Embed Size (px)
Citation preview
1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Menimbang : bahwa untuk mewujudkan Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat daerah serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat Daerah, perlu menyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam suatu Peraturan DPRD.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dan hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 90, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4480 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.35-601 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Masa Jabatan 2009-2014;
3
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintahan Daerah, adalah Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
5. Pimpinan DPRD; adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
6. Anggota DPRD, adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
7. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; 8. Wakil Gubernur, adalah Wakil Gubernur Jawa Timur; 9. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan
Tinggi Jawa Timur 10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi adalah Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Jawa Timur. 11. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur di Surabaya;
12. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Fraksi adalah Fraksi-Fraksi yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
16. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
18. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan
4
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur; 19. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD
yang bersifat tidak tetap dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
20. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus;
21. Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
22. Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
23. Kode Etik DPRD, adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya;
24. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;
25. Keputusan DPRD adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
26. Ketua Rapat, adalah Anggota DPRD yang ditunjuk atau ditetapkan untuk memimpin rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur termasuk Perubahan dan Perhitungan.
28. Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut KUA PPAS Provinsi Jawa Timur.
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
30. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
31. Masa Sidang dan masa Reses adalah waktu kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD
Pasal 2
Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Pasal 3
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5
Bagian kesatu FUNGSI DPRD
Pasal 4
(1) DPRD mempunyai fungsi:
a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan.
(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah;
(4) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.
Pasal 5
DPRD mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk peraturan daerah bersama gubernur; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan
Perda mengenai APBD yang diajukan oleh gubernur; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Perda; d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan;
e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6
k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
l. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur
Bagian Ketiga
KEANGGOTAAN DPRD
Pasal 6
(1) Anggota DPRD berjumlah 100 (seratus) orang. (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan
Menteri Dalam Negeri. (3) Anggota DPRD berdomisili di Surabaya (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun
dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 7
(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam rapat paripurna DPRD bersifat istimewa yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
(2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD.
(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat;
(4) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. Menyayikan lagu Indonesia Raya; b. Mengheningkan cipta; c. Pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh
Pimpinan DPRD; d. Pembacaan Keputusan Peresmian
pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
e. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
f. Penandatanganan Berita Acara sumpah/janji Anggota DPRD, secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan;
g. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh
7
Sekretaris DPRD; h. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan
lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan;
i. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD; j. Sambutan Mendagri; k. Pembacaan doa; l. Penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan m. Penyampaian ucapan selamat
(5) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi : a. Ketua / dan atau Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Jawa Timur menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari Instansi yang bersangkutan;
b. Pimpinan dan Anggota DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Undangan lainnya menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci bagi pria, dan bagi wanita menggunakan pakaian nasional;
c. TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara;
(6) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi: a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur
dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Gubernur;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan Sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
(7) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dipandu dan dipimpin oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa;
(8) Tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam rapat paripurna DPRD bersifat istimewa yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
8
Pasal 8
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Bagian Keempat
HAK DPRD
Pasal 9
(1) DPRD mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat.
(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan.
(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
9
Bagian Kelima HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
Paragraf 1
Hak Anggota DPRD
Pasal 10
Anggota DPRD mempunyai hak: a. mengajukan rancangan peraturan daerah; b. mengajukan pertanyaan c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan administratif.
Paragraf 2 Kewajiban Anggota DPRD
Pasal 11
Anggota DPRD mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja
dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
10
Bagian Keenam FRAKSI
Pasal 12
(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas
dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
(2) Setiap anggota DPRD menjadi anggota salah satu fraksi.
(3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu)
(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan.
(7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.
(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
(9) Fraksi mempunyai sekretariat. (10) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran,
dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
Pasal 13
(1) Pimpinan Fraksi terdiri atas dari Ketua, Wakil Ketua
dan Sekretaris; (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh partai politik kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dan diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna;
(3) Perubahan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Pimpinan Fraksi atas dasar usulan partai politik disampaikan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dan diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna;
11
(4) Fraksi-fraksi DPRD terdiri dari : a. Fraksi Partai Demokrat b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; c. Fraksi Kebangkitan Bangsa d. Fraksi Partai Golkar; e. Fraksi Partai Gerindra f. Fraksi Partai Amanat Nasional g. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; h. Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama . i. Fraksi Partai Hanura Damai j. Fraksi Partai Persatuan Reformasi
(5) Fraksi mempunyai tugas : a. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi
anggota masing-masing fraksinya; b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang
menyangkut urusan fraksi; c. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi
dan efektifitas kerja para Anggota; d. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan
DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta
(6) Fraksi dapat melakukan rapat dengan Pejabat Pemerintah Daerah.
