DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR ... · mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-sektor ... sektor industri pengolahan. ... merupakan

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

OLEH RUTH ELISABETH SIHOMBING

H 14102037

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2006

RINGKASAN

RUTH SIHOMBING. Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Sektor Perekonomian Di Kabupaten Tapanuli Utara (dibimbing oleh WIWIEK RINDAYANTI)

Pada masa sebelum otonomi daerah, peranan pemerintah pusat sangat besar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah, sehingga menimbulkan keidakpuasan dari pemerintah daerah. Menanggapi ketidakpuasan dari pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah pusat pada masa reformasi mengeluarkan UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara ikut serta mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah tersebut, sehingga Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kemandirian menentukan arah pembangunannya untuk kemajuan daerahnya. Secara ekonomi, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan wilayah yang strategis karena merupakan jalur lintas dari beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu Kabupaten Tapanuli Utara juga merupakan kawasan yang terkenal di nusantara karena potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara sebelum dan pada masa otonomi daerah, mengidentifikasi perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara maupun daya saing sektor-sektor tersebut jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga untuk mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-sektor ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga dapat diketahui sektor mana yang termasuk dalam kelompok pertumbuhan progresif dan sektor mana yang termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang lambat. Pada penelitian ini, analisis mengenai dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara digunakan analisis shift share. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 1993-2004 berdasarkan harga konstan tahun 1993. Untuk melihat pertumbuhan masing-masing sektor akan dibagi dalam tiga periode waktu, yaitu tahun 1993-1996 periode sebelum otonomi daerah yang menggambarkan kondisi sebelum krisis ekonomi, tahun 1997-2000 periode sebelum otonomi daerah yang menggambarkan kondisi pada saat terjadinya krisis ekonomi, dan tahun 2001-2004 periode pada masa berlakunya otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1993-1996, sektor yang pertumbuhannya paling cepat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor yang pertumbuhannya paling lambat adalah sektor pertambangan. Dilihat dari daya saingnya, sektor pertambangan adalah sektor yang mempunyai daya saing paling baik dibandingkan dengan kabupaten lain, sedangkan sektor yang tidak mampu bersaing dengan kabupaten lain adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada kurun waktu 1997 sampai 2000, sektor yang mempunyai laju pertumbuhan paling cepat adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sedangkan sektor yang pertumbuhannya paling lambat adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan mempunyai daya saing yang

baik bila dibandingkan dengan kabupaten lain, sedangkan sektor bangunan merupakan sektor yang memiliki daya saing yang buruk bila dibandingkan dengan kabupaten lain. Pada masa otonomi daerah tahun 2001-2004, sektor pertanian merupakan sektor yang pertumbuhannya paling cepat, sedangkan sektor yang pertumbuhannya paling lambat adalah sektor bangunan. Pada masa otonomi daerah, semua sektor mempunyai daya saing yang baik bila dibandingkan dengan kabupaten lain, sektor bangunan merupakan sektor yang mempunyai daya saing yang paling baik bila dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Pada masa otonomi daerah tahun 2001 sampai 2004, perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam kelompok pertumbuhan progresif. Akan tetapi sebagian besar sektor ekonomi mempunyai laju pertumbuhan yang lambat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendorong perkembangan tiap sektor, karena semua sektor tersebut memiliki daya saing yang baik bila dibandingkan dengan kabupaten lain. Caranya yaitu dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jalur transportasi, jaringan komunikasi, dan lain sebagainya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, perlu adanya perhatian yang besar dari pemerintah daerah dan juga adanya kebijakan perpajakan yang mendukung. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh baik terhadap perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Akan tetapi pemerintah daerah harus bisa memanfatkan potensi daerah yang ada baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia supaya ke depannya perekonomian semakin maju.

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

Oleh

RUTH ELISABETH SIHOMBING H 14102037

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2006

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh.

Nama Mahasiswa : Ruth Elisabeth Sihombing

Nomor Registrasi Pokok : H14102037

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi :Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan

Sektor Perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian

Bogor

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Ir. Wiwiek Rindayanti, M.Si NIP 131846870

Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS NIP 131846872

Tanggal Kelulusan:

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR

HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN

SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU

LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Juni 2006

Ruth Elisabeth Sihombing H14102037

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Tarutung pada tanggal 16 Februari 1985 sebagai anak kedua dari

pasangan Donald Sihombing dan Amida Hutagalung. Penulis menyelesaikan sekolah

dasar di SD Negeri I Tarutung pada tahun 1996, kemudian menyelesaikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Negeri II Tarutung pada tahun 1999 dan

menyelesaikan Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri I Tarutung pada tahun 2002.

Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi,

Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI.

Selama ini penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Persekutuan Mahasiswa Kristen

(PMK) Institut Pertanian Bogor, dan juga dipercaya sebagai sekretaris di Komisi

Kesenian PMK IPB. Penulis juga aktif di Kelompok Pra Alumni PMK IPB dan

dipercaya sebagai bendahara. Selain itu penulis juga anggota Kelompok Kecil PMK

IPB.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat

dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul

skripsi ini adalah “Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di

Kabupaten Tapanuli Utara”. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana posisi dan

kondisi perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara terutama setelah berlakunya otonomi

daerah. Selain itu, skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakutas Ekonomi dan Manajemen,

Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada

Ibu Ir. Wiwiek Rindayanti, M.Si, yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang

begitu berharga dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan

baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan Bapak Muhammad Firdaus, SP. M.Si selaku

dosen penguji yang telah menguji hasil penelitian ini. Terima kasih untuk saran dan

kritik yang telah diberikan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jaenal Effendi,

Ma selaku dosen komisi pendidikan, terutama atas perbaikan tata cara penulisan skripsi

ini. Meskipun demikian, segala kesalahan yang terjadi dalam penulisan ini, sepenuhnya

merupakan tanggung jawab penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta seminar yang telah

memberikan saran dan kritik untuk perbaikan hasil penelitian ini. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu, memberikan

saran dan kritik dan dukungan yang begitu besar dalam penyelesaian skripsi ini yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

kedua orang tua penulis, yaitu Donald Sihombing dan Amida Hutagalung Terima kasih

untuk cinta kasih yang begitu besar yang diberikan kepada penulis, juga saudara-

saudara penulis. Terima kasih untuk dukungan doa dan perhatian yang begitu besar

yang diberikan kepada penulis. Semoga karya ini dapat bermanfaat penulis dan pihak

lain yang membutuhkan.

Bogor, Juni 2006

Ruth Elisabeth Sihombing H14102037

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ....................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR........................................................................................... iv

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..................................................................................... 1

1.2. Perumusan Masalah............................................................................. 5

1.3. Tujuan Penelitian................................................................................. 10

1.4. Ruang lingkup Penelitian .................................................................... 10

1.5. Kegunan Penelitian.............................................................................. 11

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Konsep Otonomi Daerah ..................................................................... 12

2.2. Konsep Wilayah .................................................................................. 17

2.3. Konsep Pembangunan Wilayah........................................................... 20

2.4. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah ............................................. 24

2.5. Penelitian Terdahulu............................................................................ 27

2.6. Kerangka Teoritis ................................................................................ 30

2.6.1. Analisis Shift Share ................................................................... 30

2.6.2. Kelebihan Analisis Shift Share .................................................. 33

2.6.3. Kelemahan Analisis Shift Share ................................................ 34

2.7. Kerangka Pemikiran Konseptual ......................................................... 35

III. GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1. Keadaan Umum Wilayah..................................................................... 38

3.2. Keadaan Sosial Budaya ....................................................................... 41

3.3. Produk Unggulan................................................................................. 42

3.4. Keadaan Sarana dan Prasarana ............................................................ 44

3.5. Keadaan Perekonomian ....................................................................... 46

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Waktu dan Tempat Penelitian ............................................................. 50

4.2. Jenis dan Sumber Data ........................................................................ 50

4.3. Metode Analisis Shift Share ................................................................ 51

4.3.1. Analisis PDRB Kota/Kabupaten dan PDRB Provinsi............... 51

4.3.2. Rasio PDRB Kota/Kabupaten dan PDRB Provinsi (Nilai Ra,Ri,ri)......................................................................... 53

4.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah ............................... 54

4.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan Wilayah dan Pergeseran Bersih ... 58

4.4. Defenisi Operasional ........................................................................... 61

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah.............................................. 64

5.1.1. Analisis PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah ........................................................................ 64 5.1.2. Rasio PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan PDRB Provinsi Sumatera Utara (Nilai Ra, Ri, ri ) Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah.................................................. 73

5.2. Analisis Pertumbuhan Sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah....................... 78 5.3. Analisis Daya Saing Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah...................... 84 5.4. Profil Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Pergeseran Bersih Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah................ 87

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan......................................................................................... 96

6.2. Saran ................................................................................................... 98

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 100

LAMPIRAN .......................................................................................................... 103

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1.1. Persentase PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga konstan 1993 Tahun 1993-2004 (%) .......................... 3

1.2. Investasi Kabupaten Tapanuli Utara

Tahun 2001-2004 (Juta Rupiah) ................................................................. 4

1.3. Perkembangan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rupiah) .............................................................. 6 1.4. Penerimaan Kabupaten Tapanuli Utara (Juta Rupiah) ................................. 8

2.1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah Sejak Tahun 1945-1999............................................................................... 12 3.1. Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2004........................ 40 3.2. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 1993-2004 (Juta Rupiah) .................................................. 46 5.1. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara Sebelum Otonomi Daerah dan Setelah Otonomi Daerah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Juta Rupiah)......................................... 64 5.2. Nilai Ra, Ri, ri Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah ............................... 74 5.3. Komponen Pertumbuhan Regional Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Juta Rupiah) ................................................ 78 5.4. Komponen Pertumbuhan Proporsional Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Juta Rupiah) ................................. 81 5.5. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Juta Rupiah) ........................ 84 5.6. Pergeseran Bersih Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Juta Rupiah) ........................ 93

DAFTAR GAMBAR Nomor Halaman

2. 1. Model Analisis Shift Share ........................................................................ 31

2. 2. Kerangka Pemikiran Konseptual ................................................................ 37

4.1. Profil Pertumbuhan PDRB .......................................................................... 58

5.1. Profil Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara (1993-1996).................................................... 88



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga konstan 1993 Tahun 1993-2004 (Juta Rupiah) ....................... 104 2. Persentase PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1993-2004 (%)............................ 105 3. PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1993-2004 (Juta Rupiah)............................... 106 4. Persentase PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1993-2004 (%)............................ 107 5. Analisis PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1993-1996 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rupiah) ............................................................. 107 6. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Tahun 1993-1996..................... 108 7. Analisis PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1997-2000 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rupiah) .............................................................. 108 8. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Tahun 1997-2000..................... 109 9. Analisis PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara Setelah Otonomi Daerah Tahun 2001-2004 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rupiah) .............................................................. 110 10. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Tahun 2001-2004................... 110

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan

ini dapat dilihat dari demografi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia,

aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan aspek potensi pasar.

Kondisi tersebut memungkinkan pertumbuhan suatu wilayah sering kali tidak seimbang

dengan wilayah lainnya (Gunawan, 2000).

Selain kondisi demografi, ketimpangan pembangunan juga sebagai akibat dari

besarnya peran pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan dan peran pemerintah

daerah yang hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehinggga daerah

tidak memiliki kewenangan untuk berkreasi dalam menentukan arah pembangunannya

dan menjadi tidak berdaya menghadapi dominasi pemerintah pusat yang sangat

dominan. Contoh kasus dominasi pemerintah pusat terlihat di Nangroe Aceh

Darussalam, Riau, Kalimantan dan Irian Jaya. Keempat daerah ini sangat tidak

proporsional dalam hak eksploitasi sumber daya alam dengan subsidi yang diberikan

pada daerah itu (Ilyas, 2001).

Terkonsentrasinya pembangunan dan pelayanan publik di pusat terutama di

pulau Jawa menimbulkan kesenjangan perekonomian antar daerah di tanah air.

Kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa atau antara Kawasan Barat Indonesia

(KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan salah satu implikasi negatif dari

kebijakan pemerintah yang terpusat. Oleh karena itu, wajar jika pergerakan ekonomi

dan perputaran modal relatif lebih besar dan lebih cepat di Pulau Jawa dibandingkan

dengan di luar Pulau Jawa.

Pada UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa

otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Jadi sistem pemerintahan yang

semula sentralistis beralih menjadi desentralisasi yaitu penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Artinya, sekarang daerah bebas mengatur kepentingannya baik itu masalah

keuangan maupun pengambilan keputusan, selama tidak bertentangan dengan Undang-

Undang.

Sejak dijalankannya Undang-Undang Otonomi Daerah banyak perubahan-

perubahan yang terjadi, dampak yang nyata adalah daerah yang kaya potensi sumber

daya alam menjadi daerah yang kaya. Hal ini menyiratkan bahwa daerah harus dapat

memaksimalkan potensi sektor perekonomiannya agar pembangunan ekonomi sejalan

dengan cita-cita Undang-Undang Otonomi Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia Kabupaten Tapanuli

Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara ikut

serta mengimplikasikan kebijakan otonomi tersebut, sehingga Kabupaten Tapanuli

Utara dengan ibukota Tarutung memiliki kemandirian dalam melaksanakan

pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan pembangunan. Secara geografis

Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten.

Letak geografis ini sangat menguntungkan karena berada pada jalur lintas dari beberapa

kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu Kabupaten Tapanuli Utara juga

merupakan daerah yang cukup terkenal di kawasan nusantara terutama karena potensi

alam dan sumber daya manusianya. Sesuai dengan potensi yang dimiliki maka tulang

punggung perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara didomonasi oleh sektor pertanian

Sektor pertanian memegang peranan yang penting dan strategis bagi

pembangunan perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini ditunjukkan dari

kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan

dalam hal penyerapan tenaga kerja. Jadi, peranan sektor pertanian masih dominan.

Mengingat pentingnya peranan sektor pertanian bagi pembangunan perekonomian

Kabupaten Tapanuli Utara, maka pemerintah menetapkan visi pembangunan, yakni

“Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Berbasis Pertanian”

Tabel 1.1. Persentase PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga konstan 1993 Tahun 1996-2003 (Persen)

No Sektor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1. Pertanian 56,07 56,87 61,20 61,16 60,98 60,69 60,62 60,58 2. Pertambangan 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 3. Industri

pengolahan 0,77 0,78 0,76 0,79 0,79 1,17 1,17 1,17

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

0,33 0,34 0,35 0,40 0,41 0,51 0,51 0,51

5. Bangunan 5,64 5,00 3,02 2,96 2,95 3,60 3,61 3,62 6. Perdagangan,

Hotel dan Restoran

13,37 13,61 13,88 13,72 13,66 12,93 12,98 12,98

7. Pengangkutan dan Komunikasi

4,53 4,62 3,45 3,42 3,49 4,05 4,05 4,06

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

3,75 3,77 2,51 2,58 2,60 2,84 2,85 2,84

9. Jasa-Jasa 15,44 14,90 14,73 14,89 15,02 14,10 14,12 14,44 TOTAL PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara, 2004

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Tapanuli

Utara selalu didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor

pertanian terhadap PDRB yang besar yaitu 60,57 persen pada tahun 2004. Peranan

sektor pertanian ini mengalami peningkatan terus dari tahun ke tahun yaitu sebesar

56,05 persen pada tahun 1993 naik menjadi 56,94 persen pada tahun 1994. Akan tetapi

pada tahun 1995 sampai tahun 1996 peranan sektor pertanian menurun yaitu 56,14

persen pada tahun 1995, menurun lagi menjadi 56,07 persen pada tahun 1996. Tahun

1997-1998 meningkat lagi dari 56,87 persen menjadi 61,20 persen. Pada tahun 1999

kembali turun menjadi 61,16 persen. Pada kurun waktu 2000-2003 peranan sektor

pertanian mengalami kemerosotan dari tahun ke tahun sampai akhirnya sebesar 60,58

persen. Tingginya kontribusi sektor pertanian ini dan banyaknya masyarakat yang

bekerja di sektor pertanian ini menjadikan Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam

pertumbuhan tradisional dan pertumbuhannya jauh tertinggal dengan kabupaten lain

yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki infrastruktur yang cukup memadai baik itu

dari segi alat transportasi maupun akses jalan yang menghubungkan antar kota. Selain

itu Kabupaten Tapanuli Utara memiliki banyak potensi alam yang mempunyai prospek

yang sangat bagus untuk dikembangkan dan menguntungkan untuk investasi dan

menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. 2. Investasi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2001-2004 (Juta Rupiah)

No Tahun Nilai Investasi (Juta Rp) 1. 2001 178.414,99 2. 2002 224.462,72 3. 2003 280.184.79 4. 2004 281.586,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara, 2004 Nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun

waktu tahun 2001-2004 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001

nilai investasi yang ditanamkan sebesar Rp. 178.414,99 juta dan meningkat menjadi Rp.

224.462,72 juta pada tahun 2002 dan terus meningkat menjadi Rp. 281.586,04 juta pada

tahun 2004

Informasi mengenai perkembangan dari sektor perekonomian sangat dibutuhkan

oleh para investor untuk menanamkan modalnya dan dibutuhkan oleh pemerintah

daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini

akan menganalisis dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan sektor perekonomian

di Kabupaten Tapanuli Utara dengan menggunakan analisis Shift Share.

1.2 Perumusan Masalah

Undang-Undang otonomi daerah telah dijalankan. Berbagai dampak ditimbulkan

dari implementasi tersebut, baik berupa pemekaran wilayah maupun peningkatan PAD.

Daerah diharapkan tidak tergantung lagi pada dana anggaran dari pemerintah pusat,

sehingga setiap daerah dituntut agar mampu mengoptimalkan peran sektor-sektor

perekonomian lokalnya untuk meningkatkan PAD. Setiap daerah memiliki kebijakan

masing-masing dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi sumber

dayanya.

Kabupaten Tapanuli Utara kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, akan

tetapi daerah Kabupaten Tapanuli Utara sendiri termasuk salah satu wilayah tertinggal

di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena selama ini pemerintah daerah sendiri

kurang bisa memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya, sehingga produk-

produk yang ada tidak mempunyai nilai tambah yang tinggi terhadap perekonomian.

Selain itu, sumber daya manusia yang ada juga kurang perduli terhadap perkembangan

Kabupaten Tapanuli Utara sendiri. Selama ini banyak masyarakat yang lulus dari

perguruan tinggi, akan tetapi mereka tidak mau membangun daerahnya dan lebih suka

membangun karir di Pulau Jawa.

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten

Tapanuli Utara. Akan tetapi dengan banyaknya produk pertanian itu tidak meningkatkan

perekonomian secara signifikan karena kurangnya pengolahan lebih lanjut dari produk

pertanian itu sendiri sehingga nilai tambahnya hanya sedikit. Selain itu pertumbuhan

perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara masih jauh dibanding kabupaten lain yang ada

di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten yang lain sendiri

telah mulai mengembangkan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian sudah

mulai berkurang kontribusinya terhadap PDRB. Untuk Kabupaten Tapanuli Utara

sendiri belum terlihat adanya perubahan struktur perekonomian ke sektor sekunder dan

sektor tersier yang mengakibatkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tapanuli

Utara termasuk dalam pertumbuhan tradisional.

Tabel 1.3. Perkembangan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rupiah)

No Tahun Nilai PDRB Pertumbuhan (%) 1. 1994 496.551,05 7,47 2. 1995 529.522,57 6,64 3. 1996 570.193,29 7,68 4. 1997 603.282,30 5,80 5. 1998 569.262,93 -0,05 6. 1999 583.076,78 2,43 7. 2000 604.173,42 3,62 8. 2001 381.846,79 -0,58 9. 2002 398.193,66 4,28 10. 2003r) 415.474,60 4,34 11. 2004*) 434.068,67 4,48

Catatan : r) PDRB tahun 2003 merupakan angka revisi *)PDRB tahun 2004 merupakan angka sementara Sumber : PDRB Kabupaten Tapanuli Utara, 1993-2004, BPS

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran hasil pembangunan yang

dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Tapanuli

Utara periode 1993-1996 tergolong relatif tinggi yaitu 7,47 persen pada tahun 1994,

tahun 1995 sebesar 6,64 persen dan 7,68 persen pada tahun 1996. Terjadinya krisis

ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1997 menyebabkan laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara turun menjadi 5,80 persen dan

puncaknya terjadi pada tahun 1998 yang ditandai dengan turunnya pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara menjadi -0,05 persen. Akan tetapi pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara ini masih lebih besar daripada pertumbuhan

ekonomi Indonesia yang menurun drastis yaitu sebesar -13,00 persen. Tahun 1999

perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara sudah mulai menunjukkan perbaikan ditandai

dengan meningkatnya laju pertumbuhan menjadi 2,43 persen. Pada tahun 2000

perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan yaitu 3,62 persen dan

menurun menjadi -0,58 persen tahun 2001, 4,28 persen tahun 2002. Tahun 2003

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,34 persen dan meningkat kembali sebesar 4,48 persen

tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi setelah adanya otonomi daerah hanya sedikit

peningkatannya dari masa krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi justru lebih besar

sebelum adanya otonomi daerah pada masa sebelum krisis ekonomi periode tahun 1993-

1996. Sehingga terlihat bahwa otonomi daerah belum bisa mendorong pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara.

Salah satu indikator pertumbuhan suatu wilayah adalah dilihat dari PDRB.

PDRB Kabupaten Tapanuli Utara pada masa sebelum krisis ekonomi yaitu tahun 1993-

1996 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Rp.462.029,83 juta pada tahun

1993 meningkat terus sampai Rp.570.193,29 juta pada tahun 1996. Akan tetapi pada

saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 perekonomian Kabupaten Tapanuli

Utara mengalami keterpurukan. Hal ini membawa dampak terhadap penurunan PDRB

yaitu Rp.569.262,93 juta pada tahun 1998. Akan tetapi perekonomian Kabupaten

Tapanuli Utara mulai bangkit lagi terlihat dari meningkatnya nilai PDRB yaitu Rp.

