Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 0
0
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | i
Diterbitkan Oleh:
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Penyusun:
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Jl. Veteran III, 2 Gambir-Jakarta Pusat, Indonesia
Website : http//:www.bpip.go.id
LAKIP DEPUTI BIDANG HUKUM,
ADVOKASI &
PENGAWASAN REGULASI 20
19
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | ii
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
dimana Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagai
instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai media
informasi atas pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian menuju
terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program internalisasi dan
institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan Deputi
Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam mencapai target
kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPIP tahun 2019. Perjanjian
kinerja tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018-
2023. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut merupakan perwujudan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan
internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan
pengawasan regulasi, dimana akuntabilitas menjadi komitmen Deputi Bidang
Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam mempertanggungjawabkan
pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya. Laporan kinerja ini
menjabarkan tentang target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja,
tingkat capaian program, permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah
dicapai oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi.
Semoga Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi Tahun 2019 mampu menjadi media pertanggungjawaban
kinerja kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Deputi Bidang Hukum,
Advokasi dan Pengawasan Regulasi, dan memberikan umpan balik untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan program internalisasi dan
institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
Jakarta, Januari 2020
Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi,
Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................. ii
Daftar Isi ....................................................................................................... iii
Daftar Gambar .............................................................................................. iv
Daftar Lampiran ............................................................................................ v
Ringkasan Eksekutif ..................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ..................................... 3
1.3. Struktur Organisasi dan SDM ................................................... 3
1.4. Aspek Strategis Organisasi ...................................................... 9
1.5. Isu Strategis ............................................................................. 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................... 11
2.1. Rencana Strategis .................................................................... 11
2.2. Rencana Kinerja ....................................................................... 12
2.3. Perjanjian Kinerja ..................................................................... 15
2.4. Pengukuran Kinerja .................................................................. 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 18
3.1. Capaian Kinerja ........................................................................ 18
3.2. Realisasi Anggaran .................................................................. 24
BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 26
LAMPIRAN
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi ............................................................... 6
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Analisis dan Sinkronisasi ............ 6
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Advokasi ..................................... 7
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi 7
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | v
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Penetapan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi Tahun 2019 ...................................................................... 13
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi Tahun 2019 ................................................. 16
Tabel 3 Capaian Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi Tahun 2019 ................................................. 17
Tabel 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Dukungan
Analisis dan Sinkronisasi Ideologi Pancasila yang Berkualitas ........ 19
Tabel 5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Advokasi
Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif .................................... 20
Tabel 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Institusional
Pancasila yang Efektif .................................................................... 22
Tabel 7 Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis
Terselenggaranya Layanan Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi .................................................................... 23
Tabel 8 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi Tahun Anggaran 2019 ................................ 24
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | vi
RINGKASAN EKSEKUTIF
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila salah satu badan yang dibentuk
pemerintah dalam rangka membumikan Pancasila serta melaksanakan
internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan
pengawasan regulasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Bahwa BPIP mempunyai tugas “Membantu Presiden dalam merumuskan arah
kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan
berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan
pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan
rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang
bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan
komponen masyarakat lainnya”.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagai instansi
pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai
wujud pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja
organisasi.
Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu
wujud komitmen Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian
sumberdaya dalam penyelenggaraan program internalisasi dan institusionalisasi
Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi pada akhir
periode pengukuran. Penyelenggaraan program tersebut, harus
dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara
sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban dalam mewujudkan good governance di lingkungan Deputi
Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi pada tahun
2019 telah melaksanakan program kerja sesuai standar proses dalam Sistem
Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | vii
perencanaan dan anggaran tahunan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan
program-program jangka menengah BPIP, khususnya program internalisasi dan
institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi
sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP tahun 2018 ‐ 2023.
Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target (rencana) dan realisasi sasaran strategis, sasaran program/kegiatan,
dan indikator kinerja (perfomance indicator) pada masing-masing indikator kinerja.
Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pengolahan data yang
bersumber dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART)
Kementerian Keuangan dan e-monev Bappenas sampai dengan 31 Desember
2019. Berdasarkan hasil pengolahan data dimaksud, selama tahun 2019 Deputi
Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi telah berhasil merealisasikan
beberapa sasaran strategis yang menjadi target kinerja tahun 2019, sebagaimana
terdapat pada tabel di bawah ini.
Capaian kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
tahun 2019 secara keseluruhan dinyatakan “cukup berhasil”, dengan capaian rata-
rata 25,91 % dari target 80 %. Capaian kinerja tersebut merupakan kontribusi dari
telah terlaksananya analisis dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan
produk hukum daerah terhadap nilai-nilai Pancasila, advokasi pembinaan ideologi
Pancasila dan institusionalisasi Pancasila di beberapa daerah, serta kerjasama
dengan Kementerian/Lembaga
No. Program/
Kegiatan
Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
1.
Dukungan Analisa dan Sinkronisasi Ideologi Pancasila
Terselenggaranya dukungan analisis dan sinkronisasi yang berkualitas
Persentase kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap hasil analisis dan sinkronisasi produk hukum nasional
80% 31.68%
2.
Dukungan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila
Terselenggaranya advokasi pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap advokasi pembinaan Ideologi Pancasila
80% 17.75%
3.
Dukungan Institusional Pancasila
Terselenggaranya institusional Pancasila yang efektif
Persentase penilaian atas efektifitas Institusional Pancasila
80% 27%
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | viii
Upaya peningkatan kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi dan
kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, organisasi
pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan dilakukan dengan
lebih intensif, sehingga dalam penyelenggaraan program internalisasi dan
institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi
diharapkan akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan pemahaman
Pancasila, terjadinya inkulusivisme sosial, pelembagaan Pancasila, dan
pengarusutamaan keteladanan Pancasila.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 1
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila salah satu badan yang dibentuk
pemerintah dalam rangka membumikan Pancasila serta melaksanakan
internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan
pengawasan regulasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Bahwa BPIP mempunyai tugas “Membantu Presiden dalam merumuskan arah
kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan
berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan
pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan
rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang
bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan
komponen masyarakat lainnya”.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagai instansi
pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai
wujud pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja
organisasi.
Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu
wujud komitmen Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 2
2
sumberdaya dalam penyelenggaraan program internalisasi dan institusionalisasi
Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi pada akhir
periode pengukuran. Penyelenggaraan program tersebut, harus
dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara
sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban dalam mewujudkan good governance di lingkungan Deputi
Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi pada tahun
2019 telah melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja dan
penyelenggaraan program internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang
hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi sesuai standar proses dalam Sistem
Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran tahunan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan
program-program jangka menengah BPIP, khususnya program internalisasi dan
institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi
sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP tahun 2018 ‐ 2023.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi Tahun 2019 pada dasarnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas tugas dan fungsi sesuai Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018-
2023.
Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas,
akuntabilitas dan transparansi, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk
memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang
berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila. Penyusunan laporan tersebut juga menjadi kewajiban Deputi Bidang
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 3
3
Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja tahunan.
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Berdasarkan Pasal 104 (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
melalui Kepala.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi mempunyai
tugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi di bidang hukum, advokasi
dan pengawasan regulasi, dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di
bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi;
b. penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar
selaras dengan dasar negara;
c. pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada
lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah
mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
d. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi
negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi politik, dan
komponen masyarakat lainnya;
e. penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam
pembinaan ideologi Pancasila; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Deputi Bidang Hukum,
Advokasi dan Pengawasan Regulalsi terdiri atas :
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 4
4
a. Direktorat Analisis dan Sinkronisasi;
b. Direktorat Advokasi; dan
c. Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi.
Direktorat Analisis dan Sinkronisasi mempunyai tugas melaksanakan
melaksanakan analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai
Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Analisis
dan Sinkronisasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis analisis dan sinkronisasi
hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis analisis dan sinkronisasi
hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
Direktorat Analisis dan Sinkronisasi terdiri atas :
a. Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi I;
b. Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi II;
c. Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi III; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas
sebagaimana dimaksud, Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis advokasi pembinaan
ideologi Pancasila;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis advokasi pembinaan
ideologi Pancasila;
c. penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam
pembinaan ideologi Pancasila; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
Direktorat Advokasi terdiri atas :
a. Subdirektorat Preventif;
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 5
5
b. Subdirektorat Pendampingan;
c. Subdirektorat Apresiasi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila dalam hukum
nasional dan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila.
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pelembagaan dan
Rekomendasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis institusionalisasi
Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis institusionalisasi
Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi terdiri atas:
a. Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi I;
b. Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi II;
c. Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi III; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila,sebagaimana terdapat pada Gambar 1. di bawah
ini.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 6
6
Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
Sumber : Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2018
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Analisis dan Sinkronisasi
Sumber : Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2018
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 7
7
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Advokasi
Sumber : Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2018
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi
Sumber : Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2018
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 8
8
Dukungan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sampai dengan akhir
tahun 2019 sebagai berikut :
a. Jumlah pegawai berdasarkan Eselonisasi :
b. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan :
Total Jumlah 20 Orang
Eselon I; 0
Eselon II; 1
Eselon III; 9
Eselon IV; 1
JFU; 9
Berdasarkan Eselonisasi
Esl I Esln II Esln III Esln IV JFU
0 2 4 6 8 10 12
Pendidikan
Berdasarkan Pendidikan
Sarjana (S1) Magister (S2) Doktor (S#)
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 9
9
1.4. Aspek Strategis
Aspek Strategis yang dimiliki Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan
Pengawasan Regulasi dalam hal ini merupakan penyelenggaraan program yang
efektif dan efisien dalam melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui
internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan
pengawasan regulasi serta guna mendukung kinerja pembangunan nasional
sebagaimana yang ditetapkan oleh Presiden dalam Rencana Pembanguna
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2014-2019.
Aspek strategis tersebut menjadi modal dalam mengimplementasikan nilai-
nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi menentukan sasaran strategis yang akan dicapai.
Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
a. Penguatan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam
produk hukum nasional maupun daerah;
b. Mendorong pelaksanaan advokasi, afirmasi serta mediasi dalam penanganan
kelompok yang berkonflik dalam masyarakat.
c. Penguatan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
d. Merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kebijakan atau regulasi yang
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
1.5. Isu Strategis
Rencana strategis BPIP tahun 2018-2023 telah mengidentifikasi isu
strategis dengan mempertimbangkan faktor-faktor strategis baik lingkungan
strategis internal maupun eksternal, maka isu yang telah diidentifikasi sebagai
isu strategis BPIP, yaitu: kurangnya pemahaman Pancasila, terjadinya
eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum terlembaganya
Pancasila, dan belum diarusutamakannya keteladanan Pancasila.
Berdasarkan 5 (lima) isu strategis tersebut, terdapat beberapa isu strategis
terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi antara lain :
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 10
10
a. lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang
lebih mengutamakan kepentingan nasional;
b. masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi;
c. lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik,
ekonomi, dan sosial budaya;
d. kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
dan
e. masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak
sesuai dengan prinsip Pancasila;
f. Kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 11
11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Peran dan dukungan BPIP dalam mewujudkan 9 (sembilan) butir Nawacita
Presiden, khususnya dalam butir 8 dan butir 9 yang dilakukan melalui program
teknis pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat, penyelenggara negara, dan
aparat penegak hukum serta berbagai pihak untuk taat dan patuh dengan budaya
bangsa yang berlandaskan dan berdasarkan Pancasila. Penandaan hasil (output)
terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek
Prioritas RKP 2019 antara lain untuk pembangunan manusia, pengurangan
kesenjangan antara wilayah, penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian,
manufaktur dan jasa, pariwisata kita bisa terus tumbuh sebagai penyumbang
devisa yang penting ditambah dengan aspek perbaikan tenaga kerja, ketahanan
pangan energi, air, dan kelestarian lingkungan untuk bisa menjaga sumber daya
air dan memastikan ketahanan energi khususnya energi baru dan terbarukan serta
stabilitas keamanan nasional.
Penandaan hasil (output) terhadap bidang pembangunan RPJMN 2015-
2019, dan Penandaan tematik APBN khususnya untuk internalisasi dan
institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi
merupakan acuan dan prioritas yang disinergikan dengan program teknis
Pembinaan Ideologi Pancasila. Di sisi lain masih teijadi adanya anggapan
Pancasila tak hanya sekadar diselewengkan, akan tetapi malah dianggap kuno.
Pancasila sebagai ideologi juga dianggap gagal, bahkan dianggap tabu untuk
dibicarakan. Padahal sejatinya sesuai program teknis pembinaan Ideologi
Pancasila bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat
ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Deputi Bidang
Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi memfokuskan terhadap
permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Dalam
rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Pembinaan Indeologi
Pancasila, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Badan
Pembinaan Indeologi Pancasila. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu
input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 12
12
misi lembaga. Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang
Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi pada dasarnya harus diukur agar
dapat diketahui seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tidak hanya berorientasi pada
hasil, akan tetapi juga harus lebih memdorong adanya outcome yang baik untuk
lembaga maupun untuk masyarakat.
Selain itu, hasil akuntabilitas juga dapat dijadikan “self assesment” agar Badan
Pembinaan Indeologi Pancasila, khususnya Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi dapat secara mandiri merencanakan, melaksanakan,
mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih
tinggi. Berdasarkan hal di atas, ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan
Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan
penilaian kinerja mutlak adanya. Perumusan sasaran strategis merupakan salah
satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin
dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di dalam
dokumen Renstra berada pada tingkat kinerja dampak (impact). Sementara pada
level biro dampak/ impact ini perlu diterjemahkan dalam konteks outcome/hasil.
Berikut adalah rumusan mengenai Sasaran Strategis dari Deputi Bidang Hukum,
Advokasi dan Pengawasan Regulasi :
a. Penyelenggaraan dukungan analisis dan sinkronisasi ideologi Pancasila
yang berkualitas;
b. Penyelenggaraan advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif; dan
c. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila yang efektif.
2.2. Rencana Kinerja
Sebagai bagian dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka
perencanaan kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
harus mengacu pada dokumen perencanaan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (Renstra), yaitu Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No. 5
Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Tahun 2018-2023.
Adapun kegiatan prioritas Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 13
13
Tabel 1 Penetapan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
Program/Kegiatan
Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
Dukungan Analisis
dan Sinkronisasi
Ideologi Pancasila
Terselenggaranya dukungan analisis dan sinkronisasi yang berkualitas
Persentase kepuasan
Deputi dan Dewan
Pengarah terhadap hasil
analisis dan sinkronisasi
produk hukum nasional
80%
Dukungan
Advokasi
Pembinaan
Ideologi Pancasila
Terselenggara-nya
advokasi pembinaan
Ideologi Pancasila
Persentase kepuasan
Deputi dan Dewan
Pengarah terhadap
advokasi pembinaan
Ideologi Pancasila
80%
Dukungan
Institusionalisasi
Pancasila
Terselenggara-nya institusional Pancasila yang efektif
Persentase penilaian
atas efektifitas
Institusional Pancasila
80%
Dengan rincian kegiatan dengan sumber pembiayaan berasal dari DIPA
Sekretariat Kabinet maupun DIPA BPIP sebagai berikut :
1. Rapat dalam kantor (RDK) terkait Penanganan Penyelesaian dan
Penanggulangan Masalah dan Kendala dalam Pembinaan Ideologi Pancasila
dalam Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi.
2. Rapat dalam kantor (RDK) terkait Kegiatan Perumusan arah kebijakan
internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum tahun 2019.
3. Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka perumusan arah kebijakan
internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di bidang hukum tahun 2019.
4. Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka pembahasan perumusan arah
kebijakan internalisasi dan institusionalisasi pancasila di bidang hukum tahun
2019.
5. Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka pembahasan perumusan arah
kebijakan internalisasi dan institusionalisasi pancasila di bidang hukum tahun
2019.
6. Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila
Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan Indonesia.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 14
14
7. Focus Group Discussion FGD Institusionalisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai
Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.
8. Focus Group Discussion (FGD) Menggali Historis Pancasila dari Aspek
Hukum.
9. Rapat dalam kantor (RDK) terkait RDK Pembahasan Indikator Nilai-Nilai
Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi peraturan perundang-undangan.
10. Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja Tindak Lanjut Pembahasan Rapat
Persiapan Rencana Apresiasi Pancasila Tahun 2019.
11. Rapat Di luar jam kantor penyusunan tim apresiasi prestasi pancasila tahun
2019.
12. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi Undang Undang No. 7
Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap nilai nilai Pancasila.
13. Rapat Koordinasi Pengembangan Potensi Diri melalui Anugerah Prestasi.
14. Rapat Dalam Kantor di luar jam kerja tindak lanjut rapat pleno tim seleksi
apresiasi prestasi Pancasila tahun 2019.
15. Apresiasi Prestasi Pancasila 2019.
16. Rapat Penguatan Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan
dan Evaluasi Peraturan Perundang-undanggan Indonesia.
17. Rapat Penajaman Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam
Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undanggan Indonesia.
18. Rapat Finalisasi Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan
dan Evaluasi Peraturan Perundang-undanggan Indonesia.
19. Rapat Persiapan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.
20. Focus Group Discussion (FGD) Tema "Penajaman Indikator Nilai-nilai
Pancasila dalam Analisis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Indonesia"
21. Seminar Nasional Pembangunan pendidikan hukum nasional yang berbasis
pada nilai-nilai pancasila.
22. Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi
peraturan perundang-undangan di provinsi Nusa Tenggara Barat.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 15
15
23. Seminar Nasional Membangun budaya hukum yang berkarakter pancasila.
24. Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi
peraturan perundang-undangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Seminar Nasional Optimalisasi sistem pemilihan umum yang berkeadilan
berdasarkan aspek hukum dan pancasila.
26. Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Penetapan Indikator Nilai-nilai
Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Perundang-Undangan di
Indonesia.
27. Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi
peraturan perundang-undangan di Provinsi Bali.
28. Seminar Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah
di Provinsi Jawa Timur.
29. Konsultasi Hukum Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum
Daerah.
30. Seminar Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Terhadap Nilai-nilai Pancasila.
31. Seminar Urgensi Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka
Pembaharuan Hukum.
32. Konsinyering Kelompok Kerja dan Internaliasi Nilai-Nilai Pancasila dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.
33. Seminar Analisis dan Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila Peraturan Peerundang-
undangan Indonesia Tahun 2019.
34. Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun) dengan tema
“Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan
dan Anak”
35. Seminar Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi dalam
Mengimplementasikan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila”
2.3. Perjanjian Kinerja
Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis
tahun 2018-2023, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
pada tahun 2019 menetapkan target indikator kinerja untuk masing-masing
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 16
16
sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja
tingkat sasaran strategis maupun indikator kinerja untuk tingkat kegiatan.
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019
No.
Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
Tahun 2019
1.
Terselenggaranya dukungan analisis dan sinkronisasi yang berkualitas
Persentase kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap hasil analisis dan sinkronisasi produk hukum nasional
80%
2. Terselenggara-nya advokasi pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap advokasi pembinaan Ideologi Pancasila
80%
3.
Terselenggara-nya institusional Pancasila yang efektif
Persentase penilaian atas efektifitas Institusional Pancasila
80%
2.4. Pengukuran Kinerja
Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja Deputi Bidang
Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Tahun 2019 yang diolah dari data
Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART) Kementerian
Keuangan dan e-monev Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019, diperoleh
hasil capaian kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel 3 di bawah ini.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 17
17
Tabel 3
Capaian Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Tahun 2019
Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Tahun
2019
Realisasi
Tahun
2019
Terselenggaranya dukungan analisis dan sinkronisasi yang berkualitas
Persentase kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap hasil analisis dan sinkronisasi produk hukum nasional
80% 31,68%
Terselenggaranya advokasi pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap advokasi pembinaan Ideologi Pancasila
80% 17,75%
Terselenggaranya institusional Pancasila yang efektif
Persentase penilaian atas efektifitas Institusional Pancasila
80% 27%
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 18
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target (rencana) dan realisasi sasaran strategis, sasaran program/kegiatan,
dan indikator kinerja (perfomance indicator) pada masing-masing indikator kinerja.
Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pengolahan data yang
bersumber dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART)
Kementerian Keuangan dan e-monev Bappenas sampai dengan 31 Desember
2019. Berdasarkan hasil pengolahan data dimaksud, selama tahun 2019 Deputi
Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagian besar telah berhasil
merealisasikan seluruh sasaran strategis yang menjadi target kinerja tahun 2019.
Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan juga melalui pengukuran kinerja
dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan
misi BPIP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian
yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran
strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang menjadi
kontrak kinerja pada tahun 2019 dapat tercapai. Pencapaian pada tiap-tiap
indikator dijelaskan dengan cara penghitungan sebagai berikut :
Kinerja = Capaian yang diperoleh x 100 %
Target
Capaian Kinerja berdasarkan masing-masing sasaran strategis tahun 2019
pada Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagaimana
terdapat pada Tabel 4,5,dan 6 di bawah ini.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 19
19
Sasaran Strategis-1: Terselenggaranya dukungan analisis dan sinkronisasi
ideologi Pancasila yang berkualitas
Indikator kinerja pada sasaran strategis-1 adalah “Persentase tersusunnya
dokumen analisis dan sinkronisasi ideologi Pancasila yang berkualitas”
sebagaimana terdapat pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Dukungan Analisis dan
Sinkronisasi Ideologi Pancasila yang Berkualitas
Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Pagu Realisasi Capaian
Terselenggaranya dukungan analisis dan sinkronisasi yang berkualitas
8.780.441.000 2.781.633.900 31,68%
Indikator kinerja untuk sasaran strategis (SS-1) ini adalah persentase
kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap analisis dan sinkronisasi produk
hukum nasional, dengan target kinerja masing-masing sebesar 80%. Berdasarkan
hasil pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2019,
diperoleh capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja sebesar 31,68%.
Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain adalah
telah tersusunnya rancangan Indikator Nilai-Nilai Pancasila. Pencapaian sasaran
strategis ini didukung oleh beberapa kegiatan penunjang antara lain adalah :
1. Rapat dalam kantor (RDK) terkait Kegiatan Perumusan arah kebijakan
internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum tahun 2019.
2. Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka perumusan arah kebijakan
internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di bidang hukum tahun 2019.
3. Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka pembahasan perumusan arah
kebijakan internalisasi dan institusionalisasi pancasila di bidang hukum tahun
2019.
4. Rapat dalam kantor (RDK) dalam rangka pembahasan perumusan arah
kebijakan internalisasi dan institusionalisasi pancasila di bidang hukum tahun
2019.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 20
20
5. Rapat dalam kantor (RDK) terkait RDK Pembahasan Indikator Nilai-Nilai
Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi peraturan perundang-undangan.
6. Rapat Penguatan Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan
dan Evaluasi Peraturan Perundang-undanggan Indonesia.
7. Rapat Penajaman Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam
Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undanggan Indonesia.
8. Rapat Finalisasi Rumusan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan
dan Evaluasi Peraturan Perundang-undanggan Indonesia.
9. Focus Group Discussion (FGD) Tema "Penajaman Indikator Nilai-nilai
Pancasila dalam Analisis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Indonesia"
10. Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Penetapan Indikator Nilai-nilai
Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Perundang-Undangan di
Indonesia.
11. Seminar Analisis dan Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila Peraturan Peerundang-
undangan Indonesia Tahun 2019.
Sasaran Strategis-2: Terselenggaranya advokasi pembinaan Ideologi
Pancasila
Indikator kinerja pada sasaran strategis-2 yakni “Terselenggaranya
advokasi pembinaan Ideologi Pancasila” sebagaimana terdapat pada Tabel 5 di
bawah ini.
Tabel 5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya advokasi pembinaan ideologi Pancasila
Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Pagu Realisasi Capaian
Terselenggaranya advokasi pembinaan Ideologi Pancasila 8.780.439.000 1.558.686.198 17,75%
Indikator kinerja utama untuk sasaran strategis (SS-2) ini adalah
Persentase kepuasan Deputi dan Dewan Pengarah terhadap advokasi pembinaan
ideologi Pancasila dengan target kinerja sebesar 80%. Berdasarkan hasil
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 21
21
pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2019,
diperoleh capaian kinerja sebesar 17,75%.
Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain adalah
telah terselenggaranya seminar dibeberapa daerah sebagai langkah advokasi
pembinaan ideologi Pancasila.
Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh beberapa kegiatan
penunjang antara lain adalah :
1. Rapat dalam kantor (RDK) terkait Penanganan Penyelesaian dan
Penanggulangan Masalah dan Kendala dalam Pembinaan Ideologi Pancasila
dalam Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi.
2. Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja Tindak Lanjut Pembahasan Rapat
Persiapan Rencana Apresiasi Pancasila Tahun 2019.
3. Rapat Di luar jam kantor penyusunan tim apresiasi prestasi pancasila tahun
2019.
4. Rapat Koordinasi Pengembangan Potensi Diri melalui Anugerah Prestasi.
5. Rapat Dalam Kantor di luar jam kerja tindak lanjut rapat pleno tim seleksi
apresiasi prestasi Pancasila tahun 2019.
6. Apresiasi Prestasi Pancasila 2019.
7. Seminar Nasional Pembangunan pendidikan hukum nasional yang berbasis
pada nilai-nilai pancasila.
8. Seminar Nasional Membangun budaya hukum yang berkarakter pancasila.
9. Seminar Nasional Optimalisasi sistem pemilihan umum yang berkeadilan
berdasarkan aspek hukum dan pancasila.
10. Seminar Urgensi Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka
Pembaharuan Hukum.
11. Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun) dengan tema
“Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan
dan Anak”
12. Seminar Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi dalam
Mengimplementasikan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila”
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 22
22
Sasaran Strategis-3: Terselenggaranya Institusionalisasi Pancasila yang
Efektif
Capaian kinerja pada sasaran strategis-3 yakni “Persentase penilaian atas
efektifitas Institusional Pancasila” sebagaimana terdapat pada Tabel 6 di bawah
ini.
Tabel 6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Institusionalisasi Pancasila yang Efektif
Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Pagu Realisasi Capaian
Terselenggaranya institusional Pancasila yang efektif 10.051.527.000 4.609.839.746
45,86%
Rekomendasi Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila
7.509.350.000 148.880.100 1,98%
Indikator kinerja utama untuk sasaran strategis (SS-3) ini adalah
persentase penilaian atas efektifitas Institusional Pancasila sesuai rencana
dengan target kinerja sebesar 80%. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian
kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2019, pada masing-masing indikator
diperoleh capaian kinerja sebesar 27%.
Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain adalah
telah terselenggaranya internalisasi dan institusionalisasi di beberapa daerah
terkait dengan nilai-nilai Pancasila, dengan rincian sebagaimana tabel 7 dibawah
ini :
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 23
23
Tabel 7
Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi
No Bentuk Judul Kegiatan
1
Focus Group
Discussion (FGD)
Penguatan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam
Pembentukan Peraturan Perundangan Indonesia
2 Focus Group
Discussion (FGD)
Institusionalisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila
dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan
3 Focus Group
Discussion (FGD)
Menggali Historis Pancasila dari Aspek Hukum.
4 Focus Group
Discussion (FGD)
Evaluasi Implementasi Undang Undang No. 7 Tahun 2017
tentang pemilihan umum terhadap nilai nilai Pancasila.
5 Rapat Persiapan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
6 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan
evaluasi peraturan perundang-undangan di provinsi Nusa
Tenggara Barat.
7 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan
evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
8 Seminar. Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan
evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Bali
9 Seminar
Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan
Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Timur.
10 Konsultasi Hukum Konsultasi Hukum Peraturan Perundang-undangan dan
Produk Hukum Daerah
11 Seminar Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Terhadap Nilai-nilai
Pancasila.
12 Konsinyering Konsinyering Kelompok Kerja dan Internaliasi Nilai-Nilai
Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Produk Hukum Daerah
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 24
24
3.2. Realisasi Anggaran
Berdasarkan data per Desember 2019 dengan menggunakan online
monitoring SPAN, realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Hukum, Advokasi
dan Pengawasan Regulasi Tahun Anggaran 2019 untuk semua jenis belanja
sebesar Rp. 9.099.039.944,- atau mencapai 25.91% dari total pagu anggaran
Rp. 35.121.757.000,-. Pagu Anggaran dan realisasi Deputi Bidang Hukum,
Advokasi dan Pengawasan Regulasi pada tahun 2019 per jenis belanja disajikan
dalam tabel dibawah ini :
Tabel 8
Realisasi Anggaran Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Tahun Anggaran 2019
No. Kegiatan Jumlah Peserta
Realisasi Anggaran
1 Seminar Nasional Pembangunan pendidikan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai pancasila
100 Orang Rp 538.085.000
2 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di provinsi NTB
200 orang Rp 221.047.046
3 Seminar Nasional Membangun budaya hukum yang berkarakter pancasila
200 Orang Rp 185.487.777
4 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
150 orang Rp 181.322.600
5 Seminar Nasional Optimalisasi sistem pemilihan umum yang berkeadilan berdasarkan aspek hukum dan pancasila
120 orang Rp 176.496.461
6 FGD Finalisasi Penetapan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Perundang-Undangan di Indonesia
50 Orang Rp 141.377.200
7 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Bali
200 orang Rp 255.373.600
8 Seminar Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Timur
80 orang Rp 197.198.700
9 Konsultasi Hukum Per UU dan Produk Hukum Daerah
126 orang Rp 2.980.950.000
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 25
25
No. Kegiatan Jumlah Peserta
Realisasi Anggaran
10 Seminar Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Terhadap Nilai-nilai Pancasila
80 orang Rp 305.650.595
11 Seminar Urgensi Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Pembaharuan Hukum
200 orang Rp 22.610.000
12 Konsinyering Kelompok Kerja dan Internaliasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah
40 orang Rp 79.693.100
13 Seminar Analisis dan Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila Peraturan Peerundang-undangan Indonesia Tahun 2019
126 orang Rp 1.085.974.431
14 Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun) dengan tema “Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan dan Anak”
70 orang Rp 232.057.548
15 Seminar Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila”
200 orang Rp 325.624.800
Total Rp 9.099.039.944
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 26
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan yang telah
dicapai oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
dalam mencapai sasaran strategis yang tercermin pada capaian indikator
kinerja sebagaimana terdapat pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2019.
Secara umum pencapaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian
yang cukup baik, meskipun secara organisasi maupun pembiayaan secara
mandiri yang bersumber dari APBN BPIP baru dilaksanakan pada Oktober
2019. Namun demikian, dengan komitmen kuat dari Deputi Bidang Hukum,
Advokasi dan Pengawasan Regulasi dan keterlibatan, serta dukungan aktif
segenap komponen, maka beberapa target kinerja tahun 2019 dapat
dicapai.
Capaian kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi tahun 2019 secara keseluruhan capaian rata-rata 25,91% dari
target. Capaian kinerja tersebut merupakan kontribusi dari telah tersedianya
rancangan indikator nilai-nilai Pancasila, terselenggaranya analisis dan
sinkronisasi yang berkualitas, terselenggaranya advokasi pembinaan
ideologi Pancasila, dan terselenggaranya internalisasi dan institusionalisasi
Pancasila yang efektif.
Upaya peningkatan kinerja Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan
Pengawasan Regulasi ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi
dan kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah,
organisasi pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan
dilakukan dengan lebih intensif, sehingga dalam penyelenggaraan program
institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan
regulasi diharapkan akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan
pemahaman Pancasila, terjadinya inkulusivisme sosial, pelembagaan
Pancasila, dan pengarusutamaan keteladanan Pancasila.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 27
27
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI
TAHUN 2020
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Seminar Nasional Pembangunan pendidikan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai pancasila
Jakarta 17-18 Oktober
BPIP, Dekan FH Hukum 50 Universitas
100 orang Pakar, BPIP, Akademisi
Pemahaman dan penerapan nilai-nilai
Pancasila serta terjalinnya kerja sama
antara BPIP dengan Fakultas Hukum seluruh Indonesia dalam rangka
pembinaan ideologi Pancasila dan
mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan hukum
Rp. 538.085.000
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 28
28
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di provinsi Nusa Tenggara Barat
Lombok (NTB)
21-23 Oktober
2019
Akademisi, Mahasiswa, SKPD
Pemprov dan Pemda di NTB
200 orang BPIP, Kemendagri, Biro Hukum Pemprov NTB, Akademisi
Universitas Mataram, Kanwil Kemenkumham
NTB
Terwujudnya institusionalisasi
Pancasila di Kementerian/Lembaga
dan Akademisi di daerah Nusa Tenggara Barat
Rp. 221.047.046
3 Seminar Nasional Membangun budaya hukum yang berkarakter pancasila
Semarang (Jawa
Tengah)
25-27 Oktober
2019
Mahasiswa, Tokoh Masyarakat
200 orang BPIP, Pakar dan Akademisi
Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi
Pancasila, harapannya peserta dapat
mengetahui secara luas mengenai perkembangan Pembangunan Hukum di
Indonesia yang sesuai dengan nilai pancasila
Rp. 185.487.777
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 29
29
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa
Yogyakarta
28-30 Oktober
2019
Akademisi, Mahasiswa, SKPD
Pemprov dan Pemda di DIY
150 orang BPIP, Pakar dan Akademisi
Terwujudnya institusionalisasi
Pancasila di Kementerian/Lembaga
dan Akademisi di daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta
Rp. 181.322.600
5 Seminar Nasional Optimalisasi sistem pemilihan umum yang berkeadilan berdasarkan aspek hukum dan pancasila
Semarang (Jawa
Tengah)
30 Oktober 2019-1
November 2019
Perwakilan Mahasiswa Hukum
30 Univesitas
120 orang BPIP, Pakar dan Akademisi,
Bawaslu
Pemahaman dan Penerapan nilai-nilai
Pancasila yang terkandung dalam
Peraturan Perundangan dan menggali
pemecahan masalah dalam Pemilu Serentak
sebagai wujud Pendampingan
Pembinaan Ideologi Pancasila serta
terjalinnya kerja sama
Rp. 176.496.461
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 30
30
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
antara BPIP dengan Fakultas Hukum seluruh
Indonesia
6 FGD Finalisasi Penetapan Indikator Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Perundang-Undangan di Indonesia
Bogor (Jawa Barat)
31 Oktober 2019-2
November 2019
BPIP, Akademisi 50 orang BPIP, Pakar dan Akademisi
Rp. 141.377.200
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 31
31
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Seminar Institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Provinsi Bali
Bali 4-6 November
2019
Akademisi, Mahasiswa, SKPD
Pemprov dan Pemda di Bali
200 orang BPIP, Pakar dan Akademisi
Rp. 255.373.600
8 Seminar Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Timur
Surabaya (Jawa Timur)
5-7 November
2019
Akademisi, Biro Hukum dan
Perancang Perda di Pemprov dan Pemda
di Jawa Timur
80 orang BPIP, Pakar dan Akademisi,
Anggota DPRD Jawa Timur
Terwujudnya internalisasi nilai Pancasila di
kementerian/lembaga di Provinsi Jawa Timur
Rp. 197.198.700
9 Konsultasi Hukum Per UU dan Produk Hukum Daerah
42 Univesitas
15 November 2019 - 15 Desember
2019
Praktisi Akademisi 126 orang BPIP, Praktisi Akademisi
Hasil Kajian dan Evaluasi Per UU dan Produk
Hukum Daerah yang bertentangan dengan
Nilai-nilai Pancasila
Rp. 2.980.950.000
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 32
32
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Seminar Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Terhadap Nilai-nilai Pancasila
Jakarta 15-17 November
2019
Dosen Fakultas Hukum 40 Univesitas
80 orang BPIP, Pakar dan Akademisi
Review peraturan perundang-undangan
dan produk hukum daerah yang
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
Rp. 305.650.595
11 Seminar Urgensi Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Pembaharuan Hukum
Semarang (Jawa
Tengah)
18-20 November
2019
Mahasiswa, Tokoh Masyarakat
200 orang BPIP, DPR RI, Mahkamah Konstitusi,
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Tengah, Pakar dan Akademisi
Layanan Advokasi Pembinaan Ideologi
Pancasila, harapannya peserta dapat
mengetahui secara luas mengenai perkembangan Pembangunan Hukum di
Indonesia yang sesuai dengan nilai pancasila
Rp. 22.610.000
12 Konsinyering Kelompok Kerja dan Internaliasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah
Bogor (Jawa Barat)
3-5 Desember
2019
BPIP 40 orang BPIP dan Akademisi
Review hasil kajian dan evaluasi peraturan
perundang-undangan dan produk hukum
daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
Rp. 79.693.100
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 33
33
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Seminar Analisis dan Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila Peraturan Peerundang-undangan Indonesia Tahun 2019
Jakarta 13-15 Desember
2019
Pakar dan Akademisi FH Hukum 40
Universitas
126 orang Pakar dan Akademisi, BPIP
Hasil kajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
Rp. 1.085.974.431
14 Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun) dengan tema “Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan dan Anak”
Bogor (Jawa Barat)
16-17 Desember
2019
Pegiat Sosial, BPIP 70 orang BPIP, Akademisi, Pegiat Sosial
Rekomendasi atau saran masukan terhadap
perlindungan hukum terhadap kehidupan
sosial masyarakat guna mewujudkan Indonesia berideologi Pancasila
Rp. 232.057.548
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi | 34
34
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 Seminar Pencegahan Paham Radikalisme dan Intoleransi dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila”
Medan (Sumtera
Barat)
18-20 Desember
2019
Mahasiswa, Masyarakat
200 orang BPIP, Anggota DPD RI,
Akademisi BPNPT
Pencegahan Paham Radikalisme dan
Intoleransi dikalangan mahasiswa dan
masyarakat diwilayah Medan
Rp. 325.624.800
TOTAL Rp. 9.099.039.944