DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA · PDF filebandar udara; m e m u t u s k a n : menetapkan : keputusan direktur jenderal perhubungan udara tentang sertifikat

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: SKEP/345/XII/99

TENTANG

SERTIFIKAT KECAKAPAN

PETUGAS DAN TEKNISI PERAWATAN KENDARAAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

SERTA PETUGAS SALVAGE

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan

penerbangan, diperlukan petugas dan teknisi perawatan kendaraan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta petugas salvage yang ahli dan profesional;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Sertifikat Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran serta Petugas Salvage dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T. I 1/2/4-U

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 1998;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80

dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 42 Tahun 1998;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.55 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 13 Tahun 1996;

7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/

94/IV/98 tentang Persyaratan Teknis dan Operasional Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;

8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/

57/IV/99 tentang Pemindahan Pesawat Udara yang Rusak di Bandar Udara;

M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TENTANG SERTIFIKAT KECAKAPAN PETUGAS DAN TEKNISI PERAWATAN KENDARAAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN SERTA PETUGAS SALVAGE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Petugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam

Kebakaran (PKP-PK) adalah pegawai bandar udara yang diberi tugas untuk melaksanakan pengoperasian kendaraan dan peralatan PKP-PK bandar udara;

2. Teknisi perawatan kendaraan PKP-PK adalah petugas

perawatan kendaraan dan peralatan pendukung PKP-PK; 3. Petugas salvage adalah pegawai perusahaan angkutan udara

atau pegawai bandar udara yang diberi tugas untuk melaksanakan pengoperasian kendaraan dan peralatan yang dipergunakan untuk memindahkan pesawat udara yang rusak akibat kecelakaan;

4. Sertifikat kecakapan adalah Surat tanda bukti kecakapan

seseorang yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang harus dimiliki oleh setiap petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK serta petugas salvage;

5. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Basic (Sertifikat Kecakapan

PKP.PK-B) adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada

calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang PKP-PK minimal tingkat basic;

6. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Yunior (Sertifikat Kecakapan

PKP.PK-Y) adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang PKP-PK minimal tingkat yunior;

7. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Senior (Sertifikat Kecakapan

PKP.PK-S) adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang PKP-PK minimal tingkat senior;

8. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Advance (Sertifikat Kecakapan

PKP.PK-A) adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang PKP-PK minimal Diploma III PKP-PK atau yang sederajat;

9. Sertifikat Kecakapan Teknisi Perawatan Kendaraan PKP-PK

(Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK) adalah sertifikat kecakapan yang diberikan kepada calon teknisi perawatan kendaraan PKP-PK atau teknisi perawatan kendaraan PKP-PK dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang teknisi PKP-PK;

10. Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage adalah sertifikat

kecakapan yang diberikan kepada calon petugas salvage atau petugas salvage dengan dasar pendidikan dan pelatihan keahlian bidang salvage;

11. Rating adalah pembatasan kewenangan mengoperasikan

kendaraan dan peralatan PKP-PK serta perawatan kendaraan PKP-PK yang dicantumkan dalam sertifikat kecakapan;

12. Rating Foam Tender Tipe I (Rating FT ~ I) adalah rating yang

memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air dan foam dengan kapasitas tangki air di atas 4.500 liter;

13. Rating Foam Tender Tipe II (Rating FT ~ II) adalah rating yang

memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air dan foam dengan kapasitas tangki air antara 4.000 s/d 4.500 liter;

14. Rating Foam Tender Tipe III (Rating FT ~ III) adalah rating yang

memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air dan foam dengan kapasitas tangki air kurang dari 4.000 liter;

15. Rating Combined Agent Tipe I (Rating CA ~ I) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air, foam, dry powder dengan kapasitas tangki air di atas 4.500 liter;

16. Rating Combined Agent Tipe II (Rating CA ~ II) adalah rating

yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air, foam, dry powder dengan kapasitas tangki air antara 4.000 s/d 4.500 liter;

17. Rating Combined Agent Tipe III (Rating CA ~ III) adalah rating

yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi air, foam, dry powder dengan kapasitas tangki air kurang dari 4.000 liter;

18. Rating Rapid Intervention Vehicle Tipe IV (Rating RIV ~IV)

adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK yang berisi dry powder dengan kapasitas minimum 250 kg;

19. Rating Rescue Boat (Rating RB) adalah rating yang memberikan

kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan rescue boat dan peralatan PKP-PK jenis rescue boat yang dilengkapi bahan pemadam dan peralatan pertolongan di perairan;

20. Rating Hover Craft (Rating HC) adalah rating yang memberikan

kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan Hover Craft dan peralatan PKP-PK;

21. Rating Kendaraan Amphibi (Rating KA) adalah rating yang

memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan amphibi dan peralatan PKP-PK;

22. Rating Kendaraan Pendukung PKP-PK (Rating KP) adalah rating

yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas mengoperasikan kendaraan dan peralatan pendukung PKP-PK;

23. Rating Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK

Tingkat I (Rating TPKP ~ I) adalah rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas merawat kendaraan dan peralatan PKP-PK yang bersifat pencegahan dan perbaikan kerusakan ringan;

24. Rating Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK

Tingkat II (Rating TPKP ~ II) adalah Rating yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan tugas merawat kendaraan dan peralatan PKP-PK yang bersifat kerusakan berat;

25. Penguji adalah seorang atau beberapa orang yang ditunjuk dan

diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan bagi pemohon sertifikat kecakapan;

26. Penguji Kesehatan adalah Dokter Balai Kesehatan Penerbangan

Direktorat Keselamatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau dokter/unit kesehatan lain yang mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan setup jenis pengujian kesehatan;

27. Check Officer adalah seorang atau beberapa orang yang

ditunjuk dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan pengujian performance check bagi pemohon rating.

BAB II


Bagian Pertama

Ketentuan Sertifikat Kecakapan

Pasal 2

(1) Pengoperasian kendaraan dan peralatan serta perawatan kendaraan PKP-PK dan Salvage dilakukan oleh petugas yang telah memiliki sertifikat kecakapan yang sah dan masih berlaku.

(2) Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi dalam beberapa jenis:

a. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Basic (Sertifikat Kecakapan

PKP.PK-B); b. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Yunior (Sertifikat Kecakapan

PKP.PK-Y) c. C. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Senior (Sertifikat

Kecakapan PKP.PK-S); d. Sertifikat Kecakapan PKP-PK Advance (Sertifikat

Kecakapan PKP.PK-A); e. Sertifikat Kecakapan Teknisi Perawatan Kendaraan PKP-

PK (Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK); dan

Pasal 3 Sertifikat Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 4 (1) Setiap jenis sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2), berisi data mengenai :

a. nama jenis sertifikat kecakapan; b. n o m o r; c. nama lengkap; d. tempat dan tanggal lahir; e. kebangsaan; f. jenis kelamin; g. alamat tempat tanggal; h. tanda tangan pemegang; i. pas photo pemegang; j. kecakapan dan kualifikasi dalam melaksanakan tugas; k. macam wewenang; l. tanggal pengeluaran; m. tanggal berakhirnya masa berlaku; n. tempat dan tanggal diterbitkan; o. nama dan cap Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; p. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan; q. pembaharuan sertifikat kecakapan; r. ujian kesehatan; s. tingkat dan kode kewenangan; dan t. catatan-catatan.

(2) Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dibuat dari bahan yang mempunyai unsur pengaman.

