Demokrasi dan KebebasanBerpendapatOctober 28, 2010 at 3:54 pmLeave a commentDemokrasi adalah sistem pemerintahan kufur yang sangat tidak Islami.Yang paling banyak itulah yang menjadi kebenaran. Demokrasi memungkinkan membuat tindakan buruk dengan segala cara untuk mendapatkan kemenangan, karena hanya dinilai dari siapa yang paling banyak setuju. Demokrasi sangat mentrigger kecurangan. Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.Winston Churchill (Hansard, November 11, 1947)Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.Sebuah negara dikatakan demokratis apabila negara tersebut terus berproses menuju ke masyarakat demokratis. Salah satu indikasi kuat kreteria negara demokratis adalah adanya pemilihan umum yang jujur dan adil. Seperti diakui oleh pengamat Internasional bahwa sejak tahun 1999 Indonesia sudah melaksanakan pemilu secara relatif adil dan jujur. Bahkan pada pemilu tahun 1955 pun diakui sebagai pemilu yang adil.Masalahnya sekarang kenapa dari pelaksanaan pemilu ataupun pilkada di banyak daerah selalu diwarnai oleh keributan yang tidak jarang menjadi kerusuhan? Padahal jika kita menilik nilai-nilai demokrasi sejatinya hal tesebut justru bertentangan dengan demokrasi. Dalam pengamatan selanjutnya ternyata Indonesia masih dalam tataran melakasanakan demokrasi pada tingkatan prosedural yaitu sesuai dengan prosedur demokratis seperti adanya pemilu, adanya lembaga-lembaga perwakilan dan seterusnya.Indonesia belum mencapai pada pelaksanaan demokrasi yang subtansial yaitu sikap-sikap dan prilaku demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat sendiri tapi juga terutama pada pemerintah. Karena itu tidak mengherankan jika keributan pada pilkada masih mewarnai proses demokrasi Indonesia. Disamping karena tingkat rasionalitas politik masyarakat pada umumya dinilai masih rendah juga karena demokrasi subtansial belum dilaksanakan. Kiranya hal ini mengindikasikan jalan panjang demokrasi Indonesia masih penuh dengan hambatan dan tantangan justru dari efek dari demokrasi itu sendiri.Oleh karena itu, Indonesia masih belum bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi secara utuh, sebagai contoh kasus prita yang baru-baru ini meramaikan stasiun TV di Indonesia dan menggugah hati nurani semua masyarakat Indonesia.Yang dimana kasus itu terjadi karena hal yang sifatnya sepele saja, yaitu Pengalaman tidak mengenakkan Prita sebagai seorang pasien dari sebuah rumah sakit, dilampiaskan dengan keluh kesah berkirim email pada temannya. Tidak diduga oleh siapapun ternyata curahan hati itu berdampak hukum, harus mendekam di penjara. Benarkah hanya karena memberi kritik seseorang bisa ditahan? Mengapa sebuah keluhan seorang pasien lewat media elektronik internet dapat berdampak hukum demikian besar?Sebenarnya bila ditilik secara cermat, pengalaman seperti ini banyak sekali dialami baik oleh pasien dan pihak rumah sakit. Cukup sering dijumpai seorang pasien mengadukan ketidak puasan layanan seorang dokter dan rumah sakit baik di media cetak, elektronik dan internet. Fenomena yang biasa terjadi ini menjadi sesuatu yang sangat besar karena baru pertamakali sebuah rumah sakit berani menuntut dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan pasien.Mungkin bagi sebagian masyarakat hal itu merupakan sebuah sekedar kritikan untuk sebuah pelayanan rumah sakit. Kelompok lain mengatakan sekedar kirim email mengapa harus mengorbankan seorang Ibu rumah tangga dengan memisahkan dua anak kecil di rumahnya. Tetapi pihak rumah sakit yang berseteru tetap bersikeras bahwa tulisan sang ibu jelas-jelas sebuah pencemaran nama baik.Bila disimak lebih cermat ternyata asal muasal sengketa adalah dugaan pencemaran nama baik oleh bekas pasien kepada rumah sakit yang pernah merawatnya. Dalam tulisan tersebut tersurat