Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DESAIN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN 2020
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA
MEDAN 2020
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Struktur Organisasi 2
BAB II.
ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN
A. Penilaian Lingkungan Pengendalian 4
B. Rencana Tindak Perbaikan 6
BAB III.
PENILAIAN RISIKO
A. Identifikasi Risiko 7
B. Analisis Risiko 12
BAB IV.
RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
21
BAB V.
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
23
BAB VI.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
24
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Analisis Lingkungan Pengendalian 4
Tabel 2. Rekapitulasi Risiko Teridentifikasi 7
Tabel 3. Peta Risiko 11
Tabel 4. Pembobotan Risiko 13
Tabel 5. Hasil Penilaian Bobot atas Risiko Teridentifikasi 13
Tabel 6. Rekapitulasi Risiko Signifikan 19
Tabel 7. Rencana Kegiatan Pengendalian 21
Tabel 8. Informasi dan Komunikasi terkait Penyelenggaraan SPIP 23
Tabel 9. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP 24
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Kemudian dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.38/MenLHK-Setjen/2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa setiap Satker di Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menerapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan
secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Desain Penyelenggaraan SPIP ini mencakup 5 (lima) tahapan yaitu: (a). lingkungan
pengendalian, (b). penilaian risiko, (c). kegiatan pengendalian, (d). informasi dan
komunikasi, dan (e). pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur SPIP menyatu
dan menjadi bagian integral dari kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka perlu disusun Desain
Pengendalian Intern Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (PPHLHK) Wilayah Sumatera, sebagai acuan bagi Satgas SPIP dan semua
pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Maka, Desain
Penyelenggaraan SPIP yang telah disusun wajib diinformasikan/dikomunikasikan
kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dengan
maksud agar setiap pegawai yang terlibat dalam suatu kegiatan akan menjadi tahu dan paham tentang “siapa berbuat apa dan dengan prosedur bagaimana”. B. Tujuan
Desain Penyelenggaraan SPIP ini disusun agar pelaksanaan pengendalian intern Balai
PPHLHK Wilayah Sumatera dapat terselenggara dengan efektif, efisien, akuntabel dan
trasparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
2
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.18/MenLHK-II/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan guna menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktur
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka dikeluarkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Balai PPHLHK merupakan unit pelaksana teknis dibidang pengamanan dan penegakan
hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan
kehutanan.
Wilayah kerja Balai PPHLHK meliputi 10 provinsi yang terdiri dari Seksi Wilayah I di
Medan meliputi provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Seksi Wilayah II di Pekanbaru
meliputi provinsi: Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau, Seksi Wilayah III di
Palembang meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan
Lampung. Sementara itu Kepala Balai berada di Medan, Sumatera Utara.
Balai PPHLHK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:
a) SubbagianTata Usaha;
b) Seksi Wilayah I;
c) Seksi Wilayah II;
d) Seksi Wilayah III; dan
e) Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi Balai PPHLHK Wilayah Sumatera sesuai dengan Lampiran 1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, disajikan pada gambar berikut:
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
3
Gambar. Struktur Organisasi Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2020
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
4
BAB II
ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Analisis lingkungan pengendalian merupakan tahap pertama dalam menyusun desain
penyelenggaraan SPIP yang dilakukan melalui tahapan Penilaian Lingkungan
Pengendalian dan Rencana Tindak Perbaikan sebagaimana uraian berikut:
A. Penilaian Lingkungan Pengendalian
Pada tahap ini Balai PPHLHK telah melakukan analisis dan penilaian terhadap kualitas
lingkungan pengendalian lingkup Balai PPHLHK. Tujuannya adalah untuk mengetahui
sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian mana yang dapat dikategorikan baik,
cukup, dan kurang. Sub unsur yang bernilai kurang, akan ditindaklanjuti dengan
merumuskan tindakan perbaikan, sebagai tindakan pencegahan atau mengurangi
terjadinya risiko. Ada 6 (enam) sub unsur yang dianalisis yakni:
1. penegakan integritas dan nilai etika;
2. komitmen terhadap kompetensi;
3. kepemimpinan yang kondusif;
4. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab;
5. pembinaan SDM;
6. hubungan kerja yang baik.
Penilaian terhadap 6 sub unsur di atas dilakukan melalui penyebaran angket/kuesioner
kepada seluruh pegawai Balai PPHLHK. Hasil Kuesioner anonim (tidak menyebut
identitas responden) tersebut merupakan persepsi pegawai atas kualitas lingkungan
pengendalian di Balai PPHLHK Wilayah Sumatera.
Data penilaian lingkungan pengendalian ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut.
Tabel 1. Analisis Lingkungan Pengendalian
No. Sub Unsur Parameter Penilaian Hasil
Penilaian
Rencana
Tindak
Penilaian
1. Penegakan
Integritas dan
Nilai Etika
a. Apakah Satker telah menyusun dan atau
menerapkan aturan perilaku dan kode
etik PNS.
Baik --
b. Apakah unsur pimpinan telah
memberikan penghargaan kepada
pegawai berdasarkan prestasi dan kinerja.
Cukup --
c. Apakah unsur pimpinan satker telah
menerapkan tindakan disiplin yang tepat
terhadap penyimpangan kebijakan
prosedur atau pelanggaran aturan
Cukup --
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
5
No. Sub Unsur Parameter Penilaian Hasil
Penilaian
Rencana
Tindak
Penilaian
perilaku.
d. Apakah unsur pimpinan satker telah
memberikan keteladanan pelaksanaan
aturan prilaku dan kode etik pada setiap
tingkatan pimpinan satker.
Cukup --
e. Apakah unsur pimpinan telah menyusun
kebijakan dan target penugasan yang
realistis.
Cukup --
2. Komitmen
terhadap
Kompetensi
a. Apakah satker telah mengidentifikasi dan
menetapkan kegiatan yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan tugas dan fungsi
pada masing-masing posisi/jabatan.
Baik --
b. Apakah telah disusun standar kompetensi
untuk setiap tugas dan fungsi pada
masing-masing fungsi/jabatan.
Cukup --
c. Apakah satker telah menyusun rencana
peningkatan kompetensi bagi pegawainya.
