Embed Size (px)
Citation preview
DATA PENDUKUNG PT. Perusahaan Listrik Negara
PELAYANAN Pasal 1 (Ketentuan Umum) 1. Listrik Prabayar (LPB) adalah Produk layanan pemakaian tenaga listrik yang
menggunakan meter elektronik prabayar dengan cara pembayaran dimuka;
2. Meter Prabayar (MPB) adalah meter energi listrik yang dipergunakan untuk mengukur
energi listrik (kWh) yang dikonsumsi oleh Pelanggan yang berfungsi setelah Pelanggan
memasukkan sejumlah stroom tertentu ke dalamnya;
3. Nomor Meter adalah Nomor yang tertera dalam MPB sebagai nomor identitas pada saat
transaksi pembelian isi ulang dan pengaduan, yang terdiri dari 11 (sebelas) digit yang
bersifat unique dan tidak sama antara meter yang satu dengan meter lainnya.
4. Stroom adalah kode angka yang setara dengan energi listrik tertentu yang dituangkan
dalam 20 (duapuluh) angka yang bersifat unique (hanya cocok untuk nomor serial meter
prabayar 11 (sebelas) angka tertentu);
5. Stroom Perdana adalah kode angka yang mewakili sejumlah tertentu energi listrik yang
harus dibeli oleh Pelanggan pada saat penyambungan baru/perubahan daya dan migrasi
ke prabayar
6. Pembelian Isi Ulang Stroom adalah pembelian kembali Stroom oleh Pelanggan yang
dilakukan di tempat-tempat penerimaan pembayaran tagihan listrik;
7. Stroom Darurat adalah Stroom penggantian yang dibeli secara langsung oleh Pelanggan
di kantor PLN yang disebabkan seluruh loket penjualan Stroom setempat tidak dapat
melayani transaksi pembelian Stroom;
8. Peringatan Awal adalah sinyal yang dipancarkan oleh MPB sebagai pemberitahuan bahwa
Stroom tinggal tersisa sejumlah kWh tertentu;
9. Tenaga Listrik adalah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan
didistribusikan untuk semua keperluan oleh PLN kepada Pelanggan;
10. Alat Pembatas dan Pengukur (APP) adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi
daya lisrik dan mengukur energi listrik yang dipakai oleh Pelanggan;
11. Instalasi PLN adalah instalasi ketenagalistrikan milik PLN sampai dengan APP;
12. Instalasi Pelanggan adalah instalasi ketenagalistrikan milik Pelanggan sesudah APP milik
PLN;
13. Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) adalah deskripsi kwantitatif beberapa indikator mutu
pelayanan yang dinyatakan oleh PLN secara berkala;
14. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh
PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi Pelanggan;
15. Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan perlengkapan APP
sebagai pengamanan APP;
16. Biaya Keterlambatan adalah biaya yang dibebankan kepada Pelanggan reguler/pasca
bayar karena tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan PLN tepat pada waktunya;
17. Tagihan Susulan (TS) adalah tagihan yang dikenakan kepada Pelanggan sebagai akibat
adanya pelanggaran atau kelainan pemakai Tenaga Listrik yang dipasok dari PLN;
18. Surat Pengakuan Hutang (SPH) adalah surat pernyataan kesanggupan Pelanggan untuk
mengakui dan melunasi kewajiban pembayaran atas Tagihan Susulan kepada PLN;
19. Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran Tenaga Listrik ke
instalasi Pelanggan;
20. Pembongkaran Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik
ke Instalasi Pelanggan dengan mengambil seluruh instalasi PLN yang dipergunakan untuk
penyaluran tenaga listrik ke Instalasi Pelanggan;
21. Daya Tersambung adalah daya yang disepakati Para Pihak yang dituangkan dalam Syarat
dan Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik;
22. Uang Jaminan Langganan (UJL) adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian
daya dan tenaga listrik selama menjadi Pelanggan reguler.
