Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
472
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
❖ Aan Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, cet. 1, Teori
Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
❖ A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2017).
❖ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum cet. 1 (Bandung : PT
Citra Aditya Bakti, 2004).
❖ Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,
(Jakarta : Prenana Media Group, 2016).
❖ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
(Jakarta : Gunung Agung, 2002).
❖ Adrian Suteki, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Raih Asa
Sukses, 2015).
❖ Alexander Brink, Corporate Governance and Business Ethics, (Jerman :
Springer, 2011).
❖ Alexander Roberts dkk., Strategic Risk Management, (Great Britain : Robert,
Wallace, McClure, 2003).
❖ Anwarul Yaqin, Legal Research and Writing, (Malaysia : LexisNexis Malaysia
Sdn Bhd, 2007).
❖ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ed. 1, cet. 16, (Jakarta :
Rajawali Pers, 2016).
❖ Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang
dan Generasi (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013).
❖ Bhekti Suryani, 215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas, (Jakarta : Laskar
Aksara, 2013).
❖ Bramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi : Panduan
Penerapan dan Pengembangan, cet. Ke-V, (Jakarta : Gramedia, 2012).
❖ Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary – Eight Edition, (USA : West, a
Thomson Business, 2004).
473
❖ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke
Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007).
❖ Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta Sinar : Grafika, 2000).
❖ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cet. 7,(Jakarta:
Bumi Aksara, 2005).
❖ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, Manajemen Risiko dan Asuransi :
Tinjauan Teoritis dan Implementasinya, (Yogyakarta : Center for Academic
Publishing Service, 2017).
❖ Daniel S. Lev., Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia, (Cornell
University Press, Itcha and London, 1972).
❖ Dewi Hanggraeni, Manajemen Risiko Perusahaan Terintegrasi Berbasis ISO
31000 : Teori dan Hasil Penelitian. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, 2016).
❖ Dragan Milonavic, A Primer in the Sociology of Law : Second Edition, (New
York : Harrow and Heston, 1994).
❖ Ejan Mackaay, Law and Economics for Civil Law Systems, (UK : Edward Elgar
Publishing Limited, 2013).
❖ Erman Rajagukguk, Butir-butir Hukum Ekonomi, (Jakarta : Lembaga Studi
Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)
❖ Erman Rajagukguk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk
Perseroan Terbatas, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Fakultas
Hukum, 2016).
❖ Esmi Warassih Pujirahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,
(Semarang, Suryandaru Utama, 2005).
❖ Gatot Supramono, BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2016).
❖ Gregory Monahan Enterprise Risk Management: A Methodology for Achieving
Strategic Objectives. (USA : John Wiley & Sons, 2008).
❖ Gustav Radbruch, Einfuehrung In Die rechtswissenschaft, (Stuttgart: Koehler
Verlag, 1961).
❖ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni : Konsep Hukum, diterjemahkan oleh Drs.
Somardi, cet. 1, ed. Terbatas, (Jakarta : Rimdi Press, 1995).
474
❖ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung : Nusa
Media, 2015).
❖ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif,
(Bandung : Nusa Media, 2018).
❖ Harold Kerzner, Project Management : A System Approach to Planning,
Scheduling, and Controlling, 10th Editition (New Jersey : John Wiley & Sons,
Inc, 2009).
❖ Herman Darmawi, Manajemen Risiko Edisi 2, cet. 1 (Jakarta : PT Bumi Aksara,
2016).
❖ Hery, Manajemen Risiko Bisnis, (Jakarta : PT Grasindo, 2015).
❖ Husaini Usman dan Poernomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1996).
❖ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1 : Mengidentifikasi Risiko Pasar,
Operasional, dan Kredit Bank, (Jakarta : PT Gramedia, 2015).
❖ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2 : Mengidentifikasi Risiko
Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan dan Strategik Bank, (Jakarta : PT
Gramedia, 2015).
❖ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 3 : Mengendalikan Manajemen
Risiko Bank, (Jakarta : PT Gramedia, 2015).
❖ Ikatan Bankir Indonesia, Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan, (Jakarta :
PT Gramedia, 2016).
❖ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko, (Jakarta
: PT Gramedia, 2016).
❖ Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,
(Kitchener : Batoche Books, 2000).
❖ JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
2015).
❖ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif cet. 3
(Malang : Bayumedia Publishing, 2007).
❖ Johnny Ibrahim, Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap
Badan Hukum Privat, (Jakarta : Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2, Mei
2011).
