DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II HASIL EVALUASI …

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN...................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................. 5

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................. 7

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................... 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU ......................................................................... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .......... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..................... 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ............................................... 31

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................ 35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....... 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............ 37

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional .................................. 37

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................... 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH ....................................................... 40 39

4.1 Program dan Kegiatan ......................................................... 40

39 BAB V PENUTUP ............................................................................ 45

Lampiran .............................................................................................

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Gambaran Umum Target Pencapaian ................................ 13

Tabel TC.3.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................. 35

Tabel TC3.2 Usulan Program dan Kegiatan 2021 ........................... 36

Tabel Rancangan Akhir Renja .......................................................... 44

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangkaanggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

menyusun dokumen Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal

Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi sulawesi Selatan Tahun 2021.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja OPD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

2

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan

tahapan :

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan

renja meliputi:

(a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah

tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat

Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat

Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun

Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan

informasi perencanaan pembangunan Daerah

berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah

mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat

Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah

tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah

merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja

Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala

Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat

Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut

dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat

Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras

dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas

Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Organisasi

Perangkat Daerah berkoordinasi dengan

BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan dan

3

dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan

yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka

penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,

lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja

Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah,

merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja

Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja

Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah

dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu

indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan

dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang

RKPD.

6. Penetapan

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan

seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang

telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat

Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat

Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perumahan Kawasan

permukiman dan Pertanahan menjabarkan rencana

kegiatan Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan

Pertanahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 241); yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur

Nomor 73 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas

4

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja dari rancangan awal renja sampai

rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan

lainnya yaitu renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan pertanahan, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir

RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat

Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan

untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan,

lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju

yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat

Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat

Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat

Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa

rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang

disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat

Daerahdilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi

Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja

Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program,

kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan

dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD.

Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan

dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada

Bappelitbangda Prov. Sulsel untuk diverifikasi. Verifikasi

tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat

5

Daerah sudahselarasdengan rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja hasil verifikasitersebut akan dijadikan bahan

penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan

RKPD.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 241); yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor

73 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas

pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam

penyusunan perencanaan adalah:

6

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

PembangunanDaerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

PembangunanDaerah;


tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2.3 Ketentuan tentang Penganggaran

Peraturan yang menjadi pedoman dalam penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

KeuanganNegara.


Perbendaharaan Negara.


Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan KeuanganDaerah.


tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan

7

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.


tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

1.3 Maksud danTujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun

dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2021;

2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas


Sulawesi Selatan dengan mengacu kepada dokumen

perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan

yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi

Selatan dalam pembangunandaerah;

3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan

Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja

tahun lalu menjadi rencana strategisPerangkat Daerah;

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perumahan, Kawasan


Tahun 2021 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan tugas Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatandalam jangka 1 tahun;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran

8

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam

pembangunan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perumahan, Kawasan


Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud danTujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat

Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telahan terhadap KebijakanNasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKATDAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

9

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.

Suawsi Selatan pada tahun 2019 menetapkan sasaran strategis

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu (1). Meningkatnya

Akses dan layanan Akses dan layanan infrastruktur terhadap Kawasan

permukiman yang layak dan berkelanjutan, (2). Meningkatnya pembinaan

dan pelayanan terhadap kawasan perumahan yang layak dan berkualitas

dan yang (3) terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan

daerah yang kuat, efektif, efisien, dan transparan dalam mendukung

reformasi birokrasi.

Dari kegiatan Tahun 2019 (sampai dengan triwulan III) yang telah

di laksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Prov. Sulsel dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban

Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Daerah (prioritas).

Dilaksanakan melalui 2 (dua) kegaiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi Daerah Rawan Bencana Kawasan Permukiman

Sulawesi Selatan,

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana

Program ini belum terlaksana pada triwulan III karena masih dalam

persiapan dan proses lelang.

2. Program Pengembangan & Penataan Fasilitas Umum (prioritas),

kegiatannya terdiri dari :

1. Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja

2. Pembangunan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak

3. Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Bulukumba

4. Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan

5. Penyusunan Dokumen Ukl/upl Rest Area Sulawesi Selatan

10

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rest Area Sulawesi Selatan

7. Pembangunan Fasum Kawasan Permukiman.

Program ini telah terserap anggaran pada triwulan III dan sampai

Triwulan III sebesar Rp. 836.747.000 (1,02%) yaitu Dokumen

Perencanaan Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja sebesar

Rp. 495.550.000 dan Uang Muka untuk Pembangunan Fasum

Kawasan Permukiman Rp. 341.197.000. Adapun kegiatan yang lain

masih dalam proses lelang.

3. Program Penyediaan Air Bersih (prioritas)

Kegiatannya terdiri dari:

1. Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih Rain

Waterharvesting Dikawasan Pesisir Dan Kepulauan.

2. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum

Kawasan Permukiman.

Program ini sebagian telah terlaksana pada triwulan III dengan

serapan anggaran sebesar Rp. 235.127.400 (11,06%) yaitu Kegiatan

Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih yang mana Konsultan

Perencana mengambil uang muka sebesar Rp. 144.780.900 dan

uang muka untuk kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Jaringan Air Minum Kawasan Permukiman sebesar Rp. 90.346.500.

4. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman, Program ini

terlaksana pada Triwulan III dengan serapan anggaran sebesar

Rp. 1.669.413.190 (36,04%) dan sampai dengan Triwulan III dana

yang terserap sebesar Rp. 1.790.573.190 (38,66%) dan kegiatannya

terdiri dari :

1. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Air Limbah.

Kegiatan ini telah terlaksana pada Triwulan III pada 9 kawasan

SMA/SMK dengan serapan anggaran sebesar Rp. 811.663.572

2. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan SeSulawesi

Selatan.

Kegiatan ini telah terlaksana pada Triwulan III pada 4 kawasan

SMA/SMK dengan serapan anggaran sebesar Rp. 857.749.618

5. Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi

Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, kegiatannya

terdiri dari :

11

1. Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan Dan Perencanaan

Perumahan Permukiman.

Program ini belum terlaksana pada triwulan III karena masih perlu

koordinasi dengan Kementerian PU di Jakarta.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Anggaran yang

terserap pada Program ini pada Triwulan III sebesar

Rp. 3.728.822.454 atau 48,89% sehingga serapan anggaran sampai

dengan Triwulan III sebesar Rp. 6.875.869.303 (88,91%) kegiatannya

terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.

2. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.

3. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS.

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan Dan Pengadaan.

5. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor.

6. Penyediaan Makanan Dan Minuman.

7. Pelaksanaan Dan Keikutsertaan Pameran.

8. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah.

7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,

kegiatannya terdiri dari :

1. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor / Asrama.

2. Pemeliharaan Rutin/berkala Dan Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Jabatan/Dinas.

3. Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem

Informasi/aplikasi/website.

Program ini telah terlaksana pada Triwulan III yaitu sebesar

Rp. 101.066.726 (14,5%) dan sampai Triwulan III sebesar

Rp. 269.314.210 (38,64%).

8. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi

Kinerja, kegiatannya terdiri dari :

1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

2. Pengumpulan Dan Publikasi Data Dan Informasi Opd.

9. Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur, kegiatannya terdiri dari :

12

1. Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Korpri Berserta

Perlengkapan.

2. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Dan Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu.

3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

10. Program Penataan Keagriaan Dan Penataan Administrasi

Perbatasan Antar Daerah Provinsi, Program ini telah terlaksana pada

Triwulan II kegiatannya terdiri dari :

1. Fasilitasi Pengadaan Tanah

Berikut ini merupakan gambaran umum target, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan pada Triwulan III Tahun 2019 sebagai berikut :

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Target Kinerja & Anggaran Realisasi Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tingkat Capaian

Triwulan III Kinerja s/d Triwulan III Kinerja

Capaian Anggaran K Rp. K (%) Rp. (%) K Rp. K (%)

Rp. (%)

I. Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Daerah (Prioritas)

Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM)

100% 199.150.000

- - - - - - - -

% Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (SPM)

100% - - - -

1. Identifikasi Daerah Rawan Bencana Kawasan

Identifikasi Daerah Rawan

1 Dok. 99.400.000

- - - - - - - -

Permukiman Sulawesi Selatan

Bencana Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana

Fasiltasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana

2 Unit 99.750.000

- - - - - - - -

II. Program Pengembangan & Penataan Fasilitas Umum (Prioritas)

Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas)

