Upload
trandieu
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 | P a g e
DAFTAR ISI
Halaman
Metodologi 2
Penjelasan 2
Pembatasan Penelitian 2-3
Analisa Media 4
Executive Summary 4-7
Analisa Hasil Media Monitoring 8-17
Ringkasan
Kompas
Koran Sindo
Gatra
Detik.com
Okezone
Rakyat Merdeka Online
Lampiran-lampiran
- Kliping-kliping
2 | P a g e
Metodologi
Penjelasan
Penelitian analisis media tentang Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 Tahun) menggunakan
metodologi kualitatif dengan pendekatan framing analysis. Jenis analisis ini merupakan upaya
untuk membedah cara-cara ideologi media yang mengkontruksi opini khalayak terhadap artikel
menyangkut program Wajib Belajar 12 tahun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia mewakili pemerintah.
Sebagai referensi, Redi Panuju menyatakan bahwa frame analysis adalah analisis untuk
membongkar ideologi di balik penulisan informasi. Analisis ini mampu membawa strategi
seleksi, penonjolan yang terjadi pada faktanya dalam berita makna yang lebih agar mampu
menarik dan lebih diingat oleh para khalayak. Sehingga mampu menggiring interpretasi sesuai
perspektifnya. Sedangkan framing media menurut Tuchman adalah berita yang
mengorganisasikan realitas setiap hari. Digunakan sebagai media kerja jurnalis yang
mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi secara tepat dan cepat sehingga mampu
menyampaikan kepada para pembaca. Penyajian beritanya mampu memberikan pengaruh yang
sistematis agar penerima berita dapat mengerti.
Model proses framing yang akan digunakan dari penelitian analisis media tentang Wajib Belajar
12 tahun yakni Frame Setting. Salah satu aspek untuk pengkondisian agenda yang lebih menitik
beratkan pada isu yang lebih penting. Agenda setting pertama yaitu isu tentang Wajar 12 tahun
dan yang kedua transmisi atribut menyangkut isu pendidikan lainnya yang memperoleh perhatian
khusus dalam agenda setting media massa yang diteliti.
Pembatasan Penelitian
Dalam analisis media isu Wajib Belajar 12 tahun, jangka waktu penelitian dilakukan sejak bulan
Juli 2015 hingga Desember 2015. Sedangkan pengambilan data penelitian bersumber pada 5
media cetak nasional (koran dan majalah) serta 4 media online. Adapun media-media tersebut
terdiri dari:
Media Cetak Media Online
Kompas
Koran Sindo,
Republika,
Majalah Tempo dan
Gatra
Detik.com,
Viva.com,
Okezone dan
Rakyat Merdeka Online
3 | P a g e
Peneliti melakukan media monitoring harian terhadap ke sembilan media di atas. Hasil pencarian
dari media monitoring menyangkut artikel yang secara langsung maupun tidak langsung
menyinggung soal Wajib Belajar 12 tahun. Sebagai pembanding, peneliti juga mengumpulkan
artikel lain seputar dunia pendidikan yang mendapatkan perhatian besar dari media. Semua
materi tersebut kemudian dikliping menjadi sumber primer dan sekunder untuk di analisa. Dari
segi waktu, media monitoring dilakukan dalam rentang waktu setiap tanggal 26 dalam bulan
berjalan hingga 26 bulan berikutnya. Hal ini karena, hasil dari penelitian ini akan diserahkan
kepada user (pengguna) setiap tanggal 27.
Pembatasan penelitian terhadap media-media yang terpilih berdasarkan atas perbedaan
kepemilikan dari setiap media massa di atas. Sehingga pemerataan status kepemilikan bisa
mendorong obyektifitas hasil penelitian lebih akurat dan terjaga. Pemilihan media di atas telah
disetujui dan sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dan New Indonesia.