583.076,14 juta pada tahun 1999 meningkat menjadi Rp.604.173,42 juta pada tahun

2000. Pada saat otonomi daerah mulai dijalankan pada tahun 2001 PDRB Tapanuli

Utara justru menurun menjadi Rp. 381.846.178 juta. Pada tahun 2002 sampai 2004

perekonomian bangkit lagi dengan naiknya nilai PDRB yaitu Rp.398.193,65 juta pada

tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi Rp.434.068,67 juta pada tahun 2004. Nilai

PDRB Tapanuli Utara setelah adanya otonomi daerah juga lebih kecil dibanding

sebelum adanya otonomi daerah sebelum krisis ekonomi periode tahun 1993-1996.

Sehingga terlihat bahwa otonomi daerah belum bisa memberikan perkembangan yang

besar terhadap PDRB.

Tabel 1.4. Penerimaan Kabupaten Tapanuli Utara (Juta Rupiah)

No

Tahun Anggaran

Jumlah Penerimaan (Juta Rupiah) 1. 1993/1994 6.656.018.738,33 2. 1994/1995 9.239.184.559 3. 1995/1996 10.515.698.000 4. 1996/1997 12.885.166.000 5. 1997/1998 13.297.675.000 6. 1998/1999 11.311.026.000 7. 1999/2000 12.610.639.000 8. 2000 112.579.502.600 9. 2001 232.345.951.700 10. 2002 276.606.394.753,68 11. 2003 278.173.565.059

Sumber: Bappeda Tapanuli Utara, 2004

Setelah adanya otonomi daerah jumlah penerimaan Kabupaten Tapanuli Utara

mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 232.345.951,700 juta pada tahun 2001.

Penerimaan daerah ini meningkat dengan pesat dibandingkan tahun 1993/1994 yang

hanya Rp. 6.656.018.738,33 juta. Pada saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997

jumlah penerimaan Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.

13.297.675.000 juta pada tahun anggaran 1997/1998 menurun manjadi Rp.

11.311.026.000 juta pada tahun anggaran 1998/1999. Perekonomian Tapanuli Utara

mulai bangkit lagi mulai tahun 1999. Hal ini terlihat dengan naiknya jumlah penerimaan

Tapanuli Utara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi dan posisi sektor

perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara, sektor-sektor mana yang menjadi sektor

unggulan dalam kurun waktu 1993 sampai 2004, terutama sejak diberlakukannya

otonomi daerah pada tahun 2001.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul beberapa masalah yang dapat dijelaskan

berikut ini.

1. Bagaimana pertumbuhan PDRB sektor-sektor perekonomian Kabupaten

Tapanuli Utara sebelum dan setelah otonomi daerah?

2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara jika dibandingkan

dengan Provinsi Sumatera Utara sebelum dan setelah otonomi daerah?

3. Bagaimana daya saing sektor-sektor ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara

sebelum dan setelah otonomi daerah?

4. Bagaimana profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-sektor

ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara sebelum dan setelah otonomi daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk.

1. Mengidentifikasi pertumbuhan PDRB sektor-sektor ekonomi Kabupaten

Tapanuli Utara sebelum dan setelah otonomi daerah.

2. Menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara jika

dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara sebelum dan

setelah otonomi daerah.

3. Menganalisis daya saing sektor-sektor ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara

sebelum dan setelah otonomi daerah.

4. Mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-

sektor ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara sebelum dan setelah otonomi daerah.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tapanuli Utara dan di Provinsi Sumatera

Utara untuk melihat perubahan apa yang terjadi dengan sektor perekonomian sebelum

dan setelah diberlakukannya otonomi daerah. Masa sebelum otonomi daerah dalam

penelitian ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum krisis ekonomi tahun

1993-1996 dan masa adanya krisis ekonomi tahun 1997-2000, sedangkan otonomi

daerah dianalisis dari tahun 2001-2004. Dalam penelitian ini ada sembilan sektor yang

akan dilihat sebagai acuan yaitu

(1) sektor pertanian, (2) sektor pertambangan, (3), sektor industri pengolahan, (4)

sektor listrik, gas dan air, (5) sektor bangunan, (6) sektor perdagangan, hotel dan

restoran, (7) sektor pengangkutan dan komunikasi, (8) sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan, (9) sektor jasa-jasa, (BPS Kabupaten Tapanuli Utara, 2004).

1.5. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk.

1. Bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan

pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Sumber informasi bagi para investor dan pihak-pihak lain dalam menanamkan

modalnya di sektor-sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Bahan masukan dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan alternatif pemecahan masalah kesenjangan

pembangunan, terutama dalam konteks pemberdayaan pemerintah daerah yang selama

ini dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Padahal konsep

otonomi daerah sudah muncul pada saat pemerintahan Orde Lama, yaitu melalui UU No

1 tahun 1945 tentang pemerintah daerah (Pemerintah Pusat, 1999) .

Tabel 2.1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah Sejak Tahun 1945-1999

Tahun Perundang-

Undangan Subjek

1945 UU Nomor 1 Pemerintah Daerah 1948 UU Nomor 22 Pemerintah Daerah 1950 UU Nomor 44 Pemerintah Daerah 1956 UU Nomor 32 Hub. Keuangan Pusat dan Daerah 1957 UU Nomor 1 Pemerintah Daerah 1959 UU Nomor 6 Pemerintah Daerah 1960 UU Nomor 5 Pemerintah Daerah 1965 UU Nomor 18 Pemerintah Daerah 1974 UU Nomor 5 Pemerintah Daerah 1999 UU Nomor 22 Pemerintah Daerah 1999 UU Nomor 25 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Sumber : Saragih, 2003. Haris (2005), pada masa orde baru, pemerintah pusat juga tidak serius dalam

menjalankan kebijakan otonomi daerah yang telah dikeluarkan, yakni UU No 5 tahun

1974. Undang-Undang tersebut terbukti gagal mendukung pemerintah daerah dan

pembangunan daerah. Daerah-daerah menjadi tidak mandiri karena semua wewenang

dan urusan pemerintahan dipegang oleh pemerintah pusat.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, masyarakat di berbagai daerah menuntut

diadakannya otonomi daerah secara lebih sungguh-sungguh oleh pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut maka pemerintah di bawah pimpinan B J Habibie

mengeluarkan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Saragih (2003), menurut UU No 22 tahun 1999, otonomi daerah adalah

kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

di daerah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Oleh karena itu ada tiga prinsip dalam pelaksanan otonomi daerah yaitu

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur

sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah dan

dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai

pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban

melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannnya kepada yang

menugaskan.

Otonomi daerah menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak

mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, artinya penetapan kebijakan

sendiri, pelaksanan sendiri, serta pembiayaan sendiri dan pertanggungjawaban daerah

sendiri (Aser, 2005).

Pada prinsipnya otonomi daerah mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah

yang lebih mengutamakan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar pada pelaksanaan

otonomi daerah adalah, (1) mendorong untuk memberdayakan masyarakat, (2)

membutuhkan prakarsa dan kreatifitas serta kemandirian, (3) meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan, (4) mengembangkan peran dan fungsi DPRD (Ilyas,

2001).

Berdasarkan UU No 22 tahun 1999, sasaran pelaksanaaan otonomi daerah

adalah daerah kabupaten dan daerah kota yang berkedudukan sebagai daerah otonom

memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah dibentuk berdasarkan

pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,

jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan

terselenggaranya otonomi daerah. Kewenangan daerah kabupaten atau kota mencakup

semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan pusat dan provinsi. Bidang

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah kabupaten atau kota meliputi

pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,

industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi,

dan tenaga kerja.

Sebelum dikeluarkannnya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, sumber

keuangan daerah menurut UU No 5 tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)

2. Bagi hasil pajak dan non pajak

3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II

4. Pinjaman daerah

5. Sisa lebih anggaran tahun lalu

6. Lain-lain penerimaan yang sah

Sedangkan sesuai dengan UU No 22 tahun 1999, sumber pendapatan daerah

antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :

a. Pajak daerah

b. Retribusi daerah

c. Bagian Pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)

d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :

a. Dana bagi hasil

b. Dana alokasi umum

c. Dana alokasi khusus

3. Pinjaman daerah

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan terdiri dari bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya

alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan UU

No 25 tahun 1999, alokasi DAU ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi

ekonomi dan kebutuhan daerah. Karena tujuan utama pemberian DAU adalah untuk

mengurangi ketimpangan antar daerah, maka pada prinsipnya daerah-daerah yang

miskin sumber daya alam akan memperoleh porsi yang lebih besar. Masalahnya,

keragaman daerah-daerah dalam hal potensi ekonomi dan kebutuhan sangat besar. Jadi,

daerah-daerah harus dapat mengoptimalkan peran sektor-sektor perekonomiannya

sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah..

Pada masa sebelum otonomi, semua wewenang pemerintah dipegang oleh

pemerintah pusat, daerah hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Adanya

otonomi daerah membuat wewenang pemerintah daerah semakin besar. Berdasarkan

UU No 22 tahun 1999, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam bidang

pemerintah kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana

perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara,

pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam

serta teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional (Elmi, 2002).

Kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No 22 tahun 1999 membawa angin

baru dan optimisme bagi daerah dalam mengurus dan mengatur kepentingan

masyarakatnya serta suasana baru dalam hubungan antar pusat dan daerah. Masyarakat

di daerah yang selama ini lebih banyak dalam posisi dimarginalkan maka selanjutnya

diberi kesempatan untuk mendapat pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak,

aspirasi dan kepentingannya. Dengan kebijakan otonomi daerah, anggapan bahwa

pemerintah lebih tahu kebutuhan masyarakat akan bergeser kepada masyarakat yang

lebih mengetahui kebutuhan, aspirasi dan kepentingannya (Haris, 2005).

Sejak tanggal 1 Januari 2005 secara serentak otonomi daerah berdasarkan UU

No 22 tahun 1999 diimplementasikan secara nasional. Daerah menyambut implementasi

kebijakan otonomi daerah dengan sangat antusias. Antusiasme masyarakat ini timbul

karena besarnya harapan mereka terhadap otonomi daerah untuk menjawab berbagai

masalah hubungan pusat dan daerah serta menuntaskan permasalahan berbagai tuntutan

daerah selama ini. Secara bertahap daerah mulai menyesuaikan kelembagaan, struktur

organisasi, kepegawaian, keuangan dan perwakilan di daerah dengan ketentuan yang

diatur dalam UU No 22 tahun 1999 (Haris, 2005).

2.2. Konsep Wilayah

Budiharsono (2001), wilayah diartikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi

oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Menurut

Hanafiah (1988), batas-batas wilayah didasarkan atas kriteria :

1. Konsep Homogenitas

Menurut konsep ini wilayah dapat dibatasi atas beberapa persamaan unsur tertentu,

seperti persamaan dalam unsur ekonomi, keadaan sosial politik, dan sebagainya.

Apabila terjadi perubahan dalam satu wilayah akan berpengaruh terhadap wilayah

lainnya.

2. Konsep Nodalitas

Konsep ini menekankan pada perbedaan struktur tata ruang di dalam wilayah, dimana

terdapat hubungan saling ketergantungan yang bersifat fungsional merupakan dasar

dalam penentuan batasan wilayah. Hubungan saling ketergantungan dapat dilihat dari

hubungan antara pusat (inti) dengan daerah belakang (hinterland). Batas wilayah nodal

dapat dilihat dari pengaruh suatu inti kegiatan ekonomi jika digantikan oleh pengaruh

inti kegiatan ekonomi lainnya. Pada wilayah nodal perdagangan secara intern mutlak

dilakukan. Daerah hinterland akan menjual bahan baku dan tenaga kerja pada daerah

inti untuk proses produksi. Contoh wilayah nodal yaitu DKI Jakarta dengan Botabek

(Bogor, Tangerang, Bekasi), Jakarta merupakan daerah inti sedangkan Botabek sebagai

daerah hinterland. Contoh lainnya adalah daerah segitiga SIJORI (Singapura, Johor,

Riau), segitiga SIJORI sebagai daerah inti sedangkan Kota Jambi sebagai daerah

hinterland.

3. Konsep administrasi atau unit program

Batas-batas wilayah didasarkan atas perlakuan kebijakan yang seragam, seperti sistem

ekonomi, tingkat pajak yang sama, dan sebagainya. Penetapan wilayah berdasarkan

satuan administrasi, yang menyebutkan bahwa negara terbagi atas beberapa provinsi,

provinsi terbagi atas beberapa kabupaten atau kota, kabupaten terbagi atas beberapa

kecamatan, dan kecamatan terbagi atas beberapa desa dalam tata ruang ekonominya.

Klasifikasi wilayah dapat pula dibedakan atas dasar wilayah formal, fungsional,

dan perencanaan (Hanafiah, 1988).

a. Wilayah formal adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam

beberapa kriteria tertentu.

b. Wilayah fungsional adalah wilayah yang memperlihatkan adanya suatu

hubungan fungsional yang saling tergantung dalam kriteria tertentu, kadang-

kadang wilayah fungsional diartikan juga sebagai wilayah nodal atau wilayah

polaritas yang secara fungsional saling tergantung.

c. Perpaduan antara wilayah formal dan wilayah fungsional menciptakan wilayah

perencanaan. Boudeville dalam Budiharsono (2001), mengemukakan bahwa

wilayah perencanaan adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi atau

kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dirancang

sedemikian rupa berdasarkan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut

sehingga dapat meningkatkan kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan

masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Gunawan (2000) mengatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah seringkali

tidak seimbang dengan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu :

perbedaan karakteristik potensi sumber daya manusia, demografi, kemampuan sumber

daya manusia, potensi lokal dan aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan

keputusan serta aspek potensi pasar. Berdasarkan perbedaan ini, wilayah dapat

diklasifikasikan menjadi empat wilayah, yaitu :

a. Wilayah maju

Wilayah maju merupakan wilayah yang telah berkembang dan diidentifikasikan

sebagai wilayah pusat pertumbuhan, pemusatan penduduk, industri, pemerintahan, pasar

potensial, tingkat pendapatan yang tinggi dan memiliki kekayaan sumber daya manusia

yang berkualitas. Perkembangan wilayah maju didukung oleh potensi sumber daya yang

ada di wilayah tersebut maupun wilayah belakangnya (hinterland) dan potensi lokal

yang strategis. Sarana pendidikan yang memadai serta pembangunan infrastruktur yang

lengkap. Seperti jalan, pelabuhan, alat komunikasi, dan sebagainya mengakibatkan

adanya aksesibilitas yang tinggi terhadap pasar domestik maupun internasional.

b. Wilayah sedang berkembang

Wilayah ini memiliki karakteristik pertumbuhan penduduk yang cepat sebagai

implikasi dari peranannya sebagai penyangga wilayah maju. Wilayah sedang

berkembang juga mempunyai tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi,

potensi sumber daya alam yang melimpah, keseimbangan anatara sektor pertanian dan

industri serta mulai berkembangnya sektor jasa.

c. Wilayah belum berkembang

Potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah ini keberadaannya masih

belum dikelola dan dimanfaatkan. Tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk masih

rendah, aksesibilitas yang rendah terhadap wilayah lainnya. Struktur ekonomi wilayah

didominasi oleh sektor primer dan belum mampu membiayai pembangunan secara

mandiri.

d. Wilayah tidak berkembang

Karakteristik wilayah ini diidentifikasikan dengan dengan tidak adanya sumber

daya alam, sehingga secara alamiah tidak berkembang. Selain itu, tingkat kepadatan

penduduk, kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendapatan masih tergolong

rendah. Pembangunan infrastruktur pun tidak lengkap, sehingga aksesibilitas pada

wilayah lainpun sangat rendah.

2.3. Konsep Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah merupakan bagian integral dan penjabaran dari

pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang

disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan di daerah, yang diarahkan untuk

lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota,

antar desa, dan antar kota dengan desa. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan

taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di wilayah atau daerah melalui pembangunan yang

serasi antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan

pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian

daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air (Soegijoko, 1997).

Menurut Friedman dalam Glasson (1978), pembangunan wilayah merupakan

hasil dari aktifitas ekonomi pada wilayah tertentu, berupa peningkatan pendapatan

perkapita, kesempatan kerja dan pemerataan. Pembangunan wilayah membandingkan

permasalahan suatu wilayah dengan wilayah yang lebih maju, yang mana di dalam

pelaksanaan pembangunan wilayah terdapat pihak yang mengatur dan mengambil

keputusan untuk mempengaruhi perubahan sosial.

Dengan demikian, pembangunan wilayah membutuhkan koordinasi antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan pihak swasta

untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Apabila pembangunan wilayah terus

berlangsung secara terus-menerus, dapat meningkatkan pendapatan riil perkapita

(Arsyad, 1999).

Pelaksanaan suatu pembangunan tentu akan terdapat berbagai kendala-kendala.

Soegijoko (1997) mengatakan, untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala

pembangunan wilayah, pemerintah telah memprakarsai beberapa kegiatan yang

berkaitan dengan pembangunan wilayah, yaitu :

a. Desentralisasi pembiayaan

Mengenai desentralisasi pembiayaan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-

Undang no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan

Daerah. Pada Undang-Undang tersebut diatur mengenai dana perimbangan yaitu

dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah

untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Selain itu, dijelaskan juga mengenai sumber-sumber penerimaan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi yang meliputi PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman

Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

a. Pengadaan pelayanan regional

Pemerintah dalam beberapa sektor telah mulai mengadakan sistem pelayanan

dengan sistem desentralisasi pada tingkat wilayah. Contohnya Telkom telah

dibagi ke dalam jumlah perusahaan distribusi wilayah dan bertanggung jawab

terhadap pelayanan di wilayah tersebut, PDAM dikelola dan dikembangkan oleh

pemerintah daerah.

b. Perencanaan regional

Suatu pendekatan kawasan strategis dalam rangka pengembangan regional telah

mulai dilaksanakan dalam bentuk program kawasan andalan yang tersusun

dalam rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN).

c. Pengentasan kemiskinan

Tujuan utama program ini adalah menangani masalah kemiskinan di KTI,

sebagai akibat dari pembangunan yang tidak merata antara KBI dengan KTI,

dimana fasilitas-fasilitas umum seperti jalur transportasi, rumah sakit, sekolah,

lebih memadai di KBI.

d. Inovasi proyek infrastruktur perkotaan

Pemerintah telah menetapkan kegiatan-kegiatan operasional dengan penekanan

pada pengawasan biaya dan rasionalisasi dan penguatan kelembagaan

subnasional dalam bentuk Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu

(P3KT). P3KT pada dasarnya mengubah dan menggeser pendekatan

pembangunan prasarana kota dari pendekatan sektoral dan terpusat ke

pendekatan yang lebih terpadu dan terdesentralisasi.

Tjokriamidjojo (1979) menambahkan bahwa pada akhirnya pembangunan

wilayah menuju pada pembangunan nasional. Berdasarkan anggapan tersebut,

pembangunan wilayah memiliki tiga aspek, yaitu :

1. Berkaitan dengan permasalahan wilayah tersebut maupun permasalahan sektor

ekonomi di dalamnya.

2. Pada wilayah tertentu, permasalahan wilayah tersebut dapat diatasi dengan

adanya pemenuhan kebutuhan secara potensial.

3. Pembangunan wilayah menuju pada pembangunan nasional.

Anwar (1996), mengemukakan bahwa pembangunan wilayah diarahkan pada

tiga tujuan, yaitu:

1. Pertumbuhan (growth)

Tingkat pertumbuhan yang tinggi akan tercapai dengan adanya pengalokasian

sumber daya alam dan sumber daya manusia secara maksimal, sehingga dapat

meningkatkan kegiatan yang produktif.

2. Pemerataan (equity)

Seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

3. Berkelanjutan (sustainability)

Pemanfaatan sumber daya yang diperoleh baik melalui sistem pasar maupun di

luar sistem pasar tidak melebihi kapasitas produksi yang ada.

2.4. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses

dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan

ekonomi dalam wilayah tersebut. Perencanaan ekonomi daerah adalah suatu proses

yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri

alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan barang dan

jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan

pengembangan usaha-usaha baru.

Jhingan (2002), menjelaskan syarat utama bagi pembangunan ekonomi adalah

bahwa proses bertumbuhnya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam

negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan

material harus muncul dari warga masyarakatya sendiri dan tidak dapat dipengaruhi

atau diintimidasi oleh daerah luar.

Ada sejumlah teori yang menerangkan mengapa ada perbedaan dalam tingkat

pembangunan ekonomi antar daerah. Teori yang umum yang digunakan adalah teori

basis, teori lokasi, dan teori daya tarik industri (Tambunan, 2001)

a. Teori Basis Ekonomi

Teori ini menjelaskan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu

daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari

luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu daerah yang menggunakan

sumber daya produksi lokal, temasuk tenaga kerja dan bahan baku, dan

outputnya yang diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi,

peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan lapangan kerja di daerah

tersebut.

b. Teori Lokasi

Teori ini sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan

industri di suatu daerah. Lokasi usaha ditentukan berdasarkan tujuan perusahaan,

untuk mendekati bahan baku atau mendekati pasar. Inti dari pemikiran ini

didasarkan sifat rasional manusia yang cenderung mencari keuntungan yang

setinggi-tingginya dengan biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, pengusaha

akan memilih lokasi usaha yang memaksimumkan keuntungan dan

meminimalkan biaya produksinya.

c. Teori Daya Tarik Industri

Upaya pengembangan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan

industri-industri apa yang tepat untuk dikembangkan, ini adalah masalah

membangun portofolio industri di suatu daerah. Faktor-faktor daya tarik lainnya

adalah produktifitas, industri-industri kaitan, daya saing di masa depan,

spesialisasi industri, potensi ekspor, dan prospek bagi permintaan domestik.