BAB III
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU,
DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Bagian Kesatu PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU
Pasal 14
(1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu
karena: a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode
etik DPRD provinsi;
12
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;
d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau
rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang
menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6
(enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang
sah;
e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-u ndangan;
f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau
i. menjadi anggota partai politik lain.
Pasal 15
(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gu bernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur.
13
Pasal 16
(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g,
dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan
verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan
kehormatan DPRD provinsi atas pengaduan dari
pimpinan DPRD provinsi, masyarakat, dan/atau
pemilih.
(2) Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD provinsi kepada rapat paripurna.
(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD provinsi yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD provinsi.
(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD provinsi paling lama 7 (tujuh) hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
(7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari gubernur.
14
Pasal 17
(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
Bagian kedua
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 18
(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
Pasal 19
(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.
(2) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD
15
(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri
(5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
(7) Penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengajuan penggantian antar waktu, verifikasi
terhadap persyaratan calon pengganti antar waktu,
dan peresmian calon pengganti antar waktu
anggota DPRD diatur dengan peraturan
pemerintah.
Bagian Ketiga PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Pasal 21
(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
umum yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
khusus.
16
(2) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti
bersalah karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf
b berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD
provinsi yang bersangkutan diberhentikan sebagai
anggota DPRD provinsi.
(3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang
bersangkutan diaktifkan.
(4) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap
mendapatkan hak keuangan tertentu.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberhentian sementara diatur dengan peraturan
DPRD tentang tata tertib.
BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD
Pasal 22
(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. komisi; d. Badan Legislasi Daerah ; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan
dibentuk oleh rapat paripurna (2) Pembentukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Alat
Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna;
(3) Dalam hal terjadinya penggantian Anggota Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna;
(4) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
(5) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan dibantu oleh Sekretariat
17
Bagian Pertama PIMPINAN
Paragraf 1
Kedudukan, Susunan dan Tugas
Pasal 23
Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua; (1) Calon Pimpinan DPRD diusulkan oleh 5 (lima) partai
politik pemenang pemilu berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak
(2) Masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD;
(3) Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD;
(4) Wakil Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan kelima di DPRD
(5) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif;
(6) Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
(7) Pimpinan DPRD melaksanakan tugas setelah mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 24
(1) Selama Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD;
(2) Pimpinan Sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua Partai Politik yang memperoleh kursi sebanyak pertama dan kedua di DPRD;
(3) Pimpinan Sementara DPRD mempunyai tugas memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, menyusun rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan memproses pemilihan Pimpinan DPRD;
Pasal 25
(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
18
c. menjadi juru bicara DPRD; d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan
DPRD; e. mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan
instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD;
f. mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
g. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas nya dalam Rapat Paripurna DPRD;
(2) Apabila Ketua dan seluruh Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama atau dicalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 24.
Pasal 26
(1) Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah / janji menurut Agama / Kepercayaan masing-masing dengan dipandu Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;
(2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8;
(3) Setelah Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah / janji, maka Pimpinan Sementara DPRD menyerahkan jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD di dalam Rapat Paripurna;
(4) Masa jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa jabatan Anggota DPRD;
(5) Apabila terjadi Pimpinan DPRD meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka penggantian diusulkan oleh Partai Politik asal yang bersangkutan;
Paragraf 2
Tata cara Pemberhentian Pimpinan
Pasal 27
Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
a. meninggal dunia ;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis ;
19
c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD ;
d. melanggar Kode Etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD ;
e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara ;
f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD oleh partai politiknya.
Pasal 28
(1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27, dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD ;
(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna ;
(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya atas nama Presiden;
Pasal 29
(1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para Anggota Pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif ;
(2) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat-rapat DPRD, dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25;
(3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
20
Bagian Kedua BADAN MUSYAWARAH
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 30
(1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD;
(2) Pemilihan Anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Fraksi-fraksi, Pimpinan DPRD, Komisi-komisi dan Badan Anggaran;
(3) Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari separuh jumlah Anggota DPRD;
(4) Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD karena jabatannya, adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Badan Musyawarah merangkap Anggota;
(5) Badan Musyawarah di bantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;
(6) Sekretaris DPRD karena jabatannya, adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan Anggota,
Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban
Pasal 31
(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak.
b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD
c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat
d. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan
e. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus f. Bermusyawarah dengan Gubernur mengenai hal
yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau oleh Gubernur.
(2) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib : a. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi-Fraksi
sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan
Musyawarah kepada Fraksi.
21
Bagian Ketiga KOMISI
Susunan, Kedudukan dan Tugas
Pasal 32
(1) Komisi dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
(2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah 5 (lima) komisi terdiri dari :
a. komisi A bidang pemerintahan;
b. komisi B bidang Perekonomian;
c. komisi C bidang Keuangan;
d. komisi D bidang Pembangunan;
e. komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat
(3) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(4) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
(5) Penempatan, masa keanggotaan dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, ditetapkan atas usul fraksi.
(6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi atas usul fraksi.
Pasal 33
(1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;
(3) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
Pasal 34
(1) Tugas komisi dalam bidang legislasi adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengkajian serta penyempurnaan rancangan Perda.
22
(2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah:
a. mengadakan pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mitra kerja yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi;
b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan SKPD yang menjadi mitra kerja komisi;
d. mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD bersama mitra kerja Komisi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
e. hasil pembahasan sebagaimana huruf d disampaikan dalam rapat paripurna;
f. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk bahan akhir penetapan APBD.
(3) Tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, termasuk APBD, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
b. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah
(4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat mengadakan:
a. rapat kerja / dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh SKPD yang menjadi mitra kerja komisi;
b. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
c. rapat kerja dengan SKPD atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau;
d. kunjungan kerja.
(5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
23
(6) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
(7) Komisi menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
(8) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
(9) Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPRD.
Bagian keempat Badan Legislasi
Pasal 35
Badan Legislasi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
Pasal 36
(1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
(2) Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
Pasal 37
(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(3) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
24
Pasal 38
(1) Badan Legislasi bertugas:
a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat;
b. mengoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
c. menyiapkan rancangan Perda usul prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau Pemerintah daerah sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Pemerintah Daerah di luar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan Perda yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
h. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda usul Pemerintah daerah;
i. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
(2) Badan Legislasi menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
25
Bagian ke lima BADAN ANGGARAN
Pasal 39
(1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD;
(2) susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan setelah terbentuknya Fraksi, Komisi dan Pimpinan DPRD;
(3) Susunan Keanggoataan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, wakil Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya, Ketua-ketua Komisi dan wakil ketua Komisi C dan sebanyak-banyaknya tidak melebihi dari setengah jumlah anggota DPRD;
(4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap Anggota;
(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan Anggota.
(6) Keanggotaan Badan Anggaran dapat diganti atas dasar usulan fraksi.
Pasal 40
(1) Badan Anggaran bertugas:
a. membahas bersama Pemerintah daerah untuk menentukan KUA PPAS untuk dijadikan acuan dalam menyusun rancangan APBD;
b. membahas rancangan Perda APBD bersama Gubernur;
d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran SKPD;
e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD.
(2) Badan Anggaran membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
(3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas.
26
Bagian ke enam
BADAN KEHORMATAN
Pasal 41
(6) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap;
(7) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;
(8) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
Pasal 42
(1) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;
(2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;
(3) Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.
Pasal 43
(1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
c. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; dan/atau
27
e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPRD tentang tata tertib dan kode etik DPRD.
(3) Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
(4) Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.
(5) Badan Kehormatan menyusun rancangan program kerja sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
(6) Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.
Bagian ketujuh
PANITIA KHUSUS
Pasal 44
(1) Panitia khusus dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.
(2) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(3) Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh rapat paripurna minimal 19 (sembilan belas) orang dan maksimal 31 (tiga puluh satu) orang.
Pasal 45
(1) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(3) Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pansus yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.
Pasal 46
28
(1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
(2) Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPRD.
(3) Panitia khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
(4) Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.
BAB V
PELAKSANAAN HAK DPRD
Bagian Kesatu Hak Interpelasi
Pasal 47
(1) Hak interpelasi sebagaimana pasal 9 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
Bagian Kedua Hak Angket
Pasal 48
(1) Hak angket sebagaimana pasal 9 ayat (1) huruf b,
diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1(satu) fraksi.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir
29
Pasal 49
(1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket
(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
(3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
Pasal 50
(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(2) Pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
Bagian Ketiga
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 51
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana pasal 9 ayat (1) huruf c, diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
30
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
BAB VI
PELAKSANAAN HAK ANGGOTA
Bagian Kesatu Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 52
(1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD
dapat mengajukan suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah ;
(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;
(3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Panitia Legislasi untuk diproses sesuai dengan tugasnya;
(4) Hasil proses Panitia Legislasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibawa dalam Rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah;
(5) Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana pada ayat (2);
(6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan
pandangan; b. para pengusul memberikan jawaban atas
pendangan para Anggota; (7) Sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para
pengusul berhak mengajukan perubahan dan / atau mencabutnya kembali;
(8) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
(9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Gubernur.
31
Bagian Kedua Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 53
(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan
pertanyaan kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis ;
(2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD ;
(3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti ;
(4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur ;
(5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Gubernur disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan ;
(6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Gubernur secara lisan ;
(7) Apabila Gubernur menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Panitia Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Gubernur dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu ;
(8) Jawaban Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketiga Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 54
(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD,
berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD ;
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
32
Bagian Keempat Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 55
(1) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan
dipilih menjadi Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD ;
(2) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD.
Bagian Kelima
Hak Membela Diri
Pasal 56
(1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD ;
(2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.
Bagian Keenam Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalamam Tugas
Pasal 57
Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Partai Politik dan Perguruan tinggi
Bagian Ketujuh Hak Imunitas
Pasal 58
(1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas
sebagaimana pasal 10 huruf f, tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
(2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
33
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan
Hak Protokoler
Pasal 59
(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler sebagaimana pasal 10 huruf h.
(2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Bagian Kesembilan Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 60
(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif sebagaimana pasal 10 huruf I;
(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah;
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah.
BAB VI PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu Persidangan
Pasal 61
(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
34
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
(4) Tata urutan rapat Paripurna meliputi :
a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
b. Mengheningkan cipta;
c. Pengantar sidang oleh Pimpinan rapat;
d. Pembacaan daftar hadir dan surat-surat masuk dari Fraksi-fraksi;
e. Pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
f. Pembicaraan rapat;
g. Pembacaan doa dalam Rapat Paripurna Istimewa;
h. Penutupan oleh Pimpinan DPRD.
Paragraf 1 Jenis Rapat
Pasal 62
Jenis Rapat DPRD terdiri dari :
a. rapat Paripuma merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD;
b. rapat Paripurna yang bersifat Istimewa merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan ;
c. rapat Fraksi merupakan rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi ;
d. rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD ;
e. rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah ;
f. rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi ;
g. rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD ;
35
h. rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Alat Kelengapan Dewan dan atau Pimpinan Fraksi dan atau pihak lain yang diperlukan merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD ;
i. rapat Badan Anggaran merupakan rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran ;
j. rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD atau alat kelengkapan DPRD dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
k. rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD atau alat kelengkapan DPRD dengan lembaga/ Badan Pemerintah dan atau Organisasi Kemasyarakatan;
l. rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan, dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua Badan Kehormatan.
Paragraf 2
Sifat Rapat
Pasal 63 (1) Rapat-rapat DPRD bersifat Terbuka untuk umum,
kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD ;
(2) Rapat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :
a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD ;
b. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah ;
c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah ;
e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah ;
f. badan usaha milik daerah ;
g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
i. kebijakan tata ruang ;
j. kerjasama antar daerah ;
k. pemberhentian dan penggantian Ketua/ Wakil Ketua DPRD ;
l. penggantian antar waktu Anggota DPRD ;
36
m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur ; dan
n. meminta laporan keterangan pertanggung-jawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
Pasal 64
(1) Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa, bersifat terbuka ;
(2) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD bersifat tertutup ;
(3) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka kecuali apabila pimpinan rapat menyatakan tertutup;
(4) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Badan Legislasi, dan Rapat Panitia Khusus bersifat tertutup, kecuali apabila pimpinan rapat menyatakan terbuka;
(5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing--masing Fraksi.
Pasal 65
(1) Pembicaraan dalam rapat Tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan ;
(2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.