Cukup --
d. Apakah pimpinan telah memiliki
kemampuan manajerial dan pengalaman
teknis yang cukup dalam pengelolaan
instansi pemerintah.
Cukup --
3. Kepemimpina
n yang
Kondusif
a. Apakah unsur pimpinan satker sudah
mempertimbangkan faktor risiko dalam
setiap pengambilan keputusan.
Baik --
b. Apakah unsur pimpinan satker telah
menerapkan manajemen berbasis kinerja.
Baik --
c. Apakah unsur pimpinan satker telah
memberikan dukungan yang memadai
dalam hal penyusunan laporan keuangan,
pengelolaan pegawai, dan pengawasan.
Baik --
d. Apakah unsur pimpinan satker melakukan
interaksi yang cukup intensif dengan level
di bawahnya.
Cukup --
e. Apakah unsur pimpinan satker memiliki
sikap yang positif dan responsif terhadap
laporan-laporan yang terkait dengan
kegiatan, penganggaran, dan keuangan.
Baik --
f. Apakah unsur pimpinan telah menetapkan
mutasi pegawai berdasarkan pola mutasi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Cukup --
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
6
No. Sub Unsur Parameter Penilaian Hasil
Penilaian
Rencana
Tindak
Penilaian
4. Pendelegasian
Wewenang
dan Tanggung
Jawab
a. Apakah wewenang diberikan kepada
pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat
tanggung jawabnya.
Cukup --
b. Apakah pegawai yang diberi wewenang
memahami bahwa wewenang dan
tanggung jawab yang diterimanya itu
terkait dengan pihak lain di dalam
instansinya, dan juga terkait dengan
sistem pengendalian.
Baik --
c. Apakah pimpinan telah melakukan
pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan pendelegasian wewenang
dan tanggung jawab.
Baik --
5. Pembinaan
SDM
a. Apakah unsur pimpinan satker telah
mengambil langkah langkah untuk
memastikan ketepatan pelaksanaan
pekerjaan, mengurangi kesalah pahaman,
dan mendorong berkurangnya tindak
pelanggaran.
Cukup --
b. Apakah unsur pimpinan satker berupaya
agar pegawai memahami tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik serta
memahami apa yang diharapkan
pimpinannya.
Baik --
6. Hubungan
Kerja yang
Baik
a. Apakah satker memiliki hubungan kerja
yang baik dengan Kementerian Keuangan
Baik --
b. Apakah satker memiliki hubungan kerja
yang baik dengan Instansi Pengawasan.
Baik --
c. Apakah satker memiliki hubungan kerja
yang baik dengan Instansi/lembaga
terkait lainnya.
Baik --
Catatan
*) kolom 3 diisi dengan pilihan nilai: B (Baik), C (Cukup), atau K (Kurang)
**) kolom 4 diisi jika hasil penilaian pada kolom 3 bernillai K
B. Rencana Tindak Perbaikan
Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa penerapan sub unsur
lingkungan pengendalian di Balai PPHLHK Wilayah Sumatera saat ini sudah cukup baik,
hal ini berdasarkan rekapitulasi hasil kuesioner. Namun demikian, terhadap enam unsur
tersebut secara terus menerus dilakukan pengendalian hingga menjadi baik.
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
7
BAB III
PENILAIAN RISIKO
Tahap kedua dalam menyusun desain penyelenggaraan SPIP adalah Penilaian Risiko.
Risiko secara sederhana adalah segala kemungkinan yang diperkirakan akan dapat
menggagalkan atau menghambat tercapainya tujuan dari suatu kegiatan. Penilaian
risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko dengan uraian sebagai berikut:
A. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko adalah kegiatan mencari atau mengeksplorasi area-area atau wilayah
yang diperkirakan mengandung risiko yang kemungkinan dapat menyebabkan tidak
tercapainya tujuan suatu satker/kegiatan, sekaligus memprediksi jenis risikonya.
Identifikasi risiko dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi
Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Kegiatan tersebut yakni kegiatan yang dituangkan
dalam DIPA anggaran 2020, kegiatan mendukung tugas dan fungsi, laporan tahunan
SPIP 2019, hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dan temuan audit inspektorat
Jenderal dan BPK RI.
Hasil identifikasi risiko berupa titik-titik risiko, yang selanjutnya ditandai dengan kode
R, misalnya R1, R2, R3, dst. Titik-titik risiko yang sudah teridentifikasi tersebut
selanjutnya disebut Risiko Teridentifikasi.
Berdasarkan hasil penelahaan bersama antara penanggungjawab kegiatan dan pihak
Balai PPHLHK, disepakati ada 89 (delapan puluh sembilan) risiko teridentifikasi
sebagaimana dalam tabel 2 berikut:
Tabel 2. Rekapitulasi Risiko Teridentifikasi
No. Sumber Risiko (Kegiatan
atau kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Kode Deskripsi Risiko
1. Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
R1 Adanya penambahan dan pengurangan pegawai
R2 Data pendukung terlambat diterima, seperti KGB dan
SK lainnya
2. Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
R3 Genset rusak pada saat listrik padam
R4 Terjadi pemadaman listrik oleh PLN
R5 Layanan Telp./Fax/Internet terputus
3. Pengumpulan data dan
informasi (Puldasi)
ancaman dan gangguan
keamanan bidang
kehutanan
R6 Data dan informasi awal belum lengkap
R7 Data hasil kegiatan tidak sesuai dengan rencana atau
target
4. Operasi Pengamanan
Hutan dan Peredaran
R8 Kurangnya dukungan dari pemangku kawasan
R9 Kurangnya perlengkapan komunikasi untuk di daerah
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
8
No. Sumber Risiko (Kegiatan
atau kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Kode Deskripsi Risiko
Hasil Hutan & Operasi
Gabungan
tertentu
R10 Lokasi operasi sulit dijangkau.
R11 Adanya perlawanan dari masyarakat
setempat/pemilik usaha/tersangka.
