Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SPIP 2020 DESAIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENGAWAS INTERN PEMERINTAHAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2020
Alamat : Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Blok IV Lantai 4 Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, Telp. (021) 5700242 , Fax (021) 5700242 Pswt : 4003
2020
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ............. i DAFTAR ISI ............................................................................................................ ... ii DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………… . iii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG ........................................................................................... 1 B. TUJUAN ............................................................................................................. 2 C. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................................ 3
BAB II ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN ................................................. 5 A. PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN ................................................... 5 B. RENCANA TINDAK PERBAIKAN ...................................................................... 8
BAB III PENILAIAN RISIKO ..................................................................................... 9 A. IDENTIFIKASI RISIKO ....................................................................................... 9 B. PETA RISIKO ................................................................................................... 10 C. PEMBOBOTAN RISIKO ................................................................................... 11 D. REKAPITULASI RISIKO SIGNIFIKAN ............................................................. 14
BAB IV RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN .................................................. 15
BAB V INFORMASI DAN KOMUNIKASI ................................................................. 17
BAB VI RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ............................................. 19
BAB VII PENUTUP ................................................................................................... 21 LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Analisis Lingkungan Pengendalian ................................................................ 5 Tabel 2. Risiko Teridentifikasi ...................................................................................... 9 Tabel 3. Peta Risiko ................................................................................................... 10 Tabel 4. Pembobotan Frekuensi dan Dampak Risiko ............................................... 12 Tabel 5. Hasil Penilaian Bobot atas Risiko Teridentifikasi ......................................... 12 Tabel 6. Rekap Risiko Signifikan ............................................................................... 14 Tabel 7. Rencana Kegiatan Pengendalian ................................................................ 15 Tabel 8. Informasi dan komunikasi terkait penyelenggaraan SPIP ........................... 17 Tabel 9. Rencana Pemantauan terhadap Pengendalian Intern Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020 .................................... 20
iv
DAFTAR LAMPIRAN
1. SOP Pengendalian 1. Pengelolaan Barang Persediaan 2. SOP Pengendalian 2. Pengelolaan Barang Milik Negara 3. SOP Pengendalian 3. Pertanggungjawaban Keuangan Direktorat PPH 4. SOP Pengendalian 4. Pengelolaan Data Dan Informasi Ancaman dan Gangguan
Keamanan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan 5. SOP Pengendalian 5. Kegiatan Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan
6. SOP Pengendalian 6. Kegiatan Operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam
7. SOP Pengendalian 7. Kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS
Citarum
8. SOP Pengendalian 8. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal
9. SOP Pengendalian 9. Kegiatan Operasi Pembalakan Liar
10. SOP Pengendalian 10. Kegiatan Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
11. SOP Pengendalian 11. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
12. SOP Pengendalian 12. Kegiatan Pengadaan Seragam Lapangan Dit. PPH
13. SOP Pengendalian 13. Kegiatan Pengadaan Seragam Polhut dan SPORC
14. SOP Pengendalian 14. Kegiatan Fasilitasi Penertiban dan Pengurusan Senjata Api
15. SOP Pengendalian 15. Kegiatan Pengadaan Senjata Api Polhut
16. SOP Pengendalian 16. Kegiatan Pengadaan Amunisi Senjata Api
1
BAB I PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan penerapan konsep kendali melekat (soft
control) secara integrasi ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkungan Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Untuk itu perlu suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas
pengembangannya. Gambaran umum desain penyelenggaraan SPIP ini, meliputi :
latar belakang penyusunan desain SPIP, dasar hukum, manfaat, ruang lingkup, dan
metodologi pengembangan SPIP di lingkungan Direktorat Pencegahan dan
Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam rangka memberikan arah yang tepat dalam penyelenggaraan SPIP,
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan perlu menyusun suatu Desain Penyelenggaraan SPIP sehingga dapat
terpetakan unit-unit atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk penyelenggaraan
SPIP dan penyusunan rencana penyelenggaraannya.
A. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam Pasal 2 ayat (1)
menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintah, disamping itu juga dinyatakan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara pada diktum kedua disebutkan bahwa
mempercepat penyelenggaraan SPIP untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan
instansi Pemerintah yang efisien, dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat
diandalkan, pengelolaan asset Negara yang tertib dan akuntabel serta kesetaraan
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada diktum ketiga
disebutkan bahwa mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
2
(APIP) di lingkungan masing-masing dalam memberikan keyakinan yang memadai
atas terselenggaranya SPIP, memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 pada Lampirannya di Nomor 74 disebutkan
bahwa Aksi Penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal [SPI) yang
menekankan pada soft control dengan penanggung jawab BPKP dan instansi
terkait yakni Kementerian Lembaga/ Pemerintah Daerah, yang mempunyai kriteria
keberhasilan Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan dan berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah serta
ukuran keberhasilannya :
a. Laporan hasil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis risiko;
b. Laporan hasil monitoring lanjutan perbaikan Sistem Pengendalian Intern pada
Instansi Pemerintah; dan
c. Penyusunan dokumen desain penyelenggaraan SPIP.