❖ Kasidi, Manajemen Risiko, cet. 2 (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2014).
475
❖ Katherine Reid, Risk e-business : A Framework for legal risk management
developd through an analysis of selected legal risks in Internet commerce,
(Australia : University of New South Wales, 2000).
❖ Kit Sadgrove, The Complete Guide to Business Risk Management, (New York
: Routledge, 2016).
❖ Lawrence M. Friedman, American Law : An Introduction, 2nd Edition,
penerjemah Wishnu Basuki, cet. 1 (Jakarta : PT Tatanusa, 2001).
❖ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New
York : Russel Sage Foundation, 1975).
❖ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung :
Nusa Media, 2017).
❖ Leo J. Susilo, Governance, Risk Management, and Compliance, (Jakarta : PT
Grasindo, 2017).
❖ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009).
❖ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan
Pembentukannya, (Yogyakarta : Kanisius, 2008).
❖ Maria G.S. Soetopo Conboy dan Indriyanto Seno Adji, Economic Analysis of
Law : Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah, (Jakarta : Diadit Media,
2015).
❖ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas¸(Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
❖ M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta : Bina
Aksara, 1984).
❖ Muhamad Ali Safa’at, Konsep Hukum H.L.A. Hart, cet. 1, (Jakarta : Penerbit
Konstitusi Press, 2016).
❖ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Hukum Keuangan
Negara : Teori dan Praktik, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
❖ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat,
cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2017).
❖ Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan
Eksesitensinya Dalam Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
476
❖ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
❖ Nur Hidayat, Corporate Tax Risk Management : Manajemen Risiko Perpajakan
Perusahaan, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2015).
❖ Pandji Anoraga, BUMN, Swasta, dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi. (Jakarta:
Pustaka Jaya, 1995).
❖ Pardjo Yap, Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan, (Jakarta :
Growing Publishing, 2017).
❖ Paul Hopkin, Fundamentals of Risk Management, (India : Replika Press Pvt
Ltc, 2010).
❖ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Prenada Media, 2005).
❖ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum cet. 2 (Jakarta : Kencana, 2008).
❖ Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,
(Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011).
❖ Rahayu Hartini, BUMN Persero : Konsep Keuangan Negara dan Hukum
Kepailitan di Indonesia, (Malang : Setara Press, 2017).
❖ Richard A. Posner, Economic Analysis of Law : Fifth Edition, (New York :
Aspen Publisher Inc., 1998).
❖ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya
Bakti, 1999).
❖ Robert A.G. Monk dan Nell Minow, Corporate Governance : Fifth Edition,
(Cornwall : John Wiley & Sons, 2011).
❖ Ronny Kountur, Cara Mudah Asesmen Risiko Terintegrasi : Quantitative
Approach (Jakarta : PT Rap Indonesia, 2016).
❖ RR. Amara, Tinjauan Evaluatif Pengelolaan BUMN di Indonesia dan
Perbandingannya dengan BUMN di RRT, Uni Emirat Arab dan Rusia, (Jakarta
: Universitas Pendidikan Indonesia, 2016).
❖ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar
KUHP, (Jakarta : Kencana, 2016).
❖ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Buku Kedua : Penerapan Teori Hukum
Pada Penelitian Tesis dan Disertasi ed. 1. Cet. 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo
Persada, 2014).
477
❖ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi ed. 1. Cet. 5, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,
2017).
❖ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000).
❖ Setia Mulyawan, Manajemen Risiko, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
❖ Sudaryono, Budaya & Perilaku Organisasi, cet. 1, (Jakarta : Lentera Ilmu
Cendekia, 2014).
❖ Soleman B Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta :
Rajawali Press, 1993).
❖ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, (Bandung : Remaja
Karya, 1985).
❖ Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris cet. 1,
(Jakarta : Ind-Hill Co, 1990).
❖ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerbit
Universitas Indonesia, 2007).
❖ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat, Ed. 1, cet. 17, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
❖ Sofyan A. Djalil, Good Corporate Governance, (Jakarta : Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2000).
❖ Sudaryono, Budaya dan Perilaku Organisasi, (Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia,
2014).
❖ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:
Liberty, 2007).
❖ Sudjito, Ilmu Hukum Holistik : Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan
Pengaturan Pengelolaan Irigasi, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,
2014).
❖ Toto Pranoto, Holding Company BUMN, (Jakarta : LM-FEB UI, 2017).
