Upload
ashri-prawesthi-dharmaraty
View
153
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Cara survey dan kebutuhan data untuk pekerjaan peraturan zonasi di tata ruang
Citation preview
DESAIN SURVEY & FGDFasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Undangundang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, maka sistem penataan ruang di Indonesia mulai diperkenalkan dengan satu
perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, yang disebut dengan Peraturan
Zonasi (selain tiga perangkat pengendalian lainnya yaitu perizinan, insentif dan
disinsentif serta sanksi (pasal 20)). Dalam undang-undang ini, Peraturan zonasi
dipahami sebagai: 1) Ketentuan yang mengatur tentang Persyaratan pemanfaatan
ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang” (Ketentuan
Umum (psl 1) dan Penjelasan umum angka 6). Definisi ini juga digunakan dalam
PP No. 26/2008 tentang RTRWN ps. 1 angka 27. 2) Ketentuan yang mengatur
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona
peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang (Penjelasan ps. 36 ayat 1). Pada
tingkat nasional (sistem nasional), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRW Nasional) dilengkapi oleh indikasi arahan Peraturan Zonasi Sistem
Nasional, yang secara umum telah tertuang dalam Peratuan Pemerintah Nomor 26
tahun 2008 tentang RTRWN. Selain itu, indikasi arahan Peraturan Zonasi Sistem
Desain Survei dan FGD
Outline
Rundown Acara
Checklist Kebutuhan Data
Jadual Pelaksanaan Survei
Form Panduan Pertanyaan Wawancara
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
Nasional juga diamanatkan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk arahan
Peraturan Zonasi Sistem Nasional (pasal 151 PP 15/2010). Dalam Peraturan
Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pasal
151, dikemukakan bahwa Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional: 1)
merupakan penjabaran dari indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional 2)
merupakan ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional yang ditetapkan
menteri terkait 3) Ketentuan zonasi sektoral merupakan aturan pemanfaatan ruang
pada zona ruang sistem nasional. 4) berlaku sebagai ketentuan pemanfaatan ruang
sistem nasional yang berada pada wilayah kabupaten/kota. 5) meliputi arahan
peraturan zonasi untuk struktur ruang nasional dan pola ruang nasional, yang
terdiri atas: a) sistem perkotaan nasional; b) sistem jaringan transportasi nasional;
c) sistem jaringan energi nasional; d) sistem jaringan telekomunikasi nasional; e)
sistem jaringan sumber daya air; f) kawasan lindung nasional; dan g) kawasan
budi daya.
Guna menyempurnakan pedoman Arahan Peraturan Zonasi tersebut di atas, perlu
dilakukan survei dan FGD di daerah menyangkut hal pelaksanaan/implementasi
Peraturan Zonasi di daerah.
2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dilakukan survei dan FGD adalah untuk pemenuhan kebutuhan data sebagai
dasar untuk melakukan analisis yang kemudian dirumuskan dalam menyusun
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional. Untuk mencapai tujuan
tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
1. Teridentifikasinya kendala-kendala dalam pengendalian pemanfaatan ruang di
daerah terutama yang bersinggungan dengan pola ruang sistem nasional.
2. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan pelaksanaan/implementasi
peraturan zonasi pola ruang sistem nasional di daerah.
3. Terhimpunnya masukan-masukan dari stakeholder terkait implementasi
peraturan zonasi pola ruang sistem nasional di daerah dan yang terkait dengan
peraturan-peraturan sektor.
3. Lokasi dan Waktu
Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan survey
dan FGD di daerah.
a. Survei Primer (Kunjungan Instansi)
Adapun survey/kunjungan instansional dilakukan untuk mendapatkan data-data
aspirasi dan keinginan stakeholders, serta data-data penunjang lain terkait
dengan proses kegiatan berpikir dalam mengeluarkan program-program
pengembangan infrastruktur di pusat maupun di wilayah studi.