Pasal 5 Sertifikat kecakapan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Kecakapan

Pasal 6 (1) (Permohonan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat

Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK dan Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage diajukan oleh pemohon berdasarkan persetujuan dan Kepala Bandar Udara, Kepala Cabang Bandar Udara atau perusahaan angkutan udara tempat pemohon bekerja atau diajukan oleh unit kerjanya secara kolektif.

(2) Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang memohon

perolehan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus pendidikan dan pelatihan PKP-PK minimal Basic; c. pendidikan minimal SLTA berlaku bagi personil yang

bertugas di unit PKP-PK mulai Tabun 1995; dan d. bagi pengemudi kendaraan. PKP-PK wajib memiliki Surat

Izin Mengemudi minimal B I.


perolehan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus pendidikan dan pelatihan PKP-PK minimal yumor; c. pendidikan minimal SLTA berlaku bagi personil yang

bertugas di unit PKP-PK mulai Tabun 1995; dan d. bagi pengemudi kendaraan PKP-PK wajib memiliki Surat

Izin Mengemudi minimal B I. (4) Calon petugas PKP-PK atau petugas, PKP-PK yang memohon

perolehan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus pendidikan dan pelatihan PKP-PK minimal senior; c. memiliki Mualim Pelayaran Terbatas bagi yang mengambil

Rating RB; d. pendidikan minimal SLTA berlaku bagi personil yang

bertugas di unit PKP-PK mulai Tahun 1995; dan e. bagi pengemudi kendaraan PKP-PK wajib memiliki Surat

Izin Mengemudi minimal B I. (5) Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang memohon

perolehan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut a. sehat jasmani dan rohani; b. pendidikan minimal D III PKP-PK atau yang sederajat; c. lulus pendidikan dan pelatihan PKP-PK minimal advance; d. memiliki Mualim Pelayaran Terbatas bagi yang mengambil

Rating RB; dan e. bagi pengemudi kendaraan PKP-PK wajib memiliki Surat

Izin Mengemudi minimal B I. (6) Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang memohon

perolehan Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus pendidikan dan pelatihan teknisi perawatan

kendaraan PKP-PK sesuai dengan jenis kendaraan dan tingkat perawatan; dan

c. pendidikan minimal SLTA berlaku bagi personil yang bertugas di unit PKP-PK mulai Tahun 1995.

(7) Calon petugas salvage atau petugas salvage yang memohon

perolehan Sertifikat Kecakapan Salvage sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani; b. lulus pendidikan dan pelatihan salvage pesawat udara; c. pendidikan minimal SLTA berlaku bagi personil yang

bertugas di unit PKP-PK mulai Tahun 1995.

Pasal 7 (1) Permohonan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan menggunakan Surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi :

a. nama; b. tempat dan tanggal lahir; c. kebangsaan; d. jenis kelamin; e. alamat tempat tinggal; f. unit kerj a; g. alamat unit kerja; h. masa kerja pada Unit PKP-PK Salvage; i. j a b a t a n; j. pendidikan umum terakhir; k. pendidikan keahlian; l. nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi

pengemudi); m. jenis sertifikat kecakapan yang dimohonkan.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dilengkapi dengan :

a. surat keterangan sehatiasmani dan rohani dari dokter; b. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

sertifikat kecakapan yang dimohon; c. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); e. fotokopi Kartu Pegawai; f. fotokopi surat izin mengemudi minimal B 1, bagi

pengemudi kendaraan PKP-PK; g. pas foto terbaru dan berwarna, dengan Latar belakang

merah serta berukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan

h. fotokopi sertifikat kecakapan yang dimiliki (khusus untuk pemohon peningkatan).

Pasal 8

Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka pemohon sertifikat kecakapan diwajibkan mengikuti ujian.

Pasal 9 Pemohon sertifikat kecakapan yang telah melaksanakan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dinyatakan lulus, akan

diberikan sertifikat kecakapan sesuai dengan permohonannya.

BAB III

RATING

Bagian Pertama

Ketentuan Rating

Pasal 10

(1) Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang telah

memiliki Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, atau Sertifikat Kecakapan TPK- PKP.PK dan akan melaksanakan tugas pads unit PKP-PK di bandar udara, diwajibkan memiliki rating.

(2) Rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi dalam

beberapa jenis :

a. Rating Foam Tender Tipe I (Rating FT ~I); b. Rating Foam Tender Tipe 11 (Rating FT ~II); c. Rating Foam Tender Tipe III (Rating FT ~III); d. Rating Combined Agent Tipe I (Rating CA ~I); e. Rating Combined Agent Tipe II (Rating CA ~11); f. Rating Combined Agent Tipe III (Rating CA ~III); g. Rating Rapid Intervention Vehicle Tipe IV(Rating RIV ~IV); h. Rating Rescue Boat (Rating RB); i. Rating Hover Craft (Rating HC); j. Rating Kendaraan Amphibi (Rating KA); k. Rating Kendaraan Pendukung PKP-PK (Rating KP); l. Rating Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-

PK Tingkat I (Rating TPKP - I); dan m. Rating Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-

PK Tingkat II (Rating TPKP - 11).

Pasal 11 (1) Calon petugas PKP-PK atau petugas PKP-PK yang telah

memiliki Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, dapat memiliki sebanyak-banyaknya 2 (dua) jenis rating, yaitu :

a. Rating RIV ~IV; dan b. Rating KP.


memiliki Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, dapat memiliki sebanyak-banyaknya 4 (empat) jenis rating, yaitu :

a. Rating FT ~ III; b. Rating CA ~ III; c. Rating RIV ~ IV; dan

d. Rating ~ KP. (3) Calon petugas PKP-PK dan petugas PKP-PK yang telah

memiliki Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, dapat memiliki sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) jenis rating, yaitu :

a. Rating FT ~ I (terbatas s/d 9.000 liter); b. Rating FT ~ II; c. Rating FT ~ III; d. Rating CA ~ I; e. Rating CA ~ II; f. Rating CA ~ III; g. Rating RIV ~ IV; h. Rating RB; dan i. Rating KP.


memiliki Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, dapat memiliki sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) jenis rating, yaitu :

a. Rating FT ~ I (tidak terbatas); b. Rating FT~ II; c. Rating FT ~ III; d. Rating CA ~ I; e. Rating CA ~ II; f. Rating CA ~III; g. Rating RIV ~IV; h. Rating RB; i. Rating HC; j. Rating KA; dan k. Rating KP.


memiliki Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK, dapat memiliki rating sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) jenis kendaraan.

Pasal 12

Rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 13 Rating diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Rating

Pasal 14 (1) Permohonan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, Rating FT ~ III,

Rating CA ~ I, Rating CA ~ 11, Rating CA ~ III, Rating RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP

~ I, dan Rating TPKP ~ II diajukan oleh pemohon berdasarkan persetujuan dari Kepala Bandar Udara atau Kepala Cabang Bandar Udara serta dapat diajukan oleh unit kerianya secara kolektif.


perolehan rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memiliki sertifikat kecakapan yang sesuai dengan rating yang dimohonkan.

Pasal 15

(1) Permohonan rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan menggunakan surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi :

a. n a m a; b. tempat dan tanggal lahir; c. kebangsaan; d. jenis kelamin; e. alamat tempat tinggal; f. unit kerja; g. alamat unit kerja; h. pendidikan umum terakhir; i. pendidikan keahlian; j. nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudi);

dan k. jenis rating yang dimohonkan.

(2) Surat permohonan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1),

dilengkapi dengan :

a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. fotokopi surat izin mengemudi minimal B I, bagi pengemudi

kendaraan PKP-PK; dan d. fotokopi Sertifikat kecakapan yang dimiliki sesuai dengan

rating yang dimohon.

