1

2

3

DAMPAK KETIDAKPASTIAN GLOBAL TERHADAP

PEREKONOMIAN INDONESIA

KAJIAN #2 KOMISI EKONOMI PPI DUNIA 2019/2020

Editor: Muhammad Putra Hutama

4

Daftar Isi

Editor: Muhammad Putra Hutama ......................................................................................................... 3

Daftar Isi ................................................................................................................................................. 4

Profil Penulis ........................................................................................................................................... 5

Pendahuluan ........................................................................................................................................... 6

Ketidakpastian Global dan Transmisinya terhadap Perkonomian Indonesia - Denny Irawan ............ 7

Global Uncertainty dan Dampaknya terhadap Ketahanan Fiskal - Chairul Adi ................................. 14

Tantangan dan Peluang Meningkatkan Neraca Perdagangan di Era Ketidakpastian Global -

Muhammad Putra Hutama ................................................................................................................... 20

Volatilitas Komoditas Minyak Bumi bagi Perekonomian Indonesia - Hadi Prasojo ........................... 24

Efek Ketidakpastian Ekonomi Global Terhadap Serapan Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat

Indonesia - Perwira Yodanto ................................................................................................................ 28

5

Profil Penulis

Muhammad Putra Hutama adalah ketua Komisi Ekonomi PPI Dunia

2019/2020 dan mahasiswa Master di Corvinus University of Budapest,

Hongaria jurusan International Economics and Business. Mempunyai

pengalaman sebagai asisten peneliti di PRISMA CEDS Unpad.

Denny Irawan adalah kepala Divisi Kajian Ekonomi PPI Dunia 2019/2020

dan mahasiswa doktoral bidang Economics di The Australian National

University (ANU), Australia. Mempunyai pengalaman sebagai peneliti di

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Chairul Adi adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020 dan

pegawai Kementerian Keuangan RI yang tengah menjalani tugas belajar

di tingkat doktoral dalam bidang Political Economy di The University of

Sydney, Australia.

Perwira Yodanto adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020

dan pegawai Kementerian Keuangan RI yang saat ini akan mendalami 2

spesialisasi (Policy Analysis dan Economic Policy) dalam program Master

of Public Policy di The Australian National University (ANU) Canberra,

Australia.

Hadi Prasojo adalah anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia 2019/2020 dan

mahasiswa Master di Corvinus University of Budapest, Hongaria jurusan

Economic Analysis. Mempunyai pengalaman sebagai asisten peneliti di

Pusat Kebijakan Keenergian - Institut Teknologi Bandung (CREP-ITB).

6

Pendahuluan Dalam seri kajian ini, kami menyajikan gambaran umum tentang ketidakpastian global serta dampaknya

terhadap perekonomian Indonesia. Secara harfiah, ketidakpastian global (global uncertainty) dapat

dimaknai sebagai suatu kondisi yang serba tidak pasti (uncertain) yang memiliki implikasi secara

global. Uncertainty umumnya melibatkan elemen kejut (surprise) yang tidak dapat diprediksi eksistensi

maupun implikasinya. Beberapa contoh ketidakpastian dalam 20 tahun terakhir seperti Perang Iraq,

penyebaran Virus SARS, subprime mortgage, Brexit, Perang dagang AS-Tiongkok, dan penyebaran

Virus Coronavirus (COVID-19).

Kajian ini terdiri dari lima tulisan pendek yang berfokus pada lima topik. Pada tiga tulisan pertama kami

akan membahas dampak dari ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia, ketahanan fiskal,

dan neraca perdagangan. Dua tulisan berikutnya akan membahas kondisi daya beli dan penyerapan

tenaga kerja serta ketahanan energi Indonesia. Secara umum, Indonesia mendapatkan dampak negatif

dari ketidakpastian global yaitu dapat dilihat dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan serta apresiasi atas kebijakan yang diambil oleh

pemerintah untuk mengurangi resiko ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.

Pada tulisan pertama, kami menyajikan pola perkembangan ketidakpastian global serta transmisinya

terhadap perekonomian Indonesia. Secara umum, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global

cenderung memiliki tren peningkatan pada 2-3 tahun terakhir meskipun Kondisi geopolitik domestik

Indonesia cenderung lebih stabil bila dibandingkan risiko geopolitik global. Lebih lanjut, pergerakan

nilai tukar Rupiah sangat ditentukan faktor-faktor global seperti harga komoditas dan ketidakpastian

ekonomi serta dinamika pasar modal domestik lebih dipengaruhi faktor-faktor domestik dan tidak

secara langsung dipengaruhi faktor global.

Kedua, kami akan membahas dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas fiskal seperti defisit

fiskal, kinerja perpajakan, utang pemerintah, dan implementasi program program strategis. Secara

umum penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan pertumbuhan dengan kata lain secara

nominal defisit anggaran mengalami kenaikan.

Ketiga, kami akan meyajikan gambaran performa perdagangan Indonesia di era ketidakpastian global.

Secara umum, Indonesia menderita defisit neraca perdagangan akibat dampak dari perang dagang

antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Langkah kongkrit yang bisa diambil oleh pemerintah adalah

menambah jangkauan ekspor Indonesia melalui diplomasi ekonomi. Lebih lanjut, kami akan

menyajikan perkembangan perundingan IEU-CEPA serta produk potensial untuk ekspor ke Uni-Eropa.

Keempat, kami akan menyajikan gambaran daya beli masyarakat dan serapan tenaga kerja. Secara

umum pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 16 jilid paket kebijakan ekonomi sebagai respon untuk

mengurangi resiko ketidakpastian global.

Kelima, kami akan membahas volatilitas komoditas minyak bumi bagi perekonomian Indonesia. Secara

historis harga minyak global mengalami fluktuatif yang cukup ekstrim dengan berbagai faktornya yang

berdampak terhadap ketahanan energi dalam negeri karena Indonesia sangat bergantung terhadap

impor. Beberapa upaya yang perlu diambil oleh pemerintah diantaranya: (i) memenuhi target lifting;

(ii) peningkatan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan; (iii) hedging dengan kontrak berjangka;

(iv) mekanisme stabilitas harga; (v) konservasi dan diversifikasi energi.

7

Ketidakpastian Global dan Transmisinya terhadap

Perkonomian Indonesia Denny Irawan1

Pendahuluan

Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa siklus krisis yang normalnya terjadi setiap 1 dekade

tidak terwujud pada tahun 2018 lalu. Banyak pula yang memprediksi bahwa akan terjadi pergeseran ke

tahun berikutnya, yaitu 2019, yang nyatanya juga tidak terjadi.

Beberapa analis telah memberikan argumennya untuk berusaha menjelaskan fenomena ini. Salah satu

argumen yang paling populer dan bernuansa skeptis adalah bahwa perekonomian dunia tumbuh lebih

lambat dari dekade-dekade sebelumnya. Dengan kata lain, gelembung (bubble) perekonomian dunia

belum cukup besar untuk pada akhirnya meletus. Sehingga bisa jadi terhindarnya ekonomi dunia dari

krisisi di tahun 2018/9 hanyalah sekedar fenomena tertundanya letusan gelembung perekonomian

global.

Argumen lainnya bernuansa lebih optimis. Pertumbuhan perekonomian dunia yang lebih lambat dari

dekade-dekade yang lalu memang terjadi, namun diyakini bahwa hal tersebut karena para regulator

dalam perekonomian (moneter, fiskal dan lainnya) berhasil menerapkan kebijakan yang lebih baik.

Stabilitas menjadi fokus utama dan buah keberhasilannya adalah perekonomian yang terbukti lebih

tahan terhadap guncangan.

Perkembangan ketidakpastian global

Gambar 1 menampilkan pola perkembangan ketidakpastian global yang ditunjukkan oleh indeks Global

Economic Policy Uncertainty (GEPU) dari Davis (2016). Indeks ini merupakan suatu ukuran

ketidakpatian kebijakan ekonomi global yang berbasis metode word scrapping terhadap media-media

masa berpengaruh di dunia. Indeks ini dikeluarkan secara bulanan. Apabila kita lihat pada polanya,

indeks ini menunjukan tren kenaikan selama beberapa tahun terakhir, meskipun sangat berfluktuatif

setiap bulannya. Satu hal yang disayangkan adalah GEPU untuk tingkat nasional Indonesia tidak

tersedia.

Sementara itu, Gambar 2 menampilkan indeks Geopolitical Risk (GPR) baik di tingkat global

(GPR_GLOB) maupun untuk nasional Indonesia (GPR_IND). Indeks ini diperbaharui setiap bulan dan

bersumber dari Caldara dan Iacoviello (2019). Sama seperti GEPU, indeks GPR juga didasarkan pada

metode word scrapping berdasarkan media massa di masing-masing region maupun global. Yang

membedakan adalah GPR berfokus pada risiko-risiko geopolitik, sedangkan GEPU berfokus pada

ketidakpastian kebijakan ekonomi. Meskipun demikian, dapat kita lihat terdapat pola yang menyerupai

antara GEPU dan GPR_GLOB, dimana terdapat tren kenaikan ketidakpastian secara global pada tahun-

tahun terakhir. Hal menarik lainnya adalah GPR tersedia untuk tingkat nasional Indonesia. Apabila kita

lihat pada Gambar 2, tingkat GPR_IND memiliki pola yang cenderung datar bila dibandingkan dengan

GPR_GLOB, sehingga secara umum terjadi divergensi tren. Secara intuitif, hal ini menunjukkan bahwa

risiko geopolitik domestik di Indonesia lebih stabil dibandingkan yang terjadi di tingkat global. Hal ini

dirasa wajar, mengingat berbagai eskalasi tensi geopolitik internasional seperti perseteruan di Timur

Tengah secara umum tidak memiliki dampak terhadap stabilitas domestik Indonesia.

