DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………................................i

HALAMAN PERSYARAT GELAR SARJANA HUKUM……………………………ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………...iii

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI……………………………...…iv

KATA

PENGANTAR……………………………………………..............................v

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN……………………………………viii

DAFTAR ISI ……………………………………………....…………………...…...ix

ABSTRAK……………………………………………....…………………………..xii

ABSTRACT……………………………………………....………………………..xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

……………………………………………..1

1.2 Rumusan Masalah ……………………………………………...........4

1.3 Ruang Lingkup Masalah

……………………………………………..5

1.4 Orisinalitas Penelitian……………………………………………......6

1.5 Tujuan Penelitian

…………………………………………….............7

1.6 Manfaat Penelitian

……………………………………………...........7

1.7 Landasan Teoritis ……………………………………………..........8

1.8 Metode penelitian …………………………………………….........15

1.9 Teknik Pengumpulan Data…………………………………………18

BAB II. TINJAUAN UMUM HUKUM KETENAGAKERJAAN, TENAGA

KERJA, JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

2.1 Hukum Tenaga

Kerja……………………………………………….21

2.1.1 Pengertian Hukum

Ketenagakerjaan…………………………21

2.1.2 Asas dan tujuan Hukum

Ketenagakerjaan……………………25

2.1.3 Sifat Hukum

Ketenagakerjaan…………………………….…26

2.2 Pengertian Tenaga

Kerja……………………………………………..28

2.2.1 Hak- hak dan Kewajiban Tenaga Kerja…………………….30

2.2.2 Hubungan

Kerja……………………………………………..32

2.3 Jaminan Kesehatan …………………………………...35

2.3.1 Pengertian Jaminan Kesehatan dan Dasar

Hukumnya……………………………………………..........35

2.3.2 Tujuan dan Mamfaat Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja

Atau Buruh……………….………….………….……………………

37

2.3.3 Hak dan Kewajiban Peserta Jaminan

Kesehatan……………37

BAB III TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS KEBERSIHAN

DAN PERTAMANAN KABUPATEN BADUNG UNTUK

MENGHINDARI KECELAKAAN KERJA

3.1 Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan Dinas Kebersihan Dan

Pertamanan Kabupaten Badung Terhadap Pekerja Tukang Sapu

Untuk Menghindari Terjadinya Kecelakaan

Kerja…………………….………………………………………………...40

3.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Badung terhadap Pekerja Tukang

Sapu……………………………………………....……… ......... …..44

BAB IV KENDALA YANG DI HADAPI OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN KABUPATEN BADUNG

4.1 Kendala Internal Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Badung……………………………………………...........................46

4.2 Kendala Eksternal Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Badung……………………………………………...........................51

BAB V PENUTUP

5.1

Kesimpulan…………………………………………….....................53

5.2

Saran……………………………………………...............................54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

DAFTAR RESPONDEN

LAMPIRAN- LAMPIR

xii

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA PEKERJA TUKANG

SAPU PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN

BADUNG

Oleh :

A.A Ayu Indah Mahardani

ABSTRAK

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

masyarakat, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Peran pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat

demikian pula halnya teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat

mengakibatkan semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan,

kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan

perlindungan tenaga kerja.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan

mendiskripsikan pelaksanaan jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kerja pada Dinas

Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung. Jaminan sosial tenaga kerja

diartikan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang

sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja

berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan

melakukan dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan

kasus dan penelitian secara langsung ke lapangan. Perlindungan hukum bagi pekerja

petugas penyapuan yaitu dari Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung

telah mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Tetapi kesadaran

hukum pekerja tukang sapu untuk menaati tata tertib masih sangat rendah. Adapun

saran penulis bagi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung yaitu harus

melakukan penegakan dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan jaminan sosial dan

tata tertibnya.

Kata Kunci : Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial Tenaga

Kerja. Tata Tertib

xii

ABSTRACT

LEGAL FORM OF SECURITY PROTECTION FOR SAFETY OFFICERS

DEPARTMENT OF HYGIENE AND THE GARDEN DISTRICT BADUNG

By :

A. A Ayu Indah Mahardani

Labor is any person who is able to work in order to produce goods or services

to meet the needs of themselves and the community, according to Article 1 paragraph

2 of Law Number 13 of 2003 on Manpower. The role of workers in national

development increases so does the technology in various sectors of business activities

which may lead to increasing risk that could threaten the safety, health and welfare

of the workforce, making it necessary efforts to improve labor protection.

The purpose of this paper is to analyze and describe the implementation of

safety guarantees for workers at the Department of Hygiene And The Garden District

Badung. Social security is defined as a protection for workers in the form of

compensation in the form of money as a partial replacement of lost income or

reduced and services as a result of events or circumstances experienced by workers

in the form of a work accident, illness, pregnancy, maternity, old age, and die.

The method used in this study is juridical empirical research by using the

approach of legislation, case approach and research directly to the field. Legal

protection for workers sweeping the officer is from, the Sanitation Department of

Hygiene And The Garden District Badung has included workers in the social security

program. But the legal awareness of workers sweeping officers to obey the discipline

is still very low. The author's suggestion for the Sanitation Department of Hygiene

And The Garden District Badung that should do the enforcement and strict

monitoring of the implementation of the social security and martinet.

Keywords : Labor, Social Security, Social Security Workers, Code Of Conduct.

xii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

masyarakat, menurut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. Tenaga Kerja sangat penting bagi salah satu unsur

penunjang dalam pembangunan. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin

tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan juga

perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat

manusia.

Pentingnya peran pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat

demikian pula halnya teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat

mengakibatkan semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan,

kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan

perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat

memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas

tenaga kerja.1

1 Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan ke 12, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, h.151.

xii

Jaminan sosial adalah usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan

yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga

pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, di golongkan

dalam asuransi sosial. 2 Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi

tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti

sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja

berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Menurut International Organization (ILO) Social Security pada prinsipnya adalah

perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai

usaha dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan

terhentinya atau berkurangnya penghasilan.

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib

mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara

jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Dengan

demikian, diharapkan ketenangan kerja bagi pekerja akan terwujud, sehingga

produktivitas akan semakin meningkat.

Pengertian diatas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan

2 H. Zaeni Asyhadie, 2013, Aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia,

Cetakan ke-2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.27

1

xii

kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua) dan pelayanan kesehatan yakni

jaminan pemeliharaan kesehatan. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga

kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan

penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang

hilang.

Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan atas : 1) keselamatan dan kesehatan kerja; 2) moral dan

kesusilaan; dan 3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta

nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan

dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.3

Mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah

melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian

pembinaan norma ini sudah mencangkup pengertian pembentukan, penerapan dan

pengawasan norma itu sendiri. Atas dasar itu, maka dikeluarkanlah Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai pengganti peraturan

perundang-undangan di bidang keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya itu Stbl.

3 Lalu Husni, op. cit, h.133.

xii

Nomor. 406 Tahun 1910, yang di nilai sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan

perkembangan masalah tentang ketenagakerjaan.4

Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung merupakan instansi

Pemerintahan yang bergerak di bidang kebersihan dan pertamanan yang beralamat di

Jl. Raya Sempidi, Mangupura Badung, yang sudah di bangun sejak tahun 1992 dan

memiliki tenaga kerja tukang sapu yang berjumlah 321 orang dan memiliki shif kerja

yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pada waktu pagi hari memulai bekerja dari jam

06.00 sampai dengan 10.00 wita, dan waktu siang hari dari jam 12.00 sampai dengan

04.00 wita, dan libur sehari dalam satu minggu, karena sampah selalu menumpuk

setiap harinya, jadi harus di bersihkan setiap hari, dan agar petugas penyapuan juga

mendapatkan haknya, maka dari itu petugas penyapuan di perbolehkan memilih hari

untuk libur sehari dalam seminggu.

Konsep dari pekerja tukang sapu yaitu mewujudkan Kabupaten Badung bersih,

hijau, dan berbunga karena Kabupaten Badung merupakan gerbang masuknya

Pariwisata di Bali, oleh sebab itu perlu dijaganya kebersihan lingkungan sekitar

Kabupaten Badung, agar wisatawan merasa nyaman ketika berada di kawasan

Kabupaten Badung.

Peranan pekerja tukang sapu itu sangatlah beresiko tinggi, karena beresiko

tinggi itulah maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuliskan

hasilnya dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : “Perlindungan Hukum

4 Op. cit, h.134.

xii

Keselamatan Kerja Pekerja Tukang Sapu Pada Dinas Kebersihan Dan

Pertamanan Kabupaten Badung”

1.2 Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapatlah

diajukan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan didalam tulisan

ini. Permasalahan-permasalahan tersebut apabila di rumuskan adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah tindakan yang di lakukan oleh Dinas Kebersihan Dan

Pertamanan Kabupaten Badung apabila terjadi kecelakaan kerja pada pekerja

tukang sapu ?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Badung terkait pelaksanaan perlindungan hukum dalam hal terjadi

kecelakaan pekerja tukang sapu ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Di dalam penyusunan skripsi maka perlu kiranya ditentukan secara tegas

batasan materi yang akan diuraikan dalam tulisan tersebut. Hal ini tentunya untuk

mencegah agar materi atau isi uraiannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan

yang terurai di dalam tulisan tersebut, sehingga permasalahannya dapat diuraikan

secara sistematis sebagai syarat atau ciri karangan ilmiah.

xii

Permasalahan yang pertama akan membahas mengenai tindakan yang dilakukan

oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung dalam menangani setiap

kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Badung. Sedangkan pembahasan kedua membahas mengenai apakah semua pekerja

tukang sapu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung sudah mempunyai

jaminan sosial atau belum.

Dari ruang lingkup permasalahan tersebut dapat dilihat apa saja yang akan

dibahas dan diuraikan selanjutnya pada sub-sub bab dalam pembahasan

1.4 Orisinalitas Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul Perlindungan

Hukum Keselamatan Kerja Pekerja Tukang Sapu Pada Dinas Kebersihan Dan

Pertamanan Kabupaten Badung adalah sepenuhnya hasil dari pemikiran dan tulisan

yang ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan 2 (dua) skripsi sebagai

referensi. Beberapa penelitian yang ditelusuri berkaitan dengan penelitian ini dapat

dikemukakan sebagai berikut :

No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah

1. Perlindungan Hukum

Terhadap Tenaga

Kerja DW (Daily

Worker) Di Hotel

Ibis Styles Bali Kuta

Circle

Gd Sattwika

Yudharma

Sutha

Di Fakultas

Hukum

Universitas

Udayana

1. Bagaimanakah perlindungan

hukum terhadap tenaga kerja

DW (Daily Worker) di Hotel

Ibis Styles Bali Kuta Circle ?

2. Bagaimanakah hambatan yang

dihadapi dan langkah yang

ditempuh dalam pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap

tenaga kerja DW (Daily

xii

Worker) di Hotel Ibis Styles

Bali Kuta Circle?

2. Perlindungan Hukum

Terhadap Tenaga

Kerja Perempuan

Pada Malam Hari Di

Hotel Kelas Melati

(Studi Di Hotel

Jayagiri Denpasar)

Feranika

Anggasari

Jayanti di

Fakultas

Hukum

Universitas

Udayana

1. Bagaimanakah pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap

tenaga kerja perempuan yang

bekerja pada malam hari di

Hotel Jayagiri Denpasar?

2. Apakah Hambatan yang

dihadapi dalam pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap

tenaga kerja perempuan yang

bekerja pada malam hari pada

Hotel Jayagiri Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

a. Untuk mendapatkan ketegasan data (data yang valid) tentang hal ini agar

nantinya dapat dipakai sebagai landasan hukum di dalam penerapannnya dalam

praktek sehingga diketahui bagaimana penyelesaiannya terhadap masalah ini.

b. Untuk mengetahui dan memahami secara umum tentang aspek hukum

ketenagakerjaan khususnya terhadap keselamatan pekerja tukang sapu pada

Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung.

2. Tujuan Khusus

xii

a. Untuk mengetahui pelaksaanan tindakan tanggung jawab Dinas Kebersihan

Dan Pertamanan Kabupaten Badung dalam memberikan jaminan sosial apabila

terjadi kecelakaan kerja pada pekerja tukang sapu.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Badung dalam hal terjadi kecelakaan pekerja tukang

sapu di Kabupaten Badung.

1.6 Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi secara ilmiah terkait ilmu pengetahuan hukum di

bidang kesenjangan antara pegawai dan pekerja tukang sapu khususnya dalam

pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, serta menambah informasi mengenai

perlindungan hukum berupa jaminan sosial bagi pekerja tukang sapu dan untuk

mengetahui sudahkah tenaga kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten

Badung mempunyai jaminan sosial.

b. Manfaat praktis

Memberikan masukan terhadap instansi pemerintahan dalam tindakan

melaksanakan jaminan sosial bagi pekerja tukang sapu untuk meningkatkan

kesejahteraan pekerjanya, memberikan informasi tambahan akan pentingnya jaminan

sosial tenaga kerja untuk mencegah risiko-risiko yang mungkin muncul di kemudian

hari, serta dapat menambah referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya

xii

khususnya mengenai jaminan sosial tenaga kerja terkait kecelakaan kerja yang

dialami oleh pekerja tukang sapu.

1.7 Landasan Teoritis

Di dalam pembahasan ini, dapat dikemukakan suatu kerangka teoritis yang

menjadi kerangka berpikir dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang

dibahas. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan

harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera,

adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.5

Ditinjau dari segi sumber, keselamatan dan kesehatan kerja dapat di artikan

sebagai ilmu pengetahuan yang penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja d tempat kerja. Keselamatan dan

kesehatan kerja harus di terapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja

(perusahaan). Tempat kerja adalah setiap tempat yang didalamnya terdapat 3 (tiga)

unsur, yaitu :

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis, maupun usaha

sosial

5 I Made Udiana, 2015, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial,

Udayana University Press, Denpasar, h. 65.

xii

2. Adanya sumber bahaya

3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus-menerus

maupun hanya sewaktu-waktu

Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan

suatu spesialisasi tersendiri, karena didalam pelaksanaannya di samping dilandasi

oleh peraturan perundang-undangan juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu. Demikian

pula keselamatan kerja dan kesehatan kerja merupakan masalah yang mengandung

banyak aspek misalnya; hukum, ekonomi maupun sosial. Pelaksanaan keselamatan

dan kesehatan kerja di tempat kerja (perusahaan) dilakukan secara bersama-sama oleh

pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya

pimpinan atau pengurus dapat dibantu oleh petugas keselamatan dan kesehatan kerja

dari tempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan. Yang di maksud dengan

petugas keselamatan dan kesehatan kerja adalah karyawan yang mempunyai

pengetahuan atau keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan ditunjuk

oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja atau perusahaan untuk membantu

pelaksanaan usahanya.

Sedangkan yang bertugas mengawasi atas ditaati atau tidak peraturan

perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah:

1) Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja yaitu pegawai teknis

berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang di tunjuk oleh Menteri

Tenaga Kerja.

xii

2) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus

dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja

3) Yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja

adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja/ perusahaan atau pengusaha.

Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan

keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

1. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban menunjukan dan

menjelaskan tentang :

a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.

b. Semua alat pengamanan dan pelindung yang diharuskan .

c. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya

d. Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang

bersangkutan

2. Terhadap tenaga kerja yang telah / sedangkan diperkerjakan, ia berkewajiban:

a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan

kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan

peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.

b. Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala.

c. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan

untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.

xii

d. Memasang gambar dan Undang-undang keselamatan kerja serta bahan

pembinaan lainnya ditempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas

atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

e. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran, dan

penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada Kantor

Departemen Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja) setempat.

f. Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke Kantor

Perbendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya

oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja)

setempat.

g. Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang di atur

dalam peraturan per undang-undangan maupun yang di tetapkan oleh pegawai

pengawas. 6

Dari sudut tenaga kerja juga mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan

keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban-kewajiban Tenaga Kerja adalah :

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau

ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Memakai alat perlindungan diri yang di wajibkan.

c. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang

berlaku di tempat/ garing perusahaan yang bersangkutan.

Hak-hak tenaga kerja adalah :

6 Lalu Husni, op.cit, h. 135-136.

xii

a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar

dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang di wajibkan

di tempat kerja/ perusahaan yang bersangkutan.

b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan

kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang di wajibkan tidak memenuhi

persyaratan, kecuali dalam hal khusus di tetapkan lain oleh pegawai pengawas

dalam batas-batas yang masih dapat di pertanggung jawabkan.7

Menurut Soepomo dalam Askin, perlindungan tenaga kerja dibagi dalam 3 (tiga)

macam, yaitu:

a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha

kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh

mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada

umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga.

Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.

b. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang

ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini

lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan

usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang

cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya,

7 Lalu Husni, h.134-137.

xii

termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar

kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.8

Jaminan sosial adalah usaha-usaha yang berupa pencegahan dan

pengembangan, yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga

berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokan dalam

pelayanan sosial.9 Jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan bagi tenaga

kerja yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar

hubungan kerja. Pemberian suatu perlindungan kepada tenaga kerja, harus sesuai

dengan suatu sistem hukum. Menurut Friedman, suatu sitem hukum terdiri dari suatu

komponen-komponen yaitu : substantif (norma/kaidah, asas hukum), structure

(struktur hukum), culture (budaya hukum).10

Walaupun sistem sistem hukum yang ada sudah lengkap namun tidak dapat

memungkiri terjadinya pelanggaran hukum, sistem hukum substantif (norma atau

kaidah, asas hukum), dan structure (struktur hukum) harus saling berkaitan satu sama

lain yang mengacu pada culture (budaya hukum) yang dapat dilihat dari perilaku dan

kesadaran masyarakat.

Tingkat perilaku dan kesadaran hukum tersebut dapat diukur melalui teori

Lawrence Kohlberg yang membagi jenjang kesadaran etis atau dalam istilahnya

sendiri kesadaran moral, yaitu :

8 Zainal Asikin, 2012,Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cetakan ke-9, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, h. 97. 9 Zaeni Asyhadie, 2013,, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Cetakan ke-2,

Rajagrafindo, Jakarta, h.27. 10

Lily Rosyidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosda

Karya, Cetakan Pertama, Bandung, h. 93.

xii

1. Tahap pertama, moralitas pra konvensi yang mengandalkan kalkulasi untung-

rugi dan hukuman. Ketaatannya pada aturan (konvensi) bukan dengan rela dan

sadar bahwa hukum yang dimaksud, benar dan baik adanya, tetapi karena takut

terkena sanksi.

2. Tahap kedua, moralitas konvensional motivasi utama dalam moralitas ini

adalah bagaimana mencapai kenikmatan sebanyak-banyaknya dan mengurangi

kesakitan sedapat-dapatnyauntuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Tahap ketiga, moralitas purna konvensional adalah sesuatu apa yang benar dan

baik itu ditentukan oleh orang lain. Moralitas yang seperti ini kadang

berhadapan dengan masalah yaitu terjadi perbenturan atas pertentangan

loyalitas.

4. Tahap keempat, apabila terjadi konflik loyalitas merujuk pada kaidah hukum

yang lebih tinggi, hukum yang mempunyai keabsahan yang lebih luas. sesuatu

yang dilakukan bukan hanya agar kita diterima oleh orang lain, tapi karena

kesadaran bahwa itu adalah kewajiban menurut hukum yang berlaku umum

yang harus ditaati.

5. Tahap kelima, apabila hukum tidak lagi memenuhi fungsinya, maka hukum

tersebut harus diubah. Sikap kritis pada jenjang ini, orang senantiasa

memperjuangkan kutamaannya dalam isi hukum ketimbang bersikap formal-

legalistik.

6. Tahap keenam, Menurut Kohlberg pada tahap inilah pemikiran moral seseorang

mencapai puncaknya. Yaitu moralitas yang pantang mengkhianati suara hati

xii

nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Yaitu orang yang taat

terhadap hukum yang berlaku demi tegaknya harkat dan martabat seluruh

manusia. Seperti salah satu contonya suatu perusahaan mendaftarkan

pekerjanya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja demi keselamatan

dan kelangsungan hidup pekerjanya sesuai dengan kaidah hukum yang

berlaku.11

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional adalah “Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu cara

penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan

sosial”. Kepersertaan terhadap program jaminan sosial tenaga kerja bersifat wajib

bagi setiap badan usaha seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

yayasan, koperasi dan perusahaan perorangan.

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan

metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang

berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam masyarakat.12

Sedangkan metode empiris yaitu metode

11

Bernard L.Tanya,dkk, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan

Generasi, Genta Publishing, Cetakan ke-3, Yogyakarta, h. 90.

12

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan ke-

1, Bandung, h. 3.

xii

dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan. Sehingga

hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau

didengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan

interpretasi peneliti.13

Guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses

penyempurnaan penulisan skripsi ini.

b. Jenis pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach), dan pendekatan fakta (The

Fact Approach). Pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach)

merupakan suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan

tertentu yang berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang

sedang dihadapi serta menelaah penerapan peraturan yang berlaku untuk mengetahui

tingkat efektivitasnya dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan fakta (The Fact

Approach) merupakan suatu pendekatan yang meneliti peristiwa-peristiwa nyata yang

terjadi dalam masyarakat dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang sifatnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran

13

Djam’an Satoridan Aan Komariah, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta,

Cet.ke-5, Bandung, h.19.

xii

suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

dengan gejala lain dalam masyarakat.

d. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari dua macam

sumber yaitu :

1) Data primer, berupa data asli yang diperoleh langsung dari sumber pertama

yang belum diolah dan diuraikan.14

Data ini diperoleh dengan penelitian pada

Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung, Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kabupaten

Badung.

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu

melalui bahan-bahan hukum.15

Adapun bahan-bahan hukum yang diteliti

sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang dapat

membantu data menganalisis permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

14

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-

6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.30.

15

Roni Hanitidjo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ke-5,

Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 12.

xii

2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan hukum primer. Bahan yang dimaksud berupa literatur hukum, karya tulis,

dan koran yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah proses percakapan dengan maksud mengkontruksi

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya

yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan

orang yang diwawancarai.16

Dalam melakukan penelitian penulis mengadakan tanya

jawab secara langsung dengan pihak-pihak tertentu yang dianggap berkompeten

untuk diwawancarai guna memperoleh bahan masukan dengan tujuan mendapatkan

penjelasan yang lebih sempurna. Hasil wawancara selanjutnya dihubungkan dengan

data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan penelitian lapangan. Wawancara

dimaksudkan untuk mendapatkan data atau keterangan yang dibutuhkan dalam

penelitian. Penerapan pengumpulan data melalui metode wawancara ini dilaksanakan

dengan menggunakan dan dipandu oleh pedoman wawancara yang terstruktur. Jadi,

16

Burhan Bungin, 2001, Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah

Varian Kontemporer, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.143.

xii

peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur yaitu dalam mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang tertulis lebih dahulu sebagai pedoman dengan tujuan

memperoleh keterangan secara rinci dan mendalam.

b. Teknik studi dokumen

Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang

diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Analisis

dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh dari catatan atau data yang

telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain. Studi dokumen merupakan pelengkap

metode wawancara.17

c. Teknik observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi langsung, yaitu

teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung atau

tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

d. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam buku pedoman fakultas hukum universitas udayana, mengenal dua

teknik penentuan sampel penelitian yaitu menggunakan Teknik Probability dan

Teknik Non Probability Sampling. Teknik penentuan sampel penelitian yang

17

Hamidi, 2007, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, Universitas Muhammadyah Pers,

Cetakan ke-4, Malang, h.140.

xii

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik Non Probability Sampling

dengan bentuk Quota Sampling. Non Probability Sampling adalah proses pemilihan

sampel dimana tidak semua anggota dari populasi memiliki kesempatan untuk

dipilih.18

Quota Sampling adalah teknik sampling yang menentukan jumlah sampel

dari populasi, dimana responden yang akan dipilih adalah orang-orang yang

diperkirakan dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

(dalam hal ini adalah pekerja petugas penyapuan di Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Badung).

e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dari hasil wawancara maupun data kepustakaan terkumpul,

selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik

pengolahan data secara kualitatif. Teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu

dengan memilih bahan dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang

diajukan.19

Pengolahan data ini disajikan secara deskriptif analisis, yaitu suatu cara

analisis yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh

kesimpulan yang ilmiah.

18

Ronny Kountur, 2005, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Cet. III,

Penerbit PPM, Jakarta, h.143. 19

Roni Hanitidjo Soemitro, op.cit, h.47.