bahwa rumah sakit berikut dokternya sebagai penipu dan rumah sakit mencari pasien berkedok hasil laboratorium yang fiktif. Jadi sekali lagi permasalah utama adalah dugaan pencemaran nama baik, bukan sekedar penulisan atau berkeluh kesah melalui email. Fokus masalah yang tidak jelas inilah yang akan mengaburkan permasalahan yang sebenarnya ada. Interpretasi pemcemaran nama baik sendiri akan terjadi multitafsir sehingga harus diarahkan pada jalur hukum.Dari sebuah cerita yang kecil tersebut ternyata berdampak besar dan menjadi sesuatu kontroversi yang tiada berhenti ujungnya. Dari pengalaman yang seringkali terjadi tersebut menjadi melebar tak tentu arah. Karena pelaku dugaan pencemaran nama baik adalah seorang ibu yang tidak berdaya yang mempunyai anak kecil maka opini, simpati, dan dukungan mengalir secara deras tak terbendung tanpa melihat fokus masalah dan demi kebebasan berpendapat.Dengan suhu politisi yang tinggi ini tidak disia-siakan seorang calon presiden yang masih aktif menjabat wakil presiden mengatakan dengan lebih cepat dan lebih baik. Bebaskan Prita, polisi harus pelajari kasusnya lagi lebih baik. Sedangkan calon presiden lain yang biasa berhemat kata,dengan bahasa tubuh langsung mengunjungi Prita ke tempat tahanan. Presiden sebagai calon presiden incumbent seakan tak mau kalah menyikapinya secara jelas dan tegas mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum harus memakai hati nurani dan rasa keadilan. Dalam pencitraan mungkin tindakan para calon pemimpin negeri ini sangat hebat dalam membela wong cilik. Tetapi dari sisi hukum campur tangan terhadap penegakan hukum yang selama ini didengungkan mereka, tampaknya akan pudar walau untuk membela kaum lemah. Bukankah di mata hukum semua orang sama tidak ada bedanya.Kalau sudah orang-orang besar di negeri ini mengayuhkan langkahnya, pasti masyarakat dan pejabat di bawahnya akan mengikuti dan bersuara lebih keras lagi. Menteri kesehatan beberapa hari berikutnya dengan lantang mengatakan bahwa nama Internasional harus dicopot karena menyalahi aturan, padahal banyak nama Rumah Sakit Internasional yang serupa selama ini tidak dipermasalahkan. Kejaksaan Agung dan Polisi sebagai penegakan hukum ikut saling tuding karena desakan masyarakat dan campur tangan pemimpin negeri ini. Bahkan karenanya, dalam waktu singkat Prita langsung dibebaskan dari tahanan.Begitu yang menjadi pelaku sengketa adalah Rumah Sakit dan dokter, maka kesempatan munculnya opini yang tak terkendali menyudutkan tindakan dokter dan rumah sakit di manapun berada. Permasalahan menjadi melebar kemana-mana. Permasalahan berlanjut pada dokter yang dianggap tidak manusiawi, rumah sakit mata duitan, dokter tidak professional dan sebagainya. Dokter adalah manusia biasa, sangkaan tersebut adalah hal yang mungkin saja benar terjadi walau tidak boleh digeneralisasikan.Etika berpendapatPaska reformasi bangsa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik didalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28, maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.Paska reformasi pula masyarakat Indonesia mengalami euphoria demokrasi yang sangat hebat. Dahulu untuk berbicara dengan nada tinggi terhadap presiden sudah menjadi pidana, sekarang mengkritik presiden di depan umum adalah hal biasa. Tampaknya kasus Prita ini adalah kasus yang kesekian kali sebagai pembelajaran bagi bangsa ini dalam berdemokrasi yang sebenarnya.Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tetapi harus bertanggung jawab dan beretika dalam berpendapat. Menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat yang ideal sangat sulit. Setiap upaya penentuan batas nilai etika berpendapat akan divonis sebagai pengebirian berpendapat. Bahkan undang undang baru seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diciptakan oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi saja dianggap mengkebiri kebebasan berpendapat.Etika berpendapat tersebut tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Tetapi layaknya dalam berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus menjustifikasi fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak boleh memutarkan balikkan fakta kebenaran yang ada. Bila hal ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Bila etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya dan kesopanan tidak terlalu masalah karena sangsi yang didapat hanyalah sekedar sangsi sosial.Pameo lama mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan sehingga wajar bila itu terjadi akan berdampak hukum. Karena fitnah dan pencemaran nama baik akan berakibat sangat merugikan bagi yang mendapatkannya. Ternyata dari sebuah opini yang memutarkan balikkan fakta yang ada, dapat mematikan kehidupan dan mata pencaharian seseorang. Seorang pedagang bakso diisukan memakai daging celeng akan membuat pedagang akan kehilangan mata pencaharian. Begitu juga seorang dokter dituding sebagai penipu maka hancurlah citra profesionalnya. Demikian juga sebuah perusahaan kosmetik bila diisukan memakai minyak babi akan hancurlah perusahaan tersebut, demikian juga rumah sakit. Bila semua orang boleh bebas berpendapat seenaknya tanpa beretika, maka akan kacaulah negera demokrasi ini.Dan kasus Prita, merupakan potret sebuah riak kecil dalam kehidupan masyarakat dan lemahnya hukum di Indonesia terhadap kebebasan berpendapat yang mampu menghebohkan masyarakat Indonesia. Tampaknya fenomena ini dijadikan proses pembelajaran bagi masyarakat tentang permasalahan yang selama ini yang terjadi.

Kedua REALITAS DEMOKRASI MODERN DI TANAH PAPUA DAN PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA DAN KETUA DPRPYang seharusnya dilakukan oleh elit dari tanah Tabi menggalang kekuatan, membentuk kesatuan dan persatuan, menyakut kekuatan ekonomi dan politik menjadi satu barisan, bukan menggagas pemekaran provinsi dari provinsi dari tanah adatnya sendiri.Permainan politik dalam proses demokrasi modern, bukan demokrasi ala Indonesia bernama demokrasi terpimpin seperti saat ini jelas-jelas memuluskan langkah Lukmen.Itu bukan kesalahan Lukmen, bukan juga kesalahan orang Papua pilih orang kampungan. Itu kesalahan demokrasi sendiri. Itu juga kesalahan NKRI yang berani menjalankan proses demokratisasi sesuai prinsip demokrasi modern, bukan menurut prinsip demokrasi ala Indonesia lagi.Kartu politik elit pegunungan Papua dalam permainan politik di tanah Papua dalam demokrasi modern ini berkarakter badai pegunungan. Siapapun tahu sifat sebuah badai: ia menggoyang, memiringkan, mencabut, menggusur, melengserkan, menghanyutkan, bahkan sampai mengakhiri. Karena real-politik tanah Papua di dalam NKRI ini merupakan arus yang bersifat badai, maka jelas elit politik Tabi harus bersatu, kalau tidak mau terhanyut keluar dari realitas arus demokratitasi, bukannya menggagas pembentukan Provinsi baru di atas dari Provinsi yang sudah ia miliki di tanah adatnya sendiri.Ada dua skenario tersedia bagi kita semua. Pertama elit politik Tanah Adat Tabi membentuk kekuatan dalam rangka menyaingi permainan elit politik dari pegunungan Papua atau kedua, mengikuti tatanan dan realitas hubungan nenek-moyang dan adat di antara orang tanah Tabi dan orang pegunungan Tanah Papua. Yang jelas NKRI akan senang dengan skenario pertama. Oleh karena itu, elit politik manapun, entah itu Bupati Jayapura, Walikota Jayapura atau siapa saja tokoh atau politisi yang berkoar-koar dalam wacana pemekaran provinsi Tabi, maka ia sebenarnya murni agen NKRI yang dititipkan ke dalam sistem pemerintahannya di tanah Papua. Bukan itu saja, mereka juga sedang dalam proses