Data dan Informasi - dispora.bantenprov.go.id · pembangunan kepemudaan pada dinas Instasi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten ... Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;

0

Data dan Informasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

BIDANG KEPEMUDAAN

1

KATA PENGANTAR

Mengingat pentingnya informasi publik dalam pembangunan bidang kepemudaan bagi

masyarakat informasi di Provinsi Banten, yang bertujuan meningkatkan pengelolaan

dan pelayanan informasi khususnya informasi mengenai program dan kegiatan

pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan bidang kepemudaan. untuk

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, akurat, bidang kepemudaan dapat

mengembangan pengetahuan dan teknologi ketersediaan data dan informasi

pembangunan kepemudaan pada dinas Instasi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

serta Stakeholder kepemudaan Provinsi Banten, data dan bahan informasi bidang

kepemudaan dapat disajikan sehingga yang kita harapkan dapat tercapai dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku, sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa

informasi adalah rangkaian keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan baik data maupun penjelasan yang dapat dilihat,

didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non

elektronik.

Data dan bahan informasi pembangunan kepemudaan ini disusun sebagai langkah

pembuka pelayanan penyampaian bahan informasi publik untuk masyarakat informasi

dan khususnya untuk semua pihak yang terlibat dan peduli program kegiatan

pelayanan pembangunan kepemudaan, serta manfaatnya untuk kepentingan referensi

keterbukaan informasi publik, dalam rangka peningkatan wawasan dan ilmu

pengetahuan bagi masyarakat informasi Provinsi Banten.

2

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan pada

tanggal 23 November 2016, pembentukan dan susunan perangkat daerah Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

kepemudaan dan olahraga, dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Provinsi

Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Banten

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 41), Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur

pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah. mempunyai tugas membantu gubernur

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi, Dinas Kepemudaan dan

Olahraga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan

Pembinaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan

kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader

provinsi serta Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan organisasi

kepemudaan tingkat Daerah provinsi, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan

Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe,

susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten, serta

berkewajiban untuk menyiapkan statistik, data dan informasi pembangunan

kepemudaan dan keolahragaan sebagai bahan acuan penyelenggaraan pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

3

dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya sebagaimana yang di amanatkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017

Pemerintah Provinsi Banten.

1.2 Tujuan

Penyusunan Data dan Bahan Informasi Bidang Kepemudaan dimaksudkan untuk:

1. Memberikan Informasi dan Pemahaman tentang perkembangan terkini dari berbagai indikator

kinerja pembangunan bidang kepemudaan di Provinsi Banten;

2. Sebagai bahan untuk menyusun rencana program atau kegiatan pembangunan bidang

kepemudaan;

3. Dapat dijadikan bahan evaluasi dari pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan oleh

berbagai pemangku kepentingan.

1.3 Cakupan

Data yang tersedia disajikan sampai level Kabupaten/Kota dan mitra Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Provinsi Banten sebagai bahan perbandingan capaian kinerja program,

kegiatan pembangunan bidang kepemudaan dan pemutahiran data.

4

2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok,

fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten, Dinas

Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan

kewenangan sebagai berikut :

1. Pembinaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan

kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda

kader provinsi;

2. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan

tingkat Daerah provinsi;

3. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang

menjadi kewenangan Daerah provinsi;

4. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi;

5. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;

6. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi;

7. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah

provinsi;dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

5

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

a) Kepala Dinas.

b) Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga, membawahkan :

1. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;

2. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.

d) Kepala Bidang Prestasi Olahraga, membawahkan :

1. Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan;

2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan;

3. Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga.

e) Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, membawahkan :

1. Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;

2. Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;

3. Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan

Pemuda.

f) Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g) Jabatan Fungsional.

2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

(1) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga adalah UPT pada Dinas Pemuda dan

Olahraga.

6

(2) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga.

Tugas Pokok

(1) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan

kegiatan teknis operasional dinas dibidang pembinaan dan pelatihan olahraga.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pembinaan dan

pelatihan Olahraga;

2. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga bagi olahragawan;

3. penyelenggaraan pembinaan prestasi olahraga bagi olahragawan;

4. penerapan metodologi pembinaan olahragawan pelajar/mahasiswa;

5. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan

pelaporan.

2.3 Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga sebagaimana

dimaksud, terdiri dari:

a. Kepala Balai;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;

d. Seksi Sarana dan Prasarana;

e. kelompok jabatan fungsional.

7

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dapat digambarkan

dalam tabel sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

8

Bagan Struktur Organisasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga dapat digambarkan

dalam tabel sebagai berikut:

KEPALA

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PEMBINAAN DAN PELATIHAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

9

3.1 Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan

PROGRAM KEGIATAN PELAKSANAAN sasaran

1 2 3 4

Pemberian Penghargaan dan

Fasilitasi Kepemudaan Fasilitasi HUT RI Ke-71 Tahun

2017 Agustus 130 Pelatih

Pendidikan Pelatihan

Kepemimpinan dan

Kepeloporan Pemuda

Seleksi Paskibraka Tk.

Provinsi dan Nasional

Mei 80 OK

Diklat Kompi Paskibraka Tk.

Provinsi dan Nasional

Agustus 50 OK

Pengembangan wawasan

Purna Paskibraka Prov.

Banten

Agustus 50 OK

Lomba Tata Upacara Bendera

Tk. Provinsi Banten

November 24 Sekolah

Fasilitasi Seleksi Pemuda

Pelopor Tk. Prov. Banten

September 40 Orang

Lomba baris berbaris Tk.

Provinsi Banten

Maret 24 Sekolah

Temu Karya Pemuda

Berprestasi di Provinsi Banten

Juni 30 Orang

Pembinaan Kepramukaan Pelatihan Administrasi dan

Teknik Kepramukaan Bagi

Pembina Pramuka

November 40 Orang

Pembina

Pelatihan Kepemimpinan dan

Teknik Kepramukaan bagi

Pramuka Penegak / Pandega

Maret 40 Orang

Penegak

Peringatan Hari Pramuka Tk.

Provinsi Banten

Agustus 1000 Orang

(Siaga s.d

Pembina)

Fasilitasi Kontingen Daerah

pada Raimuna Nasional 2017

Agustus 350 Penegak

Pelatihan Kompetensi

Kesakaan bagi Pramuka

Penegak

September 100 Orang

BAB III

DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN

10

PROGRAM KEGIATAN PELAKSANAAN sasaran

1 2 3 4

Pelatihan Keterampilan Bagi

Pemuda

Peningkatan Kompetensi

Wirausaha Muda Pemula

Mei 40 Orang

Penerapan Aplikasi

Kewirausahaan Pemuda

Berbasis IT

Maret 250 Orang

Pemagangan Wirausaha

Muda Berprestasi

April 40 Orang

Rakor Evaluasi dan

Monitoring Tim Pokja LPKP

Prov. Banten

Juli & November 40 Orang

Pengembangan Wawasan

dan Kreativitas Pemuda

Seleksi Peserta Bhakti

Pemuda Antar Provinsi

(BPAP)

Maret 40 Orang

Seleksi Peserta Pertukaran

Pemuda Antar Negara (PPAN)

April 40 Orang

Seleksi Peserta Kapal Pemuda

Nusantara (KPN) Mei 40 Orang

Penguatan Kelembagaan

Kepemudaan

Assistensi Pemberdayaan dan

Pengembangan Organisasi

Kepemudaan

Agustus Mahasiswa / 3

Kampus

Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS November Pemuda / 100

Orang

Pelatihan Cegah Bahaya

Narkoba

Juli Pemuda / 100

Orang

Saresehan Kebangsaan NKRI Oktober Pemuda / 500

Orang

SILATDA (Silaturahmi Antar

Generasi Muda) Prov. Banten

Mei 400 Orang

Puncak Upacara HUT Sumpah

Pemuda Tk. Prov. Banten

Oktober 700 Pasukan

Peletihan Karakter Building

Pemuda Tahun 2017 Februari 80 Orang

Pelatihan Manajemen


dan Enterpreuner

Kepemudaan April 100 Orang

11

3.2 Program Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda Bidang

Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

a. Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

Peserta Tahun 2014

NO NAMA PESERTA ASAL KOTA NEGARA, PROVINSI DAN SAIL YANG DITUJU

1 2 3 4

1 M. Akbar Widigdo M

Kabupaten Tangerang Pertukaran Pemuda Indonesia – Malaysia ( PPIM )

2 Anindita Budiutami Kota Tangerang Selatan

Pertukaran Pemuda Indonesia – Kanada ( PPIK )

3 Jeffry Oktavianus

Kota Tangerang Pertukaran Pemuda Indonesia – Korea (PPIKor)

4 Titik Hardiyanti Kabupaten Serang

Peserta Tahun 2015


1 2 3 4

1 Dr. Sirin Namirah Kota Serang Pertukaran Pemuda Indonesia - Tiongkok (PPIT)

2 Jovia Mariana Kota Tangerang

Selatan

Pertukaran Pemuda Indonesia - Australia (PPIA)

3 Firman Fajar Saputra Kota Serang Pertukaran Pemuda Indonesia - Korea (PPIKor)

4 Oky Trisna Sanjaya Kota Tangerang Ship for Southeast ASEAN and Japannesa Youth

Program (SSAEYP)

5 Fajar Fuady Kota Tangerang ASEAN Student Visit India (ASVI)

Peserta Tahun 2016


1 2 3 4

1 Candrika Dini Khairani Kota Tangerang Ship for Southeast ASEAN and Japannesa Youth Program (SSAEYP)

2 Uswatunisa Kabupaten Serang ASEAN Student Visit India (ASVI)

3 Bagus Muhamad Rijal Kabupaten Tangerang Pertukaran Pemuda Indonesia - Tiongkok (PPIT)

12

b. Seleksi Peserta Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)

Peserta Tahun 2014


1 2 3 4

1 Nurul Ramadhaniah Kota tangerang selatan

Daerah Istimewa Yogyakarta ( D.I.Y ) , Jawa - Tengah

2 Siti Imtihanah Kota Tangerang Selatan

3 Dede Mahmuda Kota Tangerang

4 Siti Amaliah Kabupaten Pandeglang

5 Muhamad Yusup Kota Tangerang Selatan

6 Amallia Utami Putri Kota Serang

7 Fadlan Ardiansyah Kota Serang

8 Mamduh Jamaludin Kota Tangerang

9 Yogi Muhamad Akbar Kabupaten Pandeglang

10 Ahmad Rizkianta Kota Tangerang

11 Novia Deviyanti, S.PdI Kabupaten Pandeglang

12 Shinta N.M Kabupaten Tangerang

13 Nana Priyatna Kabupaten Serang

14 Arif Rahman Kota Cilegon

15 Ahmad Faiz Kabupaten Lebak

12

Peserta Tahun 2015


1 2 3 4

1 Nurrahmah Rahayu Kota Tangerang

TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU

2 Tubagus Habibi Kabupaten Serang

3 Rt. Wiwi Robiyatul Adawiah Kabupaten

Pandeglang

4 Bayyini Rosyada Elka Kota Tangerang

Selatan

5 Yeni Farida Kabupaten

Pandeglang

6 Mas Ibrahim Mugi Kota Serang

7 Yuliana Kabupaten Tangerang

8 Deni Setiawan Kabupaten Lebak

9 Yana Luqmana Kabupaten Tangerang

10 Imam S Arifin Kabupaten Lebak

11 Mulki Sulaiman Kabupaten

Pandeglang

12 Islahiyah Kota Cilegon

13 Dira Oktavia Kota Tangerang

14 Nurhayati Nufus Kota Serang

15 Hasyim Rohmansyah Kabupaten Tangerang

13

Peserta Tahun 2016


1 2 3 4

1 Mevi Amanda Kota Tangerang Selatan

PALANGKARAYA - KALIMANTAN TENGAH

2 Ledyane Tiara Aziza Kota Tangerang Selatan

3 Ijang Kabupaten Lebak

4 Arifa Fauzisya Kota Tangerang

5 Rahmat Surya Kusumah Kota Serang

6 Shinta Nur Mayliyanti Kabupaten Tangerang

7 Sufyani Kabupaten Serang

8 Riska Nasella Kota Cilegon

9 Cecep Fathurohman Kabupaten Serang

10 Silvi Aresti Kabupaten Pandeglang

11 Teguh Gunawan Kabupaten Lebak

12 Dadan W. Kabupaten Pandeglang

13 Gilang Perdana Kota Serang

14

c. Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Peserta Tahun 2014


1 2 3 4

1 Mira Lisa Kurnia Kabupaten Serang

SAIL RAJA AMPAT ( Jakarta - Raja Ampat Papua Barat - Jakarta )

2 Ulan Purnamasari Kabupaten Lebak

3 Iyan Jariyan Kabupaten Tangerang

4 Tajudin Kabupaten Serang

Peserta Tahun 2015


1 2 3 4

1 Dimas Dayu Ganesya Kabupaten Serang

SAIL TOMINI ( Jakarta – Kota Baru – Pulau Siau – Pulau Tahuma – Marampit – Ternate – Parigi Moutong - Pulau Muria - Jakarta )

2 Munajatun Kabupaten Serang

3 A. Aziz Fauzul Adzim Kabupaten

Pandeglang

4 Fitri Wulandari Sukmady Kabupaten Tangerang

5 Trisurya Anggasari Kota Tangerang

Selatan

Peserta Tahun 2016


1 2 3 4

1 Diiyan Purnama Sari Kabupaten Tangerang

SAIL KARIMATA Jakarta –Belinyu – Dabo Singkep – Pulau Bintan –Tarempa – Pulau Laut – Pontianak - Karimata - Jakarta

2 Muhamad Abdullaltif Kota Cilegon

3 M. Trisna Saputra Kabupaten Lebak

15

3.3 JUMLAH ORGANISASI PEMUDA MENURUT KABUPATEN/KOTA SE-

PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 S.D 2017

NO KABUPATEN/KOTA

2016 2017

BIDANG KEPEMUDAAN BIDANG KEPEMUDAAN

JUMLAH KELOMPOK/

FORUM ORGANISASI

PEMUDA

JUMLAH GEDUNG/

GELANGGANG /BALAI

REMAJA

JUMLAH KELOMPOK/

FORUM ORGANISASI

PEMUDA

JUMLAH GEDUNG/

GELANGGANG /BALAI

REMAJA

1 2 3 4 5 6

KABUPATEN

1 Pandeglang 68 (OKP)/255

FKP

2 (dua) Gedung terdiri dari Gedung Pramukan dan Gedung KNPI

68 (OKP)/255 FKP

2 Gedung terdiri dari Gedung Pramukan dan Gedung KNPI

2 Lebak 82 (OKP) - 94 OKP -

3 Tangerang 68 - 68 -

4 Serang 45 (OKP) - 45 (OKP) -

KOTA

5 Tangerang 35 (OKP) 1 (satu) Gedung

Terdiri dari Gedung KNPI

32 (OKP) 1 (satu) Gedung

Terdiri dari Gedung KNPI

6 Cilegon 28 (OKP) - 28 (OKP) -

7 Serang 94 (OKP)/ 80

(FKP) - 88 (OKP)/ 80

(FKP) -

8 Tangerang Selatan 82 (OKP) - 94 (OKP) -

PROVINSI BANTEN - - -

3.4 DATA SEKTOR KEPEMUDAAN STAKEHOLDER

NO KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENGURUS JUMLAH PENGURUS

2016 2017

L P L P

1 2 3 4 5 6

1 KWARDA BANTEN 38 ORANG 4 ORANG 38 ORANG 4 ORANG

2 PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

25 ORANG 25 ORANG 25 ORANG 25 ORANG

3 FORUM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA (FKP)

121 ORANG 52 ORANG 363 ORANG 110 ORANG

16

NO KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENGURUS JUMLAH PENGURUS

2016 2017

L P L P

1 2 3 4 5 6

4 KNPI BANTEN (TANTO)

- - - -

5 KNPI BANTEN (ALI H) - - - -

6 PURNA CARAKA MUDA INDONESIA

- - 20 ORANG 15 ORANG

7 KPN 14 ORANG 5 ORANG 14 ORANG 5 ORANG

3.5 ORGANISASI KEPEMUDAAN PROVINSI BANTEN

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

fungsi dan kewenangan Pembinaan penyadaran, pemberdayaan, dan

pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi,

wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi serta Penyelenggaraan pemberdayaan

dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi, berikut daftar

OKP yang terhimpun pada Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Banten

Alamat KP3B Kecamatan Curug Kota Serang sebagaiberikut :

• Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun pada

NO NAMA OKP STRUKTUR ALAMAT

1 2 3 4

1 Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Ketua H. Mamat Rahayu

Sekretaris H. Tb. Ramjani

Bendehara Ria Pangestika

2 Pimpinan Wilayah Angkatan Muda

Kabah Ketua Drs. Burhanudin Siddiq

Sekretaris Jaelani

Bendahara Ida Hamidah

3 Dewan Pimpinan Daerah Generasi

Muda ORMAS Musyawarah

Kekeluargaan Gotong Royong

Ketua H. Veery M

Sekretaris Khatibul Umam

Bendahara H Martin Suhaemi

17


1 2 3 4

4 Dewan Pimpinan Daerah

Generasi Muda Sriwijaya Ketua M. Ibrahim Ridwan

Sekretaris Dedi Juniansyah

Bendahara M. Firmansyah

5 Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar

Nahdlatul Ulama ( IPNU)

Ketua M. Rijal

Sekretaris Dede Syarif

Bendahara Asep S

6 DPD KNPI Kota Serang Ketua Hendra Suhendra

Sekretaris Jumhadi

Bendahara Edi Santosa

7 Dewan Pimpinan Daerah Ikatan

Mahasiswa Muhammadiyah

Ketua Abdul Aziz Marha

Sekretaris Arief Rusman

Bendahara Siti Aisyah

8 Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiah

(NA)

Ketua Iyah Sulasiyah

Sekretaris Danny Masita

Bendahara Fina Affiany

9 Gerakan Pemuda Islam Ketua H. Hasanudin SN

Sekretaris Moch. Hendra

Bendahara Nursaad

10 Dewan Pengurus Daearah Purna

Prakarya Muda Indonesia

Ketua Rustomiyani

Sekretaris Ahmad Satiri

Bendahara Ristia Dewi

11 DPD KNPI Kab. Serang Ketua Rustomiyani

Sekretaris Toha Kohara

Bendahara Yayuk Saputri

12 Badan Koordinasi Himpunan

Mahasiswa Islam Jabotabeka-

Banten

Ketua Zulkarnain Bagariang

Sekretaris

Bendahara

13 Dewan Pimpinan Wilayah

Himpunan Mahasiswa Mathla'ul

Anwar

Ketua Eko Waluyo, SH

Sekretaris Nuraciah

Bendahara Mimin Mutiah


Mahasiswa Pembangunan

Indonesia

Ketua Atmawijaya

Sekretaris Nurul Mutaqien

Bendahara Siti Rohimatul Milla

15 Pengurus Daerah Ikatan Putra -

Putri Indonesia

Ketua H. Efu Saefullah

Sekretaris Samlawi Baralawe

Bendahara Hj. Evi Roviaty


Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah

Ketua Bambang SW

Sekretaris Andika

Bendahara Wibisana

17 Pimpinan Wilayah

Pemuda Muslim Indonesia

Ketua H. Iki Prapanca, S.H.

Sekretaris Agus Maulana, S.H

Bendahara Syaefullah

18


1 2 3 4

18 Angkatan Muda Banten Indonesia

(AMBI)

Ketua H. Tb. Abbas Wasse

Sekretaris Hj. Rt. Aisyiah

Abbas Bendahara Syaefullah

19 Depidar Wira Karya Indonesia Ketua Gausta Feriza. SH, MH

Sekretaris H. Deden Apriandhi

Bendahara Yuliani

20 Pimpinan Daerah Keluarga Besar

Putra Putri Polri ( PD KBPPP )

Ketua H. Ade Ariyanto, Msi

Sekretaris H. Ase Hidayat, Msi

Bendahara Noneng Farmanah,

SH

21 Pengurus Wilayah

Pemuda Bulan Bintang

Ketua Maskur Alamsyah

Sekretaris Sufyan Tsauri

Bendahara Saeful Bahri

22 Dewan Pimpinan Daerah Pemuda

Penerus Amanat Proklamasi

Republik Indonesia (PPAPRI)

Ketua Bramuda Mahardhika,

Sekretaris Agus Maulana, S.H.

Bendahara Ir. Eten Hilman

Hartono

23 Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda

Mandala Trikora

Ketua Ir. Eten Hilman Hartono,

MM

Sekretaris Sufyan Tsauri, M.

Pd.

Bendahara H. Nasri Nafis

24 Dewan Pimpinan Wilayah Generasi

Muda Kiara

Ketua Ferry Renaldy, SH

Sekretaris Ardi Rizki

Bendahara Siti Kholillah

25 DPD Angkatan Muda Majlis Da'wah

Islamiyah Banten

Ketua Abidin Nasyar

Sekretaris Endang Supriyadi

Bendahara Lia Amelia


Muda Buddhis Indonesia Ketua Wanto

Sekretaris Dr. Erdy T

Bendahara Antonie Wijaya

27 DPD Pemuda Demokrat Indonesia Ketua Topari

Sekretaris Yuli Husnifah

Bendahara Ida Rohana

28 Badan Koordinasi Daerah Forum

Konunikasi Studi Mahasiswa

Kekaryaan

Ketua Akhmad Subagja

Sekretaris Nuryadi

Bendahara Mahmud Ikbal

29 Dewan Koordinasi Wilayah Gerakan

Pemuda Kebangkitan Bangsa

Ketua M. Irhamna

Sekretaris Hendar Yudi

Bendahara H. Rahmat

30 Dewan Pimpinan Wilayah Angkatan

Muda Islam Indonesia

Ketua Ahmad Subagja

Sekretaris Mahmud Iqbal

Syam

Bendahara Ahmad Joni Fauzi

19


1 2 3 4

31 DPD KNPI Kab. Lebak Ketua Nevi Pahlevi

Sekretaris Hudri

Bendahara

32 DPD KNPI Kab.Pandeglang Ketua Rika Kartikasari

Sekretaris Fauji Ilham

Bendahara Heru Chairul Haqie

33 DPD KNPI Kab. Tangerang Ketua Muchlis

Sekretaris Jaenal Abidin

Bendahara

34 DPD KNPI Kota Cilegon Ketua Tatan Spartan

Sekretaris Mohamad Fatoni

Bendahara Hadi Rusmanto

35 DPD KNPI Kota Tangerang Ketua Ibrohim

Sekretaris Rusdi Alam

Bendahara Mustofa Kamaludin

36 DPD KNPI Kota Tangerang Selatan Ketua Eeng Sulaeman

Sekretaris Tomy Irawan

Bendahara Atmaja

37 Koordinator Daerah Gerakan

Mahasiswa Nasional Indonesia

(GMNI)

Ketua Mochammad Toha

Sekretaris Nurasep Saejudin

Firdaus

Bendahara Supendi

38 Pimpinan Wilayah FATAYAT

NU Ketua Hj. Miftahul Janah

Sekretaris Nihlah

Bendahara Kusmawati

39 Pimpinan Wilayah. Pemuda

Muhammadiyah Banten

Ketua Muhammad Fachrydin

Sekretaris M. Tahyar

Bendahara Dadang Hidayat

40 Pimpinana Wilayah . Ikatan Pelajar

Muhammadiyah

Ketua Tri Aryadi

Sekretaris Saeful Bahri

Bendahara Abdul Salam

Akhmad

41 Pimpinan Wilayah

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul

Ulama

Ketua Faojiah

Bendahara Arini Dina Yusofa

Sekretaris Nurhayati

42 Dewan Pimpinan Wilayah Generasi

Muda Mathlatul Anwar

Ketua Dedi Rosadi

Sekretaris Abdul Aziz Rifai

Bendahara Rizal Rahmatullah


Himpunan Putra -Putri Mathla'ul

Anwar

Ketua I. Syaifullah

Sekretaris Erwan Gunawan

Bendahara Dede Rohayati

44 Badan Pengurus Daerah Himpunan

Pengusaha Muda Indonesia

Ketua Tanto Warsono Arban

Sekretaris Saiful Bahri

Bendahara Iwan Kurnawan

20


1 2 3 4

45 Dewan Pimpinan Wilayah Kader

Muda Demokrat

Ketua Andi Akhmal Fatahilah

Sekretaris Ahmad Dedi Muhdi

Bendahara Rizwan Hamdi


Himpunan Putra/i Mathla'ul Anwar

(HIPAMA)