1 Mahasiswa doktoral jurusan ilmu ekonomi di The Australian National University (ANU)

8

Gambar 1. Global Economic Policy Uncertainty (GEPU)

Sumber: Davis (2016)

Gambar 2. Global and Indonesia Geopolitical Risk (GPR)

Sumber: Caldara dan Iacoviello (2019)

Sementara itu, terlihat bahwa pergerakan harga komoditas global mulai bergerak pulih setelah sempat

terjatuh dan mencapai titik terendahnya di tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari indeks komoditas IMF

sebagaimana dijabarkan oleh Gambar 3. Sebagaimana sudah diketahui secara umum, perekonomian

Indonesia sebagai net-importir BBM seringkali memiliki efek ganda terhadap fluktuasi harga

komoditas. Untuk beberapa komoditas unggulan seperti sawit dan batubara, kenaikan positif harga

komoditas secara umum akan berdampak positif. Sebaliknya, Indonesia seringkali merasakan dampak

negative dari pola kenaikan harga komoditas karena ini bermakna naiknya nilai impor BBM yang harus

ditanggung Indonesia.

9

Gambar 3. IMF Commodity Index (COMM)

Sumber: IMF Commodity

Gambar 4 dan 5 masing-masing menjabarkan dua variabel makroekonomi, yaitu nilai tukar USD

terhadap Rupiah (EX_RATE) dan Indeks Harga Saham Gabungan (JKSE) milik Bursa Efek Indonesia

(BEI). Dalam satu tahun terakhir, Rupiah mulai mengalami penguatan terhadap US Dollar. Sementara

itu, IHSG juga secara bertahap mengalami penguatan, meskipun sempat melemah dalam beberapa bulan

terakhir.

Gambar 4. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (EX_RATE)

Sumber: Bank Indonesia

10

Gambar 5. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Sumber: Yahoo Finance

Transmisi ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia

Dalam studi ini, penulis mencoba melakukan pemodelan sederhana untuk melihat pola transmisi shock

global terhadap perekonomian Indonesia. Untuk tujuan ini, digunakan pendekatan Vector

Autoregressive (VAR)2. Pendekatan ini dikenal sangat baik untuk melakukan analisis antara variabel

makroekonomi, termasuk dalam pemodelan transmisi shock makroekonomi. Terdapat beberapa hal

utama yang membuat model VAR dinilai lebih baik dibandingkan regresi linear standar untuk tujuan

ini. Salah satu yang utama adalah kemampuannya melakukan isolasi shock sehingga pemodelan

terhindar dari permasalahan reverse causality, yang sangat lumrah terjadi pada variabel-variabel

makroekonomi.

Terdapat enam variabel yang diikutsertakan, yang terbagi kedalam kedua kelompok. Kelompok

pertama yaitu variabel ketidakpastian global. Dalam kelompok ini terdapat tiga variabel. Pertama,

Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) dari Davis (2016). Kedua, Geopolitical Risk global

(GPR_GLOB) dari Caldara dan Iacoviello (2018). Ketiga, yaitu indeks harga komoditas global

(COMM) dari IMF. Sementara untuk tingkat domestik Indonesia, terdapat tiga variabel, yaitu

Geopolitical Risk Indonesia (GPR_IND), nilai tukar Rupiah terhadap USD (EX_RATE), dan Indeks

Harga Saham Gabungan (IHSG).

Periode analisis mencakup dari Januari 2010 hingga Januari 2020, dengan frekuensi data bulanan.

Seluruh variabel ditransformasikan ke dalam logaritma. Analisis menggunakan lag 6 bulan. Serta,

dilakukan dekomposisi pada error term hasil estimasi VAR menggunakan Dekomposisi Cholesky. Hal

ini dilakukan untuk mengisolasi shock dari masing-masing variabel terhadap variabel lainnya, sehingga

menghindari analisis yang bersifat spurious. Dekomposisi Cholesky yang diterapkan memiliki urutan

2Sebagian analisis pada tulisan ini didasarkan pada pemodelan sederhana menggunakan Vector Autoregression (VAR) standar. Penulis memastikan bahwa seluruh prosedur yang dilakukan telah memenuhi kaidah standar estimasi VAR. Meskipun demikian, melihat dari hasil estimasi Impulse Response Function (IRF) dengan error band yang cukup besar, maka hasil pemodelan ini hanya bisa digunakan sebagai suatu analisis indikatif. Analisis ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan PPI Dunia secara resmi. Penulis maupun PPI Dunia tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang dapat timbul akibat pengambilan keputusan yand didasarkan pada analisis ini.

11

sebagai berikut: 𝑓 = (𝐺𝐸𝑃𝑈 → 𝐺𝑃𝑅_𝐺𝐿𝑂𝐵 → 𝐶𝑂𝑀𝑀 → 𝐺𝑃𝑅_𝐼𝑁𝐷 → 𝐸𝑋_𝑅𝐴𝑇𝐸 → 𝐽𝐾𝑆𝐸). Variabel

EX_RATE dalam analisis ini diposisikan dimana kenaikan EX_RATE bermakna apresiasi Rupiah,

untuk mempermudah analisis.

Hasil dari estimasi model VAR yang dilakukan disajikan dalam Gambar 6 dan Tabel 1. Pada Gambar

6, ditampilkan respons dari masing-masing variabel domestic (GPR_IND, EX_RATE, JKSE) terhadap

shock keenam variabel dalam estimasi. Grafik respons ini dikenal sebagai Impulse Response Function

(IRF). Hasil estimasi IRF yang didapatkan menunjukkan error band yang cukup besar. Hal ini membuat

analisis berdasarkan IRF tersebut hanya bisa digunakan sebagai suatu analisis yang bersifat indikatif

semata. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa geopolitical risk Indonesia (GPR_IND) merespon

secara positif terhadap shock geopolitical risk global (GPR_GLOB).

Gambar 6. Response Variabel Lokal Terhadap Shock Global dan Lokal

Sumber: Estimasi Penulis

12

Sementara itu, nilai tukar (EX_RATE) tampak merespons secara positif (apresiasi) terhadap shock

GEPU dan COMM. Secara intuitif, hal ini menunjukkan ketidakpastian global direspon secara positif

dengan penguatan Rupiah. Sekilas, hal ini memberikan intuisi yang bertolak belakang dengan

pandangan umum bahwa ketidakpastian global akan berdampak buruk bagi Indonesia. Meskipun

demikian, bila kita melihat GPR_IND bergerak lebih stabil dari GPR_GLOB, maka bisa diartikan

bahwa Indonesia termasuk negara yang secara umum lebih stabil bila dibandingkan dengan kondisi

global. Sehingga wajar apabila terdapat peningkatan ketidakpastian di level global justru bisa

berdampak positif bagi beberapa indikator domestik. Sementara itu, respon apresiatif EX_RATE

terhadap peningkatan COMM bisa dimaknai sebagai peningkatan kepercayaan terhadap performa

ekspor Indonesia. Hal ini mengingat bahwa sekitar 35% ekspor Indonesia masih didominasi oleh

komoditas.3

Terakhir, variabel JKSE tampak secara signifikan merespon positif apresiasi Rupiah (EX_RATE). Hal

ini dapat dikatakan sesuai ekspektasi. Pertama, apresiasi Rupiah dapat dimaknai secara positif sebagai

peningkatan kepercayaan terhadap performa perekonomian domestik. Kedua, salah satu penyebab

utama apresiasi Rupiah diantaranya adalah masuknya arus uang asing ke pasar modal dalam negeri,

sehingga tentu akan sangat wajar bila kenaikan JKSE diiringi dengan penguatan Rupiah.

Tabel 1. Dekomposisi Varians Hasil Estimasi VAR (Dalam %)

Variabel

Dependen

Kontribusi Shock Masing-Masing Variabel

Total

GEPU GPR_GLOB COMM GPR_IND EX_RATE JKSE

GPR_IND 6.72 11.23 4.97 65.54 5.55 5.98 100

EX_RATE 17.33 0.62 17.77 6.23 24.63 33.41 100

JKSE 3.09 4.36 8.08 13.40 12.51 58.56 100

Sumber: Estimasi Penulis

Fitur menarik lainnya dari estimasi VAR adalah dekomposisi varians (variance decomposition),

sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1. Dekomposisi ini menjabarkan secara proporsional dinamika

suatu variabel sebagaimana dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya dalam estimasi. Sebagai contoh,

tampak bahwa pergerakan GPR_IND dijelaskan sebesar 65.54% oleh dirinya sendiri, 11.23% oleh

GPR_GLOB, dan 6.72% oleh GEPU. Hal ini menunjukkan bahwa selain oleh dirinya sendiri,

GPR_IND bisa dijelaskan oleh GPR_GLOB dan GEPU.

Untuk EX_RATE, tampak terdapat tiga faktor dominan yang menjelaskan pergerakannya di luar dirinya

sendiri, yaitu JKSE (33.41%), COMM (17.77%), dan GEPU (17.33%). Hal ini memperkuat

pemahaman umum bahwa nilai tukar Rupiah memang memiliki korelasi positif terhadap pergerakan

harga saham domestik, serta dipengaruhi faktor harga komoditas dan ketidakpastian perekonomian

global.

Terakhir, JKSE tampak cukup dominan dipengaruhi dua faktor domestic selain dirinya sendiri, yaitu

GPR_IND (13.40%) dan EX_RATE (12.51%). Sementara faktor-faktor global hanya berkontribusi

cukup kecil. Hal ini menunjukkan kondisi pasar modal domestik lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-

faktor domestik, dan hanya dipengaruhi faktor-faktor global secara tidak langsung.

3 UNCOMTRADE

13

Sebuah Kejutan di Awal Tahun 2020: Wabah Coronavirus (COVID-19)

Pada penghujung 2019, dunia masih befokus pada analisis seputar faktor-faktor ekonomi sebagai

sumber ketidakpastian global. Tidak ada yang menyangka bahwa akan terjadi suatu disrupsi signifikan

akibat kemunculan varian baru Coronavirus, yaiu COVID-19. Kalaupun ada yang memprediksi faktor

non-ekonomi sebagai sumber ketidakpastian, umumnya akan mengarah pada faktor terkait perubahan

iklim.