Atas dasar hal tersebut diatas dan dalam rangka mengarahkan penyelenggaraan
SPIP, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan perlu menyusun Desain
Penyelenggaraan SPIP yang berisi strategi dan rencana kerja lebih komprehensif
tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Pencegahan dan
Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
B. Tujuan
Desain SPIP Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibuat dengan
tujuan unit kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dapat
menyelenggarakan tata laksana pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Disamping itu prinsip-prinsip good governance dapat berjalan, sehingga
penyelenggaraan setiap kegiatan dapat terselenggara secara efektif, efisien, dan
ekonomis.
3
C. Struktur Organisasi Berdasarkan Pasal 1127 dan Pasal 1128 Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan fungsi Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan Hutan adalah sebagai berikut:
1. Tugas Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan
teknis di bidang pencegahan dan pengamanan.
2. Fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta
penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta
penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana
kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran
hasil hutan;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan
tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan
dan peredaran hasil hutan;
e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di
bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan
pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilaksanakan di
daerah;
f. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana
kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran
hasil hutan; dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
4
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dipimpin oleh seorang
Direktur dengan jabatan setingkat Eselon II dan dibantu oleh 4 (empat) Eselon III
dengan jabatan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) dan 1 (satu) Eselon IV dengan
jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Masing-masing Kasubdit dibantu oleh 2
(dua) Eselon IV dengan jabatan Kepala Seksi (Kasi). Sub Direktorat terdiri atas :
a. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera;
b. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa, dan Bali;
c. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan
Nusa Tenggara; dan
d. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi,
Maluku dan Papua. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan terdiri atas:
a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan; dan
b. Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.
Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis,
dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengamanan
kawasan hutan.
Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan
bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang
pengamanan peredaran hasil hutan.
5
BAB II ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Analisis lingkungan pengendalian merupakan tahap pertama dalam menyusun
desain pengendalian intern yang bertujuan untuk mengetahui sub unsur dari unsur
lingkungan pengendalian mana yang dapat dikategorikan baik, cukup atau kurang.
Terhadap sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian yang berkategori kurang,
perlu ditindaklanjuti dengan menyusun/merumuskan bentuk tindakan perbaikan yang
akan dilaksanakan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi.
A. Penilaian Lingkungan Pengendalian Penilaian lingkungan pengendalian terdiri dari sub sub unsur yang berada di
dalam batas kewenangan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan,
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi :
a. Penegakan integritas dan nilai etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Kepemimpinan yang kondusif;
d. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab;
e. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
f. Pembinaan SDM;
g. Perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif;
h. Hubungan kerja yang baik.
Tabel 1. Analisis Lingkungan Pengendalian
NO. SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PARAMETERNYA HASIL
PENILAIAN RENCANA
TINDAK PERBAIKAN
BUKTI PENDUKUNG
1 2 3 4 5 1. Penegakkan Integritas dan Nilai Etika
a. Apakah Direktorat PPH telah menyusun dan atau
menerapkan aturan perilaku dan kode etik PNS B Perilaku dan
kode etik PNS lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK
b. Apakah unsur Pimpinan di lingkup Direktorat PPH telah memberikan penghargaan kepada pegawai berdasarkan prestasi dan kinerja
B Pengusulan penerimaan satya lencana, penilaian DP3, pemberian Tunkin sesuai kehadiran, pengusulan kenaikan gaji berkala
6
NO. SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PARAMETERNYA HASIL
PENILAIAN RENCANA
TINDAK PERBAIKAN
BUKTI PENDUKUNG
1 2 3 4 5 c. Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PPH telah
menerapkan tindakan disiplin yang tepat terhadap penyimpangan kebijakan prosedur atau pelanggaran aturan perilaku
B Pengembalian tunkin sesuai ketidakhadiran, Surat Teguran terhadap pelaku penyimpangan kebijakan/prosedur
d. Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PPH telah memberikan keteladanan pelaksanaan aturan dan kode etik pada setiap tingkatan pimpinan di lingkup Direktorat PPH
B
e. Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PPH telah menyusun kebijakan target penugasan yang realistis
B Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
2. Komitmen terhadap Kompetensi
a. Apakah Direktorat PPH telah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk meyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi/jabatan
B Rencana kerja dan anggaran
b. Apakah telah disusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing fungsi/jabatan di lingkup Direktorat PPH
B Analisa Jabatan (analisa kompetensi untuk masing-masing jabatan)
c. Apakah Direktorat PPH telah menyusun rencana peningkatan kompetensi bagi pegawainya
B Usulan peningkatan kapasitas SDM
d. Apakah pimpinan di lingkup Direktorat PPH telah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang cukup dalam pengelolaan instansi pemerintah
B Standar kompetensi
3. Kepemimpinan yang Kondusif
a. Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PPH telah mempertimbangkan factor risiko dalam setiap pengambilan keputusan
B SOP Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan
b. Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PPH telah menerapkan manajemen berbasis kinerja
B SOP Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan
c. Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PPH telah memberikan dukungan yang memadai dalam hal penyusunan laporan keuangan, pengelolaan pegawai, dan pengawasan
B
d. Apakah unsur pimpinan lingkup Direktorat PPH melakukan interaksi yang cukup intensif dengan level di bawahnya.