Haeruman dalam Soegijoko (1997), menyatakan bahwa pembangunan ekonomi

biasanya miliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian fungsi

ekologis alam untuk menghasilkan jasa lingkungan. Intinya bahwa tujuan pembangunan

ekonomi selain menghasilkan output juga memperhatikan keberlangsungan sumber

daya alam untuk pemanfaatan pada waktu mendatang atau lebih dikenal dengan istilah

pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu tujuan yang

dilatarbelakangi dengan suatu visi dimana terdapat keseimbangan dalam keterkaitan

antara ekonomi, sosial, dan lingkungan guna membangun suatu masyarakat yang stabil,

makmur dan berkualitas.

Pengembangan metode untuk menganalisis perekonomian suatu daerah sangat

penting guna memperoleh informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

daerah yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh sangat berguna untuk menentukan

arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan

pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, menurut Arsyad (1999), dalam

menganalisis perekonomian suatu daerah akan ditemukan beberapa kesulitan, antara

lain :

a. Data tentang daerah terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan

pengertian daerah nodal (daerah-daerah yang memiliki perbedaan dalam

struktur tata ruang dalam wilayah, tetapi masing-masing daerah satu sama lain

terdapat saling ketergantungan secara fungsional). Dengan data yang sangat

terbatas sangat sukar untuk menggunakan data yang telah dikembangkan dalam

memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah.

b. Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk

analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.

c. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar untuk dikumpulkan, sebab

perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan perekonomian nasional. Hal

tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan keluar dari

suatu daerah sukar diperoleh.

d. Bagi negara sedang berkembang, di samping kekurangan data sebagai

kenyataan yang umum, data tersebut banyak yang sulit untuk dipercaya,

sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai

tentang keadaan perekonomian suatu daerah.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pertumbuhan sektor-sektor perekonomian pada suatu

wilayah dengan menggunakan analisis Shift Share pernah dilakukan di Indonesia.

Irawan (1994), menggunakan analisis shift share untuk menganalisis

pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar wilayah di provinsi Jawa Barat tahun

1986-1990. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa sektor pertanian memegang

peranan penting dalam pertumbuhan di beberapa wilayah Dati II Jawa Barat, yaitu

Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka,

Cirebon, Sumedang, Subang, Purwakarta, dan Karawang. Sektor industri dan jasa

memegang peranan penting di daerah Bogor, Bekasi, Bandung, Tangerang, Serang,

Kodya Bandung, dan Kodya Cirebon. Kodya Sukabumi dan Kodya Bogor bertumpu

pada sektor perdagangan dan jasa, sedangkan Kabupaten Indramayu perekonomiannya

didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Azman (2001), juga menggunakan analisis Shift Share untuk menganalisis

struktur perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat tahun

1995-1999. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan struktur

perekonomian dari sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) ke sektor

sekunder (industri) dan sektor tersier (jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran). Akan

tetapi sektor pertanian masih mendominasi dalam penyediaan lapangan kerja maupun

dalam kontribusinya terhadap PDRB.

Budiharsono (2001) menggunakan analisis Shift Share sebagai alat analisisnya

di dalam penelitiannya mengenai pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia tahun

1983-1987. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa selama 4 tahun tersebut

pertumbuhan tidak merata untuk seluruh provinsi. Provinsi-provinsi yang tingkat

pertumbuhannya melebihi pertumbuhan PDB Indonesia adalah Daerah Istimewa Aceh,

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu. Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Timor Timur.

Sedangkan provinsi-provinsi yang pertumbuhannya lebih kecil dari pertumbuhan PDB

adalah Sumatera Barat, Riau, Jambi, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Irian Jaya. Budiharsono

kembali mengadakan penelitian tentang analisis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa

Barat pada tahun 1983-1987. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sektor industri,

utilitas, dan jasa mempunyai nilai pergeseran bersih positif, sedangkan sector pertanian

mempunyai nilai pergeseran bersih yang negatif.

Doni (2004) menggunakan analisis Shift Share dalam penelitiannya untuk

menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara

periode 1993-2002. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pada kurun waktu 1993-

1997 perekonomian meningkat. Daerah yang paling besar pertumbuhannya adalah Kota

Sibolga. Wilayah yang pertumbuhannya maju adalah Kabupaten Asahan, Tapanuli

Selatan, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu, Dairi, Karo, Deli Serdang, Sibolga, Tanjung

Balai, Tebing Tinggi. Pada tahun 1998-2002 juga ada pertumbuhan tapi tidak sebesar

tahun 1993-1997. Pada kurun waktu ini wilayah yang tumbuh maju adalah Kabupaten

Nias, Karo, Dairi, Deli Serdang, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Medan, Binjai.

Ardiansyah (2004) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan sektor-sektor

perekonomian di Kota Jambi sebelum dan pada masa otonomi menyimpulkan bahwa

pada masa sebelum otonomi daerah seluruh sektor ekonomi di Kota Jambi

pertumbuhannya meningkat. Akan tetapi setelah adanya otonomi daerah seluruh sektor

ekonomi mengalami pertumbuhan yang lambat. Jambi kalah bersaing dengan kabupaten

yang lain. Selain itu dampak krisis ekonomi juga secara tidak langsung masih

berpengaruh terhadap perekonomian Jambi.

Restuningsih (2004) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan sektor

perekonomian di Provinsi Jakarta pada masa krisis ekonomi daerah menyimpulkan

bahwa krisis ekonomi yang melanda DKI Jakarta menyebabkan sebagian besar sektor

ekonomi tidak dapat bersaing dengan baik, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan,

listrik, gas dan air bersih, bangunan dan jasa. Sedangkan sektor yang dapat bersaing

adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi,

keuangan, persewaan dan jasa.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada yang menganalisis pertumbuhan ekonomi

atau pertumbuhan wilayah pada satu kurun waktu tertentu dan ada juga yang

menganalisis pertumbuhan wilayah pada dua kurun waktu. Pada penelitian ini

menggunakan dua kurun waktu yaitu sebelum otonomi dan setelah otonomi daerah,

tetapi dengan waktu yang berbeda dan juga kurun waktu yang dipakai juga berbeda

dengan penelitian sebelumnya dan terbagi dalam tiga periode, yaitu periode pada masa

sebelum krisis ekonomi tahun 1993-1996. periode pada masa krisis ekonomi tahun

1997-2000, dan periode pada masa otonomi daerah tahun 2001-2004.

2.6. Kerangka Teoritis

2.6.1. Analisis Shift Share

Budiharsono (2001), analisis Shift Share merupakan teknik analisis mengenai

perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja.

Teknik ini melihat perkembangan produksi ataupun kesempatan kerja di suatu wilayah

pada dua titik waktu. Berdasarkan analisis Shift Share dapat diketahui perkembangan

sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah, baik terhadap perkembangan ekonomi

wilayah yang lebih luas maupun terhadap sektor ekonomi lainnya beserta

penyimpangan yang terjadi pada satu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang

lainnya. Dengan demikian, dapat ditunjukkkan adanya pergeseran hasil pembangunan

perekonomian daerah bila daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan

kedudukannya dalam perekonomian nasional. Tujuan analisis Shift Share adalah untuk

menentukan produktifitas kerja perekonomian daerah yang lebih besar (regional atau

nasional). Secara skematik model analisis Shift Share disajikan disajikan pada gambar

2.1 sebagai berikut.

Maju PP + PPW ≥ 0

Komponen Pertumbuhan Nasional (PN) atau Pertumbuhan Regional (PR)

Gambar 2.1. Model Analisis Shift Share

Sumber : Budiharsono, 2001

Berdasarkan Gambar 2.1, dapat dipahami bahwa pertumbuhan sektor

perekonomian pada suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu

komponen pertumbuhan nasional (national growth component) disingkat PN atau

komponen pertumbuhan regional (regional growth component) disingkat PR, komponen

pertumbuhan proporsional (proportional or industrial mix growth component) disingkat

PP dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (regional share growth component )

disingkat PPW. Dari ketiga komponen tersebut dapat diidentifikasikan pertumbuhan

suatu sektor perekonomian, apakah pertumbuhannnya cepat atau lambat ?. Apabila PP +

PPW ≥0, maka pertumbuhan sektor perekonomian termasuk ke dalam kelompok

progresif (maju), tetapi apabila PP + PPW ≤ 0, berarti sektor perekonomian tersebut

memiliki pertumbuhan yang lambat.

1. Komponen Pertumbuhan Nasional/Pertumbuhan Regional

Lamban PP + PPW ≤ 0 Komponen

Pertumbuhan Proporsional (PP)

Komponen Pertumbuhan Pengsa Wilayah (PPW)

Wilayah ke j (sektor ke i )

Wilayah ke j (sektor ke i )

Komponen pertumbuhan nasional/regional adalah perubahan produksi suatu

wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi nasional secara umum,

perubahan kebijakan ekonomi nasional, atau perubahan dalam hal-hal yang

mempengaruhi perekonomian suatu wilayah dan sektor. Bila diasumsikan bahwa

tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antar sektor dan antar wilayah, maka

adanya perubahan akan membawa dampak yang sama pada semua sektor dan

wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa sektor dan wilayah tumbuh lebih

cepat daripada sektor dan wilayah lainnya.

2. Komponen Pertumbuhan Proporsional

Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam

permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan

dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.

3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

Timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja

dalam suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan

ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan,

prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah

tersebut.

2.6.2. Kelebihan-Kelebihan Analisis Shift Share

Menurut Soepono (1993), kelebihan-kelebihan dari analisis Shift Share adalah :

1. Analisis Shift Share dapat melihat perkembangan produksi atau kesempatan

kerja suatu wilayah hanya pada dua titik waktu tertentu, yang mana satu titik

waktu dijadikan sebagai dasar analisis, sedangkan satu titik waktu lainnya

dijadikan sebagai akhir analisis.

2. Perubahan PDRB di suatu wilayah antara tahun dasar analisis dapat dilihat

melalui tiga komponen pertumbuhan wilayah, yakni komponen pertumbuhan

nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen

pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).

3. Berdasarkan komponen PN, dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi suatu

wilayah dibandingkan laju pertumbuhan nasional.

4. Komponen PP dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor

perekonomian di suatu wilayah. Hal ini berarti bahwa suatu wilayah dapat

mengadakan spesialisasi di sektor-sektor yang berkembang secara nasional dan

bahwa sektor-sektor dari perekonomian wilayah telah berkembang lebih cepat

daripada rata-rata nasional untuk sektor-sektor itu.

5. Komponen PPW dapat digunakan untuk melihat daya saing sektor-sektor

ekonomi dibandingkan dengan sektor ekonomi pada wilayah lainnya.

6. Jika persentase PP dan PPW dijumlahkan, maka dapat ditunjukkan adanya shift

(pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah.

2.6.3. Kelemahan-Kelemahan Analisis Shift Share

Kemampuan teknik analisis Shift Share untuk memberikan dua indikator

positif yang berarti bahwa suatu wilayah mengadakan spesialisasi di sektor-sektor yang

berkembang secara nasional dan bahwa sektor-sektor dari perekonomian wilayah telah

berkembang lebih cepat dari rata-rata nasional untuk sektor-sektor itu tidaklah lepas dari

kelemahan-kelemahan. Menurut Soepono (1993), kelemahan dari analisis Shift Share

adalah :

a. Analisis Shift Share tidak lebih dari pada suatu teknik pengukuran atau prosedur

baku untuk mengurangi pertumbuhan suatu variabel wilayah menjadi

komponen-komponen. Persamaan Shift Share hanyalah identity equation dan

tidak mempunyai implikasi keperilakuan. Metode Shift Share tidak untuk

menjelaskan mengapa, misalnya pengaruh keunggulan kompetitif adalah positif

di beberapa wilayah, tetapi negatif di daerah-daerah lain. Metode Shift Share

merupakan teknik pengukuran yang mencerminkan suatu sistem perhitungan

semata dan tidak analitik.

b. Komponen pertumbuhan nasional secara implisit mengemukakan bahwa laju

pertumbuhan suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju nasional tanpa

memperhatikan sebab-sebab laju pertumbuhan wilayah.

c. Kedua komponen pertumbuhan wilayah (PP dan PPW) berkaitan dengan hal-hal

yang sama seperti perubahan permintaan dan panawaran, perubahan teknologi,

perubahan lokasi, sehingga tidak dapat berkembang dengan baik.

d. Teknik analisis Shift Share secara implisit mengambil asumsi bahwa semua

barang dijual secara nasional, padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu

wilayah bersifat lokal maka barang itu tidak dapat bersaing dengan wilayah-

wilayah lain yang menghasilkan barang yang sama, sehingga tidak

mempengaruhi permintaan agregat.

2.7. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kondisi perekonomian suatu wilayah dipengaruhi kondisi demografi potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas, juga dipengaruhi oleh

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan

pemerintah yang berpengaruh kepada kondisi perekonomian daerah adalah kebijakan

otonomi daerah. Pada masa sebelum otonomi, kewenangan pemerintah pusat sangat

dominan dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah, sehingga daerah tidak

mampu berkreasi menentukan arah pembangunannya. Adanya kebijakan otonomi

daerah menuntut daerah-daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi sektor-sektor

perekonomiannya.

Potensi sektor perekonomian berpengaruh terhadap perkembangan suatu

wilayah. Apabila sektor perekonomian memiliki pertumbuhan yang cepat, maka suatu

wilayah berkembang dengan cepat pula, begitu pula sebaliknya. Laju pertumbuhan

sektor-sektor perekonomian dapat dianalisis dengan analisis Shift Share. Pada penelitian

ini analisis Shift Share digunakan untuk menganalisis dampak otonomi daerah terhadap

pertumbuhan sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara, sehinggga dapat

diketahui sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan sektor-sektor yang

memiliki pertumbuhan yang lambat. Selain itu, dapat pula dianalisis daya saing sektor,

yaitu sektor mana yang mampu bersaing dan sektor mana yang tidak mampu bersaing.

Informasi mengenai pertumbuhan sektor-sektor perekonomian dapat menjadi

rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan pembangunan dan

perencanaannya, dan bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada sektor-

sektor yang menguntungkan. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan

pada gambar 2.2, sebagai berikut.

Kondisi Perekonomian kabupaten Tapanuli Utara

Sebelum Otonomi yaitu sebelum krisis ekonomi (1993-1996) dan masa krisis ekonomi (1997-2000)

Pada Masa Otonomi (2001-2004)

Sektor-Sektor Perekonomian

Shift Share

Rekomendasi

Analisis yang digunakan Hal-hal yang dianalisis

Tingkat Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi masing-masing sektor ekonomi

Ket :

Laju Pertumbuhan, daya saing, dan profil pertumbuhan dari masing-masing sektor perekonomian

Analisis PDRB

Gambar 2. 2. Kerangka Pemikiran Konseptual

III. GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1. Keadaan Umum Wilayah

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapanuli Utara berada di pegunungan Bukit

Barisan, bagian tengah Provinsi Sumatera Utara, terletak pada 1020’-2041’ Lintang

Utara dan 98005’-99016’ Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Toba Samosir.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan

Kabupaten Humbang Hasundutan.

b. Topografi

Topografi Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya berbukit dan

bergelombang, yang diselingi oleh dataran pada bagian tenggara dan selatan Danau

Toba serta dataran Humbang. Daerah dataran yang terdapat di Kabupaten Tapanuli

Utara memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lahan tanaman pangan dan

tanaman holtikultura sedangkan daerah dengan topografi bergelombang memiliki

potensi untuk pengembangan komoditi perkebunan dan kehutanan. Berdasarkan

ketinggian dari permukaan laut Kabupaten Tapanuli Utara dibagi atas empat bagian

yakni (i) 300-500m; (ii) 500-1000m; (iii) 1000-1500m; (iv)1500m ke atas. Keadaan

kemiringan lereng Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya bervariasi mulai dari

datar, landai, miring sampai terjal.

c. Luas Wilayah

Pada tahun 2003 Kabupaten Tapanuli Utara telah dimekarkan kembali

berdasarkan UU No 9 Tahun 2003 menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli

Utara sebagai induk Kabupaten dan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai

Kabupaten pemekaran. Luas wilayah kabupaten Tapanuli Utara pasca pemekaran

termasuk di dalamnya luas perairan Danau Toba adalah 380.013 Ha, yang terdiri dari

379.371 Ha luas daratan dan 660 Ha luas perairan Danau Toba.

d. Administrasi Pemerintahan

Pada tahun 1998 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten

yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan

Kabupaten Mandailing. Kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Tapanuli Utara

dimekarkan kembali menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan

Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003

tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan

Kabupaten Humbang Hasundutan .

Setelah adanya pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara secara wilayah

administratif terdiri dari 15 kecamatan. Kelima belas kecamatan ini terbagi dalam 214

desa dan 11 kelurahan.

Tabel 3.1 Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2004.

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km) Jumlah

Desa Kel 1. Parmonanangan Parmonangan 257.35 8 - 2. Adian Koting Adian Koting 502.90 14 - 3. Sipoholon Sipoholon 189.20 11 1 4. Tarutung Tarutung 144.32 23 7 5. Siatas Barita Simorangkir 56.28 12 - 6. Pahae Julu Onan Hasang 165.90 18 1 7. Pahae Jae Sarulla 203.20 12 1 8. Purbatua Angkola 191.80 11 - 9. Simangumban Simangumban 150.00 7 - 10. Pangaribuan Pangaribuan 459.25 19 - 11. Garoga Garoga 567.58 12 - 12. Sipahutar Sipahutar 408.22 22 - 13. Siborongborong Siborongborong 279.91 18 1 14. Pagaran Sipultak 138.05 12 - 15. Muara Muara 79.75 15 - Jumlah 3.793.71 214 11

Sumber : BPS Tapanuli Utara, 2004 e. Jenis Tanah

Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari berbagai jenis tanah yang dapat

dimanfaatkan secara optimal baik untuk tanaman pangan, palawija dan holtikultura.

Berdasarkan jenisnya terdapat sembilan jenis tanah di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu :

Alluvial, Hidromorfik Kelabu, Podsolik Coklat, Podsolik Coklat Kelabu, Asosiasi

Podsolik Coklat Kelabu dan Coklat, Latasol Coklat, Podsolik Coklat Kekuningan,

Latasol Regosol, Asosiasi Litosol Podsolik Regosol.

f. Keadaan Klimatologi

Keadaan klimatologi di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan curah hujan dan

hari hujan tahun 2000-2004 adalah sebagai berikut : curah hujan rata-rata setiap

bulannya berkisar 100,8-264,8 mm; hari hujan rata-rata 8-19 hari perbulan. Musim

hujan terbesar pada umumnya jatuhnya pada bulan September sampai Desember dan

musim kemarau hampir tidak dijumpai.

3.2. Keadaan Sosial Budaya

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2004 adalah 260.471

jiwa, yang terdiri dari 129.351 jiwa laki-laki dan 131.120 jiwa perempuan, dengan

kepadatan rata-rata 68.66 jiwa/km2 yang tersebar pada 15 kecamatan dengan laju

pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2003 rata-rata sebesar 0,14 persen per

tahunnya. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata jarang, dimana rata-rata setiap

kilometer persegi wilayah Kabupaten Tapanuli Utara didiami 68 jiwa. Tingkat

kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tarutung, yaitu sebesar 351.19

jiwa per km2 sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan

Adian Koting yaitu sebesar 25.77 jiwa per km2.

b. Angkatan Kerja

Pada tahun 2004 di Kabupaten Tapanuli Utara penduduk berumur 15 tahun ke

atas yang termasuk angkatan kerja berjumlah 159.715 jiwa dimana 130.337 jiwa

penduduk yang telah bekerja dan 12.441 jiwa penduduk yang sedang mencari

pekerjaan.

c. Pengangguran

Secara nasional tingkat pengangguran sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997

mengalami lonjakan yang sangat tinggi karena banyaknya tenaga kerja yang mengalami

PHK dan semakin langkanya lapangan pekerjaan. Kondisi seperti ini juga berdampak

pada fluktuasi tingkat pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan analisis

data statistik tahun 2000-2004, fluktuasi tingkat pengangguran yang dialami Kabupaten

Tapanuli Utara tercatat pada tahun 2000 sebesar 4,97 persen, tahun 2001 sebesar 4,88

persen, tahun 2002 sebesar 4,68 persen, tahun 2003 sebesar 4,80 persen, dan tahun 2004

sebesar 4,66 persen. Dari data terlihat bahwa rata-rata tingkat pengangguran yang

terjadi berkisar 4,80 persen.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana utama untuk meningkatkan kecerdasan dan

keterampilan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian kualitas sumber daya

manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Keberhasilan sektor pendidikan

salah satunya dilihat dari indikator meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Peningkatan angka partisipasi sekolah haruslah diikuti dengan penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Di

tingkat Sekolah Dasar (SD) jumlah sekolah pada tahun ajaran 2004/2005 sebanyak 397

unit. Pada tingkat SMP/MTS jumlah sekolah sebanyak 60 unit. Di tingkat Sekolah

Menengah Umum (SMU) jumlah sekolah sebanyak 22 unit dan Madrasah Aliyah

sebanyak 1 unit.

3.3. Produk Unggulan

Pengembangan produk unggulan merupakan salah satu terobosan strategis dalam

pembangunan perekonomian daerah. Di dalam era yang semakin mengglobal dewasa

ini, tingkat persaingan ekonomi semakin tinggi, sehingga setiap daerah semakin

memprioritaskan pengembangan unit usaha yang memproduksi komoditias unggulan

daerah. Kabupaten Tapanuli Utara kaya akan potensi pertanian dan kehutanan serta

sangat memungkinkan di daerah ini dikembangkan berbagai komoditi unggulan sebagai

berikut :

a. Kemenyan

Kemenyan merupakan salah satu komoditi perkebunan yang paling luas di

Kabupaten Tapanuli Utara dan tersebar di seluruh kecamatan yakni seluas 16.217 Ha

dengan produksi 3.490 ton pada tahun 2003. Kemenyan ini merupakan keunggulan

komparatif bagi Kabupaten Tapanuli Utara sebab habitat ini hanya terdapat di sekitar

Bukit Barisan Sumatera Utara. Kemenyan yang diproduksi dari Kabupaten Tapanuli

Utara ini telah dipasarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Negara Singapura

merupakan negara tujuan ekspor terbesar dari komoditi ini.

b. Kopi

Tanaman kopi saat ini merupakan salah satu produk unggulan perkebunan rakyat

yang telah lama dikembangkan masyarakat secara turun-temurun di hampir semua

kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Species tanaman kopi yang dikembangkan di

Tapanuli Utara diantaranya kopi Arabika, kopi Liberika dan kopi Robuska. Tanaman

kopi Lintong dari species Arabika telah dikenal di mancanegara yang memiliki

keunggulan komparatif dibanding kopi lain di Indonesia. Kopi Lintong telah diakui

sebagai Specialty Coffee Asociation Of America (SCAA) sejajar dengan kopi Gayo

Takengon, Toraja Coffee dan Java Coffee.

c. Nenas

Nenas merupakan tanaman holtikultura buah-buahan yang telah dikembangkan

masyarakat secara turun-temurun di Kabupaten Tapanuli Utara dan merupakan

komoditi andalan masyarakat, dimana pertanamannya tersebar di beberapa kecamatan

seperti : Kecamatan Sipahutar, Pangaribuan, Siborongborong dan Tarutung.

d. Kacang Tanah

Pernanaman kacang tanah dilaksanakan hampir di setiap kecamatan di

Kabupaten Tapanuli Utara karena komoditi ini merupakan komoditi unggulan

masyarakat petani dalam upaya peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan di

Kabupaten Tapanuli Utara telah dikembangkan industri yang mengolah kacang tanah

menjadi kacang garing yakni kacang Sihobuk yang terkenal gurih, enak, sehingga telah

berhasil dipasarkan sampai ke Pulau Jawa.

e. Sayur-mayur

Daerah Tapanuli yang tergolong beriklim sejuk dengan temperatur udara

berkisar 17-29 0C serta curah hujan yang relatif tinggi membawa berkah untuk berbagai

jenis sayur-mayur yang dibudidayakan di daerah ini, seperti : bawang merah, kentang,

petsai/sawi, cabe, tomat, buncis, terong, bayam dan lain-lain.

3.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

1. Perhubungan Darat

Guna menunjang kelancaran perhubungan darat di Kabupaten Tapanuli Utara

telah berhasil dibangun jalan negara dan jalan provinsi serta jalan kabupaten yang cukup

baik dan layak dilalui kendaraan roda empat, bus maupun truk. Disamping prasarana

jalan juga telah berhasil dibangun prasarana jembatan didalam meningkatkan dan

mendorong kegiatan perekonomian masyarakat di daerah ini. Panjang jembatan di

Kabupaten Tapanuli Utara mencapai 1.400,70 m terdiri dari jembatan negara 49,70 m,

jembatan provinsi 136,50 m, dan jembatan kabupaten 1.214,50 m.

2. Perhubungan Danau

Dermaga pelabuhan danau terdapat di Kecamatan Muara yang sampai saat ini

belum mempunyai fasilitas dermaga yang memadai sebagai salah satu prasarana

perhubungan danau di sekitar Pantai Danau Toba.

3. Pelabuhan Udara

Di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat lapangan terbang perintis yang terletak di

Silangit Kecamatan Siborongborong. Lapangan terbang ini telah diresmikan

pengoperasiannya pada tanggal 9 Mei 2004 oleh Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono.

4. Pasar

Pasar di Kabupaten Tapanuli Utara diklasifikasikan dalam tiga kelas yaitu:

a. Pasar kelas I sebanyak dua buah yaitu pasar Tarutung dan pasar

Siborongborong.

b. Pasar II terdiri dari enam yaitu pasar Onan Hasang, Sarulla, Sipahutar,

Pangaribuan, Garoga dan Muara.

c. Pasar kelas III terdiri dari dua buah pasar yaitu pasar Simangumban dan

Aek Raja.

5. Pos dan Telekomunikasi

Pelayanan sarana jasa pos dan giro oleh PT Pos Indonesia telah dapat

menjangkau ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang didukung

oleh pelayanan sarana kantor pos cabang di Kota Tarutung dan 10 unit kantor pos

cabang pembantu yang terdapat di beberapa kecamatan.

3.5. Keadaan Perekonomian

Salah satu indikator untuk melihat perkembangan suatu wilayah adalah

pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.2. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003-2004 (Juta Rupiah)

2003 2004 No Lapangan Usaha (juta Rp) (%) (juta Rp) (%)

1. Pertanian 904.387,55 60.19 1.048.863,75 60.36 2. Pertambangan dan Penggalian 1.430,35 0.10 1.688,24 0.10 3. Industri 19.611,71 1.32 22.943,84 1.32 4. listrik,Gas dan Air Bersih 10.870,71 0.72 12.832,25 0.74 5. Bangunan 90.223,36 6.00 103.949,15 5.98 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 179.965,28 11.98 206.344,19 11.88 7. Pengangkutan dan Komunikasi 56.690,66 3.77 66.843,76 3.85 8. Keuangan, Persewan, dan Jasa

Perusahaan 45.017,98 3.00 52.418,94 3.02

9. Jasa-Jasa 194.270,31 12.93 221.729,35 12.76 TOTAL PDRB 1.502.467,61 100,00 1.737.613,47 100,00

Sumber : Tapanuli Utara Dalam Angka, 2004

Secara keseluruhan nilai nominal PDRB atas harga berlaku mengalami

peningkatan dari Rp. 1.254.675,29 juta pada tahun 2002 menjadi Rp. 1.502.467,61 juta

pada tahun 2003 atau mengalami peningkatan sebesar 19,7 persen pada tahun 2003,

dimana peranaan sektor usaha terhadap pertumbuhan Kabupaten Tapanuli Utara pada

tahun 2003 atas dasar harga berlaku adalah pertanian 60,19 persen, pertambangan 0,10

persen, industri pengolahan 1,31 persen, listrik, gas dan air bersih 0,72 persen,

bangunan 6,01 persen perdagangan hotel dan restoran 11,98 persen, pengangkutan dan

komunikasi 3,77 persen, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah serta

jasa perusahaan 3 persen, jasa-jasa sebesar 12,93 persen.

Tahun 2004, peranan sektor usaha terhadap pertumbuhan Kabupaten Tapanuli

Utara yaitu sektor pertanian mengalami peningkatan menjadi 60,36 persen, sektor

pertambangan dan penggalian 0,10 persen, sektor industri juga mengalami kenaikan

menjadi 1,32 persen, sektor listrik, gas dan air bersih 0,74 persen, sektor bangunan

mengalami penurunan menjadi 5,98 persen, sektor perdagangan hotel dan restoran

11,88 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 3,85 persen, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan mengalami peningkatan menjadi 3.,02 persen, sektor

jasa-jasa mengalami penurunan menjadi 12,76 persen.

Kegiatan perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara tunbuh dan berkembang

terutama didukung adanya kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan

kepariwisataan. Disamping itu juga berkembang kegiatan industri pengolahan hasil

pertanian, perikanan dan peternakan.

a. Pertanian

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten

Tapanuli Utara, baik sebagai penghasil nilai tambah maupun sumber penghasilan

rakyat. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian yang besar terhadap PDRB

Kabupaten Tapanuli Utara.

b. Perkebunan

Pada umumnya perkebunan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah perkebunan

rakyat, belum terdapat usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

Jenis komoditi unggulan yang dibudidayakan masyarakat adalah tanaman kemenyan.

c. Perikanan

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selain memiliki Danau Toba juga terdapat

kolam, rawa dan beberapa aliran sungai yang cukup panjang yang dapat dimanfaatkan

untuk pengembangan perikanan.

d. Peternakan

Usaha peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara umumnya adalah usaha

peternakan rakyat. Dalam mendukung pengembangan usaha peternakan di daerah ini

terdapat potensi lahan penggembalaan yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas

10.290 Ha.

e. Kepariwisataan

Kondisi iklim dan topografi wilayah kabupaten yang tidak monoton, menjadi

suatu potensi bagi kegiatan wisata. Hingga saat ini potensi wisata yang terdapat di

Kabupaten Tapanuli Utara berskala regional, antara lain Kawasan Wisata Rohani Salib

Kasih Kecamatan Siatas Barita, Kawasan Wisata Danau Toba di Kecamatan Muara,

Obyek Wisata Pemandian Air Panas di Kecamatan Sipoholon dan Obyek Wisata

Pemandian Air Soda.

f. Industri

Jenis industri yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya masih

merupakan industri skala kecil/kerajinan menengah. Selain itu terdapat juga industri

sedang/menengah yang potensial untuk dikembangkan seperti : industri Pabrik Cat di

Siborongborong dan industri Pengrajin pandai Besi di Kecamatan Siborongborong dan

Tarutung. Dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli

Utara, beberapa investor telah mengucurkan investasi untuk pengembangan agroindustri

di Tapanuli Utara, yaitu : industri Pengolahan Kopi Terpadu (PT. Tapanuli Investasi

Agro), industri Pengolahan Nenas Terpadu (PT.Alami Agro Industry).

g. Pertambangan

Bahan tambang yang ditemukan di Kabupaten Tapanuli Utara bervariasi

jenisnya dan beberapa diantaranya mempunyai prospek yang cukup cerah untuk

dikembangkan. Beberapa bahan tambang tersebut yaitu : batu gamping, batu apung,

belerang, feldspar, kaolin, oker dan mika telah dianalisa kandungan kimianya atas

kerjasama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Direktorat Sumber Daya

Mineral, Direktorat Jenderal Geologi, Bandung dan Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Jakarta.

h. Energi dan Ketenagalistrikan

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi sumber daya alam dengan potensi

sumber energi terbaru dan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik

sebagai sumber energi, dimana pelaksanaan pembangunan sebelumnya dilakukan atas

kerjasama antara Pertamina dan PT Perusahaan Lisrik Negara-UNOCAL NORTH

SUMATERA GEOTHERMAL. Sampai saat ini telah sembilan sumur bor eksplorasi

yang terdapat di Kecamatan Pahae julu. Salah satu sumur eksplorasi yang terdapat di

silakitang dapat memproduksi sekitar 50 MW yang merupakan sumur terbesar di dunia

saat ini.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2006. Kabupaten

Tapanuli Utara dipilih menjadi lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa :

1. Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Utara

yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.

2. Kabupaten Tapanuli Utara mengalami perkembangan dari tahun ke tahun karena

didukung oleh berbagai sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, sektor

perdagangan, hotel dan restoran.

3. Tersedianya data PDRB dan data pendukung lainnya yang relatif lengkap.

4. Belum adanya penelitian tentang dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan

sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara.

4.2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Utara, Kantor

Bappeda kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan

instansi terkait lainnya. Data yang dibutuhkan yaitu data PDRB kabupaten Tapanuli

Utara dan PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 1993 sampai tahun 2004.

4.3. Metode Analisis Shift Share

Soepono (1993), analisis Shift Share menganalisis berbagai perubahan indikator

kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja, pada dua titik waktu di suatu

wilayah. Hasil analisis dapat menunjukkan berbagai perkembangan suatu sektor di suatu

wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah

berkembang dengan cepat atau lambat. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan

bagaimana perkembangan suatu wilayah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Perubahan indikator kegiatan ekonomi dilihat dari dua titik waktu, yaitu tahun dasar

analisis dan tahun akhir analisis. Analisis Shift Share menggunakan data PDRB yang

terjadi pada dua titik waktu, yaitu tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis. Ada tiga

komponen pertumbuhan yang terdapat dalam analisis Shift Share, yaitu : komponen

pertumbuhan nasional, komponen pertumbuhan proporsional, komponen pertumbuhan

pangsa wilayah. Penjumlahan dari ketiga komponen tersebut dapat mengetahui

perubahan PDRB suatu wilayah.

4.3.1. Analisis PDRB Kota/Kabupaten dan PDRB Provinsi

Andaikan di Provinsi Sumatera Utara terdapat m

wilayah/daerah/kabupaten/kecamatan (j=1,2,3,4.......,m) dan n sektor ekonomi (i=

1,2,3,4,....,n), maka perubahan dalam PDRB dapat dinyatakan sebagai berikut :

Δ Yij= PRij + PPij + PPWij...................................................................(1)

Dimana :

Yij = perubahan dalam PDRB kabupaten sektor i pada wilayah j

PRij = persentase perubahan PDRB kabupaten yang disebabkan komponen

pertumbuhan regional

PPij = persentase perubahan PDRB kabupaten yang disebabkan komponen

pertumbuhan proporsional

PPWij = persentase perubahan PDRB kabupaten yang disebabkan pertumbuhan pangsa

wilayah

Untuk memperoleh nilai PR, PP, PPW ada beberapa rumusan yang harus

dipenuhi yang dapat dijelaskan berikut ini :

1. PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis

Yi = Yijm

j∑=1

Dimana :

Yi = PDRB provinsi sektor i pada tahun dasar analisis,

Yij= PDRB kabupaten sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis

2. PDRB Provinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis

Y’i = ijYm

j

'1∑=

Dimana :

Y’i = PDRB provinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis

Y’ij = PDRB kabupaten sektor i pada wilayah j pada tahun akhir analisis

Sedangkan Total PDRB provinsi pada tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis

dirumuskan berikut ini.

3. Total PDRB provinsi pada tahun dasar analisis

Y.. = ∑∑==

m

j

n

i 11

Yij

Dimana :

Y.. = Total PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis

Yij = PDRB kabupaten sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis

4. Total PDRB Provinsi pada tahun akhir analisis

Y’.. =∑=

n

i 1∑=

m

i

ijY1

'

Dimana :

Y’.. = Total PDRB provinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis

Y’ij = PDRB kota/kabupaten sektor i pada wilayah j pada tahun akhir analisis

4.3.2. Rasio PDRB Kota/Kabupaten dan PDRB Provinsi ( Nilai Ra, Ri, ri )

Nilai Ra, Ri, ri digunakan untuk mengidentifikasi perubahan PDRB dari sektor i

diwilayah j pada tahun dasar analisis maupun tahun akhir analisis. Menghitung nilai Ra,

Ri, ri menggunakan nilai PDRB yang terjadi di dua titik waktu, yaitu tahun dasar

analisis dan tahun akhir analisis.

1. Nilai Ra

Ra merupakan selisih antara total PDRB provinsi di akhir tahun analisis dengan

total PDRB provinsi pada tahun dasar analisis dibagi total PDRB provinsi pada tahun

dasar analisis. Rumusannya adalah sebagai berikut :

Ra= Y’..-Y..

Y..

Dimana :

Y’.. = total PDRB provinsi pada tahun akhir analisis

Y.. = total PDRB provinsi pada tahun dasar analisis

2. Nilai Ri

Ri merupakan selisih antara PDRB provinsi dari sektor i pada tahun akhir

analisis dengan PDRB provinsi sektor i pada tahun dasar analisis dibagi PDRB provinsi

sektor i pada tahun dasar analisis. Rumusannya adalah sebagai berikut :

Ri= Y’i.-Yi.

Yi.

Dimana :

Y’i. = PDRB provinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis

Yi. = PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis

3. Nilai ri

Ri merupakan selisih antara PDRB kota/kabupaten dari sektor i pada wilayah ke

j pada tahun akhir analisis dengan PDRB kota/kabupaten dari sektor i pada wilayah ke j

pada tahun dasar analisis dibagi PDRB kota/kabupaten dari sektor i pada wilayah ke j

pada tahun dasar analisis. Rumusannya adalah sebagai berikut :

ri = Y’ij-Yij

Yij

Dimana :

Y’ij = PDRB kabupaten sektor i pada wilayah ke j pada tahun akhir analisis

Yij = PDRB kabupaten sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis

4.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah

Nilai komponen PR, PP, PPW didapat dari perhitungan nilai Ra, ri, Ri. Dari ketiga

komponen tersebut apabila dijumlahkan akan didapat nilai perubahan PDRB.

1. Komponen Pertumbuhan Regional (PR)

Komponen PR adalah perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh

perubahan produksi regional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi regional, atau

perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian suatu wilayah dan sektor.

Bila diasumsikan bahwa tidak ada perubahan karakteristik ekonomi antar sektor dan

antar wilayah, maka adanya perubahan akan membawa dampak yang sama pada semua

sektor dan wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa sektor dan wilayah

tumbuh lebih cepat daripada sektor dan wilayah lainnya. Komponen pertumbuhan

regional dapat dirumuskan sebagai berikut

PRij = Yij

(Ra)...............................................................................(2)

Dimana :

PRij = komponen pertumbuhan regional sektor i pada wilayah ke j

Yij = PDRB kota/kabupaten dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar

analisis

(Ra) = persentase perubahan PDRB kabupaten yang disebabkan oleh komponen

pertumbuhan regional.

Apabila persentase total perubahan PDRB suatu wilayah lebih besar daripada

persentase komponen pertumbuhan regional, maka pertumbuhan sektor-sektor ekonomi

wilayah tersebut (kota) lebih besar daripada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi

wilayah di atasnya (provinsi). Apabila persentase total perubahan PDRB lebih kecil

dibandingkan dengan nilai komponen pertumbuhan regional, maka pertumbuhan sektor-

sektor ekonomi suatu wilayah (kota) lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi wilayah di atasnya (provinsi).

2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP)

Komponen PP terjadi karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir.

Perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan

perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. Komponen pertumbuhan proporsional

dapat dirumuskan sebagai berikut.

PPij = Yij (Ri-

Ra).......................................................................(3)

Dimana :

PPij = komponen pertumbuhan proporsional sektor i pada wilayah ke j

Yij = PDRB kota/kabupaten dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis

(Ri-Ra)= persentase perubahan PDRB kota/kabupaten yang disebabkan oleh komponen


Apabila PPij <0, menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah ke j laju

pertumbuhannya lambat. Sedangkan bila PPij >0 menunjukkan bahwa sektor i pada

wilayah ke j laju pertumbuhannya cepat.

3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

Timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam

suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan ditentukan

oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan

ekonomi serta kebijakan regional pada wilayah tersebut. Komponen pertumbuhan

pangsa wilayah dirumuskan sebagai berikut.

PPWij = Yij (ri-

Ri)............................................................................(4)

Dimana :

PPWij = komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i pada wilayah ke j

Yij = PDRB kota/kabupaten dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis

(ri-Ri)= persentase perubahan PDRB kota/kabupaten yang disebabkan oleh

pertumbuhan pangsa wilayah

Apabila PPWij < 0 maka sektor i pada wilayah ke j tidak dapat bersaing bila

dibandingkan dengan wilayah yang lainnya, sedangkan apabila PPWij > 0 maka

wilayah ke j mempunyai daya saing yang baik untuk perkembangan sektor ke i bila

dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan nilai PP, PR, PPW, maka akan didapat nilai perubahan PDRB,

seperti yang dirumuskan dalam persamaan (1). Selain itu perubahan PDRB juga dapat

dirumuskan sebagai berikut :

=ΔYij Y’ij-

Yij....................................................................................(5)

apabila persamaan (2), (3), (4), dan (5) disubtitusi ke persamaan (1), maka didapat

PPWijPPijPRijYij ++=Δ

Y’ij-Yij = (Ra)Yij + (Ri-Ra) Yij + (ri-Ri)Yij

Dimana :

Δ Yij = perubahan PDRB sektor i pada wilayah ke j

Yij = PDRB kabupaten sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis

Y’ij = PDRB kabupaten sektor i pada wilayah ke j pada tahun akhir analisis

(Ra) = persentase perubahan PDRB kabupaten yang disebabkan oleh komponen

pertumbuhan regional

(Ri-Ra)= persentase perubahan PDRB kabupaten yang disebabkan oleh komponen


(ri-Ri)= persentase perubahan PDRB kabupaten yang disebabkan oleh komponen

pertumbuhan pangsa wilayah

4.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih

Analisis profil pertumbuhan PDRB bertujuan untuk mengidentifikasi

pertumbuhan PDRB sektor ekonomi di suatu wilayah pada kurun waktu yang

ditentukan dengan cara mengekspresikan persentase perubahan komponen pertumbuhan

proporsional (PPij) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPWij). Data-data yang telah

dianalisis akan diinterpretasikan dengan cara memplot persentase perubahan komponen

pertumbuhan proporsional (PP) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) ke dalam

sumbu vertikal dan horizontal. Komponen pertumbuhan proporsional (PP) diletakkan

pada sumbu horizontal sebagai absis, sedangkan komponen pertumbuhan pangsa

wilayah (PPW) pada sumbu vertikal sebagai ordinat. Profil pertumbuhan PDRB

disajikan dalam gambar sebagai berikut.

PPW

Kuadran IV Kuadran I

PP

Kuadran III Kuadran II

Gambar 4.1. Profil Pertumbuhan PDRB

a. Kuadran I menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah

memiliki laju pertumbuhan yang cepat. Selain itu, sektor itu juga mampu

bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain. Karena pertumbuhan

sektor perekonomiannya tergolong dalam pertumbuhan yang cepat, maka

wilayah yang bersangkutan juga merupakan wilayah yang progresif (maju)

b. Kuadran II menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah

memiliki laju pertumbuhan yang cepat, tetapi sektor tersebut tidak mampu

bersaing dengan sektor perekonomian wilayah lain.

c. Kuadran III menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah

memiliki laju pertumbuhan yang lambat dan tidak mampu bersaing dengan

wilayah lain. Jadi, wilayah tersebut tergolong pada wilayah yang memiliki

pertumbuhan yang lambat.

d. Kuadran IV menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian pada suatu

wilayah memiliki laju pertumbuhan yang lambat, tetapi sektor tersebut mampu

bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah yang lain.

e. Pada wilayah II dan III terdapat garis diagonal yang memotong kedua kuadran

tersebut. Bagian atas garis diagonal mengindikasikan bahwa suatu wilayah

merupakan wilayah yang progresif. Sedangkan di bawah garis berarti suatu

wilayah merupakan wilayah yang pertumbuhannya lambat.