Berbeda dengan faktor-faktor ekonomi dan perubahan iklim yang keberadaannya sudah lebih dulu

diketahui dan pergerakannya dapat dipekirakan, epidemi COVID-19 masih menyisakan banyak misteri.

Banyak hal yang belum dipahami terhadap varian baru keluarga virus Corona tersebut.

Dari sudut pandang kemanusiaan, tentu tidak elok untuk memberikan suatu prioritas tertentu atas

menyebarnya suatu epidemi kesehatan baru. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kemunculan epidemi

yang terjadi di perekonomian kedua terbesar dunia (Tiongkok) tentu memunculkan kewaspadaan bagi

banyak pihak. Hingga tanggal 22 Februari 2020, terhitung sudah terdeteksi 78 ribu kasus di lebih dari

30 negara, dnegan angka kematian menyentuh lebih dari 2,300.4 Kabar baiknya adalah terdapat 21 ribu

lebih pengidap yang telah dinyatakan sembuh.

Secara ekonomi, dampaknya mulai terasa. Berbagai analisis telah memprediksi bahwa kemunculan isu

kesehatan global ini akan semakin mempercepat perlambatan perekonomian global. Dampak paling

dekat dan serius adalah menurunnya secara drastis berbagai kegiatan ekonomi yang memerlukan

mobilitas orang, seperti pariwisata dan penerbangan. Hal ini mengingat banyak negara yang segera

menerapkan larangan bepergian ke dan dari Tiongkok.

Dalam konteks Indonesia, tidak terdapat kasus positif Coronavirus sejauh ini. Hal ini tentu

memunculkan tanya dan kecurigaan. Pemerintah pun sudah berusaha membuka diri sebaik mungkin

untuk menghalau kecurigaan-kecurigaan tersebut. Terkait dengan transparansi ini, pemerintah perlu

diapresiasi. Meskipun demikian, fakta bahwa banyak persoalan terhadap ketahanan kesehatan di dalam

negeri tentu memerlukan perhatian dan usaha yang lebih serius.

Secara ekonomi, beberapa sektor di Indonesia mulai merasakan dampaknya. Pemerintah berusaha

tanggap dengan mempersiapkan berbagai insentif untuk menghalau dampak negatif terhadap

perekonomian terus meluas. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa insentif yang diberikan

harus tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan dampak yang efektif tanpa meyisakan persoalan di

jangka panjang. Disiplin fiskal pun perlu tetap dijaga, mengingat prestasi jangka panjang yang telah

diraih Kementerian Keuangan tidak elok jika harus runtuh dalam sesaat. Akhir kata, semoga

perlambatan yang terjadi dapat termitigasi dengan baik dan optimisme pembangunan tetap terjaga.

Referensi Caldara, D. and Iacoviello, M. (2018). Measuring Geopolitical Risk. International Finance Discussion

Paper, 2018(1222):1–66.

Davis, S. J. (2016). An Index of Global Economic Policy Uncertainty. NBER Working Paper,

(October):1– 12.

4 Data diakses pada 09.30 GMT, 22 Februari 2020, dari https://www.worldometers.info/coronavirus/

14

Global Uncertainty dan Dampaknya terhadap Ketahanan

Fiskal Chairul Adi5

Dampak Ketidakpastian Global terhadap perekonomian dan ketahanan fiskal

Ketidakpastian global berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan

macroeconomic uncertainty sejak kuartal terakhir 2018 berimbas pada melambatnya pertumbuhan PDB

Indonesia pada kuartal pertama 2019 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1: Laju pertumbuhan PDB triwulanan year-on-year (diolah dari BPS)

Grafik selanjutnya menampilkan struktur PDB dan memberikan gambaran yang lebih detil mengenai

elemen mana yang paling terdampak. Dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa kinerja ekspor mengalami

tekanan akibat ketidakpastian global. Pertumbuhan ekspor mulai melambat pada kuartal keempat 2018.

Bahkan, hampir sepanjang tahun 2019 pertumbuhannya negatif, kecuali pada kuartal ketiga yang

tumbuh tipis sebesar 0,1%. Jika dilihat lebih detil lagi, ekspor migas mengalami penurunan yang sangat

tajam dibandingkan ekspor non-migas maupun jasa. Sepanjang tahun 2019, ekspor migas Indonesia

terus mengalami penyusutan, berturut-turut sebesar -7,82% pada kuartal pertama, -31,95% pada kuartal

kedua, -9,01% pada kuartal ketiga, dan -21,50% pada kuartal terakhir.

Grafik 2: Laju pertumbuhan PDB berdasarkan penggunaan (diolah dari BPS)

5 Mahasiswa doktoral ekonomi politik di The University of Sydney

5.12

4.94 4.93

5.05

4.83

4.744.78

5.15

4.94

5.21

5.03

4.94

5.01

5.015.06

5.19

5.06

5.27

5.17

5.18

5.07 5.055.02

4.97

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

5.00

5.10

5.20

5.30

5.40

5.50

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Konsumsi RT (YoY; %) Konsumsi LNPRT (YoY; %) Konsumsi Pemerintah (YoY; %)

PMTDB (YoY; %) Ekspor (YoY; %) Impor (YoY; %)

15

Tingginya ketidakpastian global telah memicu sentimen proteksionisme di beberapa negara yang

berdampak pada menurunnya transaksi perdagangan internasional. Akibatnya, permintaan global

mengalami kontraksi sebagaimana tercermin dari indeks Global PMI (Purchasing Managers’ Index)

yang terus menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2019. Melambatnya permintaan global

berimbas pada tertekannya harga komoditas global. Harga minyak mentah, misalnya, turun lebih dari

10% sepanjang tahun 2019 yang tentu saja berdampak pada kinerja ekspor migas Indonesia.

Perlambatan ekonomi juga membawa dampak bagi kinerja fiskal pemerintah, khususnya penerimaan

pajak. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan pada tahun 2019 hanya tumbuh

sebesar 1,7%, merupakan yang terendah setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Grafik 3: Kinerja penerimaan perpajakan (sumber: Kementerian Keuangan, diolah)

Jika dirinci lebih lanjut berdasarkan sektor sebagaimana tersaji pada Tabel 1, terlihat bahwa sektor

pertambangan mengalami kontraksi terbesar, yaitu 19% pada tahun 2019. Hal ini cukup kontras dengan

kondisi tahun 2018 yang justru mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 50,7%. Sektor lain

yang juga mengalami penurunan adalah industri manufaktur yang turun sebesar 1,8%. Sementara itu

jika dilihat dari jenis pajaknya, PPh migas mengalami penurunan sebesar 8,7%. Data tersebut

mengonfirmasi penjelasan sebelumnya mengenai dampak ketidakpastian global terhadap harga

komoditas global, khususnya minyak dan gas. Masih dari sisi jenis pajak, PPh Badan juga tercatat

mengalami perlambatan, yaitu hanya tumbuh sebesar 1,07% dari tahun sebelumnya. Hal ini

mengindikasikan dampak pelambatan ekonomi global terhadap sektor produksi di dalam negeri.

Sektor Realisasi 2019 (Rp T) ∆% 2018-2019 ∆% 2017-2018

Industri pengolahan 365,39 (1,8) 10,9

Perdagangan 246,85 2,9 20,5

Jasa keuangan dan asuransi 175,98 7,7 11,5

Konstruksi dan real estat 89,65 3,3 6,0

Pertambangan 66,12 (19,0) 50,7

Transportasi dan

pergudangan

50,33 18,7 14,4

Tabel 1: Realisasi pajak tahun 2019 berdasarkan sektor (sumber: Kementerian Keuangan)

Melesetnya target penerimaan pajak berdampak pada melebarnya defisit fiskal tahun 2019 ke level

2,2%, atau sekitar Rp353 triliun. Meskipun masih dalam batas aman (di bawah 3% dari PDB), defisit

anggaran mengalami kenaikan dari tahun lalu yang tercatat sebesar 1,82% atau sekitar Rp269 triliun.

Dengan kata lain, secara nominal defisit anggaran naik sekitar 31% dari tahun lalu, atau setara Rp83,61

triliun.

620 723 874 981 1,077 1,147 1,240 1,285 1,344 1,519 1,545

16.7%

20.8%

12.2%9.9%

6.5%8.2%

3.6%4.6%

13.0%

1.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Penerimaan perpajakan (LHA; Rp T) Laju pertumbuhan (RHA; %)

16

Dengan tingginya short fall penerimaan pajak, konsekuensinya pemerintah harus menambah utang

untuk menambal defisit anggaran. Selama tahun 2019, pemerintah tercatat telah menerbitkan SBN

sebanyak Rp903,36 triliun dan pinjaman sebesar Rp74,22 triliun. Dengan demikian sampai dengan

akhir tahun 2019 total utang pemerintah mencapai Rp4.779,28 triliun, yang terdiri dari Rp4.014,81

triliun SBN dan Rp763,79 triliun pinjaman. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah tersebut naik sekitar

Rp317,5 triliun (7,12%). Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 29,8%.

Meski utang Indonesia terus bertambah, namun hal tersebut sepertinya tidak mempengaruhi

kemampuan Indonesia untuk menarik utang. Dengan rasio utang terhadap PDB yang masih di kisaran

30%, kepercayaan investor terhadap kapasitas fiskal pemerintah diperkirakan masih tetap terjaga. Sejak

2017 Indonesia juga telah memperoleh predikat investment grade (BBB) dari seluruh lembaga

pemeringkat global. Bahkan pada Januari 2020, JCRA, lembaga pemeringkat dari Jepang, telah

menaikkan peringkat sovereign credit Indonesia ke level BBB+. Hal ini mengindikasikan turunnnya

risiko kredit dan meningkatnya kapasitas pengelolaan utang pemerintah.

