.


F-PKS :

Menambahkan kata : Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

Pasal 62 (1) Pembinaan dan pengawasan

pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah , Pemerintah Daerah dan Lembaga Pertanahan. .

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP :

Frase Lembaga Pertanahan diganti

dengan Panitia Pengawas Pengadaan Tanah agar selaras dengan Pasal 7.

Pasal 62 Pembinaan dan pengawasan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pengadaan Tanah

- 335 -

NO.



F-PKB :


Pasal 54 (1) Pembinaan dan pengawasan

pengadaan tanah dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan.

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP


245. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pengadaan tanah.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :


Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi penyediaan lahan.

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

- 336 -

NO.



F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

246. BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

F-PD :

TETAP TETAP BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT


F-PG :

TETAP TETAP

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB :

TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

247. Pasal 63 Dalam pelaksanaan

F-PD :

TETAP TETAP

- 337 -

NO.



pengadaan tanah, setiap orang berhak:

F-PG :

Menjadi Pasal 61 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Penyesuaian redaksi mengikuti perubahan penggunaan istilah.

Pasal 61 Dalam pelaksanaan penyediaan lahan, setiap orang berhak:

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

Perlu dirumuskan kembali.

F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 55 Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, setiap orang berhak:

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

248. a. mengetahui rencana pelaksanaan

F-PD :

TETAP TETAP

- 338 -

NO.



pengadaan tanah; dan

F-PG :


a. mengetahui rencana pelaksanaan penyediaan lahan;

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB :

TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

249. b. memperoleh informasi mengenai pengadaan tanah.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :


b. memperoleh informasi mengenai penyediaan lahan; dan


F-PKS : TETAP TETAP

- 339 -

NO.



F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

249a F-PG: Penambahan substansi

c. memperoleh kompensasi yang adil

249b F-PKS: Perlu ditambahkan juga dengan Hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atas pengadaan tanah.

c. mengajukan keberatan atas pengadaan tanah.

250. Pasal 64 Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, setiap orang wajib mematuhi ketentuan dalam pengadaan tanah.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Menjadi Pasal 62 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus. Penyesuaian redaksi mengikuti perubahan penggunaan istilah.

Pasal 62 Dalam pelaksanaan penyediaan lahan, setiap orang wajib mematuhi ketentuan dalam penyediaan lahan.


F-PKS : TETAP TETAP

- 340 -

NO.



F-PAN : Pasal ini dihapuskan saja.

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :

DIHAPUS Redundet pasal 9 DIHAPUS

F-P. GERINDRA:

TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

251. Pasal 65 Dalam pengadaan tanah, masyarakat dapat berperan serta, antara lain:

F-PD : TETAP TETAP


mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus.

Pasal 63 Dalam penyediaan lahan, masyarakat dapat berperan serta, antara lain:


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : Perlu dirumuskan kembali.

F-PPP : TETAP TETAP

- 341 -

NO.



F-PKB : Penyesuaian nomor Pasal

Pasal 56 Dalam pengadaan tanah, masyarakat dapat berperan serta, antara lain:

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

252. a. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pengadaan tanah; dan

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : Penyesuaian redaksi mengikuti perubahan

penggunaan istilah.

a. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam penyediaan lahan; dan


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN :


F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

- 342 -

NO.



F-P. HANURA :

TETAP TETAP

253. b.memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Perlu ditambahkan dalam penjelasan. Apa dan bagaimana bentuk-bentuk dukungan dimaksud?


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN :


F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :

TETAP

Perlu diberikan penjelasan tentang maksud norma pengaturan ini.

TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

Penambahan kalimat sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Jika pengadaan tidak sesuai perundang-undangan masyarakat

b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku

- 343 -

NO.



dapat menolak

254. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

F-PD : TETAP TETAP BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN


F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

254a F-PG: Penambahan Pasal. Menjadi Pasal 64 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9

Pasal 64 Pelepasan obyek penyediaan lahan

untuk kepentingan umum yang

- 344 -

NO.



dihapus, dan setelah Pasal 63 ditambahkan 1 pasal.

dimiliki oleh masyarakat adat dilakukan oleh Tetua Adat dengan persetujuan anggota masyarakatnya untuk diberikan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui Panitia Penyediaan Lahan.

254b Penambahan ayat (substansi). Pelepasan obyek penyediaan lahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diberi kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pengakuan adanya hak masyarakat adat yang bersangkutan, dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat adat tersebut.

255. Pasal 66 (1) Pelepasan obyek

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki oleh Instansi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : Menjadi Pasal 65 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus, dan setelah Pasal 63 ditambahkan 1 pasal. Penyesuaian redaksi mengikuti perubahan penggunaan istilah.