Mengacu pada KAK, bahwa lokasi kegiatan adalah di 5 (lima) Kabupaten/Kota di
5 (lima) Provinsi yang menjadi wilayah studi, meliputi:
(1) Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
(2) Kota Tarakan, Kalimantan Utara,
(3) Kabupaten Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat
(4) Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Barat
(5) Kabupaten Timika, Papua
Guna efektifitas waktu dan mengoptimalkan proses pengumpulan data dan
informasi, maka pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pembagian
kelompok survey dan dilaksanakan baik secara seri maupun. Waktu survey yang
dialokasikan maksimal adalah 5 (lima) minggu. Dalam kegiatan ini, tim
konsultan akan didampingi oleh Tim Supervisi Kementerian Agraria dan Tata
Ruang. Adapun waktu pelaksanaan survey dapat dilihat pada Lampiran 2.
b. FGD
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
Guna menyempurnakan Arahan PZ yang telah dibuat pada masing-masing lokasi
studi, maka dilakukan FGD. FGD dilakukan setelah survei primer dan hanya
dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu:
(1) Tanjung Pinan, Kepulauan Riau
(2) Kabupaten Belu, NTT
(3) Kabupaten Timika, Papua.
4. Mekanisme Survey
Kegiatan survei dilakukan di 5 (lima) lokasi wilayah studi dengan kegiatan survei
dilakukan meliputi dua macam survei :
a. Survei Data Sekunder (berasal dari Instansi Pemerintahan yang terkait)
b. Survei Data Primer (Observasi Lapangan, Wawancara, dan Dokumentasi)
Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian survei primer dan survei sekunder serta
data dan informasi apa saja yang diperlukan, akan dijelaskan di bawah ini.
a. Survei Sekunder
Survey sekunder dalam bentuk pengumpulan data sekunder terkait
Implementasi arahan peraturan zonasi sistem nasional. Data-data yang minimal
diharapkan tersedia diantaranya adalah :
1). Aspek Kebijakan :
- Rencana Tata Ruang Kawasan Provinsi terkait
- Rencana Tata Ruang Kawasan Kabupaten terkait
- Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota terkait
2). Aspek Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
- Kebijakan Penetapan Kawasan Taman Nasional
3). Aspek Sektor Pariwisata:
- Rencana Induk Pariwisata Daerah terkait
- Kebijakan sektor terkait penataan ruang
4). Aspek Sektor Industri
- Rencana Detil Kawasan Perindustrian di daerah terkait
- Kebijakan sektor terkait penataan ruang
5). Aspek Sektor Kelautan dan Perikanan
- Rencana Strategis dan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan
daerah terkait
- Kebijakan sektor terkait penataan ruang
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
6). Aspek Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kebijakan Penetapan Kawasan Pertambangan Migas dan Non Migas di
daerah terkait
- Kebijakan sektor terkait penataan ruang
7). Aspek Sektor Pertahanan
- Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perbatasan terkait
- Kebijakan sektor terkait penataan ruang
8). Aspek Sektor Perumahan dan Permukiman
- Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Daerah
terkait
- Kebijakan sektor terkait penataan ruang
9). Aspek Perijinan
- Kebijakan dan kasus-kasus perijinan terkait penataan ruang
10). Aspek Pertanahan
- Kebijakan dan kasus-kasus penggunaan kavling terkait penataan ruang
11). Aspek Kelembagaan
- Peran BKPRD
- Peran PPNS
- Peran Masyarakat
Daftar/list kebutuhan data bagi pelaksanaan survey sekunder ini dapat
dilihat pada Lampiran 1.
b. Survey Primer
Survey primer dilakukan melalui pemotretan dengan drone pada lokasi-lokasi
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Konsultan. Tujuan pemotretan udara dengan drone ini adalah untuk memberikan
contoh mengenai implementasi PZ dalam pemanfaatan ruang di lokasi terkait.
Mekanisme pengambilan foto udara di lokasi terpilih adalah sebagai berikut:
1) Kajian konsultan mengenai fungsi kawasan terpilih
2) Konsultasi dengan Pemda Terkait
3) Pengurusan perijinan di daerah terkait pemotretan
4) Melakukan pemotretan udara yang ditemani pihak Pemerintah dan
Pemerintah Daerah terkait.
