Upload
rizal-dzalu
View
36.892
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
DEMOKRASI PANCASILA
NAMA : AMRIZAL TANJUNGJURUSAN : MIFKELAS : X-42NPM : 09402045MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA
DAFTAR ISI
Daftar isi..................................................................... 2Kata Pengantar.......................................................... 3BAB. I pendahuluan.................................................. 4BAB. II pengertian Demokrasi Pancasila................ 9
A. Pengertian menurut Etimologis....................... 9B. Pengertian menurut Terminology................... 10C. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan...... 12D. Demokrasi sebagai sistem politik..................... 14E. Demokrasi sebagai sikap hidup....................... 15F. Demokratisasi.................................................... 15G. Demokrasi di Indonesia.................................... 18H. Sistem Politik Demokrasi................................. 20I. Pendidikan Demokrasi...................................... 22J. Fungsi Demokrasi Pancasila`........................... 24K. Rumusan Demokrasi Pancasila....................... 25
BAB.III Kesimpulan.................................................. 28BAB.IV Daftar Pustaka............................................. 30
2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan Bumi dan
Langit beserta isinya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda
Besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam menjadi agam yang
diridoi oleh Allah SWT dan agama yang diteima di sisi – Nya. Dalam rangka
menghadapi UAS semester ganjil , penulis mendapatkan tugas ilmiah sebagai salah
satu syarat UAS dengan mata kuliah “ Pendidikan Pancasila “ dengan tema “
Demokrasi Pancasila “. Dalam pengerjaan dan penyusunan tulisan ini , penulis
mengambil sumber dari berbagai buku dan internet. Apabila ada kesalahan penulisan
ataupun pendapat , menulis mohon maaf mengingat penulis masih dalam tahap
pembelajaran. Saran , kritikan dan masukan sangat penulis harapkan dari pembaca
dan dosen untuk perkembangan dan kemajuan akademik penulis.
Terima Kasih
Penulis
Amrizal Tanjung
3
BAB.I. PENDAHULUAN
Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan
politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi
basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi
penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan.
Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriter pun
masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa
demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Sejak merdeka,
perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dari
Demokrasi Parlementer/ Liberal (1950–1959) , Demokrasi Terpimpin (1959–1966)
dan Demokrasi Pancasila (1967–1998). Tiga model demokrasi ini telah memberi
kekayaan pengalaman bangsa Indonesia dalam menerapkan kehidupan demokrasi.
Setelah reformasi demokrasi yang diterapkan di Indonesia semakin diakui oleh dunia
luar. Reformasi telah melahirkan empat orang presiden. Mulai dari BJ Habibie,
Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrasi
yang diterapkan saat ini masih belum jelas setelah pada masa Presiden Soeharto
dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Ir Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera
Revolusi (1965) pernah mengungkapkan pendapatnya tentang demokrasi bagi bangsa
Indonesia. “Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah ’pemerintahan rakjat’. Tjara
pemerintahan ini memberi hak kepada semua
4
rakyat untuk ikut memerintah. Tjara pemerintahan ini sekarang menjadi tjita-tjita
semua partai nasionalis Indonesia. Tetapi dalam mentjita-tjitakan faham dan tjara-
pemerintahan demokrasi itu, kaum Marhaen toch harus berhati-hati. Artinya:
djangan meniru sahaja ’demokrasi demokrasi’ yang kini dipraktekkan di dunia
luaran….”
Bung Karno mempunyai pandangan sendiri mengenai demokrasi bagi
Indonesia. Demokrasi khas Eropa dianggap tidak sesuai untuk diterapkan di
Indonesia. Dalam tulisannya, demokrasi yang begitu hanyalah demokrasi parlemen
saja, hanya demokrasi politik saja, sementara demokrasi ekonomi tak ada. Demokrasi
politik saja belum menyelamatkan rakyat. Kaum nasionalisme Indonesia tidak boleh
mengeramatkan demokrasi seperti itu. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang
tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi ia harus mencari
selamatnya semua manusia. Pencarian bentuk demokrasi bagi Indonesia nampaknya
masih terus berlangsung. Oleh beberapa kalangan, kondisi saat ini dianggap ideal
untuk tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Namun demokrasi yang sedang tumbuh
ini, oleh beberapa kalangan juga dianggap terlalu bebas. Kecenderungan untuk
tumbuhnya demokrasi di Indonesia saat ini sudah dapat dirasakan. Media massa atau
pers menikmati kebebasannya. Masyarakat bebas berpendapat dan berorganisasi dan
rakyat juga memilih langsung atau memilih sendiri pemimpinnya. Komisi negara
dibentuk oleh negara. Diperbolehkannya jalur independen atau calon perseorangan di
luar jalur politik mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) turut
meramaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi turut
5
meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan
diri untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat atau rakyat
kembali merasakan kebebasan sipil dan politiknya.
Rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat menikmati kebebasan
berorganisasi. Kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok
masyarakat bisa dihilangkan oleh kelompok masyarakat lain. Dalam kondisi seperti
ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai
dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau
ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi.
Pancasila sebagai konsep diungkapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945
saat menyampaikan pidatonya yang berisikan konsepsi usul tentang dasar falsafah
negara yang diberi nama dengan Pancasila. Konsepsi usul ini berisi:
1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme.
2. Perikemanusiaan atau Internasionalisme.
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan Sosial.
5. Ketuhanan yang Maha Esa.
Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, sidang Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mencapai konsensus nasional
dan gentlemen agreement tentang dasar negara Republik Indonesia. Konsensus
nasional yang mendasari dan menjiwai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu
dituangkan dalam suatu naskah yang oleh Mr Muhammad Yamin disebut Piagam
6
Jakarta. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia
yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan, panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI,
antara umat Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Di dalam Piagam Jakarta
terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan
ditandatangani oleh Ir. Soekarno , Mohammad Hatta , A.A. Maramis , Abikoesno
Tjokrosoejoso , Abdulkahar Muzakir , H.A. Salim, Achmad Subardjo , Wahid
Hasjim, dan Muhammad Yamin. Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua
BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Selanjutnya, saat
pengesahan UUD ‘45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah
menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang
Maha Esa. Perubahan butir pertama dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A.
Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman
Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Membaca sejarah pergerakan nasional di
Indonesia, perubahan ini nampak bukan suatu proses dari saat disahkannya Piagam
7
Jakarta hingga menjadi Pembukaan UUD 1945. Para wakil rakyat Indonesia ketika
itu terbagi atas dua kelompok aliran pemikiran. Di satu pihak mereka yang
mengajukan agar negara itu berdasarkan kebangsaan tanpa kaitan khas pada ideologi
keagamaan. Di pihak lainnya , mereka yang mengajukan Islam sebagai dasar negara.
Mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk , maka kata – kata “ menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya “ di ganti dengan kalimat “ Ketuhanan
Yang Maha Esa “. Hal ini terjadi karena setelah ada protes dari perwakilan Indonesia
bagian timur yang mayoritas adalah non muslim. Hal ini membuktikan bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa yang memiliki rasa tenggang rasa yang besar dan saling
menghormati satu sama lain dan mengutamakan kepentingan bersama/umum
daripada kepentingan pribadi/golongan. Maka itulah yang dinamakan Demokrasi
Pancasila.
8
BAB.II PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA
A. MENURUT ETIMOLOGIS / BAHASA
Demokrasi pengertian etimologis mengandung makna pengertian universal.
Abraham Lincoln ( 1873 ) memberikan pengertian demokrasi “ government of the
people, by the people, and for the people”. Menurut etimologi/bahasa, demokrasi
berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein =
pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan
rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting
didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. Pelaksanaan demokrasi ini ada dua
cara yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung, rakyat
seluruhnya dikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan dan
mengambil keputusan. Hal ini terjadi pada zaman yunani kuno (abad ke 4 SM – abad
ke 6 SM). Pada masa itu Yunani berupa negara kota ( polis ). Akan tetapi pada masa
itu ada pembatasan ikut dalam pemerintahan adalah anak , wanita dan budak. Akibat
perkembangan penduduk maka sistem demokrasi. Akibat perkembangan penduduk
maka demokrasi langsung sudah tidak memungkin lagi sehingga timbul cara kedua
yaitu demokrasi tidak langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung dilaksanakan
melalui sistem perwakilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum.
9
B. SECARA TERMINOLOGY
Demokrasi dari segi terminology mengandung makna demokrasi konseptual
yang memiliki beberapa pendapat yaitu:
1. Tradisi pemikiran Aristotelian , demokrasi merupakan salah satu bentuk
pemerintahan.
2. Tradisi Medieval Theory , menerapkan roman law dan konsep popular
souvregnty.
