DESENTRALISASI KESEHATAN

DESENTRALISASI KESEHATANYenawati HartantoPendahuluan Desentralisasi merupakan isu utama dalam reformasi kesehatan di negara-negara berkembang selama dua dekade terakhir iniIsu Desentralisasi di Indonesia dimulai pasca reformasi sekitar tahun 1999-2000. Hal itu ditandai dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004.Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa angin baru bagi pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralisasi.Dengan Des-Kes pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur sektor sistem kesehatan di daerah.Dalam prosesnya, pemerintah daerah sangat tergantung pada beberapa faktor, yaitu dukungan pembiayaan, kerja sama lintas sektor, dll dalam menyukseskan sistem kesehatan di daerahnya. Desentralisasi dalam Sistem Kesehatan Dukungan danaUndang-undang khusus Dukungan SDM

Dukungan DPRD Kerjasama Lintas SektorPROGRAM PEMERINTAH DAERAH(SISTEM KESEHATAAN DAERAH)Pengertian Desentralisasi dalam kerangka pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan dengan cara lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat.Sistem desentralistik memberi kewenangan bagi daerah untuk menentukan sendiri program serta pengalokasian dana pembangunan kesehatan di daerahnya.Definisi Secara umum : sebagai pemindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintahan, manajemen, dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah (Rondinelli, Decentralization in Developing Countries, 1983)

Definisi Desentralisasi sebagai pemindahan kewenangan, kekuasaan, perencanaan pemerintahan dan pengambilan keputusan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam satu hierarki politis administratif atau teritorial (Mills dkk,1990).Desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat, mengakomodasi perbedaan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta meningkatkan pemerataan dalam penggunaan sumber daya publik (Ribot JC., 2002). Maksud DesentralisasiUntuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat, mengakomodasi perbedaan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta meningkatkan pemerataan dalam penggunaan sumber daya publikIntisari Desentralisasi KesehatanSesuai dengan paradigma sehat yang ditetapkan sebagai model pembangunan kesehatan yang mengutamakan upaya-upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya-upaya kuratif dan rehabilitatif (Depkes, 2001).Paradigma sehat merupakan modal pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang akan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap dan bertindak mandiri dalam menjaga kesehatannya sendiri melalui kesadaran terhadap pentingnya upaya-upaya kesehatan yang bersifat promotif dan dan preventif. Paradigma Lama Paradigma Baru Program dan Kebijakan yang top down Mentalitas nrimo Meninabobokan potensi lokal Pembangunan Kesehatan berbasis Pemerintah Sistem purnabayar pelayanan kesehatan Pembangunan Kesehatan Sektoral Bottom-up

Mentalitas proaktifPemberdayaan sumber daya lokalPembangunan Kesehatan berbasis MasyarakatSistem prabayar pelayanan kesehatanPembangunan Kesehatan MultisektorPerubahan Paradigma Pembangunan Kesehatan dalam Kerangka Desentralisasi (Siagian, 2002)Desentralisasi, Good Governance, dan Peran PemerintahDesentralisasi kesehatan secara prinsip menyerahkan urusan kesehatan ke pemerintah daerahDinas di pemerintah daerah menjadi lembaga tertinggi yang mengurusi suatu sektor yang diserahkan ke daerahDinas Kesehatan menjadi lembaga yang berfungsi sebagai penyusun kebijakan dan regulatorRSD menjadi lembaga nonbirokrat, sebagai lembaga usaha yang memberikan pelayanan publikHal-hal penting dalam konsep good governance partisipasi masyarakat, transparasi, akuntabilitas, mengutamakan aturan hukumPeran pemerintah dalam sektor kesehatan, dalam konteks good governance : (1) regulator; (2) pemberi dana; (3) pelaksana kegiatanEmpat Bentuk Desentralisasi (Mills dkk, 1990)Dekonsentrasi : pemindahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke kantor-kantor daerah secara administratif. Kantor-kantor daerah tersebut mempunyai tugas-tugas administratif yang jelas dan derajat kewenangan tersendiri, tetapi mereka mempunyai tanggung jawab utama ke pemerintah pusat.Devolusi : kebijakan untuk membentuk atau memperkuat pemerintah daerah yang dalam beberapa fungsi benar-benar independen dari pemerintah pusat, misal pencarian sumber daya.

Lanjutan... Delegasi : pemindahan tanggung jawab manajerial untuk tugas-tugas tertentu ke organisasi-organisasi yang berada di luar struktur pemerintah pusat dan pelaksanaannya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat, misal pengadaan dokter PTT yang merupakan kebijakan pemerintah pusat (termasuk penggajian), sedangkan pengelolaannya/penugasan merupakan wewenang Pemda melalui Dinas Kesehatan.Privatisasi : pemindahan tugas-tugas pengelolaan atau fungsi kepemerintahan ke organisasi-organisasi sukarelawan atau perusahaan swasta for profit maupun nonprofit.Delapan Kebijakan Desentralisasi Bidang KesehatanDilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.Didasarkan : otonomi luas, nyata, bertanggung jawabDes-Kes luas dan utuh di Kabupaten dan KotaPelaksanaannya sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hub serasi antara pusat dan daerah serta antardaerahDes-Kes : meningkatkan kemandirian daerah otonom. Pemerintah pusat memfasilitasi.Meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah. Dalam hal fungsi legislasi, pengawasan, anggaranDekonsentrasi kesehatan diletakkan di provinsi sebagai pelengkap Des-KesPendukung Des-Kes melaksanakan tugas pembantuan, khususnya penanggulangan KLB, bencana, masalah kegawat daruratan kesehatan lainnyaDesentralisasi Dilaksanakan Atas Dorongan Politik Yang Bertujuan :Meningkatkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerahMeningkatkan keikutsertaan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakatMemperkuat kerja sama dan integrasi pelayanan masyarakat di daerahRestrukturisasi dan efisiensi pelayanan masyarakatMendukung inovasi dan pengembangan pelayanan masyarakatTujuan Strategis Desentralisasi KesehatanTerbangun komitmen antara Pemda, legislatif, masyarakat dan stakeholder lainnya guna kesinambungan pembangunan kesehatan.Kapasitas sumber daya manusia meningkat.Kesehatan masyarakat terlindung, khususnya maskin, kelompok rentan dan daerah miskin.Terwujud komitmen nasional dan global dalam kesehatan daerah dan tertatanya manajemen kesehatan di era desentralisasi.

Keuntungan DesentralisasiFokus pada masyarakat dan partisipasi masyarakat meningkat sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi Meningkatkan kemerataan dalam pelayanan kesehatan serta kebebasan individuMeningkatkan program pembangunan dan cakupan pelayanan kesehatan nasionalMempererat kerjasama intersektoralManajemen menjadi lebih fleksibel, mudah beradaptasi dan responsifMeningkatkan akuntabilitas, transparansi dan memperkuat otonomi lokalBeberapa Hal Yang Dapat Menyebabkan Desentralisasi Tidak Berjalan Dengan Baik Kurangnya kontrol dan koordinasi antara tingkat kepemerintahan dan di dalam kepemerintahanKompetensi personal mengalami penurunan atau tidak mampu mencapai tujuan akibat kurangnya supervisi dan pembangunan kapasitasKemampuan pemerintah daerah untuk berkreativitas mungkin terbatas. Kemampuan pemerintah daerah sangat berbeda antar daerah, terjadi kesenjangan antar daerah ( kesenjangan status kesehatan atau usia harapan hidup antar daerah)Dapat terjadi konflik akibat kurang jelasnya pembagian kewenangan dan ambisi pribadi Peraturan Perundangan Yang Mendasari Kebijakan Desentralisasi Undang-Undang No. 22 Tahun1999 tentang Pemerintah DaerahUndang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan DaerahPP No. 25 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/KotaPP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana PerimbanganKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Penganggaran berbasis KinerjaPenutup Pelaksanaan desentralisasi terkait dengan reformasi sektor kesehatanCiri-ciri reformasi : (1) perubahan bukan bersifat evolusioner atau sedikit-sedikit; (2) perubahan tidak hanya menyangkut kebijakan saja, tetapi mencakup perubahan melembaga; (3) perubahan merupakan hal yang disengaja, bukan kebetulan-kebetulan belaka; (4) perubahan harus bersifat berkelanjutan dan jangka panjang; (5) perubahan harus didukung secara politis dari atas

Terima Kasih