Dasar Hukum Etika Berkomputer

Saat ini penggunaan komputer bukan merupakan suatu hal yang baru, hampir semua lapisan masyarakat mengenal perangkat komputer dan cara penggunaannya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh komputer, diantaranya mulai dari kepentingan umum sampai dengan kepentingan pribadi yang sifatnya rahasia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap akses untuk masuk ke dalam suatu komputer sangatlah diperlukan. Untuk menjaga itu semua, harus ada sebuah aturan atau undang-undang yang mengatur. Banyak negara-negara maju telah mengeluarkan undang-undang khusus mengenai etika dalam menggunakan komputer. Pada dasarnya, setiap masyarakat memiliki empat hak dasar yang berkenaan dengan penggunaan komputer yaitu, hak kerahasiaan pribadi, hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, hak kepemilikan, dan hak untuk mendapatkan akses. Dalam perilaku kita sehari-hari setiap perilaku kita diarahkan oleh moral, etika dan hukum. Maka, itu berlaku pula terhadap penggunaan komputer.

James H Moor mendefinisikan Etika Komputer sebagai analisis sifat dan dampak social teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Oleh karena itu, etika komputer terdiri dari 2 aktivitas utama. Orang di perusahaan secara logis yang menjadi pilihan untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan oleh seluruh perusahaan secara etis. Satu hal amatlah penting, CIO tidak menggunakan tanggung jawab manajerial untuk penggunaan komputer secara etis sendirian. Eksekutif-eksekutif lain juga harus memberikan kontribusi. Keterlibatan di seluruh perusahaan ini merupakan kebutuhan absolute dalam era komputasi pengguna akhir masa kini, dimana semua manajer di seluruh wilayah bertanggung jawab untuk menggunakan komputer di wilayah mereka secara etis. Selain manajer, seluruh karyawan pun bertanggung jawab untuk tindakan mereka yang berkaitan dengan komputer.

James H. Moor mengidentifikasi tiga alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, diantaranya:

1. Kelenturan secara Logis2. Faktor transformasi3. Faktor ketidakpastian

Moor juga mempresentasikan empat hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi, yaitu:

1. Hak Privasi merupakan hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkapkan oleh orang lain.

2. Hak atas dasar Akurasi memiliki arti bahwa komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh sistem nonkomputer, potensi ini selalu ada meskipun tidak selalu tercapai.

3. Hak Kepemilikan yang dimiliki berupa hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor piranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten dan persetujuan lisensi.

4. Hak mendapatkan akses merupakan hak untuk mengakses informasi berupa berita, hasil penelitian ilmiah, statistic pemerintah dan lain-lain yang menggunakan piranti lunak dan piranti keras komputer dan diharuskan untuk membayar biaya akses.

Di dalam dunia maya banyak sekali kejahatan computer yang sudah beredar. Bukan tidak mungkin, kita pun akan terkena dampak dari kejahatan computer yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini dijabarkan bentuk-bentuk kejahatan komputer, diantaranya :

1. Unauthorized Access to Computer System and Service adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. Illegal Contents adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. Data Forgery adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

4. Cyber Espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

5. Cyber Sabotage and Extortion merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. Offense Against Intellectual Property merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.

7. Infringements of Privacy merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Untuk menanggulangi kejahatan computer yang sudah semakin berkembang dengan cepat, sangat diperlukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap etika computer. Apabila hal ini terus dibiarkan akan semakin banyak orang yang terkena dampak akibat dari kejahatan computer. Namun ada langkah-langkah reaktif maupun preventif yang dapat dilaksanakan guna mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya melalui penegakan hukum dunia maya (cyberlaw). Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perhatian yang serius terhadap masalah keamanan dalam etika computer ini.

Hukum yang mengatur tentang etika komputer terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Disini dijelaskan :

Pasal 27 menerangkan bahwa pihak yang membuat, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat materi yang melanggar kesusilaan, perjudian, menghina dan mencemari nama baik, memeras dan mengancam akan dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar dan kurungan 6 tahun penjara.

Pasal 28 menjabarkan bahwa pihak yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga merugikan konsumen transaksi elektronik sehingga menimbulkan kebencian dan

permusuhan antar kelompok dapat dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar dan kurungan 6 tahun penjara.

Pasal 29 menerangkan bahwa pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti dan ditujukan secara pribadi dapat dikenakan sebesar Rp 2 miliar dan kurungan 12 tahun penjara.

Pasal 30 berisikan bahwa pihak yang menyadap informasi elektronik atau dokumen elektronik di computer atau sistem elektronik dan berniat untuk mengubah atau tidak dokumen tersebut dapat dikenakan denda sebesar Rp 800 juta dan kurungan 10 tahun penjara.

Pasal 31 menjabarkan bahwa pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu computer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dapat dikenakan denda sebesar Rp 800 juta dan kurungan 10 tahun penjara.

Pasal 32 menerangkan bahwa pihak yang mengubah, merusak, memindahkan dan menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik dapat dikenakan denda sebesar Rp 2-5 miliar dan kurungan selama 8-10 tahun penjara.

Pasal 34 menerangkan bahwa pihak yang memproduksi, menjual, mengimpor, mendistribusikan atau memiliki perangkat keras dan lunak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27-34 dapat dikenakan denda sebesar Rp 10 miliar dan kurungan selama 10 tahun penjara.