3. Contemporary Doctrine , dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk
pemerintahan rakyat yang murni.
4. Harris Soche, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan
melekat pada rakyat.
5. Henry B. Mayo, sistem politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh
rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya
kebebasan politik.
6. International Commision for Jurist , Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan
untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh wakil - wakil yang dipilih
dan bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan yang bebas.
7. C.F. Strong , Suatu sistem pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari
masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa
pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan kepada mayoritas.
10
8. Samuel Huntington , sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat
keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan
umum yang adil, jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak yang sama
memberikan suara.
Demokrasi secara kontekstual dilihat dari fakta kenyataan pemerintahan yang
pernah dan sedang terjadi. Indonesia pada zaman pemerintahan Soekarno masa orde
lama dengan konstitusi RIS dan UUDS ‘50 dikenal demokrasi liberal , setelah
kembali ke UUD 45 dikenal demokrasi terpimpin. Era Soeharto ( orde baru ) dikenal
demokrasi Pancasila , dan era reformasi sejak 1998 hingga sekarang masih dikenal
demokrasi Pancasila. Demokrasi dilihat dari segi pemikiran politik terbagi menjadi
tiga tradisi pemikiran politik yaitu Classical Aristotelian theory , medieval theory dan
contemporary doctrine yang mana pengertiannya dengan yang telah disebutkan.
Torres melihat demokrasi dari segi formal dan substantive. Formal menunjuk pada
demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Substantive menunjuk pada demokrasi
dalam 4 bentuk :
1. menitik beratkan pada perlindungan terhadap tirani.
2. titik berat pada manusia mengembangkan kekuasaan dan kemampuan.
3. melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan
tuntutan yang tidak dapat dipenuhi.
4. bahwa tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih
dulu dalam keseimbangan social dan kesadaran social. Perubahan social dan
11
partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama
lain saling ketergantungan.
C. DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN
Demokrasi pernah dipahami sebagai bentuk pemerintahan , akan tetapi
perkembangannya dipahami dalam pengertian luas, sebagai bentuk pemerintahan dan
politik. Pada awalnya Plato mengemukakan 5 macam bentuk negara sesuai dengan
sifat tertentu dari jiwa manusia , yaitu :
1. Aristokrasi , pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai
berdasarkan keadilan. Kemerosotan dari aristokrasi ini menjadi Timokrasi.
2. Timokrasi , Pemerintahan dijalankan untuk menda-patkan kekayaan untuk
kepentingan sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh
dan dipegang olah kelopmpok hartawan. Sehingga yang berhak memerintah
adalah orang yang kaya saja sehingga muncul oligarchi.
3. Oligarchi , pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang
kekayaan untuk kepentingan pribadi.. Negatif dari sistem ini adalah timbul
kemelaratan umum , banyak orang miskin. Akibat tekanan penguasa semakin
berat , banyak rakyat semakin sengsara. Akhirnya rakyar sadar dan bersatu
memegang pemerintahan dan timbullah Demokrasi.
4. Demokras , Pemerintahan secara demokrasi diutamakan kemerdekaan dan
kebebasan. Oleh karena kebebasan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan
12
timbul kesewenang - wenangan. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi tidak
terbatas lalu timbullah prinsip Anarki.
5. Anarchi, pemerintahan anarki seseorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat
tidak mau lagi diatur , karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara
menjadi kacau. Untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya
timbullah Tirany.
6. Tirany , pemerintahan dipegang oleh seorang saja dan tidak suka terdapat
persaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan diasingkan,.
Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan.
Plato juga dalam perkembangan ajarannya tentang bentuk pemerintahan
mengemukakan lagi :
A. Bentuk negara Ideal form (bentuk cita), yaitu negara dalam bentuk kesempurnaan :
1. Monarki. Bentuk pemerintahan dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi
dijalankan untuk kepen-tingan orang banyak biasanya pada kerajaan.
2. Aristokrasi, Pemerintahan dipegang oleh orang yang pandai.
3. Demokrasi, Pemerintahan dipegang oleh rakyat.
B. The Corruption form (bentuk pemerosotan) :
1. Bentuk Tirani, bentuk pemerosotan dari monarchi
2. Oligarchi, bentuk pemerosotan dari Arostokrasi
3. Mobokrasi, pemerosotan dari demokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat
yang tidak tahu dan tidak menguasai pemerintahan, tidak terdidik. (the rule of the
mob).