Pasal 65 Pelepasan obyek penyediaan

lahan untuk kepentingan umum yang dimiliki oleh Instansi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik

- 345 -

NO.



negara/daerah. negara/daerah. F-PDIP :

Perubahan redaksi Keterangan : Sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 66 (1) Pelepasan obyek pengadaan

tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki oleh Instansi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 57 (1) Pelepasan obyek

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki oleh Instansi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah.

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP


- 346 -

NO.



256. (2) Pelepasan obyek

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai oleh instansi atau dikuasai/dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini.

F-PD :

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlu dibuatkan klasifikasi atau kategori tanah/lahan yang dapat dan tidak dapat digunakan. Untuk tanah/lahan, misalnya lahan milik BUMN dan lahan lainnya yang telah memiliki HGU sebaiknya dimasukkan dalam kategori tanah/lahan yang tidak dapat digunakan. DIREVISI

Pelepasan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai oleh instansi atau dikuasai/dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah

F-PG :


(2)Pelepasan obyek penyediaan lahan untuk kepentingan umum yang dikuasai oleh instansi atau dikuasai/dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini.

F-PDIP :

Perubahan redaksi Keterangan : Sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2)Pelepasan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai oleh instansi atau dikuasai/dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

- 347 -

NO.



berlaku.

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :

DIHAPUS Dihapus karena sudah tercakup dalam

Pasal 1 dan Pasal 3 DIHAPUS

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

257. (3) Pelepasan obyek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk itu.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :


(3) Pelepasan obyek penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk itu.


- 348 -

NO.



F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP


F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

257a F-PG:

Perlu diatur jangka waktu pelepasan hak. Jangka waktu dari penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sampai dengan pelepasan obyek penyediaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 adalah 60 hari.

258. Pasal 67 (1) Pelepasan obyek

pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak diberikan ganti kerugian, kecuali:

F-PD :

TETAP TETAP

F-PG :

Menjadi Pasal 66 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus, dan setelah Pasal 63 ditambahkan 1 pasal.

Pasal 66 (1) Pelepasan obyek

penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak

- 349 -

NO.



Penyesuaian redaksi mengikuti perubahan penggunaan istilah

diberikan kompensasi, kecuali:

F-PDIP :

: TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 58

(1) Pelepasan obyek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak diberikan ganti kerugian, kecuali:

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

259. a. Obyek pengadaan tanah yang telah

F-PD :

TETAP TETAP

- 350 -

NO.



berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

F-PG : Penyesuaian redaksi mengikuti perubahan penggunaan istilah.

Obyek penyediaan lahan yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP



260. b. Obyek pengadaantanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

F-PD : TETAP TETAP


Obyek penyediaan lahan yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau


- 351 -

NO.



Keterangan : Ditambahkan di penjelasan “Termasuk tanah ulayat yang berada dalam kawasan yang dikuasai oleh BUMN/D”.

F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : Dihapus karena sudah tercakup dalam




261. c. Obyek pengadaantanah kas Desa.

F-PD : TETAP TETAP


Obyek penyediaan lahan kas Desa.


- 352 -

NO.



F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP



262. (2) Ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi.

F-PD : TETAP TETAP


(2) Kompensasi atas obyek penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk lahan dan/atau bangunan atau relokasi.


F-PKS : TETAP TETAP

- 353 -

NO.



F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP



263. (3) Ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : Pada intinya ketentuan diatas menyatakan bahwa pelepasan obyek penyediaan lahan yang dimiliki BUMN harus diberikan ganti rugi. Maka, kata “harus” lebih tepat digunakan daripada kata “dapat” sehingga konsisten dengan Pasal 66 ayat (1).

(3) Kompensasi atas obyek penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP

- 354 -

NO.



TETAP F-PKB : Dihapus karena sudah tercakup dalam




264. (4) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : Penyesuaian redaksi mengikuti perubahan penggunaan istilah dan perubahan pasal.

(4) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.


F-PKS : TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :

Penyesuaian nomor ayat dan perubahan dengan menghapus kalimat “dan ayat

(3) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian

- 355 -

NO.



(3)”. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36



265. Pasal 68 (1) Pelepasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : Penyesuaian redaksi mengikuti perubahan pasal.

Pasal 67 (1) Pelepasan sebagaimana



Pasal 68 (1) Pelepasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- 356 -

NO.



F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : Penyesuaian nomor pasal Pasal 59 (1) Pelepasan sebagaimana



F-P. HANURA :

TETAP TETAP

266. (2) Apabila pelepasan belum selesai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

F-PD : TETAP TETAP (2) Apabila pelepasan belum

selesai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanahnya dinyatakan telah

F-PG : TETAP TETAP

F-PDIP : TETAP

- 357 -

NO.



(1), tanahnyadinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara, dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

TETAP dilepaskan dan menjadi tanah negara, dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP


F-P. HANURA :

TETAP TETAP

267. (3) Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F-PD : TETAP TETAP (3) Pejabat yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


F-PG : TETAP TETAP


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

- 358 -

NO.