Berdasarkan nilai persen PPj dan PPWj, maka dapat diidentifikasikan

pertumbuhan suatu sektor atau wilayah pada kurun waktu tertentu. Kedua komponen

tersebut (PPj dan PPWj) apabila dijumlahkan akan didapat nilai pergeseran bersih (PBj)

yang mengidentifikasikan pertumbuhan suatu wilayah. PBj dapat dirumuskan sebagai

berikut :

PBj = PPj + PPWj

Adapun,

PP.j = PP1j + PP2j + PP3j + ....+ PPnj

PPW.j = PPW1j + PPW2j +PPW3j +.....+ PPnj

Dimana :

PB.j = pergeseran bersih wilayah ke j

PP.j = komponen pertumbuhan proporsional dari seluruh sektor untuk wilayah ke j

PPW.j = komponen pertumbuhan pangsa wilayah dari seluruh sektor untuk wilayah ke j

Pergeseran bersih sektor pada wilayah ke j dapat dirumuskan sebagai berikut :

PBij = PPij + PPWij

Dimana :

PBij = pergeseran bersih sektor i pada wilayah ke j

PPij = komponen pertumbuhan proporsional sektor i pada wilayah ke j

PPWij = komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i pada wilayah ke j

Persentase perubahan PDRB, PN.j, PP.j, PPW.j, dan PB.j akan mengidentifikasi

pemerataan suatu sektor atau suatu wilayah dalam hal pertumbuhan. Adapun

rumusannya adalah sebagai berikut ;

%Δ PDRB.j = (PDRB tahun akhir-PDRB tahun dasar) *100%

PDRB tahun dasar

% PN.j = PN.j *100%

PDRB tahun dasar

%PP.j = PP.j *100%

PDRB tahun dasar

% PPW.j = PPW.j *100%

PDRB tahun dasar

%PB.j = PP.j + PPW.j *100%

PDRB tahun dasar

Apabila Pbij > 0, maka pertumbuhan sektor i pada wilayah ke j termasuk dalam

kelompok progresif (maju). Sedangkan apabila Pbij < 0, maka pertumbuhan sektor ke i

pada wilayah ke j termasuk dalam pertumbuhan lambat. Begitu pula apabila PB.j ≥ 0,

maka pertumbuhan wilayah tersebut termasuk dalam pertumbuhan progresif, sedangkan

apabila PB.j ≤0, maka pertumbuhan wilayah tersebut termasuk dalam pertumbuhan

yang lambat.

4.4. Defenisi Operasional

Analisis pertumbuhan sektor ekonomi dengan menggunakan analisis Shift Share

dapat dipermudah dengan menggunakan software komputer, program Microsoft Exel.

Hasil perhitungan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi atau

menganalisa pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah

dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB. Pada dasarnya PDRB merupakan

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah

tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

seluruh unit ekonomi.

PDRB yang akan dianalisis adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993

menurut lapangan usaha. Data-data PDRB yang dibutuhkan adalah PDRB Kabupaten

Tapanuli Utara dan PDRB provinsi Sumatera Utara tahun 1993 sampai 2004. Dalam

kurun waktu duabelas tahun itu akan dibagi dalam tiga periode. Tahun 1993 sampai

1996 periode dimana perekonomian berada dalam kondisi sebelum krisis ekonomi. Pada

periode tersebut tahun 1993 merupakan tahun dasar analisis dan tahun 1996 sebagai

tahun akhir analisis. Tahun 1997 sampai 2000 periode dimana krisis melanda

perekonomian Indonesia. Pada periode tersebut tahun 1997 sebagai tahun dasar analisis

dan tahun 2000 sebagai tahun akhir analisis. Selanjutnya periode yang ketiga yaitu

tahun 2001 sampai 2004, dimana pada masa itu Undang-Undang Otonomi Daerah

dijalankan. Pada periode tersebut tahun 2001 sebagai tahun dasar analisis dan tahun

2004 sebagai tahun akhir analisis. Jadi untuk melihat kodisi sebelum otonomi daerah

dibutuhkan data PDRB tahun 1993 sampai 2000 yang dibagi dalam dua periode,

sedangkan untuk melihat kondisi pada masa otonomi daerah dibutuhkan data PDRB

tahun 2001 sampai 2004.

2. Sektor-Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi adalah kesatuan dari unit-unit produksi yang dihasilkan oleh

suatu wilayah tertentu. Sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara,

antara lain : (1) sektor pertanian (padi sawah, kedelai, kacang tanah, bawang merah), (2)

sektor pertambangan (kaolin, belerang, batu apung, feldspar), (3), sektor industri

pengolahan (industri pengolahan kopi terpadu, industri pengolahan nenas terpadu), (4)

sektor listrik, gas dan air, (5) sektor bangunan, (6) sektor perdagangan, hotel dan

restoran (7) sektor pengangkutan dan komunikasi, (8) sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan, (9) sektor jasa-jasa, (BPS Kabupaten Tapanuli Utara, 2004).

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara

Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah.

5.1.1. Analisis PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara


Pada kurun waktu 1993-1996, perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Sektor

perekonomian yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki pertumbuhan yang

positif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,68 persen pada tahun 1996.

Tabel 5.1. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara Sebelum Otonomi Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Juta Rupiah)

Sebelum Otonomi Daerah Setelah Otonomi

Daerah

No

Sektor

Perubahan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara(1993-1996)

Persen


Persen


Persen

1. Pertanian 60747.63 23.46 25329.64 7.38 31185.23 13.46 2. Pertambangan 125.44 27.39 -51.01 -8.00 61.34 14.60 3. Industri

pengolahan 1137.50 35.00 35.52 0.75 593.77 13.29 4. Listrik, Gas,

dan Air Bersih 441.78 30.72 468.85 23.09 251.02 12.97 5. Bangunan 3816.36 13.46 -12318.86 -40.831 2085.38 15.17 6. Perdagangan,

Hotel dan Restoran 12681.09 19.95 392.09 0.48 6922.64 14.02

7. Pengangkutan dan Komunikasi 4990.9 23.95 -6804.49 -24.42 2176.35 14.08

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 3888.8 22.25 -7003.21 -30.81 1427.29 13.14

9. Jasa-Jasa 20330.96 30.03 842.59 0.94 7518.87 13.96 TOTAL

PDRB 108163.46 23.41 891.12 0.15 52221.89 13.68

Berdasarkan Tabel 5.1, sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah

sektor industri pengolahan yaitu sebesar 35,00 persen. Pada tahun 1993 kontribusi

sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tapanuli Utara adalah sebesar 0,70 persen

meningkat menjadi 0,77 persen pada tahun 1996. Besarnya laju pertumbuhan sektor

industri pengolahan ini adalah karena besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap

perkembangan industri pengolahan. Selain itu, banyak investor yang menanamkan

modalnya untuk pengembangan agroindustri di Kabupaten Tapanuli Utara. Jenis

industri yang terdapat di Tapanuli Utara adalah industri kecil dan menengah. Selain itu

ada industri pengolahan kopi terpadu dan industri pengolahan nenas terpadu dimana

hasilnya sudah di ekspor ke luar negeri seperti Taiwan, Perancis dan Jepang. Tingkat

pertumbuhan kedua ditempati oleh sektor listrik, gas dan air bersih yakni sebesar 30,72

persen. Pada tahun 1993 kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,31 persen

meningkat menjadi 0,33 persen pada tahun 1996. Besarnya peranan sektor listrik, gas

dan air bersih ini karena Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi energi terbaru

yang dapat berproduksi dalam jumlah yang besar dan salah satu sumur eksplorasi yang

terdapat di Silakitang merupakan sumur terbesar di dunia.

Urutan ketiga ditempati oleh sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan sebesar

30,03 persen. Besarnya tingkat pertumbuhan sektor jasa hampir sama dengan tingkat

pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih. Meskipun tingkat pertumbuhan sektor

jasa menempati urutan ketiga akan tetapi sektor ini merupakan penyumbang terbesar

kedua terhadap PDRB Tapanuli Utara yaitu sebesar 14,65 persen tahun 1993 meningkat

menjadi 15,44 persen pada tahun 1996.

Urutan selanjutnya ditempati oleh sektor pertambangan yaitu sebesar 27,39

persen. Walaupun menempati urutan keempat, sektor pertambangan ini merupakan

penyumbang terkecil terhadap PDRB Tapanuli Utara yaitu sebesar 0,10 persen pada

tahun 1996. Hal ini terjadi karena pengolahan bahan tambang yang ditemukan di

Kabupaten Tapanuli Utara masih bersifat tradisional, sehingga belum memberikan nilai

tambah yang optimal terhadap perekonomian karena secara umum usaha pertambangan

yang ada masih merupakan pertambangan rakyat.

Urutan selanjutnya ditempati oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar

23,95 persen dengan kontribusi terhadap PDRB yaitu sebesar 4,51 persen pada tahun

1993 meningkat menjadi 4,53 persen pada tahun 1996. Sektor ini merupakan

penyumbang terbesar keempat terhadap PDRB Tapanuli Utara. Begitu pula halnya

dengan sektor pertanian. Walaupun tingkat pertumbuhannya hanya sebesar 23,46

persen, tetapi sektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB yaitu sebesar

56,07 persen pada tahun 1996.

Urutan berikutnya ditempati oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan yaitu sebesar 22,25 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar

19,95 persen. Sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan terendah adalah sektor

bangunan sebesar 13,46 persen. Walaupun sektor bangunan ini memiliki tingkat

pertumbuhan terkecil, akan tetapi sektor ini merupakan penyumbang terbesar keempat

terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara yaitu sebesar 5,64 persen pada tahun 1996.

Peningkatan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara diikuti pula oleh peningkatan

PDRB Provinsi Sumatera Utara. Pada PDRB Sumatera Utara sektor pertanian

merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB yaitu sebesar 26,88 persen pada tahun

1993 menurun menjadi 26,14 persen pada tahun 1996 yang diikuti oleh sektor industri

pengolahan sebesar 24,61 persen pada tahun 1993.

Awal tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan

ketidakstabilan, tepatnya pada tahun 1998 perekonomian Indonesia diterpa krisis yang

ditandai dengan terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar sampai pada tingkat Rp.

16.000,00, sehingga harga barang-barang khususnya barang impor menjadi sangat

mahal dan selama itu keadaan politik Indonesia juga tidak stabil sehingga para investor

menarik modalnya dari Indonesia dan lari ke luar negeri karena lebih aman dan lebih

menguntungkan. Kondisi krisis tersebut juga berpengaruh terhadap perekonomian

Kabupaten Tapanuli Utara. Pada saat itu perekonomian Tapanuli Utara mengalami

pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -5,64 persen. Sebagian sektor perekonomian

Tapanuli Utara memberikan kontribusi yang negatif terhadap PDRB Tapanuli Utara.

Pada kurun waktu 1997 sampai 2000 krisis ekonomi berpengaruh terhadap

perkembangan sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara. Terdapat lima sektor

yang memberikan kontribusi yang positif terhadap PDRB Tapanuli Utara. Berdasarkan

tabel 5.1 terlihat bahwa sektor yang tingkat pertumbuhannya paling besar adalah sektor

listrik, gas, dan air bersih sebesar 23,09 persen. Pada tahun 1997 kontribusi sektor

listrik, gas, dan air bersih terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 0,34

persen meningkat menjadi 0,41 persen pada tahun 2000. Berkembangnya sektor ini

karena Kabupaten Tapanuli Utara kaya dengan sumber energi alami yaitu air terjun

Batang Toru, dimana pendayagunaan potensi ini dapat memasok listrik industri-industri,

mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Selain itu adanya kerjasama pembangunan

listrik antara Pertamina dan PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara-UNOCAL NORTH

SUMATERA GEOTHERMAL.

Tingkat pertumbuhan terbesar kedua ditempati oleh sektor pertanian sebesar

7,38 persen. Sektor pertanian ini adalah penyumbang terbesar terhadap PDRB Tapanuli

Utara yaitu sebesar 56,87 persen pada tahun 1997 meningkat menjadi 60,98 persen pada

tahun 2000. Pertanian tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten Tapanuli Utara

sangat menjanjikan untuk dikembangkan di masa mendatang dengan potensi lahan

kering untuk pengembangannya seluas 66.683 Ha. Urutan ketiga ditempati oleh sektor

jasa-jasa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,94 persen. Walaupun kontribusi sektor

jasa ini kecil terhadap PDRB yaitu hanya sebesar 0,94 persen, akan tetapi sektor ini

merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Tapanuli Utara yaitu sebesar

14,90 persen pada tahun 1997 meningkat menjadi 15,02 persen pada tahun 2000.

Urutan selanjutnya ditempati oleh sektor industri pengolahan dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 0,75 persen. Kontribusi yang diberikan oleh sektor ini adalah

sebesar 0,78 persen pada tahun 1997 meningkat menjadi 0,79 persen pada tahun 2000.

Urutan yang berikutnya ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan

tingkat pertumbuhan sebesar 0,48 persen dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar

13,61 persen pada tahun 1997 meningkat menjadi 13,66 persen pada tahun 2000.

Kelima sektor ini memiliki tingkat pertumbuhan yang positif karena proses produksinya

tidak terlalu dipengaruhi oleh krisis ekonomi sebab input yang dibutuhkan untuk proses

produksinya tidak bergantung pada barang-barang impor yang harganya sangat mahal

sehingga masih bisa bertahan.

Adapun sektor yang memiliki pertumbuhan yang negatif adalah sektor

pertambangan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan. Sektor yang paling terpuruk dengan adanya krisis

ekonomi adalah sektor bangunan dengan tingkat pertumbuhan sebesar -40,83 persen.

Kontribusinya terhadap PDRB juga mengalami penurunan yaitu sebesar 5,00 persen

pada tahun 1997 menurun menjadi 2,95 persen pada tahun 2000. Penurunan ini

disebabkan pada masa krisis ekonomi banyak proyek-proyek bangunan yang tidak

berjalan dengan lancar akibat mahalnya bahan baku, sehingga pada masa krisis ekonomi

sektor ini sangat terpuruk.

Sektor lainnya yang juga mengalami penurunan adalah sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan sebesar -30,81 persen.

Kontribusinya terhadap PDRB juga mengalami penurunan sebesar Rp. -700,21 juta.

Pada tahun 1997 kontribusi sektor ini terhadap PDRB adalah sebesar 3,77 persen

menurun menjadi 2,60 persen pada tahun 2000. Urutan berikutnya ditempati oleh sektor

pengangkutan dan komunikasi dengan tingkat pertumbuhan sebesar -24,42 persen.

Kontribusinya terhadap PDRB juga menurun sebesar Rp. -6.804,49 juta. Pada tahun

1997 kontribusi sektor ini terhadap PDRB adalah sebesar 4,62 persen menurun menjadi

3,49 persen pada tahun 2000. Urutan yang terakhir ditempati oleh sektor pertambangan

dengan tingkat pertumbuhan sebesar -8,01 persen. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB

adalah sebesar 0,11 persen pada tahun 1997 menurun menjadi 0,10 persen pada tahun

2000. Sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang negatif ini adalah sektor yang di

dalam proses produksinya sangat bergantung pada barang-barang impor, sehingga pada

saat terjadinya krisis ekonomi sektor ini tidak dapat bertahan karena mahalnya harga

bahan baku untuk proses produksi mereka.

Krisis ekonomi juga berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Sumatera

Utara. Pada kurun waktu 1997 sampai 2000 ini sektor yang tingkat pertumbuhannya

paling kecil adalah sektor industri pengolahan dengan penurunan sebesar Rp. -

819.551,81 juta atau sebesar -13,70 persen. Sektor ini mengalami penurunan yang

paling besar dari semua sektor yang ada. Pada perekonomian Sumatera Utara sektor

yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB adalah sektor pertanian

dengan kontribusi sebesar 26,95 persen pada tahun 1997 meningkat menjadi 31,15

persen pada tahun 2000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,74 persen. Secara total

PDRB Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar Rp. -1.039.809,68 juta

atau sebesar -4,15 persen. Tahun 1997 PDRB Sumatera Utara sebesar Rp. 25.056.405

juta menurun menjadi Rp. 24.016.595,32 juta pada tahun 2000.

Pada masa sebelum otonomi daerah, peranan pemerintah pusat sangat besar

dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah. Hal ini mengakibatkan daerah

tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya. Adanya

reformasi tahun 1998, memaksa pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan otonomi

daerah, sehingga daerah bebas menentukan arah pembangunannya sesuai dengan

aspirasi masyarakat daerah. Implementasi dari kebijakan otonomi daerah juga

berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara. Ini

terlihat dari peningkatan total PDRB Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan harga

konstan 1993, yaitu sebesar Rp. 381.846,78 juta pada tahun 2001 meningkat menjadi

Rp. 434.068,67 pada tahun 2004. Pada tahun 2004, semua sektor perekonomian di

Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan.

Berdasarkan Tabel 5.1, sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan terbesar

adalah sektor bangunan, yaitu sebesar 15,17 persen. Pada tahun 2001 kontribusi sektor

bangunan terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 3,60 persen meningkat

menjadi 3,65 persen pada tahun 2004. Tingginya pertumbuhan sektor bangunan karena

sektor ini merupakan sektor yang paling besar dalam menyerap investasi, dimana

investasi yang ditanamkan di sektor bangunan sebesar 23,31 persen dari rata-rata

investasi total yang ada. Hal ini disebabkan adanya pemekaran wilayah sehingga

terbentuk beberapa kecamatan baru selama periode 2001-2004, sehingga pembangunan

meningkat. Selain itu juga anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai

pembangunan besar. Tingkat pertumbuhan terbesar kedua diduduki oleh sektor

pertambangan, yaitu sebesar 14,60 persen. Bahan tambang yang ada di Kabupaten

Tapanuli Utara mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan telah

ada kerjasama dengan pihak-pihak yang tertarik untuk mananamkan modalnya di

pertambangan. Walaupun sektor pertambangan mempunyai tingkat pertumbuhan yang

besar, akan tetapi sektor ini merupakan penyumbang terkecil terhadap PDRB

Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu sebesar 0,11 persen pada tahun 2004. Urutan ketiga

ditempati oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dengan tingkat pertumbuhan

sebesar 14,08 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan penyumbang

terbesar keempat terhadap PDRB Kabupatan Tapanuli Utara yaitu sebesar 4,05 persen

pada tahun 2001 meningkat menjadi 4,06 persen pada tahun 2004. Investasi yang

ditanamkan di sektor ini juga besar, yaitu dengan dibangunnya lapangan udara di

Silangit, selain itu adanya kecamatan-kecamatan yang baru dengan adanya pemekaran

wilayah membuat sektor pengangkutan dan komunikasi ini berkembang dengan cepat

Urutan selanjutnya ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan

tingkat pertumbuhan yang hampir sama dengan sektor pengangkutan dan komunikasi

yaitu sebesar 14,02 persen. Walaupun menempati urutan keempat, tetapi sektor ini

merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara

yaitu sebesar 12,93 persen pada tahun 2001 meningkat menjadi 12,97 persen pada

tahun 2004. Berikutnya diduduki oleh sektor jasa-jasa dengan tingkat pertumbuhan

sebesar 13,96 persen. Sektor jasa-jasa merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap

PDRB Tapanuli Utara yaitu sebesar 14,10 persen pada tahun 2001 meningkat menjadi

14,14 persen pada tahun 2004. Sektor pertanian memiliki tingkat pertumbuhan yang

hampir sama yaitu sebesar 13,46 persen. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar

terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara yaitu sebesar 60,69 persen pada tahun 2001

menurun menjadi 60,57 persen pada tahun 2004. Urutan selanjutnya ditempati oleh

sektor industri pengolahan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 13,29 persen.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara

sebesar 1,17 persen pada tahun 2004. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

memiliki tingkat pertumbuhan yang hampir sama yaitu sebesar 13,14 persen dengan

kontribusinya terhadap PDRB sebesar 2,84 persen pada tahun 2001 menurun menjadi

2,83 persen pada tahun 2004. Terakhir, yaitu sektor listrik, gas dan air bersih merupakan

sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan terkecil yaitu sebesar 12,97 persen.

Kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 0,51 persen pada

tahun 2001 menurun menjadi 0,50 persen pada tahun 2004.

Kebijakan otonomi daerah tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian

Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari penurunan PDRB Provinsi Sumatera Utara

sebesar Rp. -2.882.447,16 juta. Pada tahun 2001 PDRB Provinsi sumatera Utara sebesar

Rp. 2.911.045,77 juta menurun menjadi Rp. 28.598,61 juta pada tahun 2004. Pada

kurun waktu 2001 sampai 2004, semua sektor ekonomi memberikan kontribusi yang

negatif terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. Sektor yang memberikan kontribusi

terkecil adalah sektor pertambangan sebesar -99,90 persen. Kontribusi sektor ini

menurun sebesar Rp. -309.446. Pada tahun 2004 kontribusi sektor pertambangan

terhadap PDRB Provinsi sumatera Utara sebesar 1,49 persen. Rendahnya kontibusi

sektor ini karena kurangnya penguasaan yang memadai termasuk interpretasi data

informasi sumber daya mineral yang lengkap dan menyeluruh. Selain itu juga karena

penyediaan sarana dan prasarana pertambangan yang masih kurang sehingga

mempengaruhi kegiatan operasional.

