• Home

  • Documents

  • Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan...
19

Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 2: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 3: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 4: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 5: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 6: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 7: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 8: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 9: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 10: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 11: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 12: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 13: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 14: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 15: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 16: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 17: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 18: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
Page 19: Dewan Perwakilan Rakyat · Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11487.pdf · UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11487.pdf · UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA KESEHATAN salah … · sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang- Undang ... Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA KESEHATAN salah … · sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang- Undang ... Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi

Documents
bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang ... · bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan

bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang ... · bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan

Documents
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) Undang-undang nomor 28 tahun 2007

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) Undang-undang nomor 28 tahun 2007

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KAWASAN EKONOMI ... filec. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KAWASAN EKONOMI ... filec. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NARKOTIKA … fileMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Narkotika

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NARKOTIKA … fileMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Narkotika

Documents
New UNDANG-UNDANG REPUBLI K I NDONESI A NOMOR 14 TAHUN … · 2019. 10. 28. · undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan

New UNDANG-UNDANG REPUBLI K I NDONESI A NOMOR 14 TAHUN … · 2019. 10. 28. · undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 ...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan– ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 ...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan– ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan ... Undang-Undang ini. 2. Ketentuan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan ... Undang-Undang ini. 2. Ketentuan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 … Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkam… · Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 … Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkam… · Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Documents
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT …€¦ · PAJAK PENGHASILAN WP BADAN PETUNJUK UMUM Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT …€¦ · PAJAK PENGHASILAN WP BADAN PETUNJUK UMUM Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

Documents
AKOMODASI KETENTUAN-KETENTUAN PROTOKOL …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14662/6/T1_312013046_Judul.pdf · maupun persamaan dalam Protokol Palermo Tahun 2000 dengan Undang-Undang

AKOMODASI KETENTUAN-KETENTUAN PROTOKOL …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14662/6/T1_312013046_Judul.pdf · maupun persamaan dalam Protokol Palermo Tahun 2000 dengan Undang-Undang

Documents
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) … Undang-undang Hukum Acara...KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) … Undang-undang Hukum Acara...KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum

Documents
PENGERTIAN KESEHATAN, KESELAMATAN - … · Web viewUndang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan

PENGERTIAN KESEHATAN, KESELAMATAN - … · Web viewUndang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan

Documents
padang.bpk.go.id · Web viewMenimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan

padang.bpk.go.id · Web viewMenimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan

Documents
ABSTRAKSI filepemukiman yang bersih dan sehat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan ... Tulungagung terus mengupayakan pola pengelolaan kebersihan kota

ABSTRAKSI filepemukiman yang bersih dan sehat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan ... Tulungagung terus mengupayakan pola pengelolaan kebersihan kota

Documents
Undang Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang : Ketentuan–ketentuan

Undang Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang : Ketentuan–ketentuan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN … · Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN … · Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIArepository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/63f8ad63e240...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIArepository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/63f8ad63e240...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ... c. program vokasi melalui

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ... c. program vokasi melalui

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …landspatial.bappenas.go.id/komponen/peraturan/the_file/UU_No_39... · Pancasila dan Undang ... Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang ... Ketentuan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …landspatial.bappenas.go.id/komponen/peraturan/the_file/UU_No_39... · Pancasila dan Undang ... Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang ... Ketentuan

Documents
Undang Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Undang Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Documents
UU 011 Tahun 1967 - KETENTUAN-KETENTUAN POKOK …sda.pu.go.id/bbwsserayuopak/wp-content/uploads/2015/09/UU-Nomor-11...undang-undang republik indonesia no. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan

UU 011 Tahun 1967 - KETENTUAN-KETENTUAN POKOK …sda.pu.go.id/bbwsserayuopak/wp-content/uploads/2015/09/UU-Nomor-11...undang-undang republik indonesia no. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERADILAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1989/uu7-1989.pdfAgama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERADILAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1989/uu7-1989.pdfAgama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - Welcome … · Pengion sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang ... sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru ... Ketentuan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - Welcome … · Pengion sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang ... sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru ... Ketentuan

Documents
UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …€¦ · Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …€¦ · Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha

Documents
DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM & TATACARA PERPAJAKAN UU No. 28 Tahun -2007

DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM & TATACARA PERPAJAKAN UU No. 28 Tahun -2007

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN … · sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3. ... melaksanakan ketentuan etika profesi. (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN … · sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3. ... melaksanakan ketentuan etika profesi. (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun

Documents
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG … · SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan 10 SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG … · SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan 10 SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG

Documents
PENEGAKAN HUKUM KETENTUAN PIDANA PASAL 200 UNDANG …

PENEGAKAN HUKUM KETENTUAN PIDANA PASAL 200 UNDANG …

Documents