2 Lokasi 82.107.240.000

- 836.747.000

- 1,02 - 836.747.000

- 1,02

Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata

3 Lokasi - - - -

1. Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja

Jumlah Panjang Pedestrian yang Terbangun pada kawasan wisata Toraja

18000 meter 12.607.240.000

- 495.550.000

- 3,93 - 495.550.000

- 3,93

Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Wisata

1 Dok. 1 100

1 100

2. Pembangunan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak

Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak

167 meter 200.000.000

- -

- - - 9.988.000

- 4,99

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Pada

1 Dok. 1 100

1 100

Kawasan Pucak

3. Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Bulukumba

Jumlah Panjang PedestrianPada Kawasan Bira-Ara

8000 meter 6.000.000.000

- - - - - - - -

Jumlah Dokumen Perencanaan Pedestrian

1 Dok. - - - -

4. Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan

Jumlah Rest Area yang Terbangun

2 Kws 57.500.000.000

- - - - - - - -

5. Penyusunan Dokumen Ukl/upl Rest Area Sulawesi Selatan

Jumlah Dokumen UKL/UPL Pembangunan Rest Area

3 Dok. 300.000.000

- - - - - - - -

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rest Area Sulawesi Selatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Rest Area

5 Dok. 2.700.000.000

- - - - - - - -

7. Pembangunan Fasum Kawasan Permukiman

Jumlah Fasum (RTH, Area Parkir dan lapangan Upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel

12 Kws 2.800.000.000

- 341.197.000

- 12,19 - 341.197.000

- 12,19

III. Program Penyediaan Air Bersih ( prioritas )

Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air

0 RT 2.126.000.000

- 235.127.400

11,06

- - 235.127.400

- 11,06

bersih (Prioritas)

Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota

24 Kab/ Kota - - - - -

1. Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih Rain Waterharvesting Dikawasan Pesisir Dan Kepulauan

Jumlah Dokumen Pemetaan Air Bersih

1 Dok. 500.000.000

- 144.780.900

- 28,96 - 144.780.900

- 28,96

2. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum Kawasan Permukiman

Jumlah sistem pengelolaan / jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel

9 Kws 1.626.000.000

- 90.346.500

- 5,56 - 90.346.500

- 5,56

Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun

- Kws - - - - -

IV. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Cakupan Pembinaan Penanganan Sanitasi Kabupaten/Kota

24 Kab/ Kota 4.632.000.000

- 1.669.413.190

- 36,04 - 1.790.573.190

- 38,66

Persentase Sekolah yang memiliki

100% - - - -

Infrastruktur sanitasi Layak

1. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Air Limbah

Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kws SMA/SMK se sulsel

14 Kws. SMA/ SMK 2.674.000.000

- 811.663.572

- 30,35 - 843.433.572

- 31,54

2. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sulawesi Selatan

Jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun pada kws. SMA / SMK se sulsel

10 Kws. SMA/ SMK 1.958.000.000

4 857.749.618

- 43,81 - 947.139.618

- 48,37

V. Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Jumlah Usaha Jasa/Pelaksana Perencana Rumah dan PSU Kemampuan Menengah Tersertifikasi

50 Unit 200.000.000

- - - - - - - -

1. Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan Dan Perencanaan Perumahan Permukiman

Jumlah Tenaga Ahli Yang Bersertifikat Perancangan Dan Perencanaan Rumah, Dan PSU Tingkat Kemampuan Menengah

60 Orang 200.000.000

- - - - - - - -

VI. Program Pelayanan % Pemenuhan 100% 7.626.790.000 12 3.728.822.454 12 48,89 12 6.750.562.397 12 88,51

Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik

12 Bulan 500.000.000

3 188.811.576

25,00 37,76 3 253.589.465

25,00 50,72

2. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan

20 Unit 50.000.000

8 10.980.240

40 21,96 8 15.777.250

40 31,55


12 Unit - -

3. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Jumlah Jasa Tenaga Non PNS

62 Orang 3.397.680.000

99 2.240.597.456

159,68

65,94 99 4.350.727.456

159,68

128,05

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan Dan Pengadaan

Jumlah ATK yang tersedia

12 Jenis ATK 331.610.000

71 118.658.200

591,67

35,78 71 177.406.000

591,67

53,50

5. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

25 Unit 25.000.000

- 10.544.500

-

42,18 - 14.744.500

-

58,98

6. Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang

20 Jenis 133.900.000

20 85.025.000

-

63,50 20 114.970.000

-

85,86

tersedia

7. Pelaksanaan Dan Keikutsertaan Pameran

Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran

1 Pameran 250.000.000

- -

-

- - -

-

-

8. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas

120 Kali 2.938.600.000

65 1.074.205.482

54,17 36,56 165 1.823.347.726

137,50 62,05

VII. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran

100% 697.000.000

1 101.066.726

1 14,50 1 269.314.210

1 38,64

1. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor / Asrama

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara

1 Unit 200.000.000

- -

-

- - -

-

-

2. Pemeliharaan Rutin/berkala Dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara

29 Unit 402.000.000

0 91.028.750

0,00 22,64 0 248.544.600

0,00 61,83

3. Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi/aplikasi/website

Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan

25 Sistem Informasi/Aplikasi

95.000.000

- 10.037.976

- 10,57 - 20.769.610

- 21,86

Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website

25 Berita/Informasi - - - -

VIII. Program Peningkatan Perencanaan,

% Keterpenuhan dokumen

100% 710.500.000

25 -

25 - 25 -

25 -

Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja

perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu

1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah

50 Orang 650.000.000

100 -

- - 100 -

200 -

2. Pengumpulan Dan Publikasi Data Dan Informasi Opd

Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan

3 Laporan 60.500.000

- -

- - - -

- -

Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi

3 Jenis - - - -

IX. Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% ASN berkinerja sangat baik

100% 735.790.000

25 -

25 - 25 -

25 -

1. Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Korpri Berserta Perlengkapan

Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia

160 Pasang 313.540.000

- -

-

- - -

-

-

2. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia

160 Pasang 122.250.000

- -

-

- - -

-

-

3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

200 Orang 300.000.000

- -

-

- - -

-

-

X. Program Penataan Keagriaan Dan Penataan Administrasi Perbatasan Antar Daerah provinsi

Penyelesaian Kasus tanah Provinsi

100% 2.500.000.000

- -

- - - -

- -

Penyelesaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum

5 Lokasi - - - -

1. Fasiltasi Pengadaan Tanah Jumlah Pengadaan Tanah

1 Kawasan 2.500.000.000

1 -

100

- 1 2.451.338.100

-

100

22

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan III

Tahun Anggaran 2019, maka beberapa permasalahan yang terjadi

antara lain :

Hambatan Eksternal :

Indikator Kinerja Sepenuhnya pada Rencana Strategis Dinas

perumahan Kawasan permukiman dan Provinsi Sulawesi Selatan

telah terpenuhi pada tahun sebelumnnya namun terdapat beberapa

indikator yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada Rencana

Kerja Tahun 2019, di sebabkan oleh Keterbatasan dana/anggaran

dan juga pada pembahasan terdapat kebijakan-kebijakan pada

program – program yang diutamakan sesuai dengan skala prioritas

serta dalam rangka mewujudkan aspirasi – aspirasi rakyat melalui

Dewan Perwakilan Rakyat.

Permasalahan dalam perencanaan ( Rencana Kinerja) sering

dihadapi masih belum maksimal dalam pendekatan partisipatif

melalui mekanisme Musrembang dan seringnya perencanaaan yang

terpisah dari penganggaran.

Breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD ke Renja

seringkali tidak nyambung (match).

Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun

petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak

langsung dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Hambatan Internal :

Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

berkompeten, dalam artian pemahaman tentang perencanaan yang

baik dan benar.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan

dari SKPD kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang

kurang penting, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja

kurang mengalami improvement.

Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang

sering berubah-ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan

APBD tahun 2019.

Mekanisme pelaksanaan anggaran kas yang kadang membatasi dari

pergerakan kegiatan (Realisasi Keuangan), sehingga proses waktu

23

penyerapan mengalami ketertinggalan dari jadwal yang telah

ditetapkan.

Kendala dalam hal ketersediaan lahan sehubungan dengan

pembangunan ruang terbuka hijau (Lahan bermasalah).

Lokasi pekerjaan konstruksi terkadang berubah –ubah, yang

diseusaikan dengan kondisi lokasi tersebut.

Terdapat beberapa pekerjaan yang harus melalui proses lelang

ataupun tender sehingga pekerjaan baik itu konstruksi maupun

konsultansi harus menunggu hasil dari proses tender tersebut.

Beberapa pekerjaan menunggu dari perencanaan konstruksi (DED)

yang sedang dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) Program dan 26 (Dua

puluh enam) Kegiatan yang diusulkan. Seluruh program dan kegiatan

yang diusulkan tersebut dapat dilaksanakan sesuai DPPA Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 1759/X/Tahun 2019.

Besaran alokasi dana untuk program dan kegiatan Tahun

Anggaran 2019 pada Belanja Langsung sebesar Rp.