Selain itu, ketidakpastian global telah mendorong negara-negara di dunia untuk menerapkan kebijakan

moneter yang ekspansif, di antaranya dengan menurunkan suku bunga acuan. Akibatnya, modal

mengalir ke negara-negara emerging market dengan suku bunga yang lebih kompetitif, termasuk

Indonesia. Masuknya likuiditas global berdampak pada menurunnya tingkat imbal hasil (yield) Surat

Utang Negara (SUN). Sebagai gambaran, yield untuk SUN tenor 10 Rupiah tahun turun dari 7,997%

pada akhir 2018 menjadi 7,047% pada akhir tahun 2019, atau turun sekitar 12%. Beberapa lelang SBN

di awal tahun 2020 juga tercatat membukukan penawaran beli (bid) yang cukup tinggi sehingga yield

dapat lebih optimal. Tren penurunan yield tentu saja berdampak positif bagi ruang gerak fiskal karena

beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah akan menurun.

Data-data di atas menunjukkan bahwa pemerintah diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan dalam

menerbitkan SBN sepanjang tahun 2020. Namun yang perlu diwaspadai, tingginya global uncertainty

juga membuka peluang terjadinya sudden reversal atau penarikan modal secara tiba-tiba. Terlebih, porsi

investor non-residen di pasar keuangan Indonesia terbilang cukup tinggi. Di pasar SBN, misalnya, porsi

investor asing tercatat naik dari 37,71% pada tahun 2018 menjadi 38,60% pada tahun 2019. Sayangnya,

pemicu terjadinya sudden reversal bisa dari mana saja dan sukar untuk diprediksi, termasuk situasi

geopolitik dunia yang tentu saja di luar jangkauan pemerintah Indonesia. Mitigasi yang dapat dilakukan

pemerintah adalah dengan memperkuat basis investor domestik sehingga dapat menjadi buffer untuk

meminimalisir dampak sudden reversal terhadap stabilitas pasar.

Secara teoritis, realisasi program-program pemerintah dapat terancam akibat menurunnya kinerja

penerimaan pajak. Namun, data menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah mampu tumbuh

sebesar 3% dibanding tahun lalu meskipun penerimaan pajak hanya tumbuh sebesar 1,7%. Hal ini

mengindikasikan stance pemerintah untuk tidak melakukan penghematan belanja meskipun penerimaan

pajak kurang menggembirakan. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah mempertahankan

pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan pelambatan ekonomi global. Namun jika dilihat lebih detil

pada tabel di bawah ini, terlihat bahwa pertumbuhan cukup besar terjadi pada pos belanja bantuan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah adalah mempertahankan daya beli, khususnya bagi

masyarakat menengah ke bawah. Sebaliknya, belanja barang dan belanja modal justru mengalami

penurunan.

Belanja Realisasi 2019 (Rp T) Capaian (%) Growth (%)

Belanja pegawai 375,84 98,50 8,35

Belanja barang 333,98 96,74 (3,88)

Belanja modal 180,92 95,55 (1,74)

Pembayaran bunga utang 275,54 99,88 6,82

Subsidi 201,83 89,98 (6,94)

Belanja hibah 6,47 333,53 325,67

17

Belanja bantuan sosial 113,08 110,80 34,11

Belanja lain-lain 11,25 9,87 (30,39)

TOTAL 1.498,91 91,71 3,00

Tabel 2: Realisasi belanja pemerintah pusat (sumber: Kementerian Keuangan)

Antisipasi pemerintah melalui APBN 2020

Meskipun ketidakpastian global diperkirakan masih terus berlanjut di tahun 2020, beberapa pihak

memperkirakan dampaknya terhadap perekonomian global tidak seburuk tahun lalu. IMF

memperkirakan ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,3% tahun ini, lebih tinggi dari estimasi

pertumbuhan tahun 2019 yang hanya sebesar 2,9%. Untuk Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi

diproyeksi sebesar 5,1-5,5% (Bank Indonesia), 5,1% (IMF dan World Bank), 5,2% (ADB), dan 4,8%

(INDEF). Dalam APBN 2020, pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

Dibandingkan proyeksi dari institusi lainnya, outlook pemerintah tersebut terbilang cukup optimistis.

Demikian halnya dengan postur APBN 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Pemerintah

optimis penerimaan perpajakan tahun ini dapat tumbuh sebesar 20,73% jika dibandingkan realisasi

tahun lalu, atau tumbuh sebesar 15,60% jika dibandingkan dengan APBN 2019. Target tersebut

terbilang sangat tinggi dan sepertinya akan sulit tercapai. Tahun lalu, dengan pertumbuhan PDB sebesar

5,02%, penerimaan perpajakan hanya tumbuh 1,7% (Grafik 4). Artinya, 1% pertumbuhan PDB

berkontribusi pada kenaikan realisasi pajak sebesar 0,3%. Jika ditarik ke belakang, elastisitas

pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan terhadap pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 2,3. Jika

mengacu pada angka ini dan dengan asumsi PDB dapat tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2020, maka

penerimaan perpajakan diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 12,19% dari realisasi tahun lalu.

Pos APBN 2020 (Rp T) Realisasi 2019 (RP T) Growth (%)

Pendapatan negara 2.233,2 1.957,2 14,10

Penerimaan perpajakan 1.865,7 1.545,3 20,73

Belanja negara 2.540,4 2.310,2 9,96

Belanja pemerintah pusat 1.683,5 1.498,9 12,32

Transfer ke daerah dan dana

desa

856,9 811,3 5,62

Defisit 307,2 353,0 (12,97)

Defisit (% terhadap PDB) 1,76% 2,20% (20,00)

Tabel 3: Postur APBN 2020 (sumber: Kementerian Keuangan)

18

Grafik 4: Pertumbuhan penerimaan perpajakan dan pertumbuhan PDB (sumber:

Kementerian Keuangan, diolah)

Dari sisi belanja, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini, anggaran pendidikan dan kesehatan

mengalami kenaikan terbesar. Sementara itu, alokasi belanja perlindungan sosial hanya tumbuh sekitar

1%. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang naik sekitar 7%. Pertumbuhan

anggaran infrastruktur mengalami akselerasi dibanding periode sebelumnya yang tercatat hanya tumbuh

sekitar 1,4%. Dari alokasi belanja tersebut, terlihat bahwa pemerintah tahun ini fokus pada peningkatan

kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Langkah ini cukup strategis

dalam meningkatkan daya saing Indonesia di masa mendatang. Namun, efeknya terhadap

perekonomian umumnya belum akan terlihat dalam jangka pendek. Kenaikan belanja infrastruktur

diharapkan dapat mendorong pergerakan ekonomi dalam jangka pendek meskipun dampak yang lebih

besar umumnya juga baru akan terlihat dalam jangka panjang.

Belanja APBN APBN 2020 (Rp T) Outlook 2019 (RP T) Growth (%)

Pendidikan 508,1 478,4 6,21

Kesehatan 132,2 117,0 12,99

Perlindungan sosial 372,5 369,1 0,92

Infrastruktur 423,3 399,7 5,90

Tabel 4: Alokasi belanja APBN 2020 (sumber: Kementerian Keuangan)

Untuk membiayai APBN 2020, kebutuhan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp741,83 triliun yang

akan dipenuhi sebesar Rp690,51 triliun (93,1%) dari penerbitan SBN dan sebesar Rp51,32 triliun

(6,9%) dari pinjaman. Jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi tahun 2019. Namun melihat target

penerimaan pajak tahun 2020 yang terlalu tinggi, jumlah kebutuhan pembiayaan pemerintah

diperkirakan akan membengkak. Dengan outlook peringkat kredit Indonesia yang cukup positif,

pemerintah sepertinya tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut.

Catatan akhir

Meningkatnya global uncertainty dalam setahun terakhir telah berdampak pada melambatnya

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi fiskal, dampak ketidakpastian dan pelambatan ekonomi global

terlihat jelas pada kinerja penerimaan perpajakan, khususnya di sektor pertambangan. Untuk menjaga

pertumbuhan, pemerintah berusaha mendorong belanja khususnya untuk mempertahankan daya beli

masyarakat kelas menengah ke bawah. Konsekuensinya, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak

utang. Dari sisi risiko, peningkatan jumlah utang pemerintah sejauh ini masih dalam level aman. Namun

2.9 3.2 3.2

4.2

3.3 3.2

5.7

-1.3

2.6

3.4

2.0 1.81.3

1.7

0.7 0.9

2.5

0.3

(2.0)

(1.0)

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

(10.0)

(5.0)

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Growth Realisasi Penerimaan Perpajakan (LHA; %) Growth PDB (RHA; %) Elasticity (RHA)

19

yang perlu diperhatikan adalah potensi terjadinya sudden reversal yang dapat membahayakan stabilitas

pasar keuangan. Perlu upaya keras untuk menciptakan buffer melalui peningkatan kapasitas dan

pendalaman pasar domestik.

Perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan dibayangi ketidakpastian global selama tahun 2020.

Meski demikian, pemerintah terlihat sangat optimistis dengan menargetkan pertumbuhan penerimaan

perpajakan mencapai 20,73% dari realisasi tahun 2019. Dengan kondisi global yang masih tidak

menentu, target tersebut kemungkinan besar tidak akan tercapai. Dari sisi belanja, pemerintah perlu

mempertahankan alokasi belanja meskipun target penerimaan pajak diperkirakan tidak tercapai. Hal ini

penting untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan

bahwa anggaran dialokasikan untuk pos belanja yang produktif. Alokasi belanja dimaksud bukan hanya

yang berkontribusi pada penciptaan pertumbuhan dalam jangka panjang saja namun perlu diperhatikan

juga keseimbangan untuk mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek serta menjaga daya beli

masyarakat. Langkah tersebut tentu saja akan memperlebar defisit anggaran dan memaksa pemerintah

menerbitkan lebih banyak utang. Namun dengan melihat risiko utang pemerintah saat ini, penambahan

utang diperkirakan tidak akan mengganggu kesehatan keuangan pemerintah. Namun yang perlu

diperhatikan adalah bagaimana menggali potensi sumber pembiayaan yang berasal dari investor

domestik.

Referensi

BPS 2020, accessed 1 February 2020, [www.bps.go.id].

