Upload
lequynh
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .................................................................. 1
1.2. Kedudukan dan Struktur Organisasi .................................... 2
1.3. Lingkungan Strategik ......................................................... 5
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis Organisasi ....................................... 8
2.1.1. Visi ……………………………………………………………………… 8
2.1.2. Misi ……………………………………………………………………… 9
2.1.3. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………… 9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ........................................... 14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................. 16
3.1.1. Pengukuran Kinerja ……………………………………………… 17
3.1.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Jangka Menengah ……… 30
3.2. Realisasi Anggaran ............................................................ 34
BAB IV : PENUTUP ................................................................................... 36
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Laporan kinerja tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD), sebagai salah satu etintas akuntabilitas kinerja SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang menyelenggarakan pengelolaan
keuangan dan aset daerah atas penggunaan belanja daerah yang telah
dialokasikan, sebagai evaluasi kinerja guna bahan perencanaan program dan
kegiatan tahun berikutnya serta media dalam upaya menyelenggarakan
clean government menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar
utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Penyusunan laporan kinerja ini sesuai dengan amanah yang
dikandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah
Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja untuk memberikan
pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta
Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada setiap tahunnya.
Penyusunan laporan kinerja tahunan ini, sebagai bentuk
pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2017 yang mengacu pada dokumen
Rencana Strategis BPKAD Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2017, serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan BPKAD Kota
Madiun. Laporan kinerja BPKAD Kota Madiun Tahun 2017 diharapkan dapat
4
memberikan informasi mengenai pencapaian target kinerja dan tersedianya
bahan evaluasi yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BPKAD
Kota Madiun pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
1.2 KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Madiun, yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun
dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Madiun adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud, BPKAD mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset
daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah
ditetapkan Walikota;
b. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan
daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD;
c. Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;
d. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. Pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD selaku PPKAD;
f. Pelaksanaan penyusunan anggaran kas;
g. Pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD;
h. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
i. Penyaji informasi keuangan daerah;
j. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5
k. Pelaksanaan penempatan kas daerah, mengelola, dan menatausahakan
investasi daerah;
l. Menyiapkan keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
n. Pelaksanaan administrasi aset daerah;
o. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang
tugasnya.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut ini :
6
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM DAN
KEUANGAN
SUBBAG PERENCANAAN
DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG ANGGARAN BIDANG
PERBENDAHARAAN
BIDANG
AKUNTANSI DAN ASET
SUBBID ANGGARAN
PENDAPATAN &
PEMBIAYAAN
SUBBID ANGGARAN
BELANJA
SUBBID AKUNTANSI
SUBBID
PENATAUSAHAAN ASET
SUBBID
PENDAYAGUNAAN
ASET
SUBBID PENGELOLAAN
KAS DAERAH
SUBBID PELAKSANAAN
ANGGARAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7
1.3 LINGKUNGAN STRATEGIK
Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan di Kota
Madiun sesuai landasan perencanaan 2017, BPKAD Kota Madiun mendasar
pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengelolaan keuangan dan
aset daerah harus dilakukan secara tertib, efisien dan efektif. Dengan adanya
beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi,
ketepatan dalam pelayanan administrasi keuangan daerah, transparansi dalam
kebijakan keuangan sangat dibutuhkan. Dalam melaksanakan tugas dan pokok
fungsinya BPKAD Kota Madiun menemui berbagai permasalahan. Isu strategis
yang menjadi permasalahan BPKAD Kota Madiun, antara lain :
1. AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
a) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri
Sipil, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan pada Tahun 2018 ;
Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS terdiri
dari:
1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja ; dan
2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya, meliputi :
Uang penunjang pengelola keuangan ;
Uang penunjang pengelola barang ;
Uang penunjang pengadaan barang/jasa ;
Uang penunjang tenaga pendidik/guru/kepala
sekolah/pengawas sekolah non sertifikasi ;
Uang penunjang tenaga pendidik/guru/kepala
sekolah/pengawas sekolah sertifikasi.
3) Uang Kinerja adalah sejumlah uang yang diberikan Pegawai Negeri
Sipil Daerah sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai
suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian output
dan atau outcome kegiatan.
8
b) Implementasi transaksi non tunai
Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari
satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat
pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang
elektronik atau sejenisnya. Strategi implementasi non tunai didukung
oleh :
1) Komitmen seluruh perangkat Pemerintah Kota Madiun
2) Regulasi : Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakan
Akuntansi
3) SDM : Bimtek/Sosialisasi Non Tunai berkala
4) Sistem informasi terintegrasi : Integrasi SIPKD dgn Bank (Aplikasi)
5) Pengawasan
6) Penyedia Barang/Jasa : Punya rekening bank, punya NPWP, Ikut SOP
Pembayaran Pemda dan sesuai mekanisme pengadaan
7) Perbankan : Fasilitas bank memadai dalam pelaksanaan non tunai
c) Perubahan struktur APBD
Dalam rangka pelaksanaan remunerasi, struktur APBD juga ikut
berpengaruh. Untuk belanja ATK, cetak, penggandaan, makanan dan
minuman dialihkan ke kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan
perlengkapan kantor kecuali kegiatan yang terkait penyusunan produk
hukum dan sosialisasi/bimtek. Selain itu, terdapat penambahan kode
rekening “Uang Kinerja Kegiatan” sebagai pos tambahan penghasilan
PNS per-bulannya.
2. REGULASI PERATURAN KEUANGAN YANG BERUBAH
Adanya regulasi peraturan keuangan pusat dan daerah pada tahun 2017
berpengaruh pada kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Peraturan
tersebut, antara lain :
a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa diubah menjadi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017, selanjutnya
perubahan keduanya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
9
225/PMK.07/2017. Perubahan peraturan ini terkait teknis pencairan dan
pelaporan DAK.
Pada tahun 2017, DAK dirinci menjadi DAK fisik dan non fisik dan
pencairannya per bidang, berbeda dengan tahun 2015. Adapun bidang
dimaksud, antara lain :
1) DAK regular, terdiri dari bidang pendidikan (SD dan SMP) dan
kesehatan (pelayanan rujukan).
2) DAK penugasan, terdiri dari jalan dan sanitasi
3) DAK non fisik, terdiri dari bantuan operasional penyelenggaraan
PAUD, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan
opersional kesehatan, jaminan persalinan, bantuan operasional KB
dan pelayanan administrasi kependudukan.
Pada Tahun 2018, tidak ada DAK fisik, dengan alasan tidak ada OPD
yang mengusulkan proposal terkait pembangunan fisik.
b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 diubah menjadi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau, hal ini diantaranya terkait peruntukkan program Jaminan
Kesehatan Nasional paling sedikit 50% dari alokasi DBH CHT setiap
daerah.
c) Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar
Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota
madiun Tahun Anggaran 2018.
Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus yang akan berlaku
pada tahun 2018 menyesuaikan dengan isu pelaksanaan remunerasi
bagi PNS. Beberapa poin pada dokumen dimaksud dihapus, diantaranya
honorarium, uang lembur diganti dengan kebijakan remunerasi.
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI
Tahapan perencanaan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Madiun dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tahun 2014-2019.
Penyusunan Renstra ini dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas
yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2014-2019. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
menetapkan Rencana Strategis 2014-2019 sebagai dasar acuan penyusunan
kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Madiun dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan
organisasi.
2.1.1. VISI
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi
dalam hal ini instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antipatif
dan inovatif serta inspiratif sehingga memiliki gambaran tentang keadaan
masa depan yang diinginkan oleh organisasi.
Visi BPKAD Kota Madiun yang tertuang dalam Renstra Tahun 2014-
2019 adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
secara akuntabel”. Pernyataan visi tersebut memiliki makna bahwa
pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada
11
peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan
pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung
kepemerintahan yang baik.
2.1.2. MISI
Misi disusun sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi instansi pemerintah. Rumusan
misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai
visi SKPD.
Misi BPKAD Kota Madiun adalah “Mewujudkan pengelolaan
keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”.
2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang
telah ditetapkan. Adapun tujuan BPKAD Kota Madiun, sebagai berikut :
1. Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah
Berdasarkan tujuan dimaksud, untuk memberikan arah dan tolok ukur dari
tujuan yang telah dirumuskan dan agar dapat menggambarkan secara
spesifik dari hasil yang ingin dicapai maka ditetapkan sasarannya. Adapun
sasarannya adalah :
1. Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang efektif
dan efisien
Manajemen pendapatan dan belanja daerah mengacu kepada
prinsip tranparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan
anggaran serta efisiensi dan efektifitas anggaran. Dengan prinsip
efesiensi dan efektifitas, pendapatan dan belanja daerah harus
menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi
masyarakat. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien
jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan
biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil
12
(output) yang diinginkan dengan pencapainnya tidak membutuhkan
waktu terlalu lama (efektif).
Sasaran Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
yang efektif dan efisien, dicapai melalui indikator kinerja, sebagai
berikut :
a. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas
umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja
daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Target persentase penyerapan
anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2017
adalah 89,80%.
Rumus perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut :
Realisasi belanja daerah x 100% = ….. %
Anggaran belanja daerah
b. Persentase realisasi pendapatan daerah
Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh
pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva
ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah
dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah
dalam APBD dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah. Target persentase realisasi pendapatan daerah pada
tahun 2017 adalah 100%.
Rumus perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut :
Realisasi pendapatan daerah x 100% = ….. %
Alokasi pendapatan daerah
13
Indikator kinerja persentase penyerapan anggaran belanja daerah
dan persentase realisasi pendapatan daerah merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Madiun.
c. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat
waktu
SKPD menyampaikan laporan keuangan ke BPKAD Kota Madiun
selambatnya tanggal 15 Januari 2018. Jika SKPD menyampaikan
melebihi tanggal tersebut, berarti dinyatakan tidak tepat waktu.
Target persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan
tahun 2017 secara tepat waktu adalah 100%
Rumus perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut :
Jumlah SKPD yg menyampaikan LK tepat waktu x 100% = ….. %
Jumlah seluruh SKPD
d. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada
DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Target penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD
adalah tepat waktu.
e. Pengesahan Perda APBD tepat waktu
Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah
tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan
paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
Target pengesahan Perda APBD tepat waktu adalah tepat waktu
(sebelum 31 Desember).
2. Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah
Penatausahaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian
terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah, mengingat
adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan ke dalam
peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.
14
Sasaran Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah,
dicapai melalui indikator kinerja :
Persentase penerbitan SP2D tepat waktu
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM. Jika SPM
telah dinyatakan benar dan lengkap, maka Kuasa BUD akan
menerbitkan SP2D, dan sebaliknya jika SPM belum benar dan
lengkap, maka Kuasa BUD akan membuat surat penolakan
penerbitan SP2D. Target persentase penerbitan SP2D tepat waktu
pada tahun 2017 adalah 100%.
Rumus perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut :
Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu x 100% = ….. % Jumlah pengajuan penerbitan SP2D yang diterima
3. Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah
Pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 bahwasanya pengelolaan barang
milik daerah adalah keseluruhan meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan
dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.
Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan
negara/daerah dan kepentingan umum. Bentuk pemanfaatan berupa
sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah
atau bangun serah guna, atau kerjasama penyediaan infrastruktur.
Selain hal tersebut diatas, pengelolaan barang milik daerah
diantaranya adalah pengamanan yang meliputi pengamanan
administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Barang milik
daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah
Daerah yang bersangkutan, sedangkan yang berupa bangunan harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah
yang bersangkutan dan bukti tersebut wajib disimpan dengan tertib
15
dan aman. Selain itu, pengamanan barang yang berisiko besar dan
mengakibatkan kerugian daerah dengan cara kebijakan asuransi.
Sasaran Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset
daerah, dicapai melalui indikator kinerja, sebagai berikut :
a. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah
Target persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah pada
tahun 2017 adalah 6,7%. Rumus perhitungan indikator kinerja ini
adalah :
Nilai aset tahun n – Nilai aset tahun (n-1) x 100 = ….. % Nilai aset tahun (n-1)
b. Bidang tanah yang bersertifikat
Sertifikat tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan
jaminan atas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat,
badan hukum publik maupun badan hukum swasta yang
diselenggarakan melalui pendaftaran tanah atau sertifikasi tanah
baik dengan menggunakan sumber dana publik maupun sumber
dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target bidang tanah
yang bersertifikat pada tahun 2017 adalah 38%.
