DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------- … · SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-9 MS IV TS 2017-2018 KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 2 PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA

Nomor: RISALAHDPD/SIPUR-9/II/2018

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

SIDANG PARIPURNA KE-9

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2017-2018

I. KETERANGAN

1. Hari : Kamis

2. Tanggal : 15 Februari 2018

3. Waktu : 13.46 WIB – 16.25 WIB

4. Tempat : R. Rapat Nusantara V

5. Pimpinan Sidang : 1. DR (HC) Oesman Sapta (Ketua DPD RI)

2. Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si.

(Wakil Ketua DPD RI)

3. Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis (Wakil Ketua DPD

RI)

6. Acara : 1. Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan,

2. Pengesahan keputusan DPD RI, dan

3. Pidato penutupan pada akhir Masa Sidang III pada Tahun

Sidang 2017-2018.

7. Hadir : Orang

8. Tidak hadir

: Orang

SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-9 MS IV TS 2017-2018

KAMIS, 15 FEBRUARI 2018

1

II. JALANNYA SIDANG:

PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Sebelum memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah, marilah kita

menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota DPD serta seluruh

hadirin, dimohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

PEMBICARA: PADUAN SUARA DAN PESERTA SIDANG

Hiduplah Indonesia raya…

Indonesia tanah airku.

Tanah tumpah darahku.

Disanalah aku berdiri.

Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku.

Bangsa dan Tanah Airku.

Marilah kita berseru.

Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku.

Hiduplah negriku.

Bangsaku Rakyatku semuanya.

Bangunlah jiwanya.

Bangunlah badannya.

Untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB



2

PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)

Hadirin sekalian duduk kembali.

Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai

saat ini telah hadir 68 orang Anggota DPD RI yang telah menandatangani daftar hadir. Maka,

memenuhi korum. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-9

Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Sidang yang mulia, khusus saya ingin mengucapkan selamat datang kepada orang tua

saya, sahabat saya, pembimbing saya waktu masih dulu di Dewan Perwakilan Daerah, masih

Fraksi Utusan Daerah, Pak Sabam Sirait. Ini adalah guru saya dan mohon izin saya sementara

memimpin sidang. Merdeka!

Pak Sabam ini umurnya sudah 82 tahun, lebih tua dari Pak A.M. Fatwa. Saya sudah

buka sidang ini, saya mohon maaf saya harus hadir sebentar ini di pelantikan antarwaktu MPR

RI di mana ini mungkin yang terakhir untuk saya ikut serta dalam MPR RI ini karena saya

sudah mengatakan saya ingin mundur dan nanti mekanismenya tentu akan kita atur berdasarkan

aturan yang ada di dalam DPD. Dan, rapat saya silakan Pak Waka untuk memimpin.

PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.

(WAKIL KETUA DPD RI)

Terima kasih, Ketua, akan saya lanjutkan memimpin sidang ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Shalom.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna mempunyai

tiga agenda pokok, yaitu:

1. laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan,

2. pengesahan keputusan DPD RI, dan

3. pidato penutupan pada akhir Masa Sidang III pada Tahun Sidang 2017-2018.

Sidang Dewan yang mulia, di awal sidang paripurna ini perlu diinformasikan sebuah

berita duka atas wafatnya Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat

Jenderal DPD RI, Saudara Drs. Sadarieli Zebua, M.Si. pada hari ini tanggal 15 Februari 2018

di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk. Kita mendoakan semoga almarhum diberikan tempat

yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, saya ingin mengajak kita sekalian,

marilah kita menundukan kepala sambil berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya

masing-masing.

Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih.

Hadirin sekalian, sebelum Ketua DPD meninggalkan ruang sidang ini, ada hal yang

ingin disampaikan penting sebelum kita melanjutkan sidang paripurna ini. Silakan, Ketua.



3

PEMBICARA: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA DPD RI)



Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Bapak Ibu sekalian sahabat-sahabat seperjuangan, kita beberapa hari yang lalu telah

diketok palu oleh DPR tentang kewenangan DPD. Nanti akan dijelaskan, tapi saya hanya

mengingatkan bahwa tugas kita bertambah berat, terutama di dalam perda-perda yang akan

dibangun di daerah. Itu rasanya wajib Perda itu diketahui oleh DPD. Nanti akan dijelaskan

oleh, di dalam penjabaran ini nanti akan dijelaskan oleh pimpinan sidang.

Yang kedua, kita harus lebih meningkatkan lagi kinerja kita yang betul-betul aktif

dalam mensosialisasikan undang-undang itu sendiri. Tentunya juga masalah anggaran. Dulu

anggaran kita harus melapor kepada Komisi III, sekarang tidak lagi. Kita menyusun anggaran

kita sendiri. Dan lagi, apalagi ya? Jumlah ketua, jumlah pimpinan ini nanti akan bertambah

satu. Kita sebetulnya tidak minta tambah. Kalau mau tambah, tambah dua supaya lima. Tapi

cuma ditambah satu, itu pun tidak dikonsultasikan dengan kita penambahan itu. Hanya

diinformasikan, bukan di dalam komunikasi penambahan. Tapi, ya sudahlah namanya juga

ditambah, asal jangan dikurangi saja.

Yang kedua, saya melihat begitu padatnya kerjaan sesuai dengan perjuangan kita

selama ini yang menghasilkan setelah tiga belas tahun kita tunggu-tunggu sulit untuk mengajak

bicara dan akhirnya dengan komunikasi, dengan lobi-lobi kita, dan oleh teman-teman kita

sekarang ini, mampu kita mendapatkan kewenangan yang kita belum tahu sampai di mana nanti

dalam pelaksanaan itu karena itu memerlukan waktu sosialisasi dan waktu melaksanakannya

juga memerlukan waktu dan sistem yang dapat diterima, baik yang akan diatur maupun yang

mengatur. Ini saya membutuhkan pandangan teman-teman semua dalam rangka yang selama

ini kita tunggu-tunggu minta kewenangan, terus kemudian setelah kewenangan didapat,

mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Jangan sampai nanti kita menuntut ini

kewenangan, ternyata setelah dikasih kewenangan justru tidak mampu mengerjakan

kewenangan itu sendiri. Itu sebabnyalah saya ingin mengundurkan diri di MPR RI agar supaya

bisa konsentrasi penuh di DPD sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan sama-sama selama

ini dalam membangun kewenangan yang harus kita laksanakan yang waktunya tinggal setahun

setengah. Jadi efektif daripada tahun 2018 hanya sebelas bulan. Nah sebelas bulan itu tentu

dalam menata ini, kita membutuhkan waktu paling cepat dua bulan, paling cepat. Kalau bisa

lebih cepat lagi ya syukur alhamdulilah, tapi saya tidak yakin karena tidak gampang

menyosialisasikan kepada yang terkait. Itu sebabnya perlu kita menggaet pers, pers yang terdiri

dari cetak, online, televisi, dan radio karena itu alat komunikasi yang paling ampuh dan paling

dipercaya sekarang ini oleh rakyat. Jangankan yang benar, yang bohong-bohongan saja rakyat

percaya kalau ada berita-berita bohong, apalagi yang benar-benar. Jadi itu sebabnya, kita harus

manfaatkan sumber-sumber dari pemberitaan ini secara efektif untuk kepentingan penguatan

DPD RI. Itu saja pesan saya dan semoga Bapak-ibu sekalian dapat memahami perjuangan kita

ini yang masih panjang yang baru setelah tiga belas tahun, baru sekarang kita mendapatkan

kewenangan yang mudah-mudahan itu lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Itu Pak Ketua, silakan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



4



Terima Kasih, Pak Ketua.

Sidang Dewan yang mulia, selanjutnya mengawali Sidang Paripurna Penutupan Masa

Sidang III ini, marilah kita berdoa bersama agar dalam pelaksanaan tugas kita ke depan dapat

berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon untuk kesediaan Saudara Dedi Iskandar Batubara,

S.Sos., S.H., M.Sp., Anggota DPD RI dari Sumatera Utara untuk memandu doa.

PEMBICARA: DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.S.P. (SUMUT)

Bismillahirrahmanirrahim.


Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan

memimpin secara Islam.

[DOA DALAM BAHASA ARAB]

Allahuma Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para

pemimpin kami, dosa orang-orang yang mendoakan kami, dosa orang-orang yang berbuat

kebaikan kepada kami, dosa saudara-saudara kami yang hadir di majelis ini maupun yang tidak

berada di tempat ini. Berikan kepada mereka semua balasan kebaikan dari apa yang telah

mereka lakukan.


Duhai Allah, perkenankan dan kabulkanlah seluruh ikhtiar dan doa kami. Jadikan kami

orang-orang yang kau pilih mendatangkan manfaat bagi diri kami, lingkungan kami, keluarga

kami, bangsa dan negara kami.


Ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang kau rahmati, perpisahan kami juga

perpisahan yang kau berkahi.





Terima kasih Pak Dedi yang sudah memandu kita dengan doa.

Selanjutnya kita akan memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat

kelengkapan DPD dan pengesahan keputusan DPD. Karena pada sidang paripurna ini kita akan

mengesahkan rancangan undang-undang usul inisiatif DPD RI, maka kesempatan pertama ini

dipersilakan kepada PPUU untuk menyampaikan laporan hasil harmonisasi rancangan undang-

undang dan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan.

Dipersilakan.



5

PEMBICARA: GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. (KETUA PPUU DPD RI)

Terima kasih, Pimpinan.

Laporan pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang disampaikan kepada

Sidang Paripurna ke-9 DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018.


Salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang terhormat Anggota DPD RI, dan Bapak Ibu

yang hadir pada sidang paripurna kali ini, serta hadirin yang berbahagia.

Sesuai dengan agenda Sidang Paripurna hari ini, izinkan kami atas nama Anggota dan

Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan pelaksanaan tugas Panitia

Perancang Undang-Undang pada akhir Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018.

Selama Masa Sidang III ini telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai

berikut.

a. Inventarisasi materi RUU tentang Hak Atas Tanah Adat dalam bentuk kegiatan RDPU

bersama beberapa pakar, hukum agraria, pakar hukum adat, serta kegiatan FGD ke

Provinsi Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan tersebut, kami

memperoleh banyak sekali masukan dan catatan penting akan urgency RUU tentang

Hak Atas Tanah Adat ini.

1. Terhadap tanah hak ulayat yang kewenangan masyarakat hukum adatnya

bersifat publik sekaligus perdata. Tanahnya harus didaftarkan tetapi tidak perlu

dibuat sertifikat. Akan tetapi, terhadap tanah bersama atau tanah komunal yang

berciri keperdataan seperti tanah di kaum Sumatera Barat, tanahnya harus

terdaftar dan dibuat sertifikat. Sedangkan dalam Undang-Undang Pokok

Agraria, hanya mengatur tentang konversi tanah adat perorangan.

2. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa hukum agraria di

Indonesia merupakan hukum adat sehingga tata aturan serta pengakuan atas

tanah adat harus diatur. Namun faktanya sampai saat ini setelah 72 tahun

Indonesia merdeka, ternyata hukum adat belum juga diatur dengan detail, maka

dengan hak atas tanah adat. Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria hanya

mengatur tentang hak bentuk-bentuk hukum antara orang dengan tanah, yaitu

hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak yang bersifat

sementara. Pada Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, tidak

dimasukkan jenis hak atas tanah adat sebagai salah satu bentuk hak yang dapat

dimiliki oleh masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, perlu diatur dalam undang-

undang tersendiri tentang Hak Atas Tanah Adat.

b. Rapat gabungan dengan PPUU bersama Komite, Pimpinan Komite, dalam rangka

pembahasan penyusunan RUU DPD tahun 2018. Dalam rapat gabungan yang

berlangsung 25 Januari telah disepakati ditentukan RUU yang akan disusun oleh

Komite dan PPUU untuk tahun 2018, antara lain:

1. Komite I, RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat

yang ini kemudian di dalam RUU yang sudah disahkan dalam bentuk draft oleh

DPR berubah menjadi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Namun di

Prolegnas masih tertulis seperti yang tadi. Dua, RUU tentang Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal.

2. Komite II, RUU tentang Kedaulatan Pangan. Dua, RUU tentang Pelestarian dan

Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.



6

3. Komite III RUU tentang Perlindungan Pasien dan RUU tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ini juga

sempat menjadi perdebatan karena fungsi pendidikan, posisinya DPD adalah

pertimbangan. Namun, karena ini juga terkait dengan profesi yang ada di daerah

di mana guru itu juga guru SD, SMP, SMA itu juga kewenangan ada di daerah.

Jadi kita tetap siapkan dalam bentuk RUU.

4. Komite IV, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah dan RUU

tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk RUU tentang Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah memang menjadi kewenangan DPD, sementara RUU

tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah ini masih debatable, tapi kita

tetap persiapkan dalam bentuk RUU. Sementara, PPUU tetap untuk RUU

tentang Hak Atas Tanah Adat.

Dalam rapat gabungan tersebut juga mengemuka permasalahan komite dalam

menyusun RUU yang bukan merupakan bidang kewenangan DPD RI sebagaimana

Pasal 22D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Melainkan, lebih pada fungsi

pertimbangan terhadap undang-undang dan RUU. Berbagai alternatif solusi juga telah

dibahas, di antaranya me-review kembali pembidangan komite khusus untuk

penyusunan RUU atau terkait dengan penyusunan pertimbangan terhadap RUU agar

diberikan dukungan anggaran dan kegiatan yang sama seperti halnya tahapan kegiatan

dalam penyusunan RUU inisiatif DPD. Jadi, baik pertimbangan terhadap undang-

undang maupun pembuatan penyusunan RUU, diharapkan diperlakukan dengan

pembiayaan dan anggaran yang sama. Hal ini mengingat telah adanya keberatan dari

pihak pemerintah dan DPR terkait dengan pembahasan di Prolegnas tentang banyaknya

RUU yang dianggap bukan jadi kewenangan DPD, tetapi dilaksanakan oleh DPD.

c. Harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RUU tentang Kegeologian

dan RUU tentang Energi Terbarukan sebagai usul inisiatif dari Komite II. Pada tanggal

12–13 Februari 2018 PPUU dan Komite II telah melakukan rapat gabungan dalam

rangka harmonisasi terhadap kedua RUU tersebut. Hasilnya telah disepakati beberapa

substansi perubahan dalam draft RUU dan kedua draft RUU tersebut telah kami

sesuaikan dengan kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam harmonisasi tersebut,

juga disepakati agar tetap titik tekan pada pengelolaan secara desentralisasi dengan

memberdayakan dan mengoptimalkan potensi daerah dalam melakukan pengusahaan

energi terbarukan dan potensi kegeologian. Selain itu, sesuai dengan kesepakatan antara

DPR, DPD, dan pemerintah di dalam rapat-rapat Prolegnas, bahwa disepakati dalam

setiap pembentukan RUU tidak membuat ataupun melahirkan suatu badan baru lagi,

namun memaksimalkan lembaga yang sudah ada. Sehingga, dalam harmonisasi

kemarin disepakati beberapa ketentuan tentang norma kehadiran sebuah lembaga itu

disesuaikan. Oleh karena itu dalam sidang paripurna kali ini, RUU tentang Kegeologian

dan RUU tentang Energi Terbarukan dari Komite II secara teknis yuridis sudah bisa

disahkan menjadi RUU dari DPD RI. Nanti lebih lengkapnya tentu Komite II yang

menjelaskan.

Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan adanya perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang MD3

yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 12 Febuari 2018 secara prinsip kami

memandang perlu ada perubahan strategis untuk DPD, yaitu:

a. penambahan tugas sebagaimana ketentuan Pasal 249 Ayat (1) huruf J bahwa DPD

mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan

peraturan daerah dan peraturan daerah,



7

b. implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 79/PPUU/XII/2014

sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 250 Ayat (1) bahwa dalam

melaksanakan wewenang dan tugas, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun

anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

c. menambah komposisi DPD sebagaimana ketentuan Pasal 260 Ayat (1), Pimpinan DPD

terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota

DPD dalam Sidang Paripurna DPD.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, PPUU memandang perlu untuk menyusun kembali,

pertama, yaitu buku panduan tentang Peraturan Daerah, tentang Mekanisme Legislasi Daerah,

tentang tata cara bagaimana membuat Perda dan pengawasan Perda di mana buku ini bisa

menjadi buku pegangan bagi seluruh Anggota DPD di dalam menjalankan tugas

konstitusionalnya terhadap munculnya kewenangan yang baru tersebut. Selain itu, kami juga

mengusulkan dari PPUU untuk bisa melaksanakan workshop secara khusus untuk

meningkatkan kapasitas anggota, khususnya di bidang memahami legislasi daerah, sehingga

ketika pelaksanaan tugasnya di daerah bisa berjalan dengan maksimal. Tentunya mekanisme

keikutsertaan DPD harus sesuai dengan kewenangan konstitusional DPD dan tidak malah nanti

menjadi bumerang, semakin melemahkan DPD secara kelembagaan.

Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan

bahwa perlu ada perubahan, penyelarasan, penyesuaian terhadap Peraturan DPD tentang Tata

Tertib karena beberapa norma baru yang muncul dalam Undang-Undang MD3 belum diatur di

dalam tata tertib ini. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 87 Ayat (2) huruf C Tatib DPD,

sebenarnya segala peraturan DPD, rancangan peraturan DPD, itu yang diberikan tugas

menyusun adalah Panja Perancang Undang-Undang. Namun dalam praktik yang sudah

berjalan saat ini, kita cukup juga melakukan harmonisasi. Saya kira itu sama, yang penting

nanti keluarnya terakhir adalah dari PPUU. Contoh, Tata Beracara BK ditangani oleh BK,

namun dilakukan harmonisasi oleh PPUU sehingga keluarnya menjadi satu antara PPUU

dengan BK. Ini pun juga sama karena kewenangan untuk melakukan revisi terbatas itu ada juga

di dalam BK, itu bisa diusulkan oleh BK ataupun menggunakan mekanisme pansus. Kami

persilakan kepada forum paripurna yang mulia untuk memutuskan namun kami dari PPUU

menyatakan siap untuk bisa segera bekerja dengan cepat, singkat, karena kami harapkan di

masa sidang yang akan datang kita sudah memiliki peraturan tata tertib yang sesuai dengan

Undang-Undang MD3 yang baru. Sehingga begitu pembukaan masa sidang, 1 – 2 minggu

kemudian kita sudah bisa secara efektif melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang baru,

yaitu melaksanakan pemantauan dan pengawasan Perda maupun peran Perda. Saya kira itu

yang bisa kami sampaikan.



Om shanti shanti shanti om.

PIMPINAN RAPAT: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si.


Terima kasih Pak Gede Pasek Suardika sudah menyampaikan laporan tentang Panitia

Perancang Undang-Undang. Berikutnya dipersilakan kepada Komite II untuk menyampaikan

laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya.



8

PEMBICARA: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II DPD RI)

Baik, terima kasih.


Salam sejahtera bagi kita.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Horas.

Nuwun sewu.

Yang terhormat Pimpinan DPD RI, para anggota alat kelengkapan dan kita sekalian.

Pertama kami, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha

Kuasa karena kita diberikan kelimpahan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Sidang

Paripurna ke-9 DPD RI. Pada kesempatan ini, izinkan kami mewakili Komite II menyampaikan

secara singkat sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang

tentang pengesahan dua RUU dari inisiatif Komite II yang terkait dengan RUU Energi

Terbarukan dan RUU Kegeologian.

Pada kesempatan ini, saya hanya memberikan sedikit garis besar apa yang menonjol di

dalam RUU tentang Energi Terbarukan tersebut. Maksud kami, yang menarik sehingga Komite

II mengusulkan. Pertama, bahwa kita memahami adanya perjanjian Paris terkait komitmen

untuk menjaga kenaikan temperatur dunia tidak lebih dari dua derajat celsius sehingga

mendorong Indonesia untuk lebih banyak memanfaatkan sumber daya energi terbarukan yang

ramah lingkungan yang akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak dapat

diperbaharui. Kedua penyusunan energi terbarukan ini terkait juga dengan pengaturan masalah

pengurusan pembangkit, jaringan, dan distribusi yang saat ini masih dipegang oleh PLN di

dalam RUU Energi Terbarukan. Dalam RUU ini kita mengusulkan agar keterlibatan bukan

hanya PLN saja, tetapi juga adalah BUMD, BUMDes dan pihak swasta sehingga daerah-daerah

terpencil juga bisa mengembangkan energi terbarukan, dalam arti energi terbarukan itu adalah

sumbernya adalah angin, matahari, dan air laut, ombak laut. Kami menyampaikan bahwa ini

adalah penting selain Undang-Undang tentang Geotermal sudah ada atau panas bumi. Jadi

dengan adanya Undang-Undang Energi Terbarukan tadi, maka diharapkan peranan daerah akan

lebih besar lagi. Juga kita berharap bahwa rencana umum energi nasional sebesar 23% harus

dipenuhi oleh energi terbarukan itu dapat tercapai. Kalau dengan memakai sistem sekarang, ini

kekhawatiran akan menjadi kenyataan kesulitan pencapaian tersebut.

Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Ketua, Ibu yang saya hormati, bahwa sampai saat ini PPA

(Purchasing Power Agreement) yang terkait tentang energi terbarukan ini masih sangat rendah

sekali. RUU Energi Terbarukan terdiri daripada 10 bab dan 37 pasal yang mengatur hal sebagai

berikut.

1. Sumber energi terbarukan, pengelolaan energi terbarukan, penyediaan dan

pemanfaatan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Adapun tentang kelembagaan, kita sepakat bahwa tidak ada lembaga yang baru

sehingga ini memperkuat fungsi kementerian yang ada.

2. Tentang RUU Kegeologian. Hal ini terkait juga adalah karena Indonesia berada di

kawasan rawan bencana sehingga perlu upaya preventif agar terjadinya berbagai

bencana dapat dideteksi dengan cepat melalui pengaturan di bidang geologi.

Penyusunan RUU ini memang diperlukan mengingat geologi merupakan kekayaan

nasional yang perlu dilindungi karena berbagai fungsi yang dimiliki, yaitu fungsi

ekonomi, fungsi konservasi dan lingkungan, serta fungsi keperwarisan nasional. Pada

prinsipnya, RUU ini diperlukan sebagai payung hukum untuk pengaturan lebih lanjut

berbagai aspek kegeologian. Substansi penting yang memerlukan payung hukum di



9

dalam RUU ini adalah menyangkut aktivitas, pemanfaatan potensi serta data dan

informasi kegeologian yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan publik.

Bapak-ibu, saudara-saudara sekalian, kami sampaikan bahwa ini terkait dengan kasus

yang pernah terjadi dengan data tambang Busang yang ternyata datanya sangat valid, tetapi

waktu diadakan survei tidak ada sama sekali. Jadi dengan ada ini, diharapkan ini kepastian

kepada para pengusaha dan kepastian kepada daerah lebih diberikan oleh suatu lembaga yang

memberikan dan mempunyai akreditasi internasional. Selanjutnya dalam RUU ini, terdiri

daripada 14 bab dan 47 pasal yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan kegeologian,

pengelolaan kegeologian, pemanfaaatan kegeologian, pengembangan kegeologian, tanggung

jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelembagaan, pengawasan dan partisipasi

masyarakat. Bapak-ibu, kami sampaikan juga bahwa di dalam kelembagaan tidak akan

melahirkan lembaga baru, tetapi badan geologi yang ada itu, itu yang diperkuat.

Perlu juga kami sampaikan pada Masa Sidang III ini, Komite II juga telah

menyampaikan menyelesaikan pandangan DPD terhadap Rancangan Undang Undang

Perkelapasawitan. Bapak-ibu, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah usul inisiatif daripada

DPR dan sudah disampaikan di dalam sidang dan kita sudah dimintakan pendapatnya. Dan

pada kesempatan ini, kami juga mohon pengesahan terkait tentang Undang-undang

Perkelapasawitan sebagai berikut.

1. Bahwa RUU Perkelapasawitan tersebut harus menempatkan kepentingan nasional dan

daerah di atas segala-galanya. RUU ini tidak boleh bersifat sektoral dan dirancang di

atas kepentingan golongan dan kepentingan politik tertentu. Kepentingan RUU ini

harus memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang diperoleh dari

pengembangan komoditas sawit di Indonesia. Pada kesempatan ini, secara garis besar

Dewan Perwakilan Daerah kurang sependapat dengan adanya undang-undang ini

karena setelah ditelaah, ini isinya hampir sama dengan Undang Undang Perkebunan

yang sudah ada sedemikian rupa.

2. Berkaitan dengan kelembagaan, di dalam RUU Perkelapasawitan ini akan ada undang,

akan ada lembaga baru. Padahal, di dalam Undang-undang Perkebunan saat ini sudah

ada PDKB, yaitu suatu badan yang menghimpun dana-dana untuk investasi

berkesinambungan daripada kelapa sawit. Jadi, kami melihat bahwa RUU

Perkelapasawitan ini seharusnya ditujukan untuk melindungi pelaku usaha, khususnya

para pekebun kecil yang sering kali menjadi pihak yang mendapat keuntungan terkecil

dari kegiatan usaha perkelapasawitan.

3. DPD RI menilai bahwa perizinan yang diatur dalam RUU Perkelapasawitan ini justru

semakin membuat proses kegiatan usaha di bidang perkelapasawitan menjadi semakin

birokratis. Aspek lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah aspek tanggung jawab

sosial dan lingkungan. DPD RI menilai bahwa aspek tanggung jawab sosial dan

pelaksaanaan usaha di bidang perkelapasawitan harus dapat membentuk dan

mendapatkan nilai tambah dari kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dan,

sebagaimana kami sebut tadi bahwa DPD RI tidak sependapat dengan dibentuknya

lembaga baru sebagaimana amanat RUU Perkelapasawitan ini. Pembentukan lembaga

ini dinilai tidak akan menjadi solusi karena tidak akan efisien dan tidak ada urgensinya,

terlebih pemerintah saat ini memiliki target untuk mengefisienkan keberadaan lembaga

dan pembentukan badan baru dalam undang-undang.



10

Pimpinan DPD RI, Pimpinan Alat Kelengkapan, para Anggota, Sesjen, rekan media,

dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan laporan

perkembangan pelaksanaan tugas Komite II.

1. Adalah terkait dengan kelangkaan gas industri di Sumatera Utara, lebih kurang hampir

20 hari, 26 hari, dan juga kaitannya dengan industri pupuk Iskandar Muda di

Lhokseumawe, Aceh. Komite II juga sudah mengupayakan dan syukur kita sampaikan

saat ini gas industri sudah mengalir berkat advokasi daripadaAnggota DPD RI,

khususnya yang ada di rungan ini.

2. Kami juga menyampaikan bahwa diskusi yang berkembang di Komite II adalah agar

kiranya pemerintah segera mengusulkan dan membuat asuransi bencana alam karena

kita memahami hal ini adalah masalah yang sangat serius dan komunikasi kepada pihak

pemerintah sudah kita sampaikan. Pada kesempatan ini, kita juga mengharapkan

paripurna ini bisa juga merekomendasikan dan menyepakati kiranya bisa di Indonesia

dipikirkan adanya asuransi bencana alam sebagaimana yang telah ada di Taiwan dan

beberapa negara Eropa lainnya.

3. Perlu kami sampaikan juga bahwa Komite II dan teman teman sudah menerima keluhan

dari para pengusaha terkait hak guna bangunan di kawasan industri Medan di mana

pada kesempatan itu disampaikan bahwa untuk memperpanjang hak guna bangunan itu

dikenakan 25% tarif, dan kita sudah sepakat agar ini ditunda dan diberikan insentif yang

lebih murah sehingga para pengusaha bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi di seluruh

Indonesia di kawasan industri akan dapat bergerak dengan baik. Dan juga, kami juga

menyikapi terkait dengan masalah impor beras dan impor jagung pada beberapa periode

yang lalu.

Komite II tetap menolak dengan tegas kebijakan tersebut tetapi kami juga

mengingatkan agar kementerian terkait mempunyai data yang lebih akurat sehingga tidak

terjadi keributan sebagaimana yang berkembang sekarang, di antara kementerian teknis yang

berurusan dengan pangan tersebut. Oleh sebab itu Komite II juga mengusulkan RUU tentang

Kedaulatan Pangan mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak-ibu yang

kami hormati sebelum menutup laporan perkembangan Komite II DPD RI kami mohon kepada

Sidang Paripurna yang mulia untuk mengesahkan dua hasil penyusunan RUU yakni RUU

terbarukan sebagaimana yang disampaikan tadi RUU Terbarukan dan RUU Kegeologian serta

satu hasil pandangan DPD RI terkait RUU tentang Perkelapasawitan. Demikian laporan

perkembangan dan pelaksanaan tugas Komite II pada Sidang Paripurna Ke-9 Masa Sidang III

Tahun Sidang 2017–2018 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.


Salam sejahtera bagi kita.


Horas.

Nuwun sewu.

Tertanda H.Mirza, Kadek Arimbawa, dan Parlindungan Purba.

Terima kasih.



11


(WAKIL KETUA DPD RI

Terima kasih Pak Parlindungan Purba sudah membacakan laporan dari Komite II.

Sidang Dewan yang Mulia setelah kita bersama mendengar laporan Pimpinan Komite II

tentang :

1. Rancangan Undang-undang tentang Inisiatif DPD RI tentang Energi terbarukan.

2. Rancangan Undang-undang inisiatif DPD RI tentang Kegeologian, dan

3. Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perkelapasawitan.

Apakah kita dapat menyetujui laporan dari Komite II? Setuju. Terima kasih.

KETOK 2X

Selanjutnya dipersilakan kepada Komite IV untuk menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan.

PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.Si. (WAKIL KETUA KOMITE IV DPD RI)

Bismillahirrahmanirrahiim.

Laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI pada sidang paripurna ke-9 masa sidang

III tahun 2017 -2018 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Kamis 15 Februari 2018.




Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang

terhormat Sekretariat Jendral DPD RI beserta jajaran, yang terhormat Bapak-ibu anggota

Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia. Puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang

Maha Esa karena dengan segala limpahan rahmat serta karunianya pada kesempatan hari ini

kita semua dapat menghadiri sidang Paripurna ke-9 ini dalam keadaan sehat walafiat dan

tentunya semoga kita semua selalu dalam lindunganya amien ya robbal ‘alamien.

Atas nama pimpinan dan segenap Anggota Komite IV DPD RI Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah

diberikan, dan selanjutnya sesuai dengan jadwal rapat pada hari ini, perkenankan kami

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV meliputi, satu hasil pengawasan dalam

pelaksanaan Undang Undang No XIX tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang

ke dua Perkembangan pembahasan Rancangan Undang-undang di sini ada dua Rancangan

Undang-undang yang pertama adalah Rancangan Undang-undang Pengurusan Piutang Negara

dan Daerah lalu yang ke-2 Rancangan Undang-undang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hadirin yang berbahagia adapun laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI akan

sampaikan dalam tiga bagian,bagian yang pertama yaitu hasil pengawasan atas pelaksanaan

Undang-undang BUMN bagian ke dua yaitu tentang RUU Usul Inisiatif dan bagian yang ke-

3 tentang yang lain lain. Mengingat ini adalah hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama

dan seyogyanya saya akan menyingkat pembacaaan laporan pelaksanaan tugas namun saya

khawatir jika nanti disampaikan secar terpotong, maka logika redaksional laporan tidak

tersampaikan dengan baik maka izinkan saya untuk menyampaikan hampir secara lengkap.

Hadirin yang berbahagia, hasil laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang pertama

adalah hasil pengawasan Undang-undang BUMN sebagaimana dalam mekanisme melakukan

pengawasan kami Komite IV juga melakukan beberapa mekanisme mulai melakukan kegiatan

Rapat Dengar Pendapat dengan para pemangku kepentingan dan atau stockholder di bidang

BUMN jajaran Kementrian BUMN dengan Kementrian Keuangan dengan Direksi dan



12

Komisaris Badan Usaha Milik Negara dan juga Badan Layanan Umum, selain RDP kami juga

melakukan RDPU dengan para pegiat dengan para pakar dan juga akademisi dibidang BUMN

dan juga dengan Badan Pengelolaan Dana yang mana RDP dan RDPU tidak lain tidak bukan

adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan juga masukan terkait.

Selain itu kami Komite IV juga melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja

dimaksudkan untuk menggali tentang kondisi di lapangan dan permasalahan-permasalahan

yang keterkaitan dengan Undang-undang No XIX Tahun 2003 Tentang BUMN dan instrumen

yang kami gunakan adalah diskusi kelompok terarah atau focus group discusion. Setelah kami

mendapatkan aspirasi daerah kami juga melakukakan klarifikasi melalui dialog dan tinjauan

lapangan dengan para pelaksana dan para pemangku kepentingan di daerah. Selain itu, untuk

lebih mendapatkan sasaran dan target dalam pengawaasan Komite IV juga melakukan RDP,

pembahasan pengawasan Undang-undang No XIX tahun 2003 Tentang BUMN dengan

Kementrian BUMN dengan PT RNI dengan Bulog dengan Dirjen Kekayaaan Negara

Kementerian Keuangan RI, lalu juga melakukakan RDP juga dengan PT. Pegadaian dan PT.

POS Indonesia.

Adapun yang menjadi fokus pada saat pembahasan RDP yang pertama adalah tentang

dana pungutan explorat CPO atau Crude Palm Oil dengan Ketua Badan Pengelola dan

Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ). Lalu yang kedua yang menjadi pokok bahasan kami

juga tentang dan cost recovery daerah tambang dan yang ke 3 PP No 72 Tahun 2016 mengenai

pembentukan holding company untuk BUMN, BUMN tambang dan juga perkebunan dan

tentunya setelah serangkaian RDP, RDPU dan kunjungan kerja kami melakukan kegiatan

finalisasi.

Hadirin yang kami hormati, hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang

BUMN adalah sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam BUMN:

1. Penyertaan Modal Negara dalam BUMN pada tahun 2017 mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kebijakan Pemerintah terkait dengan PMN

terlihat tidak memberikan prioritas kepada BUMN di sektor perkebunan. Kebijakan

penempatan modal belum memberikan sumbangan yang optimal karena lebih banyak

dialokasikan pada BUMN infrastruktur dibandingkan dengan BUMN perkebunan.

2. Kebijakan PMN mengalami peningkatan dari 2013 hingga tahun 2016, namun tidak

ada PMN kepada BUMN sektor perkebunan, hal ini memperlihatkan implementasi PP

Nomor 72 Tahun 2014 tidak terlihat.

3. PT. Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN yang penting selain terkait dengan

memberikan pelayanan kepada pada masyarakat, PT. Pos Indonesia juga memiliki

peran strategis dalam mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI sebagaimana

terekam kita bersama hilangnya Pulau Sipadan Ligitan salah satu yang menyebabkan

kekalahan kita karena tidak ada data history mengenai korespondensi melalui PT. POS

di sana. Ini belum juga mendapatkan tidak mendapatkan dukungan dana dari

Pemerintah dan regulasi yang cukup dalam menjalankan fungsi usaha dan fungsi publik

service obligation. PT. Pos yang tidak mendapat tambahan modal tersebut namun

masih mampu memberikan kontribusi kepada negara berupa pajak dan juga deviden

dan masih mampu memberikan pelayanan yang kompetitif kepada masyarakat.

b. Kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara dan APBN:

1. BUMN belum optimal meningkatkan pendapatan bersihnya sehingga kontribusi

BUMN terhadap pendapatan berupa defiden dan pajak kepada APBN masih kecil.

2. BUMN masih memiliki utang pajak negara dan daerah, total utang pajak BUMN yang

terjadi yang menjadi sample pengawasan DPD RI mencapai 462 miliar di tahun 2014,

1,2 trilyun di tahun 2015, 317 miliar di tahun 2016, hal ini menandakan pajak terutang



13

yang cukup tinggi dan harus menjadi fokus perhatian DJP atau Direktorat Jenderal

Pajak.

c. Kontribusi BUMN kepada daerah:

1. BUMN telah berperan serta dalam pembinaan UMKM dan pembangunan ekonomi

masyarakat daerah melalui dana pembinaan dan juga dana bina lingkungan.

2. Adanya BUMN sektor kehutanan yang belum membayar pajak PBB, PAT kepada

Pemda dan bagi hasil menghambat kepastian penerimaan daerah karena DJP masih

membutuhkan waktu untuk melakukan konversi dan juga perhitungan.

3. Belum ada regulasi yang mengatur bagi hasil antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Pusat pada sektor perkebunan.

d. Konstribusi BUMN terhadap perekonomian nasional:

1. Monopoli pembelian gula produksi PT. PN hanya oleh perum Bulog merugikan

pendapatan negara PT. PN dan juga petani gula.

2. Pengunaan dana untuk masyarakat daerah penghasil sawit terutama pada penanaman

kembali (replanting), peningkatan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dan

yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat petani sawit adalah sarana dan

prasarana yang berkaitan dengan dibangunnya pabrik kelapa sawit. Belum terlaksana

karena belum adanya PMK penggunanan dana BPDPKS tidak produktif dan habis

pakai.

3. Lahan kelola perkebunan oleh PT. PN yang masih sangat kecil atau sedikit, hanya pada

angka 6,4% mengakibatkan rendahnya konstribusi deviden kepada negara serta

penguasaan swasta modal asing yang begitu besar hingga mencapai 52,7% terhadap

lahan sawit tidak memberikan kontribusi deviden kepada negara.

4. Regulasi penentuan tarif kiriman barang PT. Pos dari Kominfo lebih rendah daripada

tarif logistik swasta dan tidak ada penyertaan dana pemerintah dalam program

pengiriman buku gratis setiap tanggal 17, dan hal ini membebani PT. Pos Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan hasil penguasaan tersebut direkomendasikan kepada DPR RI

sebagai berikut:

Penyertaan modal negara dalam BUMN:

1. Pemerintah perlu meningkatkan PMN pada BUMN dalam rangka penguatan modal

dan perluasan kebijakan dalam mencapai tujuan BUMN;

2. Pemerintah perlu memberikan PMN kepada PT. Pos Indonesia dalam

melaksanakan program Pemerintah dan PSO serta pengembangan produk dalam

mencapai keuntungan,

Konstribusi BUMN terhadap pendapatan negara dan APBN:

1. BUMN harus meningkatkan pendapatan bersihnya (net profit) dan meningkatkan

kontribusi terhadap pendapatan negara dan APBN;

2. DPD RI berperan melakukan mediasi antara BUMN dan Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah dalam pembayaran utang pajak.

Kontribusi BUMN kepada daerah:

1. BUMN perlu meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah

operasionalnya melalui program kemitraan dan juga bina lingkungan

2. Terbatasnya wewenang daerah hanya meliputi pada PBBP2, BPHTB, PAT, tidak

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari BUMN yang beroperasional

di wilayah mereka.

3. Pemerintah perlu membuat kebijakan agar Pemerintah Daerah dapat memperoleh

manfaat dan penerimaan PAD lebih besar dari operasional BUMN di wilayahnya.

4. DPD RI berperan sebagai mediator antara Pemerintah Daerah penghasil

perkebunan, BUMN dan juga Pemerintah Pusat untuk mengatur besaran bagi hasil



14

sehingga tidak terdapat perbedaan perhitungan bagi hasil dalam meningkatkan PAD

dan perekonomian.

Kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional:

1. Pemerintah perlu membuka monopoli tata niaga gula produksi dalam negeri dan

menutup atau mengurangi gula impor dalam negeri, gula impor dalam rangka

melindungi pendapatan PT. PN, pendapatan petani gula juga pendapatan

pemerintah. Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan perlu untuk

menerbitkan PMK penggunaan dana BPDPKS, untuk peremajaan (replanting),

peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta

aturan penggunaan yang bersifat produktif dan tidak habis pakai. Pemerintah

perlu meningkatkan lahan sawit yang dikelola oleh PTPN serta meningkatkan

tata kelola PT.PN dalam mencapai keuntungan yang besar dan peningkatan

pendapatan negara pada APBN, pemerintah juga perlu membatasi kepemilikan

swasta modal asing atas penguasaan lahan sawit.

Pemerintah juga perlu menetapkan tarif pengiriman barang PT. Pos Indonesia sesuai

dengan tarif yang berlaku di swasta agar dapat bersaing dan memberikan keuntungan bagi PT.

Pos Indonesia serta perlu penyertaan modal negara dalam mendukung program pemerintah

serta public service obligation.

Hadirin yang kami hormati, Pada Sidang Paripurna ini kami sampaikan hasil

pengawasan ini untuk diambil putusan sebagai putusan DPD RI tentang hasil pengawasan DPD

RI atas pelaksanaan Undang-Undang 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Laporan pelaksanaan tugas pada bagian yang kedua, RUU usul inisiatif jadi pada masa sidang

ketiga tahun sidang 2017-2018 Komite IV DPD RI juga melaksanakan fungsi legislasi

walaupun masih dalam proses perkembangannya yaitu RUU tentang Pengurusan Piutang

Negara juga RUU Peningkatan Pedapatan Hasil Daerah. Untuk kedua RUU ini yang

merupakan usulan inisiatif kami memulainya dengan melakukan kegiatan RDPU, lalu juga

pembentukan tim ahli RUU dan juga melakukan kegiatan Kunker DIM (Kunjungan Kerja

Daftar Inventaris Masalah). Untuk kedua RUU ini kami melakukan kunker DIM tanggal 29-

31 Januari ditiga Provinsi untuk RUU Pengurusan Piutang Negara, dan juga kegiatan Kunker

DIM tanggal 11-13 Februari dan juga tanggal 12-14 Februari untuk pembahasan RUU

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada bagian ketiga laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang berkaitan dengan lain-

lain, jadi pada masa sidang ini kami juga melakukan kegiatan RDP dengan BPKP berkaitan

dengan pelaksana atau implementasi Siskudes (Sistem Keuangan Desa), dan yang ada poin

yang menurut kami perlu kita garis bawahi secara bersama-sama ini untuk kita semua Anggota

DPD RI, bahwa kami juga Komite IV melakukan kegiatan RPDP dengan apa namanya dengan

LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) koperasi, Kementerian Kooperasi, LPDB

KUMKM., bahwa dalam RDP tersebut kami melakukan pembahasan dan bersepakat antara

Komite IV DPD RI dengan Dirut Utama dari pada LPDB KUMKM untuk mengadakan

sosialisasi bersama di daerah, dan nanti personal kontaknya bisa di-share di dalam grup

mungkin programer yang akan membagikannya, jika keterkaitan dengan program LPDB dari

KUMKM. Selain itu Komite IV juga tengah menyusun revisi Peraturan DPD RI Nomor 4

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan DPD RI Atas Rancangan

Undang-undang Tentang APBN, perubahan yang dilakukan antara lain:

1. Struktur Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (PKDA) yang menggantikan PUSKADA

dan Budget Office;

2. Adanya Sistem Informasi Usulan Program Prioritas Daerah (SIUPPD);

3. Fokus pertimbangan kebijakan transfer daerah, khususnya mengenai atau terkait

dengan dana alokasi khusus dan juga dana desa.



15

Akhirnya terima kasih kami tujukan kepada Pimpinan DPD RI kepada segenap

Anggota Komite IV DPD RI dan juga Sekretariat Jenderal beserta jajaran, dan juga tidak lupa

rekan-rekan media yang selama ini telah membantu kami Komite IV dalam melaksanakan

tugas, izinkan sebelum saya mengakhiri pembacaan laporan tugas ini, saya juga mengucapkan

selamat merayakan tahun baru Imlek 2569 kepada yang merayakannya rekan-rekan senator

semoga tahun ini tambah berjaya. Aamiin.

Dan satu pantun manis untuk kita semua, semoga benar-benar manis.

Jalan-jalan ke kota Batu Raja.

Jangan lupa membawa kebaya.