Jurado, K, Ludvigson, SC & Ng, S 2015, ‘Measuring uncertainty’, The American Economic Review,

vol. 105, no. 3, pp. 1177-1216.

Kementerian Keuangan 2020, accessed 1 February 2020, [www.kemenkeu.go.id].

20

Tantangan dan Peluang Meningkatkan Neraca

Perdagangan di Era Ketidakpastian Global M Putra Hutama6

Pada bagian ini akan kami sajikan ulasan mengenai dampak ketidakpastian global terhadap kondisi

ekspor dan impor Indonesia. Secara umum, kami akan menjabarkan latar belakang masalah perang

dagang antara dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok serta dampak terhadap performa

ekspor dan impor Indonesia. Selain itu, pada bagian ini juga kami akan menjelaskan proses negosiasi

Indonesia-European Union Comprehensive Economics Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai

salah satu solusi Indonesia untuk menciptakan pasar baru. Meskipun sampai saat ini belum ada

persetujuan IEU-CEPA, Indonesia dan EU telah melakukan 9 kali pertemuan untuk membahas poin

poin persetujuan. Kami akan menjabarkan alasan mengapa perjanjian ini dirasa penting bagi Indonesia

dan komoditas apa saja yang akan menjadi unggulan agar dapat dinegosiasikan untuk penurunan tariff.

Ketidakpastian global akibat perang dagang

Beberapa tahun terakhir dunia sedang dihadapkan dengan ketidakpastian. Hal ini dipicu salah satunya

oleh perang dagang antara dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar saat ini yaitu Tiongkok dan

Amerika serikat. Perang dagang ini dimulai pada tahun 2017, saat Amerika serikat (AS) menyatakan

bahwa impor solar panel dan mesin cuci dapat membahayakan industry dalam negeri AS lalu

dilanjutkan dengan menaikan tariff impor untuk produk tersebut ditahun 2018. Aksi balasan juga

dilakukan oleh Tiongkok dengan menaikan tariff produk sorgum dari Amerika sebesar 178,6% dengan

alasan anti-dumping. Perang menaikan tariff tidak berhenti hanya untuk kedua produk tersebut, hingga

tahun 2019 kedua negara menaikan tarif produk seperti baja, besi, buah, kacang, babi, kendaraan,

pesawat terbang, kapal, kedelai dan lain lain (Bown & Kolb, 2020). Perang dagang yang dimulai oleh

Amerika Serikat diduga kuat merupakan langkah Amerika untuk memulihakan defisit neraca dagang

sebesar 796 miliyar USD yang hampir setengahnya merupakan defisit dagang dengan Tiongkok (WITS,

2020). Tujuan lainnya adalah AS berniat untuk meningkatkan pendapatan dari hak Cipta, Paten dan

Merek Dagang yang selama ini diklaim tidak didapatkan sesuai dengan porsinya.

Aksi yang dilakukan oleh kedua negara adidaya ini memicu penurunan perdagangan global serta

memberikan dampak yang lebih buruk bagi negara “emerging” seperti Indonesia. Dapat kita lihat pada

grafik dibawah, meskipun penurunan nilai perdagangan dunia sudah dimulai sejak tahun 2015, kami

berpendapat bahwa penurunan sebesar 5,8% (2014-2017) merupakan sumbangsih dari penurunan nilai

perdangan produk produk “perang tariff” AS- Tiongkok. Dampak dirasakan oleh Indonesia adalah

pertumbuhan impor lebih besar dari ekspor sehingga menyebabkan defisit neraca perdagangan sebesar

8 miliyar USD. Hal ini merupakan defisit untuk pertama kalinya sejak 2014 bahkan lebih besar dari

defisit yang Indonesia terima ditahun 2012. Defisit tersebut diduga kuat merupakan dampak dari perang

dagang AS-Tiongkok dikarenakan menurut data BPS impor Indonesia naik dikarenakan impor non-gas.

Perang dagang berdampak buruk bagi negara diluar AS dan Tiongkok dikarenakan terdapatnya

oversupply produk perang tarif di pasar internasional, hal ini menyembabkan penurunan harga produk

tersebut yang cukup signifikan. Penurunan harga tersebut membuat barang impor dari Tiongkok

maupun AS menjadi lebih kompetitif di negara negara berkembang termasuk Indonesia. Data yang

kami peroleh dari Trademap menyatakan produk-produk impor seperti Mesin (HS84), Mesin Listrik

(HS85) serta Baja dan Besi (HS72) mengalami kenaikan rata rata sebesar 36,41% 2017-2018. Selain

itu, Ekspor Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan dikarenakan harga dari barang subtitusi

produk ekspor Indonesia mengalami penurunan harga.

6 Mahasiswa master ekonomi dan bisnis internasional di Corvinus University of Budapest

21

Grafik 1. Perdagangan International 2012-2018 (Sumber: Perhitungan penulis berasal dari

Trademap)

Meningkatkan neraca perdaganagan melaui IEU-CEPA (Indonesia-European Union

Comprehensive Economic Partnership Agreement)

Dengan adanya ketidakpastian global yang salah satu penyebabnya adalah ketidakpastian perjanjian

multirateral dibawah World Trade Organization, langkah tepat yang harus diambil oleh setiap negara

termasuk Indonesia guna meningkatkan nilai ekspor adalah mencari partner untuk melakukan perjanjian

dagang baik bilateral atau regional. Saat ini Indonesia memiliki 17 perjanjian dagang yang sedang

dinegosiasikan baik bilateral maupun regional7. Perjanjian yang menarik untuk didiskusikan adalah

perjanjian dengan negara Uni-Eropa. Uni-Eropa merupakan pasar besar dengan GDP sebesar 18.678

Triliun USD dan populasi sebanyak 513 juta orang (World Bank , 2020). Uni-Eropa merupakan

gabungan dari 27 negara yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Ciprus, Ceko, Denmark, Estonia,

Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemberg, Malta,

Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Sewida yang memiliki pasar

tunggal dan bebas perpindahan barang. Selain itu, perjanjian ini juga menarik untuk dibahas karena

komitmen Uni-Eropa untuk pelarangan Produk Sawit pada tahun 2020 yang dimana Sawit merupakan

produk unggulan dari Indonesia. Data terakhir yang didapakan dari trademap menyatakan terjadi

penurunan impor sawit oleh Eropa sebesar 69,5% 2018-2019. Melalui perjanjian ini diharapkan

Indonesia akan membuka peluang ekspor produk sawit.

Vietnam telah menyepakati perjanjian dagang oleh Uni-Eropa sejak tahun 2012. Berikut kami

menyajikan perbandingan antara Indonesia dan Vietnam ekspor produk ke eropa baik sebelum

perjanjian maupun sesudah perjanjian. Pada tahun 2011, Ekspor dan market share produk Indonesia di

Eropa lebih besar dibandingkan dengan produk Vietnam. Pada tahun 2012, Ekspor dan market share

produk Vietnam lebih besar dibanding produk Indonesia. Perlu dicatat, pada tahun 2012, Vietnam dan

Uni-Eropa telah sepakat untuk menurunkan tariff dan non-tariff barriers. Dampak perjanjian dagang

tersebut dapat dilihat sangat signifikan karena ekspor dan market share produk Vietnam terus

meningkat. Berbanding terbalik dengan Indonesia dimana terus mengalami penurunan ekspor serta

market share. Hingga pada tahun 2018, persentase perbedaan ekspor Indonesia ke eropa dengan

Vietnam ke Eropa sebesar 241% dan presentase perbedaan market share adalah sebesar 248%.

7 Kementerian Perdagangan. (2019). Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Retrieved

from List Perjanjian Dagang: http://ditjenppi.kemendag.go.id/

-2-4

-2

8 9

12

-8-10

-5

0

5

10

15

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Perdagangan Global- in Triliun $

Ekpor Indonesia- miliyar $

Impor Indonesia - miliyar $

Neraca perdagangan Indonesia - miliyar $

22

Grafik 2. Indonesia vs Vietnam (Sumber: Trademap, perhitungan penulis)

Pada tahun 2019, Indonesia dan Uni-Eropa telah melakukan 9 kali pertemuan untuk merampungkan

perjanjian dagang tersebut. Negosiasi pertama Uni-Eropa dan Indonesia dilakukan pada 18 Juli 2016 di

Brusel. Sekitar 80% perjanjian yang dinegosiasikan akan rampung, jika tidak meleset dari perkiraan

IEU-CEPA akan disetujui tahun 2020 ini. Indonesia akan menjadi negara ke 6 di asia tenggara yang

memiliki perjanjian dagang dengan Uni-Eropa yang sebelumnya Uni-Eropa telah memiliki perjanjian

dagang dengan Singapura (2010), Malaysia (2010), Vietnam (2012), Thailand (2013), dan Filipina

(2015) (European Union, 2020). Sejauh ini Indonesia telah mengekspor produk ke beberapa negara

besar eropa seperti Spanyol, Jerman dan Belanda dengan 5 produk unggulan yaitu Minyak Hewan dan

Tumbuhan (HS15), Alas Kaki (HS64), Produk Kimia (HS38), Mesin Listrik(HS85), dan produk karet

(HS40).