❖ W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, ed. 1. Cet. 1 (Jakarta : Rajawali,
1990).
❖ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, (Yogyakarta:
Genta Publishing. 2014).
478
Makalah, Kertas Kerja, Hasil Riset, Jurnal dan Artikel :
❖ Allianz Risk Barometer : Top Business Risk 2017, (Jerman: Allianz Global
Corporate & Specialty, 2017).
❖ Andrew S. Gold, A Decision Theory Approach to the Business Judgement Rule
: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty, (USA :
Maryland Law Review Volume 66 Issue 2 Article 5, 2007).
❖ Anette Mikes dan Robert S. Kaplan, Towards a Contingency Theory of
Enterprise Risk Management, (Working Paper pada Kongres AAA di Anaheim,
Agustus 2013, dan di Orlando pada Januari 2014).
❖ Antony Allott, The Effetiveness of Law (USA : Valparaiso University Law
Review Vol. 15 No. 2, 1981).
❖ Association Actuarielle Internationale, Note on Enterprise Risk Management
for Capital and Solvency Purposes in the Insurance Industry, (Ontario : na,
2009).
❖ Bambang Siswaji dkk, Analisis Pengaruh Institusi terhadap Strategi dan
Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (Bandung : Jurnal Manajemen
Teknologi, Volume 12 Nomor 3 tahun 2013).
❖ Berwin Leighton Paisner, Legal Risk Benchmarking Survey : Result and
analysis, (London : BLP, na).
❖ Business Council of Australia, Cost Benefit Analysis : Policy Essential,
(Business Council of Australia, 2012).
❖ Casualty Actuarial Society, Overview of Enterprise Risk Management,
(Arlinton, USA : na, 2003).
❖ Center for Information Policy Leadership Hunton & Williams, The Role of Risk
Management in Data Protection, (Paper 2 of the Project on Privacy Risk
Framework and Risk Based Approach to Privact, 2014).
❖ Chalida Kongprajya, The Study of Corporate Risk Disclosure in the case of Thai
Listed Companies, (Nothingham : University of Nothingham, 2010).
❖ Clerence J. Dias, Research on Legal Service and Poverty : Its Relevance to the
Design of Legal Service Program in Developing Countries (Wash. U.L.Q 147,
1975).
❖ Danar A. Susanto, Suprapto dan Juli Hadiyanto, Regulatory Impact Analysis
Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib,
(Jurnal Standardisasi Volume 18 Nomor 3, November 2016).
479
❖ Danielle Blanchard dan Georges Dionne, Risk Management and Corporate
Governance, (Kanada : Montreal Conference, 7 May 2003).
❖ David B. Cunningham, Risk Management for Law Firms : From Plicy to
Practice, na.
❖ EY, Legal risk 2.0 : Show you’re in control, (UK : EY, 2016).
❖ Ezeosa Dafikpaku, The Strategic Implications of Enterprise Risk Management
: A Framework, (USA : Society of Actuaries, 2011).
❖ FRM Part I Book 1 : Foundations of Risk Management, (USA : Kaplan Inc,
2015).
❖ George A. Hay, The Past, Present and Future of Law and Economics, (Agenda,
Volume 3 Number 1, 1996).
❖ Goran Kovachev, Cost Analysis of the Regulatory Impact Assesment Process,
(Skopje : Center for Economic Analysis, 2017).
❖ Gustav Radbruch, Five Minutes of Legal Philosophy, (Oxford Journal of Legal
Studies, Vol. 26, No. 1, 2006), diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson
dan Stanley L. Paulson.
❖ Heather Leawoods, Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal Philosopher,
(Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 2, Januari 2000).
❖ Heinz-Peter Berg, Risk Management : Procedures, Methods and Experiences,
(RT&A #2 (17) Vol. 1, Juni 2000).
❖ Henny Juliani, Pertanggung jawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan
Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, (Masalah-masalah Hukum,
Jilid 45 No. 4, Oktober 2016).
❖ Institute of Risk Management, A Risk Management Standard, (London :
Institute of Risk Management, 2002).
❖ Institute of Risk Management, Risk Appetite and Tolerance : Executive
Summary, (London : Institute of Risk Management, 2011).
❖ Institute of Risk Management, Risk Appetite and Tolerance : Consultation
Paper, (London : Institute of Risk Management, 2011).