4 | P a g e
Analisa Media
Agustus 2015
Executive Summary
Pemberitaan isu pendidikan (baik yang relevan dengan program Wajib Belajar 12 tahun Wajar
maupun dimensi sekitarnya) selama bulan Agustus 2015 lebih banyak, merata dan beragam
dibanding sebulan sebelumnya. Dari 9 media massa (Kompas, Koran Sindo, Republika, Majalah
Tempo, Gatra, Detik.com, Viva.com, Okezone dan Rakyat Merdeka Online) yang menjadi
sumber data penelitian terdapat setidaknya 45 artikel yang ditemukan membahas isu pendidikan.
Bila dibandingkan bulan Juli 2015, total artikel pendidikan hanya 27 saja.
Dari 45 artikel yang terkumpul, terdapat 10 artikel yang membahas program Wajib Belajar 12
tahun baik secara langsung maupun tidak langsung. Artikel yang secara langsung membahas
Wajar 12 tahun dikemukakan langsung oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang memang menjadi leading sector bagi sosialisasi dan pelaksanaan program. Sementara ada
beberapa artikel yang menyinggung program ini melalui narasumber yang menjadi stakeholders
(pemangku kepentingan) sektor pendidikan seperti lembaga swadaya masyarakat, pejabat,
peneliti dan pemerhati pendidikan.
Agenda setting dari pemberitaan yang terjadi selama bulan Agustus 2015 secara langsung
berpengaruh pada pemberitaan isu Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun). Dalam kurun 30
hari, ada beberapa artikel yang menjadikan isu pendidikan menjadi headline. Walaupun isu-isu
tersebut tidak menyangkut soal Wajar 12 tahun.
Kompas menempatkan artikel berjudul Membangun Asa dan Nilai Toleransi sebagai headline
pada edisi 25 Agustus 2015. Tulisan ini mengangkat soal bagaimana kondisi anak dan sekolah
yang berada di kawasan Wara, Negeri (Desa) Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,
Maluku. Tulisan ini mengajak pembaca untuk bersimpati pada situasi pendidikan yang begitu
sederhananya. Meski demikian, penulis artikel mengungkapkan ada nilai lebih dari sekolah ini
yang mengajarkan nilai-nilai toleransi di wilayah yang masuk kategori rentan konflik.
Berbeda dengan Kompas, Republika menurunkan artikel investigasi terkait dugaan pungutan liar
pada penerimaan Siswa Baru di Depok sebagai headline berseri. Serial artikel investigasi ini
dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan laporan ini disusun. Tentu saja artikel
yang bernuansa negatif ini memberikan gambaran buruk terhadap peningkatan kualitas sektor
pendidikan tanah air yang sedang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui
artikel ini ini membuktikan bahwa Kemendikbud masih gagal dalam menekan angka korupsi,
kolusi dan nepotisme sektor pendidikan.
5 | P a g e
Artikel Wajib Belajar 12 tahun periode Agustus 2015 diangkat oleh Kompas, Koran Sindo,
majalah Gatra, Detik.com, Okezone dan Rakyat Merdeka Online. Ini artinya dari 9 media yang
diteliti, 6 media mengupas isu Wajar 12 tahun pada periode Agustus 2015. Sehingga meski
kuantitas tetap sedikit, namun terjadi pemerataan pada media yang menjadi sumber penelitian.
Ada beberapa perspektif yang sama dari media-media tersebut dalam memuat artikel Wajar 12
tahun. Kompas dan Koran Sindo misalnya, dua media ini mengangkat soal tantangan yang harus
dihadapi pemerintah dalam mewujudkan Nawacita pendidikan melalui program Wajar 12 tahun.
Ada satu advertorial yang dipesan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul: Dikdasmen, Sinergi untuk Wajib
Belajar 12 tahun.
Sementara meski jumlah artikel Wajar 12 tahun paling banyak, namun Detik.com tidak secara
khusus mengupas isu Wajar 12 tahun seperti yang dilakukan Kompas dan Koran Sindo. Dari 3
artikel yang ada, isu utamanya membahas hal lain yang berkorelasi dengan Wajar 12 tahun.