Rumus perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut :
bidang tanah yang bersertifikat x 100% = .....%
total bidang tanah seluruhnya
Indikator kinerja bidang tanah yang bersertifikat merupakan
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Madiun.
c. Persentase aset yang digunakan
Target persentase aset yang digunakan Pemerintah Kota Madiun
pada tahun 2017 adalah 100%. Rumus perhitungan indikator
kinerja ini adalah :
jumlah aset yang digunakan x 100% = .....%
jumlah seluruh aset seluruhnya
d. Persentase aset yang diasuransikan
Target persentase aset yang diasuransikan pada tahun 2017 adalah
0,071%. Rumus perhitungan indikator kinerja ini adalah :
16
jumlah aset yang diasuransikan x 100% = .....%
jumlah seluruh aset seluruhnya
Maksud dari jumlah seluruh aset seluruhnya diatas adalah jumlah
aset peralatan dan mesin serta gedung bangunan, tidak jumlah
seluruh aset seluruhnya.
Selain itu, terdapat indikator kinerja pada RPJMD Kota Madiun Tahun
2014-2019, yaitu :
1. Opini BPK terhadap laporan keuangan
Maksud dari indikator kinerja ini adalah pernyataan profesional
pemeriksa opini Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian intern. Bentuk Opini BPK, antara lain :
a. WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
b. WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
Penjelasan
c. WDP : Wajar Dengan Pengecualian
d. TMP : Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)
e. Tidak Wajar
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja adalah suatu bentuk komitmen BPKAD Kota Madiun
mengenai hasil-hasil pembangunan yang menjadi target capaian dalam
melaksanakan pembangunan. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai rujukan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam bentuk
Rencana Kinerja Tahun 2017. Berikut ini PK Tahun 2017 serta target
pencapaiannya :
17
Ringkasan Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Madiun
No Sasaran Indikator kinerja Target
1 Terwujudnya pengelolaan
pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien
Persentase penyerapan anggaran belanja daerah
89,80%
Persentase realisasi pendapatan daerah
100%
Persentase SKPD yang
menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
100%
Penyampaian laporan
pertanggungjawaban APBD tepat waktu
Tepat
waktu
Pengesahan Perda APBD tepat waktu
Tepat waktu
2 Meningkatnya
kelancaran penatausahaan
keuangan daerah
Persentase penerbitan SP2D tepat
waktu
100%
3 Meningkatnya
efektifitas pemanfaatan dan
perlindungan aset daerah
Persentase peningkatan nilai aset
pemerintah daerah
6,7%
Persentase bidang tanah bersertifikat
38%
Persentase aset yang digunakan 100%
Persentase aset yang diasuransikan 0,071%
Sumber : BPKAD Kota Madiun
Penetapan IKU BPKAD pada tahun 2017 adalah indikator kinerja yang sudah ada
dalam Renstra BPKAD Tahun 2014-2019, yaitu :
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Madiun
No Indikator kinerja Target
1 Persentase penyerapan anggaran belanja daerah 89,80%
2 Persentase realisasi pendapatan daerah 100%
3 Persentase bidang tanah bersertifikat 38%
4 Persentase aset yang digunakan 100%
Sumber : BPKAD Kota Madiun
Selain itu, terdapat indikator lain yang masuk ke dalam RPJMD Tahun 2014-2019,
yaitu :
Indikator Kinerja dalam RPJMD Tahun 2014-2019
No Indikator kinerja Target
1 Opini BPK terhadap laporan Keuangan WTP
Sumber : BPKAD Kota Madiun
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam mencapai visi dan melaksanakan misinya Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Madiun berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan
pembangunan di Kota Madiun. Untuk menilai keberhasilan kinerja BPKAD Kota Madiun
yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan, maka dilakukan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran pencapaian
sasaran diukur dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Metode
pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Metode pengukuran capaian kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
sebagai berikut :
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus :
Realisasi
Capaian Indinator Kinerja = x 100%
Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus :
Rencana – (Realisasi – Rencana)
Capaian Kinerja = x 100%
Rencana
Atau
(2 x Rencana) – Realisasi
Capaian kinerja = x 100%
Rencana
19
2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator
kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan
dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
Tabel 3.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran
No Kriteria Pengukuran Predikat
1 X ≥ 100 % Sangat Baik
2 85 % ≤ X < 100 % Baik
3 60 % < X <85 % Cukup Baik
4 X ≤ 60 % Kurang Baik
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.1.1. PENGUKURAN KINERJA
a) Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
yang efektif dan efisien
Pengukuran pencapaian sasaran “Terwujudnya Pengelolaan
pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien” yang
dilaksanakan pada BPKAD Kota Madiun tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Predikat Capaian
1 Persentase penyerapan anggaran belanja daerah
89,80% 76,61% 85% Cukup Baik
2 Persentase realisasi pendapatan daerah
100% 101,77% 102% Sangat Baik
3 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
100% 91,17% 91% Baik
4 Penyampaian laporan
pertanggungjawaban APBD tepat waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
100% Sangat
Baik
5 Pengesahan Perda APBD tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
100% Sangat Baik
20
Uraian capaian indikator kinerja diatas dijelaskan sebagai berikut :
1. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah
Realisasi belanja Kota Madiun Tahun 2017 sebesar
Rp.954.997.762.990,82 yang terdiri dari belanja tidak langsung
sebesar Rp.351.271.112.926,31 dan belanja langsung sebesar
Rp.603.726.650.064,51 dari anggaran sebesar
Rp.1.246.639.438.594,13 sehingga persentasenya adalah 76,61%
dan capaian kinerjanya adalah 85% (cukup baik).
Rincian realisasi belanja langsung, yaitu :
a. Belanja pegawai : Rp. 56.665.662.665,00 (88,73%)
b. Belanja barang & jasa : Rp.297.740.713.030,28 (85,83%)
c. Belanja modal : Rp.249.320.274.369,23 (88,80%)
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun
terakhir, serapan anggaran belanja daerah tahun 2017 mengalami
kenaikan dibanding 2 (dua) tahun yang lalu. Perkembangan
penyerapan anggaran belanja daerah dari tahun 2012-2016, adalah
sebagai berikut :
a. Tahun 2013, realisasi belanja daerah Rp.775.134.904.127,00 dari
anggaran Rp.868.970.301.000,00 atau terserap 89,20%
b. Tahun 2014, realisasi belanja daerah Rp.853.473.318.173,68 dari
anggaran Rp.1.026.890.016.000,00 atau terserap 83,11%
c. Tahun 2015, realisasi belanja daerah Rp.869.815.283.022,48 dari
anggaran Rp.1.203.259.138.292,97 atau terserap 72,29%
d. Tahun 2016, realisasi belanja daerah Rp.1.031.564.193.296,44
dari anggaran Rp.1.380.715.845.352,77 atau terserap 74,71%
e. Tahun 2017, realisasi belanja daerah Rp.954.997.762.990,82
dari anggaran Rp.1.246.639.438.594,13 atau terserap 76,61%
Kenaikan serapan anggaran daerah tahun 2017 dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya tersedianya sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan berbasis akrual yang sistematis serta adanya
komitmen pimpinan yang menyelenggarakan kegiatan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
21
Perkembangan realisasi belanja daerah pada Tahun 2013-2017,
dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :
Melihat grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa penganggaran dan
realisasi belanja daerah setiap tahunnya relatif meningkat, karena
menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
2. Persentase realisasi pendapatan daerah
Realisasi pendapatan Kota Madiun Tahun 2017 sebesar
Rp.957.392.712.735,19 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebesar Rp.230.376.456.779,19, Dana Perimbangan sebesar
Rp.638.973.881.834,00 serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar
Rp.88.042.374.122,00 dari alokasi sebesar Rp.940.781.952.000,00
sehingga persentasenya adalah 101,77% dan capaian kinerjanya
adalah 102% (sangat baik).
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun
terakhir, nilai realisasi pendapatan daerah tahun 2017 merupakan
serapan paling rendah dari tahun sebelumnya. Perkembangan
realisasi pendapatan daerah dari tahun 2013-2016, adalah sebagai
berikut :
a. Tahun 2013, realisasi pendapatan daerah Rp.809.079.116.157,59
dari alokasi Rp.733.491.908.000,00 atau 110,31%
b. Tahun 2014, realisasi pendapatan daerah Rp.938.517.341.039,39
dari alokasi Rp.857.410.749.000,00 atau 109,46%
c. Tahun 2015, realisasi pendapatan daerah Rp.973.919.510.223,28
dari alokasi Rp.936.729.664.000,00 atau 101,06%
22
d. Tahun 2016, realisasi pendapatan daerah Rp.
998.262.235.750,80 dari alokasi Rp.1.041.580.666.000,00 atau
95,84%
e. Tahun 2017, realisasi pendapatan daerah Rp.957.392.712.735,19
dari alokasi Rp.940.781.952.000,00 atau 101,77%
Rendahnya realisasi pendapatan daerah dipengaruhi beberapa
faktor diantaranya dana perimbangan merupakan sumber
pendapatan uncontrollable yaitu pendapatan merupakan
kewenangan pemerintah pusat, sehingga besarannya setiap
tahunnya tidak sama dan penggunaan dananya mengikuti
peraturan dari pemerintah pusat, contohnya pencairan Dana Alokasi
Khusus (DAK) yang dibagi per bidang, sehingga SKPD terkait tidak
bisa mencairkan DAK sebelum pengajuan sebelumnya
dipertanggungjawabkan secara administrasi.
Perkembangan realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2013-
2017, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :
Melihat grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan
setiap tahunnya meningkat, berbeda pada saat tahun 2017 yaitu
realisasi pendapatan menurun, karena dipengaruhi kebijakan
pemerintah pusat terkait dana perimbangan.
23
3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan
tepat waktu
Hampir semua SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat
waktu (selambatnya tanggal 15 Januari 2018) dari jumlah total 34
SKPD, hanya terdapat 3 SKPD yang tidak tepat waktu, sehingga
persentasenya 91,17% dan capaian kinerjanya adalah 91% (baik).
Peningkatan persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan
SKPD ini dipengaruhi oleh pemahaman bendahara pengeluaran
dalam penatausahaan keuangan sehingga SKPD segera
menyelesaikan tanggung jawab pelaporan tahun 2017 baik secara
kinerja dan keuangan. SKPD yang menyampaikan laporan
keuangan tidak tepat waktu antara lain :
a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun
terakhir, persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan
tepat waktu tahun 2013-2014 mendapat capaian kinerja sangat
baik, yaitu 93,98% artinya hanya 2 SKPD yang tidak menyampaikan
laporan keuangan tepat waktu. Sedangkan tahun 2015-2016
perolehannya lebih rendah, dikarenakan penerapan pengelolaan
keuangan berbasis akrual dengan aplikasi keuangan yang baru
yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
sehingga SKPD memerlukan waktu lama untuk penyesuaian terkait
penatausahaan keuangan dalam aplikasi dimaksud.
4. Pengesahan Perda APBD tepat waktu
Pada tahun 2017, menyusun Peraturan Daerah Nomor 29
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan 15 Desember 2017,
sehingga capaian kinerjanya adalah 100% (sangat baik).