❖ Institute of Risk Management, Risk Culture : Under the Microscope Guidance
for Boards, (London : Institute of Risk Management, 2012).
❖ Institute of Risk Management, Risk Culture : Resources for Practitioners,
(London : Institute of Risk Management, 2012).
480
❖ Institute of Risk Management, Risk Appetite Statements : Risk Snapshot,
(London : Institute of Risk Management, 2017).
❖ Institute of Risk Management : From the cube to the rainbow double helix : a
risk practitioner’s guide to the COSO ERM Framework, (London : Institute of
Risk Management, 2018).
❖ Institute of Risk Management, A Risk Practitioners Guide to ISO 31000:2018,
(London : Institute of Risk Management, 2018).
❖ Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 tentang Judicual
Review Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2015).
❖ James R. Maxeiner, Legal Certainty : A European Alternative to American
Legal Indeterminacy?, (University of Baltimore Law, 2007).
❖ Jean dreze dan Nicholas Stern, The Theory of Cost Benefit Analysis, (North
Holland : Handbook of Public Economics, vol, II, edited by AJ Auerbach and
M. Feldstein, 1987, Elsevier Science Publisher).
❖ John E. Kennedy, Corporations : Powers –Ultra Vires—Problems Remaining
After Legislative and Judicial Modification of the Doctrine, (Nederland : Notre
Dame Law Review Volume 34 Issue 1 Article 7, 1958).
❖ JR Terblanche, Legal risk and compliance risk in the banking industry in South
Africa, (Afrika Selatan : Disertasi Pada Nort West University, 2013).
❖ Joni Hersch dan W. Kip Viscusi, Law and Economics as a Pillar of Legal
Education, (Nashville : Review of Law & Economics, 2012).
❖ Jurgen G. Backhaus , Economic Principles of Constitutions/ An Economic
Analysis of Contitutional Law, (Oakland : Independent Institutute Working
Paper Number 40, 2001).
❖ Karen Hardy, Managing Risk in Government : An Introduction to Enterprise
Risk Management, (Washington : IBM Center for The Business of
Governement, 2010).
❖ Katja Julie Wurtz, The definition of legal risk and its management by central
banks, (International In House Counsel Journal, Vol. 1. June 2007).
❖ Kevin Johnson dan Zane Swanson, Quantifying Legal Risk : A Method for
Managing Legal Risk, (Management Accounting Quarterly, Fall 2007, Vol. 9
No. 1).
481
❖ KPMG, Project Advisory : Project Risk Management, (New Zealand : na,
2014).
❖ Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017.
❖ Laurence Crane dkk, Introduction to Risk Management, second edition (US :
Extention Risk Management Education and Risk Management Agency, 2013).
❖ Linda Allen, The Based Capital Accords and International Mortgage Markets:
A Survey of the Literature, (Kanada : na, 2003).
❖ Linda Spedding dan Adam Rose, Business Risk Management Handbook : A
sustainable approch, (USA : CIMA Publishing, 2008).
❖ Louis Kaplow dan Steven Shabell, Economic Analysis of Law, (Handbook of
Public Economis, 1999).
❖ Mahmoud Khraiwesh, Risk Management Measures in CMMI, (International
Journal of Software Enginering & Application, Vol. 3, No. 1. January 2012).
❖ Maria Ciorciari dan Peter Blattner, Enterprise Risk Management Maturity –
Level Assessment Tool, (Switzerland : Society of Actuaries, 2008).
❖ Marta Ra, Managing Risk : Assessing Risk Management Practice of Wealth
Management Institutions in Germany (Zurich : University of St. Gallen, School
of Management, Economics, Law, Social Sciences and International Affairs,
2017).
❖ Martin Noble dkk, Enterprise Risk Management for Insurers : China Survey,
(KPMG : Hongkong, 2010).
❖ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode, dan Penelitian dalam Penelitian Hukum,
(Law Review Vol. V No. 3 edisi Maret 2006).
❖ Morgan O’Rourke, Exploring Risk Appetite and Risk Tolerance, (RIMS
Executive Report, 2012).
❖ Nanang Yusroni dan Dumadi Tri Resiyanto, Privatisasi Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional Dalam Sistem
Ekonomi Pasar, (na : AKSES : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 2 nomor 3,
April 2007).
❖ OECD Principles of Corporate Governance 2004, (Perancis : OECD
Publication Service, 2004).
❖ OECD, Regulatory Impact Analysis in OECD Countries,, (Perancis : OECD
Publication Service, 2005).
482
❖ OECD Cost-Benefit Analysis and the Environment : Recent Developments,
(Perancis : OECD Publication Service, 2006).
❖ OECD, Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis
(RIA), (Perancis : OECD Publication Service, 2008).
❖ OECD, Risk Management and Corporate Governance, (Perancis : OECD
Publication Service, 2014).
❖ OECD, Managing Risk in the State Owned Enterprise in Asia, Stocktaking of
National Practices, (Perancis : OECD Publication Service, 2018).
❖ Oesterreichische Nationalbank, Guidelines on Operational Risk Management,
(Austria : Otto-Wagner-Platz, 2006).
❖ Paul J. Sobel dan Kurt F. Reding, governance with Enterprise Risk
Management, (USA : Management Accounting Quarterly, 2004, vol. 5 no. 2).
❖ Philip R. Wood WC, International legal risk for banks and corporate, (London
: Allen & Overy LLP, 2014).
❖ Richard Moorhead dan Steven Vaughan, Legal Risk : Definition, Management
and Ethics (London : Executive Report, na).
❖ RIMS Executive Report, Exploring Risk Appetite and Risk Tolerance, (New
York : RIMS, 2012).
❖ RIMS Executive Report, State of ERM Report 2015, (New York : RIMS, 2015).
❖ Risk and Insurance Management Society Report, Exploring Risk Appetite and
Risk Tolerance, 2012.
❖ Saifullah, Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi, (Handout,
Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).
❖ Salinah Hj Togok dkk, Enterprise Risk Management Adoption in Malaysia : A
Disclosure Approach, (na : Asian Journal of Business and Accounting 9 (1),
2016.
❖ Sebastian Schneider dkk, Basel “IV”: What’s next for Banks? (na : McKinsey
& Company, 2017).
❖ Securities and Futures Commission, Core Operational and Financial Risk
Management Controls For Over-the-Counter Derivatives Activities of Persons
Licensed by or Registered with the Securities and Futures Commission,
(Hongkong, 2003).
483
❖ Setio Sapto Nugroho, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, (Jakarta : Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian Sekretariat Negara, 2009).
❖ Sen Yung, Manajemen Resiko Dalam Dunia Perbankan, (Jakarta : Jurnal
Sistem Informasi UKM, Vol. I, No. 1, Maret 20016).
❖ Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang IndependenDengan
Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, (Dalam diskusi tentang“Kriteria dan
Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis”yang
diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8
September 2006).
❖ Tesano, Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan
Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Undang-
undang nomor 12 tahun 2011, (Tesis).
❖ Tomasz Famulski, Economic Efficiency In Economic Analysis of Law, (Journal
of Finance and Financial Law, September 2017, vol. 3 (15)).
❖ The Ernst & Young Business Report 2010 – The Top 10 Risks for Global
Business, USA, 2010.
❖ The Institute Risk Management, Risk Appetite and Risk Tolerance, (London :
The Institute Risk Management, 2011).
❖ The Institute Risk Management, Risk Culture : Under the Microscope
Guidance for Boards, (London : The Institute Risk Management, 2012).
❖ The Institute Risk Management, The Journey from Model Validation to Model
Risk Management, (London : The Institute Risk Management, 2018).
❖ Thi Hoai Nga Nguyen, The Risk Management System in German Hard Coal
Companies and the Transference to Southeast Asia, (Jerman : Disertasi, 2013).
❖ Tobias Mahler, Tool-supported Legal Risk Management : A Roadmap, (Pusat
Penelitian Norwegia untuk Komputer dan Hukum, Universitas Oslo, Norwegia.
Makalah yang didanai oleh Dewan Penelitian Norwegia di bawah hibah proyek
ENFORCE.).
❖ Tobias Mahler dan Jon Bing: Contractual Risk Management in an ICT Context,
(Penelitian yang didukung oleh IKT SOS proyek ENFORCE (164382 / V30),
didanai oleh Dewan Penelitian Norwegia).
❖ Toby J.F. Bishop dkk, Managing the Business Risk of Fraud : A Practical
Guide, (USA : The Institute of Internal Auditors, na).
484
❖ Tomasz Famulski, Economic Efficiency In Economic Analysis of Law, (Journal
of Finance and Financial Law, September 2017, vol. 3 (15)).