Pasal 66
(1) Setiap rapat Tertutup dibuat laporan secara
tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan ;
(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu "RAHASIA".
Paragraf 3
Tatacara Rapat
Pasal 67
(1) Sebelum menghadiri rapat, Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir;
37
(2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri ;
(3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain dalam keputusan ini ;
(4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberi-tahukan kepada Pimpinan Rapat;
(5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan setelah selesai rapat;
Pasal 68
(1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk
pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 kali masing-masing 1 jam ;
(2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat. melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota DPRD ;
(3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), quorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah ;
(4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat ;
(5) Setelah rapat dibuka Pimpinan Rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.
Pasal 69
(1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan;
(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat ;
(3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
38
Pasal 70
(1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila: a. rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur;
b. rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila: a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
(5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
(8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
39
(9) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan
Pasal 71
(1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
a. sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota DPRD untuk memutus usul DPRD mengenai pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. sekurang-kurangnya 1/2 ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ;
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang--kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPRD yang hadir ;
(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD yang hadir ;
(4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan suara terbanyak ;
(5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Paragraf 4
Waktu Rapat
Pasal 72
(1) Waktu-waktu Rapat DPRD :
a. siang :
hari senin-kamis, pukul 09.00 – 14.00 WIB hari jum’at, pukul 08.00 – 11.00 WIB hari sabtu, pukul 09.00 – 12.00 WIB
40
b. malam :
mulai pukul 19.00 – 22.00 WIB
(2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan .
Pasal 73
Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.
Pasal 74
(1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas ;
(2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan ;
(3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan ;
(4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ;
(5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 75
(1) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung ;
(2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.
41
Pasal 76
(1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ;
(2) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan Anggota rapat ;
(3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku Anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.
Paragraf 5 Tata Cara Pembicaraan Rapat Paripurna
Pasal 77
(1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya ;
(2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.
Pasal 78
(1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran nama ;
(2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat;
(3) Seorang Anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh Anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat ;
(4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
Pasal 79
(1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara ;
42
(2) Pimpinan Rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan
Pasal 80
(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk :
a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan ;
b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya ;
c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan ;
d. atau mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
(2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pernbicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan ;
(3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan ;
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota rapat.
Pasal 81
(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan ;
(3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.
43
Pasal 82
(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya ;
(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan o!eh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat ;
(3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
Pasal 83
(1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ;
(2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 jam.
Paragraf 6
Risalah, Catatan dan Laporan Rapat
Pasal 84
(1) Setiap Rapat Paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat ;
(2) Risalah adalah catatan rapat paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
a. jenis dan sifat rapat ;
b. hari dan tanggal rapat ;
c. tempat rapat ;
d. acara rapat ;
e. waktu pembukaan dan penutupan rapat ;
f. ketua dan sekretaris rapat ;
g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
h. undangan yang hadir.
44
(3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRD;
(4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota serta pihak yang terkait;
Pasal 85
(1) Setiap rapat DPRD dibuat laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat kecuali rapat paripurna;
(2) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) ;
(3) Setiap Anggota dan para pihak yang terkait diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan ;
(4) Sekretaris Rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
Pasal 86
(1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA" ;
(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat
Paragraf 7
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 87
(1) Undangan rapat adalah : a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir
dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD;
b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD;
45
(2) Peninjau dan wartawan, adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan rapat atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan ;
(3) Undangan dapat berbicara da!am rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara ;
(4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain ;
(5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri ;
(6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
Pasal 88
(1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 tetap dipatuhi ;
(2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat ;
(3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda
rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
(4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.
Pasal 89
(1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan
Anggota DPRD mengenakan pakaian: a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak
akan mengambil keputusan DPRD ; b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan
mengambil keputusan DPRD; (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat
Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.
Pasal 90
(1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau
peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang;
46
(2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
Pasal 91
(1) Masa Reses bagi Anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun paling lama 6 (enam) hari kerja, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
(2) Masa Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan Anggota DPRD yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;
(3) Kegiatan dan jadual acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah ;
(4) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh Alat Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya Rapat ;
(5) Penyelenggaraan reses difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk kegiatan dan perjalanan dinas;
(6) Setiap pelaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok, wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna ;
(7) Anggota DPRD wajib menyampaikan pertanggungjawaban secara perseorangan kepada Sekretaris DPRD
(8) Tata cara pelaksanaan dan pelaporan Reses diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
Bagian Kedua PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Paragraf 1
UMUM
Pasal 92
(1) Pengambilan Keputusan, adalah proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD ;
(2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
47
(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara ;
(4) Semua jenis rapat DPRD dapat mengambil keputusan kecuali Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa ;
(5) Keputusan Rapat DPRD berupa persetujuan atau penolakan ;
(6) Setiap Keputusan Rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.