23. Sertifikasi Laik Operasi (SLO) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi
teknik tegangan rendah yang menyatakan suatu instalasi listrik laik;
24. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT/TR) adalah lembaga yang bergerak
dalam bidang sertifikasi dan pengujian instalasi tenaga listrik serta memiliki kewenangan
dalam menerbitkan sertifikasi laik operasi;
25. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah direktorat yang melaksanakan tugas atas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang
ketenagalistrikan;
26. Layanan Satu Pintu adalah layanan penyambungan baru atau tambah daya yang
dipaketkan dengan jasa Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik atas bangunan
milik Pelanggan/Calon Pelanggan melalui fasilitas layanan terintegrasi antara PLN,
LIT/TR, dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
27. Layanan Paket SLO adalah layanan satu pintu penyambungan baru atau tambah daya
yang terdiri dari paket penyambungan/tambah daya dan pengurusan Sertifikasi Laik
Operasi (SLO);
28. Layanan Non Paket SLO adalah layanan PLN yang hanya meliputi penyambungan atau
perubahan daya sedangkan pengurusan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) dilakukan secara
mandiri oleh Konsumen ke LIT/TR;
29. Biaya SLO adalah Biaya Pemeriksaan dan Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
yang dibayarkan oleh Calon Pelanggan/Pelanggan tegangan rendah atas pasang baru
atau perubahan daya (termasuk Pajak Pertambahan Nilai) dalam rangka mendapatkan
layanan sertifikasi instalasi pemanfaat tenaga listrik dari LIT/TR terhadap instalasi
bangunan milik Calon Pelanggan/Pelanggan.
Pasal 2 (Ruang Lingkup) PLN bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada
Pelanggan dan
Pelanggan bersedia membeli dan menerima tenaga listrik yang akan
disalurkan oleh PLN untuk dipergunakan oleh Pelanggan sesuai golongan
tarif dan daya tersambung dengan dasar perhitungan biaya sesuai Tarif
Tenaga Listrik (TTL) yang berlaku.
Pasal 3 (Penyambungan) 1.Penyambungan tenaga listrik akan dilaksanakan oleh PLN setelah Pelanggan :
a)Membayar Biaya Penyambungan (BP), Uang Jamian Langganan (UJL)
(bagi layanan Pasca Bayar) dan Biaya Materai;
b)Membeli Stroom Perdana sebesar minimal Rp. 5.000,00 ( Lima Ribu
Rupiah) bagi layanan listrik sistem prabayar;
c)Menyediakan tempat untuk pemasangan Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
dan instalasi PLN seperti tiang listrik, penghantar dan gardu apabila diperlukan
oleh PLN;
d)Telah menyelesaikan kewajibannya kepada PLN
apabila di lokasi bangunan yang akan dilakukan
Penyambungan terdapat kewajiban jual beli tenaga
listrik yang belum diselesaikan atas pemakaian
tenaga listrik sebelumnya;
2.Proses penyambungan tenaga listrik akan
dibatalkan, apabila di lokasi bangunan yang akan
dilakukan penyambungan terdapat Putusan
Pengadilan dan/atau Ketentuan Pemerintah
sedemikian sehingga bangunan tersebut harus
dibongkar. Biaya penyambungan terkait pembatalan
penyambungan ini tidak dapat dikembalikan kepada
Pelanggan, jika PLN telah melakukan investasi untuk
penyambungan tenaga listrik tersebut.
Pasal 4 (Ketentuan Teknis) 1.PLN akan menyalurkan tenaga listrik kepada Pelanggan sesuai daya tersambung dengan
frekuensi sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PLN.
2.Penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus
menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
a)Terjadi force majeure;
b)Dilakukan pemutusan sementara sesuai ketentuan Pasal 1 butir 19
Syarat dan Ketentuan ini;
c)PLN mengalami kekurangan penyediaan tenaga listrik;
d)PLN melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan pembangkit dan/atau jaringan;
e)Atas perintah Instansi yang berwenang atau Pengadilan;
3.Apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka Pelanggan tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam
bentuk apapun juga kepada PLN.
Pasal 5 (Pengukuran dan Pembatasan) 1.Pemakaian tenaga listrik Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini akan
diukur dengan kWh meter atau MPB milik PLN yang dipasang pada sisi jaringan tegangan rendah milik
PLN bagi Pelanggan tegangan rendah.
2.kWh meter dan MPB yang digunakan untuk mengukur pemakaian tenaga listrik Pelanggan telah
dikalibrasi dan ditera oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3.Pembatasan pemakaian tenaga listrik Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan
ini menggunakan alat pembatas/Mini Circuit Breaker (MCB) milik PLN yang dipasang pada sisi jaringan
Tegangan Rendah milik PLN bagi Pelanggan tegangan rendah.
4.Pelanggan dapat meminta kepada PLN untuk dilakukan penggantian APP apabila terjadi kerusakan APP
yang bukan disebabkan dari kesengajaan Pelanggan. Jika menurut pemeriksaan PLN penyebab
kerusakan ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari Pelanggan, maka
Pelanggan dikenakan biaya penggantian/pemasangan kWh Meter atau MPB dan/atau Tagihan Susulan
apabila ditemukan Pelanggaran.
5.Apabila terjadi kerusakan pada kWh Meter atau MPB, maka PLN berkewajiban mengganti dengan kWh
Meter atau MPB lainnya.
6.Apabila terjadi kerusakan APP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), yang mengakibatkan
perhitungan pemakaian antara sisa Stroom dengan pemakaian kWh Meter mekanik muncul kekurangan
tagih, maka akan dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 6 (Nilai Stroom Listrik
Prabayar)
1.Stroom isi ulang Listrik Prabayar yang dapat dibeli
Pelanggan minimal senilai Rp.20.000,00 (dua puluh
ribu Rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2.Stroom sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibeli di tempattempat penerimaan
pembayaran tagihan listrik dan atau tempat-tempat
pembelian Stroom Listrik Prabayar.
Pasal 7 (Stroom Listrik Prabayar Habis) 1.Apabila Stroom Listrik Prabayar habis dan
Pelanggan tidak melakukan pengisian Stroom, maka
aliran listrik terputus.
2.Sebelum Stroom Listrik Prabayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) habis, maka MPB akan
mengeluarkan peringatan berupa bunyi atau kedip
selama waktu tertentu.
Pasal 8 (kewajiban dan hal PLN) 1.Kewajiban PLN :
a)Menyediakan APP setelah Pelanggan memenuhi persyaratan Penyambungan.
b)Menyediakan tenaga listrik secara berkesinambungan sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan
(TMP) PLN.
c)Melakukan perbaikan pada sambungan Tenaga Listrik dan/atau penggantian APP apabila terjadi
kerusakan.
d)Memberikan pelayanan dan informasi atas keluhan atau gangguan Listrik Prabayar.
e)Memberikan pelayanan dan informasi atas keluhan tidak munculnya token setelah transaksi
pembelian stroom isi ulang listrik prabayar.
2.Hak PLN :
a)Melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam
pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan dan/atau
rehabilitasi instalasi dan/atau peralatan listrik milik PLN.
b)Memasuki dan/atau melintasi tanah dan bangunan Pelanggan untuk melakukan :
•Penyambungan baru atau tambah daya;
•Pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan dan/atau rehabilitasi
instalasi dan/atau peralatan listrik milik PLN;
•Pemeriksaan dalam rangka Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan
segala penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundangundangan dan
ketentuan P2TL yang berlaku;
•Penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan milik Pelanggan di lokasi
manapun yang menurut PLN membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga
listrik atau keselamatan umum;
Pasal 9 (Kewajiban dan Hak Pelanggan) Kewajiban Pelanggan :
Menyetujui ketentuan penempatan APP milik PLN sedemikian rupa sehingga aman dan mudah
untuk diperiksa petugas PLN;
Menjaga APP dan perlengkapan milik PLN;
Mengijinkan PLN memasang instalasi listrik antara lain tiang listrik dan/atau peralatan pendukung
lainnya di halaman rumah atau bangunan Pelanggan dan mengijinkan PLN menarik jaringan listrik
dari bangunan Pelanggan guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
Membayar ganti rugi APP yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau kesengajaan Pelanggan
sesuai ketentuan yang berlaku;
Membayar tagihan atas pemakaian listrik secara tepat waktu;
Membayar tagihan susulan akibat ditemukannya pelanggaran pemakaian tenaga listrik dan/atau
akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja
tidak normal bukan dikarenakan kesalahan Pelanggan;
Menyediakan lokasi, membayar biaya pemindahan dan ganti rugi kWh yang tidak tersalur, apabila
Pelanggan bermaksud untuk memindahkan tiang listrik dan peralatan pendukung lainnya atas
persetujuan PLN;
Menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada saat akan dilaksanakan penyambungan
tenaga listrik di gedung/persil Pelanggan. 2. Hak Pelanggan :
Mendapat sambungan tenaga listrik;
Menerima pelayanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan PLN dan
mendapatkan kompensasi apabila PLN tidak dapat memenuhi TMP sesuai ketentuan yang
berlaku;
Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan
instalasi tenaga listrik milik PLN;
Mendapat informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan tenaga listrik;
Pasal 10 (Biaya Keterlambatan) 1.Pelanggan pasca bayar yang membayar tagihan listrik melampaui batas akhir
masa pembayaran dikenakan Biaya Keterlambatan (BK).
2.Batas akhir masa pembayaran tagihan listrik setiap bulannya adalah tanggal
20 (dua puluh).
3.Pelanggan yang terlambat membayar tagihan listrik selain terkena BK juga
dikenakan sanksi pemutusan.
4.Pengenaan BK untuk setiap lembar tagihan dibatasi maksimal 3 (tiga) kali
tarif BK yang diatur sebagai berikut :
a)BK pertama dikenakan untuk pelunasan tagihan listrik setelah batas akhir
masa pembayaran sampai dengan akhir bulan berjalan (bulan ke n) bagi
masing-masing Pelanggan.
b)BK kedua diberlakukan setelah BK pertama, untuk pelunasan tagihan listrik
mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+1).
c)BK ketiga diberlakukan setelah BK kedua, untuk pelunasan tagihan listrik
mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+2).
Pasal 11 (Larangan) 1.Pelanggan dilarang menjual dan/atau menyalurkan tenaga listrik Pelanggan yang
dibeli dan diterima dari PLN kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan
tertulis dari PLN.
2.Pelanggan dengan cara dan alasan apapun dilarang membuka, merusak atau
merubah peralatan listrik milik PLN, baik yang dilakukan oleh Pelanggan maupun Pihak
Lain.
3.Pelanggan dilarang memakai tenaga listrik selain peruntukan sesuai Surat Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listrik .
4.Pelanggan dilarang memindahkan peralatan listrik milik PLN tanpa seijin PLN;
5.Pelanggan dilarang menyalakan Instalasi Milik Pelanggan (IML) apabila IML nya belum
memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).
Layanan Online 1.Sambungan Baru
Layanan permohonan penyambungan baru listrik
secara online yang cepat, mudah, nyaman, dan
aman serta dapat dimonitor prosesnya.
2.Perubahan Daya/Migrasi
Layanan permohonan perubahan daya dan migrasi
listrik secara online yang cepat, mudah, nyaman, dan
aman serta dapat dimonitor prosesnya.
3.Sambungan Sementara
Layanan permohonan penyambungan listrik
sementara secara online yang cepat, mudah,
nyaman, dan aman serta dapat dimonitor prosesnya.