B Pertemuan bulanan sebagai sarana interaksi
e. Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PPH memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap laporan-laporan yang terkait dengan kegiatan, penganggaran, dan keuangan
B
f. Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PPH telah menetapkan mutasi pegawai berdasarkan pola mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
B Daftar Urut Kepangkatan
4. Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab
a. Apakah wewenang yang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawab
B Disposisi secara berjenjang
b. Apakah pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diterimanya itu terkait dengan pihak lain di dalam instansinya, dan juga terkait dengan sistem
B
7
NO. SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PARAMETERNYA HASIL
PENILAIAN RENCANA
TINDAK PERBAIKAN
BUKTI PENDUKUNG
1 2 3 4 5 pengendalian
c. Apakah pimpinan di lingkup Direktorat PPH telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab
B Laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang
5. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan
a. Apakah struktur organisasi telah disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi
B SK Organisasi pengelola keuangan, SK Satgas SPIP
b. Apakah telah ada kejelasan wewenang dan tanggungjawab seluruh unsur organisasi
B Uraian tugas pada SK
c. Apakah telah ada kejelasan pelaporan B Laporan pelaksanaan kegiatan
6. Pembinaan SDM
a. Apakah unsur pmpinan di lingkup Direktorat PPH telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketepatan waktu
B Pengawasan melekat melalui diskusi dan rapat
b. Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PPHberupaya agar pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta memahami apa yang diharapkan pimpinan.
B Pengawasan melekat melalui diskusi dan rapat
7. Perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif
a. Apakah telah ada mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas
B Menyusun SOP peringatan dini dan peningkatan efektifitas pegawai dalam melaksanakan pengawasan yang efektif
b. apakah telah ada upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
B Menyusun rencana peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
a. Apakah telah ada mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas
B
b. apakah telah ada upaya memeliharan dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
B
8. Hubungan kerja yang baik
a. Apakah Direktorat PPH memiliki hubungan kerja yang baik dengan Kementerian Keuangan
B
b. Apakah Direktorat PPH memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pegawasan
B
c. Apakah Direktorat PPH memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi/ lembaga terkait lainnya
B
Catatan : B : Baik C : Cukup K : Kurang
8
B. Rencana Tindak Perbaikan Berdasarkan hasil penilaian lingkungan pengendalian, maka rencana tindak
yang akan dilakukan tidak ada, yang artinya terhadap lingkungan kerja dikategorikan
sangat terkendali atau kondusif. Diharapkan pelaksanaan kegiatan satker dapat
berjalan baik dengan suasana kerja yang kondusif/nyaman. Selanjutnya perlu
diantisipasi dan dikendalikan risiko-risiko dari setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan :
1. Menyusun SOP peringatan dini dan peningkatan efektifitas pegawai dalam
melaksanakan pengawasan yang efektif; dan
2. Menyusun rencana peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi.
9
BAB III PENILAIAN RISIKO
Untuk mengetahui risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
maka telah dilakukan identifikasi risiko terhadap kegiatan utama Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang tercantum dan dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (APBN TA 2020).
A. Identifikasi Risiko Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang dilaksanakan, telah dilakukan
penelaahan atas risiko yang kemungkinan terjadi dan dari hasil kesepakatan
ditemukan potensi terjadinya 38 (tiga puluh delapan) titik risiko dalam menjalankan
tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020,
sebagaimana Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Risiko Teridentifikasi
No Sumber Risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya) Risiko Teridentifikasi
Kode Deskripsi Risiko
1 2 3 4 1. Layanan Perkantoran Direktorat
PPH
R1 Laporan Keuangan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak terlaporkan dengan baik
R2 Anggaran kegiatan perkantoran tidak memadai R3 Pengelolaan barang persediaan tidak tertib R4 Pengelolaan barang milik negara tidak tertib
R5 Proses usulan administrasi kepegawaian Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak tepat waktu R6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / laporan tahunan
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak tepat waktu R7 Penataan arsip Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
tidak tertib 2. Pertanggungjawaban keuangan R8 Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai ketentuan yang berlaku 3. Pengumpulan Data dan Informasi
Ancaman dan Gangguan Keamanan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
R9 Data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan tidak lengkap dan tidak terkelola dengan baik
R10 Operasional satgas patroli siber Perdagangan TSL Online tidak optimal
R11 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Data dan Informasi tidak optimal
4. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
R12 Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan tidak optimal R13 Mobilisasi Tenaga Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak
optimal R14 Pembinaan dan Supervisi Pencegahan dan Pengamanan Hutan ke
UPT dan Instansi Terkait tidak optimal 5. Operasi Penyelamatan SDA R15 Operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam Hutan dan Hasil Hutan
tidak optimal 6. Operasi Pengaman Kawasan
Hutan di DAS Citarum R16 Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum tidak optimal
7. Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum
R17 Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum tidak optimal
8. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal
R18 Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal tidak optimal
10
No Sumber Risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya) Risiko Teridentifikasi
Kode Deskripsi Risiko
1 2 3 4 9. Operasi Pembalakan Liar R19 Operasi Pembalakan Liar tidak optimal
10. Operasi Tumbuhan dan Satwa
Liar R20 Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar tidak optimal
11. Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK
R21 Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK tidak terlaksana
12. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan
R22 Sosialisasi Pencegahan dan Pengamaan Hutan tidak optimal R23 Tindak Lanjut Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak
optimal 13. Peningkatan Kapasitas Polhut R24 Kegiatan Latihan Menembak tidak terlaksana
R25 Kegiatan Penilaian Polhut dalam rangka Penilaian Wana Lestari tidak terlaksana
R26 Kegiatan Penyegaran POLHUT/SPORC tidak terlaksana R27 Kegiatan Peningkatan Kesemaptaan Polhut dan SPORC tidak
terlaksana 14. Penguatan Sistem Intelijen R28 Kegiatan Penguatan Sistem Intelijen tidak terlaksana
R29 Kegiatan Pengelolaan "Operational Room" Data Manajemen System Penegakan Hukum tidak optimal
R30 Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Operator Opsroom tidak optimal
R31 Pelaporan dan Analisa Data PHLHK tidak optimal R32 Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan Operasional
Room tidak optimal 15. Dukungan Teknis Pencegahan
dan Pengamanan Hutan R33 Pengadaan Peralatan dan Mesin tidak sesuai ketentuan R34 Pengadaan Seragam Lapangan Dit. PPH tidak sesuai ketentuan R35 Pengadaan Seragam Polhut dan SPORC tidak sesuai ketentuan R36 Fasilitasi Penertiban dan Pengurusan Senjata Api Lingkup Dit. PPH
tidak sesuai ketentuan R37 Pengadaan Senjata Api Polhut tidak sesuai ketentuan R38 Pengadaan Amunisi Senjata Api tidak sesuai ketentuan
B. Peta Risiko
Dalam rangka mengetahui sumber dan letak risiko yang mungkin terjadi
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas/kegiatan lainnya pada
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Tahun 2020, maka dilakukan
pemetaan risiko sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Peta Risiko
No. Sumber Risiko
Wilayah Terjadi Risiko
Capaian Kinerja
Laporan Keuangan Neraca LRA
Kas Persediaan Piutang Aset Tetap Aset Lain
Pendapatan Belanja
1. Layanan Perkantoran Direktorat PPH
R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7
R1, R5,
R6, R7
R3 - R4 - - R2, R5, R6, R7
2. Pertanggungjawaban keuangan
R8 - - - - - - R8
3. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
R9, R10, R11
R10 - - - - - R9, R10
11
No. Sumber Risiko
Wilayah Terjadi Risiko
Capaian Kinerja
Laporan Keuangan Neraca LRA
Kas Persediaan Piutang Aset Tetap Aset Lain
Pendapatan Belanja
4. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
R12, R13, R14
R12, R13, R14
- - - - - R12, R13, R14
5. Operasi Penyelamatan SDA
R15 R15 - - - - - R15
6. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum
R16 R16 - - - - - R16
7. Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum
R17 R17 - - - - - R17
8. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal
R18 R18 - - - - - R18
9. Operasi Pembalakan Liar
R19 R19 - - - - - R19
10. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
R20 R20 - - - - - R20
11. Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK
R21 R21 - - - - - R21
12. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan
R22, R23 R22, R23
- - - - - R22, R23
13. Peningkatan Kapasitas Polhut
R24, R25, R26, R27
R24, R25, R26, R27
- - - - - R24, R25,
R26, R27
14. Penguatan Sistem Intelijen
R28, R29, R30, R31,
R32
R29, R30, R31, R32
- - - - - R29, R30,
R31, R32
15. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
R33, R34, R35, R36, R37, R38
R33, R34, R35, R36, R37, R38
R34, R35, R38
- R33, R37
- - R33, R34, R35, R36,
R37, R38
C. Pembobotan Risiko Pembobotan risiko merupakan tahap lanjutan dari identifikasi risiko dan
pemetaan risiko. Seluruh risiko teridentifikasi harus dikaji lebih lanjut dalam rangka
memilih dan menetapkan risiko-risiko mana saja yang dinilai cukup signifikan dan
tidak signifikan(selanjutnya disebut Analisis Risiko).
Seluruh risiko teridentifikasi harus dikaji lebih lanjut dalam rangka memilih dan
menetapkan risiko-risiko mana saja yang dinilai cukup signifikan selanjutnya disebut
risiko signifikan. Untuk dapat menetapkan apakah suatu risiko teridentifikasi dapat dikategorikan sebagai risiko signifikan atau tidak signifikan, terlebih dahulu harus
dibangun kriteria risiko signifikan. Jika suatu risiko teridentifikasi memenuhi kriteria
dimaksud maka risiko teridentifikasi itu ditetapkan menjadi risiko signifikan.
12
Untuk dapat menetapkan kategori suatu risiko masuk dalam kriteria risiko
signifikanatau tidak signifikan, terlebih dahulu dibangun kriteria risiko signifikansi, dimana:
1. Jika suatu risiko memenuhi kriteria risiko signifikan (bobot risiko bernilai 8 atau
lebih), maka risiko dimaksud ditetapkan menjadi risiko signifikan (S); dan
2. Jika suatu risiko tidak memenuhi kriteria risiko signifikan (bobot risiko benilai
kurang dari 8), maka risiko dimaksud ditetapkan menjadi risiko tidak signifikan
(TS).
Adapun cara pembobotan risiko disajikan pada Tabel 4, dan hasil penilaian bobot
risiko pada Tabel 5, serta rekapitulasi risiko signifikan pada Tabel 6.
Tabel 4. Pembobotan Frekuensi dan Dampak Risiko
Frekuensi munculnya risiko Nilai
Dampak risiko terhadap ketercapaian tujuan kegiatan dan laporan keuangan Tidak berarti Kecil Sedang Besar Luar biasa/ bencana
1 2 3 4 5 Hampir tidak terjadi 1 BR = 1 BR = 2 BR = 3 BR = 4 BR = 5 Jarang terjadi 2 BR = 2 BR = 4 BR = 6 BR = 8 BR = 10 Mungkin terjadi 3 BR = 3 BR = 6 BR = 9 BR = 12 BR = 15 Sering terjadi 4 BR = 4 BR = 8 BR = 12 BR = 16 BR = 20 Hampir pasti terjadi 5 BR = 5 BR = 10 BR = 15 BR = 20 BR = 25
Sumber: Peraturan Menteri LHK No: P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian LHK Keterangan:
(1) BR=Bobot Risiko; (2) Risiko signifikan adalah risiko dengan bobot risiko bernilai 8 atau lebih; dan (3) Kriteria Frekuensi Risko dan Dampak Risiko mengacu pada Peraturan Menteri LHK No: No: P.38/Menlhk-
Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian LHK.
Tabel 5. Hasil Penilaian Bobot atas Risiko Teridentifikasi
No. Sumber Risiko (Kegiatan dan
Kegiatan Lainnya)
Risiko Teridentifikasi Nilai *) BR Simpulan **) Kode Deskripsi Risiko FR DR
1 2 3 4 5 6 7 8 1. Layanan Perkantoran
Direktorat PPH
R1 Laporan Keuangan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak terlaporkan dengan baik
2 3 6 TS
R2 Anggaran kegiatan perkantoran tidak memadai 2 3 6 TS R3 Pengelolaan barang persediaan tidak tertib 4 3 12 S R4 Pengelolaan barang milik negara tidak tertib 3 3 9 S
R5 Proses usulan administrasi kepegawaian Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak tepat waktu
2 2 4 TS
R6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / laporan tahunan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak tepat waktu
2 2 4 TS
R7 Penataan arsip Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak tertib
2 2 4 TS
13
No. Sumber Risiko (Kegiatan dan
Kegiatan Lainnya)
Risiko Teridentifikasi Nilai *) BR Simpulan **) Kode Deskripsi Risiko FR DR
1 2 3 4 5 6 7 8 2. Pertanggungjawaban
keuangan R8 Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai
ketentuan yang berlaku 4 4 16 S
3.
Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
R9 Data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan tidak lengkap dan tidak terkelola dengan baik
4 3 12 S
R10 Operasional satgas patroli siber Perdagangan TSL Online tidak optimal
2 2 4 TS
R11 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Data dan Informasi tidak optimal
3 2 6 TS
4. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
R12 Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan tidak optimal
3 3 9 S
R13 Mobilisasi Tenaga Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak optimal
2 2 4 TS
R14 Pembinaan dan Supervisi Pencegahan dan Pengamanan Hutan ke UPT dan Instansi Terkait tidak optimal
2 2 4 TS
5 Operasi Penyelamatan SDA
R15 Operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam Hutan dan Hasil Hutan tidak optimal
3 3 9 S
6.
Operasi Pengaman Kawasan Hutan di DAS Citarum
R16 Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum tidak optimal
3 3 9 S
7.
Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum
R17 Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum tidak optimal
2 2 4 TS
8.
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal
R18 Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal tidak optimal
3 3 9 S
9.
Operasi Pembalakan Liar
R19 Operasi Pembalakan Liar tidak optimal
3 3 9 S
10. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
R20 Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar tidak optimal 3 3 9 S
11. Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK
R21 Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK tidak terlaksana
2 2 4 TS
12. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan
R22 Sosialisasi Pencegahan dan Pengamaan Hutan tidak optimal
2 2 4 TS
R23 Tindak Lanjut Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan tidak optimal
2 2 4 TS
13. Peningkatan Kapasitas Polhut
R24 Kegiatan Latihan Menembak tidak terlaksana 2 2 4 TS
R25 Kegiatan Penilaian Polhut dalam rangka Penilaian Wana Lestari tidak terlaksana
2 2 4 TS
R26 Kegiatan Penyegaran POLHUT/SPORC tidak terlaksana
2 2 4 TS
R27 Kegiatan Peningkatan Kesemaptaan Polhut dan SPORC tidak terlaksana
2 2 4 TS
14. Penguatan Sistem Intelijen
R28 Kegiatan Penguatan Sistem Intelijen tidak optimal
3 2 6 TS
R29 Kegiatan Pengelolaan "Operational Room" Data Manajemen System Penegakan Hukum tidak optimal
2 2 4 TS
R30 Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Operator Opsroom tidak optimal
2 2 4 TS
R31 Pelaporan dan Analisa Data PHLHK tidak optimal
2 2 4 TS
R32 Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan Operasional Room tidak optimal
2 2 4 TS
15. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
R33 Pengadaan Peralatan dan Mesin tidak sesuai ketentuan
4 4 16 S
R34 Pengadaan Seragam Lapangan Dit. PPH tidak sesuai ketentuan
4 4 16 S
R35 Pengadaan Seragam Polhut dan SPORC tidak sesuai ketentuan
4 4 16 S
14
No. Sumber Risiko (Kegiatan dan
Kegiatan Lainnya)
Risiko Teridentifikasi Nilai *) BR Simpulan **) Kode Deskripsi Risiko FR DR
1 2 3 4 5 6 7 8 R36 Fasilitasi Penertiban dan Pengurusan Senjata
Api Lingkup Dit. PPH tidak sesuai ketentuan 3 3 9 S
R37 Pengadaan Senjata Api Polhut tidak sesuai ketentuan
4 4 16 S
R38 Pengadaan Amunisi Senjata Api tidak sesuai ketentuan
4 4 16 S
Catatan : *) FR : frekuensi terjadinya risiko; DR : dampak risiko; BR : bobot risiko **)Diisi dengan pilihan: S (signifikan) atau TS (tidak signifikan). Suatu risiko teridentifikasi dapat ditetapkan sebagai risiko signifikan jika memiliki BR bernilai 8 atau lebih.
D. Rekapitulasi Risiko Signifikan
Dari hasil pembobotan risiko teridentifikasi diperoleh risiko yang signifikan
sebagaimana rekap risiko signifikan dalam tabel dibawah.
Tabel 6. Rekap Risiko Signifikan NO. KEGIATAN RISIKO SIGNIFIKAN
1. Layanan Perkantoran Direktorat PPH Pengelolaan barang persediaan tidak tertib 2. Layanan Perkantoran Direktorat PPH Pengelolaan Barang Milik Negara tidak tertib
3. Pertanggungjawaban keuangan Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan tidak lengkap dan tidak terkelola dengan baik
5. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Operasi pemulihan keamanan kawasan hutan tidak optimal
6. Operasi Penyelamatan SDA Operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam Hutan dan Hasil Hutan tidak optimal
7. Operasi Pengaman Kawasan Hutan di DAS Citarum
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum tidak optimal
8. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal tidak optimal
9. Operasi Pembalakan Liar Operasi Pembalakan Liar tidak optimal
10. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar tidak optimal
11. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Peralatan dan Mesin tidak sesuai ketentuan
12. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Seragam Lapangan Dit. PPH tidak sesuai ketentuan
13. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Seragam Polhut dan SPORC tidak sesuai ketentuan
14. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Fasilitasi Penertiban dan Pengurusan Senjata Api Lingkup Dit. PPH tidak sesuai ketentuan
15. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Senjata Api Polhut tidak sesuai ketentuan
16. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Amunisi Senjata Api tidak sesuai ketentuan
15
BAB IV RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan selama tahun 2020
untuk setiap risiko signifikan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian yang
dirumuskan pada dasarnya mencakup 2 (dua) hal, yaitu (1) kebijakan pengendalian
dan (2) prosedur pengendalian tentang bagaimana cara melakukan kebijakan itu,
atau yang disebut dengan SOP pengendalian. Tahap ini dilakukan dengan
menyiapkan Tabel Rencana Kegiatan Pengendalian seperti Tabel 7 berikut.
Tabel 7. Rencana Kegiatan Pengendalian
No. Sumber Risiko (Kegiatan dan
Kegiatan Lainnya) Risiko Signifikan*)
Aktivitas/ Tindakan Pengendalian Penanggung
Jawab Kebijakan
Pengendalian Prosedur
Pengendalian 1 2 3 4 5 6
1. Layanan Perkantoran Direktorat PPH
Pengelolaan Barang Persediaan tidak tertib
Tertib Pengelolaan Barang Persediaan
SOP Pengendalian 1
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Layanan Perkantoran Direktorat PPH
Pengelolaan Barang Milik Negara tidak tertib
Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara
SOP Pengendalian 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Pertanggungjawaban Keuangan
Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai ketentuan yang berlaku
Pertanggungjawaban keuangan yang sesuai ketentuan
SOP Pengendalian 3
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan tidak lengkap dan tidak terkelola dengan baik
Data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan yang dikelola dengan baik
SOP Pengendalian 4
Kepala Sub Direktorat I
5. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
Pelaksanaan kegiatan Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan tidak optimal
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan
SOP Pengendalian 5
Kepala Sub Direktorat III
6. Operasi Penyelamatan SDA
Operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam Hutan dan Hasil Hutan tidak optimal
Optimalisasi operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam Hutan dan Hasil Hutan
SOP Pengendalian 6
Kepala Sub Direktorat IV
7. Operasi Pengaman Kawasan Hutan di DAS Citarum
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum tidak optimal
Optimalisasi operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum
SOP Pengendalian 7
Kepala Sub Direktorat II
8. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal tidak optimal
Optimalisasi pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal
SOP Pengendalian 8
Kepala Sub Direktorat I
9. Operasi Pembalakan Liar
Operasi Pembalakan Liar tidak optimal
Optimalisasi operasi Pembalakan Liar
SOP Pengendalian 9
Kepala Sub Direktorat I
10. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar tidak optimal
Optimalisasi operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
SOP Pengendalian 10
Kepala Sub Direktorat II
11. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Peralatan dan Mesin tidak terlaksana
Pengadaan Peralatan dan Mesin terlaksana sesuai dengan ketentuan
SOP Pengendalian 11
Kepala Sub Direktorat IV
16
No. Sumber Risiko (Kegiatan dan
Kegiatan Lainnya) Risiko Signifikan*)
Aktivitas/ Tindakan Pengendalian Penanggung
Jawab Kebijakan
Pengendalian Prosedur
Pengendalian 1 2 3 4 5 6
12. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Seragam Lapangan Dit. PPH tidak terlaksana
Pengadaan Seragam Lapangan Dit. PPH terlaksana sesuai dengan ketentuan
SOP Pengendalian 12
Kepala Sub Direktorat IV
13. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Seragam Polhut dan SPORC tidak terlaksana
Pengadaan Seragam Polhut dan SPORC terlaksana sesuai dengan ketentuan
SOP Pengendalian 13
Kepala Sub Direktorat IV
14. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Fasilitasi Penertiban dan Pengurusan Senjata Api Lingkup Dit. PPH tidak terlaksana
Fasilitasi Penertiban dan Pengurusan Senjata Api Lingkup Dit. PPH terlaksana sesuai dengan ketentuan
SOP Pengendalian 14
Kepala Sub Direktorat IV
15. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Senjata Api Polhut tidak terlaksana
Pengadaan Senjata Api Polhut terlaksana sesuai dengan ketentuan
SOP Pengendalian 15
Kepala Sub Direktorat IV
16. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Amunisi Senjata Api tidak terlaksana
Pengadaan Amunisi Senjata Api terlaksana sesuai dengan ketentuan
SOP Pengendalian 16
Kepala Sub Direktorat IV
*) Diisi dengan risiko-risiko yang telah ditetapkan sebagai risiko signifikan
17
BAB V INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP adalah merumuskan rencana
aktivitas yang terkait dengan informasi dan komunikasi yang menunjang
terselenggaranya sistem pengendalian intern. Sebagai contoh, isi dari desain
penyelenggaraan SPIP (termasuk SOP-SOP pengendalian yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari desain) pada hakikatnya adalah juga suatu bentuk informasi
yang harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Dengan dikomunikasikannya
desain penyelenggaraan SPIP beserta SOP-SOP pengendaliannya, maka para
pegawai diharapkan akan mengetahui peran dirinya dalam penyelenggaraan sistem
pengendalian intern di instansinya. Atau dengan kata lain, para pegawai diharapkan
akan dapat mengetahui tentang “siapa harus melakukan apa, dengan prosedur
bagaimana”. Aktivitas terkait informasi dan komunikasi yang perlu dilakukan
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelenggaraan sistem
pengendalian seperti pada Tabel 8 berikut :
Tabel 8. Informasi dan komunikasi terkait penyelenggaraan SPIP
NO. TINDAKAN YANG DIAMBIL WAKTU
PELAKSANAAN (Tahun 2020)
1. Sosialisasi desain penyelenggaraan SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Januari
2. Melakukan koordinasi dengan instansi Pembina SPIP
Januari
3. Melakukan koordinasi penyusunan SOP pengendalian kegiatan
Januari