R12 SDM kurang cermat dan tepat dalam menganalisa
situasi
R13 Target kegiatan tidak tercapai
R14 Kelancaran pembiayaan kegiatan
R15 Kendaraan operasional kurang memadai
R16 Kurangnya perlengkapan personil
5. Sosialisasi Peraturan
Tentang Penegakan
Hukum LHK
R17 Narasumber yang diharapkan tidak dapat hadir
R18 Peserta yang hadir tidak sesuai dengan target
R19 Adanya kegiatan yang tidak tercantum dalam anggaran
6. Latihan menembak R20 Lapangan tempat latihan tidak tersedia (full)
R21 Alat dan bahan amunisi tidak memadai/tidak cukup
R22 Pembiayaan tidak sesuai dengan ketersediaan
anggaran
7. Pengadaan Sarana dan
Prasarana
R23 Ketersediaan amunisi senjata api tertentu tidak
tersedia
R24 Kontrak terlambat ditandatangani
R25 Adanya perubahan pada saat pelaksanaan kontrak
R26 Ketersediaan sarpras tidak terdistribusi dengan baik.
8. Pemeliharaan senjata
api
R27 Senjata sudah terlalu lama sehingga beberapa bagian
mengalami kerusakan dan aus
R28 Kurangnya keahlian Personil pemelihara senjata
9. Pengadaan dan
pemeliharaan
kendaraan operasional
R29 Kendaraan tidak ditempat/sedang dilapangan
R30 Pengadaan suku cadang lama
R31 Biaya pemeliharaan terlalu mahal/tidak sesuai pagu
anggaran.
R32 Ketersediaan kenderaan untuk medan yang relatif sulit
(speedboat, mobil double gardan), utamanya untuk
kegiatan intilijen dan operasi
R33 Kurangnya kendaraan untuk mobilisasi pasukan
(operasi)
R34 Layanan jasa/servis pemeliharaan tidak tersedia
10. Penyusunan Dokumen
Program dan Anggaran
R35 Anggaran berubah-ubah/revisi karena adanya
perubahan kebijakan/peraturan
R36 Layanan koneksi jaringan internet terganggu
R37 Data usulan terlambat diterima
11. Penyelenggaraan
Administrasi Keuangan
R38 Monitoring belum dilaksanakan
R39 Adanya perubahan kebijakan/peraturan
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
9
No. Sumber Risiko (Kegiatan
atau kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Kode Deskripsi Risiko
R40 Informasi perubahan terlambat diterima
R41 Layanan koneksi jaringan terganggu
R42 Sarpras tidak memadai
R43 Kapasitas SDM administrasi keuangan kurang
memadai.
12. Penyelenggaraan
administrasi BMN
R44 Pengguna BMN tidak melalui petugas BMN yang
ditunjuk (pinjam pakai)
R45 Pelaporan BMN tidak dikirim ke Petugas BMN Balai
13. Penyelenggaraan
Administrasi
Kepegawaian
R46 Adanya perubahan kebijakan/peraturan
R47 Informasi perubahan data pegawai terlambat diterima
R48 Layanan koneksi jaringan internet terganggu
R49 Data kepegawaian tidak valid dan lengkap
R50 Kapasitas SDM kurang atau tidak memadai.
14. Evaluasi dan Pelaporan
ke Sekretariat Ditjen, e-
monev DJA dan
Bappenas
R51 Kelengkapan data dan bahan evaluasi tidak memadai
R52 Layanan koneksi jaringan internet terganggu
R53 Laporan kegiatan dari seksi wilayah terlambat
diterima
R54 Update realisasi kegiatan tidak lancar
R55 Update realisasi anggaran tidak lancar
15. Penyelenggaraan SPIP R56 Mobilitas pegawai yang sangat tinggi mengakibatkan
pelaksanaan evaluasi mengalami kendala.
R57 Mobilitas Pimpinan yang sangat tinggi mengakibatkan
hasil pemantauan belum ditandatangani
R58 Area penyebaran pegawai cukup luas
16. Pengadaan Peralatan
Perkantoran
R59 Biaya tidak sesuai dengan Anggaran karena terjadi
perubahan harga
R60 Alat/barang tidak tersedia (habis)
17. Penanganan Pengaduan R61 Berkas pengaduan tidak ada
R62 Data pengaduan tidak lengkap
R63 Adanya penolakan dari masyarakat setempat/pemilik
usaha/terlapor
R64 Lokasi sulit dijangkau
R65 Kekurangan personil pelaksana verifikasi pengaduan
khususnya fungsional PPLH (kegiatan tertentu)
R66 Updating informasi data penanganan pengaduan tidak
lancar
R67 Pengadu belum menerima hasil tindak lanjut.
18. Penyelenggaraan
Pengawasan Izin
R68 Kurangnya fungsional PPLH (kegiatan tertentu)
R69 Adanya penolakan dari masyarakat setempat/pemilik
usaha
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
10
No. Sumber Risiko (Kegiatan
atau kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Kode Deskripsi Risiko
R70 Minimnya informasi dan data perusahaan yang akan
diawasi (pra pengawasan)
R71 Belum adanya format baku (menyangkut redaksional)
yang disepakati menjadi muatan wajib BA.
R72 Updating informasi mengenai kegiatan pengawasan
masih sangat lambat.
R73 Belum adanya database mengenai kegiatan
pengawasan utamanya terhadap tindak lanjut.
R74 Data perusahaan yang akan diawasi belum update
(adanya perusahaan yang tidak beroperasi)
R75 Sarpras pengujian parameter insitu belum tersedia
R76 Kapasitas SDM (kewenangan) dalam pengambilan
contoh uji (sample) kurang memadai
R77 Kurangnya sarpras terkait pelaksanaan dan
pengolahan dan penyimpanan data (personal)
19. Pengumpulan Data dan
Bahan Keterangan
(Pulbaket)
R78 Kapasitas SDM belum memadai
R79 Adanya penolakan dari masyarakat setempat/pemilik
usaha dalam memberi keterangan
R80 Lokasi sulit dijangkau
R81 Data hasil kegiatan tidak sesuai dengan rencana
kegiatan atau target
R82 Updating data dari pelaksana tidak segera
disampaikan
R83 Sarpras belum memadai seperti: alat perekam
tersembunyi, kamera tersembunyi (spycam)
20. Penyampaian Bahan
Publikasi ke Media
R84 Isi siaran pers belum memadai /tidak lengkap (seperti
gambaryang kurang tajam/jelas)
R85 Belum adanya jaringan ke media sebagai mitra
publikasi.