Pasal 93
Setiap Keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan catatan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
Paragraf 2
KEPUTUSAN BERDASARKAN MUSYAWARAH
Pasal 94
(1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan ;
(2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat ;
(3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila disetujui oleh seluruh Anggota DPRD yang hadir.
Paragraf 3
KEPUTUSAN BERDASARKAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 95
Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.
48
Pasal 96
(1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup ;
(2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan ;
(3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.
Pasal 97
(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan
setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir ;
(2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD ;
(3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
Paragraf 4 PRODUK DPRD DAN PROSES PENETAPAN KEPUTUSAN
Pasal 98
(1) Produk DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan
Keputusan Pimpinan DPRD; (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga;
(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu juga.
49
BAB VIII PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH
Bagian Pertama
UMUM
Pasal 99
(1) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah;
(2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Gubernur;
(3) Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD atau yang berasal dari Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama;
(4) Rancangan Peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada DPRD;
(5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD dan salinannya di sampaikan Kepada Gubernur;
(6) Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.
Bagian Kedua
TATA CARA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
Pasal 100
Apabila terdapat 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah
yang diajukan mengenai hal sama, yang dibicarakan
adalah Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari
DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang
diterima dari Gubernur dipergunakan sebagai pelengkap.
Bagian Ketiga
TAHAPAN PEMBICARAAN
Pasal 101
(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan
melalui 4 (empat) tahap pembicaraan :
50
a. Pembicaraan tahap pertama, meliputi : 1) penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna
tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur;
2) penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau Perubahan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.
b. Pembicaraan tahap kedua, meliputi : 1) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dan Gubernur; a. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna
dari Fraksi-fraksi; b. Jawaban Gubernur dalam Rapat Paripurna
terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi;
2) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD:
a) pendapat Gubernur dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
b) jawaban dari DPRD terhadap pendapat Gubernur;
(2) Terhadap jawaban Gubernur atau jawaban DPRD sebagaimana dimaksud angka 1) dan 2) huruf b, apabila dipandang perlu dapat dilakukan Pemandangan Umum atau Pendapat Gubernur tahap kedua
(3) Pemandangan umum atau Pendapat Gubernur tahap kedua sebagaimana dimaksud angka 3) dan jawaban Gubernur atau jawaban DPRD terhadap Pemandangan Umum atau pendapat Gubernur tahap kedua, dilakukan dalam Rapat Paripurna setelah dibahas dalam Badan Musyawarah
a. Pembicaraan tahap ketiga, meliputi pembahasan dalam Rapat Komisi / Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
b. Pembicaraan tahap keempat, meliputi : 1) pengambilan keputusan dalam Rapat
Paripurna yang didahului dengan : a. laporan hasil pembicaraan tahap
ketiga; b. pendapat akhir Fraksi; c. pengambilan keputusan.
2) penyampaian sambutan Gubernur terhadap pengambilan keputusan
(4) Sebelum dilakukan Pendapat Akhir Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1) huruf b), terhadap laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, apabila dipandang perlu dapat dilakukan laporan hasil pembicaraan tahap ketiga tahap kedua, dalam Rapat paripurna DPRD setelah dibahas dan dijadwalkan oleh Rapat Badan Musyawarah;
51
(5) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan rapat Fraksi;
(6) Apabila dipandang perlu, Badan Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.
Pasal 102
(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas oleh DPRD dan Gubernur;
(2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur;
(3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya;
(4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur, disertai alasan-alasan penarikannya;
(5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Gubernur dengan disertai persetujuan bersama;
(6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.
Bagian Keempat PERSETUJUAN PENETAPAN
DAN PENANDATANGANAN PERATURAN DAERAH
Pasal 103
(1) Rancangan Peraturan Daerah ditandatangani oleh Gubernur atas persetujuan DPRD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disetujui DPRD untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah;
52
(3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui oleh DPRD, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut saja menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan;
(4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain yang sederajat.