Ketua Ifan Novpriyanto

Sekretaris Badri

Bendahara Maman

47 Pimpinan Daearah Generasi Muda

Kesatuan Penerus Perjuangan

Republik Indonesia

Ketua Setiabudin

Sekretaris Ifan Novpriyanto

Bendahara Lia. S

48 Pimpinan Daerah

Pemuda Panca Marga

Ketua H. Muhammad Faisal

Sekretaris Andri Priatna

Bendahara Purnomo Bintoro


Muda Trikora

Ketua H. Moch. Masna

Sekretaris Kosidin

Bendahara Iyas Masriah

50 Pengurus Wilayah Gerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

Ketua Haris Salim

Sekretaris Hj. Neneng

Maesaroh

Bendahara Ihin Solihin

51 Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan

Remaja Mathla'ul Anwar

Ketua Haetami

Sekretaris Erik Heriana

Bendahara Fahmi

52 Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan

Pelajar Mathla'ul Anwar

Ketua M. Hafidz

Sekretaris Nurjanah

Bendahara Suhyani

53 Dewan Pimpinan Daerah Gabungan

Pemuda Pembangunan Indonesia

Ketua Khaerul Umam

Sekretaris

Bendahara Eni Diana

54 Pimpinan Wilayah Generasi

Muda Persatuan

Ketua Soni Nurahman

Sekretaris Ahmad Anshori

Bendahara Ucu Suhendar

55 Pimpinan Wilayah Angkatan Putri Al

- Washliyah

Ketua Fitri Setianingsih

Sekretaris Amelia

Bendahara Saidul Ummah

56 Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Al

Washliyah

Ketua Moh. Ikbal Ajie

Sekretaris Soni Nurahman

Bendahara M. Arief Budiman

57 Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda

Al Washliyah

Ketua Bahrul Ulum

Sekretaris AdeSupiyadi

Bendahara Hendrik Permana

58 Pimpinan Wilayah Ikatan Putra -

Putri Al Washliyah

Ketua Ujang Arip

Sekretaris Ucu Jamaludin

Bendahara M. Hidayat

21


1 2 3 4


Pemuda Islam

Ketua Muhammad Nasehudin

Sekretaris Ubaidillah

Bendahara Nita Marliyana

60 Pimpinan Wilayah Himpunan

Mahasiswa Al Washliyah

Ketua Mujianto

Sekretaris Lindawati

Bendahara Sayyidah Ulfa

61 DEWAN Pimpinan Provinsi Gerakan

Mahasiswa Kosgoro

Ketua Junaidi

Sekretaris Ace Sumirsa Ali

Bendahara Eyud Tahyudin

62 Dewan Pimpinan Daerah Gerakan

Pemuda Nusantara

Ketua Ail Muldi

Sekretaris Ferry Renaldy

Bendahara Rd. Sonny Soerojo

63 Dewan Pengurus Wilayah Badan

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid

Indonesia

Ketua Drs. Inu Aminudin

Sekretaris Saeroji Al Ghozali

Bendahara Teliyusdin

64 PW. SAPMA Pemuda Pancasila Ketua Chandra Ariandika

Sekretaris Rika Kartikasari

Bendahara Abdul Aziz Baimin

65 Pimpinan Wilayah Generasi Muda

Pembangunan Indonesia

Ketua Mukhzairi,ST

Sekretaris Agus Ependi

Bendahara Dewi Sundari

66 Pimpinan Wilayah Generasi Muda

Nahdlatul Ulama

Ketua Nurul Mutaqin

Sekretaris Abdul Jabar

Bendahara Wasit

Aulawi.m,Pd.I

67 Dewan Pengurus Daerah Himpunan

Pemuda Al - Khariyah

Ketua Alwiyan Qosid Syam'un

Sekretaris H. Asep

Sofwatullah,Lc

Bendahara Supriyadi


Sehat

Ketua Yayat Dinar

Sekretaris F. Maulana S

Bendahara Rt. Wilistia

69 Dewan Pimpinan Daerah Pemuda

Justitia

Ketua HR. Alief Maulana

Sekretaris Maman Ma'ruf

Bendahara Dedeh Johariah

70 Dewan Pimpinan Daerah BM

Kosgoro 1957

Ketua Ranthy Pancasasti

Sekretaris Imron S,Pd.,.MM

Bendahara Tb Mochammad

Tata

71 Dewan Pimpinan Daearah Barisan

Muda Damai Sejahtera

Ketua Ev.Timotius Sipur,MA

Sekretaris Holy Wijaya

Bendahara Roy Gunawan

72 DPD AMPI Banten Ketua H. Tb. Iman Ariyadi

Sekretaris Ismar Triguna

Bendahara Ibrohim

22


1 2 3 4

73 Pengurus Daerah Generasi Muda

FKPPI

Ketua Tb. Arief Rahman

Sekretaris Asep Yulianto

Bendahara Iwan Fabiyanto


Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS)

Ketua Agus A. Subarli

Sekretaris Riqi Zulkarnain

Bendahara Reva Natalia

75 Dewan Pimpinan Daerah Angkatan

Muda Demokrat

Ketua Aan Nurhandiat

Sekretaris Abdul Latief

Bendahara Arif Rahman


Muda Hati Nurani Rakyat

Ketua Nandang WiraKusuma

Sekretaris H. Oon Rosdiana

Bendahara H. Alam Firdausy

77 Dewan Pimpinan Daerah Angkatan

Muda Satuan Karya Ulama

Indonesia

Ketua Suarsa B. Sanglar

Sekretaris Agus Surya Utama

Bendahara Halimi

78 Dewan Pimpinan Wilayah Barisan

Muda Penegak Amanat Nasional

Ketua Masrori

Sekretaris Mohamad Arief

Bendahara Memi Elmiliasari


Islam Indonesia

Ketua H. Agus Setiawan

Sekretaris Sadeli

Bendahara Yayah Rukiyah

80 Koordinator Cabang Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

Ketua Sulyantarudin

Sekretaris Indra Irawan

Bendahara Riki Fauji

81 Purna Paskibraka Indonesia

Provinsi Banten

Ketua Eris Anwar Firdaus

Sekretaris Muhamad Fadlli

Bendahara Hj Adde Rosi

Khorunnisa

82 Pemuda Tani HKTI Ketua H. Iin Mansyur

Sekretaris Abu Bakar Sidik

Bendahara Aan Subhan

83 Pimpinan Wilayah Gerakan

Pemuda Ansor

Ketua H. Ahmad Imron

Sekretaris Ahmad Nuri

Bendahara Ade Sopian

84 Pengurus Daerah Kesatuan Aksi

Mahasiswa Muslim Indonesia

Ketua Mahmuri Ar - Rofei

Sekretaris Deni Setiadi

Bendahara Marfamah

85 Dewan Pengurus Wilayah

Gerakan Persaudaraan Pemuda

(GEMA) Keadilan

Ketua Bonie Mufidjar

Sekretaris Andre Rosiadi

Bendahara Yoga Utama

86 Pimpinan Wilayah Gerakan

Pemuda Ka'bah

Ketua Drs. H. Kholid Mansyur

Sekretaris Ahyakudin

Bendahara Suniarty Drajat

23


1 2 3 4

87 Ikatan Pemuda Indonesia Ketua Ayif Amir

Sekretaris Bambang Maloko

Bendahara Maryani AK

88 Pengurus Wilayah Himpunan

Mahasiswa Mathla'ul Anwar

Banten

Ketua Samsudin

Sekretaris Abu Salam

Bendahara Ni'mahwati

89 Pimpinan Daerah

Satuan Relawan Indonesia Raya

Ketua Ponjo Prajogo

Sekretaris Mansursyah

Bendahara Roni Alpanto

90 DPD KOMPI BANTEN Ketua Muhamad Nasehudin

Sekretaris Adedi

Bendahara Anti Purwanti

91 Pengurus Daerah Komunitas

Muda Telematika Indonesia

Ketua A. Jajuli Abdilah

Sekretaris Turidi Suasanto

Bendahara Kelana Zulfikar

92 Dewan Pimpinan Daearah

Angkatan Muda Thareqat Islam

Ketua Ridho Dinata

Sekretaris Lukman Hakim

Bendahara Armala Nursyamsi

93 Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda

Nasionalis

Ketua Nasrullah

Sekretaris Suherlan

Bendahara Ahmad Furqoni


Pemuda Daerah

Ketua Zieko Saadilah Odang,

SE

Sekretaris

Bendahara


Pemuda INDONESIA

Ketua SUFYAN TSAURI

Sekretaris H. UCU SYUHADA

Bendahara MARTA

96 PEMUDA HANURA Ketua M. NASIR

Sekretaris

Bendahara

97 JARINGAN SANTRI INDONESIA Ketua SEHABUDIN

Sekretaris IYAN F

Bendahara H.FAUJI

98 GERAKAN PEMUDA ANTI KORUPSI

( GEPAK )

Ketua Ranthy Pancasasti

Sekretaris Alif Maulana

Bendahara

99 HIMPUNAN MAHASISWA BANTEN

( HMB )

Ketua Saeful

Sekretaris

Bendahara

100 HIMPUNAN PEMUDA

PEMBANGUNAN INDONESIA

(HPPI)

Ketua Gaus Alam

sekretaris

Bendahara

Sumber data OKP KNPI Provinsi Banten 2014

24

Data Pemberdayaan Dan Pengembangan Kepemudaan Tahun 2016/2017

NO KEGIATAN JUMLAH sasaran

1 2 3 4

1 Bantuan Sarana Kewirausahaan

Pemuda 12 Kelompok Benih ikan lele/nila

2 Paskibra HUT RI 104 orang HUT RI 2017

3 Pasukan Upacara Bendera 9 Kelompok LTUB 2017

4 Tenaga Adm dan Keu. Kwatir 50 orang Kwarda Banten

5 Kewirausahaan Pemuda 60 orang Kewirausahaan Pemuda

6 Pertukaran Pemuda Antar Negara 4 orang PPAN 2017

7 Kapal Pemuda Negara 2 orang KPN 2017

8 Pasukan Sumpah Pemuda ke-87/ 2017 5 pleton HSP ke 87 tk. Provinsi

9 Pemuda Karakter Building 45 orang Kepemimpinan

Pemuda

Data Kepramukaan Daerah Provinsi Banten

Data Gerakan Pramuka Kwarcab/Kwaran se- Provinsi Banten

NO KWARTIR KWARCAB/KWARRAN GUGUS DEPAN

1 2 3 4

1 KWARDA PROVINSI 8 KWARCAB

2 KWARCAB KAB. PANDEGLANG 35 KWARRAN 2620

3 KWARCAB KAB. LEBAK 28 KWARRAN 2251

4 KWARCAB KAB. SERANG 29 KWARRAN 2600

5 KWARCAB KAB. TANGERANG 29 KWARRAN 2910

6 KWARCAB KOTA TANGERANG 13 KWARRAN 3136

25

7 KWARCAB KOTA CILEGON 8 KWARRAN 538

8 KWARCAB KOTA SERANG 6 KWARRAN 839

9 KWARCAB KOTA TANGERANG

SELATAN 7 KWARRAN 607

JUMLAH 155 KWARRAN 15.501 GUDEP

Data Potensi Penambahan Pembina / Pelatih pada Kwartir Daerah Se-Provinsi Banten

No Kwartir Cabang Jumlah Gudep

Jumlah Pembina

Jumlah Pelatih

Kebutuhan Tambahan Pembina

Kebutuhan KMD

Kebutuhan Tambahan

Pelatih

Kebutuhan KPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kwarcab Lebak 2,102 2,137 33 3,573 72 109 3

2 Kwarcab Pandeglang 2,620 6,529 27 4,413 88 408 10

3 Kwarcab Serang 2,460 4,920 37 4,182 84 291 7

4 Kwarcab Tangerang 1,762 529 - 2,995 60 35 1

5 Kwarcab Kota Tangerang 844 253 88 1,435 29 (71) (2)

6 Kwarcab Kota Cilegon 592 1,967 12 1,006 20 119 3

7 Kwarcab Kota Serang 839 2,158 18 1,426 29 126 3

8 Kwarcab Kota Tangerang Selatan 851 255 22 1,447 29 (5) (0)

9 Kwarda Provinsi Banten/Total 12,070 18,748 237 20,477 411 1,013 25

Sumber; Kwarda Banten 2016

DAFTAR KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SE-KWARDA BANTEN

NO KWARTIR ALAMAT NO TLP/FAX ALAMAT EMAIL KA.KWARDA/KA.

KWARCAB SEKRETARIS

MASA

BAKTI

1 2 3 4 5 6 7 8

1 KAWARDA

BANTEN

Jl. Raya

Jakarta

Pakupatan

Kemang-Kota

Serang

(0254)

224655

[email protected] Drs.H.Moh.Masduki H.Furkon 2016-

2021

2 Kwarcab

Pandeglang

Komp.

Perkantoran

Pemerintah

Pdg.Gardu

- [email protected] Drs.H.Dodo Djuanda Gugun 2012-

2017

mailto:[email protected]

26

NO KWARTIR ALAMAT NO TLP/FAX ALAMAT EMAIL KA.KWARDA/KA.

KWARCAB SEKRETARIS

MASA

BAKTI

1 2 3 4 5 6 7 8

tanjak, Cikupa

Pandeglang

3 Kwarcab

Lebak

Jl.Tb.Surya

Atmaja Kel

Rangkas

Bitung Barat

- [email protected] H.Ade Sumardi Unang 2013-

2018

4 Kwarcab

Kabupaten

Serang

Jl.Pramuka

Jalur Lingkar

Selatan,

Cikulur Serang

- [email protected] H.Lalu Atharussalam R Aat Supriyadi 2012-

2017

5 Kwarcab

Kabupaten

Tangerang

Jl.Diklat

Pemda Kitri

Bakti Rt.04/06

Desa Curug

wetan

Kec.Curug

Kab. Tangrang

Kode Pos

15810

- [email protected] Drs.H.Hermasnyah Dadang 2016-

2021

6 Kwarcab

Kota

Tangrang

Jl.Masyjen

Sutoyo No.9

Kel. Sukarasa-

Tangerang,

Kota

Tangerang

Kode Pos

15111

(021)

55732330

[email protected] Drs.H.Engkos Zarkasyi A,M.Si Ismail 2013-

2018

7 Kwarcab

Kota

Cilegon

Jl.Sultan

Ageng

tirtayasa

Kec.Jombang

Kota Cilegon

- [email protected] Drs.H.Taufiqurrohman,Hs.M.Pd Nikmatullah 2012-

2017

8 Kwarcab

Kota

Serang

Jl.Pramuka

Jalur lingkar

selatan,

Cikulur

Serang-Banten

- [email protected] Tb.Urip Henus s Havid 2014-

2019

9 Kwarcab

Kota

Tangerang

Selatan

Jl. Jalur Lintas

Selatan Kp.

Baru Asih-Kec

Stu-Kota

Tangerang

Selatan kode

pos 15412

- [email protected] Drs.H.Ahadi,MM Nandang 2013-

2018








27

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KEPEMUDAAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO PROGRAM KEGIATAN PELAKSANAAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Pemberian Penghargaan dan

Fasilitasi Kepemudaan a. Fasilitasi HUT RI Ke-71 Tahun 2017 Agustus 130 Pelatih

2 Pendidikan Pelatihan

Kepemimpinan dan

Kepeloporan Pemuda

a. Seleksi Paskibraka Tk. Provinsi dan

Nasional

Mei 80 OK

b. Diklat Kompi Paskibraka Tk. Provinsi

dan Nasional

Agustus 50 OK

c. Pengembangan wawasan Purna

Paskibraka Prov. Banten

Agustus 50 OK

d. Lomba Tata Upacara Bendera Tk.

Provinsi Banten

November 24 Sekolah

e. Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tk.

Prov. Banten

September 40 Orang

f. Lomba baris berbaris Tk. Provinsi

Banten

Maret 24 Sekolah

g. Temu Karya Pemuda Berprestasi di

Provinsi Banten

Juni 30 Orang

3 Pembinaan Kepramukaan a. Pelatihan Administrasi dan Teknik

Kepramukaan Bagi Pembina Pramuka

November 40 Orang

Pembina

b. Pelatihan Kepemimpinan dan Teknik

Kepramukaan bagi Pramuka Penegak /

Pandega

Maret 40 Orang

Penegak

c. Peringatan Hari Pramuka Tk. Provinsi

Banten

Agustus 1000

Orang

(Siaga s/d

Pembina)

d. Fasilitasi Kontingen Daerah pada

Raimuna Nasional 2017

Agustus 350

Peneg

ak

e. Pelatihan Kompetensi Kesakaan bagi

Pramuka Penegak

September 100

Orang

4 Pelatihan Keterampilan Bagi

Pemuda

a. Peningkatan Kompetensi Wirausaha

Muda Pemula

Mei 40

Orang

28

NO PROGRAM KEGIATAN PELAKSANAAN TARGET

1 2 3 4 5

b. Penerapan Aplikasi Kewirausahaan

Pemuda Berbasis IT

Maret 250

Orang

c. Pemagangan Wirausaha Muda

Berprestasi

April 40

Orang

d. Rakor Evaluasi dan Monitoring Tim

Pokja LPKP Prov. Banten

Juli & November 40

Orang

5 Pengembangan Wawasan dan

Kreativitas Pemuda

a. Seleksi Peserta Bhakti Pemuda Antar

Provinsi (BPAP)

Maret 40 Orang

b. Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda

Antar Negara (PPAN)

April 40 Orang

c. Seleksi Peserta Kapal Pemuda

Nusantara (KPN)

Mei 40 Orang

6 Penguatan Kelembagaan

Kepemudaan

a. Assistensi Pemberdayaan dan


Kepemudaan

Agustus Mahasisw

a / 3

Kampus

b. Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS November Pemuda /

100 Orang

c. Pelatihan Cegah Bahaya Narkoba Juli Pemuda /

100 Orang

d. Saresehan Kebangsaan NKRI Oktober Pemuda /

500 Orang

e. SILATDA (Silaturahmi Antar Generasi

Muda) Prov. Banten

Mei 400 Orang

f. Puncak Upacara HUT Sumpah Pemuda

Tk. Prov. Banten

Oktober 700

Pasukan

g. Peletihan Karakter Building Pemuda

Tahun 2017

Februari 80 Orang

h. Pelatihan Manajemen Pengembangan

Organisasi dan Enterpreuner

Kepemudaan

April 100 Orang

29

Data Dan Informasi Bidang Kepemudaan dimaksudkan untuk memberikan

informasi dan pemahaman tentang perkembangan terkini dari berbagai bahan

pembangunan kepemudaan dan dapat dijadikan bahan evaluasi dari pelaksanaan

pembangunan daerah khususnya bidang kepemudaan oleh berbagai pemangku

kepentingan.

Data Dan Informasi Bidang Kepemudaan ini diharapkan dapat menjadi informasi

mengenai kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sekaligus menjadi

bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Selanjutnya, laporan ini dimaksudkan agar dapat mengukur capaian pertahun terhadap

target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kaitannya dengan rencana kerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

Kedepannya, Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan

Kepemudaan dapat memberikan Informasi Pembangunan bidang kepemudaan secara

maksimal terkait informasi.

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40

TAHUN 2009 2

009 TENTANG KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat;

b. pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;

c. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional;

d. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan Pasal 31 ayat (1), ayat

(4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga

puluh) tahun.

2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab,

hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

3. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan

dengan kepemudaan.

4. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan

kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

5. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan

menyikapi perubahan lingkungan.

6. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif

pemuda.

7. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi

keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

8. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi

keterampilam dan kemandirian berusaha.

9. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi

dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan

jalan keluar atas pelbagai masalah.

10. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip

saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

11. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan

yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.

13. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan

dalam bidang kepemudaan.

14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

16. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas: a.

Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kebhinekaan;

e. demokratis;

f. keadilan;

g. partisipatif;

h. kebersamaan;

i. kesetaraan; dan

j. kemandirian

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif,

mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa

kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN

STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan

penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan,

kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu

memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki

sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;

dan

b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

(1) Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan

melalui strategi:

a. bela negara;

b. kompetisi dan apresiasi pemuda;

c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan

keahlian yang dimiliki; dan

d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan

berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan

melalui strategi:

a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;

b. pendampingan pemuda;

c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan

serta keterampilan; dan

d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang

dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam

melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

PEMERINTAH, DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1) Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program

pemerintah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan yang meliputi: a. perumusan dan

penetapan kebijakan;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;

dan

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas.

Pasal 11

(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta

mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah

daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

(1) Pemerintah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan nasional dan koordinasi

untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.

(2) Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan

dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran,

pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan

tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pasal 14

(1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan

bupati/walikota.

(2) Menteri dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengoordinasikan kebijakan dan program di bidang kepemudaan dengan

kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonpemerintah,

dan/atau pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.

Pasal 15

Menteri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelayanan

kepemudaan dapat melakukan kerjasama dengan negara lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 16

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, control sosial, dan agen perubahan

dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 17

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:

a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap

dimensi kehidupan kepemudaan;

b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau

c. meningkatkan kesadaran hukum.

(2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol social diwujudkan dengan:

a. memperkuat wawasan kebangsaan;

b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai

warga negara;

c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;

d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;

e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau

f. memberikan kemudahan akses informasi.

(3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:

a. pendidikan politik dan demokratisasi;

b. sumberdaya ekonomi;

c. kepedulian terhadap masyarakat;

d. ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. olahraga, seni, dan budaya;

f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;

g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau

h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi

kemasyarakatan, dan pelaku usaha member peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;

b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara KesatuanRepublik Indonesia;

c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;

d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknyahukum;

e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraanmasyarakat;

f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;dan/atau

g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomibangsa

Pasal 20

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;

b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa

diskriminasi; c. advokasi;

d. akses untuk pengembangan diri; dan

e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 21

Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB VI PENYADARAN

Pasal 22

(1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik,

hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan

menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta

mencegah dan menangani risiko.

(2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 23

Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan melalui:

a. pendidikan agama dan akhlak mulia;

b. pendidikan wawasan kebangsaan;

c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara;

d. penumbuhan semangat bela negara;

e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;

f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau

g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 24

(1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan

berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual,

pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 25

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui:

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;

d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;

e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau

f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 26

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan

kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.

(2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau

organisasi kepemudaan.

(3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

melalui:

a. pendidikan;

b. pelatihan;

c. pengaderan;

d. pembimbingan;

e. pendampingan; dan/atau

f. forum kepemimpinan pemuda.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 27

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat,

potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.

(2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau

organisasi kepemudaan.

(3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan melalui: a. pelatihan;

b. pemagangan;

c. pembimbingan;

d. pendampingan;

e. kemitraan;

f. promosi; dan/atau

g. bantuan akses permodalan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk

dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Bagian Ketiga Pengembangan Kepeloporan

Pasal 29

(1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

(2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah

daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

(3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

a. pelatihan,

b. pendampingan, dan/atau

c. forum kepemimpinan pemuda.

(4) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan

karakteristik daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

BAB IX KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 30

(1) Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan

penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

(2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

meliputi:

a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta

pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;

b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan

c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan

serta narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 31

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipimpin oleh

Presiden.

Pasal 32

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan

kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling member manfaat.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dapat dilakukan pada

tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 33

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan

secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

Pasal 34

(1) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi

kepemudaan negara lain.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 35

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana

kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.

(2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana

kepemudaan.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi

kepemudaan da masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 36

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang

wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk prasarana

kepemudaan.

(2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 37

(1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah atau

pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan

penggunaan prasarana kepemudaan.

(2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan

prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak

lagi, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih

layak dan strategis.

Pasal 38

Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau milik

daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara

setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

BAB XI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 40

(1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.

(2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk

berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan,

yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan

kemahasiswaan.

(4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional,

memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan,

dan kepeloporan.

Pasal 41

(1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya

kebudayaan nasional.

(2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi

ekstrasatuan pendidikan menengah.

(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.

Pasal 42

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

ditujukan untuk:

a. mengasah kematangan intelektual;

b. meningkatkan kreativitas;

c. menumbuhkan rasa percaya diri;

d. meningkatkan daya inovasi;

e. menyalurkan minat bakat; dan/atau

f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan social dan pengabdian kepada

masyarakat.

Pasal 43

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sekurang-kurangnya

memiliki:

a. keanggotaan;

b. kepengurusan;

c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan

d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 44

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berbentuk

struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 45

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan,

organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.

(2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi

kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 46

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat membentuk

forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

(1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta

melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

dengan:

a. melakukan usaha pelindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;

b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;

c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan

kepeloporan;

d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau

e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan

pemuda.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 48

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada:

a. pemuda yang berprestasi; dan

b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan

usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau

berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda

jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua,

dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan

usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 49

(1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

(2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan

pemerintah daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan

pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat,

dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 51

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung

pelayanan kepemudaan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan

untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

(3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan

pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membentuk lembaga

permodalan kewirausahaan pemuda.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, personalia, dan mekanisme kerja

lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan

pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini

paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun

sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 54

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta pada

tanggal 14 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada

tanggal 14 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Wisnu Setiawan

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN

2009 TENTANG KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan

nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan

subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang

dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928,

Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa

tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah

membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa

pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan,m

pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol

sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan

kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung

jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan

dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam

Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan,

kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan

kemandirian.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan

pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan

untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri,

demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya,

pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan

mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan

kepeloporan.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang

memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis,

dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin

dalam kebhinekatunggalikaan.

Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara

komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi

pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab

Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak

pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan pertisipasi

dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan

patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka

mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan

berdaya saing.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada

setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk

mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu,

Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas

eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang ini juga memberikan

kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan

program pelayanan kepemudaan.

Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan

kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan

sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai

peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan,

pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara

terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup

jelas.

Pasal 2 Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa

pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan

kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan

kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional. Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan

kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di

kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan

kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan,

kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut

masalahmasalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan

kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah

untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan

permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi

pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan

kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap

warga Negara sesuai dengan proporsinya. Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan

kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan

kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan. Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan

kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri

dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3 Cukup

jelas.

Pasal 4 Cukup

jelas.

Pasal 5 Cukup

jelas.

Pasal 6 Cukup

jelas.

Pasal 7 Cukup

jelas.

Pasal 8 Cukup

jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah pola hubungan kerja sama yang saling

mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara Pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan.

Pasal 10 Cukup

jelas.

Pasal 11 Cukup

jelas.

Pasal 12 Cukup

jelas.

Pasal 13 Cukup

jelas.

Pasal 14 Cukup

jelas.

Pasal 15 Cukup

jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau

kepentingan kelompok.

Pasal 17 Cukup

jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “pemberian peluang, fasilitas dan bimbingan” adalah

pelayanan yang dilakukan, antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan di bidang

kewirausahaan, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, bela negara,

serta pertukaran pemuda antarnegara.

Pasal 19 Cukup

jelas.

Pasal 20 Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan

pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas

moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa

kebangsaan.

Huruf b Cukup

jelas.

Huruf c Cukup

jelas.

Huruf d Cukup

jelas.

Huruf e Cukup

jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “pemuda yang berprestasi” adalah setiap pemuda yang

telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil

guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 22 Cukup

jelas.

Pasal 23 Cukup

jelas.

Pasal 24 Ayat

(1)

Pemberdayaan pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik,

ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (2) Cukup

jelas.

Pasal 25 Cukup

jelas.

Pasal 26 Cukup

jelas.

Pasal 27 Cukup

jelas.

Pasal 28 Cukup

jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup

jelas.

Pasal 31 Cukup

jelas.

Pasal 32 Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan berbasis program” adalah kerja sama

sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program pelayanan

kepemudaan Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup

jelas

Pasal 33 Cukup

jelas.

Pasal 34 Cukup

jelas.

Pasal 35 Ayat

(1)

Prasarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan

pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat

pendidikan dan pelatihan pemuda.

Ayat (2) Cukup

jelas.

Ayat (3) Cukup

jelas.

Ayat (4) Cukup

jelas.

Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” antara lain

undang-undang yang mengatur mengenai penataan ruang.

Pasal 37 Cukup

jelas.

Pasal 38 Cukup

jelas.

Pasal 39 Cukup

jelas.

Pasal 40

Ayat (1) Cukup

jelas.

Ayat (2) Cukup

jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan”

adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada

satuan pendidikan masingmasing.

Ayat (4) Cukup

jelas.

Pasal 41 Cukup

jelas.

Pasal 42 Cukup

jelas.

Pasal 43 Cukup

jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berbentuk struktural” adalah

organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan yang berbentuk nonstruktural”

adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi,

misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan

bakat.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berjenjang” adalah organisasi

kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional

sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi pemuda yang tidak berjenjang” adalah

organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya

organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 45 Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan “wajib memfasilitasi” adalah bahwa pemerintah

menyediakan prasarana dan sarana dan/atau dukungan dana kepada

organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi

kemahasiswaan yang berbadan hukum dan/atau terdaftar pada lembaga

pemerintah.

Ayat (2) Cukup

jelas.

Pasal 46 Cukup

jelas.

Pasal 47 Cukup

jelas.

Pasal 48

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat”

adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian

rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3) Cukup

jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain hibah, pinjaman,

dan/atau sumbangan.

Pasal 50 Cukup

jelas.

Pasal 51 Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan “wajib menyediakan dana” adalah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran dan pendapatan belanja daerah. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib menyediakan dana untuk mendukung

pengembangan kewirausahaan pemuda” adalah bahwa Pemerintah dan

pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan

kewirausahaan pemuda.

Yang dimaksud dengan “akses permodalan” adalah memfasilitasi bantuan

kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan

pengembangan kewirausahaan pemuda.

Ayat (3) Cukup

jelas.

Ayat (4) Cukup

jelas.

Pasal 52 Cukup

jelas.

Pasal 53 Cukup

jelas.

Pasal 54 Cukup

jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5067

GUBERNUR PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda Banten yang

mandiri,beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa perlu diberikan penyadaran, pemberdayaan dan

pengembangan secara optimal dan bersinambungan;

b. bahwa guna membentuk jati diri pemuda Banten yang

berbudaya perlu dilakukan serangkaian kebijakan berupa

pelestarian budaya lokal, pendidikan yang berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi serta pemahaman wawasan

kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar

1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang

Pembangunan Kepemudaan;

mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);


Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 148, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

http://www.bphn.go.id/data/documents/00uu023.doc

http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu040.doc


5. Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan

Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana

dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 5238 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan

Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan

Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 5444);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN

KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

http://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf

http://www.bphn.go.id/data/documents/14ppu002.pdf





http://www.bphn.go.id/data/documents/11pp041.doc

http://www.bphn.go.id/data/documents/13pp060.pdf

http://www.bphn.go.id/data/documents/13pp060.pdf

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga

puluh) tahun.

8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab,

hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan citacita pemuda.

9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan

dengan kepemudaan.

10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan

kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan

menyikapi perubahan lingkungan.

12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif

pemuda.

13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi

keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi

ketrampilan dan kemandirian berusaha.

15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan

mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab

tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

16. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip

saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

17. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan

yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.

19. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan

peranan dalam bidang kepemudaan.

20. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang

digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

21. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk


BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 Kepemudaan

dibangun berdasarkan asas:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kebhinekaan;

e. demokratis;

f. keadilan;

g. partisipatif;

h. kebersamaan;

i. kesetaraan; dan

j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif,

mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa

kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila

dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka


Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan

kepemudaan.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta

mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan

dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan

pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya

sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan

dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 9

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

diwujudkan dengan:

a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak

pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;

b. memperkuat iman dan taqwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal

serta ketahanan mental spiritual; dan/atau

c. meningkatkan kesadaran hukum.

(2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

diwujudkan dengan:

a. memperkuat wawasan kebangsaan;

b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai

warga negara;

c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan

hukum;

d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;

e. menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik; dan/atau

f. memberikan kemudahan akses informasi.

(3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 diwujudkan dengan mengembangkan:

a. pendidikan politik dan demokratisasi;

b. sumberdaya ekonomi;

c. kepedulian terhadap masyarakat;

d. ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. olahraga, seni dan budaya;

f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;

g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau

h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 10

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;

b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;

d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;

e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahtraan masyarakat;

f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau

g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 11 Setiap

Pemuda berhak mendapatkan:

a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;

b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa

diskriminasi;

c. advokasi;

d. akses untuk pengembangan diri; dan

e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif, tanggungjawab dan hak Pemuda diatur

dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Fungsi, Arah dan Strategi Pasal 13

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan tiga pilar: a.

penyadaran;

b. pemberdayaan;dan

c. pengembangan potensi pemuda yang meliputi pengembangan kepemimpinan,

kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 14

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya

prestasi, semangat profesionalitas serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif

pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 15

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda daerah,

yaitu memliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan kesatria dan

memilki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

Pasal 16

(1) Pelayanan kepemudaan dilakukan melalui strategi:

a. bela negara;

b. kompetisi dan apresiasi pemuda

c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan

keahlian yang dimiliki;

d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas,

dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e. pendampingan pemuda;

f. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;

g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta

keterampilan sesuai dengan karakteristik kearifan lokal masing-masing

daerah;dan/atau

h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang

dibutuhkan lingkungannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Gubernur.

Bagian Kedua Penyadaran Pasal 17

Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diarahkan untuk

memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta

mencegah dan mengurangi resiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat

dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi:

a. pendidikan agama dan akhlak mulia;

b. pendidikan wawasan kebangsaan;

c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara;

d. penumbuhan semangat bela negara;

e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;

f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau

g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melindungi dan melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal

sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah

Daerah mengadakan sosialisasi dan/atau pelatihan kebudayaan dan kearifan lokal

kepada pemuda.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pasal 19

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui:

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;

d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;

e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau

f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan

kepemudaan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dalam bentuk:

a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan

spiritual;

b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;

c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional

maupun internasional;

d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;

e. memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses permodalan terhadap

wirausaha muda;

f. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat provinsi;

g. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat provinsi dan

kabupaten/kota;

h. melakukan lomba seni, kebudayaan dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa

dan masyarakat untuk mencari bibit potensial;dan/atau

i. Pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan pedesaan.

(3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengembangan Pasal 20

(1) Gubernur menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan

kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dan sinergis

dengan rencana strategis pemerintah.

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengembangan pemuda, Pemerintah Daerah wajib memberikan

beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda.

(2) Tata cara dan persyaratan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pendidikan;

b. pelatihan;

c. pengaderan;

d. pembimbingan;

e. pendampingan;dan/atau

f. forum kepemimpinan pemuda

Pasal 23

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) dilaksanakan melalui:

a. pelatihan;

b. pemagangan;

c. pembimbingan;

d. pendampingan;

e. kemitraan;

f. promosi; dan/atau

g. bantuan akses permodalan.

Pasal 24

Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), difasilitasi

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masingmasing melalui kegiatan:

a. latihan dasar penanggulangan bencana;

b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;

c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Provinsi;

d. seleksi Pemuda pelopor;

e. pemuda sarjana penggerak pembangunan di perdesaan;

f. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Provinsi;

g. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat

Provinsi;dan/atau

h. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

BAB VI

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan

berbasis program dan kegiatan dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial,

ekonomi dan lingkungan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada

tingkat lokal, nasional, dan internasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

(1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis

antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha serta dunia

industri.

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan

dengan Lembaga/Instansi/Kelompok/Perangkat Daerah yang menangani urusan

kepemudaan.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka


(2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan

prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan.

(3) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau

masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana

kepemudaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana

dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

(1) Pemerintah daerah berkewajiban mempertahankan keberadaan dan

mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap

prasarana dan sarana Kepemudaan.

(3) Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik

Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 29

(1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.

(2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk

berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan

yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan

kemahasiswaan.

(4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional,

memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan,

dan kepeloporan.

(5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memiliki:

a. keanggotaan;

b. kepengurusan;

c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;dan/atau

d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dengan Peraturan

Gubernur.

Pasal 30

(1) Setiap pembentukan organisasi kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah

Daerah.

(2) Gubernur melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran kepada Perangkat Daerah

yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

a. pemuda yang berprestasi;dan

b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan

usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi

dalam memajukan potensi pemuda.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda

jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk

penghargaan lainnya yang bermanfaat.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan

usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 32

(1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.

(2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah,

Pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

(3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan

pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat,

dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

didasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transaparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan

kepemudaan paling sedikit 2% (dua persen) dari APBD.

(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk

mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

(3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan

pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah daerah membentuk

lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah.

(4) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Banten

Ditetapkan di Serang pada tanggal 24

Desember 2014

Plt. GUBERNUR BANTEN,

TTD

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang pada tanggal 24

Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

BANTEN,

TTD

WIDODO HADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN: 8/2014

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

TTD

H Samsir SH, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19611214 198603 1 008

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia maupun perjuangan

pembangunan Provinsi Banten, pemuda memiliki peran yang sangat penting dan

strategis. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku

pembangunan masa depan yang mampu menjadi ujung tombak dan pionir

perjalanan pembangunan di Provinsi Banten. Selain peran penting dan stategis,

pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai

perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam

pembangunan.

Mengingat peran penting dan strategis tersebut, Pemerintah telah membuat

kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang terdiri dari penyadaran,

pemberdayaan dan pengembangan.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan

kebijakan dengan menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan

pemuda yang mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan regulasi dalam rangka

menetapkan dan melaksanakan pelayanan kepemudaan dalam bentuk

pembangunan kepemudaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa “ adalah

adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan

pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut imam dan

kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa

pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan

penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat

setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa

pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan

dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya


Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa

pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya,

khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa

pembangunan kepemudaan menghidupkan dan

menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat,

kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan

permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang

dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan

kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan

kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa

pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara

aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa

pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan

kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa

pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan

kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa

pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda

untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada

pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda

mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi

dan kepentingan kelompok.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS,

pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman

menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta

hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Prasarana dan sarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra

pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang

pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan"

adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada

satuan pendidikan masingmasing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan "pemuda yang berprestasi" adalah setiap

pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang

berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan

negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat"

adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian

rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib menyediakan dana” adalah mengalokasikan

dana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Yang dimaksud dengan “paling sedikit 2% (dua persen)” adalah

mengalokasikan dana dalam memfasilitasi pembangunan kepemudaan

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib menyediakan dana untuk mendukung

pengembangan kewirausahaan pemuda” adalah bahwa Pemerintah dan

pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan

kewirausahaan pemuda.

Yang dimaksud dengan “akses permodalan” adalah memfasilitasi bantuan

kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan

pengembangan kewirausahaan pemuda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 58

Documents

Data dan Informasi - dispora.bantenprov.go.id · pembangunan kepemudaan pada dinas Instasi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten ... Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;