DAFTAR ISI - Gemilang · 2019. 8. 16. · DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... 11 d. Sasaran..... 12 B. Kegiatan Pelayanan Rutin ... disebabkan karena tidak adanya laporan dari desa/kel

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 LAKIP

Jln. Kolonel Rauf Mo’o No. 257, Telp. 881419-881160 | Limboto 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 2

A. Latar Belakang .................................................................... 2

B. Gambaran Organisasi ......................................................... 3

C. Struktur Organisasi .............................................................. 4

D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi ....... 7

E. Sistematika Penyajian ......................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................... 10

A. Recana Strategi Organisasi

a. Visi ................................................................................. 10

b. Misi................................................................................. 10

c. Tujuan ............................................................................ 11

d. Sasaran .......................................................................... 12

B. Kegiatan Pelayanan Rutin ................................................... 12

C. Rencana Kinerja Tahun 2018 .............................................. 14

D. Kontrak Kinerja Tahun 2018 ................................................ 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... 16

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................. 16

B. Realisasi Anggaran ............................................................. 19

C. Permasalahan dan Solusi .................................................... 20

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 22

A. Kesimpulan ......................................................................... 22

B. Saran .................................................................................. 22

LAMPIRAN - LAMPIRAN

➢ Perjanjian Kinerja Tahun 2018

➢ Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

➢ Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

➢ Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

➢ Pengukuran Kinerja Tahun 2018



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang

lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta

berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk

mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi yang

wajib menyusun Laporan Kinerja adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada

Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah, dan unit kerja

mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan

oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran

2018, Dinas/Instansi Organisasi Perangkat Daerah menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) OPD yang merupakan Laporan

Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban Kinerja suatu Instansi

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan

dokumen perencanaan. Dokumen ini bukan dokumen yang berdiri sendiri,

namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD/Renstra SKPD,

RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gorontalo Tahun 2018 adalah menyajikan pertanggungjawaban Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran

strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen Laporan Kinerja ini dapat

digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembanding

hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;



2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun 2018;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana perubahan

kegiatan/Anggaran dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil pada Tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan

perubahannya UU No. 24 Tahun 2013.

2. UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya PP No. 102

Tahun 2012.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten

Gorontalo Tahun Anggaran 2018;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gorontalo Tahun 2016-2021;

B. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok

dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 09 Tahun

2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dan

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2016).



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo

mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kependudukan

dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-

undangan.

Fungsi :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sbb :

1. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang

penyelenggaraan, pendaftaran dan pencatatan penduduk;

2. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk yang

meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian,

pengakuan dan pengesahan anak, kedatangan, kepindahan serta

kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran

dan pencatatan penduduk;

3. Pembinaan dan pengawasan pendaftaran dan pencatatan

penduduk;

4. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas;

5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai tugas dan kewenangan

Dinas.

C. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gorontalo Nomor 09 Tahun 2016 Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Gorontalo dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor

38 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09

Tahun 2016. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gorontalo terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi

Kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya

sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

4,



Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Anggaran

b. Penyelengaraan urusan penatausahaan yang meliputi urusan

umum, urusan keuangan, dan urusan kepegaiwaian ;

c. Penyusunan perencanaan dibidang Pendaftaran Penduduk,

Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan, Kerjasama Administrasi Kependudukan,

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta

Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

d. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran

Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan, Kerjasama Administrasi

Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Dokumen

Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi

Kependudukan.

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan ;

Mempunyai tugas mengelola, menyusun, dan mengendalikan

rencana program kegiatan Dinas, serta melaksanakan tugas-

tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

b. Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas mengelola keuangan dalam rangka belanja

kegiatan Dinas, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan

kas, asset, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai

tugas kedinasan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

mempunyai tugas mengelola administrasi Dinas yang meliputi

surat menyurat, kearsipan, pengagendaan, mengumpulkan dan

mengelola bahan urusan rumah tangga melaksanakan

pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda

berharga/alat pungut perlengkapan Dinas lainnya dan

kesejahteraan pegawai, statistic pegawai, Daftar Urut

Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai

dan pelayanan jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.



3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:

a. Seksi Identitas Penduduk;

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan

perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan

mengkoordinasikan, melayani dan menerbitkan dokumen

pendaftaran penduduk, menyusun .laporan serta

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas

kedinasan.

b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk ;

mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan,

merumuskan kebijakan teknis, membina dan

mengkoordinasikan dalam melaksanakan pendataan

penduduk, menyusun laporan serta melaksanakan tugas-tugas

lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;


merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan,

serta melayani dan menerbitkan dokumen pencatatan kelahiran

dan kematian, menyusun laporan serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan ;



mengkoordinasikan dalam pelaksanaan pelayanan dan

menerbitkan dokumen pencatatan perkawinan, perceraian,

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak,

perubahan status kewarganegaraan, menyusun laporan serta

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas

kedinasan.