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun
terakhir, pengesahan Perda APBD tahun 2013-2017 selalu
ditetapkan secara tepat waktu, sehingga nilai capaiannya 100%
(sangat baik), dengan rincian sebagai berikut :
24
a. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ditetapkan 31 Desember 2013
b. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ditetapkan 23 Desember 2014
c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ditetapkan 1 Desember 2015
d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang
ditetapkan 23 Desember 2016
e. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang
ditetapkan 15 Desember 2017
5. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat
waktu
Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK disampaikan
kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2016
Pemerintah Kota Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 6 Juni 2017
dengan Nomor Surat : 900/1755/401.202/2017 dan hasilnya
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan ditetapkan 22 Agustus
2017.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun
terakhir, laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kota
Madiun tahun 2013-2016 disampaikan ke DPRD secara tepat waktu,
sehingga nilai capaiannya 100% (sangat baik), dengan rincian
sebagai berikut :
a. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 disampaikan
pada tanggal 5 Juni 2013 dengan Nomor Surat :
900/1482/401.101/2013
25
b. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 disampaikan
pada tanggal 20 Mei 2014 dengan Nomor Surat :
900/1427/401.207/2014
c. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2014 disampaikan
pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Nomor Surat :
900/1518/401.207/2015
d. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2015 Pemerintah
Kota Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 7 Juni 2016 dengan
Nomor Surat : 900/1720/401.207/2016
e. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 Pemerintah
Kota Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 6 Juni 2017 dengan
Nomor Surat : 900/1755/401.202/2017
Pencapaian sasaran 2 dilaksanakan melalui program peningkatan
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan 16
kegiatan. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja pada
sasaran 3 dengan kurun waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase penyerapan
anggaran belanja
daerah
89,20% 83,11% 72,29% 74,71% 76,61%
2 Persentase realisasi pendapatan daerah
110,31
%
109,46
%
101,06
%
95,17% 101,77
%
3 Persentase SKPD yang
menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu
93,94% 94,11% 73,52% 85,29% 91,17%
4 Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
5 Pengesahan Perda
APBD tepat waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
26
Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian sasaran ini yaitu :
Perbedaan pemahaman terhadap pengakuan belanja OPD yaitu
antara SPJ fungsional dan GU/TU Nihil
Belum optimalnya penatausahaan keuangan SKPD dalam aplikasi
SIPKD, sehingga diperlukan pengawalan intensif agar mengurangi
kesalahan dalam menginput dalam aplikasi.
Solusinya terhadap permasalahan tersebut, adalah :
Pelaksanaan review serapan anggaran OPD setiap minggu dan
pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan daerah kepada PA/KPA,
PPK, PPTK dan bendahara pengeluaran.
Mengoptimalkan pendampingan penatausahaan keuangan SKPD.
b) Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah
Pengukuran pencapaian sasaran “Meningkatnya kelancaran
penatausahaan keuangan daerah” yang dilaksanakan pada BPKAD
Kota Madiun tahun 2017 adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Predikat Capaian
1 Persentase penerbitan SP2D tepat waktu
100% 100% 100% Sangat Baik
Uraian capaian indikator kinerja diatas dijelaskan sebagai berikut :
1. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu
Jumlah pengajuan penerbitan SP2D yang diterima dengan
kategori sudah benar dan lengkap pada Tahun 2017 sebanyak
8.646 dokumen yang terdiri dari Gaji : 1.529 dokumen, GU : 1.004
dokumen, TU : 2.285 dokumen, LS : 1.344 dokumen, UM : 52
dokumen dan UP : 89 dokumen. Selain SP2D tersebut, terdapat TU
Nihil : 2.235 dokumen dan GU Nihil : 108 dokumen yang
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Walikota Madiun Nomor 15
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.
Semua SP2D dimaksud diterbitkan tepat waktu, yaitu tidak lebih
dari 2 (dua) hari kerja sehingga persentasenya 100% dengan
capaian kinerjanya adalah 100% (sangat baik).
27
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun
terakhir, persentase penerbitan SP2D tepat waktu tahun 2017
merupakan penerbitan SP2D paling banyak dari tahun sebelumnya.
Hal ini dikarenakan penerapan TU dan GU Nihil sebelum pencairan
TU/GU berikutnya. Perkembangan persentase penerbitan SP2D
tepat waktu dari tahun 2013-2017, adalah sebagai berikut :
a. Pada Tahun 2013, jumlah SP2D sebanyak 3.629 dokumen yaitu
Gaji : 1.332 dokumen, GU : 751 dokumen, LS : 1.168 dokumen,
TU : 249 dokumen, UM : 40 dokumen dan UP : 89 dokumen.
b. Pada Tahun 2014, jumlah SP2D sebanyak 3.831 dokumen yaitu
Gaji : 1.375 dokumen, GU : 818 dokumen, LS : 1.262 dokumen,
TU : 245 dokumen, UM : 41 dokumen dan UP : 90 dokumen.
c. Pada Tahun 2015, jumlah SP2D sebanyak 3.693 dokumen yaitu
Gaji : 1.487 dokumen, GU : 673 dokumen, LS : 1.201 dokumen,
TU : 224 dokumen, UM : 19 dokumen dan UP : 89 dokumen.
d. Pada Tahun 2016, jumlah SP2D sebanyak 8.646 dokumen yaitu
Gaji : 1.529 dokumen, GU : 1.004 dokumen, TU : 2.285
dokumen, LS : 1.344 dokumen, UM : 52 dokumen, UP : 89
dokumen, TU Nihil : 2.235 dokumen dan GU Nihil : 108
dokumen.
e. Pada Tahun 2017, jumlah SP2D sebanyak 6.638 dokumen yaitu
Gaji : 1.551 dokumen, GU : 1.198 dokumen, TU : 1.230
dokumen, LS : 1.210 dokumen, UM : 31 dokumen, UP : 78
dokumen, TU Nihil : 1.228 dokumen dan GU Nihil : 112
dokumen.
28
Perkembangan penerbitan SP2D pada Tahun 2013-2017, dapat
dilihat dalam grafik di bawah ini :
Melihat grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SP2D
pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini
dipengaruhi oleh adanya kebijakan atas pengakuan belanja dengan
penerbitan SP2D TU/GU Nihil.
Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian sasaran ini yaitu :
Belum optimalnya penatausahaan keuangan OPD dalam aplikasi
SIPKD, sehingga diperlukan pengawalan intensif agar mengurangi
kesalahan dalam menginput dalam aplikasi.
Solusinya terhadap permasalahan tersebut, adalah :
Mengoptimalkan pendampingan penatausahaan keuangan SKPD.
c) Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset
daerah
Pengukuran pencapaian sasaran “Meningkatnya efektifitas
pemanfaatan dan perlindungan aset daerah” yang dilaksanakan pada
BPKAD Kota Madiun tahun 2017 adalah sebagai berikut :
29
No. Indikator Kinerja Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Predikat Capaian
1 Persentase peningkatan nilai aset pemerintah
daerah
6,7% 9,18% 137% Sangat baik
2 Persentase bidang tanah
bersertifikat
38% 64,51% 170% Sangat
baik
3 Persentase aset yang digunakan
100% 87% 87% Cukup Baik
4 Persentase aset yang diasuransikan
0,071% 0,082% 115% Sangat baik
Capaian indikator kinerja diatas dijelaskan sebagai berikut :
1. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah
Nilai aset tetap setelah pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan aset
tetap dengan realisasi belanja modal yang dilaksanakan setiap
triwulan pada Tahun 2017 sebesar Rp.2.928.633.400.944,50
sedangkan nilai aset Tahun 2016 setelah audit BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.2.682.479.660.750,27,
sehingga terjadi peningkatan nilai aset sebesar 9,18% dan capaian
kinerjanya adalah 137% (sangat baik). Penambahan nilai aset pada
tahun 2017 senilai Rp.246.153.740.194,23 dan mengalami
penyusutan senilai Rp.813.723.432.291,44 dan hasil netto nilai aset
setelah penyusutan adalah Rp.2.114.909.968.653,06. Adapun
rincian nilai aset tahun 2017 sebagai berikut :
a. Tanah : Rp.746.929.754.829,00
b. Peralatan dan mesin : Rp.522.192.991.042,80
c. Gedung bangunan : Rp.759.165.343.058,70
d. Jalan irigasi jaringan : Rp.822.340.008.496,00
e. Aset tetap lainnya : Rp. 32.579.373.661,00
f. Kontruksi dalam pengerjaan : Rp. 45.425.929.857,00
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun
terakhir, perkembangan nilai aset pada Tahun 2013-2017, dapat
dilihat dalam grafik di bawah ini :
30
Melihat grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2014 nilai
aset mengalami penurunan 34,24% karena dilaksanakannya sensus
barang yang terdapat nama barang yang ditulis ganda/double serta
harga barang disesuaikan dengan harga perolehan. Meskipun
demikian, pada tahun 2015-2017 nilai aset mengalami peningkatan
kembali.
2. Bidang tanah yang bersertifikat
Pada tahun 2017 bidang tanah seluruhnya adalah 2.412 bidang
tanah sedangkan yang bersertifikat terdapat 1.556 bidang tanah,
sehingga persentasenya naik menjadi 64,51%. Penambahan bidang
tanah yang bersertifikat sebanyak 700 bidang tanah terdiri dari 18
bidang tanah dan 682 berupa jalan.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun
terakhir, persentase bidang tanah yang bersertifikat tahun 2016
mengalami penurunan yaitu 35,49%, hal ini dipengaruhi adanya
kebijakan jalan sebanyak 1.497 bidang tanah yang harus
disertifikatkan.
3. Persentase aset yang digunakan
Pada Tahun 2017 jumlah aset Kota Madiun yang digunakan
sebanyak 1.276.112 buah dibanding jumlah aset seluruhnya
1.466.795 buah, sehingga persentasenya sebesar 87% dan capaian
kinerjanya adalah 87% (baik).
31
Jumlah aset yang tidak digunakan sebanyak 190.683 buah
berupa peralatan dan mesin. Aset dimaksud tidak dapat digunakan
karena rusak berat. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara
akuntansi dapat dilepaskan, melalui proses yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah disebut dengan
penghapusan.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun
terakhir, capaian persentase aset yang digunakan pada tahun 2013-
2017 adalah 93,4%, hal ini berarti aset Pemerintah Kota Madiun
dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.
4. Persentase aset yang diasuransikan
Jumlah aset yang diasuransikan pada Tahun 2017 sebanyak
92 gedung dan 187 kendaraan dinas dan dibanding jumlah aset
peralatan dan mesin serta gedung bangunan sebanyak 340.184
buah, memperoleh persentase aset yang diasuransikan adalah
0,082% dan capaian kinerjanya adalah 115% (sangat baik).
Realisasi ini mengalami kenaikan signifikan dibanding perolehan
tahun sebelumnya, hal ini karena perencanaan pelaksanaan
kegiatan asuransi sudah matang dan tercatat secara jelas pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017.
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun
terakhir, tahun 2016 merupakan capaian persentase aset yang
diasuransikan yang paling rendah dan tahun 2017 barang milik
daerah yang diasuransikan naik signifikan. Adapun perbandingan
jumlah aset yang diasuransikan, adalah sebagai berikut :
a. Pada Tahun 2013 : 129 kendaraan dinas dan 26 gedung
b. Pada Tahun 2014 : 134 kendaraan dinas dan 33 gedung
c. Pada Tahun 2015 : 148 kendaraan dinas dan 26 gedung
d. Pada Tahun 2016 : 8 gedung
e. Pada Tahun 2017 : 187 kendaraan dinas dan 92 gedung
32
Pencapaian sasaran 4 dilaksanakan melalui program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan aset daerah dengan 15 kegiatan. Adapun
rekapitulasi capaian indikator kinerja pada sasaran 3 dengan kurun
waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase
peningkatan nilai
aset pemerintah
daerah
7,12% (34,24%) 9,96% 35,28% 9,18%
2 Persentase bidang
tanah bersertifikat
91,93% 91,78% 94% 35,49% 64,51%
3 Persentase aset
yang digunakan
99% 99% 99% 83% 87%
4 Persentase aset
yang diasuransikan
0,075% 0,070% 0,062% 0,003% 0,082%
Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian sasaran ini, adalah :
Belum tertibnya pelaporan dan pencatatan penatausahaan aset
daerah tingkat OPD, karena dampak dari pelaksanaan P3D
(penyerahan aset ke provinsi) dan perubahan Struktur Organisasi
secara global di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, adalah :
Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi aset dengan pengurus
barang di masing-masing OPD ;
Pemberian reward dan punishment terhadap ketepatan waktu
pelaporan pengelola barang milik daerah tingkat OPD.
