Upload
stella-lovinanda
View
20
Download
1
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
audit ch 1
Citation preview
TUJUAN PEMBELAJARAN1. Menjelaskan pengertian Auditing2. Membedakan antara auditing dan akuntansi3. Menjelaskan pentingnya auditing dalam mengurangi
risiko informasi4. Menyebutkan penyebab risiko informasi dan
menjelaskan bagaimana risiko ini dapat dikurangi5. Menguruaikan jasa assurance dan membedakan jasa
audit dari jasa assurance serta nonassurance lain6. Membedakan ketiga jenis audit7. Mengidentifikasi jenis auditor8. Menguraikan UU AP di Indonesia
Pengertian Auditing
AUDITING: pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informsi itu
dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen
Laporan Audit
Mengumpulkan dan mengevaluasi
bukti
Informasi dan Kriteria yang telah
ditetapkan
Orang yang Kompeten dan
Independen
BAHAN BUKTI
4
Bahan Bukti diartikan sebagai segalainformasi yang digunakan auditor dalam
menentukan kesesuaian informasiyang sedang diaudit dengankriteria yang telah ditetapkan
KOMPETEN & INDEPENDEN
5
Auditor harus mempunyai kemampuan memahamikriteria yang digunakan serta mampu
menentuka jumlah bahan bukti yang dibutuhkanuntuk mendukung kesimpulan
Sikap Independen adalah dimana auditormemiliki kebebasan yang cukup dalam
melakukan audit
PELAPORAN
6
Tahap terakhir dalam auditadalah penyusunan Audit report yang
merupakan alat penyampaian temuan-2 kepada para pemakai laporan tersebut
Perbedaan Akuntansi dan Auditing
Akuntansi: proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan peristiwa ekonomi dengan tujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.Disusun berdasarkan GAAPDikembangan SIA untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan tepat
Audit: Menentukan apakah informasi yang dilaporkan mencerminkan dengan tepat peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansiPerlu keahlian mengumpulkan dan menginterpretasi bukti audit, menentukan prosedur audit, jumlah dan jenis unsur yang diuji, serta mengevaluasi hasilnya
Arti Penting Auditing
Auditing berkaitan dengan risiko informasi.
Risiko Informasi (information risk): kemungkinan bahwa informasi yang melandasi keputusan bisnis ternyata tidak akurat, karena tidak akuratnya laporan keuangan
Auditing: meningkatkan keyakinan (assurance) bahwa laporan keuangan adalah dapat dipercaya
Causes of Information Risk
Remoteness of Information
Biases and Motives of the Provider
Voluminous Data
Complex Exchange Transactions
Reducing Information Risk
User Verifies Information: pemakai mendatangi perusahaan untuk memeriksa catatan dan memperoleh informasi tentang laporan keuangan
User Shares Information Risk with Management:jika informasi manajemen tidak akurat, ia akan dituntut user
Audited Financial Statement are Provided:user meminta dan memanfaatkan hasil audit independen
ASSURANCE SERVICES
11
Assurance services jasa professional yang ditujukanUntuk meningkatkan kualitas informasi
Yang digunakan untuk pengambilan keputusan
Assurance services dilaksanakanAkuntan publik atauProfesional lainnya.
JASA ATESTASI
12
Jasa Astetasi merupakan salah satu jasadimana Akuntan Publik menerbitkan
laporan tertulis yang menyatakan suatukesimpulan tentang keandalan asersi
(pernyataan) tertulis yang menjaditanggung jawab pihak lain.
JASA ATTESTASI
13
Audit laporan keuangan
Review laporan keuangan
Jasa atestasi lainya
Attestasi atas internal control
ASSURANCE, ATTESTASI, DAN JASA NONASSURANCE
14
JASA ASSURANCE
Jas Assurance lainnya
KonsultansiManajemen
Jasa astetasi lainya
JASA ASTETASI
Audit Review
ASSURANCE, ATTESTASI-LANJUTAN
15
JASA NONASSURANCE
KonsultasiManagement
Jasa Perpajakan
KonsultasiManagemen
tertentuAkuntansi &Pembukuan
Adalah jasa assurance yang diberikan oleh akuntan publik. KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain.
ATTESTATION SERVICES
JENIS
Audit of Internal Control over financial reporting
Audit of historical financial statement
Review of historical financial statement
Attestation services on information technology
Other attestation services
OTHER ASSURANCE SERVICES
ISO 9000 certification
Environmental audit
Fraud and illegal acts risk assesment
Complience with policies and procedures
NON ASSURANCE SERVICES
Accounting and Bookkeeping services
Tax Services
Management Consulting services
TYPES OF AUDITS
Operational Audit
Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu bagian atau metode operasi organisasi
Complience Audit
Menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang
ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi
Financial Statement Audit
Menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu (GAAP)
TYPES OF AUDITORS
Certified Public Accounting Firm (KAP)
Government Auditor (BPK, BPKP)
Internal Revenue Agents (Auditor Pajak)
Internal Auditor (Auditor internal)
JENIS AUDIT
21
Audit Laporan Keuangan Audit Kepatuhan Audit Operasional
Memeriksa asersi dalam laporan keuangan
Memeriksa tindakan perorangan atau organisasi
Memeriksa seluruh atau sebagaian aktivitas
organisasi
Kriteria yang digunakan adalah prinsip akuntansi yg berlaku
umum
Kriteria yang digunakan adalah kebijakan, perudangan,
peraturan
Kriteria yang digunakan adalah tujuan tertentu organisasi
Laporan audit berisi pendapat auditor atas kesesuaian lap keuangan dengan prinsip
akuntansi yg berlaku umum
Laporan aduit berisi pendapat atas kepatuhan perorangan/organisasi
terhadap peraturan, kebijakan, perundangan
Laporan audit berisi rekomendasi perbaikan aktivitas
URGENSI UU AKUNTAN PUBLIK (1)a. Jasa Akuntan Publik digunakan oleh publik (stakeholders)
dalam pengambilan keputusan ekonomi.b. Akuntan Publik berperan dalam peningkatan kualitas dan
kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas.
c. Akuntan Publik merupakan salah satu profesi penunjang dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang merupakan salah satu syarat terwujudnya pasar yang efisien.
d. Di banyak negara lain, profesi Akuntan Publik lazim diatur dalam peraturan setingkat Undang-Undang.
URGENSI UU AKUNTAN PUBLIK (2)e. Belum ada peraturan setingkat Undang-
Undang yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik.
Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi Akuntan Publik.Peraturan yang ada adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
TUJUAN UU AKUNTAN PUBLIKa. Melindungi kepentingan publik;b. Mendukung perekonomian yang sehat,
efisien, dan transparan;c. Memelihara integritas profesi Akuntan
Publik;d. Meningkatkan kompetensi dan kualitas
profesi Akuntan Publik; sertae. Melindungi kepentingan profesi Akuntan
Publik sesuai dengan standar dan kode
SISTEMATIKA UU AKUNTAN PUBLIK (1)
UU Akuntan Publik terdiri dari 16 BAB dan 62 Pasal
BAB BAGIAN
I. KETENTUAN UMUM -
II. BIDANG JASA 1 Jenis Jasa
2 Pembatasan Pemberian Jasa
III. PERIZINAN AP 1 Umum
2 Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik
3 Perizinan untuk Akuntan Publik Asing
4 Perpanjangan Izin
5 Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin
SISTEMATIKA UU AKUNTAN PUBLIK (2)BAB BAGIAN
IV. KANTOR AKUNTAN PUBLIK 1 Bentuk Usaha
2 Pendirian dan Pengelolaan
3 Rekan non-Akuntan Publik
4 Tenaga Kerja Profesional Asing
5 Izin Usaha
6 Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik
7 Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik
8 Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha Kantor Akuntan Publik
9 Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik
SISTEMATIKA UU AKUNTAN PUBLIK (3)BAB BAGIAN
V. HAK, KEWAJIBAN & 1 Hak Akuntan Publik
LARANGAN 2 Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
3 Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
VI. PENGGUNAAN NAMA KAP -
VII. KERJA SAMA KAP 1 Kerja Sama Antar-Kantor Akuntan Publik
2 Kerja Sama Kantor Akuntan Publik dengan KAPA atau OAA
3 Pendaftaran, Pembekuan, dan Pembatalan Status Terdaftar KAPA atau OAA
SISTEMATIKA UU AKUNTAN PUBLIK (4)BAB BAGIANVIII.BIAYA PERIJINAN -IX. ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK -X. KOMITE PROFESI AKUNTANSI PUBLIK -XI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1 Umum
2 Pembinaan3 Pengawasan
XII. SANKSI ADMINISTRATIF -
XIII.KETENTUAN PIDANA -
XIV.KEDALUWARSA TUNTUTAN ATAU GUGATAN -
XV.KETENTUAN PERALIHAN -
XVI.KETENTUAN PENUTUP -
PERBEDAAN SIGNIFIKANUU AKUNTAN PUBLIK & PMK 17/PMK.01/2008No SUBSTANSI PMK 17 UU AKUNTAN PUBLIK1 Jenis Jasa Atestasi Asurans
(Pasal 3)
2 Proses menjadi Akuntan Publik
Persyaratan:• Register Negara
Akuntano S1 Akuntansio PPAko Register Akuntan
• Lulus USAP
Disederhanakan dan basispeserta diperluas. Persyaratan:• S1, DIV atau setara jurusan
akuntansi & non akuntansi• Lulus USAP yang
diselenggarakan:o Asosiasi Profesi
Akuntan Publiko Pendidikan Profesi
Akuntan Publik yang terakreditasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik
(Pasal 6)
PERBEDAAN SIGNIFIKANUU AKUNTAN PUBLIK & PMK 17/PMK.01/2008No SUBSTANSI PMK 17 UU AKUNTAN PUBLIK3 Rotasi Audit • Rotasi AP : 3 th
• Rotasi KAP : 6 th• Rotasi AP dan KAP dapat
diatur• Diatur lebih lanjut dlm PP
(Pasal 4)
4 Izin AP Masa berlakunya izin tidak dibatasi
Izin AP berlaku untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang
(Pasal 5)
5 Izin AP Asing Tidak diatur Diatur(Pasal 7)
6 Bentuk Usaha KAP
• Perseorangan• Persekutuan perdata• Firma
• Perseorangan• Persekutuan perdata• Firma• Bentuk usaha lain yang
sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.