Pasal 16 Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka pemohon rating diwajibkan mengikuti performance check.

Pasal 17 (1) Pemohon rating yang telah melaksanakan performance check

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan dinyatakan lulus, akan diberikan rating sesuai dengan permohonannya.

(2) Pemberian rating sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1),

dilakukan dengan pencatatan di dalam Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan

PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, atau Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

Pendidikan dan pelatihan pengoperasian kendaraan dan peralatan serta perawatan kendaraan PKP-PK dan Salvage dapat diselenggarakan oleh : a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara; atau c. Badan Hukum yang bergerak di bidang kegiatan penerbangan

yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB V

UJIAN DAN PERFORMANCE CHECK

Bagian Pertama

U j i a n

Pasal 19

(1) Ujian untuk mendapatkan sertifikat kecakapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan.

(2) Ujian teori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

a. pengetahuan bidang tugas PKP-PK atau Salvage; b. pengetahuan persyaratan teknis dan operasional PKP-PK

atau Salvage; c. pengetahuan teknis kendaraan PKP-PK atau Salvage; d. pengetahuan tentang persyaratan memperoleh rating PKP-

PK; dan e. peraturan keselamatan penerbangan.

(3) Ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri

dari :

a. kemampuan mengoperasikan kendaraan PKP-PK atau Salvage;

b. kemampuan mengoperasikan peralatan PKP-PK atau Salvage; dan

c. kemampuan melakukan perawatan kendaraan PKP-PK atau Salvage.

(4) Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

terdiri dari :

a. kesehatan fisik; dan b. kesehatan mental.

Pasal 20

(1) Hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus

diumumkan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak evaluasi selesai dilakukan.

(2) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengikuti ujian

perbaikan tanpa mengajukan permohonan baru. (3) Ujian perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya

dapat dilaksanakan 1 (satu) kali.

Pasal 21 Peserta ujian yang lulus harus diberikan sertifikat kecakapan sesuai dengan permohonannya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan dnyatakan lulus ujian.

Bagian kedua

Penguji

Pasal 22 Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk penguji sertifikat kecakapan untuk melakukan ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan.

Pasal 23 (1) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas untuk

membantu Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam hal :

a. menyelenggarakan penyuluhan yang berkaitan dengan persiapan ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan;

b. melakukan ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan;

c. penerbitan, perpanjangan atau pembaharuan sertifikat kecakapan; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan sertifikat kecakapan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), penguji berfungsi :

a. meneliti persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan,

perpanjangan atau pembaharuan sertifikat kecakapan; b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyuluhan

dan ujian; c. meneliti dan memberikan penilaian terhadap hasil

pelaksanaan ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Bagian ketiga

Performance Check

Pasal 24

(1) Performance check untuk mendapatkan rating sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 meliputi ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatan.

(2) Ujian teori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah

pengetahuan tentang kendaraan dan peralatan PKP-PK serta prosedur pengoperasiannya.

(3) Ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah

kemampuan mengoperasikan kendaraan dan peralatan PKP-PK. (4) Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

terdiri dari :

a. kesehatan fisik; dan b. kesehatan mental.

Pasal 25

(1) Hasil performance check sebagaimana, dimaksud dalam Pasal

24 harus diumumkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak evaluasi selesai dilakukan.

(2) Peserta performance check yang dinyatakan tidak lulus, dapat

melaksanakan performance check perbaikan tanpa mengajukan permohonan baru.

(3) Performance check perbaikan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali.

Pasal 26 Peserta performance check yang lulus harus diberi rating dengan cara pencatatan di sertifikat kecakapannya sesuai dengan rating yang dimohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus performance check.

Bagian keempat

Check Officer

Pasal 27 Direktur Jenderal Perhubungan Udara menunjuk check officer untuk melakukan performance check bagi pemohon rating.

Pasal 28 (1) Check officer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas

untuk membantu Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam hal :

a. menyelenggarakan performance check; b. penerbitan, perpanjangan atau pembaruan rating; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan

rating.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), check officer berfungsi :

a. meneliti persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan,

perpanjangan atau pembaharuan rating; b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan performance

check; c. meneliti dan memberikan penilaian terhadap hasil

pelaksanaan performance check; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur

Jenderal Perhubungan Udara.

BAB VI

BENTUK BUKU SERTIFIKAT KECAKAPAN

Bagian Pertama

Buku Sertifikat Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan

Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 29 (1) Buku Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan

PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A dan Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK berukuran 88 mm x 125 mm, dengan warna dasar merah bergaris putih untuk Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, bergaris hijau untuk Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, bergaris silver untuk Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, bergaris emas untuk Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A dan bergaris biru untuk Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK.

(2) Kulit dibagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia",

bagian tengah depan terdapat lambang Garuda Pancasila

berwama kuning emas dan bagian bawah bertuliskan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A atau Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK.

(3) Bahasa yang dipergunakan dalam buku sertifikat kecakapan

adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. (4) Latar belakang buku sertifikat kecakapan mulai halaman 2 (dua)

sampai dengan halaman 14 (empat betas) pada setiap halaman terdapat lambang Garuda Pancasila secara transparan.

(5) Halaman 1 (satu) pada bagian atas bertuliskan "Republik

Indonesia" dan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara", sedangkan pada bagian tengah terdapat Lambang Garuda Pancasila dengan warna hitam, dan pada bagian bawah bertuliskan nama jenis sertifikat kecakapan serta dasar hukum dikeluarkannya sertifikat kecakapan.

(6) Halaman 2 (dua) tidak terdapat tulisan apapun. (7) Halaman 3 (tiga) bemomor angka romawi I sampai dengan

angka romawi VII, pada bagian atas bertuliskan "Republik Indonesia", serta dilengkapi dengan pas photo berwama ukuran 2 cm x 3 cm dari pemegang sertifikat kecakapan dan berisi data-data :

a. nomor; b. nama lengkap; c. tempat dan tanggal lahir; d. kebangsaan; e. jenis kelamin; f. alamat tempat tinggal; dan g. tanda tangan pemegang sertifikat kecakapan.

(8) Halaman 4 (empat) bemomor angka romawi VIII, yang

bertuliskan pemyataan tentang kecakapan dan kualifikasi dalam melaksanakan tugas.

(9) Halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 7 (tujuh) bemomor

angka romawi IX, berisi data rating/wewenang pemegang sertifikat kecakapan, yaitu :

a. nomor; b. macam wewenang; c. tanggal mulai berlaku;dan d. cap dan tandatangan.

(10) Halaman 8 (delapan) bernomor angka romawi X sampai dengan

angka romawi XII, berisi data-data :

a. tanggal pengeluaran; b. tanggal berakhlmya masa berlaku; c. tempat dan tanggal diterbitkan; d. nama dan cap Direktorat jenderal Perhubungan Udara; dan

e. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan. (11) Halaman 9 (sembilan) bernomor angka romawi XIII, berisi data

pembaharuan sertifikat kecakapan, yaitu :

a. jangka waktu diperbaharui; b. tanggal; dan c. tandatangan dan cap.

(12) Halaman 10 (sepuluh) bernomor angka romawi XIV, menyatakan

tentang pengujian kesehatan pemegang sertifikat kecakapan, yaitu :

a. tanggal pengeluaran; b. tanggal berakhirnya masa berlaku; dan c. cap dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan.

(13) Halaman 11 (sebelas) bernomor angka romawi XV, berisi data-

data :

a. larangan membuat catatan-catatan kecuali bagi mereka yang telah ditugaskan;

b. kewajiban akibat kehilangan sertifikat kecakapan; dan c. anjuran bagi pihak yang menemukan sertifikat kecakapan.