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
LAMPIRAN 1
DAFTAR KEBUTUHAN DATA
A. INSTANSI DI PUSAT
NO INSTANSI DAN JENIS DATA
TAHUNKeteranga
n
1Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Draft Arahan PZ Kajian terkait Arahan PZ 2 Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS)
Kajian menyangkut pengembangan sektor kemaritiman Tahun Terbaru
3 Kementerian Kelautan dan Perikanan
Zona Potensi Perikanan
10 tahun terakhir
Renstra KKP yang mendukung kemaritiman 2015-2019 Tahun Terbaru
4 Kementerian Perindustrian Renstra Perindustrian Tahun Terbaru
5Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Data Potensi Sumber Energi Mineral Wilayah (sesuai dengan lokasi 24 pelabuhan)
10 tahun terakhir
6 Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Renstra Pariwisata Nasional Tahun Terbaru
8 Badan Pusat Statistik (BPS) Data terkait lokasi-lokasi studi 5 tahun terakhir
B. INSTANSI DI DAERAH :
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
1. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
1 Bappeda RPJPD Prov. Kepulauan Riau Tahun Terbaru RTRW Prov. Kepulauan Riau Tahun Terbaru RTRW Kota Tanjung Pinang Tahun Terbaru
RDTR Kawasan Terkait Tahun Terbaru
2 BPS Data terkait daerah yang bersangkutan 5 tahun
terakhir
3 Dinas Pekerjaan Umum
Renstra Dinas PU (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan perumahan rakyat) terkait pengembangan sektor perumahan dan permukiman Tahun Terbaru
4 Dinas Kelautan dan Perikanan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Terbaru
Kebijakan sektor terkait penataan ruang
5 Dinas Pertambangan dan Energi Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Terbaru Data Potensi Sumber Energi Mineral Prov. Kepulauan Riau Tahun Terbaru
Kebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru
6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Data Potensi Wisata Wilayah Prov. Kepulauan Riau Tahun Terbaru
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kepulauan Riau Tahun Terbaru
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
1. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Kebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru
7 Dinas PerindustrianPotensi Kawasan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun Terbaru Rencana Pengembangan Kawasan Industri Prov. Kepulauan Riau Tahun Terbaru Kebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru
8 Dinas PerijinanKebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru Contoh kasus ketidaksesuaian perijinan dengan implementasi lapangan Tahun Terbaru
9 Badan Pertanahan DaerahContoh kasus pengaturan dan penataan pertanahan; koordinasi lintas sektor; pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Tahun Terbaru
2. Tarakan, Kalimantan Utara
1 Bappeda RPJPD Prov. Kalimantan Utara Tahun Terbaru RTRW Prov. Kalimantan Utara Tahun Terbaru RTRW Kota Tarakan Tahun Terbaru
RDTR Kawasan Terkait Tahun Terbaru
2 BPS Data terkait daerah yang bersangkutan 5 tahun terakhir
3 Dinas Pekerjaan Umum
Renstra Dinas PU (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan perumahan rakyat) terkait pengembangan sektor perumahan dan permukiman Tahun Terbaru
4 Dinas Kelautan dan Perikanan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Terbaru
Kebijakan sektor terkait penataan ruang
5 Dinas Pertambangan dan Energi Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Terbaru Data Potensi Sumber Energi Mineral Prov. Kalimantan Utara Tahun Terbaru
Kebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru
7 Dinas PerindustrianPotensi Kawasan Industri Prov. Kalimantan Utara Tahun Terbaru
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
2. Tarakan, Kalimantan Utara
Rencana Pengembangan Kawasan Industri Prov. Kalimantan Utara Tahun Terbaru Kebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru
8 Dinas PerijinanKebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru Contoh kasus ketidaksesuaian perijinan dengan implementasi lapangan Tahun Terbaru
9 Badan Pertanahan DaerahContoh kasus pengaturan dan penataan pertanahan; koordinasi lintas sektor; pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Tahun Terbaru
3. Kabupaten Bima-Dompu, NTB
1 Bappeda RPJPD Prov. NTB Tahun Terbaru RTRW Prov. NTB Tahun Terbaru RTRW Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu Tahun Terbaru
RDTR Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Tahun Terbaru Kebijakan terkait Kawasan Gunung Tambora Tahun Terbaru
2 BPS Data terkait daerah yang bersangkutan 5 tahun terakhir
3 Dinas Pekerjaan Umum
Renstra Dinas PU (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan perumahan rakyat) terkait pengembangan sektor perumahan dan permukiman di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora dan yang berkaitan dengan penduduk asli
Tahun Terbaru
4 Dinas Pariwisata
Renstra Dinas Pariwisata terkait Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Tahun Terbaru
Data Potensi Wisata Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Tahun Terbaru
5 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun Terbaru Kebijakan terkait Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora dan kawasan hutan lindung
6 Badan Pengelola Taman Nasional Gunung TamboraPermasalahan-permasalahan dan keberhasilan implementasi penataan ruang di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Tahun Terbaru
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
3. Kabupaten Bima-Dompu, NTB
7 Dinas PerijinanKebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru Contoh kasus ketidaksesuaian perijinan dengan implementasi lapangan Tahun Terbaru
8 Badan Pertanahan DaerahContoh kasus pengaturan dan penataan pertanahan; koordinasi lintas sektor; pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Tahun Terbaru
4. Kabupaten Belu, NTT
1 Bappeda RPJPD Prov. NTT Tahun Terbaru RTRW Prov. NTT Tahun Terbaru RTRW Kota Atambua Tahun Terbaru
RDTR Kawasan Terkait (kawasan perbatasan) Tahun Terbaru
2 BPS Data terkait daerah yang bersangkutan 5 tahun terakhir
3 Dinas Pekerjaan Umum
Renstra Dinas PU (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan perumahan rakyat) terkait pengembangan sektor perumahan dan permukiman dan terkait dengan perumahan di kawasan perbatasan
Tahun Terbaru
4 Dinas Pertahanan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Terbaru
Kebijakan sektor terkait penataan ruang
5 Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu
Data terkait pengelolaan batas, penataan ruang, potensi kawasan, infrastruktur fisik dan ekonomi kawasan perbatasan Tahun Terbaru
6 Dinas Perijinan
Kebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru Contoh kasus ketidaksesuaian perijinan dengan implementasi lapangan Tahun Terbaru
7 Badan Pertanahan DaerahContoh kasus pengaturan dan penataan pertanahan; koordinasi lintas sektor; pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Tahun Terbaru
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
5. Kabupaten Timika, Papua
1 Bappeda RPJPD Prov. Papua Tahun Terbaru RTRW Prov. Papua Tahun Terbaru RTRW Kabupaten Timika Tahun Terbaru
RDTR Kawasan Terkait (RDTR Kuala Kencana) Tahun Terbaru
2 BPS Data terkait daerah yang bersangkutan 5 tahun terakhir
3 Dinas Pekerjaan Umum
Renstra Dinas PU (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan perumahan rakyat) terkait pengembangan sektor perumahan dan permukiman di Kawasan Kuala Kencana Tahun Terbaru
4 Dinas Pertambangan dan Energi Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Terbaru
Data Potensi Sumber Energi Mineral Prov. Papua khususnya Kabupaten Timika Tahun Terbaru Kebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru
5 Dinas PerindustrianPotensi Kawasan Industri Kabupaten Timika Tahun Terbaru Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Timika Tahun Terbaru Kebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru
6 Dinas Kehutanan dan Lingkungan HidupKebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru
7 Dinas PerijinanKebijakan sektor terkait penataan ruang Tahun Terbaru Contoh kasus ketidaksesuaian perijinan dengan implementasi lapangan Tahun Terbaru
8 Badan Pertanahan DaerahContoh kasus pengaturan dan penataan pertanahan; koordinasi lintas sektor; pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Tahun Terbaru
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
LAMPIRAN 2
JADWAL PELAKSANAAN SURVEI dan FGD
Pelaksanaan Survei Tentative (Bulan Agustus – September 2015)
TANGGAL LOKASI PERSONIL INSTANSI5 - 9 Agustus NTB Tim konsultan dan
Kementerian ATRBappeda, BPS, Dinas PUPR,
Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, Dinas Perijinan, Badan Pertanahan, Badan Lingkungan
Hidup Daerah, Badan Pengelola Taman Nasional,
Pemda dan Dinas Perhubungan (terkait perijinan
penggunaan drone)1 – 4 September Kepri Tim konsultan dan
Kementerian ATRBappeda, BPS, Dinas PUPR,
Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Kelautan
dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perijinan,
Badan Pertanahan, Pemda dan Dinas Perhubungan (terkait
perijinan penggunaan drone)14 - 17
SeptemberTarakan Tim konsultan dan
Kementerian ATRBappeda, BPS, Dinas PUPR,
Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Kelautan
dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi,
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perijinan,
Badan Pertanahan, Pemda dan Dinas Perhubungan (terkait
perijinan penggunaan drone)16 – 19
SeptemberAtambua Tim konsultan dan
Kementerian ATRBappeda, BPS, Dinas PUPR,
Dinas Pertahanan, Dinas Perijinan, Badan Pengelola
Perbatasan, Badan Pertanahan, Pemda dan Dinas
Perhubungan (terkait perijinan penggunaan drone)
28 September – 1 Oktober
Timika Tim konsultan dan Kementerian ATR
Bappeda, BPS, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan dan
Lingkungan Hidup, Dinas Perijinan, Dinas Pertambangan
dan Energi, Dinas Perindustrian, Badan
Pertanahan, Pemda dan Dinas Perhubungan (terkait perijinan
penggunaan drone)
Pelaksanaan FGD Tentative (Bulan Oktober 2015)
TANGGAL LOKASI PERSONIL INSTANSI6 – 8 Oktober Kepri Tim konsultan dan
Kementerian ATRBappeda, BPS, Dinas PUPR,
Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Kelautan
dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perijinan,
Badan Pertanahan, Pemda dan Dinas Perhubungan (terkait
perijinan penggunaan drone)8 – 10 Oktober NTB Tim konsultan dan
Kementerian ATRBappeda, BPS, Dinas PUPR,
Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, Dinas Perijinan, Badan Pertanahan, Badan
Lingkungan Hidup Daerah, Badan Pengelola Taman
Nasional, Pemda dan Dinas Perhubungan (terkait
perijinan penggunaan drone)12 - 14 Oktober Timika Tim konsultan dan
Kementerian ATRBappeda, BPS, Dinas PUPR,
Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Kelautan
dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perijinan,
Badan Pertanahan, Pemda dan Dinas Perhubungan (terkait
Desain Survei dan FGD
Fasilitasi Operasionalisasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang Sistem Nasional
perijinan penggunaan drone)
Rundown Acara Pelaksanaan Survey (Bulan Agustus – September 2015)
No. Hari Kegiatan Keterangan
1 Pertama - Tiba di Daerah
- Kunjungan ke Bappeda
- Kunjungan ke Pemda
- Kunjungan ke Dinas Perhubungan
- Semua anggota
- Semua anggota
- Tenaga Ahli
- Tenaga Ahli Foto Udara
2 Kedua - Kunjungan ke lokasi foto - Semua anggota
3 Ketiga - Kunjungan ke lokasi foto
- Kunjungan ke Instansi
- Tenaga Ahli Foto Udara
- Tenaga Ahli
4 Keempat - Kunjungan ke lokasi foto
- Kunjungan ke Instansi
- Tenaga Ahli Foto Udara
- Tenaga Ahli
5 Kelima Kembali ke Jakarta - Semua anggota
LAMPIRAN 3
PEDOMAN WAWANCARA
NO.
DAFTAR PEDOMAN WAWANCARAKETERANGAN
1. Ketersediaan PZ di daerah Kaitkan pedoman wawancara dengan pertanyaan:
Siapa, Apa, Bagaimana, Ada/Tidak dll
2. Tingkat Pemahaman PZ oleh stakeholder3. Pelaksanaan Sosialisasi PZ 4. Media Sosialisasi PZ 5. Fasilitator Sosialisasi PZ6. Pemahaman Prosedur Perijinan Penataan Ruang7. Prosedur Perijinan8. Pemahaman Sosialisasi Perijinan9. Prosedur Pembatalan Perijinan
10. Sanksi Pelanggaran Penataan Ruang11. Media Sosialisasi Perijinan12. Kelembagaan Penataan Ruang13. Best Practise Pengendalian Pemanfaatan Ruang14. Kasus Pengendalian Pemanfaatan Ruang15. Benturan antar sektor yang terkait Penataan Ruang
Desain Survei dan FGD