F-PKB :

TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

268. BAB X KETENTUAN PERALIHAN

F-PD :

TETAP TETAP

BAB X KETENTUAN PERALIHAN


F-PG :

TETAP TETAP

F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS :

TETAP TETAP

F-PAN :

TETAP TETAP

F-PPP :

TETAP TETAP

F-PKB :

TETAP TETAP

F-P. GERINDRA:

TETAP TETAP

F-P. HANURA :

TETAP TETAP

269. Pasal 69 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

F-PD :

TETAP TETAP

F-PG :

Menjadi Pasal 68 karena FPG

Pasal 68 Pada saat Undang-Undang ini

- 359 -

NO.



mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus, dan setelah Pasal 63 ditambahkan 1 pasal.

mulai berlaku:


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP


Pasal 60 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:



270. a. proses pengadaantanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : Mohon penjelasan. Terjadi pengertian yang berlawanan antara huruf a dan huruf b, khususnya membedakan antara “proses penyediaan lahan sedang dilaksanakan” dengan “sisa lahan yang belum selesai

- 360 -

NO.



Undang ini; penyediaannya”. Misalnya proses musyawarah sedang berjalan pada suatu ruas jalan tol, apakah masuk dalam kategori huruf a dan huruf b.


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : Kata “dapat” dihapus

a. proses pengadaan tanah yangsedang dilaksanakan sebelumberlakunya Undang-Undangini diselesaikan berdasarkanketentuan sebelum berlakunyaUndang-Undang ini;



271. b. dalam hal proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat sisa tanah yang belum

F-PD : TETAP TETAP

F-PG : Mohon penjelasan. Terjadi pengertian yang berlawanan antara huruf a dan huruf b, khususnya

- 361 -

NO.



selesai pengadaannya, maka dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;

membedakan antara “proses penyediaan lahan sedang dilaksanakan” dengan “sisa lahan yang belum selesai penyediaannya”. Misalnya proses musyawarah sedang berjalan pada suatu ruas jalan tol, apakah masuk dalam kategori huruf a dan huruf b.

F-PDIP : TETAP TETAP F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP



272. c. Peraturan pelaksanaan mengenai tata cara pengadaan tanah dinyatakah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang

F-PD : TETAP TETAP


Peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penyediaan lahan dinyatakah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru

- 362 -

NO.



baru berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

F-PDIP : TETAP TETAP F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP



273. BAB XI KETENTUAN PENUTUP F-PD : TETAP TETAP

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

F-PG : TETAP TETAP


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

- 363 -

NO.



F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP



274. Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

F-PD :

DIREVISI

Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.

F-PG : Menjadi Pasal 69 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus, dan setelah Pasal 63 ditambahkan 1 pasal.

Perubahan substansi.

Pasal 69 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan lahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah

- 364 -

NO.



diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN :

Diubah dengan menghapus “Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nidnoensia” diganti dengan “diatur dengan Peratruan Pemerintah”

Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB :


Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.


- 365 -

NO.



F-P. HANURA : Penambahan kalimat dengan mengacu

kepada undang-undang ini untuk menghindari perbedan penafsiran dalam peraturan Badan Pertanahan

Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan mengacu kepada Undang-Undang ini.

275. Pasal 71 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

F-PD : TETAP TETAP


Rumusan Tetap. F-PDIP :

TETAP TETAP

F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP


Pasal 62 Peraturan pelaksanaanUndang-Undang ini harus telah

- 366 -

NO.



ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.



276. Pasal 72 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F-PD : TETAP TETAP

F-PG :

Menjadi Pasal 71 karena FPG mengusulkan Pasal 6 dan Pasal 9 dihapus, dan setelah Pasal 63 ditambahkan 1 pasal.

Pasal 71 Perlu ditambahkan dalam penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan mana saja yang dibatalkan/dicabut dengan berlakunya undang-undang ini.


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN :

Diubah dengan rumusan baru menjadi :

Pasal 72 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka UU No. … Tahun … yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk

- 367 -

NO.



kepentingan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F-PPP : TETAP TETAP




277. Pasal 73 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

F-PD :

DIREVISI

Pasal 73 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 90 hari tanggal penetapannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan disosialisasikan terlebih dahulu


- 368 -

NO.



Mohon penjelasan. Apakah tidak bertentangan dengan Pasal 69 huruf c.


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP


Pasal 63 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



- 369 -

NO.



278. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDH0Y0NO

Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal

PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ………. NOMOR ………

F-PD : TETAP TETAP Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDH0Y0NO

Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal

PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN ………. NOMOR ………

F-PG : TETAP TETAP


F-PKS : TETAP TETAP

F-PAN : TETAP TETAP

F-PPP : TETAP TETAP

F-PKB : TETAP TETAP



Documents

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN ...berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180320...tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum 6. Mengingat: