BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Bencana 2.1.1. Definisi Bencana
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti
sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau
penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang
disebabkan oleh alam (Purwadarminta, 2006) Menurut Undang-Undang
No.24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu
ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu
kejadian. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan,
kerugian materi, maupun korban manusia (Kamadhis UGM, 2007). 2.1.2.
Jenis-Jenis Bencana Alam Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang
No.24 Tahun 2007, antara lain: Bencana alam adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial
adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror (UU
RI, 2007). Bencana alam dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan
penyebabnya yaitu bencana geologis, klimatologis dan
ekstra-terestrial seperti terlihat pada Tabel 2.1Tabel 2.1 Jenis
Bencana Alam Berdasarkan Penyebabnya Jenis Penyebab Bencana
AlamBeberapa Contoh KejadiannyaBencana alam geologisGempa bumi,
tsunami, letusan gunung berapi, longsor/gerakan tanah, amblesan
atau abrasi
Bencana alam KlimatologisBanjir, banjir bandang, angin putting
beliung, kekeringan, hutan (bukan oleh manusia)Bencana alam
ekstra-terestrialImpact atau hantaman atau benda dari angkasa
luar
Sumber : Kamadhis UGM, 2007Bencana alam geologis adalah bencana
alam yang disebabkan oleh gaya-gaya daridalam bumi. Sedangkan
bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh
perubahan iklim, suhu atau cuaca. Lain halnya dengan bencana alam
ekstra-terestrial, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh gaya
atau energi dari luar bumi, bencana alam geologis dan klimatologis
lebih sering berdampak terhadap manusia. Menurut Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (2010), jenis-jenis bencana antara lain:
Gempa Bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan
dislokasi
(pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Mekanisme
perusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke
seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat
menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat
menimbulkan korban jiwa. Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya
tanah longsor, runtuhan batuan, dan kerusakan tanah lainnya yang
merusak permukiman penduduk. Gempa bumi juga menyebabkan bencana
ikutan berupa , kecelakaan industri dan transportasi serta banjir
akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul penahan lainnya. Tsunami
diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang
ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan
impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik
atau longsoran. Kecepatan tsunami yang naik ke daratan (run-up)
berkurang menjadi sekitar 25-100 Km/jam dan ketinggian air. Letusan
Gunung Berapi adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik
yang
dikenal dengan istilah "erupsi". Hampir semua kegiatan gunung
api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan
batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan
dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material
sekitarnya yang merupakan cairan pijar (magma). Magma akan
mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan
mendekati permukaan bumi. Setiap gunung api memiliki karakteristik
tersendiri jika ditinjau dari jenis muntahan atau produk yang
dihasilkannya. Akan tetapi apapun jenis produk tersebut kegiatan
letusan gunung api tetap membawa bencana bagi kehidupan. Bahaya
letusan gunung api memiliki resiko merusak dan mematikan. Tanah
Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau
batuan,
ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat
dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng
tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada
tanah/batuan penyusun lereng. Banjir dimana suatu daerah dalam
keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang
begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang
secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai
maupun karena pengundulan hutan disepanjang sungai sehingga merusak
rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Kekeringan
adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah
kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan
ekonomi dan lingkungan. Angin Topanadalah pusaran angin kencang
dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di
wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di
daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin
topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca.
Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya
berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem
tekanan rendah yang ekstrem dengan kecepatan sekitar 20 Km/jam. Di
Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai.
8. Gelombang Pasang adalah gelombang air laut yang melebihi
batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di lautan, maupun di
darat terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang pasang
terjadi karena adanya angin kencang atau topan, perubahan cuaca
yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan
maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 Km/jam.
Gelombang pasang sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang sedang
berlayar pada suatu wilayah yang dapat menenggelamkan kapal-kapal
tersebut. Jika terjadi gelombang pasang di laut akan menyebabkan
tersapunya daerah pinggir pantai atau disebut dengan abrasi. 9.
Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan
oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan
manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Kebakaran adalah
situasi dimana suatu tempat atau lahan atau bangunan dilanda
api serta hasilnya menimbulkan kerugian. Sedangkan lahan dan
hutan adalah keadaan dimana lahan dan hutan dilanda api sehingga
mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan serta hasil-hasilnya dan
menimbulkan kerugian. Aksi Teror atau Sabotaseadalah semua tindakan
yang menyebabkan keresahan masyarakat, kerusakan bangunan, dan
mengancam atau membahayakan jiwa seseorang atau banyak orang oleh
seseorang atau golongan tertentu yang tidak bertanggung jawab. Aksi
teror atau sabotase biasanya dilakukan dengan berbagai alasan dan
berbagai jenis tindakan seperti pemboman suatu bangunan/tempat
tertentu, penyerbuan tiba-tiba suatu wilayah, tempat, dan
sebagainya. Aksi teror atau sabotase sangat sulit dideteksi atau
diselidiki oleh pihak berwenang karena direncanakan seseorang atau
golongan secara diam-diam dan rahasia. Kerusuhan atau Konflik
Sosialadalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara atau kerusuhan
atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu
yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun
organisasi tertentu. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa
merupakan ancaman yang diakibatkan
oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu
daerah tertentu. Pada skala besar, epidemi atau wabah atau Kejadian
Luar Biasa (KLB) dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita
penyakit dan korban jiwa. Beberapa wabah penyakit yang pernah
terjadi di Indonesia dan sampai sekarang masih harus terus
diwaspadai antara lain demam berdarah, malaria, flu burung,
anthraks, busung lapar dan HIV/AIDS. Wabah penyakit pada umumnya
sangat sulit dibatasi penyebarannya, sehingga kejadian yang pada
awalnya merupakan kejadian lokal dalam waktu singkat bisa menjadi
bencana nasional yang banyak menimbulkan korban jiwa. Kondisi
lingkungan yang buruk, perubahan iklim, makanan dan pola hidup
masyarakat yang salah merupakan beberapa faktor yang dapat memicu
terjadinya bencana ini.
2.2. Penanggulangan Bencana Alam 2.2.1. Strategi Penanggulangan
Bencana Mengintegrasikan mitigasi bencana dalam program pembangunan
yang lebih
besar. Pemilihan upaya mitigasi harus didasarkan atas biaya dan
manfaat. Agar diterima masyarakat, mitigasi harus menunjukkan hasil
yang segera tampak. Upaya mitigasi harus dimulai dari yang mudah
dilaksanakan segera setelah
bencana terjadi. Mitigasi dilakukan dengan cara meningkatkan
kemampuan lokal dalam
manajemen dan perencanaan. 2.2.2. Langkah-langkah Mitigasi
Bencana Penanggulangan bencana alam bertujuan untuk melindungi
masyarakat dari bencana dan dampak yang ditimbulkannya. Karena itu,
dalam penanggulangannya harus memperhatikan prinsip-prinsip
penanggulangan bencana alam. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan sejumlah prinsip
penanggulangan yaitu: Cepat dan Tepat
Yang dimaksud dengan prinsip cepat dan tepat adalah bahwa dalam
penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat
sesuai dengan tuntutan keadaan. Keterlambatan dalam penanggulangan
akan berdampak pada tingginya kerugian material maupun korban jiwa.
Prioritas
Yang dimaksud dengan prinsip prioritas adalah bahwa apabila
terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas
dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Koordinasi
dan Keterpaduan
Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah bahwa
penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan
saling mendukung. Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah
bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara
terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling
mendukung. Berdaya Guna dan Berhasil Guna
Yang dimaksud dengan prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam
mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang
waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Yang dimaksud dengan
prinsip berhasil guna adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana
harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat
dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas
adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan
dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Kemitraan
Penanggulangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Kemitraan dalam penanggulangan bencana dilakukan antara pemerintah
dengan masyarakat luas termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
maupun dengan organisasi- organisasi kemasyarakatan lainnya.
Bahkan, kemitraan juga dilakukan dengan organisasi atau lembaga di
luar negeri termasuk dengan pemerintahannya. Pemberdayaan
Pemberdayaan berarti upaya meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk mengetahui, memahami dan melakukan langkah-langkah
antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana. Negara memiliki
kewajiban untuk memberdayakan masyarakat agar mengurangi dampak
dari bencana. Non Diskriminatif
Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminatif adalah bahwa
negara dalam penanggulangan bencana tidak memberi perlakuan yang
berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik
apapun. Non Proletisi
Yang dimaksud dengan prinsip proletisi adalah bahwa dilarang
menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana,
terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
2.2.3. Tahap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana
dan Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah merupakan unsur
pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat terhadap
bencana alam, non alam dan sosial. Penanggulangan bencana adalah
segala upaya kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan,
penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi,
baik sebelum bencana, pada saat terjadinya bencana maupun setelah
bencana dan menghindarkan dari bencana yang terjadi. Upaya
penanggulangan dampak bencana dilakukan melalui pelaksanaan tanggap
darurat dan pemulihan kondisi masyarakat di wilayah bencana. Upaya
penanggulangan dampak bencana tersebut dilakukan secara sistematis,
menyeluruh, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan efektif dalam
memberikan bantuan kepada kelompok korban. Upaya penanggulangan dan
pemulihan tersebut dilakukan dengan pendekatan secara utuh dan
terpadu melalui tiga tahapan, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi
dan rekonstruksi dalam pelaksanaan penanggulangan dampak bencana,
yaitu: Tahap Tanggap Darurat Tahap ini telah selesai dilaksanakan
oleh Pemerintah melalui BNPB, BPBD serta LSM dan masyarakat baik
lokal maupun internasional juga beberapa instansi terkait di pusat.
Tahap ini bertujuan membantu masyarakat yang terkena bencana
langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling
minimal. Sasaran utama dari tahap tanggap darurat ini adalah
penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap
darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan
sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang
cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana.
Pada tahap ini berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan
dampak buruk dari bencana. Contoh-contoh kegiatan pada tahap ini
adalah: Pembuatan waduk untuk mencegah terjadinya banjir dan
kekeringan Penanaman pohon bakau atau mangrove di sepanjang pantai
untuk menghambat
gelombang tsunami Pembuatan tanggul untuk menghindari banjir
Pembuatan tanggul untuk menahan lahar agar tidak masuk ke wilayah
Reboisasi untuk mencegah terjadinya kekeringan dan banjir
Tahap Tanggap Darurat Pada tahap tanggap darurat, hal yang
paling pokok yang sebaiknya dilakukan adalah penyelamatan korban
bencana. Inilah sasaran utama dari tahapan tanggap darurat. Selain
itu, tanggap darurat bertujuan membantu masyarakat yang terkena
bencana langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang
paling minimal. Para korban juga perlu dibawa ke tempat sementara
yang dianggap aman dan ditampung di tempat penampungan sementara
yang layak. Pada tahap ini dilakukan pula pengaturan dan pembagian
logistik atau bahan makanan yang cepat dan tepat sasaran kepada
seluruh korban bencana. Secara operasional, pada tahap tanggap
darurat ini diarahkan pada kegiatan:
Penanganan korban bencana termasuk mengubur korban meninggal
dan
menangani korban yang luka-luka Penanganan pengungsi Pemberian
bantuan darurat Pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih
Penyiapan penampungan sementara Pembangunan fasilitas sosial dan
fasilitas umum sementara serta memperbaiki
sarana dan prasarana dasar agar mampu memberikan pelayanan yang
memadai untuk para korban Tahap Rehabilitasi Tahap ini bertujuan
mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang
mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat,
seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah,
infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian
yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini
adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang
memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian
berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek psikologis melalui
penanganan trauma korban bencana.
Tahap Rekonstruksi Tahap ini bertujuan membangun kembali daerah
bencana dengan melibatkan semua masyarakat, perwakilan lembaga
swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan prasarana dan
sarana haruslah dimulai dari sejak selesainya penyesuaian tata
ruang (apabila diperlukan) di tingkat kabupaten terutama di wilayah
rawan gempa (daerah patahan aktif). Sasaran utama dari tahap ini
adalah terbangunnya kembali masyarakat dan kawasan wilayah
bencana
Selain upaya yang bersifat preventif, perlu juga ada upaya-upaya
yang sifatnya represif. Tentunya upaya-upaya tersebut harus
dikoordinasikan secara baik dengan pemerintah. Beberapa contoh
upaya-upaya tersebut adalah: Melaksanakan tindakan darurat dengan
mengutamakan keselamatan manusia dan
harta bendanya Segera membentuk posko-posko penanggulangan
bencana, regu penyelamat,
dapur umum, dan lain-lain Melakukan pendataan terhadap faktor
penyebab timbulnya bencana alam maupun
besarnya kemungkinan korban yang diderita untuk bahan tindakan
selanjutnya serta berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.
Sesuai dengan situasi dan perkembangan bencana alam serta kemajuan
yang
dicapai dari upaya-upaya penanggulangan darurat, segera
menetapkan program rehabilitasi baik bidang fisik, sosial, dan
ekonomi. Perlunya melaksanakan sebuah program pemantapan terhadap
semua faktor
kehidupan yang realisasinya dikaitkan dengan pelaksanaan
pembangunan demi terwujudnya konsolidasi dan normalisasi secara
penuh. 2.3. Kesiapsiagaan 2.3.1. Definisi Kesiapsiagaan Menurut
Undang-Undang RI No.24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya
guna (Presiden Republik Indonesia, 2007). Adapun kegiatan
kesiapsiagaan secara umum adalah : (1) kemampuan menilai resiko;
(2) perencanaan siaga; (3) mobilisasi sumberdaya; (4) pendidikan
dan pelatihan; (5) koordinasi; (6) mekanisme respon; (7) manajemen
informasi; (8) gladi atau simulasi. Kesiapsiagaan adalah upaya yang
dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana
guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan
berubahnya tata kehidupan masyarakat. Sebaiknya suatu kabupaten
kota melakukan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan menghadapi bencana
adalah suatu kondisi suatu masyarakat yang baik secara invidu
maupun kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis
dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari manajemen bencana secara terpadu. Kesiapsiagaan
adalah bentuk apabila suatu saat terjadi bencana dan apabila
bencana masih lama akan terjadi, maka cara yang terbaik adalah
menghindari resiko yang akan terjadi, tempat tinggal, seperti jauh
dari jangkauan banjir. Kesiapsiagaan adalah setiap aktivitas
sebelum terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengembangkan
kapasitas operasional dan memfasilitasi respon yang efektif ketika
suatu bencana terjadi. Perubahan paradigma penanggulangan bencana
yaitu tidak lagi memandang penanggulangan bencana merupakan aksi
pada saat situasi tanggap darurat tetapi penanggulangan bencana
lebih diprioritaskan pada fase pra bencana yang bertujuan untuk
mengurangi resiko bencana sehingga semua kegiatan yang berada dalam
lingkup pra bencana lebih diutamakan. Sesuai dengan yang
disampaikan oleh Priyanto (2006) bahwa pada masyarakat yang
berpendidikan tinggi lebih mampu dalam mengurangi risiko,
meningkatkan kemampuan dan menurunkan dampak terhadap kesehatan
sehingga akan berpartisipasi baik sebagai individu atau masyarakat
dalam menyiapkan diri untuk bereaksi terhadap bencana. Aktifitas
pendidikan disamping untuk penyediaan informasi adalah mempelajari
keterampilan dan pemberdayaan diri sedemikian rupa sehingga mampu
melakukan tindakan yang memungkinkan untuk mengurangi resiko bahaya
bencana. Perkembangan baru kebijakan penanggulangan bencana dalam
dekade terakhir adalah memberikan prioritas utama pada upaya
pengurangan resiko bencana seperti kegiatan pencegahan, kegiatan
mengurangi dampak bencana (mitigasi) dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana (Bappenas, 2006). Kesiapsiagaan menghadapi
bencana adalah suatu kondisi suatu masyarakat yang baik secara
invidu maupun kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan
psikis dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari manajemen bencana secara terpadu.
Kesiapsiagaan adalah bentuk apabila suatu saat terjadi bencana dan
apabila bencana masih lama akan terjadi, maka cara yang terbaik
adalah menghindari resiko yang akan terjadi, tempat tinggal,
seperti jauh dari jangkauan banjir. Kesiapsiagaan adalah setiap
aktivitas sebelum terjadinya bencana yang bertujuan untuk
mengembangkan kapasitas operasional dan memfasilitasi respon yang
efektif ketika suatu bencana terjadi. Pada tingkat pengembangan dan
pemeliharaan kesiapsiagaan, berbagai usaha perlu dilakukan untuk
mengadakan elemen-elemen penting seperti: Kemampuan koordinasi
semua tindakan (adanya mekanisme tetap koordinasi) Fasilitas dan
sistim operasional
Peralatan dan persediaan kebutuhan dasar atau supply Pelatihan
Kesadaran masyarakat dan pendidikan Informasi Kemampuan untuk
menerima beban yang meningkat dalam situasi darurat atau
krisis.
2.4. Koordinasi Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang bencana
bahwa kegiatan koordinasi merupakan salah satu fungsi Unsur
Pelaksana Penanggulangan Bencana. Di samping itu unsur pelaksana
juga melaksanakan fungsi komando dan sebagai pelaksana dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fungsi komando diperlukan
dalam saat tahap tanggap darurat, dimana tidak ada lagi kesempatan
untuk melakukan perdebatan atau argumentasi yang berlarut-larut
selain hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh komando
atasan. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008
bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk
menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan
dampak bencana. Kata terpadu dalam penanggulangan bencana penting
karena masalah yang ditimbulkan terkait dengan berbagai sektor yang
multi kompleks. Koordinasi (coordination) adalah salah satu dari
kegiatan yang dilaksanakan dalam manajemen bencana yang dikenal
dengan empat C yaitu Command (komando), Control (Pengendalian);
Coordination (Koordinasi) dan Communication (Komunikasi). Keempat
hal ini kerap dilakukan karena melibatkan multi sektor yang terkait
dalam penanganan bencana. Komando adalah fungsi perintah didasarkan
atas sistem hirarki suatu organisasi yang dilakukan secara
vertikal. Pengendalian adalah fungsi mengarahkan dan dilakukan pada
suatu situasi yang menyangkut lintas organisasi. Koordinasi adalah
fungsi keduanya yang diarahkan pada penggunaan sumber daya secara
sistematis dan efektif (Rowland, 1984). Dalam melaksanakan tugas
penanganan bencana terutama pada saat tanggap darurat harus ada
satu kesatuan perintah (unity of command) dari seseorang kepada
orang lain yang bertanggung jawab kepadanya, sehingga apa yang
mesti dilaksanakan jelas dan tidak membingungkan (Rowland, 1984).
2.4.3. Tipe-tipe Koordinasi Menurut Hasibuan (2007), terdapat 2
(dua) tipe koordinasi, yaitu: Koordinasi vertikal adalah
kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang
dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit,
kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan
tanggungjawabnya. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan
tindakan-tindakan atau
kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap
kegiatan- kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang
setingkat. Jenis koordinasi menurut Handayaningrat (1984)
membedakan koordinasi menjadi koordinasi intern dan koordinasi
ekstern. Koordinasi ekstern adalah koordinasi antara yang
mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan berkedudukan di dalam
organisasi yang berbeda. Menurut arahnya, koordinasi dibedakan
menjadi tiga macam yaitu koordinasi vertikal, koordinasi horizontal
dan koordinasi diagonal (Soekarno K, 1975). Koordinasi vertikal
adalah tindakan atau kegiatan penyatuan/pengarahan yang dilakukan
oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan dan tanggungjawabnya.
Koordinasi vertikal atau struktural adalah dimana antara yang
mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan secara struktural
terdapat hubungan hirarki. Hal ini juga dapat dikatakan koordinasi
yang bersifat hirarkis karena satu dengan yang lainnya berada dalam
satu garis komando (line of command). Koordinasi horizontal yaitu
koordinasi fungsional dimana kedudukan antara yang
mengkoordinasikan dan yang dikoordinaiskan mempunyai level yang
sama. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan yang
satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi. Misalnya
koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro perencanaan departemen
terhadap kepala direktorat bina program pada tiap-tiap direktorat
jenderal suatu departemen. Koordinasi horizontal dibedakan menjadi
dua yaitu interdisplinary dan interelated. Koordinasi
interdiplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan
atau menyatukan tindakan untuk mewujudkan disiplin antara unit yang
satu dengan unit yang lain baik secara internal maupun secara
eksternal pada unit-unit yang mempunyai tugas yang sama. Koordinasi
interelated adalah koordinasi antar badan, instansi atau lembaga
yang fungsinya satu sama lain saling bergantung atau mempunyai
kaitan secara internal maupun secara eksternal (Wursanto, 2002).
Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional dimana yang
mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan yang dikoordinasikan tetapi yang satu dengan
yang lain tidak berada dalam satu garis komando (line of command)
Dari jenis dan arah koordinasi yang telah diuraikan di atas, maka
koordinasi dari badan terkait penanggulangan yang dibahas dalam
penelitian ini adalah koordinasi horizontal interelated. 2.4.4.
Sifat-sifat Koordinasi Menurut Hasibuan (2007), terdapat 3 (tiga)
sifat koordinasi, yaitu: Koordinasi adalah dinamis bukan statis.
Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang
koordinator
(manajer) dalam rangka mencapai sasaran. Koordinasi hanya
meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Asas koordinasi
adalah asas skala (hierarki) artinya koordinasi itu dilakukan
menurut jenjang- jenjang kekuasaan dan tanggungjawab yang
disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama
lain. Tegasnya, asas hirarki ini bahwa setiap atasan (koordinator)
harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya. 2.4.5. Syarat-Syarat
Koordinasi Menurut Hasibuan (2007), terdapat 4 (empat) syarat
koordinasi, yaitu: Sense of cooperation (perasaan untuk
bekerjasama), ini harus dilihat dari sudut
bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.
Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan
persaingan antara
bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk
mencapai kemajuan. Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap
bagian harus saling menghargai. Esprit de corps, artinya
bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai,
umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. 2.4.6.
Ciri-Ciri Koordinasi Menurut Handayaningrat (1984), koordinasi
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Bahwa tanggungjawab koordinasi
adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu,
koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering
dicampur- adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai
arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin
mengadakan koordinasi apabila tidak melakukan kerjasama. Oleh
kaerna itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat
penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi. Adanya proses
(continues process). Karena koordinasi adalah pekerjaan
pimpinan
yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga
tujuan dapat tercapai dengan baik. Pengaturan secara teratur usaha
kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep
yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha
individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan
koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting
untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan
merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi. Konsep kesatuan
tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi.
Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa
usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya
keserasian di dalam mencapai hasil. Tujuan koordinasi adalah tujuan
bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu
pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan
tujuan sebagai kelompok di mana bekerja Dalam operasionalnya
koordinasi adalah proses pengintegrasian (penggabungan yang padu)
dari semua tujuan dan kegiatan anggota satuan-satuan yang letaknya
boleh terpisah berjauhan di lingkup organisasi masing-masing,
supaya dapat menghasilkan suatu hasil optimal yang disetujui
bersama (Rowland, 1984). Kutipan yang dapat disarikan sebagai
berikut : Koordinasi dari usaha meliputi penyesuaian dari
kegiatan-kegiatan untuk
memperoleh suatu atau sekelompok tujuan. Bila semua pekerja
diberikan kebebasan melakukan pekerjaan menurut cara
sendiri-sendiri, masing-masing akan dipandu oleh ide masing-masing
tentang apa yang harus dilakukan. Walaupun semua memiliki keinginan
untuk kooperatif, hasil akhir dapat menghasilkan pemborosan waktu,
daya upaya, dan sumber daya uang karena tidak ada petunjuk yang
jelas memandu usaha tersebut. Secara konsekuen koordinasi
dibutuhkan dan menjadi suatu tanggung jawab utama dari pemimpin-
pemimpin (manejer-manejer). Koordinasi adalah berbeda sikap
kooperatif. Kooperatif boleh terjadi secara
spontan di lingkungan kelompok pekerja namun koordinasi terjadi
hanya bila di sana ada kepemimpinan yang efektif (effective
leadership). Di dalam arti praktis koordinasi berarti konsentrasi
dan penggunaan usaha yang kooperatif diseluruh anggota tim untuk
menyelesaikan suatu tugas secara ekonomis dan efektif. Untuk dapat
memperoleh kualitas koordinasi yang ideal seharusnya manajemen
telah memulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dn
pengendalian yang baik. 2.4.7. Tujuan Koordinasi Koordinasi adalah
upaya menyatu padukan berbagai sumber daya dan kegiatan organisasi
menjadi suatu kekuatan sinergis, agar dapat melakukan
penanggulangan masalah kesehatan masyarakat akibat kedaruratan dan
bencana secara menyeluruh dan terpadu sehingga dapat tercapai
sasaran yang direncanakan secara efektif serta harmonis (Depkes RI,
2002). Koordinasi yang baik akan menghasilkan upaya yang terpadu
dan terarah dalam memberdayakan semua potensi yang ada, dengan
tujuan : Mencegah duplikasi program. Masing-masing unit pelaksana
terkait memiliki
program penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi
dan kemampuan yang sebelumnya telah dinventarisasi dan dilaporkan
pada bagian pengurusan database di dinas kesehatan. Menjawab
pertanyaan siapa mengerjakan? Apa? Bagaimana? dan di mana?
Dalam situasi darurat bencana selalu terjadi kebingungan dalam
siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan dan bagaimana cara
mengerjakannya. Jaminan skala prioritas. Dengan koordinasi yang
baik akan diperoleh skala
prioritas tindakan yang dijamin dapat dilaksanakan oleh semua
pihak. Adanya pelayanan sesuai standar. Pelayanan yang diberikan
sesuai dengan
standar minimal pelayanan kesehatan. Untuk kepastian standar
diperlukan SOP Standard Operating Procedure)
Tingkat Efektivitas yang tinggi. Tingkat efektivitas adalah
terutama dalam
kegiatan penanggulangan bencana. Aspek efisiensi adalah aspek
yang berikutnya karena dalam kasus bencana selalu harus
ditanggulangi dengan biaya tak terduga. Namun demikian setiap
pelaksana penanggulangan bencana, perlu mengurangi pemborosan
tenaga dan waktu dalam melaksanakan kegiatan. 2.4.8. Standard
Operating Procedure (SOP) dalam Koordinasi Ada beberapa pendapat
tentang Prosedur Operasi Standar dalam melaksanakan koordinasi
antara lain : Menurut Pusat Penanggulangan masalah kesehatan Depkes
RI (2002), Prosedur Operasi Standar dalam melaksanakan koordinasi
adalah : (1) adanya media untuk berkoordinasi, (2) adanya tempat
dan waktu untuk melaksanakan koordinasi, (3) adanya unit atau pihak
yang dikoordinasikan. Unit yang dimasud di sini adalah organisasi
kesehatan baik instansi maupun tim kesehatan lapangan, (4)
pertemuan reguler. Pertemuan reguler dapat dilaksanakan secara
periodik dalam waktu perbulan, pertriwulan, persemester atau
bersifat insidentil apabila diperlukan, (5) tugas pokok dan
tanggung jawab organisasi sektor kesehatan yang jelas, (6)
informasi dan laporan, (7) kerjasama pelayanan dan sarana, dan (8)
aturan (Code of conduct) organisasi kesehatan yang jelas Menurut
Rapat koordinasi Satkorlak PB, Prosedur Operasi Standar dalam
melaksanakan koordinasi adalah sebagai berikut : (1) Tentukan pola
koordinasinya (berbagi informasi, kegiatan bersama, program
terpadu), (2) Tunjuk penanggungjawabnya, (3) Jadwalkan titik
pertemuan koordinasi dan (4) Tentukan mekanisme pertanggungjawaban.
2.4.9. Cara Koordinasi Koordinasi dapat dijalankan dengan berbagai
cara seperti berikut ini: Dengan memanfaatkan saluran atau media
komunikasi, misalnya:
Media elektronik seperti interphone, telepon, teleks, undangan,
faksimil
apabila jarak saling berjauhan Media cetak atau tertulis seperti
surat edaran, memo atau nota dalam buku
pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja, buku pedoman
peraturan Media tatap muka yaitu dengan mengadakan pertemuan baik
secara formal
maupun pertemuan informal. Dengan mengangkat koordinator.
Membuat simbol-simbol, tanda-tanda atau kode-kode tertentu misalnya
dengan
menggunakan bel atau sirene, gong, sinar, ucapan dengan jawaban
tertentu. Dengan aba-aba tertentu misalnya untuk menarik atau
mendorong barang yang
berat yang dilakukan oleh beberapa orang supaya tarikan atau
dorongan dapat dilakukan dengan serentak. Dengan menyanyi bersama,
selain untuk mendapatkan koordinasi juga dapat
membangkitkan semangat kerja.