(5) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan degan Keputusan DPRD yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
(6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah;
(7) Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda disosialisasikan oleh Anggota DPRD baik secara perorangan atau kelompok kepada masyarakat
(8) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah
(9) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus didaftarkan kepada Pemerintah
BAB X
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
Pasal 104
(1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum;
(2) Dalam menyusun arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategi Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah;
(3) Berdasarkan arah kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur menyusun strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah;
53
(4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
(5) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Badan Anggaran untuk memperoleh pendapatnya;
(6) Pendapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5), diserahkan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi sebagai bahan pembahasan;
Pasal 105
Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pasal 90 dilakukan dalam rapat
paripurna dengan tahapan sebagai berikut :
(1) Pembicaraan tahap pertama, penyampaian nota keuangan Gubernur;
(2) Pembicaraan tahap kedua, Pendapat Badan Anggaran;
(3) Pembicaraan tahap ketiga, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;
(4) Pembicaraan tahap keempat, Jawaban Eksekutif oleh Gubernur;
(5) Pembicaraan tahap kelima, Laporan Komisi-Komisi; (6) Pembicaraan tahap keenam, Laporan Badan
Anggaran; (7) Pembicaraan tahap ketujuh, pendapat akhir Fraksi-
Fraksi.
Pasal 106
Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 95 dan pasal 96,
berlaku juga bagi Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Pasal 107
(1) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran berjalan;
54
(2) Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang berlaku berakhir;
(3) Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
BAB XI LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
Pasal 108
(1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
(2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir Masa Jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Dalam hal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan;
Pasal 109
(1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD;
(2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib;
(3) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD yang daisampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
(4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan;
55
(5) Apabila Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
(6) Mekanisme pembahasan LKPJ sepanjang tidak diatur tersendiri akan ditentukan oleh Badan Musyawarah.
BAB XII PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Pasal 110
Tata cara pengusulan, pengangkatan, dan
pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur serta
tugas dan wewenang DPRD dalam proses pemilihan
Gubernur dari Wakil Gubernur diatur tersendiri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
KEKEBALAN, LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD
Pasal 111
(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan / atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal 112
(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara lainnya; b. hakim di semua lingkungan peradilan: c. pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri,
pengawal pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan lain yang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
56
(2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan
sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD.
(3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
(4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD;
(5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh Pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.
Pasal 113
(1) Dalam hal seorang Anggota DPRD Propinsi diduga
melakukan perbuatan pidana, pemanggilan,
permintaan keterangan, dan penyidikan harus
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden;
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat
dilakukan;
(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan
penahanan diperlukan persetujuan tertulis dari
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana
kejahatan; atau
b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana mati, atau tindak
pidana kejahatan terhadap keamanan Negara.
(5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus
dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang agar
memberikan ijin selambat-lambatnya dalam dua kali
24 jam;
(6) Selama Anggota DPRD menjalani proses penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang
bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan
administrasi sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
57
BAB XIV KODE ETIK DPRD
Pasal 114
(1) DPRD wajib menyusun Kode Etik berupa norma–
norma atau aturan–aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal – hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
(3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam peraturan Kode Etik DPRD;
BAB XV
SEKRETARIAT DPRD
Pasal 115
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD;
(2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman
(4) Sekretaris DPRD mempunyai tugas: a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
DPRD; b. menyelenggarakan administrasi keuangan
DPRD; c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, wajib
meminta pertimbangan Pimpinan DPRD;
(6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya
secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggung jawab kepada
Pimpinan Gubernur melalui Sekretaris Daerah
58
Pasal 116
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan
Daerah.
BAB XVI
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Pasal 117
(1) Tatacara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD;
(2) Surat-Surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan, didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi;
(3) Surat-Surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
BAB XVII PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB
Pasal 118
(1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, hanya
dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dan 1 (satu) Fraksi;
(2) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD”;
(3) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah”;
(4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya”;
(5) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD;
(6) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
59
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 119
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan
oleh Pimpinan DPRD setelah dibahas dengan Badan
Musyawarah.
Pasal 120
Dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib DPRD ini,
maka Keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi
Jawa Timur, dengan perubahannya dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.
Pasal 121
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal September 2009
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR Ketua Sementara
H. IMAM SUNARDHI