(Pasal 12)
PERBEDAAN SIGNIFIKANUU AKUNTAN PUBLIK & PMK 17/PMK.01/2008No SUBSTANSI PMK 17 UU AKUNTAN PUBLIK7 Komposisi
Rekan dan pegawai KAP warga negara asing (WNA)
• Tidak diatur • Komposisi Rekan KAP: Jml Rekan WNA maksimal 1/5 dari seluruh Rekan (Note: AP WNA tidak dapat mendirikan KAP Perseorangan)
• Komposisi Rekan KAP: Jml pegawai profesional WNA maksimal 1/10
• Pemimpin Rekan harus AP WNI(Pasal 13)
8 Rekan Non-AP
• Tidak ada mekanisme pendaftaran
• Diatur mekanisme pendaftaran bagi Rekan Non-AP
(Pasal 14-16)
9 Jml pegawai profesional pemeriksa KAP
• Min 3 orang • Min. 2 orang(Pasal 27)
PERBEDAAN SIGNIFIKANUU AKUNTAN PUBLIK & PMK 17/PMK.01/2008No SUBSTANSI PMK 17 UU AKUNTAN PUBLIK10 Benturan
Kepentingan• Tidak diatur
secara eksplisit• Diatur secara umum, detail
akan diatur lebih lanjut dalam PMK
(Pasal 28)
11 Pihak Terasosiasi
• Tidak diatur • Diatur(Pasal 29 dan 52)
12 Larangan RangkapJabatan
• Diatur detail AP dilarang merangkap:a. Pejabat negara;b. Pimpinan atau pegawai pada
lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
c. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan
(Pasal 30)
13 Kerjasama antar KAP
• Tidak diatur • Organisasi Audit Indonesia (OAI)
(Pasal 33-34)
PERBEDAAN SIGNIFIKANUU AKUNTAN PUBLIK & PMK 17/PMK.01/2008No SUBSTANSI PMK 17 UU AKUNTAN PUBLIK14 Kerjasama
KAP dg KAPA &OAA
• Tidak diatur mekanismependaftaran bagi KAPA & OAA
• Diatur mekanisme pendaftaran bagi KAPA & OAA
(Pasal 38-40)
15 Kewajiban direview mutu oleh KAPA/OAA
• Diatur • Tidak diatur
16 Biayaperizinan
• Tidak diatur • Diatur. Ketentuan lebih lanjut diatur di PP
(Pasal 41-42)
17 Asosiasi Profesi Akuntan Publik
• Pengakuan IAPI sbg asosiasi profesi akuntan publik
• Diatur kewenangan Asosiasi Profesi Akuntan Publik
• Asosiasi Profesi Akuntan Publik yg menjalankan kewenangan tsb ditetapkan oleh Menteri
(Pasal 43-44)
PERBEDAAN SIGNIFIKANUU AKUNTAN PUBLIK & PMK 17/PMK.01/2008No SUBSTANSI PMK 17 UU AKUNTAN PUBLIK18 Komite Profesi
Akuntan Publik
• Tidak diatur • Diatur Komite Profesi Akuntan Publik yg berfungsi:
o Memberikan pertibangan kepada Menteri
o Sbg lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif
(Pasal 45-48)
19 Kewenangan Menteri dlm hal Pembinaan
• Tidak diatur secara jelas
• Menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan AP, KAP, dan cabang KAP;
• Menetapkan kebijakan tentang SPAP, USAP, PPL;
• Melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan SPAP, USAP, PPL.
(Pasal 28)
PERBEDAAN SIGNIFIKANUU AKUNTAN PUBLIK & PMK 17/PMK.01/2008No SUBSTANSI PMK 17 UU AKUNTAN PUBLIK20 Sanksi
AdministratifDiatur 3 jenis sanksi:a. Peringatanb. Pembekuan izinc. Pencabutan izin
• Diatur 7 jenis sanksi:a. Rekomendasi untuk
melaksanakan kewajiban tertentu;
b. Peringatan tertulis;c. Pembatasan pemberian
jasa kepada suatu jenis entitas tertentu;
d. Pembatasan pemberian jasa tertentu;
e. Pembekuan izin;f. Pencabutan izin; dan/ataug. Denda.