13
D. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK
Demokrasi dari sistem politik lebih luas dari bentuk pemerintahan. Beberapa
ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik , yaitu :
1. Henry B Mayo , demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan
bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar – dasar mayoritas oleh wakil –
wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang
didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana
terjaminnya kebebasab politik.
2. Samuel Huntington , sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat
keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan
umum yang adil , jujur dan berkala dan dalam sistem itu para calon bebas
bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak
memberikan suara.
Sistem politik dapat dibedakan dari sistem politik demokrasi dan non
demokrasi. Sistem politik demokrasi , sistem pemerintahan dalam suatu negara yang
menjalankan prinsip demokrasi yaitu tidak sewenang – wenang , kekuasaan tidak tak
terbatas. Dan mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. (contoh lihat
penjelasan umum UUD 45 sebelum amandemen, ada disebutkan 7 prinsip
pemerintahan yang baik). Sistem politik non demokrasi, politik otoriter, totaliter,
dictator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan sistem komunis.
Negara berbentuk kerajaan ataupun republik dapat saja merupakan negara demokrasi
14
atau negara kediktatoran , tergantung dari prinsip – prinsip yang dijalankan dalam
penyelenggaraan negara. Dengan demikian , ada negara kerajaan yang demokratis
dan negara kerajaan yang bersifat otoriter. Demikian pula ada negara republik yang
demokratis dan ada negara republik yang otoriter.
E. DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP
Demokrasi ini dipahami sebagai sikap hidup dan pandangan hidup yang
demokratis. Pemerintahan dan sistem politik tumbuh dan berkembang tidak datang
dengan sendirinya. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dan perilaku demokratis
untuk mendukung pemerintahan dan sistem politik demokrasi. Perilaku didasarkan
nilai-nilai demokrasi dan membentuk budaya/kultur demokrasi baik dari warganegara
maupun dari pejabat negara/pemerintah yang membuatnya performed ( eksis dan
tegak ).
F. DEMOKRATISASI
Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demikrasi
pada keguatan sistem politik kenegaraan. Tujuasn untuk membentuk kehidupan
politik bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju
system pemerintahan yang lebih demokratis.
Tahapan demokrasi:
1. pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi
15
2. pembentikan lembaga dan tertib politik demokrasi;
3. konsolidasi demokrasi
4. praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.
Ciri-ciri demokrasi :
1. berlangsung secara evolusioner;
2. perubahan secara persuasive bukan koersif; (musyawarah bukan paksaan atau
kekerasan);
3. proses demokrasi tidak pernah selesai.
Demokrasi suatu yang ideal tidak pernah tercapai. Negara yang benar-benar
demokrasi tidak ada. Bahkan negara yang menyatakan negaranya demokrasi dapat
jatuh menjadi otoriter. Dalam segi budaya , demokrasi dibedakan menjadi tiga :
1. Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal adalah suatu corak demokrasi yg mendasarkan diri pada paham
liberalisme (kebebasan). Dalam sistem ini kekuasaan penguasa dibatasi secara ketat,
sementara kepada setiap individu diberikan kebebasan secara istimewa, bahkan
kadang2 sampai di atas kepentingan umum. Di dalam sistem pemerintahan, berlaku
gagasan bahwa negara & pemerintahan hendaknya tidak ikut campur tangan dalam
urusan warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum
seperti bencana alam, hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, dll. Sedangkan
dalam bidang ekonomi berlaku dalil Laissez faire laissez aller (jika manusia dibiarkan
mengurus kepentingan ekonominya masing2 maka dgn sendirinya keadaan ekonomi
seluruh negara akan sehat).
16
2. Demokrasi Komunis
Demokrasi komunis adalah suatu corak demokrasi yg mendasarkan diri pada ajaran
Karl Marx atau komunisme yg disebut ajaran Historis Materialisme. Dalam bidang
ekonomi dianut sistem yg pada prinsipnya tidak mengakui hak milik perseorangan
atas segala alat produksi, karena alat produksi harus menjadi hak milik masyarakat
atau negara. Jadi, hak perseorangan harus dikalahkan & dijadikan hak
kolektif/umum. Sistem ini juga menghendaki pengaturan masyarakat secara
keseluruhan atas dasar tertentu dgn kelompok kecil penguasa yg memonopoli
kekuasaan.
3. Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah adalah paham demokrasi yg bersumber pada
kepribadian & filsafat hidup bangsa Indonesia, & sumber ajarannya adalah
Pancasila. Setiap hak2 & kewajiban warga negara pelaksanaan hak asasinya bersifat
horizontal maupun vertikal. Sistem ini menjaga keseimbangan antar konflik &
konsensus, mendasari pembentukan identitas bersama. Hal ini menyebebkan
berbagai bentuk pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
& bernegara harus berdasarkan Pancasila.
17
Tabel perbedaan sistem politik :
No Aspek Aspek Pancasila Liberal Komunis1 Paham Kerakyatan Individualisme Kerakyatan
2 Sifat Sosial/komunal Individual Komunal
3 Negara Sosialis religius Sekuler Sosialis4 Ruang lingkup Politik, ekonomi, sosial Politik, ekonomi Politik & sosial5 Pengakuan hak
individu
Hak milik diakui dgn
fungsi sosial
Hak milik diakui
secara mutlak
sekuler
Hak milik tidak
diakui
6 Pandangan Manusia sejak lahir
merupakan makluk
individu sekaligus
makhluk sosial
Manusia sejak
lahir dalam
keadaan bebas &
merdeka
Manusia tidak
mempunyai arti
sebelum
bersama2 dgn
manusia lain
G. Demokrasi di Indonesia
Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktekkan ide tentang demokrasi
walau bukan tingkat kenegaraan , masih tingkat desa yang disebut demokrasi desa.
Contoh pelaksanaan demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah
demokrasi asli. Demokrasi desa mempunyai 5 ciri yakni rapat , mufakat , gotong
royong , hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja
absolut mempergunakan pendekatan kontekstual. Demokrasi di Indonesia adalah
18
demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara , pandangan
hidup bangsa Indonesia , dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasional
Indonesia. Sebagai ideologi nasional , Pancasila sebagai cita - cita masyarakat dan
sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai pemersatu masyarakat yang
menjadi prosedur penyelesaian konflik. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai -
nilai Pancasila adalah :
1. Kedaulatan rakyat;
2. Republik
3. Negara berdasar atas hukum
4. Pemerintahan yang konstitusional
5. Sistem perwakilan
6. Prinsip musyawarah
7. Prinsip ketuhanan
Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas,
demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Secara sempit, demokrasi
Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebi-
jaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Sehubungan dengan demokrasi
Pancasila , di Indonesia mengenal juga istilah “masyarakat Madani” (civil society).
Welzer dengan rumusan konseptual , civil society adalah jaringan yang kompleks dari
LSM diluar pemerintahan negara (NGO) yang bekerja secara merdeka atau bersama-
19
sama pemerintah yang diatur oleh hukum. Ia merupakan ranah publik yang
beranggotakan perorangan.
Masyarakat madani Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan civil society
menurut konsep liberalisme/komunitarianisme Barat. Masyarakat madani Indonesia
mempunyai ciri khas, tetap agamis/religius dan adanya fasilitasi lebih nyata dari
negara dalam hal memberikan jaminan hukum dan dukungan politik bagi kehadiran
masyarakat madani, suasana kulturtal dan ideologis dan menyediakan infrastruktur
sosial yang diperlukan. Keterkaitan Demokrasi Pancasila dengan civil society /
masyarakat madani Indonesia, secara kualitatif ditandai oleh keimanan dan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaminan hak asasi manusia, penegakan
prinsip rule of law, partisipasi yang luas dari warganegara dalam mengam bil
keputusan publik diberbagai tingkatan, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan
untuk mengembangkan warganegara Indonesia yang cerdas dan baik, berakhlak baik
serta berbudi luhur.
H. SISTEM POLITIK DEMOKRASI
Menurut Samuel Huntington1 sistem politik demokrasi dapat dibedakan dari
sistem politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi didasarkan
pada nilai, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Sistem ini mampu
menjamin hak kebebasan warganegara, membatasi kekuasaan pemerintah dan mem-
berikan keadilan. Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai
1 http://yanel.wetpaint.com/page/Demokrasi
20
pilihan sistem politik. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat pada
pembukaan UUD 45 alinea ke 4 dan Ps 1 ayat (2) UUD 45 (sebelum di amandemen) ,
“kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)” , Ps 1 ayat (2) setelah diamandemen berubah
menjadi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.