Selain indikator kinerja diatas, terdapat indikator kinerja RPJMD yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Madiun yaitu Opini BPK
terhadap laporan Keuangan. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat
dilihat tabel dibawah ini :
No. Indikator Kinerja Target
Kinerja
Realisasi
Kinerja
Capaian
Kinerja
Predikat
Capaian
1 Opini BPK terhadap laporan
keuangan
WTP WDP 60% Cukup
Baik
33
Capaian indikator kinerja pada tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada
tahun 2017 Pemerintah Kota Madiun mendapat predikat Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2016 dan nilai capaiannya adalah 60% (sangat baik).
Bila dibandingkan dengan capaian indikator selama 5 tahun terakhir,
perkembangan capaian indikator kinerja dimaksud selama 5 tahun
terakhir, lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :
No. Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Opini BPK terhadap
laporan keuangan
WDP WDP WTP WTP WDP
Perkembangan capaian indikator kinerja pada tabel diatas dapat
diuraikan bahwa pada prestasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
meningkat mulai tahun 2015 dengan mendapatkan predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2014 dan nilai capaiannya adalah 100% (sangat baik).
Namun prestasi diatas, pada Tahun 2017 mengalami turun drastis
menjadi WDP, hal ini dikarenakan :
Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun dalam
neraca Tahun 2016 tidak dapat diyakini kewajarannya ;
Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilaksanakan dengan
tertib.
Pengecualiaan yang dimaksud adalah tunjangan tambahan penghasilan
berdasarkan prestasi kerja yang diberikan kepada Kepala daerah
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan
realisasinya tidak memenuhi asersi keterjadian.
3.1.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA JANGKA MENENGAH
a) Terwujudnya Pengelolaan pendapatan dan Belanja Daerah
yang efektif dan efisien
Pengukuran pencapaian sasaran 2 yang dilaksanakan pada BPKAD
Kota Madiun tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir Renstra
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
34
No. Indikator Kinerja Realisasi Kinerja
Target 2019
Capaian Kinerja
Predikat Capaian
1 Persentase penyerapan
anggaran belanja daerah
76,61% 90% 85% Cukup
Baik
2 Persentase realisasi pendapatan daerah
101,77% 100% 102% Baik
3 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu
91,17% 100% 91% Baik
4 Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD
tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
100% Sangat Baik
5 Pengesahan Perda APBD tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
100% Sangat Baik
Uraian capaian indikator kinerja diatas dijelaskan sebagai berikut :
1. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah
Realisasi belanja Kota Madiun tahun 2017 sebesar
Rp.954.997.762.990,82 dari anggaran sebesar Rp.
1.246.639.438.594,13 sehingga persentasenya adalah 76,61%,
sedangkan target 2019 adalah 90%. Capaian serapan belanja daerah
tahun 2017 masih kurang sehingga perlunya mengoptimalkan tim
untuk mengevaluasi penyerapan belanja daerah.
2. Persentase realisasi pendapatan daerah
Persentase realisasi pendapatan daerah tahun 2017 yaitu 101,77%,
realisasi tersebut naik dari capaian tahun sebelumnya. Perlu adanya
pengoptimalan pencapaian target pada tahun 2019 yaitu 100%.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur yang menyumbang
kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah.
3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan
tepat waktu
SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
(selambatnya tanggal 15 Januari 2018) sebanyak 31 SKPD dari
jumlah total 34 SKPD, berarti ada sebanyak 5 SKPD yang tidak tepat
waktu, sehingga persentasenya 91,17% dan capaian kinerjanya
adalah 91% (baik). Realisasi ini belum mencapai target akhir Renstra
yaitu 100% artinya semua SKPD menyampaikan laporan keuangan
secara tepat waktu. Hal ini perlu adanya peningkatan SDM penyusun
35
laporan keuangan dan mengoptimalkan pendampingan ke bendahara
pengeluaran masing-masing SKPD dalam penatausahaan keuangan.
4. Pengesahan Perda APBD tepat waktu
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017 ditetapkan tepat waktu,
pada tanggal 23 Desember 2016 dengan yaitu Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sehingga capaian kinerjanya adalah
100% (sangat baik) dan hal ini sudah mencapai target akhir Renstra
pada Tahun 2019 yaitu tepat waktu.
5. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat
waktu
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada
DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota
Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 6 Juni 2017 dengan Nomor
Surat : 900/1755/401.202/2017 dan hasilnya Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 dan ditetapkan 22 Agustus 2017, dan hal ini sudah
mencapai target akhir Renstra pada Tahun 2019 yaitu tepat waktu.
b) Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah
Pengukuran pencapaian sasaran 3 yang dilaksanakan pada
BPKAD Kota Madiun tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir
Renstra Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Realisasi
Kinerja
Target
2019
Capaian
Kinerja
Predikat
Capaian
1 Persentase penerbitan
SP2D tepat waktu
100% 100% 100% Sangat
Baik
Uraian capaian indikator kinerja diatas dijelaskan sebagai berikut :
1. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu
Jumlah pengajuan penerbitan SP2D yang diterima dengan kategori
sudah benar dan lengkap pada Tahun 2017 sebanyak 6.638
36
dokumen dan SP2D dimaksud diterbitkan secara tepat waktu, yaitu
tidak lebih dari 2 (dua) hari sehingga persentasenya 100% dengan
capaian kinerjanya adalah 100% (sangat baik) dan sudah mencapai
target akhir Renstra dengan capaian 100%.
c) Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset
daerah
Pengukuran pencapaian sasaran 4 yang dilaksanakan pada
BPKAD Kota Madiun tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir
Renstra Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Realisasi
Kinerja
Target
2019
Capaian
Kinerja
Predikat
Capaian
1 Persentase peningkatan nilai
aset pemerintah daerah
9,18% 7% 131% Sangat
baik
2 Persentase bidang tanah
bersertifikat
64,51% 42% 154% Sangat
baik
3 Persentase aset yang
digunakan
87% 100% 87% Cukup
Baik
4 Persentase aset yang
diasuransikan
0,082% 0,075% 109% Sangat
baik
Capaian indikator kinerja diatas dijelaskan sebagai berikut :
a. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah
Persentase peningkatan nilai aset Tahun 2017 adalah 9,18%
sehingga nilai asetnya menjadi Rp.2.928.633.400.944,50 dan capaian
ini sudah mencapai target pada Tahun 2019 yaitu 7%.
b. Bidang tanah yang bersertifikat
Pada Tahun 2017 jumlah bidang tanah yang bersertifikat adalah
1.556 bidang tanah, sedangkan jumlah bidang tanah seluruhnya
2.412 bidang tanah sehingga persentasenya sebesar 64,51%.
Capaian persentase jumlah bidang tanah yang bersertifikat ini sudah
mencapai target pada tahun 2019.
c. Persentase aset yang digunakan
Pada Tahun 2017 jumlah aset Kota Madiun yang digunakan
sebanyak 1.276.112 buah dibanding jumlah aset seluruhnya
1.466.795 buah, sehingga persentasenya sebesar 87% dan capaian
kinerjanya adalah 87% (cukup baik) sedangkan target pada Tahun
2019 yaitu 100%, hal ini berarti terdapat 190.683 buah aset
37
Pemerintah Kota Madiun yang tidak digunakan dikarenakan aset
dimaksud rusak berat sehingga perlu penghapusan sesuai aturan
perundang-undangan.
d. Persentase aset yang diasuransikan
Jumlah aset yang diasuransikan pada Tahun 2017 sebanyak 92
gedung dan 187 kendaraan dinas, sehingga persentase aset yang
diasuransikan dibanding jumlah aset seluruhnya (jumlah aset
peralatan dan mesin serta gedung bangunan) adalah 0,082%. Hal ini
sudah mencapai target pada tahun 2019.
Selain indikator kinerja diatas, terdapat indikator kinerja RPJMD yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Madiun yaitu Opini BPK
terhadap laporan keuangan, dengan capaian sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Realisasi
Kinerja
Target
2019
Capaian
Kinerja
Predikat
Capaian
1 Opini BPK terhadap laporan
keuangan
WDP WTP 60% Cukup
Baik
Capaian indikator kinerja pada tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada
tahun 2017 Pemerintah Kota Madiun mendapat predikat WTP terhadap
LKPD tahun 2016 dan nilai capaiannya adalah 60% (cukup baik) dan
belum mencapai target akhir tahun Renstra yaitu WTP.
3.1. REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran berdasarkan sasaran BPKAD Kota Madiun pada tahun 2017
dapat dilihat sebagai berikut :
1. Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang
efektif dan efisien
N
o
Sasaran Program Dana (Rp) % Rata2
Capaia
n
Kinerja
Anggaran Realisasi
1 Terwujudnya Program 3.198.084.000 2.754.925.750 86,14 95,6
38
pengelolaan
pendapatan
dan belanja
daerah yang
efektif dan
efisien
peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Total 3.198.084.000 2.754.925.750 86,14 95,6
2. Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah
N
o
Sasaran Program Dana (Rp) % Rata2
Capaia
n
Kinerja
Anggaran Realisasi
1 Meningkatny
a kelancaran
penatausaha
an keuangan
daerah
Program
peningkatan dan
pengembangan
penatausahaan
keuangan
daerah
430.306.000 421.252.000 97,90 100
Total 430.306.000 421.252.000 97,90 100
3. Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah
N
o
Sasaran Program Dana (Rp) % Rata2
Capaia
n
Kinerja
Anggaran Realisasi
1 Meningkatny
a efektifitas
pemanfaatan
dan
perlindungan
aset daerah
Program
peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan
aset daerah
5.616.062.000 3.948.876.983 70,3
1
127,25
Total 5.616.062.000 3.948.876.983 70,3
1
127,25
Total jumlah belanja langsung BPKAD Tahun 2017 sebesar
Rp.34.656.559.000,00 dan terealisasi Rp.21.504.544.149,91 atau 62,05%.
Serapan belanja ini rendah dipengaruhi proses tahap perencanaan pelaksanaan
yang belum matang dibeberapa kegiatan sehingga anggaran tidak terserap
sesuai dokumen perencanaan.
PERHITUNGAN NILAI EFESIENSI
Nilai efesiensi dari anggaran belanja langsung dihitung dengan
mengurangi persentase rata-rata capaian kinerja dengan serapan belanja
39
langsung. Nilai efesiensi bernilai baik jika rata-rata capaian kinerja mencapai
target. Nilai efesiensi anggaran BPKAD Kota Madiun Tahun 2017 per sasaran
adalah, sebagai berikut :
1. Pada sasaran terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
yang efektif dan efisien, disimpulkan belum efektif karena terdapat target
yang belum tercapai , meskipun terdapat sisa anggaran ;
2. Pada sasaran meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan
daerah, disimpulkan efesien karena terdapat target yang sudah tercapai,
meskipun terdapat sisa anggaran. Adapun penghitungannya sebagai berikut:
Nilai efesiensinya adalah = 100 – 97,90 = 2,1
3. Pada sasaran meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan
aset daerah, disimpulkan efesien karena terdapat target yang sudah tercapai,
meskipun terdapat sisa anggaran. Adapun penghitungannya sebagai berikut :
Nilai efesiensinya adalah = 127,5 – 70,31 = 56,94
Namun demikian perlunya upaya peningkatan kinerja agar indikator
kinerja yang belum mencapai target dapatnya di tahun terakhir Renstra BPKAD
Kota Madiun yaitu tahun 2019 dapat tercapai sesuai dengan target yang
ditetapkan.
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja BPKAD Tahun 2017 ini dibuat untuk melaporkan capaian
kinerja BPKAD Tahun 2017. Secara umum, dari sejumlah 4 sasaran dengan 11 indikator
kinerja sebagaimana yang terdapat pada dokumen perencanaan, target yang
ditetapkan sudah berhasil dicapai dengan baik. Keberhasilan tersebut dicapai berkat
kerja keras seluruh elemen pada OPD dan juga dukungan serta kerja sama dari seluruh
40
stakeholder. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum
mencapai target akibat dari pengaruh regulasi peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Permasalahan yang ada di BPKAD harus dipecahkan bersama agar dapat
meningkatkan kinerja dan dapat mencapai target sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Beberapa kendala-kendala tersebut diantaranya Perbedaan pemahaman terhadap
pengakuan belanja OPD yaitu antara SPJ fungsional dan GU/TU Nihil, Belum optimalnya
penatausahaan keuangan SKPD dalam aplikasi SIPKD, Belum optimalnya
penatausahaan keuangan OPD dalam aplikasi SIPKD dan Belum tertibnya pelaporan
dan pencatatan penatausahaan aset daerah tingkat OPD.
Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi BPKAD, maka
diperlukan strategi, kebijakan serta langkah-langkah yang lebih komprehensif, fokus
dan cermat. langkah-langkah yang dapat dicoba untuk dilaksanakan diantaranya
Pelaksanaan review serapan anggaran OPD setiap minggu dan pelaksanaan bimtek
pengelolaan keuangan daerah kepada PA/KPA, PPK, PPTK dan bendahara pengeluaran,
Mengoptimalkan pendampingan penatausahaan keuangan SKPD, Mengoptimalkan
pelaksanaan rekonsiliasi aset dengan pengurus barang di masing-masing OPD dan
Pemberian reward dan punishment terhadap ketepatan waktu pelaporan pengelola
barang milik daerah.
Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan
dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu segala bentuk kritik, saran dan masukan
yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari seluruh pengguna laporan ini.
Kami berharap dengan bantuan seluruh pengguna laporan ini, semoga kedepannya
dapat tersaji laporan kinerja dengan lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
41
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi
42
perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan
administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-
tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan ;
e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan
Badan ; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
Adapun struktur organisasi Sekretariat, sebagai berikut :
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Sekretaris dan Kepala BPKAD pada Tahun 2017, adalah sebagai
berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Kepala BPKAD
Sekretaris
Kasubbag Umum dan
Keuangan Kasubbag Perencanaan dan
Kepegawaian
43
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja BPKAD
Persentase terlaksananya administrasi perkantoran
100%
Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik
100%
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100%
Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja BPKAD
100%
Sasaran, indikator kinerja dan target diatas didukung 4 (empat) program, dengan
dana sebesar Rp.25.412.107.000,00 yaitu :
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp.24.777.000.000,00
2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah, sebesar Rp.250.000.000,00
3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp.340.000.000,00
4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
sebesar Rp.45.107.000,00
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Sekretaris dan Kepala BPKAD pada Tahun 2017, adalah
sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya nilai
akuntabilitas kinerja BPKAD
Persentase terlaksananya
administrasi perkantoran
100% 100% 100%
Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik
100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100% 100% 100%
Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja BPKAD
100% 100% 100%
Realisasi indikator kinerja diatas tercapai 100%. Total realisasi keuangan pada
Sekretariat adalah Rp.14.379.223.416,48 atau 56,58%, dengan rincian sebagai
berikut :
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp.13.777.052.970,48
2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah, sebesar Rp.220.798.446,00
3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp.336.878.000,00
46
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bagian Umum dan Keuangan
mempunyai tugas, antara lain :
a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan
tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ;
d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris dinas
sesuai ketentuan yang berlaku ;
f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
g. melaksanakan administrasi dan pembayaran Gaji Pegawai.
h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dan perubahannya
di lingkungan Badan ; dan
i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
Adapun struktur organisasi Sub Bagian Umum dan Keuangan, sebagai berikut :
Kasubbag Umum dan
Keuangan
Pengadministrasi
Persuratan
Sekretaris
Petugas Keamanan
Pengadministrasi
Sarana & Prasarana
Bendahara
Pengemudi Pramu Kebersihan
47
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan Sekretaris pada
Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas dalam 1 tahun
Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
7 jenis (belanja honorarium, lembur,
bahan pakai habis, jasa kantor, premi
asuransi, cetak & penggandaan, mamin)
Terwujudnya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas
keluar daerah
100 kali
Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman
Jumlah gedung/kantor yang terpelihara
1 gedung
Terwujudnya kendaraan dinas yang aman dan nyaman
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
38 kendaraan dinas
Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang
terpelihara
9 jenis barang
Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.25.027.000.000,00
dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
1) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebesar
Rp.24.327.000.000,00
2) Koordinasi dan konsultasi keluar daerah, sebesar Rp.450.000.000,00
3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan banguna, sebesar Rp.125.000.000,00
4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, sebesar Rp.55.000.000,00
5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor, sebesar Rp.70.000.000,00
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan
Sekretaris pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terlaksananya kelancaran
pelaksanaan tugas dalam 1 tahun
Jumlah jasa, peralatan dan
perlengkapan kantor
7 jenis 7 jenis 100%
Terwujudnya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar daerah
100 kali 103 kali 103%
48
Terwujudnya gedung
kantor yang bersih dan nyaman
Jumlah
gedung/kantor yang terpelihara
1 gedung 1 gedung 100%
Terwujudnya kendaraan dinas yang
aman dan nyaman
Jumlah kendaraan dinas yang
terpelihara
38 kendaraan dinas
38 kendaraan dinas
100%
Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara
9 jenis barang 9 jenis barang 100%
Adapun uraian tabel diatas, adalah sebagai berikut :
1) Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan dalam 1 (satu)
tahun guna menunjang pelaksanaan program kegiatan terdiri dari 7 jenis yaitu
belanja honorarium, lembur, bahan pakai habis, jasa kantor, premi asuransi,
cetak dan penggandaan serta makanan minuman rapat ;
2) Pada tahun 2017, jumlah pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah sebanyak
103 kali dengan tujuan Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang, Kediri, Banyuwangi,
dll ;
3) Jumlah kendaraan dinas BPKAD Kota Madiun yang dipelihara sebanyak 38
kendaraan dinas terdiri dari 2 kendaraan roda empat dan 32 kendaraan roda
dua;
4) Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara diantaranya komputer,
laptop, AC, genset, printer all in one, printer laser, mesin fotocopy, mesin ketik
dan sound system.
Capaian indikator kinerja diatas mencapai target 100%, realisasi keuangan sebesar
Rp.13.997.851.416,00 atau 55,93%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebesar
Rp.13.467.162.638,00
2) Koordinasi dan konsultasi keluar daerah, sebesar Rp.309.890.332,00
3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan banguna, sebesar Rp.121.492.218,00
4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, sebesar Rp.29.312.228,00
5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor, sebesar Rp.9.994.000,00
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh tingkat pemenuhan
kebutuhan kantor dan terjalin hubungan harmonis antar bidang guna menunjang
pelaksanaan pekerjaan. Dibandingkan tahun lalu, capaian indikator kinerja pada sub
bagian umum dan keuangan aset pada tahun 2016 mencapai 100% pula.
51
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian mempunyai tugas, antara lain :
a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan
tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di
lingkungan Badan;
c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Badan ;
d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data
kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ; dan
e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
Adapun struktur organisasi Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, sebagai berikut:
Kasubbag Perencanaan
dan Kepegawaian
Pengadministrasi
Kepegawaian
Sekretaris
Pengelola Bahan
Perencanaan
52
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dengan
Sekretaris pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai
Jumlah sarana dan prasarana kantor
10 jenis barang
Tersedianya dokumen
perencanaan dan realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen 10 dokumen
Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.385.107.000,00
dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, sebesar Rp.340.000.000,00 ;
2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
sebesar Rp.45.107.000,00
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
dengan Sekretaris pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terwujudnya sarana kantor yang layak
pakai
Jumlah sarana dan prasarana kantor
10 jenis barang
10 jenis barang
100%
Tersedianya dokumen perencanaan dan realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen 10 dokumen 10 dokumen 100%
Adapun uraian tabel diatas, adalah sebagai berikut :
1) Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor sebanyak 10 jenis barang yaitu
pembelian AC, komputer, laptop, printer all in one, printer laser, sound system,
finger print, meja rapat besar, meja rapat kecil, dan lemari ;
2) Jumlah dokumen perencanaan dan realisasi kinerja pada BPKAD Kota Madiun
terdapat 9 dokumen, yaitu RKT 2018, Renja 2018, Renja Perubahan 2017, RKT
Penyesuaian 2017, Renja Penyesuaian 2017, RKT Perubahan 2017, Perjanjian
Kinerja 2017, Perjanjian Kinerja Perubahan 2017, Laporan Kinerja 2016 dan
Review Renstra.
Capaian indikator kinerja diatas mencapai target 100%, realisasi keuangan sebesar
Rp.381.372.000,00 atau 99,03%, dengan rincian sebagai berikut :
55
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pengelolaan kas
daerah dan pelaksanaan anggaran.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perbendaharaan ;
b. penyiapan anggaran kas ;
c. penyiapan SPD ;
d. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
e. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau
lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
g. penyimpanan uang daerah ;
h. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
daerah ;
i. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atau kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
j. pelaksanaan penelitian kelengkapan, pemutakhiran dan pembuatan daftar gaji
seluruh perangkat daerah ;
k. pelaksanaan rekonsiliasi bank atas pencatatan kas daerah dengan pencatatan bank;
l. pemberian pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah
perbendaharaan dan ganti rugi ; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah ;
b. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.
56
Adapun struktur organisasi Bidang Perbendaharaan, sebagai berikut :
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala BPKAD pada Tahun
2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah
Persentase pelayanan perbendaharaan sesuai
dengan landasan hukum
100%
Sasaran, indikator kinerja dan target Persentase pelayanan perbendaharaan sesuai
dengan landasan hukum didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan
Penatausahaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.430.306.000,00.
Indikator kinerja diatas dapat dilihat dari Persentase penerbitan SP2D tepat waktu.
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala BPKAD pada
Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya
kelancaran penatausahaan keuangan daerah
Persentase pelayanan
perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum
100% 100% 100%
Realisasi indikator kinerja diatas tercapai 100% dan realisasi keuangan Program
Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah sebesar
Kepala BPKAD
Kabid Perbendaharaan
Kasubbid Pelaksanaan
Anggaran Kasubbid Pengelolaan
Kas Daerah
57
Rp.421.252.000,00 atau 97,90%. Dengan capaian jumlah SP2D yang diajukan
sebanyak 6.638 dokumen dan 100% diterbitkan secara tepat waktu. SP2D tersebut
60
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
mempunyai tugas, antara lain :
a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan
tugas-tugas pada Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah ;
b. melakukan penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran
kas;
c. menyiapkan anggaran kas ;
d. menyiapkan SPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
e. melakukan pemantauan dan memverifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan,
dan perkembangan kas belanja langsung/tidak langsung dan pengeluaran
pembiayaan ;
f. melakukan rekonsiliasi bank terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas
daerah dengan rekening koran bank tempat menyimpan kas daerah ;
g. memberikan petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi kepada
daerah ;
h. melaksanakan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas beban rekening
umum kas daerah ;
i. memberikan petunjuk teknis setoran penerimaan kas daerah dari perangkat daerah
penghasil ;
j. melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan/atau
lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyimpanan uang daerah ;
l. melakukan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
m. melakukan penyiapan bahan penagihan piutang daerah ;
n. menyiapkan dan memproses Keputusan Pemberhentian Pembayaran Pegawai
Pensiun dan mutasi ;
o. melakukan proses perhitungan gaji dan pengujian kelengkapan administrasi gaji dan
tunjangan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
p. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perbendaharaan.