R86 Admin Pusat belum menyetujui
R87 Jaringan internet terganggu
21. Penyusunan DUPAK R88 Pelaksana belum membuat DUPAK
R89 Hasil penilaian dari Tim penilai pusat lambat diterima
Setelah seluruh risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan
risiko. Pemetaan risiko mencakup dua dimensi, yaitu sumber risiko dan letak terjadinya
risiko atau disebut wilayah risiko. Jika disajikan pada suatu matriks, maka sumber risiko
sebagai baris matriks sedangkan wilayah risiko sebagai kolom matriks. Peta risiko
disajikan dalam tabel 3 berikut:
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
11
Tabel 3. Peta Risiko
Sumber Risiko
(Kegiatan atau kegiatan
lainnya)
Wilayah Risiko (letak terjadinya risiko)
Capaian
Kinerja
Neraca LRA
Kas Perse
diaan
Piutan
g
Aset
Tetap
Aset
Lain
Penda
patan Belanja
1. Pembayaran Gaji
dan Tunjangan. R1-R2 - - - - - - -
2. Penyediaan
operasional dan
pemeliharaan
kantor.
R3-R5 - - - - - - -
3. Pengumpulan data
dan informasi
(Puldasi) ancaman
dan gangguan
keamanan bidang
kehutanan
R6-R7 - - - - - - -
4. Penyelenggaraan
Operasi
Pengamanan Hutan
dan Peredaran
Hasil Hutan
R8-R16 - - - - - - -
5. Sosialisasi
Peraturan Tentang
Penegakan Hukum
LHK
R17-
R19 - - - - - - -
6. Latihan menembak R20-
R22 - - - - - - -
7. Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pengamanan LHK
- - - - R23-
R26 - - -
8. Pemeliharaan
Senjata Api - - - -
R27-
R28 - - -
9. Pengadaan dan
Pemeliharaan
Kendaraan
- - - - R29-
R34 - - -
10. Penyusunan
Dokumen Program
dan Anggaran
R35-
R37 - - - - - - -
11. Penyelenggaraan
Administrasi
Keuangan
-
R38-
R43
- - - - - -
12. Penyelenggaraan
administrasi BMN -
-
- -
R44-
R45 - - -
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
12
Sumber Risiko
(Kegiatan atau kegiatan
lainnya)
Wilayah Risiko (letak terjadinya risiko)
Capaian
Kinerja
Neraca LRA
Kas Perse
diaan
Piutan
g
Aset
Tetap
Aset
Lain
Penda
patan Belanja
13. Penyelenggaraan
Administrasi
Kepegawaian
- - - - - - - R46-
R50
14. Evaluasi dan
Pelaporan ke
Sekretariat Ditjen,
e-monev DJA dan
Bappenas
R51-
R55 - - - - - - -
15. Penyelenggaraan
SPIP
R56-
R58 - - - - - - -
16. Pengadaan
Peralatan
Perkantoran
R59-
R60 - - - - - -
17. Penanganan
Pengaduan
R61-
R67 - - - - - - -
18. Penyelenggaraan
Pengawasan Izin
R68-
R77 - - - - - - -
19. Pengumpulan Data
dan Bahan
Keterangan
(Pulbaket)
R78-
R83 - - - - - - -
20. Penyampaian
Bahan Publikasi ke
Media
R84-
R87 - - - - - - -
21. Penilaian Dupak R88-
R89 - - - - - - -
Sebagaimana terlihat pada tabel, pemetaan risiko dimulai dengan penulisan kegiatan
dan/atau kegiatan lainnya pada kolom sumber risiko, dilanjutkan dengan
mengeksplorasi titik-titik kemungkinan terjadinya risiko pada wilayah risiko (kinerja
dan laporan keuangan). Pemetaan risiko pada wilayah risiko dilakukan pada seluruh
sumber risiko yang dimiliki Balai PPHLHK Wilayah Sumatera, yaitu pada setiap kegiatan
maupun kegiatan lainnya.
B. Analisis Risiko
Analisis risiko merupakan tahap lanjutan dari identifikasi risiko. Seluruh risiko
teridentifikasi harus dikaji lebih lanjut dalam rangka memilih dan menetapkan risiko-
risiko mana saja yang dinilai cukup Signifikan selanjutnya disebut risiko Signifikan.
Untuk dapat menetapkan apakah suatu risiko teridentifikasi dapat dikategorikan
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
13
sebagai risiko Signifikan atau tidak, terlebih dahulu harus dibangun kriteria risiko
Signifikan. Jika suatu risiko teridentifikasi memenuhi kriteria dimaksud maka risiko
teridentifikasi itu ditetapkan menjadi risiko Signifikan.
Ada dua faktor yang memengaruhi tingkat Signifikan suatu risiko, yaitu: dampak risiko
terhadap ketercapaian tujuan kegiatan dan laporan keuangan, dan frekuensi munculnya
risiko. Resultante dari kedua faktor tersebut akan menentukan signifikan suatu risiko
teridentifikasi, seperti Tabel 4 berikut:
Tabel 4. Pembobotan Risiko.
Frekuensi
munculnya
risiko
Nilai
Dampak risiko terhadap ketercapaian tujuan kegiatan
Tidak Berarti Kecil Sedang Besar Luar
Biasa/Bencana
1 2 3 4 5
Hampir Tidak
Pernah Terjadi 1 BR=1 BR=2 BR=3 BR=4 BR=5
Jarang Terjadi 2 BR=2 BR=4 BR=6 BR=8 BR=10
Mungkin Terjadi 3 BR=3 BR=6 BR=9 BR=12 BR=15
Sering Terjadi 4 BR=4 BR=8 BR=12 BR=16 BR=20
Hampir Pasti
Terjadi 5 BR=5 BR=10 BR=15 BR=20 BR=25
Suatu risiko teridentifikasi ditetapkan sebagai risiko signifikan, jika memiliki bobot
risiko bernilai 8 atau lebih. Untuk itu maka seluruh risiko teridentifikasi harus diukur
bobot risikonya dalam rangka memilih dan menetapkannya sebagai risiko signifikan.
Tabel 5. Hasil Penilaian Bobot atas Risiko Teridentifikasi
No.
Sumber Risiko
(Kegiatan atau
kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Nilai *)
BR
Simpu
lan
**) FR DR
1. Pembayaran Gaji
dan Tunjangan
R1 Adanya penambahan dan
pengurangan pegawai 1 1 1 TS
R2
Data pendukung terlambat
diterima, seperti KGB dan SK
lainnya
2 3 6 TS
2.
Operasional dan
Pemeliharaan
Kantor
R3 Genset rusak pada saat
listrik padam 1 4 4 TS
R4 Terjadi pemadaman listrik
oleh PLN 2 2 4 TS
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
14
No.
Sumber Risiko
(Kegiatan atau
kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Nilai *)
BR
Simpu
lan
**) FR DR
R5 Layanan Telp./Fax/Internet
terputus 2 3 6 TS
3.
Pengumpulan data
dan informasi
(Puldasi) ancaman
dan gangguan
keamanan bidang
kehutanan
R6 Data dan informasi awal
belum lengkap 2 4 8 S
R7 Data hasil kegiatan tidak
sesuai dengan rencana atau
target 2 2 4 TS
4.
Operasi
Pengamanan
Hutan dan
Peredaran Hasil
Hutan & Operasi
Gabungan
R8 Kurangnya dukungan dari
pemangku kawasan 2 3 6 TS
R9 Kurangnya perlengkapan
komunikasi untuk di daerah
tertentu
2 3 6 TS
R10 Lokasi operasi sulit
dijangkau. 1 3 3 TS
R11 Adanya perlawanan dari
masyarakat
setempat/pemilik
usaha/tersangka.
2 3 6 TS
R12 SDM kurang cermat dan
tepat dalam menganalisa
situasi
3 3 9 S
R13 Target kegiatan tidak
tercapai 1 2 2 TS
R14 Kelancaran pembiayaan
kegiatan 1 2 2 TS
R15 Kendaraan operasional
kurang memadai 2 3 6 TS
R16 Kurangnya perlengkapan
personil 2 2 4 TS
5.
Sosialisasi
Peraturan
Tentang
Penegakan Hukum
LHK
R17 Narasumber yang
diharapkan tidak dapat hadir 1 2 2 TS
R18 Peserta yang hadir tidak
sesuai dengan target 1 2 2 TS
R19 Adanya kegiatan yang tidak
tercantum dalam anggaran 2 3 6 TS
6. Latihan
menembak
R20 Lapangan tempat latihan
tidak tersedia (full) 1 2 2 TS
R21 Alat dan bahan amunisi tidak
memadai/tidak cukup 1 2 2 TS
R22 Pembiayaan tidak sesuai 2 2 4 TS
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
15
No.
Sumber Risiko
(Kegiatan atau
kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Nilai *)
BR
Simpu
lan
**) FR DR
dengan ketersediaan
anggaran
7. Pengadaan Sarana
dan Prasarana
R23 Ketersediaan amunisi
senjata api tertentu tidak
tersedia
2 3 6 TS
R24 Kontrak terlambat
ditandatangani 2 3 6 TS
R25 Adanya perubahan pada
saat pelaksanaan kontrak 2 4 8 S
R26 Ketersediaan sarpras tidak
terdistribusi dengan baik. 3 2 6 TS
8. Pemeliharaan
Senjata Api
R27 Senjata sudah terlalu lama
sehingga beberapa bagian
mengalami kerusakan dan
aus
2 3 6 TS
R28 Kurangnya keahlian Personil
pemelihara senjata 2 3 6 TS
9.
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Kendaraan
operasional
R29 Kendaraan tidak
ditempat/sedang dilapangan 2 3 6 TS
R30 Pengadaan suku cadang lama 3 2 6 TS
R31 Biaya pemeliharaan terlalu
mahal/tidak sesuai pagu
anggaran.
3 2 6 TS
R32 Ketersediaan kenderaan
untuk medan yang relatif
sulit (speedboat, mobil
double gardan), utamanya
untuk kegiatan intilijen dan
operasi
3 2 6 TS
R33 Kurangnya kendaraan untuk
mobilisasi pasukan (operasi) 3 2 6 TS
R34 Layanan jasa/servis
pemeliharaan tidak tersedia 3 2 6 TS
10.
Penyusunan
Dokumen
Program dan
Anggaran
R35 Anggaran berubah-
ubah/revisi karena adanya
perubahan
kebijakan/peraturan
1 2 2 TS
R36 Layanan koneksi jaringan
internet terganggu 1 2 2 TS
R37 Data usulan terlambat 1 2 2 TS
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
16
No.
Sumber Risiko
(Kegiatan atau
kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Nilai *)
BR
Simpu
lan
**) FR DR
diterima
11.
Penyelenggaraan
Administrasi
Keuangan
R38 Monitoring belum
dilaksanakan 2 3 6 TS
R39 Adanya perubahan
kebijakan/peraturan 1 2 2 TS
R40 Informasi perubahan
terlambat diterima 1 4 4 TS
R41 Layanan koneksi jaringan
terganggu 3 2 6 TS
R42 Sarpras tidak memadai 2 2 4 TS
R43 Kapasitas SDM administrasi
keuangan kurang memadai. 2 3 6 TS
12.
Penyelenggaraan
administrasi BMN
R44 Pengguna BMN tidak
melalui petugas BMN yang
ditunjuk (pinjam pakai)
4 2 8 S
R45 Pelaporan BMN tidak dikirim
ke Petugas BMN Balai 1 2 2 TS
13.
Penyelenggaraan
Administrasi
Kepegawaian
R46 Adanya perubahan
kebijakan/peraturan 1 2 2 TS
R47 Informasi perubahan data
pegawai terlambat diterima 2 3 6 TS
R48 Layanan koneksi server
terganggu 2 3 6 TS
R49 Data kepegawaian tidak valid
dan lengkap 2 3 6 TS
R50 Kapasitas SDM kurang atau
tidak memadai. 3 4 12 S
14.
Evaluasi dan
Pelaporan ke
Sekretariat Ditjen,
e-monev DJA dan
Bappenas
R51 Kelengkapan data dan
bahan evaluasi tidak
memadai
3 3 9 S
R52 Layanan koneksi jaringan
internet terganggu 1 4 4 TS
R53 Laporan kegiatan dari
seksi wilayah terlambat
diterima
4 3 12 S
R54 Update realisasi kegiatan
tidak lancar 4 3 12 S
R55 Update realisasi anggaran
tidak lancar 4 3 12 S
15. Penyelenggaraan R56 Mobilitas pegawai yang 3 2 6 TS
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
17
No.
Sumber Risiko
(Kegiatan atau
kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Nilai *)
BR
Simpu
lan
**) FR DR
SPIP sangat tinggi mengakibatkan
pelaksanaan evaluasi
mengalami kendala.
R57 Mobilitas Pimpinan yang
sangat tinggi mengakibatkan
hasil pemantauan belum
ditandatangani
3 2 6 TS
R58 Area penyebaran pegawai
cukup luas 3 3 9 S
16.
Pengadaan
Peralatan
Perkantoran
R59 Biaya tidak sesuai dengan
Anggaran karena terjadi
perubahan harga
2 3 6 TS
R60 Alat/barang tidak tersedia
(habis) 2 3 6 TS
17. Penanganan
Pengaduan
R61 Berkas pengaduan tidak ada 2 3 6 TS
R62 Data pengaduan tidak
lengkap 3 3 9 S
R63 Adanya penolakan dari
masyarakat
setempat/pemilik
usaha/terlapor
2 3 6 TS
R64 Lokasi sulit dijangkau 2 3 6 TS
R65 Kekurangan personil
pelaksana verifikasi
pengaduan khususnya
fungsional PPLH (kegiatan
tertentu)
3 2 6 TS
R66 Updating informasi data
penanganan pengaduan
tidak lancar
3 3 9 S
R67 Pengadu belum menerima
hasil tindak lanjut. 3 2 6 TS
18. Penyelenggaraan
Pengawasan Izin
R68 Kurangnya fungsional PPLH
(kegiatan tertentu) 2 3 6 TS
R69 Adanya penolakan dari
masyarakat
setempat/pemilik usaha
1 3 3 TS
R70 Minimnya informasi dan data
perusahaan yang akan
diawasi (pra pengawasan)
3 2 6 TS
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
18
No.
Sumber Risiko
(Kegiatan atau
kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Nilai *)
BR
Simpu
lan
**) FR DR
R71 Belum adanya format baku
(menyangkut redaksional)
yang disepakati menjadi
muatan wajib BA.
3 2 6 TS
R72 Updating informasi
mengenai kegiatan
pengawasan masih sangat
lambat.
3 3 9 S
R73 Belum adanya database
mengenai kegiatan
pengawasan utamanya
terhadap tindak lanjut.
2 3 6 TS
R74 Data perusahaan yang akan
diawasi belum update
(adanya perusahaan yang
tidak beroperasi)
3 2 6 TS
R75 Sarpras pengujian parameter
insitu belum tersedia 2 2 4 TS
R76 Kapasitas SDM
(kewenangan) dalam
pengambilan contoh uji
(sample) kurang memadai
3 2 6 TS
R77 Kurangnya sarpras terkait
pelaksanaan dan
pengolahan dan
penyimpanan data
pengawasan (personal)
2 4 8 S
19.
Pengumpulan
Data dan Bahan
Keterangan
(Pulbaket)
R78 Kapasitas SDM belum
memadai 2 3 6 TS
R79 Adanya penolakan dari
masyarakat
setempat/pemilik usaha
dalam memberi keterangan
1 3 2 TS
R80 Lokasi sulit dijangkau 2 3 6 TS
R81 Data hasil kegiatan tidak
sesuai dengan rencana
kegiatan atau target
2 2 4 TS
R82 Updating data dari pelaksana
tidak segera disampaikan 3 2 6 TS
R83 Sarpras belum memadai
seperti: alat perekam 2 3 6 TS
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
19
No.
Sumber Risiko
(Kegiatan atau
kegiatan lainnya)
Risiko Teridentifikasi
Nilai *)
BR
Simpu
lan
**) FR DR
tersembunyi, kamera
tersembunyi (spycam)
20.
Penyampaian
Bahan Publikasi
ke Media
R84 Isi siaran pers belum
memadai /tidak lengkap
(seperti gambaryang
kurang tajam/jelas)
4 3 12 S
R85 Belum adanya jaringan ke
media sebagai mitra
publikasi.
2 3 6 TS
R86 Admin Pusat belum
menyetujui 2 3 6 TS
R87 Jaringan internet terganggu 2 3 6 TS
21.
Penyusunan dan
penilaian DUPAK
R88 Pelaksana belum membuat
DUPAK 2 3 6 TS
R89 Hasil penilaian dari Tim
penilai pusat lambat
diterima
3 4 12 S
*) FR : frekuensi terjadinya risiko; DR : dampak risiko; BR : bobot risiko
**) Diisi dengan pilihan: Signifikan (S) atau Tidak Signifikan (TS). Suatu risiko teridentifikasi dapat
ditetapkan sebagai risiko S jika memiliki BR bernilai 8 atau lebih.
Dari tabel 5 di atas diperoleh 16 (enam belas) risiko signifikan atau memiliki Bobot
Risiko (BR) bernilai 8 atau lebih, yang disajikan dalam tabel 6.
Tabel 6 Rekapitulasi Risiko Signifikan
No.
Sumber Risiko
(Kegiatan dan Kegiatan
Lainnya)
Tujuan Kegiatan *) Risiko Signifikan **)
1.
Pengumpulan data dan
informasi (Puldasi)
ancaman dan gangguan
keamanan bidang
kehutanan
Mengumpulkan data
dan informasi terkait
ancaman dan gangguan
keamanan bidang
kehutanan
Data dan informasi awal belum
lengkap
2.