Artikel yang bersifat advokasi justru dilakukan oleh Okezone dengan judul tulisan: MK Didesak
Segera Bahas Wajib Belajar 12 tahun. Artikel ini ditulis berdasarkan press conference yang
diselenggarakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for
Education Watch Indonesia (NEW Indonesia).
Adapun komposisi dari jumlah artikel yang mengulas isu Wajar 12 Tahun dan isu pendidikan
lainnya sebagai berikut:
Tabel 1.
Artikel
Jumlah
Wajib Belajar 12 Tahun
10
Pendidikan lainnya
37
Total
47
Diagram 1
6 | P a g e
Tabel 2
Media Jumlah
Kompas 2
Koran Sindo 2
Republika 0
Gatra 1
Majalah Tempo 0
Detik.com 3
Viva.com 0
Okezone.com 1
Rakyat Merdeka Online.com
1
Diagram 2
Jika dilihat dari isi berita, artikel penelitian tentang Wajib Belajar 12 tahun dimasukkan ke dalam
3 kategori tone yaitu positif, netral dan negatif. Selama periode bulan Agustus 2015, table
berikut menjelaskan tentang hal ini:
Tabel 3
Tone Jumlah
Positif 5
Netral 3
Negatif 2
7 | P a g e
Diagram 3
Seperti halnya bulan Juli 2015, pemberitaan yang paling banyak menjadi headline dari berbagai
media massa cetak nasional masih menyangkut isu ekonomi dan politik. Isu ekonomi
menyangkut soal krisis finansial yang mengancam Indonesia akibat terus melemahnya nilai tukar
Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Sedangkan isu politik, masih menyangkut sorotan
terhadap keputusan Reshuffle Kabinet yang diputuskan Presiden Joko Widodo.
Kedua isu tersebut juga menjadi headline dari strategi agenda setting berbagai media online
yang diteliti. Agenda setting dari media online dapat diukur dari kecepatan informasi yang
disampaikan dan peletakan artikel dalam portal. Bila artikel diunggah dengan cepat dan masuk
dalam front page, maka media tersebut menjadikan isu tersebut sebagai isu utama. Dengan
minimnya isu Wajar 12 tahun, memberikan gambaran bahwa Kemendikbud masih belum
melakukan diseminasi informasi yang memadai menyangkut program Wajar 12 tahun yang
dilakukan.
8 | P a g e
Analisa Media Monitoring: Wajib Belajar 12 tahun
I. Kompas
Selama periode Agustus 2015, Kompas hanya mengupas isu Wajib Belajar secara sebanyak 2
artikel di tanggal yang berbeda. Adapun artikel yang menyangkut isu Wajar 12 tahun sebagai
bahasan utama antara lain:
1. Judul: Wajib Belajar 12 tahun
Putus Sekolah Jadi Penghalang
Ringkasan:
Artikel ini ditulis berisi data yang dikemukakan oleh Data Educational Sector Analytical
and Capacity Development Partnership Indonesia yang menyebutkan lebih dari 7 juta
anak usia sekolah 7-19 tahun belum sekolah. ACDP Indonesia menilai angka putus
sekolah lebih signifikan di SMP dengan 1,74 persen murid putus sekolah dan 8 persen dari
murid yang selesai SMP tidak lanjut ke SMA. Akibatnya, angka partisipasi kasar SMA
hanya 76 persen (tahun 2011/2012). Totok Amin Seofijanto dari Partnership
mengungkapkan dari mereka yang berhasil selesai sekolah dasar, 95,3 persen lanjut ke
sekolah menengah pertama. Sisanya putus di jalan karena masalah biaya. Bukan biaya di
sekolah, melainkan biaya pendukung, seperti biaya menuju sekolah.
Untuk menanggapi data dan permasalahan yang disampaikan, penulis artikel melakukan
verifikasi kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Sekretaris
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Thamrin Kasman menjawab bahwa pemerintah
selama ini selama ini memberi bantuan, seperti biaya pendidikan di program Bantuan
Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Sekolah.