5. Bidang PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan;

a. Seksi Sistem Teknologi Informasi Administrasi

Kependudukan


merumuskan kebijakan teknis membina dan

mengkoordinasikan pelaksanaan sistem informasi administrasi

kependudukan, melaksanakan tata kelola dan sumber daya

manusia teknologi informasi dan komunikasi, menyusun

laporan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan

tugas kedinasan.

b. Seksi Pengolahandan Penyajian Data Kependudukan ;



mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan dan penyajian

data kependudukan menyusun laporan serta melaksanakan

tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan


merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan

pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi

kependudukan, menyusun laporan serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan


merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan

pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,

menyusun laporan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya

sesuai tugas kedinasan.

D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo

adalah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas untuk

mengurusi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini



menjadi masalah yang sangat krusial dan berdampak pada masalah

kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam pelayanan dan

merumuskan kebijakan/peraturan dalam menyikapi perubahan

regulasi;

2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

3. Belum akuratnya Data Base Kependudukan khususnya untuk

penghapusan data penduduk yang sudah meninggal dunia, hal ini

disebabkan karena tidak adanya laporan dari desa/kel secara rutin,

maupun laporan dari ahli waris melalui permohonan penerbitan

kutipan akte kematian.

4. Belum maksimalnya fungsi petugas register baik dikecamatan maupun

didesa/kelurahan.

5. Belum adanya UPTD di Kecamatan.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini

mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Capaian kinerja (performance results)

2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance

agreement) 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diindentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gorontalo tahun 2018 adalah sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Organisasi

C. Struktur Organisasi

D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi

B. Kegiatan Pelayanan Rutin

C. Rencana Kinerja Tahun 2018

D. Kontrak Kinerja Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Keuangan

C. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi

a. Visi

Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014 – 2019, RPJMD

Provinsi Gorontalo Tahun 2012–2017 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo

Tahun 2005–2025 serta memperhitungkan dengan seksama kondisi

lingkungan strategis baik internal (kekuatan dan kelemahan (maupun

eksternal (peluang dan tantangan), serta memperhatikan kontinuitas

pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan Visi Kabupaten Gorontalo

Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG

MENUJU MASYARAKAT MADANI “

b. Misi

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan

menentukan arah pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo tersebut

diatas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten

Gorontalo Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

` 1). Menciptakan sumber daya manusia cerdas, sehat dan berkarakter

2). Menyelenggarakan pemerintahan yang harmonis, bersih dan dinamis

3). Mengoptimalkan sumber daya alam menuju kemandirian

4). Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan

hidup.

5). Melakukan kerja sama global untuk pembangunan daerah.

Terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati Gorontalo Tahun

2016-2021 maka dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka visi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA SERTA TERTIB ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MENUJU

PENDUDUK KABUPATEN GORONTALO BERKUALITAS TAHUN 2021 “



Untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gorontalo di tetapkan misi. Misi merupakan pernyataan yang

menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai.

Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan

mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana

melakukannya.

Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

2. Meningkatkan profesionalisme SDM yang berorientasi pada pelayanan

yang berkualitas.

3. Meningkatkan kualitas database Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melalui optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan.

4. Mengembangkan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi

kependudukan secara lengkap, akurat serta memenuhi kepentingan publik

dan pembangunan daerah.

5. Meningkatkan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil melalui penyediaan pelayanan yang berkualitas untuk memenuhi

kepuasan masyarakat.

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan

dokumen kependudukan melalui sosialisasi kebijakan kependudukan.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-

perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang

ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gorontalo yang ditetapkan lima tahun kedepan meliputi :

1. Terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan

2. Pelayanan yang cepat dan tepat

3. Tersedianya data kependudukan secara akurat

4. Masyarakat memiliki dokumen kependudukan secara lengkap



d. Sasaran

sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk

kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan.

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo sebagai penjabaran dari tujuan adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan kepada masyarakat

2. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan

3. Meningkatkan penyediaan data dan informasi kependudukan yang

akurat.