menyangkal adat dan tradisi serta sejarah penyebaran orang Papua dari pesisir sampai ke pegunungan tanah Papua. Selain daripada itu, mereka juga sedang dalam proses membongkar tatanan peradaban manusia Papua yang berbasis dari ibukota provinsi Papua, Port Numbay.Apakah kita biarkan salah satu kelompok Masyarakat Adat (MADAT) di tanah ini merombak nasib dari segenap manusia Papua di pulau ini demi kepentingan kue-kue politik yang hasilnya hanya dinikmati anak-isteri sendiri selama mereka hidup sendiri, tanpa ada bekas dan manfaat bagi MADAT Tabi, apalagi MADAT Papua?Di sisi lain, dari sisi prinsip demokrasi universal, yaitu demokrasi modern, kita kenal prinsip utama dan pertama dalam demokrasi atau definisi pertama dari demokrasi modern ialah rule by majority and minority rights, artinya pemerintahan oleh mayoritas (maksudnya yang memperoleh mayoritas suara dalam Pemilu) dan hak-hak dari bagi kaum minoritas (dalam hal ini entah yang minoritas dalam perolehan suara ataupun yang minoritas secara etnik, suku, agama, dsb.)Apa artinya?Arti jelas dan langsung dalam konteks realitas MADAT Papua ialah Siapa yang punya penduduk banyak dalam sukunya atau kelompok atau aliansi sukunya, maka dialah pemenangnya. Faktanya penduduk terbanyak di tanah Papua, bahkan suku terbesar di seantera rumpun Melanesia ada di pegununngan West Papua, yaitu suku Lani.Biarpun seluruh Melanesia menjadi satu negara, suku Lani tetapi dan selamanya yang mayoritas. Dan kalau demokrasi artinya yang memimpin ialah mayoritas, maka itulah yang telah terjadi dalam pemilu terakhir di Provinsi Papua, bukan?Mengapa saya gunakan patokan suku, bukannya partai politik?Jawabannya ialah fakta lapangan di tanah Papua, bahkan di seluruh Melanesia dan di seluruh masyarakat non-Barat, termasuk di Indonesia, Malaysia, Thailand, di Afrika dan Amerika Latin. Di semua tempat ini yang berlaku fakta bahwa para pemilih kebanyakan tidak menjatuhkan pilihan berdasarkan partai politik, ideologi politik ataupun program kerja yang disodorkan oleh para calon. Yang selalu dan selamanya menjadi patokan ialah dari suku mana, dari agama mana, dan dari ras mana seseorang mencalonkan diri. Mind you, fakta di negara paling demokratis bernama Amerika Serikat juga menunjukkan realitas bahwa kebanyakan orang-orang non-Barat, mulai dari orang-orang turunan Asia, turunan Amerika Latin, turunan Afrika semuanya, hampir semuanya memilih calon Presiden Barack Obama dibandingkan lawan politiknya dari republikan yang semuanya murni secara etnis orang turunan Eropa.Apa artinya ini?Artinya, walaupun semua manusia, kita semua, baik putih, hitam, sawo matang, rambut lolong ataupun keriting, berama Islam atau Kristen, atau kafir atau animis atau komunis atau liberal, tidak menjadi masalah. Masalah ras atau etnik tetap menjadi patokan utama dalam menentukan pilihan dalam proses demokrasi modern sekalipun.Artinya bagi demokrasi di tanah Papua dan pemilihan gubernur Papua dan anggota DPRP?Artinya ialah:- Pertama, kebanyakan anggota DPRP ialah orang Papua dari gunung;- Kedua, karena kebanyakan anggota DPRP orang Papua dari gunung, berarti masyarakat di atas sana lebih banyak, yang berarti mereka memiliki suara mayoritas, yang berarti mereka punya pilihan yang menentukan siapa menjadi gubernur di Tanah Papua.Sampai kapan ini berakhir?Jawabannya ada tiga versi. Versi pertama, ia akan berakhir kalau NKRI kembali menerapkan demokrasi terpimpin atau demokrasi pancasila. Versi kedua ialah kalau ada tokoh Papua yang biarpun tidak berasal dari gunung, tetapi ia punya daya pikat dan berhatinurani murni untuk masyarakat, maka pasti akan akan dipilih tanpa pandang bulu dari mana sukunya. Versi terakhir, dan ini versi yang saya sedang promosikan untuk diadvokasi ialah menerapkan prinsip-prinsip Demokrasi Kesukuan.