5.1.2. Rasio PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan PDRB Provinsi Sumatera

Utara (Nilai Ra, Ri, ri ) Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah.

PDRB sektor-sektor perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara dan PDRB

Provinsi Sumatera Utara pada kurun waktu 1993 sampai 1996 memiliki pertumbuhan

yang positif. Jika nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara

tiap sektor dibandingkan antara dua titik waktu, yaitu tahun 1996 sebagai tahun akhir

analisis dan tahun 1993 sebagai tahun dasar analisis. Maka tiap-tiap sektor akan

memiliki rasio yang berbeda-beda. Rasio PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan PDRB

Provinsi Sumatera Utara diekspresikan dalam bentuk nilai Ra, Ri, ri.

Nilai Ra diperolah dari selisih antara total PDRB Provinsi Sumatera Utara pada

tahun 1996 dengan total PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 1993 dibagi dengan total

PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 1993. Karena merupakan pembagian total PDRB,

maka nilai Ra tiap sektor untuk setiap daerah di provinsi Sumatera Utara memiliki

besaran yang sama yaitu sebesar 0,30.

Tabel 5.2. Nilai Ra, Ri, ri Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah.

Sebelum Otonomi Daerah Setelah Otonomi Daerah

No

Sektor

Ra Ri ri Ra Ri ri Ra Ri ri 1. Pertanian 0.30 0.27 0.23 -0.04 0.11 0.07 -0.99 -0.89 0.13 2. Pertambangan 0.30 -0.01 0.27 -0.04 -0.11 -0.08 -0.99 -0.10 0.15 3. Industri

pengolahan 0.30 0.29 0.35

-0.04 -0.14 0.01 -0.99 -0.99 0.13 4. Listrik, Gas,

dan Air Bersih

0.30 0.41 0.31

-0.04 0.15 0.23 -0.99 -0.99 0.12 5. Bangunan 0.30 0.25 0.13 -0.04 -0.09 -0.41 -0.99 -0.99 0.15 6. Perdagangan,

Hotel dan Restoran

0.30 0.43 0.20

-0.04 -0.12 0.01 -0.99 -0.97 0.14


0.30 0.26 0.24

-0.04 -0.08 -0.24 -0.99 -0.99 0.14 8. Keuangan,

Persewaan dan Jasa Perusahaan

0.30 0.42 0.22

-0.04 -0.08 -0.31 -0.99 -0.98 0.13 9. Jasa-Jasa 0.30 0.29 0.30 -0.04 0.02 0.01 -0.99 -0.99 0.14

Nilai Ri untuk setiap sektor di kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara

sebagian besar bernilai positif (Ri >0), akan tetapi ada juga yang bernilai negatif (Ri<0).

Ini berarti hampir semua sektor perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif.

Nilai Ri ini diperoleh dari selisih antara nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara sektor i

pada tahun 1996 dengan PDRB Provinsi sumatera Utara sektor i pada tahun 1993 dibagi

dengan PDRB Provinsi Sumatera Utara sektor i pada tahun 1993. Dari Tabel 5.2,

diketahui bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki nilai Ri terbesar yaitu

sebesar 0,43. Ini dikarenakan tingkat pertumbuhan sektor ini merupakan yang terbesar

di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 17,11 persen pada tahun 1993 meningkat

menjadi 18,78 persen pada tahun 1996. Nilai Ri terkecil dimiliki oleh sektor

pertambangan, yakni sebesar -0,01. Sektor ini mempunyai tingkat pertumbuhan terkecil

di Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 3,30 persen pada tahun 1993 menurun

menjadi 2,53 persen pada tahun 1996.

Nilai ri setiap sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh dari

selisih antara PRDB Kabupaten Tapanuli Utara sektor i pada tahun 1996 dengan PDRB

Kabupaten Tapanuli Utara sektor i pada tahun 1993 dibagi dengan PDRB Kabupaten

Tapanuli Utara sektor i pada tahun 1993. Karena nilai ri merupakan perbandingan

PDRB dari masing-masing daerah, maka nilai ri di setiap daerah memiliki besaran yang

berbeda-beda. Di Kabupaten Tapanuli Utara, nilai ri masing-masing sektor bernilai

positif (ri>0). Ini dikarenakan tiap-tiap sektor yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel 5.2. terlihat bahwa

sektor industri pengolahan memiliki nilai ri terbesar yakni sebesar 0,35. Hal ini

dikarenakan sektor industri pengolahan memiliki tingkat pertumbuhan terbesar

dibandingkan sektor yang lain. Sedangkan nilai ri terkecil dimiliki oleh sektor bangunan

yakni sebesar 0,13.

Pada masa krisis ekonomi, nilai Ra untuk semua sektor ekonomi yang ada di

Provinsi Sumatera Utara sebesar -0,04. Nilai Ra yang negatif menunjukkan bahwa

dalam kurun waktu 1997 sampai 2000 kondisi perekonomian Sumatera Utara

mengalami penurunan. Nilai Ra diperoleh dari selisih antara total PDRB Provinsi

Sumatera Utara tahun 2000 dengan total PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 1997

dibagi dengan total PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 1997.

Nilai Ri diperoleh dari selisih antara PDRB Provinsi Sumatera Utara sektor i

pada tahun 2000 dengan PDRB Provinsi Sumatera Utara sektor i pada tahun 1997

dibagi dengan PDRB Provinsi Sumatera Utara sektor i pada tahun 1997. Berdasarkan

Tabel 5.2. dapat diketahui bahwa sebagian besar sektor perekonomian memiliki nilai Ri

yang negatif, antara lain sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor

bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan

komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hal ini berarti bahwa

keenam sektor tersebut memiliki penurunan kontribusi terhadap PDRB Provinsi

Sumatera Utara. Nilai Ri terkecil dimiliki oleh sektor industri pengolahan sebesar -0,14.

Sektor yang memiliki nilai Ri yang positif yaitu sektor pertanian, sektor listrik, gas dan

air bersih, dan sektor jasa-jasa. Hal ini berarti bahwa ketiga sektor ini memiliki

kontribusi yang meningkat terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. Nilai Ri terbesar

dimiliki oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,15.

Nilai ri diperoleh dari selisih antara PDRB Kabupaten Tapanuli Utara sektor i

pada tahun 2000 dengan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara sektor i pada tahun 1997

dibagi dengan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara sektor i pada tahun 1997. Pada kurun

waktu 1997 sampai 2000 sektor yang mempunyai nilai ri yang positif antara lain sektor

pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor

perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Nilai ri terbesar dimiliki oleh

sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,15 dan sektor yang memiliki nilai ri yang

terkecil adalah sektor bangunan sebesar -0,41.

Pada masa otonomi daerah tahun 2001 sampai 2004, nilai Ra untuk semua

sektor di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebesar -0,99.

Nilai Ra yang negatif menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2001 sampai 2004,

kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan. Nilai Ra

diperoleh dari selisih antara total PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 dengan

total PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2001 dibagi dengan total PDRB Provinsi

Sumatera Utara tahun 2001.

` Berdasarkan Tabel 5.2, terlihat bahwa nilai Ri terbesar dimiliki oleh sektor

pertambangan walaupun tingkat pertumbuhannya negatif, yaitu sebesar -0,10,

sedangkan sektor yang memiliki nilai Ri terkecil dimilimki beberapa sektor antara lain

sektor industri pengolahan sebesar -0,99. Nilai Ri didasarkan pada selisih antara PDRB

Provinsi Sumatera Utara sektor i tahun 2004 dengan PDRB Provinsi Sumatera Utara

sektor i tahun 2001 dibagi dengan PDRB Provinsi Sumatera Utara sektor i pada tahun

2001. Nilai Ri untuk setiap sektor di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera

Utara bernilai negatif (Ri<0). Hal ini berarti bahwa setiap sektor perekonomian yang

ada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang negatif

Nilai ri diperoleh dari selisih antara PDRB Kabupaten Tapanuli Utara sektor i

pada tahun 2004 dengan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara sektor i pada tahun 2001

dibagi dengan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2001. Semua sektor

perekonomian yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki nilai ri yang lebih besar

dari nol (ri>0). Hal ini berarti semua sektor perekonomian yang ada di Kabupaten

Tapanuli Utara memberikan kontribusi yang positif terhadap PDRB Kabupaten

Tapanuli Utara. Sektor yang memiliki nilai ri paling besar adalah sektor bangunan, yaitu

sebesar 0,15, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih memiliki nilai ri terkecil, yaitu

sebesar 0,12.

5.2. Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara


Analisis Shift Share terdiri dari tiga komponen. Komponen yang pertama adalah

komponen pertumbuhan regional (PR).

Tabel 5.3. Komponen Pertumbuhan Regional Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Juta Rupiah).

Sebelum Otonomi Daerah Setelah Otonomi Daerah

Tahun 1993-1996 Tahun 1997-2000 Tahun 2001-2004 Pertumbuhan

Regional Pertumbuhan

regional Pertumbuhan regional

No Sektor

(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) 1. Pertanian 78185.29 30.19 -14237.49 -4.15 -229456.17 -99.02 2. Pertambangan 138.26 30.19 -26.43 -4.15 -416.05 -99.02 3. Industri

pengolahan 981.12 30.19

-196.26 -4.15 -4422.83 -99.02 4. Listrik, Gas, dan

Air Bersih 434.23 30.19

-84.27 -4.15 -1915.72 -99.02 5. Bangunan 8557.94 30.19 -1251.94 -4.15 -13614.55 -99.02 6. Perdagangan,

Hotel dan Restoran

19187.12 30.19

-3408.49 -4.15 -48888.95 -99.02 7. Pengangkutan

dan Komunikasi 6290.07 30.19

-1156.35 -4.15 -15303.71 -99.02 8. Keuangan,


5276.11 30.19

-943.43 -4.15 -10751.97 -99.02

9. Jasa-Jasa 20438.35 30.19 -3730.83 -4.15 -53325.49 -99.02

Berdasarkan komponen pertumbuhan regional, pada masa sebelum otonomi

daerah tahun 1993-1996 sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar yakni

sebesar Rp. 78.185,29 juta. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian sangat berpengaruh

terhadap kebijakan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, artinya jika terjadi

perubahan kebijakan maka sektor pertanian akan mengalami perubahan. Selain itu,

sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran juga memberikan

sumbangan yang besar yaitu sebesar Rp 20.438,36 juta untuk sektor jasa dan Rp.

19.187,12 juta untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini berarti kedua sektor

tersebut juga berpengaruh terhadap perubahan kebijakan ekonomi regional.

Sumbangan terkecil terhadap PDRB pada komponen pertumbuhan regional

disumbangkan oleh sektor pertambangan sebesar Rp 138,26 juta. Hal ini berarti sektor

pertambangan tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan kebijakan ekonomi yang

terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, sektor listrik, gas dan air bersih memiliki

sumbangan yang kecil yaitu sebesar Rp. 434,23 juta, sehingga jika terjadi perubahan

kebijakan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, maka tidak terlalu berpengaruh pada

sektor listrik, gas dan air bersih.

Persentase total perubahan PDRB sektor-sektor perekonomian Kabupaten

Tapanuli Utara sebesar 23,41 persen (Tabel 5.1), sedangkan persentase komponen

pertumbuhan regional sebesar 30,19 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan sektor

ekonomi Provinsi Sumatera Utara, karena nilai persentase total perubahan PDRB

sektor-sektor ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara lebih kecil daripada persentase

komponen pertumbuhan regional.

Berdasarkan Tabel 5.3, terlihat bahwa pada kurun waktu 1997-2000 semua

sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara memberikan kontibusi

yang negatif terhadap perekonomian Tapanuli Utara. Sektor yang memberikan kontibusi

terkecil terhadap PDRB adalah sektor pertanian sebesar Rp. -14.237,49 juta. Rendahnya

kontribusi sektor pertanian ini karena pada umumnya usaha tani semua komoditas

belum menerapkan teknologi yang baik, sehingga hasil yang diharapkan masih jauh dari

potensi genetik masing-masing komoditas. Selain itu, usaha tani yang dikembangkan

penduduk masih kurang produktif. Sedangkan sektor yang memberikan kontibusi yang

terbesar adalah sektor pertambangan, meskipun nilainya masih negatif yaitu sebesar Rp.

-26,43 juta. Bahan tambang yang ditemukan di Kabupaten Tapanuli Utara bervariasi

jenisnya dan beberapa diantaranya mempunyai prospek yang bagus untuk

dikembangkan, dimana bahan tambang tersebut merupakan komoditi mineral sebagai

bahan baku industri dan juga komoditi ekspor.

Persentase total perubahan PDRB sektor-sektor perekonomian Kabupaten

Tapanuli Utara pada tahun 1997 sampai 2000 sebesar 0,15 persen (Tabel 5.1),

sedangkan persentase komponen pertumbuhan regional (PR) sebesar -4,15 persen.

Karena nilai persentase total perubahan PDRB sektor-sektor perekonomian Tapanuli

Utara lebih besar daripada persentase komponen pertumbuhan wilayah, maka tingkat

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara lebih besar daripada

tingkat pertumbuhan sector-sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Tabel 5.3, pada kurun waktu setelah otonomi daerah tahun 2001-

2004, semua sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki

kontribusi yang negatif. Ini ditandai dengan persentase nilai komponen pertumbuhan

regional (PR) yang lebih kecil dari nol (PR<0), yaitu sebesar -99,02 persen. Kontribusi

terbesar disumbangkan oleh sektor pertambangan, meskipun nilainya masih negatif

yaitu sebesar Rp. -416,05 juta, sedangkan kontribusi terkecil dimiliki oleh sektor

pertanian, yaitu sebesar Rp. -229.456,17 juta.

Persentase total perubahan PDRB sektor perekonomian Kabupaten Tapanuli

Utara pada kurun waktu 2001 sampai 2004 sebesar 13,68 persen (Tabel 5.1), sedangkan

persentase total pertumbuhan regional sebesar -99,02 persen. Nilai persentase total

perubahan PDRB sektor-sektor perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara lebih besar

daripada persentase komponen pertumbuhan regional, maka tingkat pertumbuhan

sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara lebih besar daripada tingkat

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Komponen pertumbuhan wilayah yang selanjutnya adalah pertumbuhan

proporsional.

Tabel 5.4. Komponen Pertumbuhan Proporsional Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah Tahun (Juta Rupiah)

Sebelum Otonomi daerah Setelah Otonomi

Daerah Tahun 1993-1996 Tahun 1997-2000 Tahun 2001-2004

Pertumbuhan Proporsional



No

Sektor

(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) 1. Pertanian -9299.39 -3.59 51096.98 14.89 23078.79 9.96 2. Pertambangan -139.83 -30.53 -42.89 -6.74 -3.69 -0.88 3. Industri

pengolahan -52.65

-1.62 -451.87 -9.55 -38.789 -0.87 4. Listrik, Gas, dan

Air Bersih 149.276

10.38 390.61 19.246 -16.659 -0.86 5. Bangunan -1540.60 -5.43 -1638.95 -5.43 -117.85 -0.86 6. Perdagangan,

Hotel dan Restoran

8070.50

12.70 -6621.79 -8.06 -428.89 -0.87 7. Pengangkutan

dan Komunikasi -924.74

-4.44 -1121.38 -4.02 -132.45 -0.86 8. Keuangan,


2167.81

12.40 -872.17 -3.84 -93.62 -0.86 9. Jasa-Jasa -623.26 -0.92 5832.33 6.49 -465.32 -0.86

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa beberapa sektor perekonomian

memberi kontribusi yang positif terhadap PDRB. Sektor-sektor tersebut adalah sektor

listrik, gas dan air bersih sebesar Rp. 149,27 juta (10,38 persen), sektor perdagangan,

hotel dan restoran sebesar Rp. 8.070,50 juta (12,70 persen), sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan sebesar Rp. 2.167,89 juta (12,40 persen). Ketiga sektor ini

memberikan kontribusi yang positif dengan persentase yang lebih besar dari nol (PP>0).

Hal ini berarti bahwa ketiga sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang cepat.

Ketiga sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang cepat karena berkembangnya

kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Sektor yang pertumbuhannya paling

cepat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pesatnya pertumbuhan sektor ini

karena berkembangnya sektor pariwisata yang memeberikan kostribusi yang besar

terhadap PDRB. Kondisi dan topografi wilayah yang tidak monoton menjadi suatu

potensi bagi pengembangan kegiatan wisata.

Sektor lainnya memberikan kontribusi yang kecil terhadap PDRB, yaitu sektor

pertanian sebesar Rp. -9.299,39 juta (-3,59 persen), sektor pertambangan sebesar Rp. -

139,83 juta (-30,53 persen), sektor industri pengolahan sebesar Rp. -52,64 (-1,62

persen), sektor bangunan sebesar Rp. -1.540,60 juta (-5,43 persen), sektor pengangkutan

dan komunikasi sebesar Rp. -924,74 juta (-4,44 persen), sektor jasa-jasa sebesar Rp. -

623,26 juta (-0,92 persen). Karena sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang

negatif dengan persentase yang kurang dari nol (PP<0), maka sektor-sektor tersebut

memiliki laju pertumbuhan yang lambat. Sektor pertambangan memiliki laju

pertumbuhan yang paling lambat karena pada masa sebelum otonomi sektor ini kurang

berkembang karena pengolahannya masih secara tradisional.

Berdasarkan komponen pertumbuhan proporsional (PP), ada sektor yang

memberikan kontribusi yang negatif dan ada juga sektor yang memberikan kontribusi

yang positif. Dari Tabel 5.4 terlihat bahwa sebelum otonomi daerah kurun waktu 1997

sampai 2000 sebagian besar sektor ekonomi memberikan kontribusi yang negatif

(PP<0). Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertambangan sebesar Rp. -42,81 juta (-

6,74 persen), sekor industri pengolahan sebesar Rp. -451.87 juta (-9.55 persen), sektor

bangunan sebesar Rp. -1.638,95 juta (-5,43 persen), sektor perdagangan, hotel dan

restoran sebesar Rp. -6621,79 juta (-8,06 persen), sektor pengangkutan dan komunikasi

sebesar Rp. -1.121,38 juta (-4,02 persen), sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan sebesar Rp. -872,17 juta (3,84 persen). Karena keenam sektor ini

mempunyai kontribusi yang negatif (PP<0), maka sektor-sektor tersebut memiliki laju

pertumbuhan yang lambat.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian

berdasarkan komponen pertumbuhan proporsional antara lain sektor pertanian sebesar

Rp. 51.096,98 juta (14,89 persen), sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp. 390,61

juta (19,24 persen), sektor jasa-jasa sebesar Rp. 5.832,33 juta (6,49 persen). Karena

ketiga sektor ini mempunyai nilai PP yang positif (PP>0), maka sektor-sektor tersebut

memiliki laju pertumbuhan yang cepat.

Pada masa setelah otonomi daerah tahun 2001-2004, kontribusi sektor-sektor

ekonomi berdasarkan komponen pertumbuhan proporsional, sebagian besar

memberikan kontribusi negatif. Berdasarkan Tabel 5.4, sektor yang memberikan

kontribusi yang negatif antara lain sektor pertambangan sebesar Rp. -3,69 juta (-0,88

persen), sektor industri pengolahan sebesar Rp. -38,78 juta (-0,87 persen), sektor listrik,

gas dan air bersih sebesar Rp. -16,65 juta (-0,86 persen), sektor bangunan sebesar Rp. -

117,85 juta (-0,86 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. -428,89

juta (-0,87 persen), sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. -132,45 juta (-0,86

persen), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp. -93,62 juta (-0,86

persen), sektor jasa-jasa sebesar Rp. -465,32 (-0,86 persen). Karena sektor-sektor

tersebut mempunyai persentase nilai pertumbuhan proporsional yang negatif (PP<0),

maka kedelapan sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lambat.

Sektor yang memberikan kontribusi yang positif hanya satu sektor, yaitu sektor

pertanian sebesar Rp. 23.078,79 juta (9,96 persen). Karena kontribusi PP bernilai positif

(PP>0), maka sektor pertanian memiliki laju pertumbuhan yang progresif. Tingginya

pertumbuhan sektor pertanian ini karena besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor

pertanian dengan memberikan subsidi 50 persen dalam pengelolaan lahan tidur, selain

itu sektor pertanian juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja

di Kabupaten Tapanuli Utara.

5.3. Analisis Daya Saing Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara

Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah

Analisis Shift Share selanjutnya adalah komponen pertumbuhan pangsa wilayah.

Tabel 5.5. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Juta Rupiah)


daerah Tahun 1993-1996 Tahun 1997-2000 Tahun 2001-2004

Pertumbuhan Pangsa Wilayah



No

Sektor

(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) 1. Pertanian -8138.27 -3.14 -11529.85 -3.36 237562.61 102.52 2. Pertambangan 127.01 27.73 18.31 2.88 481.08 114.50 3. Industri

pengolahan 209.01 6.43 683.64 14.46 5055.38 113.18 4. Listrik, Gas, dan

Air Bersih -141.737 -9.85 162.51 8.00 2183.40 112.85 5. Bangunan -3200.99 -11.29 -9427.98 -31.25 15817.78 115.04

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran -14576.54 -22.94 10422.36 12.69 56240.48 113.91

7. Pengangkutan dan Komunikasi -374.44 -1.80 -4526.77 -16.25 17612.51 113.96

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan -3555.13 -20.34 -5187.61 -22.82 12272.88 113.02

9. Jasa-Jasa 515.86 0.76 -1258.91 -1.40 61309.68 113.84

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat diketahui sektor yang mampu bersaing atau sektor

yang tidak dapat bersaing dengan wilayah lain di Provinsi Sumatera Utara. Pada masa

sebelum otonomi daerah tahun 1993-1996, di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat enam

sektor yang tidak dapat bersaing baik bila dibandingkan dengan wilayah lainnya, yaitu

sektor pertanian sebesar Rp. -8.138,27 juta (-3,14 persen), sektor listrik, gas dan air

bersih sebesar Rp. -141,72 juta (-9,85 persen), sektor bangunan sebesar Rp. -3.200,99

juta (-11,29 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp.-14,576 juta (-

22,94 persen), sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. -374,44 juta (-1,80

persen), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp. -3.555,12 juta (-

20,34 persen). Ini dikarenakan persentase nilai komponen pertumbuhan pangsa wilayah

dari masing-masing sektor kurang dari nol (PPW<0). Dari keenam sektor ini, sektor

yang paling tidak dapat bersaing dengan wilayah lainnya adalah sektor perdagangan,

hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan belum efektifnya kelembangaan pengelolaan

pemasaran dan promosi wisata terutama ke masyarakat internasional, selain itu juga

masyarakat di sekitar objek wisata belum siap mendukung parawisata. Hal ini

menyebabkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang ada di kabupaten lain lebih

berkembang.