Tabel 1. Revealed Comparative Advantage Produk Indonesia 2018 (Sumber: World Integrated

Trade Solution or WITS)

Dapat kita lihat pada tabel 1, berdasarkan hasil Revealed Comperative Advantage Indonesia ke dunia

memiliki keunggulan untuk mengekspor produk makanan olahan, alas kaki, bahan bakar, hasil tambang,

textile dan baju, plastik atau karet, sayuran, dan kayu (lebih dari 1,00). Terdapat beberapa produk

unggulan Indonesia ke dunia akan tetapi tidak menjadi produk unggulan Indonesia di Uni-Eropa seperti

Bahan Bakar, Hasil Tambang, dan Sayuran. Ada beberapa kemungkinan alasana produk unggulan

Indonesia tersebut tidak menjadi produk unggulan di Eropa. Pertama, tariff yang ditetapkan oleh Uni-

0.34% 0.32% 0.29% 0.29% 0.29% 0.28% 0.29% 0.27%0.27%

0.35%0.42%

0.47%

0.61%0.67% 0.68% 0.67%

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ekspor Indo- EU27 (Miliyar $) Ekspor Vietnam - EU27 (Miliyar $)

Market Share (Indonesia) Market Share (Vietnam)

Product Group World Aus Bel Bul Cro Cyp Cze Den Est Fin Fra Ger Gre Hun Ire Ita Lat Lit lux Mal Net Pol Por Rom Slov Slvk Esp Swe

Animal 0,95 0,27 0,73 0,01 0,01 3,3 0,29 0,2 0 0,12 0,89 0,21 0,23 0,03 0,05 0,39 1,85 0,5 0 1,6 0,2 0,2 1,4 0,1 0 0 0,2 0,2

Chemicals 0,46 0,13 0,11 0,19 0,09 0,85 0,11 0,19 0,42 0,37 0,36 0,44 0,27 0,72 0,07 0,67 0,56 0,41 0 0,5 1,2 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 1,3 0,2

Food Products 1,31 0,28 1,16 0,15 0,62 2,3 0,19 0,5 2,05 0,67 0,62 1,29 2,16 0,2 2,74 1,39 0,08 5,51 0 3,6 2,2 0,3 2,4 0,2 0,1 0,1 0,8 0,5

Footwear 4,61 15,9 32,5 2,23 3,8 0,41 23,7 18,7 0 23,3 14,9 13,2 6,7 0,67 17,2 5,2 0,04 0,03 0 0,3 2,8 11 24 3,7 11 25 3,8 9,8

Fuels 1,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,01 0 0 0 0,29 0 0 0 0,2 0 0 0 4 0 0,6 0

Hides and Skins 0,83 2,79 7,7 0,09 0,16 0,05 3,05 0,22 1,08 1,84 1,6 2,11 0,36 0,06 5,36 0,65 0,23 0,07 0 1,1 2,8 1,8 0,1 0,8 0,7 1,4 0,6 0,8

Mach and Elec 0,37 0,63 0,44 0,15 0,38 0,53 0,94 0,12 0,28 0,78 1,32 0,76 0,59 1,43 1,86 0,29 0,12 0,27 0,1 0,2 0,5 1,2 0,1 0,4 0,4 0,7 0,2 0,4

Metals 0,95 1,12 0,43 0,25 0,01 0,05 0,23 0,19 0,02 0,08 0,3 0,4 0,25 0,17 0,08 0,97 0,85 0,32 0,03 0,4 0,4 0,3 0 0 0,2 0,1 0,4 0,5

Minerals 2,01 0 0,03 11,9 0 0 0 0 0,61 0,01 0,16 2,12 0,02 0 0,03 0,01 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 7 0

Miscellaneous 0,43 0,97 1,25 0,08 0,61 2,1 2,04 1,24 0,41 1,2 0,85 0,79 0,35 1,91 0,44 1,39 0,43 0,03 1,3 0,5 1,2 0,5 0,3 0,8 0,6 0,5 1,3

Plastic or Rubber 1,08 0,87 1,38 0,18 4,4 1,58 1,63 0,53 0,13 1,63 1,13 1,01 1,19 4,17 2,57 1,37 7,72 2,16 10,9 0,9 0,3 1,5 2,7 6,7 2,1 4,7 0,7 0,9

Stone and Glass 0,78 0,1 0,93 0,11 0,21 2,25 0,27 0,26 0,17 2,38 0,41 0,4 0,45 0,05 0,57 0,29 0,55 0,14 0,01 5,1 0,4 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,2 0,6

Textiles and Clothing 1,96 6,28 4,93 0,58 2 0,24 3,33 1,04 1,31 4,27 2,41 3,98 1,04 1,72 4,05 1,42 1,01 3,2 0,46 1,2 1,3 3,7 3,6 2 3 3,1 1 7,1

Transportation 0,4 0,15 0,05 0,02 0,21 0,07 0,3 0,85 0,08 0,33 0,27 0,16 0,45 0,07 0,01 0,07 0,01 1,76 0 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6

Vegetable 4,16 1,34 1,67 3,49 7,2 0,5 1,04 9 22,1 11,8 1,7 4,24 9,76 1,88 2 10,2 5,46 2,02 0 0,6 6 1,3 0,7 1,3 0,6 1,4 7,5 7,9

Wood 2,73 0,31 1,82 1,19 4,38 17,5 0,48 0,94 0,36 0,23 0,71 1,43 6,62 0,26 2,78 0,83 0,01 1,11 0,02 15 2,1 0,6 0,3 5,3 2,3 0,4 0,6 1,3

23

Eropa kemungkinan tinggi, sehingga produk Indonesia tersebut menjadi mahal dan tidak kompetitif.

Kedua, terdapat perbedaan standar yang ditetapkan oleh Uni-Eropa sehingga produk terebut bisa masuk

ke pasar Uni-Eropa. Indonesia sebetulnya memiliki ruang untuk meningkatkan nilai ekspor khususnya

melalui produk produk unggulan ini. Kami menyarankan Indonesia untuk bernegosiasi dengan Uni-

Eropa melalui perjanjian IEU-CEPA agar menurunkan tariff serta mempermudah masuknya produk

unggulan tersebut (Non-Tariff Barries).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies (Damuri, Atje,

& Soedjito, 2017), potensi yang dapat Indonesia hasilkan dengan IEUCEPA adalah meningkatnya

ekspor produk Indonesia sebesar 5,4% per tahun jika skema penghapusan tariff terlaksana untuk setiap

produk. Skema kedua adalah jika Indonesia gagal menyetujui perjanjian ini sekaligus Uni-Eropa

menghapus kebijakan Generalized System of Preference (GSP) maka Indonesia akan mengalami

penurunan ekspor ke Uni-eropa sebesar 8% pertahun. Hal ini dikarenakan produk alas kaki, textile dan

baju mendapatkan fasilitas tariff GSP.

Referensi

Bown, C. P., & Kolb, M. (2020, January 24). Trump’s Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide.

Retrieved from Peterson Institute for International Economics:

https://www.piie.com/sites/default/files/documents/trump-trade-war-timeline.pdf

Damuri, Y. R., Atje, R., & Soedjito, A. (2017). Study on the Impact of an EU-Indonesia CEPA. Jakarta:

Center for Strategic and International Studies.

European Union. (2020, January 17). EU-Indonesia CEPA Negotiations. Retrieved from European

Union External Actions: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/53277/eu-indonesia-cepa-negotiations_zh-hans

WITS. (2020). Retrieved from US Trade Summary.

World Bank . (2020). European Union . Retrieved from The World Bank Data:

https://data.worldbank.org/region/european-union

24

Volatilitas Komoditas Minyak Bumi bagi

Perekonomian Indonesia Hadi Prasojo8

Peran komoditas minyak bumi pada perekonomian

Komoditas energi memiliki peranan penting dalam perekonomian karena digunakan sebagai faktor

produksi oleh industri maupun konsumsi oleh individu / rumah tangga dalam berbagai wujud. Salah

satu dari komoditas energi tersebut adalah minyak bumi, yang produk turunan / olahan hasil

pengilangan (refinery)-nya digunakan dalam berbagai hal dalam kehidupan, mulai dari bahan bakar

minyak (BBM) untuk kendaraan hingga produk petrokimia untuk industri.

Indonesia cukup bergantung dengan komoditas minyak bumi, dapat dilihat dari salah satu indikator

yang mewakili yaitu porsi minyak bumi dalam konsumsi energi primer (oil share of primary energy).

Pada 2018, Indonesia mengkonsumsi minyak bumi sebesar 83,4 mtoe (juta ton ekuivalen minyak) dari

total 185,5 mtoe energi yang dikonsumsi (BP, 2019), sehingga porsi minyak bumi dalam konsumsi

energi primer sebesar 44.96%. Jika dibandingkan dengan total dunia yang sebesar 33,62 % atau total

Asia-Pasifik sebesar 28,32%, tentunya nilai tersebut cukuplah besar. Perbandingan porsi minyak bumi

dalam konsumsi energi primer dengan negara lainnya ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Porsi minyak bumi dalam konsumsi energi primer negara (%), 2018 (Sumber: BP, 2019; diolah)

Dalam proses pemenuhannya, Indonesia telah menjadi negara net oil importer semenjak tahun 2004

mengingat kebutuhan konsumsi yang terus meningkat sementara tingkat produksi yang menurun.

Sehingga diperlukan impor untuk pemenuhan kebutuhan tersebut baik berupa minyak mentah (crude

oil) maupun minyak olahan. Terus mengingkatnya volume dan nilai impor minyak mentah maupun

olahan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. Pada tahun 2018, Indonesia mengimpor

minyak mentah senilai 9,2 miliar US$ dan minyak olahan senilai 17,6 miliar US$, sedangkan ekspor

minyak mentah senilai 5,2 miliar US$ dan minyak olahan senilai 1,6 miliar US$. Produk minyak mentah

dan olahan inilah yang juga turut menyumbangkan defisit neraca perdagangan Indonesia saat ini.