(14) Halaman 12 (dua belas) bernomor angka romawi XVI,

menyatakan tentang tingkat kewenangan dan kode rating. (15) Halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 14 (empat

belas) bernomor romawi XVII, berisi tentang catatan-catatan.

Bagian Kedua

Buku Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage

Pasal 30 (1) Buku Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage berukuran 88 mm x

125 mm, dengan warna dasar merah bergaris coklat. (2) Kulit dibagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia",

bagian tengah depan terdapat lambang Garuda Pancasila berwarna kuning emas dan bagian bawah bertuliskan Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage.

(3) Bahasa yang dipergunakan dalam buku sertifikat kecakapan

adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. (4) Latar belakang buku sertifikat kecakapan mulai halaman 2 (dua)

sampai dengan halaman 10 (sepuluh) pada setiap halaman terdapat lambang Garuda Pancasila secara transparan.

(5) Halaman 1 (satu) pada bagian atas bertuliskan "Republik

Indonesia" dan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara", sedangkan pada bagian tengah terdapat Lambang Garuda

Pancasila dengan wawa hitam, dan pada bagian bawah bertuliskan nama jenis sertifikat kecakapan serta dasar hukum dikeluarkannya sertifikat kecakapan.

(6) Halaman 2 (dua) tidak terdapat tulisan apapun. (7) Halaman 3 (tiga) bemomor angka romawi I sampai dengan

angka romawi VII, pada bagian atas bertuliskan "Republik Indonesia", serta dilengkapi dengan pas photo berwarna ukuran 2 cm x 3 cm dari pemegang sertifikat kecakapan dan berisi data-data :

a. n o m o r; b. nama lengkap; c. tempat dan tanggal lahir; d. kebangsaan; e. jenis kelamin; f. alamat tempat tinggal; dan g. tanda tangan pemegang sertifikat kecakapan.

(8) Halaman 4 (empat) bemomor angka romawi VIII, yang

bertuliskan pemyataan tentang kecakapan dan kualifikasi dalam melaksanakan tugas.

(9) Halaman 5 (lima) bemomor angka romawi IX sampai dengan

angka romawi XI, berisi data-data :

a. tanggal pengeluaran; b. tanggal berakhimya masa berlaku; c. tempat dan tanggal diterbitkan; d. nama dan cap Direktorat j enderal Perhubungan Udara; dan e. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan.

(10) Halaman 6 (enam) bemomor angka romawi XII, berisi data

pembaharuan sertifikat kecakapan, yaitu :

a. jangka waktu diperbaharui; b. tanggal; dan c. tandatangan dan cap.

(11) Halaman 7 (tujuh) bernomor angka romawi XIII, menyatakan

tentang pengujian kesehatan pemegang sertifikat kecakapan, yaitu : a. tanggal pengeluaran; b. tanggal berakhlmya masa berlaku; dan c. cap dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan.

(12) Halaman 8 (delapan) bernomor angka romawi XIV, berisi

data-data :

a. larangan membuat catatan-catatan kecuali bagi mereka yang telah ditugaskan;

b. kewajiban akibat kehilangan sertifikat kecakapan; dan c. anjuran bagi pihak yang menemukan sertifikat kecakapan.

(13) Halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) bernomor romawi XV, berisi tentang catatan-catatan.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KECAKAPAN DAN RATING

Pasal 31

(1) Pemegang sertifikat kecakapan dan rating dalam melaksanakan

tugasnya wajib :

a. mematuhi ketentuan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta etika profesi;

b. mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki; dan

c. menunjukkan sertifikat kecakapan pada saat diperlukan. (2) Mempertahankan kecakapan dan kemampuan sebagaimana,

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam kewenangan ratingnya sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) jam selama 1 (satu) tahun.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 32

(1) Sertifikat kecakapan dan/atau rating dapat dicabut apabila

pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating melanggar Pasal 31 ayat (1). Pencabutan sertifikat kecakapan dan/atau rating sebagalmana, dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak

diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan dan/atau rating untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat kecakapan dan/atau rating dicabut.

Pasal 33

Sertifikat kecakapan dan/atau rating dibekukan tanpa melalui peringatan, dalam hal pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating tersebut : a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau

terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; atau

b. terkena pengaruh alkohol, narkotik atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik atau mental.

Pasal 34 (1) Sertifikat kecakapan dan/atau rating dapat dibatalkan tanpa

melalui peringatan dalam hal :

a. sertifikat kecakapan dan/atau rating tersebut dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak;

b. sertifikat kecakapan dan/atau rating diperoleh dengan cara, tidak sah;

c. pemegangsert sertifikat kecakapan dan/atau rating dijatuhi hukuman pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat;

d. pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating diberhentikan dan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;

e. pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan kesehatan jasmam dan roham yang sulit disembuhkan;

f. pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;

g. pemegang sertfikat kecakapan dan/atau rating melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara; atau

h. pemegang sertifikat kecakapan dan/atau rating tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf b.

Pasal 35

Peringatan, pembekuan atau pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB IX

TATA CARA MEMPERPANJANG DAN MEMPERBAHARUI SERTIFIKAT KECAKAPAN

Bagian Pertama

Tata Cara Memperpanjang Sertifikat Kecakapan

Pasal 36

(1) Petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK Serta

petugas salvage dapat mengajukan perpanjangan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage, selambat-Iambatnya 2 bulan sebelum habis masa

berlakunya. (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B,

Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan mempergunakan surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi :

a. n a m a; b. tempat dan tanggal lahir; c. kebangsaan; d. jenis kelamin; e. alamat tempat tinggal; f. unit kerja; g. alamat unit kerja; h. i a b a t a n; i. nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudi); j. jenis sertifikat kecakapan yang dimohonkan.


dilengkapi dengan :

a. surat keterangan sehat jasmani, dan rohani dari dokter; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. fotokopi Kartu Pegawai; d. fotokopi surat izin mengemudi minimal B I, bagi pengemudi

kendaraan PKP-PK; e. fotokopi sertifikat kecakapan yang dimiliki.

Pasal 37

Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka pemohon perpanjangan sertifikat kecakapan diwajibkan mengikuti ujian.

Pasal 38 Pemohon perpanjangan sertifikat kecakapan yang telah melaksanakan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan dinyatakan lulus akan diberikan perpanjangan sertifikat kecakapan sesuai dengan permohonannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperbaharui Sertifikat Kecakapan

Pasal 39 (1) Petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK serta petugas

salvage dapat mengajukan pembaharuan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan

TPK-PKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage, apabila :

a. dicabut berdasarkan Pasal 32 atau Pasal 33; b. dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat terbaca; atau c. hilang.

(2) Permohonan pembaharuan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B,

Sertifikat Kecakapan PK-P.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 40 (1) Permohonan pembaharuan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B,

Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage yang diajukan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a, dilakukan 3 (tiga) bulan terhitung sejak sertifikat kecakapan tersebut dicabut.