24.947.196.588,-dan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.17.508.216.186,-sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas


Selatan ditargetkan sebesar Rp. 290.800.000,-.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD, Dinas


Selatan telah melakukan analisis terhadap evaluasi kinerja hingga

tahun 2019 dengan capaian sebagaimana terlampir. Berdasarkan

kajian tersebut terbagi dalam 2 urusan yaitu urusan Perumahan dan

Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan.

1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senantiasa

24

berkomitmen dan mengutamakan pembangunan dan

pengembangan perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman

baik pada kawasan strategis maupun kawasan-kawasan andalan

lainnya yang menjadi kewenangan Provinsi.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk Sulawesi Selatan

mencapai 8.771.970 jiwayang diperkirakan menetap pada1.713.423

unit rumah. Kebutuhan rumah bagi masyarakat/rumah tangga juga

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat ini backlog

perumahan sekitar 363.763 unit rumahdan kondisi tersebut terjadi

karena laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan

kemampuan masyarakat dan pengembang dalam membangun

perumahan. Kebutuhan rumah pertahun rata-rata 25.000-30.000

unit, sementara kemampuan penyediaan rumah sekitar 50.000 unit

pertahun, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat

belum dapat mengakses KPR. Seiring hal tersebut di atas

penanganan terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang

tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) di antaranya masih banyak

yang belum ditunjang dengan fasilitas infrastruktur yang memadai.

Kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang belum layak

dan tergolong kumuh masih terdapat sekitar 2.172 Ha. Selain itu

daerah genangan dan rawan banjir pada beberapa kawasan

permukiman masih belum tertangani secara maksimal akibat dari

minimnya prasarana dan sarana yang tersedia.

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas

Perkimtan Prov. Sulsel tidak berkontribusi secara langsung

terhadap peningkatan sektor-sektor ekonomi, akan tetapi

pembangunan infrastruktur ini menjadi pendukung upaya

peningkatan dan pertumbuhan ekonomi secara luas. Peran serta

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanProvinsi

Sulawesi Selatan, antara lain:

- Meningkatkan peran serta melalui pengembangan perumahan

dan infrastruktur kawasan permukiman. Pencapaian rasio

rumah layak huni sebesar 0,200. Pemerintah Daerah telah

melakukan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah sebanyak 2.000 unit rumah di 24

25

kabupaten/kota. Program ini juga mendapat dukungan pusat

dengan melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya

sebanyak 21.950 Unit selama 5 (lima) tahun terakhir di

Sulawesi Selatan hingga tahun 2019.

- Pengembangan sistem pelayanan air bersih dan penyehatan

lingkungan yang merupakan tanggung jawab dan sinergitas

bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Saat ini

capaian pelayanan terhadap pengguna air bersih di Sulawesi

Selatan sebesar 87,00%. Pada Tahun 2019 upaya pelayanan

air bersih yang telah dilakukan adalah pembangunan sistem

jaringan air bersih pada 9 (sembilan) kawasan SMA/SMK se

Sulawesi Selatan dan penyusunan dokumen Pemetaan Air

Bersih Rain Waterharversting pada Kawasan Pesisir dan

Kepulauan. Selain itu telah dilakukan fasilitasi terhadap

pengadaan alat pengolah air siap minum (Arsinum) yang

menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)

yang bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi (BPPT) di Pulau Barang Caddi Makassar. Arsinum ini

dapat menghasilkan air minum dengan kapasitas 10.000 L/hari.

Dengan jumlah penduduk pulau sebanyak 300 KK, Arsinum

diharapkan dapat memenuhi ketersediaan air minum sebanyak

2 Liter/orang/hari.

- Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan di Sulawesi

Selatan sampai dengan tahun 2018, luas TPA belum terdapat

penambahan luas areal yang saat ini sekitar 141 Ha dengan

kapasitas daya tampung 7.129 m3/Hr. Adapun produksi sampah

diperkirakan 79.297 m3/Hr sementara volume sampah

terangkut diperkirakan 66.450 m3/Hr atau sekitar 83,80 % yang

dapat terangkut ke TPA. Kemudian dari 37 kelompok pengelola

daur ulang sampah 3 R diperkirakan dapat memilah 6.753

m3/Thn. Selain itu ditahun 2019 telah terbangun sarana dan

prasarana persampahan di 10 Kawasan SMA/SMK

- Peningkatan akses dan kualitas layanan infrastruktur di

Sulawesi Selatan telah dilakukan melalui pengembangan dan

26

peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana jalan

lingkungan permukiman sepanjang 436.008,21 m’, sedangkan

untuk Program Pembangunan Rest Area yang sebelumnya

direncanakan terbangun sebanyak 3 Kawasan di tahun 2019

tidak terlaksana dikarenakan beberapa kendala yaitu belum

siapnya lahan dan belum rampungnya Dokumen perencanaan

sehingga untuk pengerjaan fisiknya tidak memungkinkan

dilaksanakan.

- Drainase lingkungan permukiman termasuk di dalamnya

drainase tersier air limbah sepanjang 177.054,26 m’ dan 92

lokasi SMA/SMK yang tersebar pada berbagai kawasan

permukiman dan strategis se Sulawesi Selatan hingga tahun

2019.

Alokasi anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2019 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019 Nomor 8) yang ditindaklanjuti oleh Keputusan

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1759/X/Tahun 2019 tentang

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas


Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

42.455.412.773,84 Yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung

(OPD) sebesarRp.17.508.216.185,84,-dan Belanja Langsung

terkait Program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

sebesar Rp. 22.447.196.588,- Adapun realisasi anggaran

sebesarRp.37.751.301.250,- dengan Realisasi Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp.14.967.472.298,- (85,94) dan Realisasi

Belanja Langsung terkait Program Urusan Perumahan dan

Kawasan Permukiman sebesar Rp.20.332.490.852,- (90,58%),

sedangkan tingkat capaian kinerja dari 8 program dan 25 kegiatan

sebesar rata-rata 100 % dengan kategori sangat baik.

Adapun Anggaran dan realisasi pada Urusan Permukiman

Tahun 2019seperti selengkapnya tertera pada tabel berikut :

27

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi

(Rp)

Persentase

(%)

Tidak Langsung

(OPD)

17.508.216.185,84

,-

14.967.472.2

98,- 94,49%

Langsung

(Ur.

Perumahan)

22.447.196.588,- 20.332.490.5

82,- 90,58 %

2. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan dalam rangka

melaksanakan kewenangan dalam hal izin lokasi; pengadaan tanah

untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan;

penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah,

serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah

absentee; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;

izin membuka tanah; dan perencanaan penggunaan tanah wilayah

Kabupaten/Kota. Urusan Pertanahan menggunakan aspek

Pengelolaan dan Pemanfaatan yang melibatkan Pemerintah,

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Pengelolaan

dan Pemanfaatan tersebut diwujudkan dalam aktivitas antara lain

pengembangan data dan informasi pertanahan, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia dan penyebarluasan informasi

melalui sosialisasi bidang pertanahan, memfasilitasi sengketa

pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi serta pelaksanaan

tahapan-tahapan pada proses justifikasi obyek pengadaan tanah.

Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Prov Sulsel juga turut serta melaksanakan program

Tanah Objek Reformasi Agraria dengan melakukan inventarisasi

dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (Inver

PPTKH) pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bone,

Luwu Timur, Sidrap, Tana Toraja dan Kota Pare-pare.

Tahapan justifikasi untuk melakukan pengadaan tanah

melalui penetapan SK Gubernur telah dilakukan kepada 45 obyek /

28

jenis pengadaan tanah dengan luasan keseluruhan +4.350,22 Ha

yang tercatat sampai dengan tahun 2019.

Selain itu pelaksanaan urusan keagrariaan melalui

penanganan konflik pertanahan telah dilaksanakan dengan

memfasilitasi konflik pertanahan sebanyak 42 kasus hingga tahun

2019.


Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya untuk urusan pertanahan

pada Tahun 2019 telah melaksanakan Program Penataan

Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan Antar Daerah

Provinsi dengan sasaran programnya adalah terwujudnya

kepemilikan dan pengelolaan tanah yang berkeadilan dengan hasil

yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan pengetahuan serta pengembangan Sumber

Daya Manusia Aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

terkait kebijakan nasional dilakukan dengan Koordinasi,

Konsultansi serta Surat ataupun Edaran melalui media

Elektronik

2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi

Penetapan Lokasi Jenis Pengadaan Tanah sebanyak 6 obyek/

jenis yaitu:

- Pembangunan Normalisasi Sungai Tallo di Kota Makassar

dan Kabupaten Gowa Prov. Sulsel seluas+20,00 Ha (SK

Nomor 207/I/Tahun 2019 Tanggal 21 Januari 2019) yang

dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan

Jeneberang Dirjen Sumber Daya Air.

- Pembangunan Stasiun, Depo, Balaiyasa dan Siding Track

Jalur Kereta Api Makassar-Parepare seluas +209,00 Ha

(SK. No. 2094/XI/Tahun 2019 tanggal 25 November 2019)

yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan Dirjen

Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa

Bagian Timur.

- Pembangunan Siding Track arah Bosowa Jalur Kereta Api

Makassar-Parepare seluas +36,00 Ha yang dilaksanakan

Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Balai

29

Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur (Masih

Proses Tim Kajian)

- Pembangunan Bendungan Jenelata Kabupaten Gowa

seluas +1.722,28 Ha (SK No. 2229/XII/Tahun 2019 tanggal

20 Desember 2019) yang dilaksanakan oleh Balai Besar

Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Dirjen Sumber

Daya Air

- Pembangunan Rumah Sakit Regional Bone + 4,7 Ha.

- Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bulukumba seluas

+78,35 Ha (SK No. 2255/XII/Tahun 2019 tanggal 27

Desember 2019) yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Bulukumba

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi juga telah

melaksanakan perpanjangan dan pembaharuan SK Gubernur

terkait Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yaitu :

- Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan

Pamukkulu di Kabupaten Takalar Prov. Sulsel seluas + 593

Ha (SK No. 317/II/Tahun2019 Tanggal 4 Februari 2019)

- Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan

Baliase Kabuaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Seluas + 382,44 Ha (SK No.549/III/Tahun 2019 tanggal

8Maret 2019)

- Perpanjangan Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-

Parepare Tahap III di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi

Selatan + 40,5Km dan Kabupaten Maros sepanjang + 22,5

Km (SK No. 1180/VII/Tahun 2019 Tanggal 2 Juli 2019)

dengan luas sekitar + 6,30 Ha

- Perpanjangan Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-

Parepare seluas ± 25,9 Ha di Kabupaten Barru Provinsi

Sulawesi Selatan (SK No. 1600/IX/Tahun 2019 Tanggal 5

September 2019)

- Perpanjangan Pembangunan Bendungan Pamukkulu di

Desa Batumalanro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa

Provinsi Sulawesi Selatan Seluas ± 47 Ha (SK No.

1371/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019)

30

Hal ini menjadi bagian dari tahapan justifikasi dalam

rangka pengadaan tanah, baik dalam konteks prioritas

kepentingan umum maupun kebutuhan instansi sehubungan

dengan penggunaan tanah tersebut. Namun pada prinsipnya

pengadaan tanah juga dilakukan dengan cara musyawarah

antar pihak yang memerlukan dengan pemegang hak atas

tanah untuk kegiatan pembangunan.

3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah memfasilitasi

sengketa lahan terhadap 7 kasus sengketa antara lain:

- Mediasi sengketa tanah antara pihak ahli waris Alm. H.

Tengnga Bin Mallepo dengan Pemerintah Daerah Kab.

Wajo Yakni Tanah yang ditempati oleh bangunan Rumah

Jabatan Bupati Wajo

- Permohonan Keberatan atas permasalahan tanah milik

Raside di Kab. Maros yang ditujukan kepada Direktur Bina

Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI

- Keberatan atas peerbitan sertifikat kepada an. Misidin yang

terletak di kel. Panaikan Kec. Binamu Kab. Jeneponto

- Permohonan Keberatan serta peninjauan kembali atas

tindakan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan

Kab. Bone atas rencana pembangunan Puskesmas tanpa

ahli waris ex. Pasar Uloe

- Permohonan pembatalan sertifikat HGB No. 212641/2004,

SU. No. 00673/2001 an. PT. Gowa Makassar Tourism

Development (PT. GMTD. Tbk) oleh Legiun Veteran RI

Cabang Kab. Gowa.

- Permohonan mediasi menyangkut status kepemilikan tanah

di gaddong Kec. Bontoala yang saat ini dipakai oleh SMA

Negeri 1 Makassar

- Permohonan Pengembalian Tanah empang milik H.

Thamrin Lala (Alm) di Kab. Bilon (Tallo) Kec. Tallo

Makassar Luas 6,97 Ha Persil 35 DV

Alokasi anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2019

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

31

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2019 Nomor 8) yang ditindaklanjuti oleh

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1759/X/ Tahun

2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp. 42.455.412.773,84,-. Yang terbagi menjadi Belanja

Tidak Langsung (OPD) sebesarRp.17.508.216.185,84,-dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 24.947.196.588,- (belanja

langsung terkait dengan Program UrusanPertanahan sebesar

Rp. 2.500.000.000,-). Adapun realisasi anggaran sebesarRp.

37.751.301.250,- dengan (Realisasi Belanja Tidak Langsung

(SKPD) sebesar Rp.14.967.472.298,- dan Realisasi Belanja

Langsung sebesar Rp. 22.783.828.952,- (realisasi terkait

Program Urusan Pertanahan sebesar Rp. 2.451.338.100,-),

sedangkan tingkat capaian kinerja dari 1 program dan 1

kegiatan pada urusan ini sebesar rata-rata 100% dengan

kategori sangat baik.

Adapun Anggaran dan realisasi pada Urusan

Pertanahan Tahun 2019 seperti selengkapnya tertera pada

tabel berikut :

Jenis Belanja

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

(%)

Tidak Langsung

(OPD) 17.508.216.185,84,- 14.967.472.298,- 85,49%

Langsung (Ur.

Pertanahan) 2.500.000.000,- 2.451.338.100,- 98,05%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi OPD


Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan

32

fungsinya berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu:

(1). Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan

rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada Pemerintah Daerah.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan

Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

terkait tugas dan fungsinya.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional terkait arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi OPD tertuang dalam beberapa program dan kegiatan OPD.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan melaksanakan 2 urusan di bawah koordinasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Cipta

Karya. Selain itu pula berkoordinasi dengan Kementerian Agraria

33

dan Tata RuangDirektorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat

Jenderal Pengadaan Tanah, Direktorat Jenderal Penanganan

Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah.

C. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi

Berikut beberapa kendala yang dihadapi Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Kendala dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pelayanan Infrastruktur pada kawasan permukiman dalam hal

ini sistem pelayanan air bersih dan sanitasi terhadap

masyarakat Sulawesi Selatan masih sering terkendala dengan

sumber-sumber air baku dan kapasitas SPAM yang

terbatas.Di lain pihak kita diperhadapkan pada persoalan

keterbatasan anggaran dan regulasi terkait kewenangan

dalam pengembangan sarana prasarana di kabupaten/kota.

- Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan

permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar

pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang

ditetapkan. Secara fisik lingkungan, masih banyak ditemui

kawasan perumahan dan permukiman yang telah melebihi

daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dimana masalah

keterpaduannya dengan sistem prasarana dan sarana baik di

perkotaan maupun di perdesaan tidak memenuhi syarat.

- Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau

masih belum dapat diimbangi karena terbatasnya kemampuan

penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha dan

pemerintah. Sementara Ketidakmampuan masyarakat miskin

dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang

layak dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan

permukiman yang responsif.

Berikut solusi untuk kendala-kendala tersebut di atas,:

- Diperlukan keberpihakan sistem penganggaran terhadap air

bersih dan sanitasi terutama pada kawasan rawan air bersih

34

dan minim sarana sanitasi lingkungan. Untuk itu perlu terus

dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun

kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi program dan

kegiatan yang menjadi prioritas penanganan sarana

prasarana dasar masyarakat. Selain itu perlunya dilakukan uji

petik terkait regulasi yang menghambat proses pencapaian

sasaran terkait kewenangan yang diberikan.

- Pemerintah daerah melalui OPD terkait seharusnya

melakukan identifikasi dan menyusun rencana tindak

penanganan kawasan permukiman yang terkesan kumuh dan

tidak layak huni secara berkelanjutan. Selain melakukan

sinkronisasi dan koordinasi, dukungan partisipasi pihak

swasta dalam bentuk parnership pemanfaatan CSR perlu

dipertimbangkan sesuai peraturan dan per undang-undangan

yang berlaku dalam rangka pembiayaan pembangunan

prasarana dan sarana permukiman khususnya pada kawasan

kumuh.

- Perlu intervensi dari Pemerintah melalui bantuan kepemilikan

rumah, kemudahan dalam perizinan, penyediaan lahan dan

pembangunan perumahan yang berpihak pada masyarakat

berpenghasilan rendah, dan regulasi yang mendukung

pencapaian pelaksanaan program.

2. Kendala dalam urusan Pertanahan

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi

terkait dengan pelaksanaan program kegiatan dalam urusan

Pertanahan.

- Kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia baik aparatur

bidang pertanahan Kab/Kota maupun instansi terkait lainnya

tentang regulasi dan aturan perundang-undangan di bidang

pertanahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dan penyelesaian sengketa pertanahan

- Kurangnya peralatan penunjang pelaksanaan dan

pengelolaan di bidang pertanahan

- Adanya perbedaan data dan informasi antar instansi terkait

Berikut solusi untuk mengatasi permasalahan dalam urusan

35

pertanahan di atas:

- Perlunya dilaksanakan Bimbingan Teknis ataupun Sosialisasi

terkait regulasi pertanahan

- Tersedianya peralatan dimaksud untuk menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi agar dapat kegiatan pertanahan

terlaksana dengan lebih efektif dan efisien

- Perlunya peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi,

serta peningkatan fungsi pengaturan, pembinaan,

pengawasan dan pelaksanaan dalam urusan pertanahan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut beberapa Review terkait Rancangan Awal RKPD


Provinsi Sulawesi Selatan Yang dapat dijabarkan dalam

beberapa point penting, yaitu:

a. Tahapan Perencanaan Renja OPD tetap Mengacu Kepada

pada Permendagri 86 Tahun 2017 namun sesungguhnya

tetap melakukan penyesuaain terhadap mekanisme yang

tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

b. Masih terdapat beberapa program dan Kegiatan yang harus

dilakukan penyesuaian antara lain terkait Pembangunan Rest

Area yang menjadi program prioritas Gubernur yang mana

pada awalnya menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan kemudian

dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulsel

c. Selain itu indikator-indikator lainnya antara lain terhadap

kegiatan Penyediaan Air bersih masyrakat yang sebelumnya

fokus pada kawsan pendidikan disesuaikan menjadi Kawasan

Pesisir dan Kepulauan serta kawasan rawan air lainnya.

Penjelasan lebih detai tentang review terhadap

rancangan awal RKPD Tahun 2021 terdapat dalam Tabel T-

C. 31 sebagai berikut

36

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut beberapa telaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Yang dapat dijabarkan

dalam beberapa point penting, yaitu:

a. Masih terdapat usulan program kegiatan masyrakat yang

belum dipahami oleh Kabupaten/Kota terkait kewenangan

masing-masing Pemda

b. Perlu dilakuna penguatan terhadap dokumen persiapan

(perencanaan) yang menjadi syarat Administrasi dan Teknis

utamanya yang menjadi Program Prioritas Provinsi.

Berikut dilampirkan Tabel T-C.32

37

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Isu strategis penyelenggaraan kawasan permukiman: a.

Masih terdapat 61,7 persen rumah tangga yang menempati hunian

tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan

bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana

sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh. b. Belum

optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan

bangunan dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib

bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh. c.

Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat

tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak

layak (57,70 persen), dimana sebagian diantaranya menempati

permukiman kumuh atau ilegal. d. Belum terintegrasinya

perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral, antara

rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana

tata ruang. e. Perlunya sinkronisasi perencanaan dan implementasi

mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh

berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun

kabupaten/kota, f. Belum terdapat referensi dokumen perencanaan

sektoral tunggal. Untuk bidang perumahan dan permukiman, terdapat

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawsan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP),

dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Dokumen perencanaan

yang telah disusun perlu disinergikan baik secara program, kegiatan,

dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku

kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan

masyarakat). g. Urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya

menyebabkan tekanan terhadap pemenuhan infrastruktur dasar(air

minum, sanitasi, limbah, dan permukiman kumuh) h. Konsep smart

city saat ini menjadi salah satu tujuan pembangunan perkotaan

dimana pemanfaatan TIK yang handal dalam layanan perkotaan

38

menjadi salah satu aspek penting. i. Perlunya peningkatan kesadaran

masyarakat dalam pola hidup sehat j. Masih rendahnya peran

Pemerintah Daerah dalam penanganan permukiman kumuh.

Isu strategis penyediaan perumahan: a. 61,7% rumah tangga

di Indonesia masih menghuni rumah tidak layak huni

b.Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak

huni di perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin dominannya

jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan. c.Urban

Sprawlkarena pembangunan rumah yang cenderung menyebar ke

kawasan peri urban/perdesaan; d.Infrastruktur perumahan dan

permukiman yang belum memadai dan kurang teintegrasi dengan

sistem perkotaan; e.Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan

rumah sewa untuk kelompok MBR (social rental housing) dan rumah

singgah (social housing) bagi masyarakat miskin/homeless;

f.Rencana pemindahan ibukota negara dan pengembangan wilayah

strategis yang berimplikasi pada kebutuhan penyediaan rumah baru;

g.Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai

kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko terhadap bencana,

serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman

kumuh; h.Terdapatnya regulasi terkait penyelenggaraan bidang

perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan

lengkap; i.Perlu dilakukan perbaikan delivery system penyediaan

rumah layak huni, dimulai dari pengadaan tanah, perizinan,

pembangunan, pemanfaatan inovasi teknologi serta adaptasi

terhadap perubahan iklim dan resiko bencana, mengakomodasi

desain tradisional setempat dan budaya bermukim masyarakat adat,

hingga peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan

perumahan; j. Belum adanya kebijakan terkait rumah yang ditempati

oleh lebih dari 1 (satu) keluarga secara bersama (co-housing) untuk

efisiensi pemanfaatan lahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD, Dinas Perumahan,

Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

menjalankan visi dan misi yang dijawantahkan melalui tujuan dan

sasaran Rencana Kerja Tahunan yaitu :

39

a. Tujuan

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan

berkelanjutan yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing;

2. Pencapaian SPM Bidang Perumahan;

3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah;

4. Mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;

5. Mewujudkan kawasan ekonomi baru sebagai pemicu

pembangunan daerah.

b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dan

mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan

pembangunan daerah;

2. Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan

relokasi program pemerintah provinsi;

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan

pengelolaan keuangan perangkat daerah;

4. Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman

dan kawasan layak huni;

5. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi

kawasan;

6. Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

40

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

4.1.1 Faktor - Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam

Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam

beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-

program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahanmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021.

3. Prioritas pengembangan sistem Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan yang diwujudkan dalamkegiatan.

4.1.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rancangan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Tahun 2021 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023. Pada

tahun 2021 direncanakan ada 12 (dua belas) program dan 37 (Tiga puluh

Tujuh) kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 105.536.440.319,97 meliputi :

1. Program Penataan Keagrariaan Dan Penataan Administrasi Perbatasan

Antar Daerah/Provinsi

2. Program penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan

relokasi program pemerintah daerah (prioritas)

3. Program penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin

dan MBR (prioritas)

4. Program pengembangan dan penataan fasilitas umum (prioritas)

41

5. Program penataan permukiman (prioritas)

6. Program penyediaan air bersih (prioritas)

7. Program penyehatan lingkungan permukiman

8. Program sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan

dan kawasan permukiman

9. Program pelayanan administrasi perkantoran

10. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

11. Program peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

12. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

Adapun uraian kegiatan untuk masing-masing program dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penataan Keagrariaan Dan Penataan Administrasi

Perbatasan Antar Daerah/Provinsi

Kegiatan : Fasilitasi Pengadaan Tanah

b. Program Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

Dan Relokasi Program Pemerintah Daerah

1. Kegiatan : Penyediaan Fasilitasi Tanggap Darurat Kawasan

Permukiman

2. Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena

relokasi Program Pemerintah.

3. Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana

c. Program Penyediaan Dan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat

Miskin Dan MBR

1. Kegiatan : Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat

Miskin.

d. Program Pengembangan Dan Penataan Fasilitas Umum

1. Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pucak

2. Kegiatan : Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan

3. Kegiatan : Pembangunan Fasum Kawasan Permukiman

4. Kegiatan : Pembagunan RTH Sulawesi Selatan

e. Program Penataan Permukiman

1. Kegiatan : Penataan Kawasan Kumuh

f. Program Penyediaan Air Bersih

1. Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum

Kawasan Permukiman

42

2. Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air

Minum Kawasan Permukiman

3. Kegiatan : Pembinaan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Jaringan Air Minum

g. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

1. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase dan Air

Limbah

2. Kegiatan : Perencanaan Sarana dan Prasarana Drainase dan Air

Limbah

3. Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan se Sulsel

4. Kegiatan : Perencanaan Sarana dan Prasarana Persampahan se

Sulsel

5. Kegiatan : Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dan

Persampahan se Sulsel

h. Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang

Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Kegiatan : Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan dan Perencanaan

Perumahan Permukiman

i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

4. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

Penggandaan

5. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

6. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

7. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

j. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan : Pembangunan Rumah Jabatan/Rumah Dinas

2. Kegiatan : Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Asrama

3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Jabatan/Dinas

4. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

43

5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

6. Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi/Aplikasi/Website

k. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi

Kinerja

1. Kegiatan : Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

2. Kegiatan : Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

l. Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta

Perlengkapannya.

2. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

3. Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s)

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our

World: The 2030 Agenda for Sustainable Developmentyang selanjutnya

dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59

Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable

Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen

yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan :

Tahun 2017 –2019

78%Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh

perkotaan1,5% (menjadi 27.000ha), dan 75% Pelayanan Sanitasi. Jumlah

anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.45Triliun.▪ Backlog rumah bagi

MBR sebesar 6,46 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 814

ribu unit.Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.165 Triliun melalui

17% APBN/APBD dan 83% Swasta/Masyarakat.

44

Tahun 2020–2024


perkotaan 2,6% (menjadi17.000ha),dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah

anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.128Triliun▪ Backlog rumah bagi

MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta

unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.780 Triliun melalui

20% - 30% APBN/APBD dan 70% - 80% Swasta/Masyarakat.

Tahun2025–2030


perkotaan 4,4%(menjadi 0 ha), dan 100% Pelayanan Sanitasi. Jumlah

anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.170Triliun.▪ Zero Back log rumah

bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit.

Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.1.220 Triliun melalui 20%-

30% APBN/APBD dan 70%-80% Swasta/Masyarakat

Adapun tujuan dan sasaran program / kegiatan 2020 ditetapkan

Indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, serta kebutuhan

dana / pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada tabel yang terlampir :

45

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 merupakan gambaran program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan yang

berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan guna mewujudkan visi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu mewujudkan

”Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” agenda

kebijakan dan prioritas program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Sulawesi Selatan

2018-2023. Selain hal tersebut penyusunan Renja Tahun 2021 ini juga berfungsi

sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan melalui evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja satu tahun

sebelumnya.

Penyusunan Renja Tahun 2021 ini akan lebih dapat dirasakan manfaatnya

apabila dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini memerlukan dukungan penuh

berbagai pihak yang terkait,khususnya ASN pada Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

tertuang dalam dokumen perencanaan demi tercapainya sasaran yang diinginkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Tahun 2021 ini disusun, guna menjadi pedoman untuk pelaksanaan

program dan kegiatan selama satu tahun berjalan, dan semoga dapat memberikan

kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Sulawesi Selatan.

RANHIR

Usulan Masyarakat

yang diakomodir

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12Urusan Wajib Pelayanan DasarPerumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanDinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


100 % Penyelesaian Kasus tanah Provinsi

100 %


3 Lokasi Penyelesaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum

3 Lokasi


100 % % Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (SPM)

100 %

% Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM)

100 % % Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM)

100 %

Jumlah Tenda Darurat Yang Tersedia

2 Unit Jumlah Tenda Darurat Yang Tersedia

2 Unit

Jumlah Toilet Mobile yang Tersedia

1 Unit Jumlah Toilet Mobile yang Tersedia

1 Unit

Jumlah Tangki Air Mobile Yang Tersedia

1 Unit Jumlah Tangki Air Mobile Yang Tersedia

1 Unit

Jumlah Personil Siaga Bencana 10 Orang Jumlah Personil Siaga Bencana

10 Orang

Fasilitasi Pengadaan Tanah Kabupaten Wajo

Jumlah Pengadaan Tanah 1 Kawasan 2,598,537,233.97 Fasilitasi Pengadaan Tanah Kabupaten Wajo

Jumlah Pengadaan Tanah 1 Kawasan 2,598,537,233.97

Identifikasi Daerah Rawan Bencana Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan

Jumlah Dokumen Identifikasi Daerah Rawan Bencana pada Kws Permukiman

0 Dokumen 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah lokasi pendataan dan fasilitasi relokasi program pemerintah provinsi

24 Kab/Kota 150,000,000.0 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah



24 Kab/Kota

150,000,000.0

Kabupaten Bantaeng

Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana

4 Unit Kabupaten Bantaeng


4 Unit

Lokasi Kegiatan

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif(Rp) Catatan

Penting

8

Tabel T-C.31Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021


No Program/ Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif(Rp) Program/ Kegiatan

2,598,537,233.97

PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH (Prioritas)

1,120,000,000.0 PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH (Prioritas)

PROGRAM PENATAAN KEAGRARIAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERBATASAN ANTAR DAERAH,PROVINSI

2,598,537,233.97 PROGRAM PENATAAN KEAGRARIAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERBATASAN ANTAR DAERAH,PROVINSI

Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana

220,000,000.0 Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana

220,000,000.0

1,120,000,000.0

Penyediaan Fasilitas Tanggap Darurat Kawasan Permukiman


750,000,000.0 Penyediaan Fasilitas Tanggap Darurat Kawasan Permukiman


750,000,000.0

Kabupaten Barru

Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi

24 Kab/Kota Kabupaten Barru


24 Kab/Kota

Kabupaten Bone

Kabupaten Bone

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Kepulauan Selayar


Kabupaten Maros

Kabupaten Maros

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan


Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar



Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM)

2.25 % Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM)

2.25 %

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM)

5 % Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM)

5 %

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Miskin


Jumlah Keluarga Miskin dan MBR yang terfasilitasi dalam peningkatan kualitas perumahan

200 KK 3,000,000,000.0 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Miskin



200 KK 3,000,000,000.0

Jumlah Dokumen Data Dan Verifikasi Rumah Negara

0 Dokumen


0 Dokumen


0 lokasi Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata

0 lokasi


2 Lokasi Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas)

2 Lokasi

3,000,000,000.0

Pendataan dan Verifikasi Bidang Perumahan

0.0

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MBR (Prioritas)

3,000,000,000.0 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MBR (Prioritas)

Tidak masuk dalam Ranhir

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM (Prioritas)

64,355,000,000.0 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM (Prioritas)

64,355,000,000.0

Penataan Pedestrian Kawasan Benteng Sombaopu

Jumlah kawasan Pedestrian kawasan benteng Somba Opu

0 kawasan 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA


0 meter


0 Dokumen


1583 Meter Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak

1583 Meter

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak

0 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak

0 Dokumen


0 meter


0 Dokumen

Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan



2 Kawasan 60,000,000,000.0 Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan



2 Kawasan 60,000,000,000.0

Penyusunan Dokumen UKL/UPL Rest Area Sulawesi Selatan



Penyusunan Dokumen Perencanaan Rest Area Sulawesi Selatan



Pembangunan Fasum kawasan permukiman



10 Kawasan 2,105,000,000.0 Pembangunan Fasum kawasan permukiman



10 Kawasan 2,105,000,000.0

Jumlah RTH yang Terbangun di sulawesi Selatan

1 Kawasan Jumlah RTH yang Terbangun di sulawesi Selatan

1 Kawasan

Jumlah dokumen perencanaan RTH

0 Dokumen Jumlah dokumen perencanaan RTH

0 Dokumen

Luasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi

840 Ha Luasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi

840 Ha

% Kawasan kumuh yang tertata (Prioritas)

56 % % Kawasan kumuh yang tertata (Prioritas)

56 %

Cakupan Pembinaan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota

24 Kab/Kota Cakupan Pembinaan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota

24 Kab/Kota

Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata

7 Kawasan Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata

7 Kawasan

Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RE

Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pucak

Pucak Kabupaten Maros

1,500,000,000.0 Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pucak


1,500,000,000.0

Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja

Kabupaten Tana Toraja

0.0


Pembangunan RTH Sulawesi Selatan


750,000,000.0 Pembangunan RTH Sulawesi Selatan


750,000,000.0

Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Bulukumba

0.0

PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN (Prioritas)

3,900,000,000.0 PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN (Prioritas)

3,900,000,000.0

Penataan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi

3,900,000,000.0 Penataan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi

3,900,000,000.0

Jumlah Dokumen DED Penataan Kawasan Kumuh

7 Dokumen Jumlah Dokumen DED Penataan Kawasan Kumuh

7 Dokumen

Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota

24 Kab/Kota Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota

24 Kab/Kota

Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas)

1750 RT Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas)

1750 RT

Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih Rain Waterharvesting dikawasan Pesisir Dan Kepulauan



Perencanaan pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman

Kota Makassar

Jumlah dokumen DED pembangunan jaringan SPAM SMA/SMK se Sulsel

1 Dokumen 250,000,000.0 Perencanaan pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman

Kota Makassar


1 Dokumen 250,000,000.0


7 kawasan # Balusu Barru Regency South Sulawesi


7 kawasan

Balusu Barru Kabupaten Barru


5 Kawasan Balusu Barru Kabupaten Barru

#Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Bontosunggu Tamalatea Jeneponto Regency


5 Kawasan

Desa karumpa, Kec Takabonerate Desa Latondu kec. Takabonerate Desa Menara Indah Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar

Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Bone, Sopeng dan Wajo

0 Dokumen Desa karumpa, Kec Takabonerate Desa Latondu kec. Takabonerate Desa Menara Indah Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar

#Desa Karumpa Pasilambena Selayar Regency South Sulawesi


0 Dokumen

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto

Jumlah dokumen Perencanaan Air Bersih SMA/SMK Kab. Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara

0 Dokumen Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto

#Desa Latondu Takabonerate Selayar Regency South Sulawesi


0 Dokumen

PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH (Prioritas)

12,560,000,000.0 PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH (Prioritas)

12,560,000,000.0

Selatan Selatan

Pembangunan dan Pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman

12,160,000,000.0 Pembangunan dan Pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman

12,160,000,000.0

#Desa Menara Indah Bontomatene Selayar Regency South Sulawesi

Pembinaan teknis pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan air minum

Makassar Kota Makassar

Jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang iklut serta dalam pembinaan teknis pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan air minum

48 orang 150,000,000.0 Pembinaan teknis pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan air minum



48 orang 150,000,000.0


24 Kab/Kota Cakupan Pembinaan Penanganan Sanitasi Kabupaten/Kota

24 Kab/Kota

% Sekolah yang memiliki Infrastruktur sanitasi Layak

10 % % Sekolah yang memiliki Infrastruktur sanitasi Layak

10 %

Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kws SMA/SMK se sulawesi Selatan

10 Kws. SMA/SMK


10 Kws. SMA/SMK

Pembayaran SILPA Pekerjaan Drainase SMA 6 Enrekang

0 Kws. SMA Pembayaran SILPA Pekerjaan Drainase SMA 6 Enrekang

0 Kws. SMA

Perencanaan sarana dan prasarana drainase dan air limbah


Jumlah dokumen perencanaan (DED) pembangunan drainase dan air limbah SMA/SMK sulawesi Selatan

1 Dokumen 100,000,000.0 Perencanaan sarana dan prasarana drainase dan air limbah



1 Dokumen 100,000,000.0

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sul - Sel



11 kawasan 2,200,000,000.0 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sul - Sel



11 kawasan 2,200,000,000.0

Perencanaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sulawesi Selatan


Jumlah DED Sarana Dan Prasarana Persampahan SAM/SMK Dan Kawasan Permukiman Se Sul - Sel

1 Dokumen 140,000,000.0 Perencanaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sulawesi Selatan



1 Dokumen 140,000,000.0

Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan SeSulawesi Selatan

Kota Makassar

jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang meningkat pengetahuannya tentang pemngelolaan air limbah dan persampahan

50 orang 150,000,000.0 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan SeSulawesi Selatan

Kota Makassar


50 orang 150,000,000.0

PROGRAM SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


50 Unit 200,000,000.0 PROGRAM SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


50 Unit 200,000,000.0

Sertifikasi Tenaga Terampil Perumahan Permukiman

Jumlah Tenaga Terampil Yang Bersertifikat

0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

4,590,000,000.0

Pembangunan sarana dan Prasarana drainase dan air limbah


2,000,000,000.0 Pembangunan sarana dan Prasarana drainase dan air limbah


PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

4,590,000,000.0 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

2,000,000,000.0


60 Orang Jumlah Tenaga Ahli Yang Bersertifikat Perancangan Dan Perencanaan Rumah, Dan PSU Tingkat Kemampuan Menengah

60 Orang

Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung

0 Dokumen Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung

0 Dokumen

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

% Pemenuhan administrasi perkantoran

100 % 9,337,680,000.0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100 % 9,337,680,000.0

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan 720,000,000.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan 720,000,000.0


20 Unit Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan

20 Unit



12 Unit

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS


Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 62 Orang 3,397,680,000.0 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS



62 Orang 3,397,680,000.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah ATK yang tersedia 100 Jenis ATK

414,000,000.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan



414,000,000.0

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



25 Unit 55,000,000.0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



25 Unit 55,000,000.0

Penyediaan Makanan dan Minuman


Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia

20 Jenis 185,000,000.0 Penyediaan Makanan dan Minuman



20 Jenis 185,000,000.0

Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran



2 Pameran 300,000,000.0 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran



2 Pameran 300,000,000.0

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


Jumlah perjalanan dinas 140 Kali 4,200,000,000.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


Jumlah perjalanan dinas 140 Kali 4,200,000,000.0

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100 % 2,610,223,086.0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100 % 2,610,223,086.0

Pembangunan Rumah Jabatan / Rumah Dinas

Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dibangun

1 Unit 1,200,000,000.0 Pembangunan Rumah Jabatan / Rumah Dinas


1 Unit 1,200,000,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas

Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara

3 Unit 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

Pembangunan Gedung Kantor / Asrama

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dibangun


Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan Dan Perencanaan Perumahan Permukiman

Kota Makassar

200,000,000.0 Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan Dan Perencanaan Perumahan Permukiman

Kota Makassar

200,000,000.0

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


66,000,000.0 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


66,000,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama



1 Unit 400,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama



1 Unit 400,000,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas



29 Unit 485,223,086.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas



29 Unit 485,223,086.0

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara


Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor


Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia

35 Unit 325,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor



35 Unit 325,000,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor


Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara

30 Unit 50,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor



30 Unit 50,000,000.0






5 Berita/Informasi


5 Berita/Informasi

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu

100 % 425,000,000.0 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA


100 % 425,000,000.0

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah



50 Orang 275,000,000.0 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah



50 Orang 275,000,000.0

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun

4 Dokumen

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan

2 Dokumen

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan

1 Dokumen

Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK

Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK

24 Usulan Kegiatan

0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan

3 Laporan Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan

3 Laporan

150,000,000.0

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

0.0

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website


150,000,000.0 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website


Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD


150,000,000.0 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD


150,000,000.0


3 Jenis Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi

3 Jenis

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan

12 Laporan 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun


Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

% ASN berkinerja sangat baik 100 % 840,000,000.0 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


100 % 840,000,000.0

Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya

50 Orang

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun

1 Laporan

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya



160 Pasang 320,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya



160 Pasang 320,000,000.0

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu



160 Pasang 220,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu



160 Pasang 220,000,000.0

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



200 Orang 300,000,000.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



200 Orang 300,000,000.0

Urusan Wajib Non Pelayanan DasarPertanahanDinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


100 % Penyelesaian Kasus tanah Provinsi

100 %


3 Lokasi Penyelesaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum

3 Lokasi


100 % % Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (SPM)

100 %


PROGRAM PENATAAN KEAGRARIAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERBATASAN ANTAR DAERAH,PROVINSI

2,598,537,233.97 PROGRAM PENATAAN KEAGRARIAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERBATASAN ANTAR DAERAH,PROVINSI

2,598,537,233.97

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

0.0

PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM

1,120,000,000.0 PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM

1,120,000,000.0

% Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM)

100 % % Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM)

100 %

Fasilitasi Pengadaan Tanah Kabupaten Wajo

Jumlah Pengadaan Tanah 1 Kawasan 2,598,537,233.97 Fasilitasi Pengadaan Tanah Kabupaten Wajo

Jumlah Pengadaan Tanah 1 Kawasan 2,598,537,233.97

Jumlah Tenda Darurat Yang Tersedia

2 Unit Jumlah Tenda Darurat Yang Tersedia

2 Unit

Jumlah Toilet Mobile yang Tersedia

1 Unit Jumlah Toilet Mobile yang Tersedia

1 Unit

Jumlah Tangki Air Mobile Yang Tersedia

1 Unit Jumlah Tangki Air Mobile Yang Tersedia

1 Unit

Jumlah Personil Siaga Bencana 10 Orang Jumlah Personil Siaga Bencana

10 Orang

Identifikasi Daerah Rawan Bencana Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan

Jumlah Dokumen Identifikasi Daerah Rawan Bencana pada Kws Permukiman


Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah



24 Kab/Kota 150,000,000.0 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah



24 Kab/Kota

150,000,000.0

Kabupaten Bantaeng


4 Unit Kabupaten Bantaeng


4 Unit

Kabupaten Barru


24 Kab/Kota Kabupaten Barru


24 Kab/Kota

Kabupaten Bone

Kabupaten Bone

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto



Kabupaten Maros

Kabupaten Maros



Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng

PEMERINTAH DAERAH (Prioritas)

PEMERINTAH DAERAH (Prioritas)

Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana

220,000,000.0 Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana

220,000,000.0

Penyediaan Fasilitas Tanggap Darurat Kawasan Permukiman


750,000,000.0 Penyediaan Fasilitas Tanggap Darurat Kawasan Permukiman


750,000,000.0

Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar



Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM)

2.25 % Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM)

2.25 %

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM)

5 % Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM)

5 %

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Miskin



200 KK 3,000,000,000.0 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Miskin



200 KK 3,000,000,000.0


0 Dokumen


0 Dokumen


0 lokasi Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata

0 lokasi


2 Lokasi Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas)

2 Lokasi

Penataan Pedestrian Kawasan Benteng Sombaopu

Jumlah kawasan Pedestrian kawasan benteng Somba Opu

0 kawasan 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA


0 meter


0 Dokumen


1583 Meter Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak

1583 Meter

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak

0 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak

0 Dokumen


0 meter


0 Dokumen

Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan



2 Kawasan 60,000,000,000.0 Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan



2 Kawasan 60,000,000,000.0

Penyusunan Dokumen UKL/UPL Rest Area Sulawesi Selatan



3,000,000,000.0

Pendataan dan Verifikasi Bidang Perumahan

0.0

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MBR (Prioritas)

3,000,000,000.0 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MBR (Prioritas)

Tidak masuk dalam Ranhir

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM (Prioritas)

64,355,000,000.0 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM (Prioritas)

64,355,000,000.0


Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pucak


1,500,000,000.0 Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pucak


1,500,000,000.0

Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja

Kabupaten Tana Toraja

0.0


Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Bulukumba

0.0

Penyusunan Dokumen Perencanaan Rest Area Sulawesi Selatan



Pembangunan Fasum kawasan permukiman



10 Kawasan 2,105,000,000.0 Pembangunan Fasum kawasan permukiman



10 Kawasan 2,105,000,000.0

Jumlah RTH yang Terbangun di sulawesi Selatan

1 Kawasan Jumlah RTH yang Terbangun di sulawesi Selatan

1 Kawasan

Jumlah dokumen perencanaan RTH

0 Dokumen Jumlah dokumen perencanaan RTH

0 Dokumen

Luasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi

840 Ha Luasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi

840 Ha

% Kawasan kumuh yang tertata (Prioritas)

56 % % Kawasan kumuh yang tertata (Prioritas)

56 %

Cakupan Pembinaan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota

24 Kab/Kota Cakupan Pembinaan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota

24 Kab/Kota

Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata

7 Kawasan Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata

7 Kawasan

Jumlah Dokumen DED Penataan Kawasan Kumuh

7 Dokumen Jumlah Dokumen DED Penataan Kawasan Kumuh

7 Dokumen

Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota

24 Kab/Kota Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota

24 Kab/Kota

Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas)

1750 RT Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas)

1750 RT

Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih Rain Waterharvesting dikawasan Pesisir Dan Kepulauan



Perencanaan pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman

Kota Makassar


1 Dokumen 250,000,000.0 Perencanaan pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman

Kota Makassar


1 Dokumen 250,000,000.0


7 kawasan # Balusu Barru Regency South Sulawesi


7 kawasan

Balusu Barru Kabupaten Barru


5 Kawasan Balusu Barru Kabupaten Barru

#Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Bontosunggu Tamalatea Jeneponto Regency


5 Kawasan

Pembangunan RTH Sulawesi Selatan


750,000,000.0 Pembangunan RTH Sulawesi Selatan


750,000,000.0

PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN (Prioritas)

3,900,000,000.0 PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN (Prioritas)

3,900,000,000.0

PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH (Prioritas)

12,560,000,000.0 PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH (Prioritas)

12,560,000,000.0

Penataan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan

3,900,000,000.0 Penataan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan

3,900,000,000.0

Pembangunan dan Pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman

12,160,000,000.0 Pembangunan dan Pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman

12,160,000,000.0

Desa karumpa, Kec Takabonerate Desa Latondu kec. Takabonerate Desa Menara Indah Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar


0 Dokumen Desa karumpa, Kec Takabonerate Desa Latondu kec. Takabonerate Desa Menara Indah Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar

#Desa Karumpa Pasilambena Selayar Regency South Sulawesi


0 Dokumen

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto


0 Dokumen Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto

#Desa Latondu Takabonerate Selayar Regency South Sulawesi


0 Dokumen

#Desa Menara Indah Bontomatene Selayar Regency South Sulawesi

Pembinaan teknis pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan air minum



48 orang 150,000,000.0 Pembinaan teknis pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan air minum



48 orang 150,000,000.0


24 Kab/Kota Cakupan Pembinaan Penanganan Sanitasi Kabupaten/Kota

24 Kab/Kota

% Sekolah yang memiliki Infrastruktur sanitasi Layak

10 % % Sekolah yang memiliki Infrastruktur sanitasi Layak

10 %


10 Kws. SMA/SMK


10 Kws. SMA/SMK

Pembayaran SILPA Pekerjaan Drainase SMA 6 Enrekang

0 Kws. SMA Pembayaran SILPA Pekerjaan Drainase SMA 6 Enrekang

0 Kws. SMA

Perencanaan sarana dan prasarana drainase dan air limbah



1 Dokumen 100,000,000.0 Perencanaan sarana dan prasarana drainase dan air limbah



1 Dokumen 100,000,000.0

4,590,000,000.0

Pembangunan sarana dan Prasarana drainase dan air limbah


2,000,000,000.0 Pembangunan sarana dan Prasarana drainase dan air limbah


PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

4,590,000,000.0 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

2,000,000,000.0

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sul - Sel



11 kawasan 2,200,000,000.0 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sul - Sel



11 kawasan 2,200,000,000.0

Perencanaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sulawesi Selatan



1 Dokumen 140,000,000.0 Perencanaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sulawesi Selatan



1 Dokumen 140,000,000.0

Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan SeSulawesi Selatan

Kota Makassar


50 orang 150,000,000.0 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan SeSulawesi Selatan

Kota Makassar


50 orang 150,000,000.0

PROGRAM SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


50 Unit 200,000,000.0 PROGRAM SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


50 Unit 200,000,000.0

Sertifikasi Tenaga Terampil Perumahan Permukiman

Jumlah Tenaga Terampil Yang Bersertifikat

0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA


60 Orang Jumlah Tenaga Ahli Yang Bersertifikat Perancangan Dan Perencanaan Rumah, Dan PSU Tingkat Kemampuan Menengah

60 Orang

Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung

0 Dokumen Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung

0 Dokumen

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100 % 9,337,680,000.0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100 % 9,337,680,000.0

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan 720,000,000.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan 720,000,000.0



20 Unit



12 Unit

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS


Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 62 Orang 3,397,680,000.0 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS



62 Orang 3,397,680,000.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan



414,000,000.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan



414,000,000.0

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



25 Unit 55,000,000.0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



25 Unit 55,000,000.0

Penyediaan Makanan dan Minuman



20 Jenis 185,000,000.0 Penyediaan Makanan dan Minuman



20 Jenis 185,000,000.0

Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan Dan Perencanaan Perumahan Permukiman

Kota Makassar

200,000,000.0 Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan Dan Perencanaan Perumahan Permukiman

Kota Makassar

200,000,000.0

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


66,000,000.0 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


66,000,000.0

Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran



2 Pameran 300,000,000.0 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran



2 Pameran 300,000,000.0

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


Jumlah perjalanan dinas 140 Kali 4,200,000,000.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


Jumlah perjalanan dinas 140 Kali 4,200,000,000.0

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100 % 2,610,223,086.0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100 % 2,610,223,086.0

Pembangunan Rumah Jabatan / Rumah Dinas


1 Unit 1,200,000,000.0 Pembangunan Rumah Jabatan / Rumah Dinas


1 Unit 1,200,000,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas

Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara


Pembangunan Gedung Kantor / Asrama

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dibangun


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama



1 Unit 400,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama



1 Unit 400,000,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas



29 Unit 485,223,086.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas



29 Unit 485,223,086.0

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara


Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor



35 Unit 325,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor



35 Unit 325,000,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor



30 Unit 50,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor



30 Unit 50,000,000.0






5 Berita/Informasi


5 Berita/Informasi

150,000,000.0Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website


150,000,000.0 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website


PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA


100 % 425,000,000.0 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA


100 % 425,000,000.0

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah



50 Orang 275,000,000.0 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah



50 Orang 275,000,000.0

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun

4 Dokumen

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan

2 Dokumen

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan

1 Dokumen

Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK

Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK

24 Usulan Kegiatan


Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan

3 Laporan Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan

3 Laporan


3 Jenis Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi

3 Jenis

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan


Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun


Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

% ASN berkinerja sangat baik 100 % 840,000,000.0 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


100 % 840,000,000.0

Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya

50 Orang

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun

1 Laporan

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah



150,000,000.0

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

0.0

Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD


150,000,000.0 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD


Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya



160 Pasang 320,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya



160 Pasang 320,000,000.0

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu



160 Pasang 220,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu



160 Pasang 220,000,000.0

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



200 Orang 300,000,000.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



200 Orang 300,000,000.0

105,536,440,319.97 105,536,440,319.97JUMLAH

Documents

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II HASIL EVALUASI …