8 Mahasiswa master analisis ekonomi di Corvinus University of Budapest

Total Asia Pacific,28.32%

Total World,33.62%

Indonesia,44.96%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Uzb

ekis

tan

Ukr

aine

Trin

idad

& T

obag

o

Icel

and

Ch

ina

Ru

ssia

n F

eder

atio

n

Kaz

akh

stan

Sou

th A

fric

a

Esto

nia

No

rway

Turk

men

ista

n

Ban

glad

esh

Cze

ch R

epu

blic

Qat

ar

Slo

vaki

a

Bu

lgar

ia

Swed

en

Bel

arus

Tota

l Asi

a Pa

cifi

c

Paki

stan

Vie

tnam

Ind

ia

Om

an

Iran

Ven

ezu

ela

Ro

man

ia

Pola

nd

Turk

ey

Can

ada

Aze

rbai

jan

Fran

ce

Tota

l Wo

rld

Alg

eri

a

Ger

man

y

Co

lom

bia

Arg

enti

na

Fin

lan

d

Aus

tral

ia

Mal

aysi

a

Hu

nga

ry

Swit

zerl

and

Slo

ven

ia

Aus

tria

New

Zea

lan

d

No

rth

Mac

edo

nia

Egyp

t

Ital

y

US

Un

ited

Kin

gdo

m

Jap

an

Un

ited

Ara

b Em

irat

es

Taiw

an

Cro

atia

Sou

th K

ore

a

Mex

ico

Port

uga

l

Isra

el

Latv

ia

Ind

on

esia

Ch

ile

Bra

zil

Peru

Den

mar

k

Phili

pp

ines

Spai

n

Net

her

lan

ds

Irel

and

Thai

lan

d

Kuw

ait

Bel

giu

m

Lith

uan

ia

Gre

ece

Sau

di A

rab

ia

Mo

rocc

o

Sri L

anka

Ecu

ado

r

Ch

ina

Ho

ng K

ong

SA

R

Iraq

Luxe

mb

ou

rg

Sin

gap

ore

Cyp

rus

25

Gambar 2. Volume ekspor-impor minyak Indonesia (ribu ton), 2000-2018 (Sumber: BPS, 2019)

Gambar 3. Nilai ekspor-impor minyak Indonesia (juta US$), 2000-2018 (Sumber: BPS, 2019)

Besarnya volume impor minyak mentah maupun olahan membuat Indonesia sangatlah bergantung

dengan harga minyak mentah di tingkat global dalam penentuan nilainya. Pentingnya harga minyak

mentah global tersebut menjadikannya salah satu indikator dalam asumsi makro pada Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Indonesia, selain juga disertai indikator energi

lainnya yaitu lifting (tingkat produksi) minyak dan gas bumi. Di samping itu, harga minyak mentah

Indonesia (Indonesia Crude Price / ICP) sendiri diformulasikan dalam peraturan KepMen ESDM

berdasarkan harga keekonomian lapangan-lapangan yang ada di Indonesia juga menyesuaikan dengan

harga tingkat global (ESDM, 2020). Mempelajari bagaimana harga minyak mentah global terbentuk

penting untuk dilakukan.

Faktor pembentuk harga minyak mentah global

Secara historis harga minyak mentah global dalam beberapa tahun ke belakang mengalami banyak

fluktuasi. Sebagai ilustrasi ditampilkan salah satu harga minyak mentah ringan dari kawasan North Sea

yang umum dijadikan acuan global yaitu Dated Brent pada Gambar 4.

Gambar 4. Harga minyak mentah global acuan Dated Brent (US$/barrel), 2000-2019

(Sumber: IndexMundi, 2020)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

rib

u t

on

Ekspor minyak mentah Impor minyak mentah

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

juta

US$

Ekspor minyak mentah Impor minyak mentah

0

20

40

60

80

100

120

140

160

US$

/bar

rel

26

Beberapa faktor yang membentuk fluktuasi dan volatilitas harga minyak global tersebut adalah sebagai

berikut:

Layaknya produk lainnya, harga dibentuk oleh adanya mekanisme pasar (supply dan demand) pun

termasuk dengan komoditas energi lainnya. Contohnya adalah dengan meningkatnya supply dari

mulai berproduksinya shale oil AS dan oil sand Kanada pada Q3 2014 - Q1 2015 yang membuat

jatuhnya harga minyak (Dated Brent) dari 97,34 US$/barrel pada September 2014 menjadi 55,79

US$/barrel pada Maret 2015.

Kejadian krisis contohnya krisis finansial global pada Q3 2008 yang membuat jatuhnya harga

minyak dari 99,06 US$/barrel pada September 2008 menjadi 41,58 US$/barrel pada Desember 2008.

Beberapa negara yang memiliki tingkat produksi minyak tinggi berperan besar dalam penentuan

harga minyak. Contohnya adalah upaya negara-negara anggota OPEC (Organization of the

Petroleum Exporting Countries) memotong produksinya hingga 4,2 juta barrel/day pada Q1 2009

yang membuat kembali meningkatnya harga minyak dari 41,58 US$/barrel pada Desember 2008

menjadi 68,62 US$/barrel pada juni 2009. Adapun dikarenakan turunnya pengaruh OPEC, saat ini

negara-negara OPEC berkoordinasi dengan negara-negara non-OPEC membentuk forum OPEC+

dengan harapan yang sama untuk menstabilkan harga minyak.

Kondisi geopolitik global, contohnya adalah kasus terorisme 9/11 pada Q3 2001 yang membuat

jatuhnya harga minyak dari 25,54 US$/barrel pada September 2001 menjadi 18,6 US$/barrel pada

Desember 2001.

Upaya mengurangi resiko volatilitas harga minyak mentah global

Berdasarkan beberapa kajian (Bacon & Kojima, 2008; Kojima, 2009) dan opini penulis, upaya-upaya

mengurangi resiko volatilitas harga minyak mentah global sekaligus menjawab tantangan energy

trilemma (ketahanan pasokan, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan termasuk perubahan

iklim) yang juga dapat diterapkan bagi Indonesia didiskusikan sebagai berikut:

Memenuhi target lifting serta peningkatan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan. Mengingat

besarnya nilai impor minyak tidak hanya pada minyak mentah namun juga minyak yang telah diolah.

Upaya-upaya pemenuhan target lifting minyak mentah domestik dilakukan melalui pembaruan

sistem kontrak untuk meningkatkan investasi, eksplorasi baru untuk peningkatan penemuan

cadangan, efisiensi produksi, hingga pelaksanaan teknik-teknik produksi tersier (enhance oil

recovery dll) pada lapangan tua. Adapun upaya peningkatan produksi minyak olahan dilakukan

melalui peningkatan infrastruktur pengolahan berupa kilang-kilang. Juga dibutuhkan infrastruktur

tangki timbun (storage) untuk meningkatkan cadangan strategis / operasional.

Hedging (lindung nilai) dan mekanisme stabilisasi harga. Hedging dengan melakukan kontrak-

kontrak pembelian / impor dengan harga yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

Mekanisme stabilisasi harga termasuk pembagian resiko antara pemerintah dengan melalui subsidi

tanpa membebani kapasitas fiskal (maupun BUMN di bidang terkait) dan masyarakat sebagai

konsumen secara langsung. Subsidi dikhususkan ditargetkan pada jenis-jenis energi tertentu. Juga

dengan disertai kompensasi baik berupa bantuan tunai maupun jaminan sosial yang ditargetkan

kepada yang membutuhkan dalam rangka menanggulangi dampak pada kenaikan harga di

masyarakat sebagai konsumen akhir. Beberapa negara membentuk lembaga Oil / Fuel Price

Stabilization Fund untuk mendukung stabilisasi harga ini.

Konservasi dan diversifikasi energi. Konservasi energi dengan melakukan efisiensi dari hulu hingga

hilir penggunaan berbagai jenis energi. Diversifikasi energi dengan mengoptimalisasi penggunaan

potensi energi lokal setempat terutama energi baru terbarukan diantaranya panas bumi, tenaga surya,

tenaga angin, tenaga air, dll. Pembahasan komoditas energi memang tidaklah bisa untuk dibahas

dengan satu jenis komoditas energi saja, mengingat adanya kemungkinan substitusi maupun

pencampuran jenis energi yang tentunya tetap tidaklah mudah dengan membutuhkan penyesuaian

teknologi. Pun tentunya juga penting untuk mengelola resiko volatilitas komoditas-komoditas energi

lainnya diantaranya batu bara, gas bumi, bahan bakar nabati (BBN) / biofuel dari minyak kelapa

sawit (CPO), dll yang harganya juga mengalami fluktuasi.

27

Upaya-upaya tersebut telah terus dilakukan oleh pemerintah, namun tetap dibutuhkan kecepatan inovasi

untuk menjawab kecepatan tantangan yang ada di Indonesia.

Referensi:

Bacon, R., & Kojima, M. 2008. Coping with Oil Price Volatility. ESMAP Special Report 005/08.

Washington, DC: World Bank. https://esmap.org/sites/default/files/esmap-

files/8142008101202_coping_oil_price.pdf

Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Nilai Ekspor dan Impor Migas (juta US$) 1996-2018.

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1004/nilai-ekspor-dan-impor-migas-juta-us-1996-

2018.html

Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Volume Ekspor dan Impor Migas (juta US$) 1996-2018.

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1003/volume-ekspor-dan-impor-migas-berat-

bersih-ribu-ton-1996-2018.html

British Petroleum (BP). 2019. BP Statistical Review of World Energy 2019.

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-

energy/downloads.html

IndexMundi. 2020. Crude Oil (petroleum): ‘Dated Brent’ Monthly Price (US$ per barrel) 2000-2019.

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil-brent&months=240

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 2019. Keputusan Menteri ESDM Nomor 269

K/10/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 138

K/12/MEM/2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen%20269%20K%2010%20MEM%202019_Pe

rubahan%20Formula%20ICP_salinan+stempel.pdf

Kojima, M. 2009. Government Response to Oil Price Volatility: Experience of 49 Developing

Countries. Extractive Industries for Development Series #10. Washington, DC: World Bank.

https://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/10-govt_response-hyperlinked.pdf

28

Efek Ketidakpastian Ekonomi Global Terhadap Serapan

Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat Indonesia Perwira Yodanto9

Rentetan peristiwa ekonomi dunia yang kurang menguntungkan atau yang akrab dikenal dengan global

economic uncertainty tentunya menimbulkan gejolak bagi perekonomian Indonesia. Dalam kurun 5

tahun terakhir saja Pemerintah Indonesia tercatat mengumumkan belasan jilid paket kebijakan ekonomi

untuk merespon imbasnya. Secara makro, raihan kinerja ekonomi Indonesia tergolong masih bagus.