Perubahan ini menghi-langkan kata “dilaksanakan sepenuhnya” menjadi dilaksanakan
menurut UUD. Apapun perubahannya ini membuktikan sejak berdirinya negara
Indonesia telah menganut demokrasi. Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi
Di Indonesia Berdasarkan UUD 45 :
1. Berbentuk republik (Ps 1 ayat (1)
2. Ide kedaulatan rakyat (Ps 1 ayat (2))
3. Negara berdasar atas hukum (Ps 1 ayat (3))
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab. Masalah pertanggung jawaban
pemerintah dalam hal ini Presiden kepada siapa dan bagaimana serta waktu
penyampaian pertanggung jawaban tidak diatur dalam UUD 45, baik sebelum dan
sesudah di amandemen.
6. Sistem perwakilan. Sistem ini jelas dalam UUD 45 dengan adanya Pemilihan
Umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/D dan DPD.
7. Sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini jelas pada makna negara berbentuk
republik, dan Presiden memegang kekua-saan pemerintahan menurut UUD.
21
Presiden dibantu oleh wakil Presiden. Selain itu Presiden dibantu oleh menteri-
menteri.
I. PENDIDIKAN DEMOKRASI
Perilaku dan kultur demokrasi menunjuk pada nilai-nilai demokrasi di
masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang dilandasi oleh
nilai-nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo nilai-nilai demokrasi meliputi damai,
sejahtera, adil, jujur, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan. Membangun
kultur demokrasi berarti tindakan mensosialisasikan, mengenalkan dan menegakkan
nilai demokrasi pada masyarakat. Membangun kultur demokrasi lebih sulit dari
membangun struktur demokrasi. Tidak tegaknya kultur demokrasi menyebabkan
masya rakat sulit diatur, terjadi kekerasan, terror, brutal, masyarakat tidak aman.
Contohnya : Sampai sekarang masih ada usaha RMS yang ditandai dengan ulang
tahun RMS, Gerakan Papua Merdeka yang ditandai dengan ulang tahun setiap tahun.
Perang antar suku yang bermotifkan SARA. Indonesia sudah ada institusi demokrasi,
masyarakat belum menikmati demokrasi, baik dikalangan pemerintahan, jasa usaha.
Dari segi pemerintahan masyarakat banyak merasa tertindas. Pada jasa usaha terjadi
penindasan terhadap pekerja. Nampaknya demok rasi masih merupakan usaha, dan
masih terbatas pada kaum elit. Disini terlihat institusi tidak didukung oleh perilaku
demokratis. Tercapainya demokrasi sampai menyentuh kehidupan rakyat cukup lama
dan sulit, sehingga masih sangat mutlak diperlukan.
22
Ada 3 hal pengetahuan dan kesadaran demokrasi :
1. demokrasi adalah pola kehidupan menjamin hak warganegara;
2. demokrasi merupakan the long learning process
3. kelangsungan demokrasi tergantung kepada proses pendidikan demokrasi pada
masyarakat secara luas.
Pendidikan demokrasi ini dapat diterapkan pola pemasyarakatkan moral
pancasila dengan P4 yang berlaku seluruh lapisan masyarakat, mulai dari SD hingga
Perguruan Tinggi, pegawai rendah hingga Presiden, petani, pedagang, hingga
pengusaha.
Pendidikan nilai-nilai demokrasi lebih baik dari sosialisasi. Pendidikan
demokrasi dalam arti melakukan pendidikan nilai-nilai demokrasi itu terhadap semua
warganegara tanpa kecuali rakyat atau birokrat. Pendidikan nilai-nilai demokrasi ini
merupakan ba-gian dari pendidikan politik terhadap warganegara. Selama ini sa-
lahnya pada kegiatan sosialisasi nilai-nilai, seharusnya pendidikan nilai-nilai
demokrasi. Secara analogi pada waktu penataran P4 yang diajarkan adalah nilai-nilai
Pancasila, mengapa tidak diajar-kan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan
demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itu dapat digali dalam makna demokrasi itu sendiri
yang telah dijabarkan dalam UUD dan kehidupan bernegara. Paling tidak nilai-nilai
demokrasi itu mencakup :
1. masalah kedaulatan
2. makna negara berbentuk republik
3. negara berdasar atas hukum
23
4. pemerintahan yang konstitusionil
5. sistem perwakilan
6. prinsip musyawarah
7. prinsip ketuhanan
Pola demokrasi dapat mengembangkan unsur demokrasi desa yang terdiri dari
rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari
kekuasaan absolut. Nilai-nilai demokrasi langsung dijabarkan dalam demokrasi dibi-
dang politik, dibidang ekonomi dan dibidang sosial.
