Upload
duongtram
View
252
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
Dasar Hukum
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
MANAJEMEN PENGAWASAN K3 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970
PENGAWASAN
Bab IV Pasal 5
MENAKER
DIREKTUR
PEGAWAIPENGAWAS
AHLI K3
DOKTERPRSH P2K3
KANDEP/DINAS
LUARDEPNAKER
- POLI PRSH-JASA KESEH
PRSH
PEMERINTAH SWASTA- INDUSTRI- JASA ----PJIT
PANITIABANDING
PENGAWASAN
Kelembagaan
Tata laksana
PersonilMekanisme/
Prosedur
• Pem. Pertama• Pem. Berkala• Pem. Khusus• Pem. Ulang
• Organisasi• Peraturan• Standar• Pedoman• Peralatan inspeksi• Laboratorium uji
• Rencana kerja• Laporan pengawasan• Administrasi pengawasan
• Kebutuhan• Rekruitmen• Diklat• Penempatan
Sistem Pengawasan K3
• Pemberitahuan pem.• Pem. Lapangan• Konfirmasi temuan• Nota pemeriksaan• Tindakan hukum• Laporan pem.
Sistem Pengawasan K3 Dalam Siklus Kebijakan
Norma/ Standar/ Pedoman
Kebijakan pengawasan
Makro / Mikro
Norma Baru
Menteri / Dirjen
Pimpinanunit
pengawasan
Laporan
ObjekPengawasan
Temuan
Tidak Sesuai
NOTA
Tindakanhukum
Norma Tdk Sesuai
Sesuai
PENGAWASAN
Biro Hukum
Tripartitnas
1970
1988
1992
1994
1996
Era VR 1910
Direct Inspection
PJIT Uap KepMen. 1261/1988
Fihak III PJK3 PerMen.04/1995
SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU No.13/2003
Proses transformasi darirawing ke steering
Privatisasi inspeksi K3Stakeholder
PARADIGMA PENGAWASAN K3
AHLI K3 PerMen. 02/1992
1987 P2K3 PerMen. 04/1987
K3
UU No.13 /2003
p. 86 p. 87
UU No.1/1970
Tempat Kerja
PP - SMK3
Perusahaan
Per.Men. 05/1996 SMK3
UU No.14/1969
P. 3, 9, 10
UU No.1/1970
Tempat Kerja
a.l. :
Pasal 27 (2) UUD1945
Undang-undang Ketenagkerjaan
Pasal 86 Pasal 87
• UU No.1/1970
• Per. Menaker No. 05/Men/1996
• Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997
PP Penerapan SMK3
Sangsi pelanggaran
UU No.13 tahun 2003Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. keselamatan dan kesehatan kerja b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran
Bab I - Ketentuan Umum
Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3
Bab III - Penerapan SMK3
Bab IV - Audit SMK3
Bab V - Kewenangan Direktur
Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit
Bab VII - Sertifikat K3
Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan
Bab IX - Pembiayaan
Bab X - Ketentuan Penutup
Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3
Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3
Lampiran III : Formulir Laporan Audit
Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3
Terima kasih ……atas perhatiannya …….