Meskipun di awal tulisan, artikel ini berisikan hal yang kurang positif terhadap
pelaksanaan program Wajar 12 tahun, namun jurnalis telah melakukan cek and balance
dengan menyertakan narasumber dari pihak pemerintah.
2. Judul: Anggaran Fungsi Pendidikan
Akses Wajib Belajar 12 Tahun DIperluas
Ringkasan:
Artikel ini berisikan upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dalam memperluas akses Wajar 12 tahun. Anies Baswedan bahkan menjelaskan
Mendikbud, Anies Baswedan menjelaskan selama lima tahun ke depan, jumlah ruang
kelas baru akan ditambah karena ada kebutuhan 108.000 unit. Selain itu akan ada 5.000
sekolah baru sekaligus tambahan 30.000 perpustakaan dan 34.000 laboratorium.
Dalam artikel ini juga disertakan pernyataan dari Indonesia Corruption Watch terkait
pemanfaatan jumlah anggaran pendidikan. Menurutnya harus ada pemetaan kebutuhan
dengan menggunakan basis data yang jelas.
9 | P a g e
Untuk mengukur value dari setiap artikel tentang Wajib Belajar 12 Tahun di atas, maka
digunakan indikator Public Relation (PR) Value. Dengan menggunakan PR Value, pihak
pengguna dapat mengetahui seberapa besar nilai setiap artikel dilihat dari perspektif PR. Formula
pengukuran PR Value yang selama ini digunakan yaitu:
Halaman Depan: Ukuran artikel x rate iklan x 8 (tanpa foto/x 10 dengan foto) + 10% PPN.
Halaman Dalam: Ukuran artikel x rate iklan x 3 (tanpa foto/x 5 dengan foto) + 10% PPN
Adapun PR Value dari 2 artikel Wajib Belajar 12 Tahun di Kompas sebesar Rp 42.042.000;
Tabel 5
Artikel Value
Artikel 1
23,562,000
Artikel 2
18,480,000
Total
42,042,000
Selama bulan Agustus 2015, Kompas juga menulis 12 artikel pendidikan yang secara tidak
langsung terkait dengan pelaksanaan Wajar 12 tahun. Artikel pendidikan yang menarik perhatian
Kompas bertema: Tenaga Pendidik (5 artikel), Permasalahan Pendidikan (4) dan fasilitas
pendidikan (3).
Secara garis besar, isu guru yang dikupas menyangkut pemberdayaan tenaga pendidik yang
kualitasnya masih rendah. Memiliki peran yang sangat vital, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan diharapkan mampu memberikan solusi agar kualitas pendidikan Indonesia menjadi
lebih baik. Hal ini karena kualitas guru berbanding lurus dengan kualitas murid yang dididik.
Jika dilihat dari tone, ada beberapa artikel bernada negatif yang ditulis Kompas terkait sektor
pendidikan. Sebagian besar artikel negatif tersebut masih menyangkut seputar kualitas tenaga
pendidik yang ada. Artikel lainnya menyangkut pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) yang
dianggap melanggar aturan yang berlaku dari Kemendikbud kepada sekolah-sekolah. Beberapa
artikel bernada negatif antara lain: “Tenaga Pendidik, PElatihan Guru Tak Memadai”dan “Lagi,
Polisi Selidiki MOS”.
Namun dari beberapa artikel yang ditulis, ada juga artikel yang memberikan inspirasi bagi dunia
pendidikan Indonesia, seperti pada artikel yang berjudul “Menuju Pendidikan Transformatif”dan
Membangun Asa dan Nilai Toleransi. Masing-masing artikel memberikan pencerahan yang
dalam bagi perkembangan sektor pendidikan agar lebih positif ke depannya.