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8. Program Penataan Administrasi Kependudukan

B. Kegiatan Pelayanan Rutin :

a. Bidang Pendaftaran Penduduk :

1. Kartu Keluarga (KK)

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Surat Keterangan Kelahiran

4. Surat Keterangan Kematian

5. Surat Keterangan Lahir Mati

6. Surat Keterangan Pindah

7. Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Daerah

8. Surat Keterangan Pindah Datang Luar Daerah

9. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

10. Surat Keterangan Pindah WNA

11. Surat Keterangan Tempat Tinggal

12. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara

13. Surat Keterangan Pendaftaran PendudukTetap

14. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan

15. Surat Keterangan Biodata Penduduk



b. Bidang Pencatatan Sipil :

1. Akta Kelahiran

2. Akta Perkawinan

3. Akta Perceraian

4. Akta Kematian

5. Pengakuan Anak

6. Pengesahan Anak

7. Pengangkatan Anak

8. Pencatatan Perubahan : Data, Nama, Pembatalan Akta

9. Salinan Akta

10. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

11. Legalisasi Kutipan Akta

12. Legalisasi Alih Bahasa Kutipan Akta

c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

1. Pengelolaan data penduduk berdasarkan database kependudukan yang

tersimpan dalam SIAK antara lain : data jumlah penduduk berdasarkan jenis

kelamin, umur, pendidikan, jenis pekerjaan, mutasi penduduk, dll.

2. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi Administrasi

Kependudukan

3. Pelayanan informasi kependudukan kepada masyarakat, lembaga/institusi

pengguna baik pemerintah maupun non pemerintah.

d. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan:

1. Penyusunan rencana pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,

kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2. Pelaksanaan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan

3. Pengendalian dan evaluasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,

kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.



C. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kerja tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Gorontalo telah menetapkan sasaran yang kemudian

disusun dalam rencana kinerja tahunan sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Dinas Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

2016 – 2021

Sasaran Indikator Satuan

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tersedianya Data dan Informasi

Kependududukan secara lengkap

akurat serta memenuhi

kepentingan publik dan

Pembangunan Daerah

- Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

-Cakupan Tingkat Kepemilikan KTP-El

- Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

- Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

- Cakupan Penerbitan Akta Kematian

5%

84,55%

80%

78%

40%

10%

86,55%

82%

80%

43%

15%

88,55%

83%

82%

45%

20%

90,50%

85%

84%

47%

25%

92,55%

87%

88%

50%

30%

94,55%

89%

90%

52%

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018

Sasaran Indikator Satuan Target Kinerja 2018

Tersedianya Data dan Informasi Kependududukan secara lengkap akurat serta memenuhi kepentingan publik dan Pembangunan Daerah

- Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) -Cakupan Tingkat Kepemilikan KTP-El - Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran - Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga - Cakupan Penerbitan Akta Kematian

15%

88,55%

83%

82%

45%



D. Kontrak Kinerja Tahun 2018

Untuk mencapai kinerja sasaran dan indikator tersebut dilaksanakan melalui

program utama penataan administrasi kependudukan yang dituangkan dalam

kontrak kinerja sebagai berikut :

Tabel 3

Kontrak Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

Sasaran Indikator Satuan

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tersedianya Data dan Informasi

Kependududukan secara lengkap

akurat serta memenuhi

kepentingan publik dan

Pembangunan Daerah

- Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

-Cakupan Tingkat Kepemilikan KTP-El

- Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

- Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

- Cakupan Penerbitan Akta Kematian

5%

84,55%

80%

78%

40%

10%

86,55%

82%

80%

43%

15%

88,55%

83%

82%

45%

20%

90,50%

85%

84%

47%

25%

92,55%

87%

88%

50%

30%

94,55%

89%

90%

52%

Terwujudnya Dinas yang

profesioanal dan berkinerja tinggi

70%

85%

87%

90%

95%

100%

Kontrak Kinerja 2018 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 2018 yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra)

2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018.

Kontrak Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo

Tahun 2018. Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan

tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo

melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran berjumlah

Rp. 3.080.670.998,- yang bersumber dari Dana APBD (DAU) sebesar

Rp. 1.709.239.998,- dan dana yang bersumber dari APBD (DAK) T.A 2018 untuk

Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 1.371.431.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gorontalo merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 tergambar dalam tingkat

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan

atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasarkan

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai

ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga

pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berupa

keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018.

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau

non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan

program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh

setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Komitmen Kerja. Pada tahun

anggaran 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan

berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4

sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja

atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja

menggunakan rumus :

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100 %



2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya

kinerja menggunakan rumus :

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100 %

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan

kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 100% = Baik (B)

c. 56% sampai 75% = Cukup (C)

d. Kurang dari 55 % = KURANG (K)

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gorontalo sesuai dengan pengukuran Kinerja Tahun 2018 disajikan dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja

serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan

realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah,

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna

memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

A. Sasaran 1 : Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan secara

lengkap akurat serta memenuhi kepentingan publik dan

Pembangunan Daerah.