61
Adapun struktur organisasi Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, sebagai berikut :
q.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Kepala Bidang
Perbendaharaan pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Terlaksananya pengelolaan gaji yang komprehensif
Jumlah dokumen admin gaji 14 dokumen
Tersedianya data untuk pemerintah pusat
Jumlah data 17 data
Terwujudnya validitas data
dana hibah Pemkot Madiun yang valid
Jumlah laporan dana hibah
Pemkot Madiun
4 buku
Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.216.306.000,00
dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
1) Pengelolaan Administrasi Gaji, sebesar Rp.119.000.000,00
2) Penyusunan Data-Data Pemerintah Pusat, sebesar Rp.43.042.000,00
3) Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun, sebesar Rp.54.264.000,00
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Kepala
Bidang Perbendaharaan pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terlaksananya pengelolaan gaji yang
komprehensif
Jumlah dokumen admin gaji
14 dokumen
42 dokumen
300%
Tersedianya data untuk pemerintah pusat
Jumlah data 17 data 97 data 570,58%
Terwujudnya validitas data dana hibah Pemkot
Madiun yang valid
Jumlah laporan dana hibah Pemkot Madiun
4 buku 4 buku 100%
Kasubbid Pengelolaan
Kas Daerah
Pengolah Daftar Gaji Pengolah Data Laporan Kas
Kabid Perbendaharaan
Verifikator Keuangan
62
Adapun uraian tabel diatas, adalah sebagai berikut :
1. Capaian dokumen administrasi gaji adalah 42 dokumen, terdiri dari : 12 dokumen
gaji bulanan PNS, 12 dokumen gaji bulanan tenaga kontrak, 12 dokumen gaji
kinerja bulanan PNS, 1 dokumen gaji 14, 1 dokumen gaji 13 tenaga kontrak, 3
dokumen gaji rapelan dan 1 dokumen gaji kinerja tahunan ;
2. Capaian laporan data ke pemerintah pusat adalah 97 data, terdiri dari : 14 data
penyampaian pada triwulan 1, 17 data triwulan 2, 16 data triwulan 3 dan 50 data
pada triwulan 4. Data tersebut diantaranya laporan realisasi anggaran, posisi kas,
perkiraan belanja/anggaran kas, lembar konfirmasi transfer ke daerah, laporan
DAK fisik, laporan DAK non fisik, Rekapitulasi Transaksi Harian, Daftar Transaksi
Harian, Rekon dana transfer dan DAU ;
3. Rekonsiliasi data dana hibah Pemkot Madiun dilaksanakan per triwulan dengan
output laporan dana hibah Pemkot Madiun sebanyak 4 buku.
Realisasi indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.208.486.000,00 atau
96,38%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pengelolaan Administrasi Gaji, sebesar Rp.118.996.000,00 atau 99,99%
2) Penyusunan Data-Data Pemerintah Pusat, sebesar Rp.42.492.000,00 atau
98,72%
3) Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun, sebesar Rp.46.998.000,00 atau
86,61%
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh pengajuan berkas
gaji yang diterima dari OPD secara akurat, tepat dan lengkap lampirannya, Aplikasi
gaji dari Taspen yang memadai dan ketepatan waktu pengiriman Surat Keputusan
mutasi/pensiun/kenaikan pangkat/kenaikan gaji berkala pegawai dari Badan
Kepegawaian Daerah Kota Madiun. Dibandingkan tahun lalu, capaian jumlah
dokumen admin gaji pada tahun 2016 sebanyak 18 dokumen dan jumlah data yang
disampaikan ke pemerintah pusat sebanyak 63 data. Capaian tersebut, meningkat
pada tahun 2017.
D. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut untuk mempertahankan capaian indikator kinerja diatas,
dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD khususnya bendahara gaji terkait
penyampaian daftar mutasi gaji pegawai.
64
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran
mempunyai tugas, antara lain :
a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan
tugas-tugas pada Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran ;
b. memproses dan meneliti kelengkapan administrasi Surat Perintah Membayar dari
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
c. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana ;
d. melakukan pengarsipan Surat Perintah Pencairan Dana beserta kelengkapannya ;
e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perbendaharaan.
Adapun struktur organisasi Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran, sebagai berikut :
r.
s.
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Bidang
Perbendaharaan pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tersedianya dokumen pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah
Jumlah pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang diproses
3 jenis dokumen (Anggaran Kas, SPD dan SP2D)
Tertatanya arsip
perbendaharaan
Jumlah arsip yang dikelola 8 arsip
Kasubbid Pelaksanaan
Anggaran
Pengolah Database SPM Verifikator Keuangan
Kabid Perbendaharaan
65
Adapun uraian tabel diatas, adalah sebagai berikut :
1) Jumlah dokumen sebagai dasar pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah
yang diproses dalam satu tahun terdapat 3 jenis dokumen yaitu Anggaran Kas,
Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) ;
2) Jumlah arsip perbendaharaan yang dikelola terdapat 8 arsip yaitu SP2D GU, TU,
UP, UM, GJ, LS, TU Nihil dan GU Nihil
Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.214.000.000,00
dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
1) Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D, sebesar
Rp.130.000.000,00
2) Pengelolaan Arsip Perbendaharaan, sebesar Rp.84.000.000,00
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran dan Kepala
Bidang Perbendaharaan pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Tersedianya dokumen pelaksanaan
penatausahaan keuangan daerah
Jumlah pelaksanaan penatausahaan
keuangan daerah yang diproses
3 jenis dokumen
(Anggaran Kas, SPD dan SP2D)
3 jenis dokumen
(Anggaran Kas, SPD dan SP2D)
100%
Tertatanya arsip
perbendaharaan
Jumlah arsip yang
dikelola
8 arsip 8 arsip 100%
Realisasi indikator kinerja diatas tercapai 100% dan total realisasi keuangan
sebesar Rp.212.766.000,00 atau 99,42%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D, sebesar
Rp.128.948.000,00 atau 99,19%
2) Pengelolaan Arsip Perbendaharaan, sebesar Rp.83.818.000,00 atau 99,78%
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh berkembangnya
regulasi peraturan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas SDM bendahara
pengeluaran dalam memahami regulasi peraturan keuangan.
D. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut untuk mempertahankan capaian indikator kinerja diatas,
dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD khususnya bendahara pengeluaran
terkait pengajuan SPP/SPM.
67
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Anggaran mempunyai tugas
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi perencanaan dan
evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah. Dalam
melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Anggaran ;
b. menyiapkan DPA- SKPD dan DPPA- SKPD ;
c. penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;
d. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah ;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran perangkat daerah ; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Anggaran terdiri dari :
c. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan ;
d. Sub Bidang Anggaran Belanja.
Adapun struktur organisasi Bidang Anggaran, sebagai berikut :
Bidang Anggaran
Kasubbid Anggaran Pendapatan
dan Pembiayaan
Kasubbid Anggaran
Belanja
Kepala BPKAD
68
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Anggaran dan Kepala BPKAD pada Tahun 2017,
adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya pengelolaan
keuangan daerah
Persentase pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum
100%
Sasaran, indikator kinerja dan target Persentase pengesahan dokumen
penganggaran tepat waktu didukung oleh Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dana sebesar
Rp.1.141.167.000,00. Indikator kinerja diatas dilihat dari pengesahan Perda APBD
tepat waktu.
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Bidang Anggaran dan Kepala BPKAD pada Tahun
2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya
pengelolaan keuangan daerah
Persentase
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum
100% 100% 100%
Realisasi keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah sebesar Rp.885.452.150,00 atau 77,59%. Capaian persentase
pengesahan Perda APBD Tahun 2017 ditetapkan tepat waktu, pada tanggal 23
Desember 2016 dengan yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sehingga capaian
kinerjanya 100%.
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh ketepatan waktu
penyampaian RKA dari SKPD dan akurasi perhitungan dalam RKA yang nantinya
diolah menjadi APBD. Dibandingkan tahun lalu, capaian persentase pengesahan
Perda APBD juga tepat waktu pada tahun 2016 adalah 100%, yang disahkan pada
tanggal 1 Desember 2015 yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
70
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan
Pembiayaan mempunyai tugas, antara lain :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-
tugas pada Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan ;
b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD, rancangan APBD, perubahan
APBD anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan sesuai ketentuan yang
berlaku ;
c. melaksanakan pembinaan, pemberian petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD,
RKPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD, Perubahan APBD untuk pendapatan
dan pembiayaan ;
d. menyiapkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD untuk pendapatan dan pembiayaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ;
e. melakukan analisa anggaran pendapatan pada SKPD penghasil dan rencana
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ;
f. menyiapkan Keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
Adapun struktur organisasi Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, sebagai
berikut :
t.
Kasubbid Anggaran
Pendapatan dan
Pembiayaan
Pengelola Anggaran Verifikator Anggaran
Kabid Anggaran
71
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
dengan Kepala Bidang Anggaran pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tersedianya landasan hukum dan
dokumen rencana pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun
Jumlah dokumen
rencana pelaksanaan anggaran
2 dokumen
Terwujudnya Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
Yang representatif
Jumlah perbaikan /penambahan fitur
aplikasi
2 fitur
Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.231.247.000,00
dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
1) Penyusunan DPA dan DPPA, sebesar Rp.165.508.000,00
2) Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah,
sebesar Rp.65.739.000,00
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan
Pembiayaan dan Bidang Anggaran pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Tersedianya landasan hukum dan dokumen
rencana pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun
Jumlah dokumen rencana
pelaksanaan anggaran
2 dokumen 2 dokumen 100%
Terwujudnya Aplikasi
Sistem Informasi Keuangan Daerah Yang representatif
Jumlah perbaikan
/penambahan fitur aplikasi
2 fitur 2 fitur 100%
Adapun uraian tabel diatas, adalah sebagai berikut :
1. Capaian dokumen pelaksanaan anggaran adalah 2 dokumen, yaitu DPA dan
DPPA ;
2. Capaian jumlah perbaikan /penambahan fitur aplikasi SIPKD adalah 2 fitur, yaitu
:
a. Bidang Anggaran
Sistem bisa mengoperasionalkan status anggaran aktif pada level admin
dan level user secara terpisah
72
Penambahan fitur salin anggaran antar database
Penambahan formulir khusus penyajian RKA pada level rekening rincian
obyek tanpa memerlukan penyesuaian di uraian obyeknya
Pemilihan nama pejabat pada formulir agar bisa disajikan terfilter otomotis
sesuai kode jabatan yang dimaksud, tanpa harus menyajikan semua data
pejabat yang ada
Penambahan kolom sisa tunai per kegiatan untuk keperluan belanja TU
pada form belanja
Penambahan fitur susun jurnal langsung dari aplikasi lewat user admin,
yang sebelumnya belum bisa diekskusi langsung di aplikasi
Perbaikan dan penyempurnaan format laporan : DPA & lampiran-lampiran
Perda dan Perwal
b. Bidang Perbendaharaan dan Pelaporan Akuntansi
Penambahan fitur form SPP untuk keperluan TU Nihil, dimana diperlukan
checklist pada saat pemilihan data kegiatan
Perbaikan dan penyempurnaan format laporan : report DTH, report
kebutuhan upload data keuangan sinergi, penyajian laporan rincian obyek
belanja.
Formulir rekon evaluasi belanja aset dan barang daerah
Formulir antar muka dengan data aset terkait pelaporan akuntansi
Penambahan kolom sisa tunai per kegiatan untuk keperluan belanja TU
pada form belanja
Penambahan fitur susun jurnal langsung dari aplikasi lewat user admin,
yang sebelumnya belum bisa diekskusi langsung di aplikasi.
Realisasi indikator kinerja diatas tercapai 100% dan total realisasi keuangan
sebesar Rp.167.077.800,00 atau 72,25%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Penyusunan DPA dan DPPA, sebesar Rp.102.071.000,00 atau 61,67%
2) Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah,
sebesar Rp.65.006.800,00 atau 98,89%
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh kepastian peraturan
ketentuan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan inkonsistensi usulan
anggaran dari masing-masing SKPD yaitu terjadi ketidaksamaan antara RKPD dan
APBD.
74
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai
tugas, antara lain :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-
tugas pada Sub Bidang Anggaran Belanja;
b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD dan rancangan APBD,
perubahan APBD anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai
ketentuan yang berlaku ;
c. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD,
RKPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD untuk belanja
tidak langsung maupun belanja langsung ;
d. menyiapkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja langsung maupun tidak
langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
e. menyiapkan bahan perhitungan besaran uang persediaan SKPD ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
Adapun struktur organisasi Sub Bidang Anggaran Belanja, sebagai berikut :
Kasubbid Anggaran
Belanja
Pengelola Anggaran Verifikator Anggaran
Kabid Anggaran
Pengelola Database
75
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja dengan Kepala Bidang
Anggaran pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tersedianya landasan hukum
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun anggaran
Jumlah produk hukum 2 produk hukum
(Perda & Perwal APBD)
Tersedianya landasan hukum sebagai dasar perubahan
pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun anggaran
Jumlah produk hukum 2 produk hukum (Perda & Perwal
Perubahan APBD)
Tersedianya standar biaya umum dan standar biaya khusus dalam
pengelolaan keuangan
Jumlah dokumen 2 dokumen (standar biaya
umum dan standar biaya khusus)
Adapun uraian tabel diatas, adalah sebagai berikut :
1) Jumlah landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun
anggaran terdapat 2 produk hukum yaitu Perda dan Perwal tentang APBD ;
2) Jumlah landasan hukum sebagai dasar perubahan pelaksanaan kegiatan dalam 1
tahun anggaran terdapat 2 produk hukum yaitu Perda dan Perwal tentang
perubahan APBD ;
3) Jumlah dokumen standar biaya terdapat 2 dokumen yaitu dokumen standar
biaya umum dan standar biaya khusus.
Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.759.920.000,00
dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
1) Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, sebesar Rp.375.625.000,00
2) Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, sebesar
Rp.384.295.000,00
3) Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sebesar
Rp.150.000.000,00
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja dan Bidang
Anggaran pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
76
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
Tersedianya landasan hukum sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun anggaran
Jumlah produk hukum
2 produk hukum
2 produk hukum
100%
Tersedianya landasan hukum sebagai dasar
perubahan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun anggaran
Jumlah produk hukum
2 produk hukum
2 produk hukum
100%
Tersedianya standar biaya
umum dan standar biaya khusus dalam pengelolaan keuangan
Jumlah
dokumen
2 dokumen 2 dokumen 100%
Capaian indikator kinerja diatas dilihat dari persentase pengesahan Perda
APBD Tahun 2017 yang ditetapkan tepat waktu dimana diwujudkan dalam bentuk
Perda dan Perwal (2 produk hukum), pada tanggal 23 Desember 2016 dengan yaitu
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sehingga capaian kinerjanya 100%. Realisasi
keuangan sebesar Rp.718.374.350,00 atau 78,95%, dengan rincian sebagai
berikut:
1) Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, sebesar Rp.320.089.050,00 atau
85,22%
2) Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, sebesar
Rp.337.974.300,00 atau 87,95%
3) Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sebesar
60.311.000,00 atau 40,21%
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh kurangnya
pemahaman SKPD dalam penyusunan penganggaran daerah. Dibandingkan tahun
lalu, capaian persentase pengesahan Perda APBD juga tepat waktu pada tahun
2016 adalah 100%, yang disahkan pada tanggal 1 Desember 2015 yaitu Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016.
D. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut untuk mempertahankan capaian indikator kinerja diatas,
dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD, pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat terkait penyusunan APBD dan perubahannya.
78
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran daerah
serta melaksanakan pengelolaan administrasi aset daerah. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program dan evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Akuntansi dan Aset ;
b. pelaksanaan pengelolaan akuntansi daerah yang meliputi pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan keuangan daerah ;
c. penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;
d. penyusunan petunjuk teknis sistem akuntansi keuangan dan aset daerah ;
e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah ;
f. perumusan dalam pelaksanaan administrasi aset, penghapusan dan penyimpanan
aset daerah ;
g. pelaksanaan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Akuntansi dan Aset terdiri dari :
a. Sub Bidang Akuntansi
b. Sub Bidang Penatausahaan Aset
c. Sub Bidang Pendayagunaan Aset
Adapun struktur organisasi Bidang Akuntansi dan Aset, sebagai berikut :
Kepala BPKAD
Kabid Akuntansi dan
Aset
Kasubbid Akuntansi Kasubbid
Penatausahaan Aset
Kasubbid
Pendayagunaan Aset
79
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Bidang Akuntansi dan Aset dan Kepala BPKAD pada Tahun 2017,
adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan
hukum
100%
Meningkatnya pengelolaan
aset daerah
Persentase jumlah aset yang
dikelola pemerintah daerah
100%
Sasaran, indikator kinerja dan target yang pertama : Persentase
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum didukung oleh
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan
anggaran sebesar Rp.2.056.917.000,00. Indikator kinerja diatas dapat dilihat dari
ketepatan waktu penyampaian pertanggungajawaban APBD.
Selanjutnya, Sasaran, indikator kinerja dan target yang kedua : Persentase
jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah didukung oleh Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan anggaran sebesar
Rp.5.616.062.000,00. Sehingga total anggaran pada bidang akuntansi dan aset
sebesar Rp.7.672.979.000,00.
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Bidang Akuntansi dan Aset dan Kepala BPKAD
pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum
100% 100% 100%
Meningkatnya
pengelolaan aset daerah
Persentase jumlah aset
yang dikelola pemerintah daerah
100% 100% 100%
Realisasi indikator kinerja diatas tercapai 100% dan realisasi keuangan Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar
Rp.1.869.739.600,00 atau 90,90%. Sedangkan Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah terealisasi
sebesar Rp.3.948.876.983,43 atau 70,31%. Dengan realisasi anggaran total adalah
82
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas,
antara lain :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-
tugas pada Sub Bidang Akuntansi ;
d. melakukan pencatatan secara kronologis setiap transaksi keuangan baik
penerimaan, pengeluaran keuangan dan aset daerah ;
e. melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran ;
f. melakukan penatausahaan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran ;
g. melakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara
penerimaan dengan penerimaan kas daerah ;
h. melakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara
pengeluaran dengan pengeluaran kas daerah ;
i. menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;
j. menyusun kebijakan akuntansi ;
k. menyusun laporan keuangan secara periodik ;
l. menyiapkan rancangan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
m. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi
serta penyusunan laporan keuangan ;
n. melaksanakan laporan realisasi penerimaan pendapatan dan pengeluaran daerah;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan
Aset.
83
Adapun struktur organisasi Sub Bidang Akuntansi, sebagai berikut :
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi dengan Kepala Bidang Akuntansi
dan Aset pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib
Jumlah dokumen 2 dokumen
Tersedianya produk hukum tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Jumlah produk hukum 2 produk hukum
Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah
Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis
2 buku
Terwujudnya validitas laporan
penerimaan dan pengeluaran daerah
Jumlah laporan hasil
verifikasi dan rekonsiliasi
25 buku
Terlaksananya pendampingan sistem informasi pengelolaan keuangan
Jumlah SKPD 34 SKPD
Terlaksananya bintek pengelolaan keuangan daerah
Jumlah peserta bintek 300 orang
Tersedianya ringkasan dan
penjabaran realisasi SKPD per triwulan
Jumlah ringkasan dan
penjabaran realisasi SKPD
4 data
Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun
Jumlah dokumen 1 dokumen (LKPD)
Terlaksananya pendampingan
pengelolaan keuangan daerah
Jumlah pendampingan
pengelolaan keuangan daerah
24 kali
Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi laporan keuangan
Jumlah laporan hasil rekonsiliasi
12 buku
Terlaksananya sosialisasi remunerasi Jumlah peserta sosialisasi remunerasi
428 ASN
Kasubbid Akuntansi
Verifikator Data
Laporan Keuangan
Penata
Laporan
Keuangan
Kabid Akuntansi dan
Aset
Pengolah LRA Pengelola
Akuntansi
84
Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.2.056.917.000,00
dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
1) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebesar
Rp.100.000.000,00
2) Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
sebesar Rp. 192.922.000,00
3) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran,
sebesar Rp.56.476.000,00
4) Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, sebesar
Rp.118.650.000,00
5) Pendampingan sistem informasi pengelolaan keuangan, sebesar
Rp.150.000.000,00
6) Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebesar Rp.260.000.000,00
7) Evaluasi Penyerapan Anggaran, sebesar Rp.110.000.000,00
8) Penyusunan LKPD Kota Madiun, sebesar Rp. 216.442.000,00
9) Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebesar Rp. 462.460.000,00
10) Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD, sebesar
Rp.89.711.000,00
11) Perumusan dan Sosialisasi Tambahan Penghasilan ASN, sebesar
Rp.300.256.000,00
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Akuntansi dengan Kepala Bidang
Akuntansi dan Aset pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terwujudnya pengelolaan keuangan
yang tertib
Jumlah dokumen 2 dokumen 4 dokumen 200%
Tersedianya produk hukum tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah produk hukum
2 produk hukum
2 produk hukum
100%
Tersedianya laporan keuangan semesteran
dan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah
Jumlah laporan keuangan
semesteran dan prognosis
2 buku 2 buku 100%
Terwujudnya validitas
laporan penerimaan dan pengeluaran daerah
Jumlah laporan
hasil verifikasi dan rekonsiliasi
25 buku 25 buku 100%
85
Terlaksananya pendampingan sistem informasi pengelolaan
keuangan
Jumlah SKPD 34 SKPD 34 SKPD 100%
Terlaksananya bintek pengelolaan keuangan daerah
Jumlah peserta bintek
300 orang 300 orang 100%
Tersedianya ringkasan
dan penjabaran realisasi SKPD per triwulan
Jumlah ringkasan
dan penjabaran realisasi SKPD
4 data 8 data 200%
Tersedianya Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun
Jumlah dokumen 1 dokumen
(LKPD)
1 dokumen
(LKPD)
100%
Terlaksananya pendampingan
pengelolaan keuangan daerah
Jumlah pendampingan
pengelolaan keuangan daerah
24 kali 33 kali 138%
Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi
laporan keuangan
Jumlah laporan hasil rekonsiliasi
12 buku 12 buku 100%
Terlaksananya sosialisasi remunerasi
Jumlah peserta sosialisasi remunerasi
428 ASN 530 ASN 124%
Adapun uraian tabel diatas sebagai berikut :
1) Jumlah kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdapat 4 dokumen, yaitu
Peraturan Walikota Madiun terkait Kebijakan Akuntansi, SPPD, Tunjangan
Penghasilan Pegawai serta Sistem Prosedur Penerimaan & Pengeluaran
Keuangan Daerah ;
2) Jumlah produk hukum tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yaitu
Perda dan Perwal terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
3) Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis adalah 2 buku yang disusun
secara semesteran ;
4) Jumlah laporan hasil verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran
daerah adalah 25 buku terdiri dari 12 buku laporan penerimaan, 12 buku laporan
pengeluaran yang dilaksanakan bulanan dan 1 buku rekapitulasi tahunan ;
5) Pendampingan sistem informasi pengelolaan keuangan diperuntukkan kepada 34
SKPD baik dalam hal penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD ;
6) Jumlah peserta bintek pengelolaan keuangan daerah terdapat 300 orang yang
terdiri dari penyusun RKA, bendahara pengeluaan dan PPTK ;
7) Jumlah ringkasan dan penjabaran realisasi seluruh SKPD disusun secara
triwulanan, semesteran dan tahunan sehingga capaiannya 8 data ;
8) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan pada
triwulan 1 dan telah disampaikan tepat waktu ke ke BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Timur pada tanggal 27 Maret 2016 ;
86
9) Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah
daerah bersama Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah (TP4D) dari kejaksaan negeri terhadap pelaksanaan kegiatan pada
seluruh SKPD dilaksanakan sebanyak 33 kali ;
10) Laporan hasil rekonsiliasi laporan keuangan dilaksanakan secara bulanan
sehingga output dari kegiatan dimaksud adalah 12 buku ;
11) Jumlah peserta sosialisasi remunerasi sebanyak 530 ASN terdiri dari seluruh
pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Capaian indikator kinerja mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.1.869.739.600,00 atau 90,90%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebesar
Rp.91.250.000,00
2) Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD, sebesar Rp.188.081.000,00
3) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran,
sebesar Rp.55.537.500,00
4) Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, sebesar
Rp.115.170.000,00
5) Pendampingan sistem informasi pengelolaan keuangan, sebesar
Rp.138.268.000,00
6) Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebesar Rp.256.889.500,00
7) Evaluasi Penyerapan Anggaran, sebesar Rp.64.954.200,00
8) Penyusunan LKPD Kota Madiun, sebesar Rp. 209.887.000,00
9) Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebesar Rp. 462.426.000,00
10) Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD, sebesar
Rp.87.997.000,00
11) Perumusan dan Sosialisasi Tambahan Penghasilan ASN, sebesar
Rp.199.279.400,00
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh regulasi peraturan
terkait pengelolaan keuangan daerah dan pemahaman bendahara pengeluaran
terhadap pengajuan TU Nihil terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam
aplikasi. Dibandingkan tahun lalu, capaian indikator kinerja pada sub bidang
akuntansi pada tahun 2016 rata-rata 100% pula.