• Diatur lebih lanjut dlm PP(Pasal 53)
PERBEDAAN SIGNIFIKANUU AKUNTAN PUBLIK & PMK 17/PMK.01/2008No SUBSTANSI PMK 17 UU AKUNTAN PUBLIK21 Ketentuan
Pidana• Tidak diatur • Diatur Ketentuan Pidana bagi:
o Akuntan Publiko Pihak Terasosiasio AP dan KAP Palsu
(Pasal 55-57)
22 Kedaluwarsa Tuntutan atau Gugatan
• Tidak diatur • Diatur: 5 th(Pasal 58)
23 UU No 34 th 1954
• Peraturan Pelaksanaan UU No 34 th 1954
• Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 34 th 1954 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
(Pasal 60)
Bentuk Usaha KAP
Perseorangan
- AP (WNI)
- Pegawaiprofesional WNA maks 1/10
Persekutuan Perdata atau Firma- Pemimpin Rekan: AP WNI- Rekan Non-AP maks 1/3- Rekan WNA maks 1/5- Pegawai profesional WNA maks 1/10
Bentuk lain ygsesuai dg karakteristikprofesi(Ditetapkan Menteri)
UU AKUNTAN PUBLIK:
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN KAP
38Pasal 12 - 13
Bentuk Usaha KAP
Perseorangan
- AP (WNI)
- Pegawaiprofesional WNA maks 1/10
Persekutuan Perdata atau Firma- Pemimpin Rekan: AP WNI- Rekan Non-AP maks 1/3- Rekan WNA maks 1/5- Pegawai profesional WNA maks 1/10
Bentuk lain ygsesuai dg karakteristikprofesi(Ditetapkan Menteri)
UU AKUNTAN PUBLIK:
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN KAP
39Pasal 12 - 13
UU AKUNTAN PUBLIK:
JENIS JASAJASA ASURANS
• Jasa audit atas informasi keuangan historis;
• Jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
• Jasa asurans lainnya
JASA SELAIN ASURANSAP dapat memberikan jasa selain asurans, yang berkaitan dengan:• Akuntansi,• Keuangan, dan• Manajemen
JASA EXCLUSIVE AP
PROSES MENJADI AKUNTAN PUBLIKSebelum UU
AP Setelah UU AP
S1 Akuntansi(PTN & PTS)
PPAk(PTN & PTS)
Izin Akuntan Publik(Kemenkeu)
Register Negara Akuntan
(Kemenkeu)
Ujian Sertifikasi AP(IAPI)
S1/D-IV/setaraAkuntansi & non-Akuntansi
(PTN & PTS)
Pendidikan Profesi AP* (PTN & PTS)
& Ujian Sertifikasi AP (IAPI)
Izin Akuntan Publik(Kemenkeu)
*Perlu koordinasi Kemenkeu, Kemendiknas, PTN/PTS, IAPI, dan IAI
PIHAK TERASOSIASI
Siapa saja?
Pegawai KAP yang terlibat dalam
pemberian jasa
Rekan KAP yang tidak
menandatangani laporan
Pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian
jasa
Spesialis yang dikontrak AP/KAP
• Sanksi Pidana pasal 56 atau pasal 57
• Menteri berwenang mencantum pihak terasosiasi dalam DOT jika melanggar pasal 52
Larangan / Kewajiban:• Pihak yang harus bebas
benturan kepentingan atas pemberian jasa asurans
• Menjaga kerahasiaan klien• Jika termasuk DOT, AP/KAP
tidak boleh menggunakan tenaganya dalam pemberian jasa
• Menteri dapat memanggil/meminta keterangan/data kepada Pihak terasosiasi pada saat pemeriksaan AP/KAP
SANKSI PIDANA
Psl 56PIHAK
TERASOSIASI
Psl 57 (1)SETIAP ORANG
Psl 57 (2), (3), (4)
PEMALSU AP
Psl 55AP TERKAIT
JASA:Memanipulasi atau memalsukan data, termasuk membantu
KERTAS KERJA ASURANS (SENGAJA):• Manipulasi/
memalsukan kertas kerja
• Tidak membuat kertas kerja
• Kertas kerja tidak dapat digunakan
Pernyataan/keterangan, dokumen palsu terkait perizinan AP/KAP,
termasuk cabang
Pemalsu profesi AP baik individu atau korporasi
PIDANA:Kurungan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 300juta
PIDANA:Kurungan maks 6 tahun dan denda maks Rp 600juta