❖ Queensland Government, A Guide to Risk Management, (Queensland :
Financial Management Branch of Queensland, 2011).
❖ United Nations Economic Commission for Europe, Risk Management in
Regulatory Frameworks : Towards a Better Management of Risks, (United
Nations New York and Geneva, 2012).
❖ World Economic Forum, The Global Risks Report 2018, (Jenewa : World
Economic Forum, 2018).
❖ Xavier Dupuis, Aplication and Limitation of Cost Benefit Analysis as Applied
to Cultural Development, (Unerco, 1985).
❖ Young Hoon Kwak dan Kenneth Scott LaPlace, Examining risk tolerance in
project-driven organization, (USA : Technovation 25, 2005).
❖ Zhao Xianbo dkk, Implementing Enterprise Risk Management In A Chinese
Construction Firm Based In Singapore, World Construction Conference 2012
– Global Challenges in Construction Industry 28 – 30 June 2012, Colombo, Sri
Lanka.
❖ Zurich Flood Resilience Alliance, Making Communities More Flood Resilient :
The Role of Cost Benefit Analysis and Other Decision – Support Tools in
Disaster Risk Reducition, (Zurich : 2014).
Standar Internasional dan Standar Indonesia :
❖ Actuarial Standards Board, Actuarial Standard of Practice no. 46 : Risk
Evaluation in Enterprise Risk Management, (Washington, USA : Enterprise
Risk Management Task Force of the Actuarial Standards Board, 2012).
❖ AS/NZS ISO 31000 – 2009 Risk Management – Principles and Guidelines.
❖ Basel Committee on Banking Supervision, Basel I Capital Accord, (Switzerland
: Bank for International Settlements, 1998).
❖ Basel Committee on Banking Supervision, Basel II Capital Accord :
International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards,
(Switzerland : Bank for International Settlements, 2004).
❖ Basel Committee on Banking Supervision, Basel III : The Liquidity Coverage
Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools, (Switzerland : Bank for
International Settlements, 2013).
485
❖ Basel Committee on Banking Supervision, Basel III : A Global Regulatory
Framework for More Resilient Banks and Banking Systems (Revisions),
(Switzerland : Bank for International Settlements, 2017).
❖ Basel Committee on Banking Supervision, Basel III : Finalising Post Crisis
Reforms, (Switzerland : Bank for International Settlements, 2017).
❖ Federal Aviation Administration, Risk Management Handbook, (US : Federal
Aviation Administration, 2009).
❖ International Standard, ISO 31000 – 2009 Risk Management – Guidelines,
(Switzerland : ISO Copyright Office, 2009).
❖ International Standard, ISO/IEC CD 2 Guide 73 : 2009 Risk Management
Vocabulary, (Switzerland : ISO Copyright Office, 2009).
❖ International Standard, ISO 31000 – 2018 Risk Management – Guidelines
second edition, (Switzerland : ISO Copyright Office, 2018).
❖ Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance, (Jakarta :
Komite Nasional Kebijakan Governance, 2012).
❖ Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBK Guide), (Pennsylvania, USA : Project Management
Institute, Inc., 2017).
❖ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia,
(Jakarta : Pusat Bahasa, 2008).
❖ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,
Enterprise Risk Management – Integrated Framework 2004, (New Jersey :
COSO, 2004).
❖ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,
Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance
2017, (New Jersey : COSO, 2017).
Peraturan Perundang-undangan :
❖ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
❖ Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
❖ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
486
❖ Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
❖ Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
❖ Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
❖ Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
❖ Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan.
❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Negara.
❖ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
❖ Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan.
❖ Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan,
Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.
❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/Pmk.09/2008 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan.
❖ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.21/Men/2011 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan
Perikanan.
❖ Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER–01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
Pada Badan Usaha Milik Negara.
❖ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per — 12/MBU/2012 Tentang
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Negara.
❖ Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 Tentang
Penerapan Praktek Good Corporate Governance.
487
❖ Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor : SK-16/S.MBU/2012
tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN.
❖ Peraturan Menteri Perhubungan nomor 56 tahun 2015 tentang Kegiatan
Penguasahaan di Bandar Udara.
❖ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 Tentang
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 2 / Pmk. 09/2 016 Tentang Penerapan
Manajemen Risi Ko Di Lingkungan Kementerian Keuangan
❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.01/ 2016 Tentang Manajemen
Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan
❖ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845 /Kmk.01/2016 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan
❖ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan Di Industri
Pangan
❖ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan
Republik Indonesia.