Selamat menjalankan tugas di daerah.

Demi masyarakat Indonesia makmur dan sejahtera.

Jakarta, 15 Februari 2018, Komite IV DPD RI , Pimpinan, Ketua (ditandatangani) Dr. H. Ajiep

Padindang, S.E., M.M. Wakil Ketua (ditandatangani) Ir. H. Ayi Hambali, M.M. dan saya,

Siska Marleni. Terimakasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada

Allah saya mohonkan magfiroh-nya.

Wabillahitaufik walhidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merdeka!



Terima kasih, Bu Siska Marleni sudah membacakan laporan dari Komite IV, yang

paling keras jawabnya merdeka itu Pak Sabam tadi dari semuanya. Sidang Dewan yang mulia

setelah kita bersama mendengarkan laporan pimpinan Komite IV, apakah kita dapat

menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun

2003 Tentang BUMN? Setuju. Terimakasih.

KETOK 2X

Selanjutnya dipersilahkan kepada Pimpinan Pansus TKA untuk menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan.

PEMBICARA: dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS (WAKIL KETUA KOMITE III

DPD RI)

Izin Pimpinan. Komite III belum.

PIMPINAN SIDANG: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si


Tidak ambil keputusan Komite III, ini yang ambil keputusan. Ini mau buru-buru ini

mau reses.

PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes (PANSUS TKA)

Yang terhormat pimpinan DPD RI, yang terhormat Saudara-saudara pimpinan alat

kelengkapan DPD RI, yang terhormat Anggota DPD RI serta hadirin yang berbahagia.


Salam sejahtera buat kita semua.



16

Om swastiastu

Pada sidang paripurna yang mulia ini perkenankan kami menyampaikan pelaksanaan tugas

Pansus TKA DPD RI di masa sidang III tahun sidang 2017-2018 yang merupakan masa

pelaksanaan tugas akhir dari kerja Pansus TKA yang berakhir pada tanggal 18 Februari 2018.

Berdasarkan hasil temuan serta pengawasan terhadap penempatan dan penggunaan tenaga

kerja asing yang berkenaan dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2018 tentang

ketenagakerjaan serta peraturan terkait lainnya Pansus TKA DPD RI merekomendasikan

kepada pemerintah agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan dan menyusun grand design politik ekonomi ketenagakerjaan dan politik

hukum ketenagakerjaan sebagai rencana pembangunan jangka panjang Indonesia

yang memperhatikan secara seimbang aspek investasi, pertumbuhan ekonomi,

pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan TKI secara proposional

dengan mempertimbangkan aspek geopolitik dan strategis Indonesia dalam konsepsi

wawasan nusantara.

2. Merevisi Peraturan Presiden nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebijakan Bebas Visa

Kunjungan utntuk membatasi pemberian bebas visa, hanya pada negara-negara yang

melakukan hal sama dengan Indonesia berdasarkan asas resiptropiksi asas timbal

balik dan asas selectivity policy atau asas manfaat.

3. Merevisi Pemenaker Nomor 36 tahun 2015 untuk mengendalikan dan mengatur

penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dengan menetapkan hal-hal sebagai

berikut :

1. Pengguna tenaga kerja asing atau dalam hal ini perusahaan wajib melakukan alih

teknologi dan ahli pengetahuan dari tenaga kerja asing ketenaga kerja Indonesia,

yang secara teknis dilakukan dengan cara penempatan tenaga pedamping bagi

setiap tenaga kerja asing yang digunakan.

2. Pengguna tenaga kerja asing dalam hal ini perusahaan, secara berkala wajib

memberikan pendidikan pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga kerja Indonesia

termasuk pelatihan kemampuan berbahasa asing yang diarahkan untuk mengganti

posisi atau jabatan yang didukung tenaga kerja asing pada saat kontak kerja tenaga

asing berakhir. Pengguna tenaga kerja asing dalam hal ini perusahaan wajib

mendapat atau memperoleh rekomendasi dari pemerintah provinsi atau kabupaten

kota sebagai syarat pengesahan RPTKA dan penerbitan INTA untuk pertama kali.

3. Setiap tenaga kerja asing wajib menguasai Bahasa Indonesia untuk memudahkan

proses adapsi tenaga kerja asing dengan lingkungan sosial serta dengan budaya

dan masyarakat Indonesia.

4. Memperkuat diplomasi internasional dalam kesepakatan investasi asing untuk

meminimalkan kebijakan tanki proyek manajemen guna mengendalikan

penggunaaan TKA di Indonesia yang merugikan posisi tenaga kerja Indonesia

serta memastikan hukum ketenagakerjaan Indonesia berlaku bagi pengguna tenaga

kerja asing Indonesia.

5. Merevisi Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar

memperkuat daerah dalam pengawasan ketenagakerjaan khususnya berkenaan

dengan :

1. Pengambilan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Pemerintah

Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota dengan diikuti alokasi anggaran

pelatihan kompetensi dan keahlian pengawasan ketenagakerjaan serta



17

ketersediaan pengawas ketenagakerjaan yang sebanding dengan koorporasi

yang diawasi.

2. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota agar

terlibat dalam pengesahan RPTKA dan penerbitan INTA untuk pertama kali

dengan cara memberikan rekomendasi kepada anggota TKA atau perusahaan

3. Pemberian dorongan kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota agar

membentuk Peraturan Daerah untuk mengendalikan penggunaan TKA dan

memberikan perlindungan TKI disertai dengan sanksi administratif dan sanksi

pidana kepada pengguna TKA atau perusahaan untuk memberikan efek jera.

6. Membenahi sistem ketenagakerjaan yang berkenaan dengan :

1. Validasi informasi dan database yang akurat antara Kementerian Tenaga

Kerja dan Imigrasi terkait secara terintegrasi.

2. Revitalisasi balai pelatihan kerja oleh Pemerintah.

3. Pembinaan, pendampingan, dan pelatihan bagi TKI agar memiliki kompetensi

keahlian, sertifikasi, dan integritas sehingga memiliki daya saing di pasar

global.

4. Penguatan penerbitan INTA pada tahap validasi yang dilakukan tidak hanya

secara dering atau e-document tetapi juga fisik dokumen untuk memastikan

keakuratan kebenaran data.

7. Meningkatkan pencatatan, pengawasan jalur masuknya orang asing ke Indonesia

yang juga menjadi jalur TKA non-procedural disertai penambahan petugas

imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi, mulai dari pelabuhan dan bandara

besar, sehingga pelabuhan dan bandara kecil ataupun pos lintas batas.

8. Meningkatkan koordinasi komunikasi dan sinkronisasi antara Kementerian Riset

Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan

Kementerian Ketenagakerjaan dalam mempersiapkan lulusan satuan pendidikan

agar dapat memenuhi pasar kerja dalam negeri dan luar negeri dalam hal ini link

and match.

9. Melakukan perubahan kelembagaan tim pengawas orang asing dalam hal ini

dikatakan dengan tim pora yang dibentuk berdasarkan Pemenhuk dan HAM

nomor 50 tahun 2016 menjadi satuan tugas pengawasan orang asing untuk

memastikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD yang

pembentukannya hingga tingkat kecamatan.

2. Kejelasan adanya mekanisme kerja satuan tugas pengawas orang asing yang

terukur dan terencana.

3. Kepastian kecukupan dukungan sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana.

4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri untuk terlibat dalam

pelaporan orang asing melalui aplikasi pelaporan orang asing secara dering

atau apoa.



18

Pimpinan Bapak-ibu anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami

muliakan sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaannya tugas pansus TKA DPD RI,

maka melalui sidang paripurna yang mulia ini Pansus TKA DPD RI meminta kepada

pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat, untuk

memutuskan dan mengesahkan laporan Pansus TKA sebagai produk DPD RI untuk

selanjutnya disampaikan kepada pemerintah. Demikian laporan pelaksanaan tugas Pansus

TKA DPD RI tahun sidang 2017-2018 dan pada akhirnya perkenankan kami mengucapkan

terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan semua pihak yang telah banyak membantu

pelaksaan tugas Pansus TKA semoga segala upaya yang diberikan mendapatkan balasan

kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Amin ya Robbal a’lamin.


Damai sejahtera bagi kita semua.


Jakarta 15 februari 2018.

Pansus Tenaga Kerja Asing Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Ketua: Fahira Idris.

Wakil Ketua: Dra. Hj. Eni Sumarni, M.Kes.

Wakil Ketua Mamberob Y. Rumakiyek, S.Si. M.Kesos.

Terima kasih.



Terima kasih Ibu Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni., M.Kes. yang sudah membacakan laporan

dari Pansus TKA. Sidang Dewan yang mulia setelah kita bersama mendengar laporan Pimpinan

Pansus TKA apakah kita dapat menyetujui rekomendasi DPD RI tentang permasalahan tenaga

kerja asing di Indonesia? Setuju, terimakasih.

Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat

kelengkapan yang tidak diambil keputusan berturut-turut mulai dari Komite I, persilakan.

PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI)

Bismillahirrahmanirrahim.

Laporan pelaksanaan tugas Komite I DPD RI Masa Sidang Tahun III, Tahun Sidang

2017-2018 pada masa sidang paripurna ke IX DPD RI, Kamis 15 Februari 2018.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dalam nama dan kasih Tuhan, Salam sejatera bagi kita sekalian.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Pimpinan DPD RI dan rekan-rekan anggota yang terhormat, hadirin serta undangan

yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang Maha Kuasa

karna atas limpahan karunianya kita dapat hadir dalam sidang paripurna DPD RI yang hari ini

dalam keadaan sehat wal’afiat. Sebelum menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite I

pada Masa Sidang III ini, izinkan kami menyampaikan sikap terkait telah disahkannya

perubahan ke 2 Undang-Undang MD3 pada tanggal 13 Februari 2018, khususnya implikasinya

terhadap wewenang DPD RI sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu substansi dalam

perubahan MD3 adalah penambahan wewenang dan tugas DPD RI ya ini melakukan



19

pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan peraturan daerah lainnya.

Penambahan wewenang dan tugas ini mengandung 2 pengertian yakni:

1. Penguatan kewenangan DPD RI utamanya dalam penyusunan proleknas

pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN dan kemandirian anggaran.

2. Penambahan kewenangan DPD RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas

Ranperda dan Perda khususnya terhadap penambahan kewenangan ini dapat

disimpulkan bahwa terdapat DPD RI mempunyai penambahan 4 klasifikasi

wewenang dan tugas yakni pemantauan Ranperda, pemantauan Perda, evaluasi

Ranperda dan evaluasi Perda. Penguatan dan penambahan kewenangan dapat

dipastikan akan berimplikasi terhadap mekanisme kerja di Alat-alat Kelengkapan

DPD RI. Oleh karna itu perlu dilakukan penyesuaian Peraturan DPD RI Nomor 4

tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap perubahan ke-2 Undang-undang MD3.

Pimpinan dan Anggota DPD RI yang kami muliakan pada masa sidang 3 ini Komite I telah

melakukan rangkaian program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya, terkait

pelaksanaan fungsi legislasi Komite I tengah melaksanakan penyusunan RUU tentang

Pengakuan dan Perlindungan hak Masyarakat Adat dan RUU tentang Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Komite I

telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 23

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan. Di samping itu pada masa sidang III ini Komite I tetap

melanjutkan kegiatan-kegiatannya dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara lebih rinci

perkembangan pelaksanaan tugas Komite I pada masa Sidang III Tahun 2017-2018 dapat

disampaikan sebagai berikut;

a. Penyusunan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

1. Dewasa ini dirasa semakin penting dan strategis untuk melestarikan kearifan

lokal dalam khasanah budaya bangsa. Di satu pihak Globalisasi yang ditandai

peniadaan batas-batas wilayah atau Barderlist, derasnya arus informasi,

perputaran jasa, barang, dan uang. Dampak negatif globalisasi dalam

perkembangan masyarakat yang demokratis dan egaliter tidak dapat terhindar

dari konflik. Baik yang bersifat vertikal, masyarakat dengan pemerintah,

maupun secara horizontal, antara masyarakat dengan masyarakat. Selain itu

tidak kalah pentingnya adalah timbulnya konflik antar nilai-nilai lama dengan

nilai-nilai baru yang berujung pada interaksi yang bersifat antagonistik telah

menimbulkan kerentanan di tengah-tengah masyarakat.

2. Sebagaimana halnya Interaksi nilai-nilai Demokrasi dengan nilai-nilai budaya

lokal secara antagonistik telah mengakibatkan berbagai gangguan sosial yang

sangat-sangat serius, sehingga jika tidak ada upaya yang dilakukan secara

sengaja, baik oleh pemerintah maupun masyarakat maka tidak mustahil arah

perubahan itu sendiri dapat menjauh dari tujuan bernegara. Upaya

mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat dengan penuh keadilan tidak akan

menjadi kenyataan jika salah satunya komunitas masyarakat adat dibiarkan

berjalan secara alamiah tanpa ada upaya perlindungan terhadapnya. Padahal

kepudaran nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat yang berguna tersebut tidak

terhindarkan. Oleh sebab itu meskipun relevansi norma-norma hukum adat

sebagai The living low untuk di-unifikasi-kan menjadi peraturan hukum tertulis

masih menimbulkan kontroversi dikalangan para ahli.

3. Penulisan berbagai norma-norma hukum adat untuk berbagai kepentingan

dipandang perlu dan strategis terutama yang mendasarkan Argumentasinya



20

pada fakta bahwa hak-hak ulayat, tanah, air dan hutan yang selama ini

penguasaannya telah bergeser menjadi milik Negara sehingga perlindungan

terhadap masyarakat adat perlu untuk dituangkan dalam satu Undang-undang

hak-hak masyarakat hukum adat dan kewajibannya tidak dimarginalkan oleh

kekuatan politik dan kekuasaan Pemerintah Pusat apalagi koorporasi asing.

4. Keberadaan masyarakat adat sudah ada sebelum Negara terbentuk. Oleh karena

itu selayaknya Negara hadir dalam rangka mengakui menghormati dan

melindungi keberadaan masyarakat adat. Lebih jauh hadirnya Negara dalam

konteks ini tentu mendorong dan memfasilitasi terciptanya kesejahteraan lahir

dan batin bagi masyarakat adat serta melakukan pembinaan dan pengawasan

agar eksistensi masyarakat adat tetap terpelihara bahkan berkembang secara

baik dalam memperkokoh Kedaulatan Negara. Oleh karena itu diperlukan

payung hukum yang bisa memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak masyarakat adat dalam Prolegnas 2018, pengaturan terhadap

masyarakat hukum adat ini menjadi prioritas segera dibahas dengan

Nomenklatur RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat

Adat.

5. Perlu kami sampaikan pada Tahun 2009 DPD RI telah mengasilkan RUU

tentang Perlindungan dan Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pada

masa sidang III ini Komite I telah melakukan review terhadap RUU tentang

Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat DPD RI

Tahun 2009 dengan mengundang para pakar terkait yang hasil telaahanya

merekomendasikan Komite I untuk menyempurnakan substansi pengaturan

RUU serta mengikuti kaidah penyusunan Undang-Undang berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

6. Pada tahap awal penyusunan RUU Komite I telah melakukan serangkaian

kegiatan diantaranya:

1. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa narasumber yang ini

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Sipor Prof. Bagirmanan Asosiasi

Pengajar Hukum Adat, Yando El Zakaria, Idam Alsardz, DR.

Kurniawarman, DR. Widodo, S.H., M.H., DR. Wajahir Tantowi, Sahrul

Arifin, S.H., LMM, Julius Sumbiring, dan Ketua Panja RUU tentang

masyarakat hukum adat DPR RI.

2. Pembentukan tim ahli RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak

Masyarakat Adat yaitu; DR. R Zando Zakaria, DR. Kurniawarman, DR.

Richardo Simarmata, DR. Widodo, S.H., M.H., DR. Kuthi dan Idam

Alshardz, S,Ag. yang saat ini sedang menyusun naskah Akademik draft

RUU tersebut.

7. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat ini ditargetkan selesai

pada masa sidang IV Tahun sidang 2017-2018.

b. Penyusunan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

1. Pembangunan pada prinsipnya haruslah bersifat adil, terbuka, demokratis,

partisipatif dan terintegrasi sehingga kesenjangan dalam praktek pembangunan

daerah dapat segera teratasi. Dalam era otonomi daerah saat ini, daerah

menuntut dituntut mampu memajukan daerahnya dengan mengatasi

ketertinggalan secara mandiri namun demikian Pemerintah Pusat perlu

mendorong kemandirian daerah tersebut melalui wewenangnya untuk

memfasilitasi mengkoordinir pemerintah daerah hingga mampu berkembang

dan maju secara otonom.



21

2. Daerah tertinggal dimaknai sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta

masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala

nasional berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia,

sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesbilitas dan

karakteristik daerah.

3. Permasalahan daerah tertinggal selalu menjadi perhatian sejak era pemerintahan

orde baru sampai dengan saat ini. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, strategi

percepatan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia dimulai ketika

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah

tertinggal Tahun 2015, 2019 ditetapkan. Dalam Perpres tersebut ditetapkan 122

kabupaten sebagai daerah tertinggal. Perpres tersebut merupakan amanat dari

peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal. Kemudian melalui peraturan Presiden RI nomer 45 Tahun

2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan tahun 2017 telah ditetapkan 54

daerah tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan, 5 daerah tertinggal

dijadikan lokasi terintregasi lintas sektor pada tahun 2017.

4. Keberadaan PP dan Perpres sesungguhnya tidak cukup untuk melakukan

percepatan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia. Terbukti saat ini

program percepatan pembangunan daerah tertinggal tidak berjalan masif tanpa

ada payung hukum dalam bentuk Undang-undang. RPJMN di bidang

pengentasan daerah tertinggal akan sulit tercapai, terutama di Indonesia Timur

yang kesenjangan daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Undang-

undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal bisa menjadi ruang model

bagi terwujudnya kerja bersama lintas Kementerian dan Lembaga serta lintas

sektor lainnya.

5. Permasalahan pembangunan daerah yang tidak merata merupakan tantangan

bagi pemerintah saat ini, Pemerintah Jokowi-JK. Kondisi tersebut menjadi

momentum politik yang baik bagi DPD RI untuk mengusulkan sebuah sistem

peraturan Perundang-undangan yang baru, yaitu RUU tentang percepatan

pembangunan Daerah Tertinggal sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan daerah.

6. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal masuk dalam Long

List Prolegnas Tahun 2015-2019 nomer urut 82, dan merupakan salah satu

RUU yang akan disusun oleh Komite I di Tahun 2018.

7. Sebagai tahap awal penyusunan RUU, Komite I telah melakukan serangkaian

kegiatan diantaranya:

1. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Narasumber; Prof. Ridwan Maksum,

Dr. Imade Swandi, dan Prof. Mahfud Sidik.

2. Komite I telah melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka inventarisasi

materi RUU pada Tanggal 5 sampai dengan Tanggal 7 Februari 2017 ke

Sumatra Utara, dalam hal ini Kabupaten Nias dan Nusa Tenggara Timur.

8. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal ini ditargetkan selesai

pada Masa Sidang II Tahun 2018-2019.

c. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomer 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi kependudukan.

1. Administrasi kependudukan merupakan sistem untuk mengetahui peristiwa-

peristiwa penting yang dialami penduduknya, seperti; kelahiran, perkawinan,



22

perceraian, kematian dan peristiwa kependudukan lainya seperti; jejak rekam,

mutasi, domisili penduduknya.

2. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada Tahun 2018 akan dilaksanakan

Pilkada serentak di 171 daerah, 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pada

Tahun 2019 akan dilaksanakan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif

secara serentak. Oleh karena itu data kependudukan khususnya terkait dengan

daftar pemilih, harus dipastikan sudah dilakukan kualidasi sehingga tidak ada

lagi kendala dalam Pilkada yang akan datang sehingga agenda pilkada 2018 dan

pemilu 2019 diharapkan berjalan dengan sukses dan berkualitas.

3. Selain permasalahan diatas, di daerah-daerah tertentu masih dijumpai kendala

dalam hal pelayanan administrasi kependudukan karena adanya kendala tertentu

yang tidak terelakan seperti; jarak yang jauh, jaringan komunikasi data yang

seringkali tidak stabil, peralatan perekam banyak yang rusak, dan kendala lainya

yang sangat spesifik terkait masalah lokasi dan persoalan yang sering

mengemuka di daerah pada saat ini adalah mengenai ketersediaan Blangko E-

KTP yang harus dapat diantisipasi oleh pemerintah, mengingat setiap tahun

remaja di Indonesia sebanyak 1 hingga 2 Juta menginjak usia 17 tahun.

4. Pada Masa Sidang III ini Komite I telah melakukan serangkaian kegiatan

diantaranya Rapat Dengar Pendapat dengan; Dirjen Kependudukan dan Catatan

Sipil Kementerian Dalam Negeri.

5. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini ditargetkan dapat

difinalkan, difinalisasi pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018.

d. Pengawasan atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Komite I DPD RI melanjutkan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dilakukan sejak Tahun

2015. Diawal Tahun 2018 ini Komite I mengawali kegiatannya dalam rangka

melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang tentang

Desa, yakni Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Narasumber; Prof. Dr.

Bagirmanan. Untuk meninjau seberapa jauh peraturan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari perspektif hukum.

Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat, demikian laporan pelaksanaan

tugas Komite I pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018. Semoga langkah awal yang

dimulai Komite I dalam menyusun 2 Rancangan Undang-Undang dan melakukan fungsi

pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dapat dilakukan secara optimal dan

menghasilkan output yang tentu berkualitas sebagai kinerja DPD RI yang dapat

dipertanggungjawabkan baik secara moral, politik dan konstitusional.

Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI kami mengucapkan terima

kasih. Sebelum menyampaikan salam penutup, kami ingin mengingatkan dari Mimbar yang

terhormat ini, apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno pernah

mengatakan, Memproklamasikan Negara adalah gampang tapi menyusun Negara,

mempertahankan Negara, memiliki Negara buat selama-lamanya adalah sukar. Hanya Bangsa

yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan tegaknya.

Terima kasih.






23

Pimpinan Komite I DPD RI, Ketua Al Muqarom K.H. Drs Akhmad Muqowam,

Wakil Ketua saya sendiri Benny Rhamdani, Wakil ke-2 Drs. H. A. Hudarni Rani.,S.H.

Terima kasih.



Terima kasih Pak Benny sudah menyampaikan laporan Komite I. selanjutnya

dipersilakan Komite III.

PEMBICARA: Ir. H. ABDUL AZIS QAHHAR MUDZAKKAR, M.Si. (SULSEL)

Pimpinan izin izin, Azis Qahhar?



Silakan Pak Azis.

PEMBICARA: Ir. H. ABDUL AZIS QAHHAR MUDZAKKAR, M.Si. (SULSEL)

Saya minta waktu karena sebenarnya tadinya saya mau ngomong terakhir saja

setelah selesai tapi khawatir karena mau ke bandara juga. Jadi saya hadir untuk pamit hari ini,

tadi saya janji sama Pak Jazuli, iya jadi ini Sidang Paripurna yang terakhir bagi kami yang ikut

Pilkada, dan sekian lama kita bersama di sini, Pimpinan dan sahabat-sahabat kami semuanya

tentu ada kesalahan dan kekeliruan dalam interaksi kita selama ini karena itu kami mohon maaf

dan tentu juga saling memaafkan.

Yang kedua kami yang ikut Pilkada ini: ada Pak Jazuli, Pak Mawardi kayanya

masih berproses? Maaf. Iya mohon doa dan dukungan ya, dari kita semua karena ikutnya kami

ini sedikit banyak ya, bukan, sangat banyak malah sebenarnya membawa nama DPD ya

sehingga ya dalam pertarungan kami pasti kami selalu disebut sebagai Anggota DPD dan juga

kalau menang insya Allah ya tentu ya ada apa namanya ya sangat terkait juga dengan

bagaimana eksistensi DPD atau kami sebagai mantan anggota DPD pasti akan selalu disebut

dalam kaitan dengan DPD.

Saya kira itu saja Pak Ketua pimpinan semuanya yang punya jaringan bisa bekerja

di Sulawesi Selatan ya orang Jawa banyak Bali banyak mana tadi teman-teman saya kira sangat

banyak ya, Maluku sangat banyak ya apalagi yang tetangga saya seperti Sulbar Pak Pendeta

ini Sultra ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo saya kira sangat banyak komunitas

di Sulsel ya ya jadi saya kira ini yang saya sampaikan ya terima kasih banyak ya rasanya terharu

juga ya karena saya 13 Tahun di tempat ini ya terima kasih banyak dan maaf.

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.



Waalaikumsalam.

Atas nama teman-teman tentu kami mendoakan semoga Pak Azis, Pak Nawardi, pak

Jajuli sukses dalam berjuang dalam Pilkada 2018 ini. Silakan Komite III.



24

PEMBICARA: dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS (WAKIL KETUA KOMITE III

DPD RI)

Terima kasih pimpinan izinkan kami untuk membacakan laporan pelaksanaan tugas

Komite III DPD RI pada Sidang Paripurna yang mulia ini.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Om swastiastu

Yang kami hormati Pimpinan DPD RI, Pimpinan alat kelengkapan serta saudara-

saudara Anggota DPD RI yang sama kami hormati dan para hadirin yang berbahagia. Pada

Sidang Paripurna yang mulia ini kami perkenankan kami untuk menyampaikan laporan

perkembangan pelaksanaan tugas Komite III pada Masa Sidang ke III Tahun 2017-2018 ini

yaitu 15 Januari sampai 15 Februari Komite III DPD RI telah melaksanakan serangkaian

kegiatan berupa Rapat Pleno 2 kali, Rapat Dengar Pendapat 2 kali, Rapat Dengar Pendapat

Umum 5 kali dan Kunjungan Kerja 1 kali serta Kunjungan Mendesak sebanyak 1 kali.

Adapun program kegiatan yang menjadi prioritas Pembahasan Komite III pada rentang

waktu tersebut sebagaimana Sidang Pleno Komite III DPD RI pada tanggal 16 Januari 2018

yaitu:

1. Penyusun rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pasien;

2. Penyusunan rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-undang No.14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional;

4. Penyusunan pandangan DPD RI atas rancangan Undang-Undang tentang

Kebidanan.

Selain itu Komite III DPD RI juga melaksanakan serangkaian kegiataan lainya yang

masih memiliki keterkaitan dengan bidang tugas Komite III DPD RI yaitu Kunjungan Kerja

Mendesak Kabupaten Asmat Provinsi Papua terkait kejadian luar biasa gizi buruk pada tanggal

27 sampai dengan 29 Januari 2018. Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota DPD RI yang kami

hormati, sidang dewan yang kami muliakan, sehubungan dengan program kegiatan yang diatas

dapat kami laporkan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI baik di dalam

bidang penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengawasan atas pelaksanaan Undang-

Undang dan penyusunan pandangan terhadap rancangan Undang-Undang sebagai berikut;

A. Penyusunan RUU usul inisiatif Komite III DPD RI. Pada tahun 2018 ini Komite III

DPD RI menginisiasi untuk melaksanakan menyusun dua rancangan inisiatif yaitu

RUU tentang Perlindungan Pasien dan RUU tentang perubahan Undang-Undang No.14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Saya singkat saja laporan lengkapnya akan saya

serahkan kepada pimpinan.

B. Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang sistem keolahragaan nasional.

C. Pandangan DPD RI tentang rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan. Pada Masa

Sidang ini Komite III telah menerima surat tembusan dari DPR RI terkait dengan

penyampaian RUU tentang Kebidanan.

Pimpinan Bapak-ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, sidang dewan yang kami

muliakan, demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI selama Masa

Sidang III Tahun Sidang 2017-2018 dan pada akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan

terimakasih kepada yang terhormat pimpinan bersama seluruh Anggota DPD RI serta semua

pihak yang telah banyak membantu dalam penyelenggaraan kegiatan Komite III. Semoga

segala upaya dukungan yang diberikan dapat balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT.

dan izinkanlah kami untuk menyampaikan selamat menyambut hari raya Imlek bagi saudara-



25

saudara kami yang merayakan, semoga di Tahun yang baru rezeki makin berlimpah Aamiin.

Saya tutup dengan pantun dari Ketua saya, Bapak Hardi Selamat Hood “Daun sirih diatas batu,

terimakasih, thank you.

Wassalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.

Damai sejahtera bagi kita semua.




Terima kasih dr. Delis sudah membacakan laporan dari Komite III. Berikutnya giliran

dari BK silakan.

PEMBICARA: ONI SUWARMAN, A.Md. (WAKIL KETUA BK DPD RI)

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Izinkanlah saya Yang terhormat Ketua, Pimpinan, dan juga Bapak Ibu para senator

untuk membacakan laporan pelaksanaan tugas Badan Kehormatan dalam Sidang Paripurna ke-

9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Kamis 15 Februari 2018.

Bismillahirraḥmanirraḥim.



Shalom.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI pagi ini Badan Kehormatan menyampaikan

laporan hasil pelaksanaan tugas Masa Sidang ke III Tahun Sidang 2017-2108. Hadirin yang

berbahagia, pada Masa Sidang ke III ini Badan Kehormatan DPD RI fokus pada

penyempurnaan Peraturan DPD RI tentang Kode Etik Anggota DPD RI. Badan Kehormatan

telah membentuk tim kerja Kode Etik yang dikoordinator oleh Wakil Ketua II DPD RI yaitu

saya sendiri yang beranggotakan Bapak Leonardi Harmaini, Bapak Haripinto Tanuwijaya,

Bapak Rugasbinti dan Pak Stefanus BAN Liow. Pada proses penyempurnaan Peraturan DPD

RI tentang Kode Etik anggota DPD RI tim kerja sudah melakukan invetarisasi dan penelaahan

terhadap pasal-pasal yang akan dilakukan penyempurnaan dalam Peraturan DPD RI tentang

Kode Etik Anggota DPD RI.

Hadirin yang berbahagia, selain melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan DPD

RI tentang Kode Etik Anggota DPD RI seiring dengan terbentuknya Perarturan DPD RI Nomor

5 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan maka Badan Kehormatan telah

menindak lanjuti segala bentuk temuan dan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan

pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPD RI yang masuk kepada Badan

Kehormatan dan terkait hal-hal tersebut maka masih dalam proses untuk ditindaklanjuti.

Hingga saat ini Badan Kehormatan telah telah menyelesaikan dua kasus dugaaan pelanggaran

Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPD RI dan masih terdapat tiga kasus yang sedang

dalam tahap penyelidikan dan penelahaan.

Hadirin yang berbahagia Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi kehadiran

Anggota pada tiap anggota kelengkapan DPD RI akan tetapi untuk Masa Sidang ke III Tahun

Sidang 2017-2018, Januari-Februari 2018 kami belum bisa melaporkan hasil rekapitulasi

tersebut dikarenakan sampai saat ini kami belum mendapat data rapat dari masing-masing alat

kelengkapan namun demikian kami memberikan apresiasi kepada anggota yang rajin hadir



26

dalam alat kelengkapan dan kami juga menghimbau kepada anggota yang masih kurang

kehadirannya dalam rapat agar meningkatkan kehadirannya dalam rapat dikarenakan hal

tersebut sudah menjadi kewajiban kita bersama. Demikian yang dapat kami laporkan dalam

Sidang Paripurna yang terhormat ini.

Wassalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.

Salam sejahtera.

Shalom.

Om shanti Shanti shanti om.

Namo buddhaya.

Jakarta 12 Februari 2018 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pimpinan

Badan Kehormatan Ketua Bapak Mervin IS Komber, Wakil Ketua I Bapak Hendri Zainudin

dan Wakil Ketua saya sendiri Oni Fadlan. Dipercepat karena mau terjun langsung ke daerah

Pak.



Terima kasih Pak Oni Suwarman sudah membacakan laporan dari Badan Kehormatan

berikutnya adalah BAP, silakan.

PEMBICARA: KH. AHMAD SADELI KARIM, LC. (WAKIL KETUA BAP DPD RI)


Salam sejahtera untuk kita semua, yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPD RI,

hadirin yang berbahagia izinkan saya membacakan laporan perkembangan pelaksanaan tugas

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI pada Sidang Paripurna Ke-9 Masa Sidang III Tahun

Sidang 2017-2018. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan kewenangan BAP DPD RI pada

Sidang III Tahun Sidang 2017-2018 ini telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan

dengan tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI disamping BPK

RI yang juga berkaitan dengan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang diterima oleh BAP

DPD RI.