Tiga sektor lainnya, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan

sektor jasa-jasa merupakan sektor yang mempunyai daya saing yang baik dibandingkan

dengan wilayah lain . Hal ini dikarenakan persentase nilai PPW dari masing-masing

sektor lebih besar dari nol (PPW>0). Untuk sektor pertambangan sebesar Rp. 127,01

juta (27,73 persen), sektor industri pengolahan sebesar Rp. 209,01 juta (6,43 persen),

sektor jasa sebesar Rp. 515,86 juta (0,76 persen). Dari ketiga sektor itu, yang

mempunyai daya saing yang paling baik adalah sektor pertambangan.

Laju pertumbuhan sektor-sektor dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh wilayah

lainnya. Dalam hal ini laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Tapanuli

Utara juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian dari

kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengakibatkan suatu

sektor bisa memiliki laju pertumbuhan yang baik tapi tidak dapat bersaing dengan

wilayah lain dan ada juga sektor yang memiliki pertumbuhan yang lambat tapi

mempunyai daya saing yang baik bila dibandingkan dengan wilayah lain.

Pada kurun waktu 1997 sampai 2000, terdapat empat sektor yang mampu

bersaing dengan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara antara lain, sektor

pertambangan sebesar Rp. 18,31 juta (2,88 persen), sektor industri pengolahan sebesar

Rp. 683,64 juta (14,46 persen), sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp. 162,51 juta

(8,00 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 10.422,36 juta (12,69

persen). Karena kontribusi keempat sektor tersebut terhadap komponen pertumbuhan

pangsa wilayah bernilai positif (PPW>0), maka sektor-sektor tersebut mempunyai daya

saing yang baik bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Sektor yang mempunyai

daya saing yang paling baik dimiliki oleh sektor industri pengolahan.

Sektor yang lainnya yaitu sektor pertanian, sektor bangunan, sektor

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa, dan sektor jasa-

jasa merupakan sektor yang tidak dapat bersaing dengan kabupaten lainnya. Hal ini

dikarenakan persentase nilai PPW dari masing-masing sektor bernilai negatif atau

kurang dari nol (PPW<0) yakni, sektor pertanian sebesar Rp. 11.529,85 juta (-3,36

persen), sektor bangunan sebesar Rp. -9.427,98 juta (31,25 persen), sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. -4.526,77 juta (-16,25 persen),sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp. -5.187,61 juta (22,82 persen),

sektor jasa-jasa sebesar Rp. -1.258,91 juta (-1,40 persen). Sektor yang mempunyai daya

saing paling rendah dimiliki oleh sektor bangunan.

Berdasarkan Tabel 5.5, pada masa setelah otonomi daerah tahun 2001-2004

semua sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai daya saing

yang baik bila dibandingkan dengan kabupaten lain. Sektor-sektor tersebut mempunyai

persentase nilai PPW yang positif (PPW>0).

Sektor-sektor yang mempunyai daya saing yang baik antara lain sektor pertanian

sebesar Rp. 237.562,61 juta (102,52 persen), sektor pertambangan sebesar Rp. 481,08

juta (114,50 persen), sektor industri pengolahan sebesar Rp. 5.055,38 juta (113,18

persen), sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp. 2.183,40 juta (112,85 persen),

sektor bangunan sebesar Rp. 15.817,78 juta (115,04 persen), sektor perdagangan, hotel

dan restoran sebesar Rp. 56.240,48 juta (113,91 persen), sektor pengangkutan dan

komunikasi sebesar Rp. 17.612,51 juta (113,96 persen), sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan sebesar Rp. 12.272,88 juta (113,02 persen), dan sektor jasa-jasa

sebesar Rp. 61.309,68 juta (113,84 persen).

5.4. Profil Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Pergeseran Bersih


Berdasarkan persentase nilai komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan

komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW), dapat diperoleh profil pertumbuhan

PDRB dengan cara mengekspresikan persentase nilai PP dan PPW ke dalam sumbu

vertikal dan horizontal. PP diletakkan pada sumbu horizontal sebagai absis, sedangkan

PPW diletakkan pada sumbu vertikal sebagai ordinat.

Profil Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

PPW

PP ppw

Gambar 5.1. Profil Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara (1993-1996)

Keterangan : (1) pertanian, (2) pertambangan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5)

bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8)

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa.

Pada kondisi sebelum otonomi daerah, yaitu pada kurun waktu 1993 sampai

1996, tidak ada satupun dari sektor-sektor ekonomi berada pada kuadran I. Hal ini

berarti tidak ada satupun dari sektor-sektor ekonomi tersebut yang memiliki laju

pertumbuhan yang cepat dan juga tidak ada satupun dari sektor ekonomi tersebut yang

dapat bersaing dengan kabupaten lain.

2

3 9

5

4

8

6

17

Pada kuadran II ditempati oleh listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini

berarti ketiga sektor tersebut mempunyai pertumbuhan yang cepat, akan tetapi tidak

dapat bersaing dengan baik bila dibandingkan dengan kabupaten lain. Besarnya

presentase PP dan PPW dari masing-masing sektor tersebut berturut-turut ádalah 10,38

persen dan -9,85 persen untuk sektor listrik, gas dan air bersih, 12,40 persen dan -20,34

persen untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan 12,70 persen dan -

22,94 persen untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Kuadran selanjutnya, yaitu kuadran III ditempati oleh sektor pertanian, sektor

pengangkutan dan komunikasi, dan sektor bangunan. Ini ditandai dengan persentase PP

dan PPW yang bernilai negatif, yaitu -3,59 persen dan -3,14 persen untuk sektor

pertanian, -4,44 persen dan -1,80 persen untuk sektor pangangkutan dan komunikasi,

dan -5,43 persen dan -11,29 persen untuk sektor bangunan. Hal ini berarti ketiga sektor

tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat dan tidak dapat bersaing dengan baik bila

dibandingkan dengan kabupaten yang lain.

Terakhir, yaitu kuadran IV ditempati oleh sektor pertambangan, sektor industri

pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Hal ini menginterpretasikan ketiga sektor tersebut

memiliki pertumbuhan yang lambat, tetapi mampu bersaing dengan baik apabila

dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Persentase PP dan PPW dari masing-masing

sektor tersebut berturut-turut ádalah -30,53 persen dan 27,73 persen untuk sektor

pertambangan, -1,62 persen dan 6,43 persen untuk sektor industri pengolahan, dan -0,92

persen dan 0,76 persen untuk sektor jasa-jasa.

Pada kurun waktu 1997 sampai 2000, sektor listrik, gas dan air bersih berada

pada kuadran I, karena nilai PP dan PPW yang bernilai positif, yakni sebesar 19,24

persen dan 8,00 persen . Hal ini berarti sektor listrik, gas dan air bersih memiliki laju

pertumbuhan yang cepat dan mampu bersaing dengan baik bila dibandingkan dengan

kabupaten yang lainnya.


-40

-30

-20

-10

0

10

20

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

PPW

PP PPW




keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa.

Kuadran II ditempati oleh sektor jasa-jasa, sektor pertanian. Hal ini berarti kedua

sektor tersebut mempunyai laju pertumbuhan yang cepat, akan tetapi tidak dapat

bersaing dengan kabupaten lain. Persentase PP dan PPW untuk kedua sektor tersebut

ádalah 14,89 persen dan -3,36 untuk sektor pertanian, 6,49 persen dan -1,40 persen

untuk sektor jasa-ja sa.

Kuadran selanjutnya, yaitu kuadran III diduduki oleh sektor bangunan dengan

persentase PP sebesar -5,43 persen dan persentase PPW sebesar -31,25 persen, sektor

4

19

5

8

7

2

63

pengangkutan dan komunikasi dengan persentase PP sebesar -4,02 persen dan

persentase PPW sebesar -16,25 persen, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan dengan persentase PP sebesar -3,84 persen dan persentase PPW sebesar -

22,82 persen. Hal ini berarti sektor-sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang

lambat dan tidak dapat bersaing dengan kabupaten yang lain.

Kuadran terakhir, yaitu kuadran IV ditempati oleh sektor pertambangan, sektor

industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini berarti ketiga sektor

tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lambat, tetapi mampu bersaing dengan

kabupaten yang lainnya. Persentase PP dan PPW untuk ketiga sektor tersebut berturut-

turut adalah -6,74 persen dan 2,88 persen untuk sektor pertambangan, -9,55 persen dan

14,46 persen untuk sektor industri pengolahan, -8,06 persen dan 12,69 persen untuk

sektor perdagangan, hotel dan restoran.


100102104106108110112114116

-2 0 2 4 6 8 10 12

PPW

PP PPW




keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa

1

Pada masa otonomi daerah tahun 2001 sampai 2004, di Kabupaten Tapanuli

Utara hanya terdapat satu sektor yang memiliki laju pertumbuhan cepat dan memiliki

daya saing yang baik bila dibandingkan dengan kabupaten lain (kuadran I). Pada

kuadran I ditempati oleh sektor pertanian. Ini dikarenakan sektor pertanian memiliki

persentase PP dan PPW yang positif. Persentase PP dan PPW untuk sektor pertanian

adalah 9,96 persen dan 102,52 persen.

Kuadran II tidak terdapat sektor yang mempunyai laju pertumbuhan yang cepat

dan tidak memiliki daya saing yang baik bila dibandingkan dengan kabupaten yang lain.

Kuadran III juga tidak ditempati oleh satu sektor ekonomipun.

Kuadran IV ditempati oleh sektor pertambangan, sektor industri pengolahan,

sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan

restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Hal ini berarti sektor-sektor tersebut memiliki laju

pertumbuhan yang lambat, tetapi memiliki daya saing yang baik bila dibandingkan

dengan kabupaten yang lain. Persentase PP dan PPW untuk masing-masing sektor

berturut-turut adalah -0,88 persen dan 114,49 untuk sektor pertambangan, -0,87 persen

dan 113,18 persen untuk sektor industri pengolahan, -0,87 persen dan 112,85 persen

untuk sektor listrik, gas dan air bersih, -0,86 persen dan 115,04 persen untuk sektor

bangunan, -0,87 persen dan 113,91 persen untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran,

-0,86 persen dan 113,96 persen untuk sektor pengangkutan dan komunikasi, -0,86

persen dan 113,02 persen untuk sektor keuangan, hotel dan restoran, dan -0,86 persen

dan 113,84 persen untuk sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut berada pada kuadran IV

karena nilai PP yang negatif dan nilai PPW yang positif.

Nilai pergeseran bersih (PB) diperolah dari penjumlahan nilai PP dan PPW.

Tabel 5.6. Pergeseran Bersih Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Juta Rupiah).


Daerah Tahun 1993-1996 Tahun 1997-2000 Tahun 2001-2004 Pergeseran Bersih Pergeseran Bersih Pergeseran bersih

No

Sektor

(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) 1. Pertanian -9302.98 -3.59 39567.13 11.53 23088.74 9.96 2. Pertambangan -170.36 -37.20 -24.58 -3.86 -4.57 -1.09 3. Industri

pengolahan -54.26 -1.67 231.78 4.90 -39.65 -0.89 4. Listrik, Gas, dan

Air Bersih 159.65 11.10 553.12 27.24 -17.51 -0.91 5. Bangunan -1546.03 -5.45 -11066.92 -36.68 -118.71 -0.86 6. Perdagangan,

Hotel dan Restoran 8083.20 12.72 3800.58 4.63 -429.76 -0.87

7. Pengangkutan dan Komunikasi -929.18 -4.46 -5648.14 -20.27 -133.30 -0.86

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 2180.21 12.48 -6059.78 -26.66 -94.48 -0.87

9. Jasa-Jasa -624.18 -0.922 4573.42 5.09 -466.18 -0.87 Total -2203.91

-17.02

-25926.60

-34.08 21784.57 2.75

Berdasarkan Tabel 5.6 terlihat pada masa sebelum otonomi daerah tahun 1993-

1996 terdapat tiga sektor yang memiliki nilai PB yang positif (PB>0), yaitu sektor

listrik, gas dan air bersih (11,10 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (12,72

persen), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (12,48 persen). Hal ini berarti

bahwa ketiga sektor itu termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang progresif.

Sektor yang lainnya mempunyai nilai PB yang negatif (PB<0), yaitu sektor pertanian (-

3,59 persen), sektor pertambangan (-37,20 persen), sektor industri pengolahan (-1,70

persen), sektor bangunan (-5,45 persen), sektor pengangkutan dan komunikasi (-4,46

persen), dan sektor jasa-jasa (-0,92 persen). Hal ini berarti pertumbuhan sektor tersebut

termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang lambat. Jadi dalam kurun waktu 1993

sampai1996, sektor yang paling maju adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan

sektor yang pertumbuhannya paling lambat adalah sektor pertambangan. Apabila nilai

PB dari setiap sektor (PBij) dijumlahkan, maka akan diperoleh nilai total PB Kabupaten

Tapanuli Utara (PB.j) yaitu sebesar -17,02 persen. Hal ini berarti bahwa perekonomian

Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang lambat. Pada

masa terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-2000, terlihat bahwa ada sektor yang

mempunyai nilai PB yang positif dan ada sektor yang mempunyai nilai PB yang negatif.

Sektor yang mempunyai nilai PB yang positif antara lain, sektor pertanian sebesar

11,53 persen, sektor industri pengolahan sebesar 4,90 persen, sektor listrik, gas dan air

bersih sebesar 27,24 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 4,63 persen

dan sektor jasa-jasa sebesar 5,09 persen. Hal ini berarti sektor-sektor tersebut tergolong

dalam pertumbuhan progresif karena memiliki nilai PB yang positif (PB>0).

Sektor lainnya yang memiliki nilai PB yang negatif antara lain, sektor

pertambangan sebesar -3,86 persen, sektor bangunan sebesar -36,68 persen, sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar -20,27 persen, sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan sebesar -26,66 persen. Karena sektor-sektor tersebut memiliki nilai PB

yang negatif (PB<0), maka keempat sektor tersebut termasuk dalam kelompok

pertumbuhan yang lambat. Apabila nilai PB dari setiap sektor (PBij) dijumlahkan, maka

akan diperoleh total nilai PB Kabupaten Tapanuli Utara (PB.j) yaitu sebesar -34,08

persen. Walaupun banyak sektor-sekor ekonomi yang termasuk dalam kelompok

pertumbuhan yang progresif, tetapi karena terpuruknya sektor bangunan, sehingga

berdampak pada perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Tapanuli Utara

termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang lambat.

Pada masa setelah otonomi daerah, yaitu periode tahun 2001-2004 terlihat

bahwa sebagian besar sektor-sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Tapanuli

Utara memiliki nilai PB yang negatif. Sektor-sektor tersebut adalah sektor

pertambangan sebesar -1,09 persen, sektor industri pengolahan sebesar -0,89 persen,

sektor listrik, gas dan air bersih sebesar –0,91 persen, sektor bangunan sebesar -0,86

persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar -0,87 persen, sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar -0,86 persen, sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan sebesar -0,87 persen, sektor jasa-jasa sebesar -0,87 persen. Karena

sektor-sektor tersebut memiliki nilai PB yang negatif (PB<0), maka sektor-sektor

tersebut termasuk dalam kelompok pertumbuhan lambat.

Sektor yang memiliki nilai PB yang positif hanya satu sektor saja, yaitu sektor

pertanian dengan persentase sebesar 9,96 persen. Karena sektor pertanian memiliki nilai

PB yang positif (PB>0), maka sektor tersebut termasuk dalam kelompok pertumbuhan

progresif. Apabila nilai PB dari setiap sektor (PBij) dijumlahkan, maka akan diperoleh

total nilai PB Kabupaten Tapanuli Utara (PB.j), yaitu sebesar 2,75 persen. Walaupun

sebagian besar sektor perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam

kelompok pertumbuhan lambat, tetapi karena berkembangnya sektor pertanian,sehingga

membawa dampak yang baik terhadap perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara.

Akibatnya secara keseluruhan perekonomian Tapanuli Utara termasuk dalam kelompok

pertumbuhan progresif.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan

sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara, dapat disimpulkan beberapa hal,

sebagai berikut :

a. Pada saat sebelum otonomi daerah tahun 1993 sampai 1996, sektor industri

pengolahan merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan terbesar,

sedangkan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan terendah adalah sektor

bangunan. Pada kurun waktu 1997 sampai 2000,terjadi perubahan dimana sektor

listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang mempunyai tingkat

pertumbuhan terbesar, sedangkan sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan

terkecil adalah sektor bangunan. Pada masa otonomi daerah tahun 2001 sampai

2004, sektor bangunan memiliki tingkat pertumbuhan terbesar, sedangkan sektor

yang mempunyai tingkat pertumbuhan terkecil adalah sektor listrik, gas dan air

bersih.

b. Sebelum otonomi daerah tahun 1993 sampai 1996, pertumbuhan sektor-sektor

ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara (23,41 persen) lebih kecil daripada

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara (30,19 persen).

Pada masa krisis ekonomi tahun 1997 sampai 2000 persentase total perubahan

PDRB sektor-sektor ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara (0,14 persen) lebih

besar daripada persentase komponen PR (-4,15). Hal ini berarti bahwa tingkat

pertumbuhan ekonomi sektor-sektor ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara lebih

besar daripada tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Provinsi Sumatera

Utara. Pada masa otonomi daerah tahun 2000 sampai 2004, persentase total

perubahan PDRB sektor-sektor ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara (13,68

persen) lebih besar bila dibandingkan dengan persentase komponen PR (-99,01

persen), sehingga pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Tapanuli

Utara lebih besar daripada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Provinsi

Sumatera Utara.

Sebelum otonomi daerah tahun 1993 sampai 1996, sektor yang pertumbuhannya

paling cepat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor yang

pertumbuhannya paling lambat adalah sektor pertambangan. Pada kurun waktu

1997 sampai 2000, sektor yang mempunyai laju pertumbuhan paling cepat

adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sedangkan sektor yang pertumbuhannya

paling lambat adalah sektor industri pengolahan. Pada masa otonomi daerah

tahun 2001 sampai 2004, sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai

pertumbuhan yang paling cepat, sedangkan sektor yang tingkat pertumbuhannya

paling lambat adalah sektor pertambangan.

c. Pada masa sebelum otonomi daerah tahun 1993 sampai 1996, sektor

pertambangan adalah sektor yang mempunyai daya saing paling baik

dibandingkan dengan kabupaten lain, sedangkan sektor yang tidak mampu

bersaing dengan kabupaten lain adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pada kurun waktu 1997 sampai 2000, sektor industri pengolahan mempunyai

daya saing yang baik bila dibandingkan dengan kabupaten lain, sedangkan

sektor bangunan merupakan sektor yang memiliki daya saing yang buruk bila

dibandingkan dengan kabupaten lain. Pada masa otonomi daerah tahun 2001

sampai 2004, semua sektor mempunyai daya saing yang baik bila dibandingkan

dengan kabupaten lain, sektor bangunan merupakan sektor yang mempunyai

daya saing yang paling baik bila dibandingkan dengan sektor yang lainnya.

d. Berdasarkan nilai PB, total PB Kabupaten Tapanuli utara sebesar -17,02 persen.

Hal ini berarti bahwa perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara tergolong dalam

kelompok pertumbuhan yang lambat. Pada kurun waktu 1997 sampai 2000, total

nilai PB Kabupaten Tapanuli Utara sebesar -34,09 persen. Hal ini berarti bahwa

pada kurun waktu 1997 sampai 2000, perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara

tergolong dalam kelompok pertumbuhan lambat. Pada masa otonomi daerah

tahun 2001 sampai 2004, total PB Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 2,75

persen. Hal ini berarti bahwa pada kurun waktu 2001 sampai 2004,

perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam kelompok

pertumbuhan progresif.