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

Tabel 4.

Pencapaian Kinerja Sasaran 1

SASARAN INDIKATOR

TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN

2016

2017 2018 2019 2020 2021

SMS

1 SMS

2 Tersedianya Data

dan Informasi

Kependududukan

secara lengkap

akurat serta

memenuhi

kepentingan publik

dan Pembangunan

Daerah

Jumlah pemutakhiran Database

TARGET 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

REALISASI 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali

% CAPAIAN 100.00% 100,00% 100 %



Indikator ini ditargetkan 2 kali setahun atau sekali pada setiap semester dan untuk

semester 1 dan semester 2 telah direalisasikan masing-masing capaian mendapat

50 % atau 100 % untuk tahun 2018. apabila dibandingkan dengan tahun 2017

indikator ini di programkan sama dengan tahun ini sehingga tidak terjadi kenaikan

atau penurunan kinerja.

Tabel 5.

Pencapaian Kinerja Sasaran 1

SASARAN INDIKATOR


2016 2017 2018 2019 2020 2021

SMS 1 SMS 2

Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan secara lengkap akurat serta memenuhi kepentingan publik dan Pembangunan Daerah

Jumlah Kartu Keluarga Yang diterbitkan

TARGET 76.00% 80.00% 82.00% 84.00% 88.00% 90.00%

REALISASI 71.64% 85.62% 86% 91.1 %

% CAPAIAN

112,7% 107,5% 111,1 % 0% 0% 0%

Jumlah KTP-el Yang diterbitkan

TARGET 84,55% 86.55% 88.55% 90.50% 92.55% 94.55%

REALISASI 76.48% 89.55% 90.17% 95,66 %

% CAPAIAN

105,9% 104,2% 108,0 % 0% 0% 0%

Jumlah Akta Kelahiran Yang diterbitkan

TARGET 80% 82% 83% 85% 87% 89%

REALISASI 74.35% 78.37% 84.03% 87,64 %

% CAPAIAN

97.96% 102.48% 105,59% 0% 0% 0%

Jumlah Akta Kematian Yang diterbitkan

TARGET 40% 43% 45% 47% 50% 52%

REALISASI 31,2% 35,7 39,26%

% CAPAIAN

78,00% 83,02% 87,24% 0% 0% 0%

a. Indikator Penerbitan Kartu Keluarga ditargetkan 82% dari jumlah Kepala

Keluarga pada tahun 2018, realisasinya mencapai 91,1% atau mencapai

111,1% dari target yang diharapkan, bila dibandingkan dengan tahun 2017,

indikator ini mencapai 107,5% dengan demikian terjadi kenaikan sebesar

3,6%.

b. Indikator Penerbitan KTP-el ditargetkan 88,55% dari penduduk wajib KTP-el

pada tahun 2018, hingga saat ini realisasinya sudah mencapai 95,66% atau

mencapai 108,0% dari target yang diharapkan. bila dibandingkan dengan

tahun 2017, indikator ini mencapai 104.2% dengan demikian terjadi

kenaikan sebesar 3,8%.

c. Indikator Penerbitan Akta Kelahiran ditargetkan 83% dari jumlah kelahiran



tahun 2017, indikator ini mencapai 102,59% dengan demikian terjadi


d. Indikator Penerbitan Akta Kematian ditargetkan 45% dari jumlah kematian



tahun 2017, indikator ini mencapai 83,02% dengan demikian terjadi




Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

Tabel 6.

SASARAN INDIKATOR


2016

2017 2018 2019 2020 2021

SMS

1 SMS

2 Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan secara lengkap akurat serta memenuhi kepentingan publik dan Pembangunan Daerah

Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

TARGET 5% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

REALISASI 0.00% 8.99% 15.77 29,78%

% CAPAIAN

179,8% 157,7% 198,5% 0% 0% 0%

Indikator Penerbitan Kartu Identitas Anak ditargetkan 15 % pada tahun 2018,

hingga saat ini realisasinya sudah mencapai 29,78% atau mencapai 198,5% dari

target yang diharapkan, bila dibandingkan dengan tahun 2017, indikator ini

mencapai 157,7% dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 40,8%. Program ini

baru dimulai pada akhir tahun 2016. Kabupaten Gorontalo untuk penerbitan Kartu

Identitas Anak (KIA) termasuk pada 50 Kabupaten/Kota di Indonesia yang

merupakan Pilot Projek.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2018 yang bersumber dari dana

APBD Tahun 2018 sejumlah Rp 2.550.163.673,- yang kemudian berubah menjadi

Rp. 3.080.670.998,- dan terealisasi Rp. 2.929.601.412,- dengan penyerapan

sebesar 95,10%.