10 | P a g e
Jika diklasifikasikan ke dalam 3 tone (positif, negatif dan netral), komposisi artikel yang ada
sebagai berikut
Tabel 6
Tone Jumlah
Positif -
Netral 6
Negatif 6
Diagram 6
II. Koran Sindo
Sama seperti Kompas, Koran Sindo mengangkat isu Wajib Belajar 2 tahun sebanyak 2 kali
pada tanggal yang berbeda. Masing-masing artikel mengupas perspektif yang berbeda
menyangkut implementasi program ini. Adapun artikel yang dimaksud sebagai berikut:
1. Tantangan Pendidikan Makin Berat
Ringkasan:
Artikel ini ditulis berisi pernyataan yang transparan dari pihak Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tanah air. Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menilai tantangan dunia pendidikan semakin
berat. Namun, adanya asesmen yang tepat dapat membantu menjawab tantangan tersebut.
11 | P a g e
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok
Supriyatno mengatakan, tantangan pendidikan di Indonesia adalah disparitas antarwilayah.
Tidak hanya dari pendidikannya, tapi juga infrastruktur. Pernyataan ini disampaikan pada
suatu acara seminar “Asesmen dalam Reformasi Evaluasi Pendidikan”.
Meskipun demikian, artikel ini juga menyitir informasi dari beberapa narasumber yang
juga hadir dalam seminar tersebut. Masing-masing narasumber memberikan informasi
yang konstruktif terhadap sektor pendidikan yang saat ini coba ditingkatkan kualitasnya
melalui Wajar 12 tahun.
2. Judul: Anggaran Pendidikan 2016, Prioritas Tuntaskan Wajar 12 Tahun Ringkasan:
Ringkasan:
Artikel ini berisi informasi dari Pemerintah dalam pengalokasian anggaran pendidikan
untuk lebih memprioritaskan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Pemerintah mengurangi
anggaran di Kemendikbud untuk tahun 2016 sebesar Rp 7,9 triliun. Dana sebesar itu akan
dialokasikan untuk program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Dana sebesar Rp 7,9 triliun
digelontorkan untuk Wajar 12 Tahun sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo.
Mendikbud Anies Baswedan mengatakan dari total anggaran fungsi pendidikan tahun
2016 sebesar Rp 424, 25 triliun, Kemendikbud hanya menerima Rp 49,2 triliun. Angka ini
turun dibandingkan anggaran yang diterima pada tahun lalu sebesar Rp 53,2 triliun.
Dari artikel ini, publik dapat melihat transparansi penggunaan alokasi anggaran
pendidikan yang akan dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari
informasi anggaran yang transparan, semua pihak dapat mengawasi segala bentuk
penyelewengan dana pendidikan di atas.
Adapun PR Value dari 2 artikel Wajib Belajar 12 tahun di Kompas sebesar Rp 118.681.200;
Tabel 7
Artikel Value
Artikel 1
85.536.000
Artikel 2
33.145.200
Total
118.681.200
Selain artikel Wajar 12 tahun, Koran Sindo juga menulis 6 artikel pendidikan lainnya selama
periode Agustus 2015. Artikel pendidikan yang menarik perhatian Koran Sindo bertema: Tenaga
Pendidik (3 artikel), Permasalahan Pendidikan (1) dan fasilitas pendidikan (1) dan advertorial
(1).
12 | P a g e
Sama seperti Kompas, secara garis besar isu guru yang dikupas menyangkut pemberdayaan
tenaga pendidik yang kualitasnya masih rendah. Pemerintah disarankan menyiapkan langkah-
langkah reformasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik yang ada
saat ini. Sedangkan yang menyangkut fasilitas, isu yang diangkat terkait permasalahan
penyediaan buku kurikulum yang tidak merata dan fasilitas transportasi Transjakarta gratis bagi
siswa melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Jika dilihat dari tone, ada satu artikel bernada negatif yang ditulis Koran Sindo yang berjudul
“Buku Kurikulum Tak Merata”. Sedangkan artikel yang positif dapat dilihat dari judul “Ribuan
Calon Guru Dikirim Ke Pelosok”. Tulisan ini memberikan harapan akan pemerataan pendidikan
di Indonesia.