4. Rapat evaluasi triwulan pertama penyelenggaraan SPIP antara manajemen dan penanggung jawab kegiatan
April
5. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK
April
6. Rapat triwulan kedua evaluasi penyelenggaraan SPIP antara manajemen dan penanggung jawab kegiatan
Juli
7. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada Direktur Jenderal Penegakan LHK
Juli
8. Rapat triwulan ketiga evaluasi penyelenggaraan SPIP antara manajemen dan penanggung jawab kegiatan
Oktober
18
NO. TINDAKAN YANG DIAMBIL WAKTU
PELAKSANAAN (Tahun 2020)
9. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK
Oktober
10. Rapat triwulan keempat evaluasi penyelenggaraan SPIP antara manajemen dan penanggung jawab kegiatan
Desember
11. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada Direktur Jenderal Jenderal Penegakan Hukum LHK
Desember
12. Penyiapan penyusunan desain penyelenggaran SPIP tahun berikutnya
Desember
19
BAB VI RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan pengendalian intern ini bertujuan untuk memastikan bahwa
sistem pengendalian intern di Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan telah
berjalan sesuai dengan yang dirancang di dalam desain penyelenggaraan SPIP
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Pengegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2020. Pemantauan akan dilaksanakan secara triwulan dengan pelaksanaan evaluasi
dilakukan pada minggu pertama bulan berikut setelah periode triwulan berakhir. Hasil
pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil evaluasi selama
satu tahun, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan perbaikan dalam
penyelenggaraan SPIP Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tahun
berikutnya. Hasil evaluasi berdasarkan hasil pemantauan ini menjadi tanggungjawab
manajemen (Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan).
Rekapitulasi pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud di atas akan
dilakukan Satgas SPIP Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang
hasilnya dijadikan bahan evaluasi bagi berjalannya penyelenggaraan SPIP,
bersamaan dengan penyusunan desain penyelenggaraan SPIP pada awal tahun
berikutnya.
Hasil evaluasi berdasarkan pemantauan menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan secara umum, khususnya penanggung jawab Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggara SPIP Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020. Adapun rekapitulasi rencana
pemantauan sebagai bahan evaluasi untuk setiap triwulan atau untuk perbaikan
tahun berikutnya disajikan pada Tabel 9 berikut :
20
Tabel 9. Rencana Pemantauan terhadap Pengendalian Intern Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020 NO. NAMA KEGIATAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN HASIL
PEMAN-TAUAN
KENDALA RENCANA PERBAIKAN
1. Layanan Perkantoran Direktorat PPH
Tertib Pengelolaan Barang Persediaan
2. Layanan Perkantoran Direktorat PPH
Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara
3. Pertanggungjawaban Keuangan Pertanggungjawaban keuangan yang sesuai ketentuan
4. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan yang dikelola dengan baik
5. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan
6. Operasi Penyelamatan SDA Optimalisasi operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam Hutan dan Hasil Hutan
7. Operasi Pengaman Kawasan Hutan di DAS Citarum
Optimalisasi operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum
8. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal
Optimalisasi pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal
9. Operasi Pembalakan Liar Optimalisasi operasi Pembalakan Liar
10. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
Optimalisasi operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
11. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Peralatan dan Mesin terlaksana sesuai dengan ketentuan
12. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Seragam Lapangan Dit. PPH terlaksana sesuai dengan ketentuan
13. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Seragam Polhut dan SPORC terlaksana sesuai dengan ketentuan
14. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Fasilitasi Penertiban dan Pengurusan Senjata Api Lingkup Dit. PPH terlaksana sesuai dengan ketentuan
15. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Senjata Api Polhut terlaksana sesuai dengan ketentuan
16. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Pengadaan Amunisi Senjata Api terlaksana sesuai dengan ketentuan
21
BAB VII PENUTUP
Dengan adanya desain Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),
diharapkan dapat meminimalisir berbagai macam bentuk risiko akibat
dilaksanakannya kegiatan, baik risiko finansial maupun teknis.
Dalam melaksanakan SPIP tersebut, komitmen dari semua pihak di dalam
organisasi mulai dari level pimpinan sampai dengan level staf sangat diperlukan,
sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Kondisi dan budaya kerja
harus diciptakan dengan kondusif untuk mendukung pelaksanaan SPIP.
Semoga desain SPIP ini dapat bermanfaat bagi manajemen organisasi dan
dapat digunakan sebagai acuan dalam pengendalian intern lingkup Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
LAMPIRAN