J. Fungsi Demokrasi Pancasila
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara , seperti :
1) Ikut menyukseskan Pemilu;
2) Ikut menyukseskan Pembangunan;
3) Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem
konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga
negara,
24
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, contohnya:
a. Presiden adalah Mandataris MPR,
b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
K. Beberapa Perumusan Mengenai Demokrasi Pancasila
Dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo
mengemukakan beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yaitu :
1. Bidang Politik dan Konstitusional
1) Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar1945,yang berarti menegakkan kembali azas negara-negara hukum
dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hak-
hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek
perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan, dapat
dihindarkan secara institusionil. Dalam rangka ini harus diupayakan supaya
lembaga-lembaga negara dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan
pribadi dan lebih diperlembagakan (depersonalization, institusionalization ).
2) Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat adil dan makmur.
3) Clan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi , yang cukup kuat untuk
mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan
tuntutan-tuntutan abad ke-20.
2. Bidang Ekonomi
25
Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas - azas yang menjiwai ketentuan-
ketentuan mengenai ekonomi dalam Undang-undang Dasar 1945 yang pada
hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara, yang antara lain
mencakup :
1) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara
2) Koperasi
3) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam
penggunaannya
4) Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.
Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:
1) Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam
bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu
kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan
kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami,
dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya
sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat
kita, setelah sebagai akibat rezim Nasakom sangat menderita dan menjadi kabur,
lebih memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga menjadi suatu political
culturea yang penuh vitalitas. Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun
26
mendatang untuk mengembangkan a rapidly expanding economy, maka diperlukan
juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari
kekuatan-kekuatan yang mendukung Pancasila. Oleh karena itu diperlukan kebebasan
berpolitik sebesar mungkin. Persoalan hak-hak azasi manusia dalam kehidupan
kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita
untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara 3 hal, yaitu:
1. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.
2. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.
3. Perlunya untuk membina suatu rapidly expanding economy.
BAB.III. KESIMPULAN
Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat yang menganut
sistem Demokrasi Pancasila. Sebelum menganut Demokrasi Pancasila , Indonesia
telah menganut sistem Demokrasi Liberal/Parlementer , Demikrasi Terpimpin dan
terakhir sistem Demokrasi Pancasila hingga sekarang. Demokrasi Pancasila masih
27
kita anut karena nilai – nilai dan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan
jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu telah digambarkan dalam prinsip
pokok Demokrasi Pancasila yaitu :
1. Pemerintahan berdasarkan hukum , dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa
Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan
kekuasaan belaka (machtstaat), pemerintah berdasar atas sistem konstitusi
(hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas), dan
kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.
4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan
yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya.
5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi “Untuk
menyalurkan aspirasi rakyat”.
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum.
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1
ayat 2 UUD 1945).
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan
YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
28
Tujuan Demokrasi Pancasila adalah untuk menetapkan bagaimana bangsa
Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya. Dan menjadikan
semua teratur tanpa terjadi hal – hal yang melewati batas norma kesopanan. Jadi jelas
bahwa pendidikan Pancasila selalu diajarkan di setiap tingkat pendidikan mulai dari
SD , SMP , SMA/SMK agar kita menjadi manusia yang demokrasi yang selalu
menghargai pemdapat orang lain , tenggang rasa dan bertanggung jawab dalam
menjadi warga negara yang baik.
BAB.IV. DAFTAR PUSTAKA
1. http://yanel.wetpaint.com/page/Demokrasi
2. Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia
Pustaka Utama.
29
3. Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran
Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
4. Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan
Menara Ilmu.
5. http://www.e-dukasi.net/modul_online/MO_21/ppkn203_07.htm
6. http://www.wikipedia.org
7. www.perpustakaan-online.blogspot.com/2008/04/demokrasi-
pancasila.html
8. www.google.com
9. www.majalahteras.com/2009/06/demokrasi-dalam-bingkai-pancasila/
10. www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=21&fname=ppkn203_07.htm
11. Soekarno, 1962 ,’Di Bawah Bendera Revolusi”,
30