4.Alur permohonan •Pasang baru
•Perubahan daya/ migrasi • Sambung sementara
5. Informasi •Status permohonan pelanggan
•Entri kode Konfirmasi
•Info bank
Layanan Listrik PintarSelama ini pelanggan PLN mendapat layanan listrik paskabayar, yaitu pelanggan
menggunakan energi listrik dulu dan membayar belakangan pada bulan berikutnya. Dengan
layanan listrik paskabayar, setiap bulan PLN harus mencatat meter, menghitung dan
menerbitkan rekening yang harus dibayar pelanggan, melakukan penagihan kepada
pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika konsumen
terlambat atau tidak membayar rekening listrik setelah waktu tertentu. Mekanisme ini tidak
dilaksanakan pada sistem Listrik Pintar.
Listrik Pintar merupakan layanan listrik prabayar yang memungkinkan pelanggan untuk
mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Seperti
halnya pulsa isi ulang pada telepon seluler, pada sistem listrik pintar, pelanggan terlebih
dahulu membeli pulsa (voucher/token) listrik isi ulang melalui gerai ATM sejumlah bank atau
melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online.
Token atau pulsa listrik yang terdiri dari 20 digit angka ini dimasukkan (diinput) ke dalam kWh
Meter khusus yang disebut Meter Prabayar (MPB). Layar MPB akan menyajikan sejumlah
informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan
penggunaan listriknya, seperti :
Informasi jumlah energi listrik (kWH) yang dimasukkan (diinput).
Jumlah energi listrik (kWH) yang sudah terpakai selama ini
Jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini (real time).
Jumlah energi listrik yang masih tersisa.
Persediaan kWh tersebut bisa ditambah berapa saja dan
kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika
energi listrik yang tersimpan di MPB sudah hampir habis,
maka MPB akan memberikan sinyal awal agar segera
dilakukan pengisian ulang.
Dengan demikian, pelanggan dapat mengetahui secara
persis dan real time penggunaan listrik di rumah setiap saat
dan kapan saja. Pelanggan juga dapat mengoptimalkan
konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal dan jumlah
pembelian listrik.
Keuntungan Listrik Pintar Pelanggan lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik
Melalui meter elektronik prabayar, pelanggan dapat memantau pemakaian listrik sehari-hari dan setiap
saat. Di meter tersebut tertera angka sisa pemakaian kWh terakhir. Bila dirasa boros, pelanggan dapat
mengerem pemakaian listriknya.
Pemakaian listrik dapat disesuaikan dengan anggaran belanja
Dengan nilai Pulsa Listrik (voucher) bervariasi mulai Rp 20.000 s.d. Rp 1.000.000 memberikan
keleluasaan bagi pelanggan dalam membeli listrik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan (lebih
terkontrol dalam mengatur anggaran belanja keluarga).
Tidak akan terkena biaya keterlambatan
Tidak ada lagi biaya tambahan bayar listrik dikarenakan terbebani biaya keterlambatan akibat lupa bayar
tagihan listrik.
Privasi lebih terjaga
Bagi pelanggan yang menginginkan kenyamanan lebih, Listrik Pintar tidak akan membuat pelanggan
menunggu dan membukakan pintu untuk petugas pencatatan meter , karena meter prabayar secara
otomatis mencatat pemakaian listrik pelanggan (akurat dan tidak ada kesalahan pencatatan meter).
Jaringan luas pembelian token atau pulsa listrik
Saat ini pembelian token atau pulsa Listrik (voucher) Pintar sudah bisa didapatkan di lebih dari 30.000
ATM di seluruh Indonesia. Selain itu bisa juga didapatkan di loket pembayaran listrik online.
Tepat digunakan bagi pelanggan yang memiliki usaha rumah kontrakan atau kamar sewa (kos)
Sebagai pemilik rumah atau kamar sewa, pelanggan tidak perlu khawatir lagi dengan tagihan listrik yang
tidak dibayar oleh penghuni rumah kontrakan karena pemakaian listrik sudah menjadi tanggung jawab
dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan penyewa.