(2) Dalam hal pembaharuan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B,

Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage akibat pencabutan, maka kepada petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK serta petugas salvage yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan mengunakan surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi :

a. n am a; b. tempat dan tanggal lahir; c. kebangsaan; d. jenis kelamin; e. alamat tempat tinggal; f. unit kerja; g. alamat unit kerja; h. masa kerja pada Unit PKP-PK Salvage; i. j a b a t a n; j. pendidikan umum terakhir; k. pendidikan keahlian; l. nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudi); m. jenis sertifikat kecakapan yang dimohonkan.


dilengkapi dengan :

a. surat keterangan sehat i asman 1 dan rohani dan dokter; b. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

sertifikat kecakapan yang dimohon; c. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); e. fotokopi Kartu Pegawai; f. fotokopi surat izin mengemudi minimal B 1, bagi pengemudi

kendaraan PKP-PK; g. pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah

serta berukuran. 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan h. fotokopi sertifikat kecakapan yang dimiliki.

Pasal 41

Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka pemohon pembaharuan sertifikat kecakapan diwajibkan mengikuti ujian.

Pasal 42

Pemohon sertifikat kecakapan yang telah melaksanakan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan dinyatakan lulus, akan diberikan sertifikat kecakapan sesuai dengan permohonannya.

Pasal 43 (1) Dalam hal pembaruan Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B, Sertifikat

Kecakapan PKP.PK-Y, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S, Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A, Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK atau Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage akibat kerusakan atau hilang, maka kepada petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK serta petugas salvage yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan menggunakan surat permohonan yang sekurangkurangnya berisi :

a. n a m a; b. tempat dan tanggal lahir; c. kebangsaan; d. jenis kelamin; e. alamat tempat tinggal; f. unit kerja; g. alamat unit kerja; h. masa kerja pada Unit PKP-PK Salvage; i. j a b a t a n; j. pendidikan umum terakhir; k. pendidikan keahlian, l. nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudi); m. jenis sertifikat kecakapan yang dimohonkan.


dilengkapi dengan :

a. surat keterangan sehat i asmam dan roham dari dokter; b. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

sertifikat kecakapan yang dimohon;

c. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); e. fotokopi Kartu Pegawai; f. fotokopi surat izin mengemudi minimal B I, bagi pengemudi

kendaraan PKP-PK; g. pas foto terbaru dan berwarna, dengan Latar belakang merah

serta berukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan h. fotokopi sertifikat kecakapan yang rusak atau surat

keterangan kehilangan dari kepolisian;

BAB X

TATA CARA MEMPERPANJANG DAN MEMPERBAHARUI RATING

Bagian Pertama

Tata Cara Memperpanjang Rating

Pasal 44 (1) Petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK dapat

mengaj'ukan perpanjangan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, Rating FT~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~ II, Rating CA ~ III, Rating RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(2) Permohonan perpanjangan Rating FT ~I, Rating FT ~II, Rating

FT ~ III, Rating CA ~I, Rating CA ~11, Rating CA ~111, Rating RIV ~IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan mempergunakan surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi :

a. n a m a; b. tempat dan tanggal lahir; c. kebangsaan; d. jenis kelamin; e. alamat tempat tinggal; f. unit kerja; g. alamat unit kerja; h. nomor & golongan Surat Izin Mengemudl (bagi pengemudi);

dan i. jenis rating yang dimohonkan.


dilengkapi dengan :


kendaraan PKP-PK; dan d. fotokopi sertifikat kecakapan yang dimiliki sesual dengan


Pasal 45

Setelah perlengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka permohonan perpanjangan rating diwajibkan mengikuti performance check.

Pasal 46

Pemohon rating yang telah melaksanakan performance check sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan dinyatakan lulus akan diberikan perpanjangan rating sesuai dengan permohonannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperbaharui Rating

Pasal 47

(1) Petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK dapat mengajukan pembaharuan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, Rating FT ~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~II, Rating CA ~ III, Rating RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II, apabila :

a. dicabut berdasarkan Pasal 32 atau Pasal 33; b. dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat terbaca; atau c. hilang.

(2) Permohonan pembaharuan Rating FT ~I, Rating FT ~ II, Rating

FT ~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~ II, Rating CA ~ III, Rating RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 48

(1) Permohonan pembaharuan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, Rating

FT ~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~ II, Rating CA ~ III, Rating RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II yang diajukan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a, dilakukan 3 (tiga) bulan terhitung sejak rating tersebut dicabut.

(2) Dalam hal pembaharuan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, Rating FT

~ III, Rating CA ~ I, Rating CA ~ II, Rating CA ~ III, Rating RIV ~IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II akibat pencabutan, maka kepada petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan mengunakan surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi :

a. n a m a; b. tempat dan tanggal lahir; c. kebangsaan; d. jenis kelamin; e. alamat tempat tinggal; f. unit kerja; g. alamat unit kerja; h. pendidikan umum terakhir; i. pendidikan keahlian; j. nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudi);



dilengkapi dengan :

a. surat keterangan sehat jasmani dan roham dari dokter; b. fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP); c. fotokopi surat izin mengemudi minimal B I, bagi pengemudi

kendaraan PKP-PK; dan d. fotokopi sertifikat kecakapan yang dimiliki sesuai dengan


Pasal 49 Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, maka pemohon rating diwajibkan mengikuti performance check.

Pasal 50 Pemohon sertifikat kecakapan yang telah melaksanakan performance check sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan dinyatakan lulus, akan diberikan rating sesuai dengan permohonannya.

Pasal 51 (1) Dalam hal pembaruan Rating FT ~ I, Rating FT ~ II, Rating FT ~

III, Rating CA ~ I, Rating CA ~ II, Rating CA ~ III, Rating RIV ~ IV, Rating RB, Rating HC, Rating KA, Rating KP, Rating TPKP ~ I, dan Rating TPKP ~ II akibat kerusakan atau hilang, maka kepada petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK Serta petugas salvage yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan menggunakan surat permohonan yang sekurang-kurangnya berisi :

a. n a m a; b. tempat dan tanggal lahir; c. kebangsaan; d. jenis kelamin; e. alamat tempat tinggal; f. unit kerja; g. alamat unit kerja; h. pendidikan umum terakhir;

i. pendidikan keahlian; j. nomor & golongan Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudi);



dilengkapi dengan :


kendaraan PKP-PK; dan d. fotokopi sertifikat kecakapan yang rusak atau surat

keterangan kehilangan dari kepolisian.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52 (1) Bagi calon petugas dan calon teknisi perawatan kendaraan PKP-

PK atau petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK yang mengajukan permohonan memperoleh atau memperpanjang sertifikat kecakapan bersamaan dengan pengajuan untuk memperoleh atau memperpanjang rating, maka ujian teori, ujian praktek dan pengujian kesehatannya menjadi satu.

(2) Calon petugas dan calon teknisi perawatan kendaraan PKP-PK

dan calon petugas salvage atau petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK dan petugas salvage yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengoperasian kendaraan dan peralatan serta perawatan kendaraan PKP-PK dan Salvage di luar negeri, dapat mengikuti ujian perolehan sertifikat kecakapan dan/atau rating, sepanjang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

(3) Petugas dan teknisi perawatan kendaraan PKP-PK dan petugas

salvage yang telah memiliki sertifikat kecakapan dan/atau rating yang diterbitkan oleh negara-negara anggota ICAO dapat dipergunakan di Indonesia sepanjang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

(4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian dan/atau

performance check serta proses penyelesaian sertifikat kecakapan dan/atau rating ditanggung oleh unit kerja tempat pemohon bekerja.

(5) Lampiran-lampiran :

a. Lampiran I : Contoh Surat Permohonan Memperoleh Sertifikat Kecakapan;

b. Lampiran II : Contoh Surat Permohonan Memperoleh Rating;

c. Lampiran III : Contoh Surat Permohonan

Memperpanjang Sertifikat Kecakapan; d. Lampiran IV : Contoh Surat Permohonan

Memperpanjang Rating; e. Lampiran V : Contoh Surat Permohonan

Memperbaharui Sertifikat Kecakapan; f. Lampiran VI : Contoh Surat Permohonan

Memperbaharui Rating; g. Lampiran VII : Contoh Surat Laporan Memperoleh /

Memperpanjang / Memperbaharui Sertifikat Kecakapan;

h. Lampiran VIII : Contoh Surat Laporan Memperoleh /

Memperpanjang / Memperbaharui Rating;

i. Lampiran IX : Contoh Buku Sertifikat Kecakapan PKP.

PK-B; j. Lampiran X : Contoh Buku Sertifikat Kecakapan PKP.

PK-Y; k. Lampiran XI : Contoh Buku Sertifikat Kecakapan

PKP. PK-S; l. Lampiran XII : Contoh Buku Sertifikat Kecakapan

PKP.PK-A; m. Lampiran XIII : Contoh Buku Sertifikat Kecakapan TPK-

PKP.PK; dan

n. Lampiran XIV : Contoh Buku Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53 Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua petugas dan teknisi perawatan kendaraan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta petugas salvage tetap dapat bertugas, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 31 Desember 1999 ________________________________________ DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

t t d.

SOENARYO Y. NIP.120038217

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum Setditjen Perhubungan

Udara

M U S T A D J I , S H

NIP. 120086739

Salinan Keputusan im disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Perhubungan; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 6. Para Kepala Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan; 8. Administrator Bandar Udara Soekarno-Hatta; 9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara; 10. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Departemen Perhubungan; 11. Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I; 12. Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura II; 13. Para Kepala Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I; 14. Para Kepala Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura II; 15. Direksi PT. Garuda Indonesia; 16. Direksi PT. Merpati Nusantara; 17. Direksi PT. Bouraq Indonesia; 18. Direksi PT. Mandala airlines; 19. Direksi PT. Airfast Indonesia; 20. Direksi PT. Pelita Air Service; 21. Direksi PT. Gapura; 22. Direksi PT. Jasa Angkasa Semesta; dan 23. Direksi PT. BAS.

Lampiran I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH SURAT PERMOHONAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT KECAKAPAN

Nomor : …..............., .................................... Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Surat Permohonan Kepada Memperoleh Sertifikat Kecakapan Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di

J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :

a. N a m a : ............................................... b. Tempat dan Tanggal Lahir : ............................................... c. Kebangsaan : ............................................... d. Jenis Kelamin : ............................................... e. Alamat Tempat Tinggal : ............................................... f. Unit Kerja : ............................................... g. Alamat Unit Kerja : ............................................... h. Masa Kerja Pada Unit PKP-PK t Salvage : ............................................... i. Jabatan : ............................................... j. Pendidikan Umum Terakhir : ............................................... k. Pendidikan Keahlian : ............................................... l. Nomor & Golongan Surat Izin Mengemudi : ............................................... m. Jenis Sertifikat Kecakapan yang Dimohon : ...............................................

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B / Sertifikat l Kecakapan PKP.PK-Y / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A / Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK / Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage. (*) Sebagai pertimbangan, bersama, ini dilampirkan : a. Surat keterangan sehatjasmani dan rohani dari dokter; b. Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (sesuai dengan Sertifikat kecakapan yang

dimohon); c. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) (terakhir); d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); e. Fotokopi Kartu Pegawail, f. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (minimal B I, bagi pengemudi kendaraan PKP-PK); g. Pas foto berakuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar (terbaru dan berwarna, dengan

latar belakang merah); dan h. Fotokopi Sertifikat Kecakapan khusus untuk pemohon peningkatan sertifikat kecakapan).

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pemohon

(_______________) (_____________) Keterangan : (*) coret yang tidak perlu.

Lampiran II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH SURAT PERMOHONAN MEMPEROLEH RATING

Nomor : …..............., ........................... Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Surat Permohonan Kepada Memperoleh Rating Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di

J A K A R T A


a. N a m a : ............................................................. b. Tempat dan Tanggal Lahir : ............................................................. c. Kebangsaan : ............................................................ d. Jenis Kelamin : ............................................................ e. Alamat Tempat Tinggal : ............................................................ f. Unit Kerja : ............................................................ g. Alamat Unit Kerja : ............................................................ h. Pendidikan Umum Terakhir : ............................................................ i. Pendidikan Keahlian : ............................................................ j. Nomor & Golongan Surat Izin Mengemudi : ........................................................... k. Jenis rating yang Dimohon : ...........................................................

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Rating FT ~ I / Rating FT~ II / Rating FT ~ III / Rating CA ~ I / Rating CA ~ II / Rating CA ~ III / Rating RIV ~ IV/ Rating RB / Rating HC / Rating KA / Rating KP / Rating TPKP ~ I / Rating TPKP ~ II (*) dari Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A / Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK / Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage (*) nomor : ............................ Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan : a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (minimal B I, bagi pengemudi kendaraan PKP-PK); dan d. Fotokopi Sertifikat Kecakapan (sesuai dengan rating yang dimohon). Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pemohon


Lampiran III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH SURAT PERMOHONAN MEMPERPANJANG SERTIFIKAT KECAKAPAN

Nomor : …..............., ........................... Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Surat Permohonan Memperpanjang Kepada Sertifikat Kecakapan Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di

J A K A R T A


a. N a m a : ………………………………………. b. Tempat dan Tanggal Lahir : ………………………………………. c. Kebangsaan : ………………………………………. d. Jenis Kelamin : ………………………………………. e. Alamat Tempat Tinggal : ………………………………………. f. Unit Kerja : ………………………………………. g. Alamat Unit Kerja : ………………………………………. h. Jabatan : ………………………………………. i. Nomor & Golongan Surat Izin Mengemudi : ………………………………………. j. Jenis Sertifikat Kecakapan yang Dimohon : ……………………………………….

Mengajukan permohonan untuk memperpanjang Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-j Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK / Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage. (*) Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan : a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Fotokopi Kartu Pegawai; d. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (minimal B I, bagi pengernudi kendaraan PKP-PK); dan e. Fotokopi Sertifikat Kecakapan.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pemohon


Lampiran IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH

SURAT PERMOHONAN MEMPERPANJANG RATING Nomor : …..............., ........................... Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Memperpanjang Rating Kepada Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di

J A K A R T A


a. N a m a : ………………………………………. b. Tempat dan Tanggal Lahir : ………………………………………. c. Kebangsaan : ………………………………………. d. Jenis Kelamin : ………………………………………. e. Alamat Tempat Tinggal : ………………………………………. f. Unit Kerja : ………………………………………. g. Alamat Unit Kerja : ………………………………………. h. Nomor & Golongan Surat Izin Mengemudi : ………………………………………. i. Jenis Rating yang Dimohon : ………………………………………. Mengajukan permohonan untuk memperpanjang Rating FT ~ I / Rating FT ~ II / Rating FT ~ III / Rating CA ~ I / Rating CA ~ II / Rating CA ~ III / Rating RIV ~ IV / Rating RB / Rating HC / Rating KA / Rating KP / Rating TPKP ~ I / Rating TPKP ~ II (*) dari Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A / Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK / Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage (*) nomor : ................................ Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan : a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; b. Fotokopi Karm Tanda Penduduk (KTP); c. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (minimal B I, bagi pengemudi kendaraan PKP-PK); dan d. Fotokopi Sertifikat Kecakapan (sesuai dengan rating yang dimohon). Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pemohon


Lampiran V KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999

------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTOH

SURAT PERMOHONAN MEMPERBAHARUI SERTIFIKAT KECAKAPAN Nomor : …..............., ........................... Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Memperbaharui Kepada Sertifikat Kecakapan Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di

J A K A R T A


a. N a m a : ………………………………………. b. Tempat dan Tanggal Lahir : ………………………………………. c. Kebangsaan : ………………………………………. d. Jenis Kelamin : ………………………………………. e. Alarnat Tempat Tinggal : ………………………………………. f. Unit Kerja : ………………………………………. g. Alarnat Unit Kerja : ………………………………………. h. Masa Kerja Pada Unit PKP-PK Salvage : ………………………………………. i. Jabatan : ………………………………………. j. Pendidikan Umum Terakhir : ………………………………………. k. Pendidikan Keahlian : ………………………………………. l. Nomor & Golongan Surat lzin Mengemudi : ………………………………………. m. Jenis Sertifikat Kecakapan yang Dimohon : ……………………………………….

Mengajukan permohonan untuk memperbaharui Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-i Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK / Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage. (*) Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan : a. Surat keterangan sehat jasmani dan roham dari dokter; b. Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (sesuai dengan sertifikat kecakapan yang

dimohon): c. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) (terakhir); d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); e. Fotokopi Kartu Pegawai; f. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (minimal B I, bagi pengernudi kendaraan PKP-PK); g. Pas foto berukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar (terbaru dan berwarna, dengan

latar belakang merah); dan h. Fotokopi Sertifikat Kecakapan (yang rusak atau surat keterangan kehilangan dari

kepolisisan). Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pemohon


Lampiran VI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH SURAT PERMOHONAN MEMPERBAHARUI RATING

Nomor : …..............., ........................... Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Surat Permohonan Kepada Memperbaharui Rating Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di

J A K A R T A


a. N a m a : ...................................................... b. Tempat dan Tanggal Lahir : ...................................................... c. Kebangsaan : ...................................................... d. Jenis Kelamin : ...................................................... e. Alamat Tempat Tinggal : ...................................................... f. Unit Kerja : ...................................................... g. Alamat Unit Kerja : ...................................................... h. Pendidikan Umum Terakhir : ...................................................... i. Pendidikan Keahlian : ...................................................... j. Nomor & Golongan Surat Izin Mengemudi : ...................................................... k. Jenis rating yang Dimohon : ......................................................

Mengajukan permohonan untuk memperbaharui Rating FT ~ I / Rating FT ~ II / Rating FT~ III / Rating CA ~ I Rating CA ~ II / Rating CA ~ III / Rating RIV ~ IV / Rating RB / Rating HC / Rating KA / Rating KP / Rating TPKP ~ I / Rating TPKP ~ II (*) dari Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A / Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK / Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage (*) nomor : .......................... Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan : a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (minimal B I, bagi pengemudi kendaraan PKP-PK); dan d. Fotokopi Sertifikat Kecakapan (sesuai dengan rating yang dimohon).

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pemohon


Lampiran VII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH

SURAT LAPORAN MEMPEROLEH / MEMPERPANJANG / MEMPERBARARUI SERTIFIKAT KECAKAPAN

Nomor : …..............., ........................... Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Memperoleh/Memperpanjang/ Kepada Memperbaharui Kecakapan Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di

J A K A R T A


a. N a m a : .......................................................................... b. Tempat dan Tanggal Lahir : .......................................................................... c. Kebangsaan : .......................................................................... d. Jenis Kelamin : .......................................................................... e. Alamat Tempat Tinggal : .......................................................................... f. Unit Kerja : .......................................................................... g. Alamat Unit Kerja : .......................................................................... h. Jabatan : .......................................................................... i. Jenis Sertifikat Kecakapan : .......................................................................... j. Nomor Sertifikat Kecakapan : .........................................................................

Telah melaksanakan ujian sejak tanggal .......... s/d .........sehingga yang bersangkutan dinyatakan "lulus / tidak lulus"(*) untuk memperoleh memperpanjang / memperbaharui (*) Sertifikat Kecakapan PKP.PK-B / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-Y / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-S / Sertifikat Kecakapan PKP.PK-A / Sertifikat Kecakapan TPK-PKP.PK / Sertifikat Kecakapan Petugas Salvage. (*) Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Penguji

(_____________) Keterangan : (*) coret yang tidak perlu.

Lampiran VIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH

SURAT LAPORAN MEMPEROLEH / MEMPERPANJANG / MEMPERBARARUI RATING

Nomor : …..............., ........................... Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Memperoleh/Memperpanjang/ Kepada Memperbaharui Rating Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di

J A K A R T A


a. N a m a : .......................................................................... b. Tempat dan Tanggal Lahir : .......................................................................... c. Kebangsaan : .......................................................................... d. Jenis Kelamin : .......................................................................... e. Alamat Tempat Tinggal : .......................................................................... f. Unit Kerja : .......................................................................... g. Alamat Unit Kerja : .......................................................................... h. Jabatan : .......................................................................... i. Jenis Sertifikat Kecakapan : ......................................................................... j. Nomor Sertifikat Kecakapan : ..........................................................................

Telah melaksanakan ujian sejak tanggal .......... s/d .........., sehingga yang bersangkutan dinyatakan "lulus / tidak lulus"(*) untuk memperoleh memperpanjang / memperbaharui (*) Rating FT ~ I / Rating FT ~ II / Rating FT ~ III / Rating CA ~ I / Rating CA ~ II / Rating CA ~ III / Rating RIV ~ IV / Rating RB / Rating HC / Rating KA / Rating K / Rating TPKP ~ I / Rating TPKP ~ II. (*) Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

P e n g u j i

(______________) Keterangan : (*) coret yang tidak perlu.

Lampiran IX KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH BUKU


PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN BASIC

1

REPUBLIK INDONESIA ______________________

REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA _______________________________________________

DIRECTORATE GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS

SERTIFIKAT KECAKAPAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN

PEMADAM KEBAKARAN BASIC ________________________________________________

BASIC RESCUE AND FIRE FIGHTING LICENCE

Sertifikat Kecakapan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 345/ XII / 99 _______________________________________________________________

This licence is issued in compliance with

Degree of Director of Air Communications Number : SKEP / 345/ XII / 99

3

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA

I. N o m o r : ……………………………………. Number

II. Nama Lengkap : ……………………………………. Name of Holder (in full) III. Tempat dan Tanggal Lahir : …………………………………….

Place and date of birth IV. Kebangsaan : …………………………………….

Nationality V. Jenis Kelamin : …………………………………….

Sex VI. Alamat Tempat Tinggal : …………………………………….

Address VII. Tanda Tangan Pemegang : …………………………………….

Signature of Holder

Pas Foto Berwarna Ukuran

2 cm x 3 cm

4

VIII. SERTIFIKAT KECAKAPAN

LICENCE

Sertifikat Kecakapan im menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan dan kualifikasi yang telah disahkan untuk melaksanah tugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran. __________________________________________________________________________ This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses I capability and qualifications, and is authorised to provide the rescue and fire fighting services.

5 IX.

WEWENANG RATINGS

Sertifikat kecakapan ini menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan kualifikasi, dan telah ditentukan dalam kewenangan yang tercantum di bawah ini : __________________________________________________________________________ This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the capability an d qualification, and is authorised to provide the services specified in the ratings list below : NO Macam Wewenang

Type of Rating Tanggal mulai berlaku

Issued date Cap dan Tanda tangan Stamp and Signature

6 IX.

WEWENANG RATINGS

NO Macam Wewenang



7 IX.

WEWENANG RATINGS

NO Macam Wewenang



8 X, Tanggal Pengeluaran : ………………………………………………. Date of issued XI. Berlaku hingga : ………………………………………………. Valid until

Jakarta, ……………………………. XII. Untuk Direktur Jenderal Perhubungan Udara For Director General of Air Communications Director of Aviation savety …………………………………………………….

