POKOK – POKOK PENGATURAN CSRDALAM DIMENSI PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

SEBAGAI BAHAN MASUKAN TERKAIT PENERBITAN BULETIN TENTANG CSR

Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atauberkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial danLingkungan, dan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dandiperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan denganmemperhatikan kepatutan dan kewajaran, sebagaimana diatur di dalam pasal 74 ayat1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (PT).

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dikenaisanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pengaturannyaditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur di dalam pasal 74ayat 4 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh PemerintahDaerah (Pemda) dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembagian Urusan Pemerintahan (Pusat dan Daerah) sebagaimana diatur didalamPasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pemerintahan daerahmenjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksudpada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi: politik luarnegeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

8 hak PEMDA sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004, meliputi : 1)mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya,2)memilih pimpinan daerah, 3)mengelola aparatur daerah, 4)mengelola kekayaandaerah, 5)memungut pajak daerah dan retribusi daerah, 6)mendapatkan bagi hasildari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah,

7)mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, 8)mendapatkan haklainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

15 Kewajiban PEMDA sebagaimana diatur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004, meliputi; 1)melindungi masyarakat, 2)menjaga persatuan, kesatuan dankerukunan nasional, serta keutuhan NKRI, 3)meningkatkan kualitas kehidupanmasyarakat, 4)mengembangkan kehidupan demokrasi, 5)mewujudkan keadilan danpemerataan, 6)meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, 7)menyediakan fasilitaspelayanan kesehatan, 8)menyediakan fasos dan fasum yang layak,9)mengembangkan sistem jaminan sosial, 10)menyusun perencanaan & tata ruangdaerah 11)mengembangkan sumber daya produktif di daerah, 12)melestarikanlingkungan hidup, 13)mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosialbudaya, 14)membentuk dan menerapkan peraturan perUndang-Undang sesuai dengankewenangannya, 15)kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjabaran Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur di dalamPasal 23 Undang-U No. 32 Tahun 2004; diwujudkan dalam bentuk, Rencana KerjaPemerintahan Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, danpembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah sebagaimana diatur di dalamPasal 150 ayat 3 huruf (d) UU No. 32 Tahun 2004, dirumuskan dalam Rencana KerjaPembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMdaerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangkaekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya,baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemda maupun ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.

Merumuskan Kebijakan Daerah dlm Perda, Perkada, dan Perat lainnya PenjelasanUmum angka (7) UU No. 32 Tahun 2004 : Penyelenggara pemerintahan daerah dalammelaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasaperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerahyang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, danketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sertaperaturan Daerah lain.

Berdasarkan pokok-pokok muatan substansi materi hukum termaksud diatas, dapatdisimpulkan bahwa kreatifitas dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dapatdimungkinkan untuk membentuk produk hukum daerah dalam rangka pembentukanforum CSR

Strategi Penyusunan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Pengelolaan CSR, melaluitahapan strata jenjang produk hukum daerah, sebagaimana tersebut dibawah ini;a)dalam bentuk PERDA; yang akan dibuat yaitu PERDA tentang OptimalisasiPembangunan Daerah, antara lain memuat klausul dalam pasal berbunyi kerjasamaPemerintah Daerah dengan pihak lain, b)dalam bentuk PERATURAN KEPALA DAERAH,yang akan dibuat PERKADA tentang kerjasama dan partisipasi antara Pemda denganMasyarakat dalam Mendukung Optimalisasi Pembangunan Daerah, c)dalam bentukKEPUTUSAN KEPALA DAERAH; yang akan dibuat yaitu KEPKADA TentangPembentukan Forum Pengelola CSR Prov/Kab/Kota.

1) Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan produk hukum daerah: Tdkbertentangan dg peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi, Tdkbertentangan dengan kepentingan umum, Tdk menyebabkan ekonomi biayatinggi, Tdk menghambat mobilitas penduduk, Tdk menghambat lalu lintasbarang dan jasa antar daerah, Tdk menghambat kegiatan impor/ekspor, Tdkmenghambat investasi, Tdk tumpang tindih dengan pungutan PemerintahPusat, Pengaturannya tidak bias (contoh: ditetapkan sebagai retribusi daerahharus berdasarkan ketentuan mengenai retribusi daerah), Substansi yang diaturharus merupakan kewenangannya.

2) Pengaturan terkait Hibah dari pihak manapun kpd Pemda, Pasal 164 ayat (2)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Pasal 25 Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005

3) HIBAH / SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA: Pasal 164 ayat (1) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004, jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatandaerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat,dan lain-lain pendapatan yg ditetapkan Pemerintah, Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005, Hibah; merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasayang berasal dari Pemerintah, Masyarakat, dan Badan Usaha Dalam Negeri atauLuar Negeri yang tidak mengikat, Bersifat: Sukarela, Tidak Mengikat, TidakMemaksa.

Corporate Social Responsibility atau yang dikenal dengan nama CSR adalah responyang dilakukan oleh Pihak Perusahaan kepada Masyarakat disekitarnya terhadapsituasi maupun kondisi sosial dan lingkungan.

Memaknai spirit dan esensi yang terkandung di dalam CSR, pada dasarnya/prinsipnyamenjadikan seluruh Pihak Perusahaan harus mengemban tanggung jawab nyataterhadap kondisi sosial dan lingkungan yang ada disekitarnya.

Sentuhan obyektif program kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan padahakekatnya harus dapat dijadikan variabel positif terhadap perkembangan ekonomidan bisnis serta investasi perusahaan itu sendiri.

Cakupan capaian output maupun outcome program CSR harus dapat dirasakanlangsung oleh semua elemen Masyarakat, Pemerintah (Pemda maupun PemerintahPusat), serta elemen/komponen pendukung lainnya dalam komunitas lintas/antarperusahaan.

Manfaat program CSR bagi Masyarakat, pada umumnya;a) untuk memperoleh dukungan/bantuan pada sektor Pendidikan, kesehatan,

bantuan dukungan permodalan dalam usaha masyarakat;b) untuk penghargaan dan menghormati hak-hak Masyarakat;c) adanya bantuan sosial yang bersifat langsung; dand) adanya bantuan pembangunan/peningkatan infrastruktur dan lingkungan

Sementara lain bagi Pihak Pemerintah Daerah (Pemda), manfaat program CSR adalahadanya partisipasi aktif dari Pihak Perusahaan terhadap akselerasi pembangunandaerah yang telah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keterbatasan Pemda dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangkapembangunan daerah, pada umumnya dikarenakan minimnya realisasi perolehanAnggaran Pendapatan (khususnya pada akun Pendapatan Asli Daerah/PAD) yangtercantum dalam APBD pada setiap tahunnya.

Ada 26 urusan wajib bagi Pemda sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan danKewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, meliputi;1. pendidikan;2. kesehatan;3. lingkungan hidup;4. pekerjaan umum;5. penataan ruang;6. perencanaan pembangunan;7. perumahan;8. kepemudaan dan olahraga;9. penanaman modal;10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;11. kependudukan dan catatan sipil;12. ketenagakerjaan;13. ketahanan pangan;14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;16. perhubungan;

17. komunikasi dan informatika;18. pertanahan;19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;20. otda, pem umum, adm keuda, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;21. pemberdayaan masyarakat dan desa;22. sosial;23. kebudayaan;24. statistik;25. kearsipan; dan26. perpustakaan.

Mengacu pada 26 urusan wajib Pemda tersebut diatas dan mengingat minimnyaperolehan Anggaran Pendapatan Daerah, maka peranan CSR menjadi sangat pentingdalam rangka akselerasi pembangunan daerah.

Berdasarkan isu maupun informasi yang ada, bahwa sasaran obyek padaimplementasi program kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan selamaini, masih adanya kesamaan dalam focus maupun lokus yang dilakukan oleh PihakPemda, bahkan dapat berpotensi adanya tumpang tindih (over lapping) dalampelaksanaannya.

Agar tidak terjadi over lapping dalam implementasi program CSR, maka perlu adanyasolusi yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yangpada hakekatnya perlu adanya sinergitas dalam sebuah wadah kebersamaan bagiseluruh stakeholder terkait, antara lain para Pemangku Kepentingan (MultiStakeholder) yaitu Pimpinan Perusahaan, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan unsurAkademisi serta Lembaga Swadaya Masyarakat.Wadah kebersamaan sebagaimana yang diharapkan oleh semua Pihak, adalah sebuahwadah yang dapat mampu mengelola program CSR secara optimal, partisipatif,transparan, akuntabel, tepat sasaran, obyektif, profesional, serta proporsional.

FORUM CSR (sebutan alternatif sementara) merupakan nomenklatur (penamaan) yangcocok bagi wadah kebersamaan dalam rangka pengelolaan program CSR, dan hal inimerupakan pendapat para pakar (tenaga ahli) di bidang manajemen maupunpemerintahan dan keuangan daerah,

Menurut pendapat kami, bahwa struktur organisasi Forum CSR yang cocok adalah;

A. Pembina : 1. Kepala Daerah2. Wakil Kepala Daerah3. Ketua DPRD4. Kapolres5. Dandim6. Kepala Kejaksaan Negeri7. Pemilik Perusahaan

B. Pengarah : 1. Para Wakil Ketua DPRD2. Sekda2. Para Kepala SKPD3. Wakil-Wakil dari Muspida4. Pimpinan Perusahaan

C. Pelaksanaa) Unsur Ketua

1. Ketua Umum2. Wakil Ketua. I (urusan internal)3. Wakil Ketua. II (urusan eksternal)

b) Unsur Sekretaris1. Sekretaris Umum2. Wakil Sekretaris. I (urusan internal)3. Wakil Sekretaris. II (urusan eksternal)

c) Unsur Bendahara1. Bendahara Umum2. Bendahara. I (Anggaran Pendapatan)3. Bendahara. II (Anggaran Belanja)

d) Direktur-Direktur1. Direktur. I (Bidang Perencanaan)2. Direktur. II (Bidang Hukum dan Kerjasama)3. Direktur. III (Urusan Sektor A)4. Direktur. IV (Urusan Sektor B)5. Direktur. V (Urusan Sektor C)6. Direktur. VI (Urusan Sektor. D)7. Direktur. VII (Urusan Sektor Lainnya)

D. Pengawas

E. Kelompok Tenaga Ahlia) Tenaga Ahli dari Kabupaten/Kotab) Tenaga Ahli dari Provinsic) Tenaga Ahli dari Pusat (Nasional)

Jakarta, Februari 2012

Tenaga Ahli Bidang Keuangan Daerah

R. Barlianto. Nababan