Adapun komposisi artikel yang dimuat Koran Sindo bila dilihat dari tone yaitu:
Tabel 8
Tone Jumlah
Positif 3
Netral 2
Negatif 1
Diagram 8
13 | P a g e
III. Gatra
Gatra selama periode Agustus 2015 hanya mengangkat satu artikel yang mengupas program
Wajib Belajar 12 tahun. Jenis artikel ini pun bersifat advertorial yang artinya pesanan dari pihak
terkait (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Adapun artikel yang dimaksud
yaitu:
Judul: Dikdasmen: Sinergi untuk Wajib Belajar 12 Tahun Tantangan Pendidikan Makin Berat
Ringkasan:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menggabungkan Direktorat
Jenderal (Ditjen) Pendidikan Dasar dengan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi DItjen
Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen). Sinergi untuk kebijakan Wajib Belajar 12
Tahun.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menyatakan ada dua hal
mendasar latar belakang penggabungan kembali Ditjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah. Pertama, efisiensi ini sebagai isu penting untuk memangkas kecenderungan birokrasi
yang terlalu gemuk dan tak praktis. Yang kedua, penggabungan ini sebagai upaya sinergi
menunjang keberhasilan Program Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun). Target utamanya
meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah secara nasional menjadi
97% pada 2020 mendatang.
Walau judul di atas terkesan negatif, namun artikel di atas sebenarnya menjelaskan upaya yang
dilakukan oleh Kemendikbud dalam melakukan sinergi antar sektor di lingkungan internal
sendiri. Apalagi sinergi ini dimaksud sebagai pendorong percepatan program Wajib Belajar 12
tahun di tanah air.
Artikel pendidikan lainnya yang diangkat Gatra juga bersifat advertorial tentang hadirnya
Sekolah Indonesia Terbuka Johor Bahru membawa angin surga bagi anak-anak Indonesia yang
sulit mengenyam pendidikan di Malaysia. Dedikasi dan semangat yang tak padam dalam
melayani, menuai pujian. Tak pelak, penghargaan pun diraih.
IV. Detik.com
Detik.com merupakan media online yang paling banyak memuat isu Wajib Belajar 12 tahun
periode Agustus 2015. Media ini menulis 3 artikel yang seluruhnya tidak secara langsung
menyangkut sektor pendidikan. Program Wajib Belajar 12 tahun disinggung sebagai pendukung
dari informasi yang disampaikan dalam artikel. Meskipun demikian, pembaca dapat menilai
bahwa program Wajar 12 tahun juga terkait pada isu-isu penting lainnya di tanah air. Adapun
artikel yang dimaksud yaitu:
14 | P a g e
1. Judul: Tekan Jumlah Pernikahan Usia Muda, KUA Diharap Tak Memberi “Dispensasi”
Ringkasan:
Menikah di usia terlalu muda memilki berbagai risiko seperti tingginya jumlah perceraian dan
jumlah kematian ibu dan bayi. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) pun diperlukan untuk
mencegah pernikahan di usia yang terlalu muda.
"Diharapkan KUA tidak memberikan dispensasi pada mereka yang menikah dan umurnya belum
16 tahun. Ini kan dapat disebut pelanggaran juga terhadap UU, termasuk UU perlindungan
anak," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sudibyo Alimoeso di kantor Yayasan Kesehatan
Perempuan, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).
Meski begitu, tetap diharapkan usia minimal menikah yakni 18 tahun untuk perempuan agar
wajib belajar 12 tahun tercapai. Saat ini pun, BKKBN sudah mengeluarkan modul calon
pengantin yang terdapat kondom di dalamnya. Modul tersebut sudah disebarkan ke KUA
beberapa daerah di Indonesia. Menurut Sudibyo, tidak masalah memasukkan kondom di dalam
modul tersebut.
2. Judul: Motivasi Mahasiswa UGM, Gubernur Ganjar Bicara Impor Sapi Hingga Ideologi
Ringkasan:
Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua Umum Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama),
Ganjar Pranowo, memberi ceramah motivasi kepada 9.536 mahasiswa baru. Dia mengingatkan
tantangan Indonesia di masa depan semakin hari semakin berat. Oleh karena itu dia meminta
mahasiswa baru harus siap menghadapi persaingan internasional
Ganjar bercerita tentang pertemuannya dengan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan, beberapa
waktu lalu. Anies mengungkapkan 60-70 persen suplai tenaga kerja Indoneisa adalah lulusan SD
dan SMP. "Kalau seperti ini, kita mau bersaingan di dunia internasional, pasti akan kalah. Saya
juga sudah minta Pak Anies agar wajib belajar (wajar) 12 tahun diujicobakan di Jateng dan
disetujui," katanya
3. Judul: Dua Tahun Memimpin Jateng, Gubernur Ganjar Merasa Banyak Kekurangan
Ringkasan:
Hari Minggu 23 Agustus 2015, kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan
wakilnya Heru Sudjatmoko sudah berjalan dua tahun. Ganjar mengakui visi misinya ketika
kampanye dulu belum sepenuh terealisasi karena masih perlu banyak koreksi dan penyesuaian
dengan kondisi saat ini.
Ganjar menegaskan dirinya perlu mempersiapkan "jurus" baru untuk mencapai tujuannya
terutama terkait kondisi ekonomi yang belum bagus. Oleh sebab itu untuk menunjang perbaikan
kondisi ekonomi, Ganjar masih fokus dengan perbaikan infrastruktur.
15 | P a g e
Sementara itu hal lainnya yang juga diperhatikan Ganjar adalah pendidikan. Menurutnya tenaga
kerja di Jawa Tengah tingak pendidikannya masih banyak yang belum bisa bersaing karena
hanya lulusan SD atau SMP. Oleh sebab itu ia mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar
dan Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan agar uji coba wajib belajar 12 tahun di
lakukan di Jateng.
Dari ke 3 artikel di atas, satu artikel menyinggung program Wajib Belajar 12 tahun yang masuk
ke dalam dimensi isu pernikahan di kalangan muda. Hal ini dikarenakan angka menikah usia
muda di Indonesia tergolong cukup tinggi. Apabila angka ini tidak ditekan, maka akan
menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program Wajar 12
tahun. Sementara 2 artikel lainnya dikaitkan dengan profil tokoh Gubernur Jawa Tengah yang
menggunakan program Wajar 12 tahun sebagai salah satu indikator keberhasilan
kepemimpinannya di daerah tersebut.
V. Okezone
Meskipun hanya memuat satu artikel menyoal program Wajib Belajar 12 tahun, namun Okezone
menulis hal yang cukup fundamental terkait advokasi uji materi UU Sisdiknas yang menaungi
program Wajar 12 tahun. Isu penting ini dikemukakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan
Indonesia (JPPI) atau Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) dalam suatu
press conference di Jakarta. Adapun artikel yang dimaksud yaitu:
Judul: MK Didesak Segera Bahas Wajib Belajar 12 tahun
Ringkasan:
Program Wajib Belajar 12 Tahun hingga kini belum diterapkan maksimal. Bahkan, usulan
pembahasan program tersebut hingga kini belum disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada 5 September 2014, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for
Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) mendaftarkan uji materi Pasal 6 ayat (1) UU No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang wajib belajar sembilan
tahun. NEW Indonesia menilai, ketentuan tersebut menghalangi hak anak usia sekolah meraih
pendidikan layak. Menurut mereka, wajib belajar seharusnya 12 tahun.
Kuasa Hukum Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ridwan Darmawan,
menjelaskan, sejak diajukan tahun lalu, program tersebut belum juga disidangkan di MK. Karena
itulah tim kuasa hukum JPPI melayangkan surat kepada MK untuk menanyakan perkembangan
perkara uji Materi UU Sisdiknas tersebut.
Isi artikel ini positif bagi legal standing pelaksanaan Wajar 12 tahun itu sendiri. Sayangnya,
sampai dengan saat ini perkara ini belum mendapatkan tanggapan balik dari Mahkamah
Konstitusi (MK).
16 | P a g e
VI. Rakyat Merdeka Online
Rakyat Merdeka Online menulis artikel pendek terkait Wajib Belajar. Sayangnya, artikel tersebut
memuat program Wajib Belajar 9 tahun yang disitir dari Kepala SDN 5 Siantan, Kab Mempawah
Kalimantan Barat. Adapun artikel yang dimaksud yaitu:
Judul: Ruangan Terbatas, Siswa SD Negeri Terpaksa Belajar di Surau
Ringkasan:
Siswa Sekolah Dasar Negeri 5 di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah,
Kalimantan Barat, terpaksa belajar di surau. Pasalnya, ruang kelas yang terbatas tidak bisa
menampung tingginya peningkatan jumlah siswa tahun ini. "Namun minat dan semangat belajar
siswa tersebut sangat tinggi. Terlihat pada saat belajar siswa sangat aktif," ujar Kepala SDN 5
Siantan, Adi Priyanto, S.Pd. saat di temui di SDN 5 Siantan Desa Jungkat, kec. Siantan Kab.
Mempawah (Rabu, 5/8).
Dia menjelaskan, warga sangat mementingkan pendidikan terutama wajib belajar 9 tahun. Sebab,
masyarakat sadar pendirikan bisa menunjang masa depan yang lebih baik dan bisa mencapai
cita-cita. Meski begitu, para pemangku kebijakan diharapkan memperhatikan lagi fasilitas
pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil.
VII. Lain-lainnya
Republika selama periode Agustus 2015 tidak menulis sama sekali artikel mengenai program
Wajib Belajar 12 tahun. Namun demikian, Republika cukup menaruh perhatian besar terhadap
isu pendidikan nasional. Terdapat setidaknya 14 artikel yang mengupas seputar berita aktual
dunia pendidikan tanah air. secara umum. Sayangnya hamper sebagian artikel yang ada bernilai
negatif terkait permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan selama kurun Agustus 2015.
Isu terkait permasalahan kompetensi guru dimuat dalam beberapa artikel pada hari yang berbeda.
Sedangkan artikel negatif lainnya yang menonjol yaitu terkait dugaan pungutan liar pada proses
Pendaftaran Perserta DIdik Baru (PPDB) di Depok, Jawa Barat, Kondisi yang memalukan ini dimuat
dalam artikel investigasi serial yang sampai dengan laporan ini disusun masih berlangsung.
Hanya ada dua artikel bernilai positif yang diangkat Republika yaitu terkait anggaran pendidikan
di madrasah dan keterlibatan lembaga adat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.
Majalah Tempo selama periode Agustus 2015 hanya menulis 1 artikel menyangkut dunia
pendidikan nasional. Artikel tersebut berjudul Menuju Pendidikan Berkualitas. Dalam artikel ini
Tempo mengangkat dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Pertama,
dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan
yang telah dicapai. Kedua, dunia pendidikan juga dituntut untuk mempersiapkan SDM yang
kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan
diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian system pendidikan
nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis.
17 | P a g e
Vivanews.com menjadi satu-satunya media yang tidak memiliki artikel yang relevan seputar
dunia pendidikan Indonesia. Berdasarkan pengamatan, media online ini selama Agustus 2015
fokus pada pemberitaan yang mengkritisi segala kebijakan pemerintah di bidang Ekonomi dan
Politik.
Terakhir, bila diklasifikasikan berdasarkan tema, maka artikel pendidikan periode Agustus 2015
terdiri atas:
Tabel 4
Klasifikasi Isu
Siswa 3
Anggaran Pendidikan 4
Ujian nasional 1
Tenaga Pendidik 11
MOS 2
Permasalahan Pendidikan 5
Fasilitas 6
Advertorial 3
Pungutan liar 4
Hukum 1
Lain-lain 5
Total 45
Diagram 4
--------------------------00000000000000000----------------------------------