9 XIII.

PEMBARUAN RENEWALS

Diperbaharui Sampai : …………………………………………. Renewed Until Tanggal : …………………………………………. Date Tanda Tangan dan Cap : …………………………………………. Signature and Stamp Diperbaharui Sampai : …………………………………………. Renewed Until Tanggal : …………………………………………. Date Tanda Tangan dan Cap : …………………………………………. Signature and Stamp Diperbaharui Sampai : …………………………………………. Renewed Until Tanggal : …………………………………………. Date Tanda Tangan dan Cap : …………………………………………. Signature and Stamp

10 XIV.

UJIAN KESEHATAN MEDICAL FITNESS EXAMINATION

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa pemegang sertifikat kecakapan telah melaksanakan ujian kesehatan dan dinyatakn sehat untuk wewenang yang tertera dibawah ini

The undersigned certified that the holder of this license has fulfill, the medical fitness requirements for the rating indicated hereon.

Tanggal Date

Berlaku sampai Valid until

A. n Dirjen Perhubungan Udara For the director General of Air

Communications

11

XV. a. Tidak diperkenankan mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-

keteran pada sertifikat kecakapan ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

____________________________________________________________________

No entries or endorsements may be made on this license except by the persons authirized that purpose by Director General of Air Communications.

b. Apabila sertifikat kecakapan ini hilang, maka pemegang sertifikat kecakapan harus

segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

____________________________________________________________________

If this license is lost, the holder of license should immediately notify the Directorate General of Air Communications forth with.

c. Barang siapa yang menemukan sertifikat kecakapan ini diminta untuk mengembali

dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta. ____________________________________________________________________

Any person finding this license is requested to forward it immediately to the Director General of Air Communications, in Jakarta.

12 XVI.

TINGKAT DAN KODE KEWENANGAN RATING AND CODE

KEWENANGAN KODE RATING CODE Rating Rapid Intervention Vehicle Tipe IV RIV ~ IV Rating Kendaraan Pendukung PKP-PK KP

13 XVII.

CATATAN-CATATAN RECORDS

14 XVII.


Lampiran X KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH BUKU


PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN

PEMADAM KEBAKARAN YUNIOR

1






PEMADAM KEBAKARAN YUNIOR ________________________________________________

YUNIOR RESCUE AND FIRE FIGHTING LICENCE




3


VIII. N o m o r : ……………………………………. Number

IX. Nama Lengkap : ……………………………………. Name of Holder (in full) X. Tempat dan Tanggal Lahir : …………………………………….

Place and date of birth XI. Kebangsaan : …………………………………….

Nationality XII. Jenis Kelamin : …………………………………….

Sex XIII. Alamat Tempat Tinggal : …………………………………….

Address XIV. Tanda Tangan Pemegang : …………………………………….

Signature of Holder


2 cm x 3 cm

4


LICENCE

Sertifikat Kecakapan im menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan dan kualifikasi yang telah disahkan untuk melaksanakan tugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran. __________________________________________________________________________ This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the capability and qualifications, and is authorised to provide the rescue and fire fighting services.

5 IX.

WEWENANG RATINGS

Sertifikat kecakapan ini menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan kualifikasi, dan telah ditentukan dalam kewenangan yang tercantum di bawah ini : __________________________________________________________________________ This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses in capability and qualification, and is authorised to provide the services specified in the ratings list below : NO Macam Wewenang



6 IX.

WEWENANG RATINGS

NO Macam Wewenang



7 IX.

WEWENANG RATINGS

NO Macam Wewenang





9 XIII.

PEMBARUAN RENEWALS


10 XIV.




Tanggal Date



Communications

11



__________________________________________________________________ No entries or endorsements may be made on this license except by the persons

authirized that purpose by Director General of Air Communications. b. Apabila sertifikat kecakapan ini hilang, maka pemegang sertifikat kecakapan harus


__________________________________________________________________ If this license is lost, the holder of license should immediately notify the Directorate

General of Air Communications forth with. c. Barang siapa yang menemukan sertifikat kecakapan ini diminta untuk mengembali

dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta. __________________________________________________________________

Any person finding this license is requested to forward it immediately to the Director General of Air Communications, in Jakarta.

12 XVI.


KEWENANGAN KODE RATING CODE Rating Foam Tender Tipe III FT ~ III Rating Combined Agent Tipe III CA ~ III Rating Rapid Intervention Vehicle Tipe IV RIV ~ IV Rating Kendaraan Pendukung PKP-PK KP

13 XVII.


14 XVII.


Lampiran XI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/345/XII/99 TANGGAL : 31 Desember 1999

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH BUKU


PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN SENIOR

1






PEMADAM KEBAKARAN SENIOR ________________________________________________

SENIOR RESCUE AND FIRE FIGHTING LICENCE




3


I. N o m o r : ……………………………………. Number

II. Nama Lengkap : ……………………………………. Name of Holder (in full)

III. Tempat dan Tanggal Lahir : ……………………………………. Place and date of birth

IV. Kebangsaan : ……………………………………. Nationality

V. Jenis Kelamin : ……………………………………. Sex

VI. Alamat Tempat Tinggal : ……………………………………. Address

VII. Tanda Tangan Pemegang : ……………………………………. Signature of Holder


2 cm x 3 cm

4


LICENCE

Sertifikat Kecakapan im menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan dan kualifikasi yang telah disahkan untuk melaksanakan tugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran. __________________________________________________________________________ This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the capability and qualifications, and is authorised to provide the rescue and fire fighting services.

5 IX.

WEWENANG RATINGS

Sertifikat kecakapan ini menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan kualifikasi, dan telah ditentukan dalam kewenangan yang tercantum di bawah ini : __________________________________________________________________________ This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the capability and qualification, and is authorised to provide the services specified in the ratings list below : NO Macam Wewenang



6 IX.

WEWENANG RATINGS

NO Macam Wewenang



7 IX.

WEWENANG RATINGS

NO Macam Wewenang





9 XIII.

PEMBARUAN RENEWALS


10 XIV.




Tanggal Date



Communications

11



____________________________________________________________________ No entries or endorsements may be made on this license except by the persons

authirized that purpose by Director General of Air Communications. b. Apabila sertifikat kecakapan ini hilang, maka pemegang sertifikat kecakapan harus


____________________________________________________________________ If this license is lost, the holder of license should immediately notify the Directorate

General of Air Communications forth with. c. Barang siapa yang menemukan sertifikat kecakapan ini diminta untuk mengembali

dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta. ____________________________________________________________________ Any person finding this license is requested to forward it immediately to the

Directorate General of Air Communications, in Jakarta.

12 XVI.


KEWENANGAN KODE RATING CODE Rating Foam Tender Tipe I FT ~ I Rating Foam Tender Tipe II FT ~ II Rating Foam Tender Tipe III FT ~ III Rating Combined Agent Tipe I CA ~ I Rating Combined Agent Tipe II CA ~ II Rating Combined Agent Tipe III CA ~ III Rating Rapid Intervention Vehicle Tipe IV RIV ~ IV Rating Rescue Boat RB Rating Kendaraan Pendukung PKP-PK KP

13 XVII.


14 XVII.


Documents

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA · PDF filebandar udara; m e m u t u s k a n : menetapkan : keputusan direktur jenderal perhubungan udara tentang sertifikat