88
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Aset
mempunyai tugas, antara lain :
a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan
tugas-tugas pada Sub Bidang Penatausahaan Aset ;
b. melakukan perumusan kebijakan administrasi inventarisasi barang milik daerah ;
c. melakukan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah ;
d. melakukan pengumpulan, analisa, dan penyusunan laporan inventarisasi barang
milik daerah ;
e. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan rekapitulasi barang
daerah yang berada dalam penggunaan perangkat daerah ;
f. melakukan rekonsiliasi realisasi belanja modal pada masing-masing perangkat
daerah dengan pencatatan aset tetap pada masing-masing perangkat daerah ;
g. melakukan pengumpulan, analisa, dan pelaporan mutasi barang milik daerah secara
periodik sebagai dasar penyesuaian pencatatan pelaporan keuangan daerah ;
h. melakukan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan sensus barang milik
daerah ;
i. melakukan penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah ;
j. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan
barang milik daerah ;
k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Aset.
Adapun struktur organisasi Sub Bidang Penatausahaan Aset, sebagai berikut :
Kasubbid
Penatausahaan Aset
Pengelola Barang
Milik Negara
Pengelola Data
Rekonsiliasi
Kabid Akuntansi dan
Aset
Pengelola
Database
89
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dengan Kepala Bidang
Akuntansi dan Aset pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Terlaksananya penghapusan aset
dari buku inventaris dan neraca
Jumlah aset yang
dihapus dari neraca
3 jenis aset
(bangunan, barang bekas bongkaran, barang inventaris)
Terlaksananya sertifikasi tanah
milik Pemkot Madiun
Jumlah bidang tanah
yang diajukan sertifikat
30 bidang tanah
Terlaksananya rekonsiliasi aset daerah dan belanja modal daerah
Jumlah laporan hasil rekonsiliasi
18 buku
Terwujudnya penatausahaan barang daerah yang representatif
Jumlah SKPD yang didampingi penggunaan
aplikasi SIMDA BMD
34 SKPD
Terlaksananya perencanaan
kebutuhan barang Pemkot Madiun
Jumlah dokumen
perencanaan barang
2 dokumen (RKBMD
dan RKPBMD)
Terlaksananya pemetaan aset tanah Pemkot Madiun
Jumlah database tanah yang tersedia
1 database
Terlaksananya bintek pengelolaan barang milik daerah
Jumlah peserta bintek 191 orang
Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.1.089.060.000,00
dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
1) Penghapusan Aset Daerah, sebesar Rp.139.160.000,00
2) Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kota Madiun, sebesar Rp.115.000.000,00
3) Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal, sebesar
Rp.150.000.000,00
4) Pendampingan penatausahaan aset daerah, sebesar Rp.207.000.000,00
5) Penyusunan RKBMD dan RKPBMD, sebesar Rp.75.000.000,00
6) Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG), sebesar Rp.235.000.000,00
7) Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebesar Rp.167.900.000,00
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dengan Kepala
Bidang Akuntansi dan Aset pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
90
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terlaksananya
penghapusan aset dari buku inventaris dan neraca
Jumlah aset yang
dihapus dari neraca
3 jenis aset 3 jenis aset 100%
Terlaksananya
sertifikasi tanah milik Pemkot Madiun
Jumlah bidang
tanah yang diajukan sertifikat
30 bidang
tanah
700 bidang
tanah
2333%
Terlaksananya rekonsiliasi aset
daerah dan belanja modal daerah
Jumlah laporan hasil rekonsiliasi
18 buku 18 buku 100%
Terwujudnya penatausahaan barang
daerah yang representatif
Jumlah SKPD yang didampingi
penggunaan aplikasi SIMDA BMD
34 SKPD 34 SKPD 100%
Terlaksananya perencanaan
kebutuhan barang Pemkot Madiun
Jumlah dokumen perencanaan
barang
2 dokumen 2 dokumen 100%
Terlaksananya pemetaan aset tanah
Pemkot Madiun
Jumlah database tanah yang tersedia
1 database 1 database 100%
Terlaksananya bintek pengelolaan barang
milik daerah
Jumlah peserta bintek
191 orang 191 orang 100%
Adapun uraian tabel diatas, adalah sebagai berikut :
1) Jumlah penghapusan aset dari buku inventaris dan neraca terdapat 3 jenis aset
yaitu bangunan, barang bekas bongkaran dan barang inventaris ;
2) Jumlah tanah milik Pemkot Madiun yang bersertifikat pada tahun 2017
meningkat menjadi 64,51%. Penambahan bidang tanah yang bersertifikat
sebanyak 700 bidang tanah terdiri dari 18 bidang tanah dan 682 berupa jalan;
3) Jumlah laporan rekonsiliasi aset daerah dan belanja modal daerah terdapat 18
buku yang dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan semesteran ;
4) Jumlah SKPD yang didampingi penggunaan aplikasi SIMDA BMD adalah 34 SKPD.
Pendampingan ini meliputi pencatatan realisasi belanja modal dan perhitungan
penyusutan ;
5) Jumlah perencanaan barang dalam 1 (satu) tahun terdapat 2 dokumen yaitu
dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) ;
6) Jumlah penambahan database dalam aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis)
adalah 1 database yang berupa pemetaan tanah ;
7) Jumlah peseta bintek pengelolaan barang milik daerah terdapat 191 orang yang
terdiri dari atasan pengurus barang, pengurus barang dan penyimpan barang
dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.
93
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Bidang Pendayagunaan Aset
mempunyai tugas, antara lain :
a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan
tugas-tugas pada Sub Bidang Pendayagunaan Aset ;
a. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
b. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan Walikota ;
c. meneliti dokumen usulan penggunaan dan pemanfaatan dari pengguna barang,
sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan barang dalam
pengaturan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah ;
d. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah ;
e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di
bidang pemindahtanganan barang daerah ;
f. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan data barang daerah
yang dipersiapkan untuk dihapus ;
g. melakukan pemrosesan penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melakukan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan sensus barang daerah
; dan
i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Aset.
Adapun struktur organisasi Sub Bidang Pendayagunaan Aset, sebagai berikut :
Kasubbid
Pendayagunaan Aset
Pengelola Pemanfaatan
Barang
Kabid Akuntansi dan
Aset
Juru Pungut Retribusi
94
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset dengan Kepala Bidang
Akuntansi dan Aset pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Terlaksananya polis asuransi aset
milik Pemkot Madiun
Jumlah aset daerah yang
diasuransikan
2 jenis aset
(bangunan gedung dan kendaraan dinas)
Terlaksananya pengamanan aset
tetap tanah dan bangunan milik Pemkot Madiun
Jumlah pengamanan
aset tetap tanah dan bangunan
1 pengamanan
(prasasti)
Terlaksananya inventarisasi wajib retribusi pemanfaatan aset milik
daerah
Jumlah WR pemakaian kekayaan daerah
50 wajib retribusi
Terlaksananya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah
Jumlah kasus TPTGR 1 kasus
Terlaksananya pemeliharaan aset-
aset milik daerah
Jumlah aset milik
Pemkot Madiun yang dipelihara
4 gedung (kios, ruko
selatan carefour, jaringan pipa distribusi, ex kantor
Bakesbangpol)
Terwujudnya aplikasi persediaan yang representatif
Jumlah perbaikan /penambahan fitur aplikasi
1 fitur
Terlaksananya peningkatan
pemanfaatan aset daerah
Jumlah dokumen legal
opinion
1 dokumen
Sasaran dan indikator kinerja diatas didukung dana sebesar Rp.4.527.002.000,00
dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun, sebesar
Rp.3.945.402.000,00
2) Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun, sebesar
Rp.110.000.000,00
3) Inventarisasi WR pemanfaatan aset milik daerah, sebesar Rp.30.000.000,00
4) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah, sebesar
Rp.20.000.000,00
5) Pemeliharaan aset-aset milik daerah, sebesar Rp.86.600.000,00
6) Pemeliharaan aplikasi persediaan, sebesar Rp.40.000.000,00
7) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah, sebesar Rp.295.000.000,00
95
B. Capaian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset dengan Kepala
Bidang Akuntansi dan Aset pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terlaksananya polis
asuransi aset milik Pemkot Madiun
Jumlah aset daerah
yang diasuransikan
2 jenis aset 2 jenis aset 100%
Terlaksananya pengamanan aset
tetap tanah dan bangunan milik Pemkot Madiun
Jumlah pengamanan aset
tetap tanah dan bangunan
1 pengamanan
1 pengamanan
100%
Terlaksananya
inventarisasi wajib retribusi pemanfaatan aset milik daerah
Jumlah WR
pemakaian kekayaan daerah
50 wajib
retribusi
30 wajib
retribusi
60%
Terlaksananya
penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
daerah
Jumlah kasus
TPTGR
1 kasus 1 kasus 100%
Terlaksananya pemeliharaan aset-aset milik daerah
Jumlah aset milik Pemkot Madiun yang dipelihara
4 gedung 4 gedung 100%
Terwujudnya aplikasi
persediaan yang representatif
Jumlah perbaikan
/penambahan fitur aplikasi
1 fitur 6 fitur 600%
Terlaksananya peningkatan
pemanfaatan aset daerah
Jumlah dokumen legal opinion
1 dokumen 1 dokumen 100%
Adapun uraian tabel diatas, adalah sebagai berikut :
1) Jumlah aset daerah yang diasuransikan adalah 2 jenis aset terdiri dari 92 gedung
dan 187 kendaraan dinas ;
2) Pengamanan aset tetap tanah dan bangunan yang dilakukan adalah pemasangan
45 prasasti di titik aset Pemerintah Kota Madiun ;
3) Penambahan jumlah inventarisasi wajib retribusi pemanfaatan aset milik daerah
sebanyak 30 wajib retribusi. Seluruh wajib retribusi sudah tercatat semuanya
pada tahun 2017 ;
4) Jumlah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah tahun 2017
terdapat 1 kasus ;
5) Jumlah aset milik Pemkot Madiun yang dipelihara sebanyak 4 gedung yaitu kios,
ruko selatan carefour, jaringan pipa distribusi, ex kantor Bakesbangpol ;
6) Jumlah perbaikan /penambahan fitur dalam aplikasi persediaan terdapat 6 fitur,
yaitu :
96
a) Perubahan pada database, yang lama mysql menjadi mysql plus firebird
b) Perubahan pada connection database, yang lama direct access sigle
connection mysql menjadi direct access sigle connection mysql dan single
connection firebird
c) Input data SKPD, program kerja, kegiatan, rincian belanja yang lama manual
satu per satu, menjadi download langsung dari aplikasi SIPKD
d) Mutasi persediaan yang lama tersedia periode bulanan berubah menjadi
periode tanggal tertentu
e) Laporan persediaan gabungan yang lama tersedia periode bulanan berubah
menjadi periode tanggal tertentu
f) Penambahan modul baru daftar kebutuhan persediaan barang milik daerah
(DKPBMD) dan daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD)
7) Peningkatan pemanfaatan aset daerah tahun 2017 adalah Sri Ratu dengan
output 1 dokumen legal opinion.
Ada beberapa capaian indikator kinerja diatas tidak mencapai target, namun pada
intinya pelaksanaan kegiatan tersebut telah selesai 100%, realisasi keuangan
sebesar Rp.3.055.060.069,00 atau 67,49%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun, sebesar
Rp.2.577.193.928,43,00
2) Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun, sebesar
Rp.100.700.000,00
3) Inventarisasi WR pemanfaatan aset milik daerah, sebesar Rp.
28.360.950,00
4) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah, sebesar
Rp.17.650.000,00
5) Pemeliharaan aset-aset milik daerah, sebesar Rp.84.928.655,00
6) Pemeliharaan aplikasi persediaan, sebesar Rp.39.500.000,00
7) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah, sebesar Rp.206.726.536,00
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas, dipengaruhi oleh optimalnya tingkat
pengamanan aset baik secara administrasi fisik, dan hukum, sehingga tidak ada lagi
aset digunakan masyarakat atau sebagai fasilitas umum tanpa izin Pemerintah Kota
Madiun. Dibandingkan tahun lalu, capaian indikator kinerja pada sub bidang
pendayagunaan aset pada tahun 2016 belum mencapai 100% pula.