Token Listrik Token atau pulsa listrik adalah 20 digit angka yang
dimasukkan ke meter prabayar saat melakukan isi
ulang listrik. Nilai listrik isi ulang yang dijual di
ATM atau Payment Point sebesar :
Rp 20.000,-
Rp 50.000,-
Rp 100.000,-
Rp 250.000,-
Rp 500,000,-
Rp 1.000.000,-
Info membeli token listrik
Token atau pulsa listrik dapat dibeli di : Loket Payment Point Online Banking (Mitra Bank)
Bank Bukopin (ATM, SMS Banking, Teller)
Bank BPRKS (EDC, ATM, ADM, Internet Banking)
Bank Danamon
Bank Danamon Syariah
Bank BNI (ATM)
Bank Mandiri (ATM)
Bank BRI
Bank NISP (ATM)
Bank BCA (ATM)
Cara membeli lewat ATM
Informasi meter Pra Bayar
Untuk mengetahui informasi mengenai petunjuk
penggunaan meter prabayar, klik link di bawah ini. Meter Prabayar Actaris
Meter Prabayar Landis Gyr
Meter Prabayar Star
Meter Prabayar Hexing
Meter Prabayar Itron
PLN Mulai Bangun Transmisi Listrik 500 KV untuk Jawa-Bali
(Rencana Proyek Kedepan)
Dimana pembangkit 8769 MW. 65% pembangkit di Jawa
Timur (5670 MW) terhubung langsung ke Sistem 500 kV.
Hanya 35 % pembangkit
Pembangkit & Beban Subsistem yang mensuplai Surabaya
(3099 MW) yang terhubung melalui Sistem 150 kV. Kota Surabaya disuplai dari Subsistem
Krian-Gresik yang memiliki daya mampu sebesar 2240 MW, beban saat ini 1765 MW, dengan
cadangan sebesar 475 MW
DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA SURABAYA UTARA
PT. Perusahaan Listrik Negara kaitannya dengan kerangka Indeks Daya
Saing ACI termasuk dalam kualitas hidup & infrastruktur. PT. PLN adalah BUMN
yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Infrastruktur
tersebut tentu dibutuhkan untuk kepentingan umum dan suplay listrik berpengaruh
terhadap daya tarik investasi suatu wilayah. Sehingga baiknya PT. PLN bisa
mengelola dengan baik suplay listriknya sehingga investasi yang masuk dapat
meningkat.
PT. Perusahaan Listrik Negara
Alamat : Jalan Embong Trengguli No.19-21, Embong Kaliasin Genteng, Kota
Surabaya, Jawa Timur 60271
Jam buka : Buka pukul 08.00 ⋅ Tutup pukul 17.00
Telepon : (031) 5340651
Provinsi : Jawa Timur
Sejarah PLN
Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia
mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang
pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.
Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan- perusahaan
Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara
Jepang di awal Perang Dunia II.
Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada
Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan
oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas
yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden
Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah
Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk
Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga
dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.
Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-
PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang
listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang
sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai
pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai
pengelola gas diresmikan.
Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status
Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik
Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan
tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan
Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak
dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari
Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai
PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.
Visi :Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul
dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.
Misi :Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada
kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong
kegiatan ekonomi.
Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Moto :Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik
Maksud dan Tujuan Perseroan
Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan
umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan
melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka
menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas
Produk PLN 2018
Baru-baru ini PLN mengeluarkan Produk baru yang dinamakan SUPER
POWER atau diSkon angsUran Plus voucher dan Pln Oneday Warranty EneRgizing
merupakan inovasi terbaru produk dan layanan kelistrikan dari PLN Distribusi Jawa
Timur yang terdiri dari 9 (Sembilan) paket produk unggulan bagi pelanggan maupun
calon pelanggan dan 2 (dua) layanan percepatan.