Operasi Pengamanan
Hutan dan Peredaran
Hasil Hutan & Operasi
Gabungan
Menyelamatkan sumber
daya alam hayati berupa
hutan dan hasilnya.
SDM kurang cermat dan tepat
dalam menganalisa situasi
3. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Tersedianya sarpras
Adanya perubahan pada saat
pelaksanaan kontrak
4. Penyelenggaraan BMN teradministrasi Pengguna BMN tidak melalui
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
20
No. Sumber Risiko
(Kegiatan dan Kegiatan
Lainnya)
Tujuan Kegiatan *) Risiko Signifikan **)
Administrasi BMN dengan baik petugas BMN yang ditunjuk
(pinjam pakai)
5.
Penyelenggaraan
Administrasi
Kepegawaian
Data kepegawaian
teradministrasi dengan
baik.
Kapasitas SDM kepegawaian
kurang atau tidak memadai.
6.
Evaluasi dan Pelaporan ke
Sekretariat Ditjen, e-
monev DJA dan Bappenas
Tercapainya
penyampaian laporan
kegiatan
Kelengkapan data dan bahan
evaluasi tidak memadai
Laporan kegiatan dari seksi
wilayah terlambat diterima
Update realisasi kegiatan tidak
lancar
Update realisasi anggaran tidak
lancar
7. Penyelenggaraan SPIP Tercapainya tujuan
penyelenggaraan SPIP
Area penyebaran pegawai cukup
luas
8. Penanganan Pengaduan
Terlaksananya
penanganan pengaduan
yang diterima
Data pengaduan tidak lengkap
Updating informasi data
penanganan pengaduan tidak
lancar
9. Penyelenggaraan
Pengawasan Izin
Terlaksananya
pengawasan terhadap
ketaatan
penanggungjawab
usaha dan atau kegiatan
Updating informasi mengenai
kegiatan pengawasan masih sangat
lambat.
Kurangnya sarpras terkait
pelaksanaan dan pengolahan dan
penyimpanan data pengawasan
(personal)
10. Penyampaian Bahan
Publikasi ke Media
Terpublikasikannya
informasi pelaksanaan
kegiatan
Isi siaran pers belum memadai
/tidak lengkap (seperti gambar
yang kurang tajam/jelas)
Admin Pusat belum menyetujui
11. Penyusunan dan penilaian
DUPAK
DUPAK yang disusun
dapat dinilai
Hasil penilaian dari Tim penilai
pusat lambat diterima
*) Diisi sesuai dengan yang ditentukan.
**) Diisi dengan risiko-risiko yang telah ditetapkan sebagai risiko Signifikan.
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
21
BAB IV
RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
Kegiatan pengendalian akan dilaksanakan selama satu tahun untuk setiap risiko
Signifikan yang telah ditetapkan pada tabel 6. Kegiatan pengendalian yang dirumuskan
pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu (1) kebijakan pengendalian dan (2) prosedur
pengendalian tentang bagaimana cara melakukan kebijakan itu, atau yang disebut
dengan SOP pengendalian.
Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana diuraikan pada BAB III, selanjutnya
disiapkan Rencana Kegiatan Pengendalian seperti berikut:
Tabel 7. Rencana Kegiatan pengendalian
No. Risiko Signifikan **)
Aktivitas/Tindakan Pengendalian Penanggung
Jawab Kebijakan Pengendalian Prosedur
Pengendalian
1. Data dan informasi awal
belum lengkap.
Mengupayakan
kelengkapan data dan
informasi awal
SOP
Pengendalian
Nomor 1
Kepala Seksi
Wilayah
2.
SDM kurang cermat dan
tepat dalam menganalisa
situasi.
Mengupayakan SDM lebih
cermat dan tepat dalam
menganalisa situasi
SOP
Pengendalian
Nomor 2
Kepala Seksi
Wilayah
3. Adanya perubahan pada
saat pelaksanaan kontrak
Mengupayakan perubahan
kontrak segera dilakukan
SOP
Pengendalian
Nomor 3
Kasubag TU
4.
Pengguna BMN tidak
melalui petugas BMN
yang ditunjuk (pinjam
pakai)
Mengupayakan pengguna
BMN melapor sesuai
dengan ketentuan
SOP
Pengendalian
Nomor 4
Kepala Seksi
Wilayah/Kasu
bag TU
5.
Kapasitas SDM
kepegawaian kurang
atau tidak memadai.
Mengupayakan SDM
kepegawaian memadai
SOP
Pengendalian
Nomor 5
Kasubag TU
6.
Kelengkapan data dan
bahan evaluasi tidak
memadai
Mengupayakan data dan
bahan evaluasi memadai
SOP
Pengendalian
Nomor 6
Kepala Seksi
Wilayah/PPK
7.
Laporan kegiatan dari
seksi wilayah terlambat
diterima
Mengupayakan laporan
kegiatan dari seksi wilayah
diterima tepat waktu
SOP
Pengendalian
Nomor 7
Kepala Seksi
Wilayah
8.
Update realisasi kegiatan
tidak lancar
Mengupayakan realisasi
kegiatan ter-update dengan
lancar
SOP
Pengendalian
Nomor 8
Kepala seksi
wilayah
9. Update realisasi
anggaran tidak lancar
Mengupayakan realisasi
anggaran ter-update
SOP
Pengendalian Kasubag TU
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
22
No. Risiko Signifikan **) Aktivitas/Tindakan Pengendalian Penanggung
Jawab dengan lancar Nomor 9
10. Area penyebaran
pegawai cukup luas
Mengupayakan pelibatan
koordinator dan kepala
unit
SOP
Pengendalian
Nomor 10
Kepala seksi
wilayah
11. Data pengaduan tidak
lengkap
Mengupayakan data
pengaduan lengkap
SOP
Pengendalian
Nomor 11
Kepala seksi
wilayah
/Kasubag TU
12.
Updating informasi data
penanganan pengaduan
tidak lancar
Mengupayakan informasi
data penanganan
pengaduan ter-update
dengan lancar
SOP
Pengendalian
Nomor 12
Kepala seksi
wilayah
/Kasubag TU
13.