Hadirin yang berbahagia dalam Sidang ke III ini kami melaksanakan tiga kegiatan,

pertama adalah tindak lanjut hasil temuan BPK, kedua adalah tindak lanjut daripada aspirasi

dengan masyarakat, ketiga adalah RDP. Untuk lanjut hasil pemeriksaan BK kami

melaksanakan Kunjungan Kerja ke tiga Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan

Papua. Secara keseluruhan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun sejak (tidak jelas

terdengar, red) sebanyak (tidak jelas terdengar, red) dengan nilai semuanya 60 triliun koma 15

yang terkandung dalam rekomendasi tersebut diretaskan belum (tidak jelas terdengar, red)

dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah terbukti baru 29,75% yaitu sekitar 17 triliun

lebih maka dari itu kami mengadakan kunjungan ke tiga tempat itu Alhamdulillah hasilnya

cukup bagus pemerintah daerah merespon dengan baik kunjungan kami ke Provinsi-provinsi

tersebut, dengan demikian kami menjembatani Pemerintah Daerah dengan BPK sehingga

setiap daerah berkompenten untuk mengikuti tindak rekomendasi BPK itu juga setiap daerah

bertekad untuk mencapai opini-opini WTP seperti Papua itu hampir sebagian besar masih TMP

dan ini kita picu dan untuk yang sudah WTP mereka akan pertahankan WTP-nya juga setiap

daerah ingin (tidak jelas terdengar, red) maju SPTGR karena selama ini banyak pemerintah

belum pergunakan majelis ini. Nah ini sangat baik untuk ke depan mudah-mudahan dengan

demikian kerugian negara di daerah ini menjadi berkurang. Bagi Papua yang memang kendala

bagi mereka adalah kurang SDM mereka terhadap yang memang mereka profesional dalam

bidang pengelolaan keuangan daerah. Nah kami mendapat sambutan baik bahwa pemerintah



27

Pemda Papua yang sudah dua tahun ini mendapat WTP akan mengadakan pelatihan terhadap

aparat pengelola keuangan daerah di Kabupaten Kota itu dengan didampingi oleh BPKP yang

ada di Provinsi Papua. Ini hal yang sangat positif untuk kita mudah-mudahan menjadi sangat

baik

Kedua tindak lanjut pengaduan masyarakat. Ada 4 pengaduan yang kami hajatkan pada

Sidang ini, sebenarnya banyak kami insya Allah akan sidang yang akan datang. Pertama terkait

persoalan ganti rugi tanah pembangunan Proyek PLTU dua Kanci Cirebon, Jawa barat nah

BAP pada kunjungan waktu adalah memberikan rekomendasi agar Bupati Cirebon

mengkoordinasikan Kantor BPN Cirebon, Camat Kepala Desa atau Kuwu, dalam rangka

melaksanakan sertifikasi dan klarifikasi atas tanah yang diklaim warga desa dengan tanah yang

dikuasai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam waktu satu bulan sejak tanggal 12 Januari

2018. Dua PP akan mendapatkan DP dengan Bupati Cirebon dan pihak terkait.

Kedua, terkait sengketa lahan antara warga Karang Intan dengan TNI Angkatan Darat

di Banjar Baru Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan ini merekomendasikan satu membentuk

tim penyelesaian tingkat provinsi dengan tugas untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah

tersebut dan menyampaikan perkembangan penyelesaian sengketa tanah tersebut kepada BAP

DPD RI. Kedua, kami akan melaksanakan RDP dengan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian

Keuangan RI untuk mengecek keabsahan tanah yang dikaitkan dengan TNI Angkatan Darat.

Jadi tanah ini d klaim TNI Angkatan Darat tapi masa kan di situ banyak sehingga kemudian

tanah jadi sengketa. Nah TNI tetep pada kekehdia punya TNI, nah masyarakat juga merasa

bahwa ini punya masyarakat sehingga perlu dicek dulu apakah memang di Dirjen asetnya ada

tanah TNI apa tidak, ini perlu kita klarifikasi selanjutnya.

Untuk 3 sengketa antara pedagang pasar bersahati kota Manado dengan Dirut PD. Pasar

Kota Manado. Dalam pertemuan ini BAP merekomendasikan agar pemerintah kota Manado

agar memediasi menyelesaikan permasalahan forum antar pedagang bersatu kota Manado

dengan PD. Pasar Kota Manado tersebut sampai tuntas paling lambat 2 bulan setelah pertemuan

pada 25 Januari sampai 25 Maret 2018. Ke-2 BAP kami meminta BPK RI untuk melakukan

PDTIT terhadap PD Pasar Jaya Manado ini. Ya dalam waktu 2 bulan mudah-mudahan ini bisa

terselesaikan. Ke-4 masalah tanah dan bangunan Basko hotel dan Basko grand mall di kota

Padang antara PT Kereta Api Indonesia dan Basrizal Koto.

Nah dalam hal ini pertemuan waktu di sana BAP merekomendasikan agar Menteri

Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN RI sesuai kewenangan di bidang ketanahan

melakukan pengecekan atau mengklarifikasi di lapangan untuk memperoleh kepastian

kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud oleh PT Kereta api Indonesia dan PT. Basrizal Koto.

2. PT Kereta Api Indonesia dan PT. Basrizal Koto memberikan surat rekomendasi dokumen

atau bukti kepemilikan terkait (tidak jelas, red) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang

RI serta memberikan izin ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam rangka pengecekan

lapangan. Ketiga kegiatan tersebut diatas diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Jadi kita kasih

tenggang waktu 2 bulan apabila selesai. Masalah tanah kereta api ini adalah masalah yang

berkaitan dengan masalah tanah gronkat. Nah tanah gronkat ini tanah yang dari zaman balanda

itu hanya peta lokasi. Nah ini dokumen aslinya ada di Belanda. Mereka hanya fotokopi saja.

Ini bukan menyangkut masalah di Padang tapi seluruh Indonesia termasuk di Lampung dan

Jawa Tengah maka dari itu memang harus ada FGD nanti terkait dengan masalah tanah yang

gronkat ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan FGD tentang itu.

Untuk RDP, kami BAP melaksanakan beberapa RDP karena kasus yang ada. Pertama

masalah tuntas tuntunan eks karyawan outsourcing Epson Mobil di Kabupaten Aceh Utara.

Jadi mereka ini berhenti dari pekerjaan di Epson Mobil tapi mereka adalah lewat vendor, jadi

outsourcing nah setelah merek berenti mereka minta uang kerahiman lah gitu istilah dalam

bahasa itunya karena secara aturan sudah diberikan hanya mereka minta kerahiman kepada apa

namanya Epson Mobil. Nah mereka datang ke kita, kita bertemu, kita fasilitasi dan hasilnya



28

adalah bahwa epson mobil Indonesia akan menyampaikan hasil pertemuan kepada Pimpinan

Epson Mobil Indonesia untuk mempertimbangkan pemberian kompensasi atau kerohiman

kepada eks karyawan vendor Epson Mobil di kabupaten Aceh Utara, ini adalah janji mereka.

Ke-2 DPD RI mendorong Epson Mobil Indonesia dapat mengakomodir kebutuhan eks

karyawan melalui vendor Epson Mobil Indonesia di Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk Esar

melalui pembentukan kelompok usaha bina, ketika jawaban format dari epson mobil Indonesia

(suara tidak jelas, red) dalam waktu 30 hari.

Pemerintah provinsi Aceh,pemerintah kabupaten Aceh utara melakukan pemantauan

tindak lanjut dari pada hasil RDP itu. 2 kasus-kasus sengketa lahan antara masyarakat PT

Kereta Api Indonesia di provinsi Lampung ini masalah juga. Nah ini untuk Lampung juga

rekomendasi adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk tim yang bekerja sama

dengan kantor pertanahan kota bandar lampung maupun kantor wilayah BPN provinsi

lampung melakukan pendataan dan verifikasi atas warga yang ada di dalam lokasi tanah lahan

yang ada di sepanjang jalur kereta api di kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung

Selatan. Kedua tersebut bekerja selama 45 hari dan dilakukan kementrian langsung oleh

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan RI, Ombudsman RI, dan Komnas HAM.

Nah ini malah gronkat juga ini maka dari itu ini masalah gronkat ini bukan hanya di Lampung

tapi juga di beberapa daerah. Nah kita minta nanti mudah-mudahan bisa kita langsung dokumen

aslinya di Belanda ini seperti apa, nah ini menjadi permasalahan. Ketiga, permasalahan

pegawai honorer K2 seluruh Indonesia. Terkait masalah ini telah dilakukan beberapa kali RDP

namun karena ketidakhadiran pihak Kementrian PAN RB maka putusan ini masih belum

terselesaikan. Selain itu karena permasalahan ini juga menyangkut lingkup kewenangan

Komite I dan Komite III, BAP juga melakukan rapat koordinasi terkait dengan hal tersebut.

Dalam rapat gabungan antara pimpinan BAP dengan pimpinan Komite I dan Pimpinan Komite

III, ini kita memanggil Menpan lewat pimpinan tapi rupanya Menpan membatalkan kehadiran

dan meminta diberikan waktu yang lain, sangat menyayangkan sebetulnya, sudah berapa kali

kita panggil Menpan tapi tidak hadir sehingga tuntutan dari Honor K2 ini sampai sekarang

belum terselesaikan. Demikian ringkasan laporan ini kami sampaikan untuk laporan

selengkapnya ada di dalam lampiran laporan ini, terima kasih.


Pimpinan BAP, Bapak H. Abdul Gafar, S.H. M.M., Wakil Ketua Ibu Novita Anakotta

dan saya sendiri.

PEMBICARA: H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR BAHMID, Lc. (GORONTALO)

Mohon izin Pimpinan Abdurahman Bahmid.



Ya silakan.

PEMBICARA: H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR BAHMID, Lc. (GORONTALO)

Ada 2 hal terkait tadi yang ingin saya tanggapi yang pertama ketidakhadiran Menpan

yang berulang kali diundang bahkan kemarin sampai rapat gabungan tapi tidak juga hadir dan

itu bukan hanya rapat yang pertama ada sebelumnya rapat yang sempat diundang oleh BAP

dengan alasan yang macam-macam, ada yang karena belum siap, alasan yang terakhir katanya

sudah ada rapat yang sebelumya sudah diagendakan. Intinya sudah berulang ulang diundang

tapi tidak hadir, ini betul-betul bisa menghalangi tugas-tugas konstitusional kita, tugas-tugas



29

kenegaraan kita dan ini bisa jadi dalam tanda kutip bisa jadi adalah bentuk peremehan terhadap

alat kita sebagai lembaga negara, jadi mohon perhatian yang sangat besar dari kita sekalian

terutama dari Pimpinan.

Yang kedua yang tadi disebut grondkaart yang tadi disebut-sebutkan ini terkait dengan

banyak pihak menimbulkan konflik dan juga pro kontra dan ini menurut saya harus

diselesaikan sampai ke akar-akarnya sehingga mohon kiranya dukungan dari seluruh teman-

teman terutama dari Pimpinan agar kiranya ada tim yang di bentuk dari BAP untuk bisa

langsung datang ke Belanda untuk bisa langsung melihat dan mempelajari bagaimana

grondkaart tersebut agar masalah ini bisa tuntas. Demikian dari saya Pak Waka, Ibu Waka,

terima kasih.


KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.25 WIB

Documents

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------- … · SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-9 MS IV TS 2017-2018 KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 2 PIMPINAN SIDANG: DR (HC) OESMAN SAPTA (KETUA