Tidak hanya produk dan layanan unggulan yang murah, mudah dan cepat, SUPER
POWER menyuguhkan hadiah dan voucher khusus untuk pelanggan dan calon
pelanggannya. General Manager PLN Distribusi Jawa Timur, Bob Saril, dalam
paparannya mengatakan bahwa SUPER POWER ini memberikan kemudahan,
harga yang murah serta proses yang cepat bagi pelanggan maupun calon
pelanggan. Ketersediaan daya mampu yang mencukupi serta jaminan keandalan
selalu diupayakan pula oleh PLN.
SUPER POWER terdiri dari 9 produk Super yaitu Super Lega atau cicilan
Pasang Baru dan Tambah Daya (Daya 450 VA – 197 kVA) sampai dengan 24 kali
dengan downpayment (DP) 0 plus diskon belanja barang elektronik, Super Home
atau kemudahan cicilan Pasang Baru bagi pengembang perumahan plus barang
elektronik, internet dan IP TV, Super Smart Home atau Hunian Premiun Tanpa
Padam.
Berikutnya Super Hepi atau Diskon biaya Tambah Daya untuk Industri dan Bisnis,
Super Hepi +A atau Diskon biaya dan angsuran tambah daya untuk industri dan
bisnis, Super Bebas atau Biaya pasang baru dan tambah daya dengan DP 0 dan
angsuran pertama 1 juta rupiah untuk industri dan bisnis. Lebih lanjut, Super
Premium atau Cicilan pasang baru dan tambah daya dengan keandalan tinggi,
Super Ultima atau Anti voltage dip dan anti padam dengan pemasangan DRUPS
dan Super Bill Solution atau Kerjasama pembayaran rekening listrik antara
pelanggan dengan Bukopin.
Selain 9 produk tersebut, PLN Distribusi Jawa Timur juga meluncurkan 2
layanan Power yaitu Bung Sigap Numpak Molis atau Tim
penyambungan listrik menggunakan motor listrik yang beroperasi di Area Metropolis
(Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) dan Power Bank atau Percepatan pasang baru dan
perubahan daya dengan menggunakan trafo, kubikel dan kabel bergerak atau
G2CB. SUPER POWER berlaku mulai 3 April 2018 hingga 31 Desember 2018.
Diharapkan dengan berbagai terobosan produk dan layanan ini, dapat semakin
meningkatkan peringkat kemudahan mendapatkan listrik (getting electricity) demi
terwujudnya kepuasan pelanggan dan kemudahan berbisnis (ease of doing
business) di Indonesia.
Tabel Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Dalam
Jutaan Rupiah)
Keterangan 2017
Pendapatan Usaha
Penjualan Tenaga Listrik 246.586.856
Penyambungan Pelanggan 7.113.454
Lain-lain 1.594,93
Jumlah Pendapatan Usaha 255.295.243
Beban Usaha
Bahan Bakar & Pelumas 116.947.824
Pembelian Tenaga Listrik 72.426.641
Sewa 6,592,161
Pemeliharaan 19.515.606
Kepegawaian 23.124.511
Penyusutan 29.160.597
Lain Lain 7.706.754
Jumlah Beban Usaha 275.474.094
Rugi Usaha Sebelum Subsidi (20.178.851)
Subsidi Listrik Pemerintah 45.738.215
Laba Usaha Setelah Subsidi 25.559.364
Laba Sebelum Pajak 8.544.072
Beban Pajak (4.115.955)
Laba Tahun Berjalan 4.428.117
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk kaitannya dengan kerangka Indeks Daya Saing
ACI termasuk dalam kualitas hidup & infrastruktur. Pt. Telkom merupakan
perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan
telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Dengan adanya ketersediaan dan
peningkatan jaringan telekomunikasi juga akan memenuhi kebutuhan masyarakat
terhadap informasi dan komunikasi dengan lebih baik, sehingga akan mendorong
investasi di wilayah Kota Surabaya.