Namun, fluktuasi fenomena ini masih berlanjut sehingga Pemerintah dituntut waspada terhadap efek

yang ditimbulkan di ranah mikroekonomi. Efek dari gejolak ketidakpastian ini terhadap tingkat serapan

tenaga kerja dan daya beli masyarakat menjadi objek analisa dalam tulisan ini.

Global Economic Policy Uncertainty dan Respon Paket Kebijakan Ekonomi

Lebih dari satu dekade terakhir dunia mengalami global economic uncertainty. Peristiwa ekonomi yang

sangat mengemuka diantaranya adalah meletupnya Global Financial Crisis pada 2008, krisis ekonomi

Yunani dan drama Brexit yang begitu menyibukkan Uni Eropa, sampai tarik menarik dua polar magnet

ekonomi dunia, China dan Amerika Serikat, selalu memasuki babak baru dalam trade war. Sebagai

partisipan G2010, Indonesia tidak punya celah untuk tidak terdampak oleh gelombang ini.

Tim Ekonomi Kabinet Kerja (2014-2019) telah mengumumkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi

(Bappenas 2019) untuk merespon global economic uncertainty. Selama impelementasi, Indonesia

menunjukkan ketahanan ekonomi makro dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil,

masih di atas 5% per tahunnya. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang

lainnya yang berkisar di angka 4,4% (Bappenas 2020). Adapun laju inflasi bisa ditekan di kisaran 3,2%

sepanjang 2015-2019 dan pertumbuhan investasi rata-rata sebesar 5,4% per tahun di periode yang sama.

Dalam perspektif mikroekonomi, dua indikator terakhir memberi harapan bahwa Indonesia dalam status

survived.

Aspek Uncertainty pada Investasi dan Serapan Tenaga Kerja

Dengan 265 juta penduduk, APBN saat ini tentu tidak memadai untuk memenuhi beban domestik yang

besar. Hadirnya investasi memainkan peran signifikan untuk mendongkrak laju perekonomian nasional.

Namun, efek trade war terhadap iklim investasi menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Paket

kebijakan ekonomi dan peningkatan Ease of Doing Business yang dinilai dapat memanjakan investor

asing ternyata belum berhasil merayu capital inflow dari 33 perusahaan yang hengkang dari China

(CNN Indonesia 2019). Meski Presiden kecewa dengan fakta tersebut (CNN Indonesia 2019), namun

selama periode pertama pemerintahannya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dilaporkan turun dari

9 Mahasiswa program Master of Public Policy di The Australian National University (ANU) 10 G-20 atau Group of Twenty adalah forum ekonomi 19 negara termasuk Indonesia plus Uni Eropa yang merupakan kekuatan ekonomi utama dunia dan memiliki posisi strategis di kancah global karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia (Sherpa G20 Indonsia 2019).

29

6,18% (2015) menjadi 5,28% (2019). Penurunan itu berwujud penciptaan 11 juta lapangan kerja akibat

ekspansi ekonomi domestik (Bappenas 2020).

Meski kuantitasnya 1 juta lebih tinggi dari target penciptaan lapangan kerja, prestasi tersebut belum

merefleksikan kualitas dari skill yang diterapkan dalam pekerjaan. Dengan terbatasnya belanja modal

untuk pembangunan infrastruktur, tentunya sektor swasta berperan penting dalam penyerapan angkatan

kerja terbuka. Sektor swasta yang paling tampak adalah decacorn11 atau unicorn berbasis transportasi

seperti ‘Go-Jek’ dan ‘Grab’ (Bloomberg 2019) yang memobilisasi pencari kerja untuk bergabung

sebagai mitra terlepas latar belakang pendidikan dan kompetensinya. Data BPS juga menunjukkan

bahwa per Februari 2019, sektor informal menyumbang 57,27% lapangan pekerjaan baru dan selalu

konsisten berkontribusi di kisaran hampir 60% dalam beberapa waktu terakhir (CNBC Indonesia 2019).

Elemen uncertainty lain yang perlu diwaspadai adalah aspek keberlanjutan (sustainability) pekerja

sektor informal di industri start-up dan disrupsi teknologi informasi. Selain mengokohkan kesetiaan

pelanggannya, decacorn sepeti ‘Go-Jek’ tentunya memilih strategi bisnis yang akan membuat investor

globalnya12 bertahan karena orientasi investor di industri financial technology/fintech bukan sebagai

pengendali, melainkan murni bagi hasil (CNBC Indonesia 2018). Artinya, posisi mitra pengendara

sangat rentan yang berujung pada tren income yang turun. Ke depan, disrupsi teknologi berwujud

otomatisasi, digitalisasi, dan Artificial Intelligence (AI) juga diprediksi mengancam 51,8% atau 52,6

juta potensi pekerjaan di Indonesia (INFID 2019, Bappenas 2020). Tentunya Pemerintah harus menaruh

perhatian besar pada peningkatan kompetensi dan kapasitas baik pekerja di sektor formal terlebih lagi

informal untuk mereduksi risiko pekerjaan yang hilang.

Ancaman pada Optimisme Tingkat Daya Beli Masyarakat

Terlepas dari prestasi turunnya TPT, Pemerintah perlu mewaspadai faktor uncertainty pada daya beli

masyarakat. Konsumsi domestik merupakan kekuatan ekonomi Indonesia mengingat exposure ekonomi

nasional pada perekonomian global yang relatif terbatas/ small open economy (Kontan 2020). Di

periode 2014-2019, konsumsi rumah tangga masih stabil di angka 5%, menyusul tingkat inflasi yang

terjaga di kisaran 3%. Pemerintah berharap dalam 5 tahun mendatang terjadi peningkatan konsumsi

masyarakat rata-rata 5,6% per tahun (Bappenas 2020). Namun, proyeksi serapan tenaga kerja telah

menunjukkan implikasinya pada tren income individu. Artinya, optimisme pada tingkat konsumsi

masyarakat ke depannya juga masih terancam.

Pemerintah harus meracik formula yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

imbasnya tentu mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. Selain faktor inflasi, beberapa hal yang

perlu dijaga kestabilannya antara lain ketersediaan komoditas pangan strategis, tata kelola sistem

logistik nasional dan konektivitas antarwilayah, serta subsidi (Bappenas 2020). Kenaikan sejumlah tarif

misalnya pada listrik, BBM, LPG 3 kg atau iuran BPJS, jelas berimbas sangat besar pada daya beli

msyarakat di level pendapatan rendah yang memiliki porsi 17,71% konsumsi nasional (Kontan 2020).

Kebijakan cash transfer (bansos) sebagai kompensasi bagi mereka, harus memiliki sistem monitoring

yang menjamin penyaluran tepat sasaran. Di kutub lainnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan

fenomena penurunan konsumsi kelompok penghasilan tinggi yang porsinya menguasai 45,36%

konsumsi nasional (Indef 2019). Faktor-faktor ini merupakan pencetus perlambatan pertumbuhan

konsumsi rumah tangga. Pungkasnya, meskipun tidak secara langsung berdampak, global economic

11 Decacorn adalah sebutan untuk start-up yang memiliki valuasi di atas USD 10 milyar (CB Insight 2019). 12 ‘Go-Jek’ mendapatkan suntikan dana dari lembaga ekuitas global seperti Alphabet (induk usaha Google), KKR & Co LP, Temasek, Tencent, Sequoia Capital India, dan Warburg Pincus (CB Insight 2019)

30

uncertainty sedikit banyak masih membayangi faktor-faktor yang mempengaruhi optimisme

pemerintah pada daya beli masyarakat.

Referensi

Bappenas 2019, Paket Kebijakan Ekonomi, Bappenas, bappenas.go.id

https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/paket-kebijakan-ekonomi

Bappenas 2019, Paket Kebijakan Ekonomi, Bappenas, bappenas.go.id

https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/paket-kebijakan-ekonomi

Bappenas 2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

CB Insight 2020, The Complete List of Unicorn Companies, CB Insight

https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies

CNBC Indonesia 2018, Salah Satu Jawaban Kenapa Go-Jek Diidamkan Investor Asing, CNBC

Indonesia, cnbcindonesia.com

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180119134213-37-1994/salah-satu-jawaban-kenapa-go-jek-

diidamkan-investor-asing

CNBC 2019, Perang Dagang, Apple Hingga Nintendo Hengkang Dari China, CNBC Indonesia,

cnbcindonesia.com

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190828140016-4-95363/perang-dagang-apple-hingga-

nintendo-hengkang-dari-china

CNBC Indonesia 2019, Angka Pengangguran Turun Gegara Jadi Driver Gojek-Grab?, CNBC

Indonesia, cnbcindonesia.com

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009070933-4-105456/angka-pengangguran-turun-

gegara-jadi-driver-gojek-grab

CNN Indonesia 2019, Jokowi Kecewa 33 Pabrik yang Hengkang dari China Tidak ke RI, CNN

Indonesia, cnnindonesia.com

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904155723-92-427496/jokowi-kecewa-33-pabrik-

yang-hengkang-dari-china-tidak-ke-ri

International NGO Forum for Indonesia Development 2019, Humaniora Banyak Pekerjaan Terancam

Hilang, INFID, infid.org.

https://www.infid.org/humaniora-banyak-pekerjaan-terancam-hilang/

Kontan 2020, Kenaikan Sejumlah Tarif Bakal Menekan Daya Beli Masyarakat Tahun Ini, Kontan

Nasional, kontan.co.id

https://nasional.kontan.co.id/news/kenaikan-sejumlah-tarif-bakal-menekan-daya-beli-masyarakat-

tahun-ini

Okezone 2018, Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga XVI, Cek di Sini, Okezone

Ekonomi, okezone.com https://economy.okezone.com/read/2018/11/16/20/1978661/daftar-lengkap-

paket-kebijakan-ekonomi-jilid-i-hingga-xvi-cek-di-sini

Sherpa G20 Indonesia 2020, Sejarah Singkat G20, Sherpa G20 Indonesia

https://www.sherpag20indonesia.ekon.go.id/sejarah-singkat-g20