❖ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
❖ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
❖ Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Manajemen Risiko Di
Lingkungan Kementerian Sosial
❖ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 05 Tahun 2018
Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia
❖ Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/Pmk.09/2008 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan
488
❖ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.21/Men/2011 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan
Perikanan.
❖ Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
❖ Peraturan Menteri Perhubungan nomor 56 tahun 2015 tentang Kegiatan
Penguasahaan di Bandar Udara.
❖ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/Pbi/2006 Tentang Penerapan Manajemen
Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap
Perusahaan Anak
❖ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/Pbi/2007 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
❖ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/Pbi/2009 Perubahan Atas Peraturan
Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko
Bagi Bank Umum
❖ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/Dpnp 2003 Perihal Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/Dpnp 2003 Perihal Pedoman Standar
Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/Dpnp 2004 Perihal Penerapan
Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet
(Internet Banking)
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/Dpnp 2005 Perihal Penerapan
Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan
Reksa Dana
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/Dpnp 2006 Perihal Prinsip Kehati-
Hatian Dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara
Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan
Anak
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/Dpnp 2007 Perihal Penerapan
Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/16/Dpnp 2009 Perihal Penerapan
Manajemen Risiko Untuk Risiko Likuiditas
489
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/Dpnp 2009 Perubahan Atas Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/Dpnp 2005 Perihal Penerapan Manajemen
Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan Reksa Dana
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/Dpnp 2010 Perihal Penerapan
Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama
Penawaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/Dpnp 2011 Perubahan Atas Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/Dpnp 2003 Perihal Penerapan Manajemen
Risiko Bagi Bank Umum
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/Dpnp 2011 Perihal Penerapan
Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah
Prima
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/Dpnp 2012 Perihal Penerapan
Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan
Rumah Dan Kredit Kendaraan Bermotor
❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/Dkmp 2013 Perihal Penerapan
Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau
Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun
Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.05/2015 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.03/2015 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah
Prima
❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan
Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Seojk.03/2015 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
490
❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Seojk.05/2016 Tentang
Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /Seojk.03/2016 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja
Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)
❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /Seojk.03/2017 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan
Dengan Reksa Dana
❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /Seojk.03/2017 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh
Bank Umum
❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Seojk.03/2017 Tentang
Prinsip Kehati-Hatian Dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen
Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap
Perusahaan Anak.
❖ Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor 156/KEP/BSN/2016
tentang Daftar Penetapan Terjemahan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia
Adopsi Identik Standar International Organization For Standarization Dalam
Bahasa Indonesia.
❖ Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor 162/KEP/BSN/2016
tentang Penetapan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia pada tanggal 11 Juli
2016.
❖ Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor
173/KEP/BSN/10/2011 tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia.
❖ Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
❖ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah
❖ Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
❖ Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
❖ Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
491
❖ Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penetapan
Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
❖ Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko
❖ Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
❖ Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 102 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Putusan Mahkamah Konstitusi:
❖ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September
2014.
❖ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September
2014.
Peraturan dan Dokumen Internal PT Angkasa Pura I (Persero) :
❖ Keputusan Direksi nomor : KEP.08/OM.01/2010 tanggal 18 Februari 2010
tentang Penambahan Unit Kerja Biro Manajemen Risiko dan Keselamatan Pada
Organisasi Kantor Pusat.
❖ Keputusan Direksi nomor : KEP.114/PG.01/2011 tanggal 7 November 2011
tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero).
❖ Keputusan Direksi nomor : KEP.59/OM.01.01/2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 19 Juni 2013.
❖ Keputusan Direksi nomor : KEP.77/PG.01/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang
Pedoman Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero).
❖ Keputusan Direksi nomor : SKEP.151/PG.01/2014 tentang Pembentukan Risk
Management Committee PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 19 November
2014.
❖ Keputusan Direksi nomor KEP.82/OM.01.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 11 Juli 2016.
492
❖ Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor :
Kep.101/OM.01.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pusat PT
Angkasa Pura I (Persero) tanggal 8 Juni 2018.
❖ Keputusan Direksi nomor : KEP.176/OM.02.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018
tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero).
❖ Nota Dinas Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) nomor :
PD.07/PG.01/2016-B tanggal 13 Juni 2016.
❖ Keputusan Dewan Komisaris nomor : KEP.11/DK.AP I/2011 tanggal 27
Desember 2011 tentang Pembentukan Komite-komite Pada Dewan Komisaris.
❖ Keputusan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) nomor :
KEP.06/DK.AO.I/2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Risiko Usaha
dan GCG Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I tanggal 26
Desember 2016.
❖ Laporan Tahunan Komite Risiko Usaha & GCG PT Angkasa Pura I (Persero)
Tahun 2017.
❖ Laporan Profil Risiko PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2017.
❖ Laporan Penerapan Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero) tahun
2017.
❖ Laporan Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2017 (Audited),
❖ Laporan Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) Triwulan I Tahun 2018.
Unduhan Internet :
❖ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_negara, diunduh pada
tanggal 9 September 2017.
❖ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia, diunduh pada tanggal
25 Oktober 2017.
❖ http://bair.web.ugm.ac.id/Peran_Transportasi_Udara_Dalam_Integrasi_Nasion
al.htm, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2017.
❖ http://farisah-amanda.blogspot.co.id/2010/03/risiko-strategik-dan-risiko-
hukum.html, diunduh pada tanggal 9 September 2017.
❖ https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_hukum, diunduh pada tanggal 9
September 2017.
493
❖ www.bumn.go.id, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.
❖ https://www.ucl.ac.uk/laws/law-ethics/research/papers/erc-executive-report-
legal-risk-definition-management-ethics.pdf, diunduh pada tanggal 26 Oktober
2017.
❖ http://crmsindonesia.org/publications/mengenai-risiko-hukum/, diunduh
tanggal 4 Desember 2017.
❖ http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-risiko-dalam-hukum-
perjanjian.html, diunduh pada tanggal 4 Desember 2017.
❖ https://en.wikipedia.org/wiki/Residual_risk, diunduh tanggal 14 Desember
2017.
❖ http://zenhadianto.blogspot.co.id/, diunduh tanggal 14 Desember 2017.
❖ http://theorymethod.blogspot.co.id/2015/12/jenis-dan-sumber-data.html,
diunduh 14 Desember 2017.
❖ https://www.kompasiana.com/saeful_arifin/mengapa-penelitian-
dilakukan_55005487a33311d075510430, diunduh 14 Desember 2017.
❖ https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelitian, diunduh tanggal 14
Desember 2017.
❖ https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-
hukum-economic-analysis-of-law/, diunduh tanggal 22 April 2018.
❖ http://auditorinternal.com/2010/02/15/mengenal-erm/, diunduh tanggal 4 Juli
2018.
❖ https://simplicable.com/new/business-risk, posted by John Spacey, August 29,
2015 updated on April 06, 2017, diunduh tanggal 16 Juli 2018.
❖ https://isotc262.org/projects/standards-under-development-2/, diunduh tanggal
23 Juli 2018.
❖ https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_IV, diunduh tanggal 16 Agustus 2018.
❖ https://www.standards.govt.nz/search-and-buy-standards/standards-
information/risk-managment/, diunduh tanggal 16 Agustus 2018.
❖ https://www.finance.gov.au/sites/default/files/COV_216905_Risk_Manageme
nt_Fact_Sheet_FA3_23082010_0.pdf, diunduh tanggal 16 Agustus 2018.
❖ http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7967/Mengelola-Risiko-di-Organisasi-
dengan-SNI-ISO-31000#.W4YI714zbIU, diunduh tanggal 29 Agustus 2018.
494
❖ https://simplicable.com/new/legal-risk, diunduh tanggal 3 September 2018.
❖ https://www.berkmansolutions.com/6-steps-to-legal-risk-management,
diunduh tanggal 3 September 2018.
❖ https://basslaw.net/7-common-legal-risks-faced-by-businesses/, diunduh
tanggal 10 September 2018.
❖ https://www.berkmansolutions.com/how-to-measure-and-manage-legal-risk,
diunduh tanggal 10 September 2018.
❖ https://simplicable.com/new/risk-register, diunduh tanggal 13 September 2018.
❖ https://www.riskmaturitymodel.org/rims-risk-maturity-model-rmm-for-erm/,
diunduh tanggal 23 Oktober 2018.
❖ https://fakhrurrojihasan.wordpress.com/2014/05/14/mengenal-8-jenis-risiko-
perbankan-part-8-risiko-kepatuhan-dan-bagaimana-mengelolanya/, diunduh
tanggal 27 November 2018.
❖ https://idtesis.com/analisis-kebijakan-publik/, diunduh tanggal 21 Desember
2018.