Realisasi anggaran pada program Penataan Administrasi Kependudukan yang

bersumber dari APBD tahun 2018 sbb :



Tabel 7.

Alokasi dan Realisasi Anggaran dana APBD TA 2018 :

NO. PROGRAM ALOKASI REALISASI 2018

ANGGARAN % FISIK

1.

2.

3.

4.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penataan Administrasi Perkantoran rogram Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 1.408.539.998,- Rp. 50.000.000,- Rp. 19.800.000,- Rp. 1.371.431.000,-

Rp. 1.286.026.282,- Rp. 49.747.500,- Rp. 19.800.000,- Rp. 1.352.354.630,-

91,30%

99,50%

100,00%

98,23%

TOTAL Rp. 3.091.719.998,- Rp.2.929.601,412,- 95,10%

C. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1). Kurangnya SDM yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, sehingga berpengaruh pada pencapaian realisasi pelayanan

Dokumen Kependudukan.

2). Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang besar dampaknya

menghambat pada kelancaran pelayanan Dokumen Kependudukan.

3). Petugas Register Desa belum semuanya menguasai komputer.

4). Belum semua Desa memiliki jaringan listrik

5). Kondisi geografis yang relatif luas dan adanya wilayah terisolasi

menyebabkan sulitnya memperoleh data yang online.

6). Masih ada sebagian pemohon Kartu Keluarga yang tidak memiliki buku

nikah

7). Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan Dokumen

Kependudukan seperti Kartu Keluarga.

8). Wilayah kerja Disdukcapil yang relatif luas menyebabkan sulitnya

masyarakat mendapatkan pelayanan sesegera mungkin sesuai

kebutuhannya.



b. Solusi

1). Perlu adanya penambahan Pegawai Disdukcapil yang berkompetensi

dan mempunyai keahlian IT guna kelancaran pelayanan Dokumen

Kependudukan

2). Perlu penambahan Sarana dan Prasarana demi menunjang kelancaran

dan pencapaian realisasi pelayanan Dokumen Kependudukan.

3). Perlu adanya Pelatihan bagi Petugas Register Desa.

4). Perlu pengadaan jaringan listrik

5). Perlu adanya pelayanan langsung ke lokasi pemohon

6). Memintakan Surat Keterangan dari KUA setempat berdasarkan Surat

Keterangan Kades.

7). Mempersyaratkan setiap pemohon KTP agar mengurus KK terlebih

dahulu.

8). Perlu adanya perencanaan kedepan serta nomenklatur tentang

pembentukan UPTD di setiap Kecamatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gorontalo dari 2 (sasaran) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam Komitmen Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian

kinerja sebagai berikut :

1) Capaian lebih atau sama dengan 100 % (sangat Baik) : 5 (lima) indikator .

2) Capaian 75% sampai 99% (Baik) : - ...indikator

3) Capaian 56% sampai 74% (Cukup) : -... indikator

4) Capaian kurang dari 56% (Kurang) : 1 (satu) indikator

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 122,09%

(Sangat Baik). Alokasi anggaran untuk program/kegiatan Belanja Langsung pada

APBD 2018 sejumlah Rp. 3.080.670.998,- terealisasi sejumlah Rp.2.929.601.412,-

atau 95,10% dengan realisasi fisik sebesar 96,76 %.

B. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, yang mempunyai fungsi

sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan

Administrasi Kependudukan ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum,

antara lain :

a. meningkatkan rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan capaian indikator yang

masih rendah.

b. meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja

pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;

c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi kepada pegawai Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

d. meningkatan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

pelayanan KK dan KTP di 19 Kecamatan.

e. Melaksanakan Sosialisasi Administrasi Kependudukan.



Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan evaluasi program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;

b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan

kinerja;

c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan;

e. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif, dan efesien;

f. Menguatkan komitmen dari seluruh Sumber Daya Manusia Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya.

g. Mengintensifkan pelayanan jemput bola dengan sarana mobil keliling.

h. Mengembangkan UPTD di setiap Kecamatan dan Menempatkan Petugas

Registrasi di setiap Desa/Kelurahan.

Gorontalo, Januari 2019

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GORONTALO

Drs. JHON RAHMAN, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195907261986031007

Documents

DAFTAR ISI - Gemilang · 2019. 8. 16. · DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... 11 d. Sasaran..... 12 B. Kegiatan Pelayanan Rutin ... disebabkan karena tidak adanya laporan dari desa/kel