6.2. Saran

a. Berdasarkan penelitian, pada masa otonomi daerah secara keseluruhan

perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam kelompok

pertumbuhan progresif. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat

terus mendorong perkembangan tiap sektor, dengan cara meningkatkan

penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jalur transportasi, jaringan

komunikasi, dan lain sebagainya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan

daerah. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, perlu adanya

perhatian yang besar dari pemerintah daerah dan juga adanya kebijakan

perpajakan yang mendukung.

b. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan industri pengolahan agar

nilai tambah produk pertanian semakin tinggi dengan cara meningkatkan dan

mengembangkan industri menengah dan kecil melalui pemberian kredit,

memberikan penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan dan

mengembangkan produk unggulan sehingga memberikan hasil yang lebih

optimal lagi terhadap perekonomian, mengembangkan promosi produk unggulan

ke berbagai daerah baik domestik maupun mancanegara, menarik lebih banyak

lagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tapanuli Utara.

c. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh baik terhadap perekonomian Kabupaten

Tapanuli Utara, karena itu pemerintah daerah harus bisa memanfatkan potensi

daerah yang ada baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya

manusia supaya ke depannya perekonomian makin maju. Selain itu semua aspek

harus dapat bekerjasama dengan baik, yaitu pemerintah daerah, pihak swasta dan

juga masyarakat.

d. Pertumbuhan ekonomi yang cepat pada kurun waktu 2001 sampai 2004, harus

lebih ditingkatkan lagi. Dalam penelitian ini kurun waktu yang digunakan hanya

tiga tahun, sehingga belum terlihat jelas perubahan struktur perekonomian yang

ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya

diharapkan kurun waktu pada masa otonomi lebih diperpanjang, sehingga dapat

terlihat dengan jelas perubahan struktur perekonomian sebagai dampak dari

kebijakan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA Arsyad, L.1999. Ekonomi Pembangunan. STIE. Yayasan Keluarga Pahlawan. Yogyakarta. Aser, F. 2005. ”Tujuan Otonomi Daerah Dalam UU No 32 Tahun 2004”. Jurnal

Otonomi Daerah. 1 : 45-48. Azman, S. 2001. Analisis Kebijakan Pengembangan Parawisata Bahari dalam Rangka

Meningkatkan Keragaman Perekonomian Wilayah Kabupaten Padang Pariaman [Tesis]. Institut Pertanian Bogor, Program Pasca Sarjana. Bogor.

Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Tapanuli Utara (2005-2009). Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara. Tapanuli Utara.

Badan Pusat Statistik. 2004. Tapanuli Utara Dalam Angka 2004. Badan Pusat Statistik.

Tapanuli Utara. ---------------------------. 2001. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli

Utara Tahun 1993-2001. Badan Pusat Statistik. Tapanuli Utara. ---------------------------. 2003. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli

Utara Tahun 2001-2003. Badan Pusat Statistik. Tapanuli Utara. -------------------------. 1995. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera

Utara Tahun 1993-1995. Badan Pusat Statistik. Sumatera Utara. --------------------------. 2003. Produk domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara

Tahun 1998-2003. Badan Pusat Statistik. Sumatera Utara. --------------------------. 2004. Sumatera Utara Dalam Angka 2004. Badan Pusat Statistik.

Sumatera Utara. Budiharsono, S. 2001. Teknik analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. T Praduya Paramita. Jakarta. Elmi, B. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia. Penerbit

Universitas Indonesia. Jakarta. Gunawan, G. 2000. Analisis Pembangunan Ekonomi Lokal [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian. Bogor. Hanafiah, T. 1987. Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Haris, S. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. LIPI Press. Jakarta. Irawan dan Soeparmoko. 1999. Ekonomi Pembangunan. BPEE. Yogyakarta. Ilyas, M. 2001. Analisis Kesiapan Potensi Ekonomi Wilayah Di Sulawesi Tenggara

Terhadap Kemandirian Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah [Tesis]. Institut Pertanian Bogor, Program Pasca Sarjana. Bogor.

Jhingan, M. L. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.Terjemahan (cetakan ke sembilan) dari judul asli “The Economics of Development and Planning “. Rajagrasindo Persada. Jakarta. Pemerintah Pusat.1999. Undang-undang Otonomi Daerah 1999. Sinar Grafika. Jakarta. Pemda Kabupaten Tapanuli Utara. 2005. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Kabupeten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tapanuli Utara.

Putra, A. 2004. Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Di Kota Jambi

Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor.

Restuningsih. 2004. Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Di Provinsi Jakarta

Pada Masa Krisis Ekonomi Tahun 1997-2002 [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor.

Saragih, J. P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Graha Indonesia. Jakarta. Soegijoko, B. T. S. dan Kusbiantoro, B, S. 1997a. Ruang Lingkup dan Peranan

Regional planning Di dalam Sugijanto Soegijoko (editor). Perencanaan Pembangunan Indonesia (Bunga Rampai). P. T Rasindo Gramedia. Jakarta. hlm 17-26.

-----------------------------------------------------. 1997b. Pengembangan Wilaayh dalam Repelita VI dan PJP II. Di Dalam Sugijanto Soegijoko (editor). Perencanaan Pembangunan Indonesia (Bunga Rampai). P. T Rasindo-Gramedia. Jakarta. Hlm 116-135.

-----------------------------------------------------. 1997c. Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan. Di Dalam Sugijanto Soegijoko (editor). Perencanaan Pembangunan Indonesia (Bunga Rampai). P. T Rasindo-Gramedia. Jakarta. hlm 136-152.

------------------------------------------------------. 1997d. Perencanaan Regional dan Pengembangan Kawasan Terpadu. Di Dalam Sugijanto Soegijoko (editor). Perencanaan Pembangunan Indonesia (Bunga Rampai). P. T Rasindo-Gramedia. Jakarta. hlm 391-406.

-------------------------------------------------------. 1997e. Strategi Pengembangan KTI dalam Repelita VI dan PJP II. Di Dalam Sugijanto Soegijoko (editor).

Perencanaan Pembangunan Indonesia (Bunga Rampai). P. T Rasindo-Gramedia. Jakarta. hlm 391-406.

Soepono, P.1993. ”Analisis Shift Share : Perkembangan dan Penerapannya”. Jurnal

Ekonomi dan Bisnis Indonesia BNEE. FE-UGM.Yogyakarta Setiawan, D. 2004. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Provinsi

Sumatera Utara Periode Tahun 1993-2002 [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor.

Tambunan, T. 2001. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. Triwibowo, E. 2000. Analisis Potensi Sektor-Sektor Perekonomian dan Perencanaan

Pembangunan Wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Otonomi Daerah [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian. Bogor.

Warsono, E dan Soedarsono, M. S. 2000. Otonomi Daerah Meningkatkan Harga Diri

Daerah. Yayasan Jurnalis Kita. Semarang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1993-2004 (Juta Rupiah)

No

Sektor 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Pertanian 258.975,94 282.742,66 297.264,58 319.723,57 343.082,31 348.381,58 356.605,22 368.411,95 231.732,75 241.384,94 251.704,96 262917.98

2. Pertambangan 457,97 465,31 525,01 583,41 636,84 540,02 533,23 585,83 420,18 434,89 457,98 481.52

3. Industri pengolahan

3.249,81 3.619,96 4 .056,17 4.387,31 4.729,23 4.339,61 4.593,89 4.764,75 4.466,71 4.645,82 4.845,81 5060.48

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

1.438,31 1.680,55 1.802,44 1.880,09 2.030,58 1.980.06 2 .320,68 2.499,43 1.934,73 2.019,48 2.098,64 2185.75

5. Bangunan 28.346,78 28.870,66 30.168,48 32.163,14 30.168,02 17.180,02 17.236,65 17.849,16 13.749,63 14.369,74 15.050,86 15835.01

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

63.554,20 65.807,43 71.412,18 76.235,29 82.134,70 78.990,99 80.070,34 82.526,79 49.374,01 51.674,91 53.909,83 56296.65


20.834,84 21.949,96 23.677,32 25.825,74 27.864,58 19.648,85 19.939,45 21.060,09 15.455,55 16.113,28 16.846,29 17631.90

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

17.476,28 18.713,35 19.988,91 21.365,08 22.733,85 14.310,10 14.976,36 15.730,64 10.858,65 11.333,44 11.799,03 12285.94

9. Jasa-Jasa 67.698,70 7 2.701,17 80.627,48 88.029,66 89.902,19 83.879,70 86.800,32 90.744,78 53.854,57 56.217,16 58.743,19 61373.44

TOTAL PDRB 462.029,83 496.551,05 529.522,57 570.193,29 603.282,30 569.262,93 583.076,14 604.173,42 381.846,78 398.193,65 415.474,61 434068.67

Lampiran 2. Persentase PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga konstan 1993 Tahun 1993-2004 (Persen)

No Sektor 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1. Pertanian 56,05 56,94 56,14 56,07 56,87 61,20 61,16 60,98 60,69 60,62 60,58 60,57

2. Pertambangan 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11

3. Industri

pengolahan

0,70 0,73 0,77 0,77 0,78 0,76 0,79 0,79 1,17 1,17 1,17 1,17

4. Listrik, Gas, dan

Air Bersih

0,31 0,34 0,34 0,33 0,34 0,35 0,40 0,41 0,51 0,51 0,51 0,50

5. Bangunan 6,14 5,81 5,70 5,64 5,00 3,02 2,96 2,95 3,60 3,61 3,62 3,65

6. Perdagangan,

Hotel dan

Restoran

13,76 13,25 13,49 13,37 13,61 13,88 13,72 13,66 12,93 12,98 12,98 12,97

7. Pengangkutan

dan Komunikasi

4,51 4,42 4,47 4,53 4,62 3,45 3,42 3,49 4,05 4,05 4,06 4,06

8. Keuangan,

Persewaan dan

Jasa Perusahaan

3,78 3,77 3,77 3,75 3,77 2,51 2,58 2,60 2,84 2,85 2,84 2,83

9. Jasa-Jasa 14,65 14,64 15,23 15,44 14,90 14,73 14,89 15,02 14,10 14,12 14,44 14,14

TOTAL PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 3. PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 1993 Tahun 1993-2004 (Juta Rupiah)

No

Sektor 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Pertanian 4.895.742,52 5.249.345,49 5.701.575,

59

6.197.977,

91

6.754.526,

07

6.631.274,

06

7.153.613,

72

7.480.207,

23

7.749.604,76 7.924.480,11 8.211.364,32 847934

2. Pertambangan 601.046,59 547.163,55 594.720,2

0

598.990,7

2

371.664,7

6

305.818,1

8

297.371,8

4

331.209,2

9

309.769,60 332.983,35 361.344,52 323.6

3. Industri

pengolahan

4.482.168,58 4.828.989,00 5.274.706,

13

5.762.747,

13

5.980.102,

72

5.153.985,

84

4.985.862,

82

5.160.550,

91

5.391.969,95 5.665.953,01 5.904.130,99 6154.76

4. Listrik, Gas,

dan Air Bersih

168.973,98 182.412,00 209.100,3

4

237.524,4

0

329.032,8

2

343.063,4

0

356.731,9

4

378.672,3

5

411.761,41 447.090,15 462.428,18 500.79

5. Bangunan 836.323,50 873.555,75 926.164,9

9

1.043.358,

36

1.134.565,

11

763.998,9

9

964.610,6

6

1.025.844,

15

1.067.020,26 1.112.464,80 1.184.494,26 1337.05

6. Perdagangan,

Hotel dan

Restoran

3.116.433,95 3.744.437,63 4.094.268,

62

4.453.034,

81

4.699.081,

51

4.123.116,

75

3.991.367,

61

4.125.230,

53

4.257.106,33 4.465.330,76 4.632.712,03 4842.81

7. Pengangkutan

dan

Komunikasi

1.629.518,70 1.738.162,53 1.888.951,

15

2.049.148,

29

2.200.184,

46

1.749.600,

96

1.868.580,

84

2.020.335,

84

2.155.883,37 2.299.189,14 2.491.031,81 2704.94

8. Keuangan,

Persewaan dan

Jasa Perusahaan

1.195.381,00 1.367.384,28 1.542.376,

85

1.704.547,

08

1.799.388,

35

1.595.005,

00

1.509.564,

56

1.655.683,

49

1.687.488,09 1.737.116,19 1.799.277,16 2029.04

9. Jasa-Jasa 1.289.870,18 1.409.880,49 1.521.941,

81

1.667.409,

25

1.796.859,

20

1.452.769,

00

1.782.382,

45

1.838.861,

53

1.880.442,00 1.940.753,99 2.024.468,35 2226.18

TOTAL PDRB 18.215.459,0

0

19.941.330,7

2

21.753.80

5,68

23.714.73

7,95

25.056.40

5,00

22.118.63

2,18

22.910.08

6,44

24.016.59

5,32

24.911.045,7

7

25.925.361,4

9

27.071.251,6

1 28598.61

Lampiran 4. Persentase PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan harga Konstan 1993 Tahun 1993-2004 (%)

No Sektor 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1. Pertanian 26,88 26,32 26,21 26,14 26,95 30,28 31,22 31,15 31,11 30,57 30,33 27,71

2. Pertambangan 3,30 2,74 2,73 2,53 1,48 1,37 1,30 1,38 1,24 1,28 1,33 1,49

3. Industri pengolahan 24,61 24,22 24,25 24,30 23,86 22,34 21,76 21,49 21,64 21,85 21,81 27,50

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,93 0,91 0,96 1,00 1,31 1,54 1,56 1,58 1,65 1,72 1,71 1,42

5. Bangunan 4,59 4,38 4,26 4,40 4,53 4,26 4,21 4,27 4,28 4,29 4,38 4,61

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 17,11 18,78 18,82 18,78 18,75 17,28 17,42 17,88 17,09 17,22 17,11 18,91

7. Pengangkutan dan Komunikasi 8,95 8,72 8,68 8,64 8,78 8,11 8,16 8,11 8,65 8,87 9,20 5,95

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan

6,56 6,86 7,09 7,19 7,18 6,88 6,59 6,88 6,77 6,70 6,65 4,53

9. Jasa-Jasa 7,08 7,07 7,00 7,03 7,17 7,94 7,78 7,94 7,55 7,49 7,48 7,88

TOTAL PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 5. Analisis PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1993-1996 Atas

Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Juta Rupiah)

PDRBKabupaten Tapanuli Utara

PDRB Provinsi Sumatera Utara

No

Sektor 1993 1996 1993 1996

Perubahan

PDRB Kabupaten Tapanuli

Utara(1993-1996)

Persen

Ra

Ri

ri

1. Pertanian 258975.94 319723.57 4895742.52 6197977.91 60747.63 23.46 0.30 0.27 0.23 2. Pertambangan 457.97 583.41 601046.59 598990.72 125.44 27.39 0.30 -0.01 0.27 3. Industri pengolahan 3249.81 4387.31 4482168.58 5762747.13 1137.50 35.00 0.30 0.29 0.35 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1438.31 1880.09 168973.98 237524.4 441.78 30.71 0.30 0.41 0.31 5. Bangunan 28346.78 32163.14 836323.5 1043358.36 3816.36 13.46 0.30 0.25 0.13 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 63554.2 76235.29 3116433.95 4453034.81 12681.09 19.95 0.30 0.43 0.20 7. Pengangkutan dan Komunikasi 20834.84 25825.74 1629518.7 2049148.29 4990.9 23.95 0.30 0.26 0.24 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan 17476.28 21365.08 1195381 1704547.08

3888.8 22.25 0.30 0.43 0.22

9. Jasa-Jasa 67698.7 88029.66 1289870.18 1667409.25 20330.96 30.03 0.30 0.29 0.30 TOTAl PDRB 462029.83 570193.29 18215459 23714737.95 108163.46 23.41

Lampiran 6. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Tahun 1993-1996.

Pertumbuhan Regional Pertumbuhan Proporsional Pertumbuhan Pangsa Wilayah Pergeseran Bersih No Sektor (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

1. Pertanian 78185.29 30.19 -9299.39 -3.59 -8138.27 -3.14 -9302.98 -3.59 2. Pertambangan 138.26 30.19 -139.83 -30.53 127.01 27.73 -170.36 -37.20 3. Industri pengolahan 981.12 30.19 -52.65 -1.62 209.01 6.43 -54.26 -1.67 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 434.23 30.19 149.276 10.38 -141.73 -9.85 159.6527314 11.10 5. Bangunan 8557.94 30.19 -1540.60 -5.43 -3200.99 -11.29 -1546.03 -5.45 6. Perdagangan, Hotel dan

Restoran 19187.12 30.19 8070.50

12.70 -14576.54 -22.94 8083.20 12.72 7. Pengangkutan dan

Komunikasi 6290.07 30.19 -924.74

-4.44 -374.44 -1.80 -929.18 -4.46 8. Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan 5276.11 30.19 2167.81

12.40 -3555.13 -20.34 2180.21 12.48 9. Jasa-Jasa 20438.35 30.19 -623.26 -0.92 515.86 0.76 -624.18 -0.922

Lampiran 7. Analisis PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan PDRB Provinsi Sumatera Utara Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1997-2000 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rupiah)

PDRBKabupaten Tapanuli Utara

PDRB Provinsi Sumatera Utara

No

Sektor

1997

2000

1997

2000

Perubahan


Utara(1996-2000)

Persen

Ra

Ri

ri

1. Pertanian 343082.31 343082.31 6754526.07 7480207.23 25329.64 7.38 -0.04 0.11 0.07 2. Pertambangan 636.84 636.84 371664.76 331209.29 -51.01 -8.00 -0.04 -0.11 -0.08 3. Industri pengolahan 4 29.23 4729.23 5980102.72 5160550.91 35.52 0.75 -0.04 -0.14 0.01 4. Listrik, Gas, dan Air

Bersih 2030.58 2030.58 329032.82 378672.35

468.85 23.09 -0.04 0.15 0.23 5. Bangunan 30168.02 30168.02 1134565.11 1025844.15 -12318.86 -40.831 -0.04 -0.09 -0.41 6. Perdagangan, Hotel dan

Restoran 82134.7 82134.7 4699081.51 4125230.53

392.09 0.48 -0.04 -0.12 0.01 7. Pengangkutan dan

Komunikasi 27864.58 27864.58 2200184.46 2020335.84

-6804.49 -24.42 -0.04 -0.08 -0.24 8. Keuangan, Persewaan

dan Jasa Perusahaan 22733.85 22733.85 1799388.35 1655683.49

-7003.21 -30.81 -0.04 -0.08 -0.31 9. Jasa-Jasa 89902.19 89902.19 1796859.2 1838861.53 842.59 0.94 -0.04 0.02 0.01

TOTAL PDRB 603282.3 603282.3 25056405 24016595.32 891.12 0.15

Lampiran 8. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Tahun 1997-2000

Pertumbuhan Regional Pertumbuhan Proporsional Pertumbuhan Pangsa Wilayah Pergeseran Bersih No

Sektor (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

1. Pertanian -14237.49 -4.15 51096.98 14.89 -11529.85 -3.36 39567.13 11.53 2. Pertambangan -26.43 -4.15 -42.89 -6.74 18.31 2.88 -24.58 -3.86 3. Industri pengolahan -196.26 -4.15 -451.87 -9.55 683.64 14.46 231.78 4.90 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih -84.27 -4.15 390.61 19.246 162.51 8.00 553.12 27.24 5. Bangunan -1251.94 -4.15 -1638.95 -5.43 -9427.98 -31.25 -11066.92 -36.68 6. Perdagangan, Hotel dan

Restoran -3408.49 -4.15 -6621.79 -8.06 10422.36 12.69 3800.58 4.63 7. Pengangkutan dan

Komunikasi -1156.35 -4.15 -1121.38 -4.02 -4526.77 -16.25 -5648.14 -20.27 8. Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan -943.438 -4.15 -872.17 -3.84 -5187.61 -22.82 -6059.78 -26.66 9. Jasa-Jasa -3730.83 -4.15 5832.33 6.49 -1258.91 -1.40 4573.42 5.09 TOTAL PDRB -25926.60 -34.08

Lampiran 9. Analisis PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dan PDRB Provinsi Sumatera Utara Setelah Otonomi Daerah Tahun 2001-2004 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rupiah)


Utara PDRB Provinsi Sumatera Utara

No

Sektor

2001

2004

2001

2004

Perubahan PDRB

Kabupaten Tapanuli

Utara (2001-2004)

Persen

Ra

Ri

ri

1. Pertanian 231732.75 262917.98 7749604.76 847934 31185.23 13.46 -0.99 -0.89 0.13 2. Pertambangan 420.18 481.52 309769.6 323.6 61.34 14.60 -0.99 -0.10 0.15 3. Industri pengolahan 4466.71 5060.48 5391969.95 6154.76 593.77 13.29 -0.99 -0.99 0.13 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1934.73 2185.75 411761.41 500.79 251.02 12.97 -0.99 -0.99 0.12 5. Bangunan 13749.63 15835.01 1067020.26 1337.05 2085.38 15.17 -0.99 -0.99 0.15 6. Perdagangan, Hotel dan

Restoran 49374.01 56296.65 4257106.33 4842.81

6922.64 14.02 -0.99 -0.97 0.14 7. Pengangkutan dan

Komunikasi 15455.55 17631.9 2155883.37 2704.94

2176.35 14.08 -0.99 -0.99 0.14 8. Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan 10858.65 12285.94 1687488.09 2029.04

1427.29 13.14 -0.99 -0.98 0.13 9. Jasa-Jasa 53854.57 61373.44 1880442 2226.18 7518.87 13.96 -0.99 -0.99 0.14

TOTAL PDRB 381846.78 434068.67 2911045.77 28598.61 52221.89 13.68

Lampiran 10. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Tahun 2001-2004

Pertumbuhan Regional Pertumbuhan Proporsional Pertumbuhan Pangsa Wilayah Pergeseran bersih No Sektor (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

1. Pertanian -229456.17 -99.02 23078.79 9.96 237562.61 102.52 23088.74 9.96 2. Pertambangan -416.05 -99.02 -3.69 -0.88 481.08 114.50 -4.57 -1.09 3. Industri pengolahan -4422.83 -99.02 -38.789 -0.87 5055.38 113.18 -39.65 -0.89 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih -1915.722 -99.02 -16.659 -0.86 2183.40 112.85 -17.51 -0.91 5. Bangunan -13614.55 -99.02 -117.85 -0.86 15817.78 115.04 -118.71 -0.86 6. Perdagangan, Hotel dan

Restoran -48888.95 -99.02 -428.89 -0.87 56240.48 113.91 -429.76 -0.87 7. Pengangkutan dan Komunikasi -15303.71 -99.02 -132.45 -0.86 17612.51 113.96 -133.30 -0.86 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan -10751.97 -99.02 -93.62 -0.86 12272.88 113.02 -94.48 -0.87 9. Jasa-Jasa -53325.49 -99.02 -465.32 -0.86 61309.68 113.84 -466.18 -0.87 Total 21784.57 2.75

Documents

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR ... · mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-sektor ... sektor industri pengolahan. ... merupakan