Updating informasi
mengenai kegiatan
pengawasan masih
sangat lambat.
Mengupayakan informasi
mengenai kegiatan
pengawasan ter-update
dengan cepat
SOP
Pengendalian
Nomor 13
Kepala seksi
wilayah
/Kasubag TU
14.
Kurangnya sarpras
terkait pelaksanaan dan
pengolahan dan
penyimpanan data
pengawasan (personal)
Mengupayakan tersedianya
sarpras terkait pelaksanaan
dan pengolahan dan
penyimpanan data
pengawasan (personal)
SOP
Pengendalian
Nomor 14
Kasubag TU
15.
Isi siaran pers belum
memadai /tidak lengkap
(seperti gambar yang
kurang tajam/jelas)
Mengupayakan isi siaran
pers memadai/lengkap
(gambar tajam/jelas)
SOP
Pengendalian
Nomor 15
Kepala seksi
wilayah/
Kasubag TU
16.
Hasil penilaian dari Tim
penilai pusat lambat
diterima
Mengupayakan Tim Penilai
segera menyampaikan
HAPAK/PAK
SOP
Pengendalian
Nomor 16
Kasubag TU
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
23
BAB V
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Tahap keempat dalam penyusunan desain penyelenggaraan SPIP adalah merumuskan
rencana aktivitas yang terkait dengan informasi dan komunikasi yang menunjang
terselenggaranya sistem pengendalian intern. Dengan dikomunikasikannya desain
penyelenggaraan SPIP beserta SOP-SOP pengendaliannya, maka para pegawai
diharapkan akan mengetahui peran dirinya dalam penyelenggaraan sistem
pengendalian intern di instansinya. Atau dengan kata lain, para pegawai diharapkan akan dapat mengetahui tentang “siapa harus melakukan apa, dengan prosedur bagaimana”. Aktivitas informasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan SPIP selama satu
tahun yang akan dilakukan Balai PPHLHK wilayah Sumatera disajikan dalam tabel 8
sebagai berikut:
Tabel 8. Informasi dan Komunikasi terkait Penyelenggaraan SPIP
No. Tindakan yang akan diambil Waktu Pelaksanaan
1. Evaluasi dan Penyusunan Desain SPIP Januari
2. Sosialisasi Desain SPIP Pebruari
3. Pemantauan penyelenggaraan SPIP Setiap Triwulan (Maret, Juni,
September dan Desember)
4. Rapat triwulan evaluasi penyelenggaraan SPIP
Setiap Triwulan setelah
pemantauan
penyelenggaraan SPIP
5.
Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengendalian intern kepada Direktur Jenderal PHLHK
dan Inspektorat Jenderal KLHK.
Setiap Triwulan dan Tahunan
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
24
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SPIP, maka perlu dilakukan
pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP secara berkala. Pemantauan
pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern di
suatu satker telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang di dalam desain
penyelenggaraan SPIP. Pemantauan dilaksanakan secara triwulanan.
Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil evaluasi
selama satu tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan perbaikan dalam
penyelenggaraan SPIP tahun berikutnya.
Pemantauan/evaluasi ini menjadi tanggung jawab manajemen dan penanggung jawab
kegiatan, sedangkan satgas dapat membantu dalam menyusun rekapitulasinya.
Tabel 9. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP
No.
Sumber Risiko
(Kegiatan /Kegiatan
lainnya
Kebijakan Pengendalian Hasil
Pantauan Kendala
Tindakan
Perbaikan
1 2 3 4 5 6
1.
Pengumpulan data
dan informasi
(Puldasi) ancaman
dan gangguan
keamanan bidang
kehutanan
Mengupayakan
kelengkapan data dan
informasi awal
2.
Operasi Pengamanan
Hutan dan Peredaran
Hasil Hutan & Operasi
Gabungan
Mengupayakan SDM
lebih cermat dan tepat
dalam menganalisa
situasi
3. Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Mengupayakan
perubahan kontrak
segera dilakukan
4. Penyelenggaraan
Administrasi BMN
Mengupayakan
pengguna BMN melapor
sesuai dengan ketentuan
5.
Penyelenggaraan
Administrasi
Kepegawaian
Mengupayakan SDM
kepegawaian memadai
6.
Evaluasi dan
Pelaporan ke
Sekretariat Ditjen, e-
Mengupayakan data dan
bahan evaluasi memadai
Mengupayakan laporan
Desain Penyelenggaraan SPIP 2020 Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
25
No.
Sumber Risiko
(Kegiatan /Kegiatan
lainnya
Kebijakan Pengendalian Hasil
Pantauan Kendala
Tindakan
Perbaikan
1 2 3 4 5 6
monev DJA dan
Bappenas
kegiatan dari seksi
wilayah diterima tepat
waktu
Mengupayakan realisasi
kegiatan ter-update
dengan lancar
Mengupayakan realisasi
anggaran ter-update
dengan lancar
7. Penyelenggaraan SPIP
Mengupayakan
pelibatan koordinator
dan kepala unit
8. Penanganan
Pengaduan
Mengupayakan data
pengaduan lengkap
Mengupayakan
informasi data
penanganan pengaduan
ter-update dengan
lancar
9. Penyelenggaraan
Pengawasan Izin
Mengupayakan
informasi mengenai
kegiatan pengawasan
ter-update dengan cepat
Mengupayakan
tersedianya sarpras
terkait pelaksanaan dan
pengolahan dan
penyimpanan data
pengawasan (personal)
10. Penyampaian Bahan
Publikasi ke Media
Mengupayakan isi siaran
pers memadai/lengkap
(gambar tajam/jelas)
11. Penyusunan dan
penilaian DUPAK
Mengupayakan Tim
Penilai segera
menyampaikan
HAPAK/PAK
Kol 2: Nama kegiatan/kegiatan lainnya sesuai desain penyelenggaraan SPIP
Kol 3: Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercantum pada desain penyelenggaraan SPIP
Kol 4: diisi dengan pilihan nilai : E (efektif), CE (cukup efektif), atau KE (kurang efektif)
Kol 5: diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kolom 4 berisi CE atau KE
Kol 6: diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE