SUDAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI

DENGAN MENTERI LH & KEHUTANAN RI

Tahun Sidang : 2017-2018

Masa Persidangan : III (tiga)

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Hari, Tanggal : Rabu, 31 Januari 2018

Waktu : 11.25 WIB – 14.31 WIB

Tempat : R. Rapat Komisi VII

Ketua Rapat :

DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI (Wakil Ketua

Komisi VII/F-PD)

Sekretaris Rapat :

Dra. Nanik Herry Murti (Kepala Bagian Sekretariat Komisi

VII)

Acara : 1. Evaluasi Kinerja Tahun 2017

2. Rencana Kerja Tahun 2017

3. dan lain-lain

Hadir : 27 Anggota

Dengan rincian:

Fraksi PDI-P 4 orang dari 9 Anggota

Fraksi Partai Gerindra 4 orang dari 7 Anggota

Fraksi Partai Golkar 5 orang dari 9 Anggota

Fraksi PAN 4 orang dari 5 Anggota

Fraksi Partai Demokrat 3 orang dari 5 Anggota

Fraksi PKB ... orang dari 3 Anggota

Fraksi PKS 1 orang dari 4 Anggota

Fraksi PPP 2 orang dari 3 Anggota

Fraksi Partai Hanura 1 orang dari 2 Anggota

Fraksi Partai Nasdem 3 orang dari 3 Anggota

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/ F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI): Bismillahirrohmannirrohim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Yang terhormat seluruh Anggota Komisi VII DPR RI; Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta para Eselon I dan Pejabat dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hari ini rapat kerja terkait dengan dua agenda utama yaitu evaluasi kinerja Tahun 2017 dan rencana kerja Tahun 2018 dan tentu kalau ada hal lain silakan disampaikan pada rapat kerja hari ini. sebagai catatan kita semua karena Ibu Menteri ada acara jam berapa? MENTERI LH & KEHUTANAN RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc): Minta izin tapi Ketua. KETUA RAPAT: Oh baik lebih tenanglah ya. Tadinya ada batasan waktu karena ada acara dilebih ataslah yang tidak bisa diturunkan begitu, tetapi kalau memang hari ini lebih longgar waktunya, tentu kita juga lebih leluasa untuk rapat kerja, tetapi saya kira juga kita coba untuk lebih efektif supaya rapat kerja ini juga bisa dilaksanakan secara efisien. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanallah Wata’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa hari ini kita dapat melaksakanakan tugas konstitusional kita dan dalam keadaan sehat wal’afiat. Sesuai dengan jadwal undangan yang sudah diputuskan baik di rapat internal Komisi VII DPR maupun di rapat Badan musyawarah ini adalah rapat kerja terkait dengan dua agenda utama yaitu evaluasi kinerja Tahun 2017 dan rencana kerja kegiatan Tahun 2018. Sudah hadir 7 Anggota mungkin sudah bertambah dari 6 fraksi supaya kita bisa menjalankan rapat ini, saya mohon izin kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR dan Saudara Menteri apakah kita sudah bisa membuka rapat ini dengan sah? Sah ya? kalau disetujui, tentu saya akan membuka rapat ini dengan mengucapkan bismillahirrohmannirrohim, maka rapat kerja saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum kata pengantar Pimpinan, perlu saya sampaikan bahwa ada pergantian Anggota di Komisi VII DPR yaitu Saudara Haji Dardiansyah Nomor Anggota 221. Berdiri Pak Dardiansyah sudah tidak asing menurut saya. beliau menggantikan Pak Ridwan Andi Witiri bertukar tempat. Pak Andi ke-4, Pak Dardiansyah ke-7, kemudian ada tambahan Anggota baru Ibu Melda Adriani dari Fraksi Partai Golkar. Berdiri Bu yang belakang tidak kelihatan beliau adalah Peganti Antar Waktu Pak Azhar Romli yang dulu di Komisi IV DPR. Bu Melda ditugaskan oleh Fraksi Golkar di Komisi VII DPR. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati Untuk bisa kita melihat rancangan program yang lebih memberikan nilai manfaat kepada rakyat dan bangsa, tentu kita harus membaca dan memotret terhadap kegiatan di Tahun 2017. Saya tidak ingin redunden dengan pidatonya menteri. Saya yakin kalau saya membacakan kata pengantar di Pimpinan ini juga akan disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu, kami persilakan Ibu Menteri menyampaikan hasil evaluasi kinerja 2017 dan rencana kerja Tahun 2018. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Sebagai tambahan barangkali karena hot issue karena itu terkait dengan Citarum. Jadi nanti mohon ditambahkan untuk objek didalam pemaparan yaitu mengenai Citarum. MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Terima kasih Yang terhormat Pimpinan Komisi VII DPR RI; Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Pertama, kami menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas undangan rapat kerja hari ini dari DPR RI untuk Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri LHK. Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati. Sesuai dengan surat bahwa hari ini akan dibahas tentang evaluasi Tahun 2017 dan rencana kerja Tahun 2018 dan beberapa hal strategis sebagaimana tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pimpinan. Kami telah menyiapkan dokumen dan saya mohon izin untuk menyampaikan highlight saja Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat karena pada kesempatan ini kami merasakan sangat berharga catatan-catatan arahan maupun pengembangan-pengembangan pemikiran dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR. terima kasih yang tidak terhingga dan tiada henti atas berbagai catatan selama ini dan dukungan serta pandangan-pandangan bagi pengembangan kegiatan dan pencapaian tugas-tugas di Kementerian LHK. Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati. Saya mohon izin kita memulai dari evaluasi kinerja Tahun 2017. Sampai dengan posisi online Januari realisasi penyerapan anggaran Kementerian LHK tercatat sebesar 92,28% dan apabila kita masukan BRG didalamnya, maka pencapaian realisasi 90,65%. Apa yang bisa kita lihat dari realisasi ini, capaian secara sasaran fungsional politik bisa lihat chart pada halaman 4. Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati. Sebenarnya banyak yang seharusnya dimuat, tapi saya mohon izin menyampaikan highlight bahwa dalam 3 tahun sampai dengan 2017 misalnya kebakaran hutan dan lahan kita pakai ukuran kalau dilingkungan ini seperti jumlah hari asap, jumlah hari dimana asap melintasi antar negara. di Tahun 2015 itu 21 hari terus-menerus, di 2016 4 hari dan di 2017 itu tidak ada asap yang melintasi antar negara. memang selama ini untuk pertama kali tidak ada asap melintasi batas negara dan untuk pertama kali juga penerapan siaga darurat karena biasanya diwaktu yang lalu yang diterapkan kalau darurat, jadi atas arahan dan bimbingan dan persetujuan dukungan politis yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan kita menerapkan pendekatan siaga darurat. Jadi setiap sudah mulai panas itu kita harus waspada. Saya di Bulan Januari ini masih mengikuti sampai dengan hari ini selama Bulan Januari itu total ada hampir 50 hot spot itu dibandingkan dengan tahun lalu 90-an lebih hot spot. Kemarin tercatat 11 hot spot. Jadi tiap hari walaupun kita ngerasainnya hujan, tapi hot spotnya ada. Oleh karena itu, sistem pencegahannya memang kita dorong. Di Tahun 2018 nanti Asean Games memang perlu menjadi perhatian karena Bulan Agustus dilaksanakan itu sudah pas fix musim panas dan suhunya tinggi baik di Jakarta maupun di Palembang dan juga ada Badan Restorasi Gambut, kemudian kaitannya dengan gambut ini juga kita mendapatkan apresiasi soal Karhutla dari internasional. Saya kira, kami berterimakasih atas dukungan yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI bahwa consensus-konsensus internasional itu yang dari Indonesia itu kita bisa mendukung. Kemudian areal terbakar juga menurun jauh dari 2,6 juta menjadi 438 ribu di Tahun 2016, terus di 2017 165.400 sekian

KETUA RAPAT: Itu gambar itu kenapa harus sambil tidur itu dipijat lagi MENTERI LH & KEHUTANAN RI: Oh itu polisi lagi nangkap penjahat. Maaf Ketua. KETUA RAPAT: Saya kira lagi dipijat. MENTERI LH & KEHUTANAN RI: Karena atensinya sudah kegambar itu, kalau begitu saya nerangin gambar yang sebelah kanan. Yang baik dan kita perlu jaga terus adalah terkait dengan indeks kualitas udara. Jadi di Tahun 2017 indeks kualitas udara kita cukup baik, jadi 87 angkanya itu kumpulan dari berbagai criteria, tetapi sebagai contoh saja misalnya dibundaran Hi ada monitoring udara, udara baik, sedang dan buruk itu dari tahun ketahun menurun hari buruknya. Jadi kalau di 2015 jumlah hari dengan udara buruk itu lebih dari 30 hari, di Tahun 2016 4 atau 7 hari, kemudian di Tahun 2017 kemarin hanya 2 hari. Oleh karena itu, langkah-langkah ini terus kita lakukan. Indeks udara ini, indeks kualitas udara ini dimonitor di400 kota. Kita masih punya masalah dikualitas air. Jadi pencemaran di sungai-sungai dan sebagainya kualitas air yang diukur oleh Direktorat Jendral itu rata-rata pencemarannya sedang sampai berat. Itu hampir mencapai 80%, jadi kita sedang struggle disitu. Disisi lain adalah kualitas lahan. Kualitas lahan ini sedang kita dekati dan dia terkait dengan lahan-lahan yang rusak dan harus dipulihkan. Itu terkait dengan spot-spot tambang. Tambang yang dimonitor oleh Direktorat jendral mencapai 320-an spot, tetapi pemulihannya relative sedikit karena anggarannya sangat-sangat terbatas, paling 1 tahun bisa 2 atau 4 spot saja, padahal ada 300. Nah ukuran dari kualitas lahan yang lain yang kita coba dekati adalah dari deforestasi. Deforestasi kita menurut data dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan itu menurun dari 2-15 ke2016 dan ke 2017 dari 1,03 juta hektar 1 tahun menjadi 0.6 atau 600 ribu dan kemarin menjadi 479.000. Jadi kondisi-kondisi seperti itu. Gambaran lain adalah perhutanan nasional dengan realisasi 701.000 di 2017 atau total secara keseluruhan sampai sekarang 1,4 juta, kemudian selain perhutanan sosial adalah reforma agraria. Bedanya dengan perhutanan sosial adalah soal akses. Jadi kalau hutan sosial dapat akses saja, tapi kalau reforma agrarian kawasan hutannya yang sudah tidak produktif kita lepas. Ada yang memang sudah dicadangkan untuk transmigrasi, ada yang dari pencadangan kebun, 20% pencadangan kebun dan sebagainya itu sudah 750.000 yang sudah direalisasikan dari target 4,1 atau 4,1 juta sebetulnya targetnya, tapi diindentifikasi cadangannya bisa 4,8 juta hektar. Kemudian dari sisi investasi di 2017 itu investasinya meningkat untuk dalam negeri maupun luar negeri. Dari yang luar negeri dari yang 173 miliar US menjadi 276 dan seterusnya ada didalam chart ini, demikian pula ekspor. Ini 2017 juga angka ekspor meningkat. Yang penting dan operasi dilapangan terkait dengan penyiapan kawasan hutan khususnya taman nasional bagi keperluan spot-spot wisata, jadi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip konservasi. Jadi jumlah pengunjung wisatanya mencapai 6 juta orang dan memang di 2017 ada pengaruhnya karena ada beberapa letusan gunung api dan sebagainya. Terkait dengan kawasan itu kita lihat juga didalam chart ini kelahiran satwa-satwa yang dilindungi ini juga sangat penting sebagai upaya kita menjaga sumber daya hayati dan juga selain menjaga consensus internasional. Produksi tumbuhan dan satwa liar sebanyak 1,217 juta ekor dari lembaga konservasi yang berarti bahwa 10% dari 1,217 juta ini dikembalikan kealam. Jadi posisinya … Terakhir soal perubahan iklim. Kita kalau lihat perkembangan diinternasional, kami berterimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bahwa Komisi VII DPR RI mendukung dengan prestasi ratifikasi pengendalian perubahan iklim dan ratifikasi kovensi dan minamata. Dari dukungan itu beberapa instrument untuk implementasi … agreement itu juga sudah dihasilkan seperti registry nasional. Jadi apapun instrument untuk mendukung implementasi itu kita collect kita daftarkan misalnya termasuk expert untuk sistem adaptasi itu juga didaftarkan apakah teknologi dan sebagainya.

Kemudian sudah ada juga pedoman untuk inventarisasi gas rumah kaca, sistem untuk pengukuran, pelaporan dan perifikasi, pedoman aksi adaptasi dan sebagainya. Itu kurang lebih highlight dari perkembangan ada di 2017. Mohon perkenan yang terhormat Pimpinan dan Anggota bahwa untuk hal-hal rinci secara keseluruhan mungkin nanti di RDP bisa lebih detail dan lebih jelas lagi. Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati. Saya mohon izin kita masuk dibagian berikut yaitu terkait dengan rencana kegiatan Tahun 2018. Alokasi anggaran untuk Tahun 2018 KETUA RAPAT: Saya interupsi dulu Bu ya? inikan halamannya 84 halaman ini. Ya ini kalau ibu detailkan baca seperti tadi menerangkan disitu, ini bisa dapat gelar doctor semua Anggota disini, jadi mungkin ibu highlight ya biar. MENTERI LH & KEHUTANAN RI: Terima kasih Ketua. Kalau kita lihat dihalaman 6 alokasi anggaran sampai dengan posisi terakhir APBN 2017 adalah Rp6,64 triliun, kemudian alokasi anggaran 2018 Rp8,025 triliun dengan kenaikan anggaran Rp1,5 triliun. Kalau kita lihat diprogram pengelolaan sampah, limbah dan B3 serta pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan itu kalau dilihat 2017 ke 2018 naiknya untuk pengelolaan sampah 64%, pengendalian pencemaran dan kerusakan naiknya 87%. Ketua, nanti saya mohon saran dari yang terhormat Anggota bahwa kami melihat perlunya reorientasi dan mengkonfigurasi ulang program-program yang sangat konkrit dan langsung menyentuh kepada masyarakat, jadi tidak tipis sedikit-sedikit seperti inikan? Karena anggarannya ternyata hanya 500-an miliar untuk dua Direktorat jendral ini dari Rp8 triliun dan sedangkan dalam prinsip dan perspektif lingkungan itu menyentuh langsung kepada rakyat itu sebetulnya adalah bagian yang terbesar. Jadi macam-macam polanya apakah pembinaan, sosialisasi, kampanye termasuk dukungan sarana kontak dan lain-lain. Jadi kami nanti mohon arahan berkaitan dengan perencanaan berikutnya diakhir 2018 pertengahan sampai akhir atau bahkan di 2019. Alokasi perprogram perbelanja bisa dilihat pada halaman 7 belanja pegawai 24%, operasi kantor 5% dan belanja untuk langsung dengan masyarakat 69%. Ini tidak usah saya rinci lagi. kita lihat dihalaman 10 bahwa dari data.. KETUA RAPAT: Mungkin saya minta pendalaman sedikit terkait dengan penambahan yang begitu signifikan diplanalogi Bu. MENTERI LH & KEHUTANAN RI: Kenaikan 1,56 triliun dari 2017 itu karena ada program reforma agrarian dan perhutanan sosial Ketua. Kalau kita lihat deprogram nomor 6 dari 317 menjadi 1,13 triliun. Saya ingin melaporkan juga disini bahwa dari dokumen dihalaman 10 ini bahwa operasional. Non operasional itu artinya kegiatan program bersama masyarakat untuk masyarakat Rp5,56 triliun itu sebetulnya 69% adalah program pemerintah yang dititipkan kepada KLHK untuk dilakukan. Sisanya adalah program prioritas bidang atau Kementerian LHK. Jadi kalau dari total APBN 2018 itu kira-kira angkanya 51% dari keseluruhan adalah program yang tidak boleh diapa-apain ini menurut prioritas nasional seperti itu Ketua. Jadi posisinya kenaikan itu disana. Saya melihat bahwa nanti kita harus menyentuh pada bagian menangani lingkungan secara konkrit dilapangan bersama masyarakat. Mengapa diperlukan? Karena selama ini penanganan sampah misalnya terutama dan soal lingkungan secara umum itu lebih banyak di drive oleh dinamika masyarakat dan komunitas. Jadi pemerintah hampir tidak memberi fasilitas apa-apa, hanya mendukung fasilitasi forum support, arahan dan symbol-simbol dimana komunitas itu bisa bekerja secara dinamis.

Oleh karena itu, saya mohon arahan dan sekaligus mohon persetujuan diperencanaan kedepan deprogram 2013 ini kelihatannya perlu kenaikan yang sangat signifikan. Saya mohon izin melaporkan secara ringkas bagaimana rencana kerja secara rinci. Ada 10 prioritas nasional dihalaman 11 dan didalam rinciannya, nanti mungkin pendalamannya juga di RDP, tapi izinkan saya pada program nasional pendidikan misalnya dihalaman 12. Dari 2 program prioritas ada 9 kegiatan yang di KLHK itu ada dua kegiatan, jadi ini dihalaman 12.

Kemudian pada prioritas nasional kesehatan dari 3 program prioritas, 9 kegiatan yang di KLHK ada dua kegiatan. Rinciannya ada 4 proyek di KSDAE, di sampah dihalaman 13. Kemudian pada prioritas perumahan dan pemukiman misalnya dari dua program prioritas, 6 kegiatan menurut RKP itu satu kegiatan prioritas di KLHK yaitu di DAS misalnya yaitu terkait dengan misalnya sumur resapan di 15 DAS pada halaman 14.

Kemudian pada prioritas nasional pengembangan dunia usaha dan pariwisata itu ada 5 program prioritas, 28 kegiatan prioritas menurut RKP dan 3 program prioritas itu ada di KLHK, dan rinciannya ada 9 kegiatan dikonservasi dan di Litbang pada halaman 15 sampai dengan 17.

Kemudian pada prioritas ketahanan energi dari 2 program prioritas ada 13 kegiatan prioritas menurut RKP, 2 kegiatan ada di KLHK yaitu di KSDHE yaitu menyangkut pengembangan listrik tenaga hydro, jadi basis hydro.

Kemudian pada prioritas nasional penanggulangan kemiskinan dengan tiga program prioritas dan 15 kegiatan prioritas di RKP 2018 itu 3 kegiatan prioritas ada di LHK dengan tiga kegiatan yaitu di PSKL, BP2SDM dan PHPL. Jadi menyangkut misalnya peningkatan kapasitas lembaga, peningkatan akses pembiayaan dan peningkatan kualitas produk itu pada halaman 19.

Pada prioritas nasional pembangunan wilayah itu ada 5 program prioritas dan 27 kegiatan prioritas menurut RKP. Di LHK ada 7 kegiatan prioritas dari 27 tersebut yaitu diplanologi, dikonservasi, di DAS, di hutan sosial, di BP2, dipenyuluhan, di SDM dan juga dipemulihan serta dipengendalian perubahan iklim. Pada halaman 20 sampai dengan halaman 28.

Selanjutnya program prioritas nasional politik, hukum, pertahanan dan keamanan ada 4 program prioritas, ada 22 kegiatan prioritas menurut RKP dan 4 kegiatan prioritas ada di KLHK dengan 13 rincian kegiatan yaitu disekretariat jendral, di Direktorat jendral Penegakan Hukum pada halaman 29 dan 30. Jadi itu prioritas-prioritas yang dipersiapkan dan akan kita laksanakan di 2018. Yang terhormat Ketua Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI. Selanjutnya berkaitan dengan isu strategis saya mohon izin melaporkan dihalaman 34 bahwa realisasi perhutanan sosial kita sudah capai 1,34 juta hektar sebarannya bisa kita lihat dihalaman 36. Kemudian kegiatan untuk Tahun 2018 bisa dilihat pada halaman 38, memang di RPJM-N dikatakan bahwa 12,7 juta hektar akan direalisasikan, tapi itu target yang tidak realistis, sehingga kami melaporkan kepada Bapak Presiden untuk menetapkan target realistisnya sampai dengan 2019 yaitu 4,3 juta hektar dari 12,7 karena kalau 12,7 itu kalau seluruhnya diselesaikan, tapi 2 tahun kedepan kita mungkin hanya bisa menyelesaikan sekitar 4,3 juta. Jadi capaian perhutanan sosial perprovinsi mohon diperiksa pada halaman 41. Disini kelihatan datanya, perkembangannya juga KK atau masyarakatnya yang jumlah masyarakat yang terlibat. Demikian pula soal reforma agrarian sebagaimana tadi kami laporkan. Dari target 4,1 dihalaman 45 itu kelihatan yang kita sudah cadangkan 4,8 juta hektar dan sebaran perprovinsi untuk pencadangannya dihalaman 46 dan ini nanti perkembangan berikutnya itu kita kerjakan. Selanjutnya penegakan hukum. Yang terhormat Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota dihalaman 59 dan seterusnya sampai 65, izinkan saya melaporkan bahwa dalam 3 tahun ada 402 kasus yang sudah P21 untuk penegakan hukum pidana dan Rp16,9 triliun total putusan pengadilan yang sudah incrah. Kemudian ada 141 operasi untuk peredaran tumbuhan dan satwa liar dan 61 operasi perambahan hutan serta 1700 pengaduan yang selesai ditangani dan 75 saat ini pengaduan dalam proses penanganan. Untuk pembalakan liar dilakukan 103 operasi dan didalam catatan kami ini mengamankan operasi pembalakan dan perambahan ini mengamankan kira-kira 7 juta hektar kawasan hutan.

Berkaitan dengan penanganan pengaduan pengawasan 1451 entitas dilakukan pengawasan langsung dan dilakukan penerapan sanksi pada 394 berupa sanksi administrasi paksaan. Selanjutnya berkenaan dengan Sungai Citarum, kami mohon izin melaporkan kepada yang terhormat Pimpinan bahwa kebijakan untuk penanganan Sungai Citarum secara terpadu telah ditetapkan oleh Bapak Presiden pada rapat terbatas cabinet diproyeksikan akan selesai 7 tahun untuk panjang sungai lebih dari 290 kilometer dengan daerah aliran sungai mencapai 1,1 juta hektar. Jadi prinsipnya dari hulu, tengah sampai kehilir. Apa yang penting disini ada tiga bagian yang menjadi bagian dari KLHK secara kelembagaan ini dibentuk satgas yang dipimpin oleh Gubernur Jabar dan Pangdam Siliwangi, kemudian segmentik itu diserahkan kepada sector masing-masing juga river body-nya dan akhirnya ditangani oleh PU secara keseluruhan termasuk juga investasi nanti untuk menangani sampah padat. Jadi dibadan airnya itu yang paling banyak sebetulnya adalah sampah padat, dipusat tim pengarah dikoordinir oleh Bapak Menko maritime. Jadi bagian KLHK yaitu menyangkut hulu dengan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdekat adalah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kira-kira 2000 hektar. 2000 sampai 3000 hektar. Kemudian dibagian tengah yang paling banyak adalah terkait dengan industri, jadi limbah industri yang banyak masuk. Didalam catatan data itu kurang lebih ada 3000-an entitas industri yang limbahnya masuk ke sungai. Jadi yang didalam catatan KLHK yang sangat berat lebih kurang 25 industri tekstil dan sangat mencemari dan diproyeksikan karena didaerah cekungan dia diharapkan bisa direlokasi. Pada bagian hilir dia terkait dengan pemukiman, pemukimannya kurang lebih 25 sampai 27 juta rakyat yang terkait didalam perumahan atau pun mengokupasi atau pun berada didaerah aliran Sungai Citarum dan di KLHK programnya adalah mengendalikan ipal, ipal komunal, jadi nanti pemukiman-pemukiman tertentu dibuatkan ipal komunalnya dan untuk sampah dan limbah yang di masyarakat diberikan program-program PSBL3 sampah kita misalnya dengan pusat daur ulang, dengan pemahaman terhadap penduduk dan sebagainya.

Jadi kalau model ini baik, maka dia akan diadopsi untuk DAS, 15 DAS penting lainnya, 15 DAS prioritas lainnya dan menurut pemikiran kami kita dari perspektif lingkungan perlu melihatnya dari sisi intension politik terhadap sumber daya air dan perencanaan sumber daya air. Jadi harus melihat secara keseluruhan sebagai lingkungan dan nanti mohon izin, nanti akan kita kembangkan dalam diskusi yang intens, luas dan ilmiah begitu karena kalau ini sudah kelihatan berjalan dia tidak usah menunggu 7 tahun, jadi paralel bisa masuk juga untuk sungai-sungai yang lain dalam program yang dipandu oleh KLHK dibimbing oleh Komisi VII DPR RI. Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati. Saya kira itu sebagai pengantar. Kami mohon arahan dan catatan-catatan selanjutnya. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Wa’alaikumussalam Terima kasih Bu Menteri atas pemaparannya dan tentu kita memasuki agenda kedua yaitu masukan dan pendapat dari seluruh Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat. Namun demikian, sebelumnya saya ingin sedikit memberikan masukan. Pertama adalah terkait dengan tupoksi lingkungan hidup. Dulu memang saya termasuk tim negoisasi pada waktu tarik-menarik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dengan Kemenristek Dikti. Itu diawal sekali saya memang waktu itu ditunjuk menjadi tim koodinator negoisasi di Komisi IV DPR dan dengan berbagai alasan tentunya, tetapi setelah saya pelajari sebetulnya memang hampir seluruh topoksi dipara Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bisa lepas dari lingkungan hidup. Maka itu, saya kira ini kita melekatnya saja dimanalah. Kalau perspektif anggaran pereselon I, tentu itu nanti didorong sesuai dengan prioritasnya mana yang ini lebih bernilai manfaat. Contoh misalkan terkait dengan planologi kehutanan dan tata lingkungan. Kan disitu ada Amdal disitu. Amdal dulu ada di

Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga ini mestinya bisa kita dalami dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kebetulan Pak Dirjen inikan mantan ketua Timdo Kalimantan Timur. Dulu saya Ketua Panja Kalimantan Timur begitu. jadi dengan Prof Sigit ini sudah. Saya kira dulu banyak berdebat begitu ya karena Timdu dibiayai oleh Pemerintah daerah, pada sisi lain kita punya kepentingan dalam perspektif atau cara pandang lebih luas di pusat. Kemudian terkait dengan perubahan iklim, tentang perubahan iklim. Mungkin secara teknis mungkin lebih condong pada persoalan pemadaman hot spot begitu, tetapi secara konsepsi ini terkait dengan persoalan lingkungan hidup bahkan ini sangat terkait erat dengan perjalanan konfrensi of party UNCC. Jadi menurut saya tidak ada polarisasi disini ya. semestinya berbagai kegiatan dimasing-masing di Eselon I ini melekat dengan di Komisi VII DPR. Kemudian terkait dengan penyuluhan dan perkembangan SDM. Kan disitu juga sama-sama ya SDM-nya lingkungan hidup, SDM-nya. Jadi mungkin kedepan presentasinya juga sebagian memang tidak dapat seluruhnyalah. Kita juga harus saling menghormati dengan komisi lain begitu ya, tetapi mungkin Ibu Menteri pemisahan presentasi itu bukan berdasarkan per Eselon I terkait karena kalau di Komisi VII DPR inikan kesan saya yang dibahas hanya bento saja begitu ya, motor sampah saja yang dibahas, padahal sebetulnya secara substansi banyak begitu loh hal-hal lain ini harus menjadi concern kita. Begitu Pak Roy ya? jadi asal ketemu ributnya bento, bento 40 menjadi 80 dikurangi lagi. Tahun lalu saya tidak dapat begitu ya. Kemudian penegakan hukum ini sudah pasti bahkan bisa jadi Pak Roy karena juga sebagian besar juga kawasan tambang ini adalah kawasan pinjam pakai, kita juga bisa membentuk tim dengan Kementerian ESM. Tim KLHK dengan tim ESDM dengan Komisi VII DPR ini sudah membentuk tim. Ini sudah diputuskan di rapat kerja di Kementerian ESDM. Saya kira, saya mengajak teman-teman di Komisi VII DPR juga kita bisa mengambil kesimpulan pembentukan tim untuk para penambang dikawasan hutan melalui kawasan pinjam pakai yang melanggar terhadap tata aturan. Maksud saya ini kalau disimpulkan ini adalah memang kerja nyata kita didalam menertibkan sector pertambangan dikawasan hutan. Lain-lain saya kira nanti bisa didalami oleh yang terhormat seluruh Anggota Komisi VII DPR. Namun demikian, saya mohon tanggapan secara khusus bahwa sesungguhnyalah Komisi VII DPR bisa melekat nanti dimasing-masing para Eselon I. Jadi kedepan mungkin presentasinya Ibu Menteri bisa memperlihatkan diplanologi dan tata lingkungan ini adalah yang bisa menjadi domain implementasi di Komisi VII DPR, tetapi kita juga tidak ingin melampau kewenangan yang itu menjadi domainnya komisi lain. Yang terakhir Ibu Menteri, tadi belum disebutkan mengenai Ciliwung. Ini hot issue betul ini ya, eh Citarum. Ciliwung lagi. Ciliwung saya kira perlu juga itu. bukan Katulampa. Mungkin Ibu sedikitlah memberikan gambaran terkait dengan persoalan itu. silakan. MENTERI LH & KEHUTANAN RI: Terima kasih Pimpinan. Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati. Sejak pertama kali kita rapat kerja ini, saya sebetulnya tidak membedakan materi yang diberikan kepada Komisi IV maupun Komisi VII DPR karena saya tahu persis bahwa hadirnya dua kementerian menjadi satu ini justru menjadi sinergi yang kuat. Kekuatan-kekuatan LH itu ada direputasi pijakan ilmiah, jaringan sama caranya bekerja dan keterbukaannya. Itu kekuatannya KLHK. Kekuatan kehutanan itu ada pada asset investasi dan yang terkait dengan itu. Oleh karena itu, ketika itu disatukan itu sangat power full dan ketika kementerian untuk menjadi satu ini kita satukan, yang kita pegang sebetulnya valuenya bukan segmen kotak-kotak perdiktorat itu. oleh karena itu, ketika values-nya planning, maka planologi dan tata lingkungan. Jadi sebetulnya ini terkait dengan program prioritas. Kitakan hanya dilibatkan di 9 prioritas dari 10. Satu prioritas yang kita tidak terlibat justru adalah diinfrastruktur, padahal dari tata lingkungan itu kita yang control, padahal disitulah justru saya jadi berhadapan dengan banyak orang dan dimusuhi oleh banyak orang untungnya kami mendapat support yang baik dari para yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR maupun IV. Nah saya sedang appeal dengan BAPPENAS bahwa Amdal itu-itu

sekarang sudah mulai disosialisasikan bahwa proyek pemerintah pun sudah ada Amdalnya. Bikin jalan kalau kotor terus, tanah-tanah merah di tengah jalan misalnya seperti itu Ketua. Itu satu. Kemudian Gakum itu juga sebetulnya sumbernya dari LH. Jadi dia menjadi kuat nilai-nilai lingkungan masuk kedalam managemen kehutanan, jadi kita musuhnya juga jadi banyak. Gambut itu sebetulnya contoh yang sangat penting. Ketika kita kalah yudisial review di Mahkamah Agung karena dihakimnya itu pakai Undang-Undang 41, padahal gambut itu justru bobot utamanya di Undang-Undang 32 Tahun 2009 karena keputusan pengadilan ya kita iya saja, kita tidak mungkin melakukan eksaminasi hukum dan berargiu soal teori dan sebagainya Ketua. Jadi kalau itu no … saya sama sekali tidak ragu bahwa sebetulnya sih kalau dilihat hutan itu bagian dari elemen lingkungan. Kalau lingkungan kita lihat landscape secara keseluruhan, maka didalamnya ada vegetasi alam yang pada criteria tertentu kita sebut hutan misalnya, ada air, ada batu-batuan dan sebagainya Ketua. Jadi saya sangat setuju dan sangat sependapat, makanya tadi saya mengatakan mungkin kita harus konfigurasi ulang dan mungkin pendalaman fungsi masing-masing itu nanti di RDP bisa didalami. Yang penting malah sebetulnya di BP2ESDM. Yang namanya lingkungan itu sebetulnya instrument utamanya adalah regulasi termasuk pajak, insentif dan lain-lain dan campaign sebenarnya. Oleh karena itu, memang ditempatnya Pak Helmi itu ada yang dibawa dari LH disatukan yaitu Kemitraan Lingkungan. Disitu ada Kalpataru, kalpataru di hutan sosial, kemudian Adhi Wiyata dan sebagainya itu di Pak Helmi. Malah saya bilang sama Pak Helmi kita sampai periode ini… KETUA RAPAT: Pak Helmi sana itu Pak Bambang. MENTERI LH & KEHUTANAN RI: Saya bilang kita harus bisa mencetak generasi berwawasan lingkungan. Kita mulai darimana saja. Jadi saya kira itu juga satu hal yang positif. Jadi terima kasih dukungan yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI atas persepsi ini. Terima kasih ketua. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih penjelasan singkatnya dan sebagai catatan ini sudah dua kali rapat Pak Wiratno tidak nampak disini, jadi nanti. Masih Dirjenkan? Masih ya? MENTERI LH & KEHUTANAN RI: Maaf saya lagi tugaskan ada masalah Jawa Barat. KETUA RAPAT: Artinya nanti mohon jangan tiga kalilah ya. Ini sudah dua kali rapat, Pak Wiratno belum nampak disini. Saya tandai itu Pak Wiratno karena anggarannya paling besar begitu ya melampau Rp2 triliun lebih. Kemudian nanti mungkin dirapat selanjutnya Kepala Badan Restorasi Gambut bisa diikusertakan disini. toh juga sebetulnya secara structural masih dibawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik kami persilakan kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR yang terhormat untuk memberikan tanggapan dan pendalamannya. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan Pak Bara Hasibuan siap-siap Pak Nawafie Saleh. F-PAN (BARA K. HASIBUAN, MA):

Terima kasih Pak Ketua.

Selamat pagi Ibu Menteri dan seluruh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Terima kasih atas paparan tadi Ibu Menteri. Saya hanya ingin menyoroti satu

aspek saja yaitu soal penegakan hukum. Jadi tentu kita semua sepakat bahwa salah

satu kunci keberhasilan atau efektivitas kita meningkatkan kualitas lingkungan hidup itu

adalah kalau penegakan hukum dibidang lingkungan hidup berlangsung secara kuat,

secara fear dan berlaku kepada siapa saja, dan memang kami memberikan apresiasi,

Komisi VII DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang

sudah bekerja keras untuk mencoba meningkatkan kualitas penegakan lingkungan

hidup, tapi memang kenyataan dilapangan masih terjadi masalah terutama berkaitan

dengan kegiatan pertambangan yang memang seringkali akibatnya itu merusak

lingkungan disekitarnya dan apakah itu dilakukan oleh perusahaan besar maupun juga

oleh rakyat yang tinggal disekitar lokasi tambang.

Jadi kami ingin menyerukan kepada pihak kementerian untuk terus bekerja keras

agar peningkatan kualitas penegakan hukum ini bisa ditingkatkan. Jadi misalnya

didaerah pemilihan saya di Sulawesi Utara itu ada taman nasional yang namanya

Bogani Wartabone dibagian selatan Sulawesi Utara yang disana memang ada

kandungan emasnya yang cukup banyak dan kegiatan illegal yang dilakukan oleh

penduduk lolal itu terus berlangsung sampai sekarang dan ini saya pikir, saya sudah

berapa kali kemukakan kepada pihak kementerian, tapi sampai hari ini itu masih terjadi

dan waktu itu pernah ada petugas dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bulan

Mongondo yang melakukan dokumentasi dan ini harus dilakukan secara diam-diam.

Jadi seperti spy masuk kelokasi dan melakukan pemotretan dan saya diberikan

foto-fotonya dan saya sangat nyata sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh

penduduk local dan mungkin bekerja sama dengan pihak otoritas apakah pihak

Kepolisian atau mungkin juga polisi kehutanan disana. Jadi itu satu. Yang kedua, juga

terjadi misalnya didaerah pemilihan rekan kami Ahmad Ali di Sulawesi Tengah di

Poboya itu yang dilakukan oleh PT Citra … Mineral yang terjadi kejadian itu

menimbulkan polusi di sungai. Jadi artinya ini hanya contoh-contoh saja Bu. Saya pikir

masih ada beberapa lagi contoh didaerah lain diseluruh Indonesia.

Intinya adalah bahwa memang kita harus bekerja keras untuk meningkatkan

kualitas penegakan hukum terutama berhubungan dengan kegiatan pertambangan.

Nah Kementerian Lingkungan Hidup misalnya kalau soal kegiatan pertambangan

sebenarnya juga cukup melakukan banyak hal terutama misalnya untuk mengajak

masyarakat untuk meninggalkan penggunaan merkuri dan itu sudah dilakukan didaerah

pemilihan saya misalnya. Penggunaan merkuri itu sudah ditinggalkan oleh petambang-

petambang rakyat, tapi memang yang kurang sekarang ini adalah bagaimana diberikan

alternative kepada penambang. Kalau tidak menggunakan merkuri kemudian apa.

Jadi kami tentu yang dikomisi ini yang sangat artinya menangani dua bidang

sekaligus lingkungan hidup dan pertambangan. Kami ingin bahwa kedua-duanya itu

bisa berjalan dan tentu saja kita di Abad 21 ini punya commitment sebagai bangsa yang

beradab bahwa kita juga punya kontribusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan

hidup secara global dan tentu saja melihat ekosistem dan kekayaan by devisity yang

Indonesia miliki, kekayaan hutan begitu luas dan besar, tentu kita punya andil besar,

kontribusi besar terhadap usaha untuk meningkatkan lingkungan hidup secara global

maupun secara nasional. Saya pikir itu harus menjadi kewajiban kita dan menjadi

commitment buat pemerintah sekarang, tapi lagi-lagi saya pikir penegakan hukum ini

masih sesuatu yang harus kita tingkatkan sama-sama dan saya lihat tadi budjetnya

untuk Tahun 2018 itu hanya Rp370 miliar masih jauh lebih kecil daripada misalnya

anggaran untuk planologi yang mencapai Rp1 triliun dan apalagi itu satu… ada tiga

bidang yang saya lihat begitu. Ekosistem Bu ya? jadi ini apakah mungkin nanti bisa

ditingkatkan terus Bu untuk di APBN-P nanti kita tambah anggaran untuk penegakan

hukum karena waktu itu saya tanya kepihak kementerian masalahnya bukan diregulasi

penegakan hukum, masalahnya kekurangan personal. Apakah bisa kita tambah secara

signifikan jumlah personel, sehingga dalam hal ini kunci penegakan hukum itu adalah

jumlah personel polisi hutan, petugas-petugas kehutanan yang melakukan pengawasan

dilapangan. Jadi itu saja.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Pak Bara. Silakan Pak Nawafie saleh. Siap-siap Pak Aryo F-PG (Drs. KH. NAWAFIE SALEH, S.E., M.M.): Terima kasih Ketua. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan yang saya hormati; Rekan-rekan Anggota Komisi VII DPR RI; Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Menteri jajarannya semua. Saya tidak sebutkan satu-persatu. Terima kasih Ibu Menteri yang sudah memaparkan highlight dengan program khususnya yang dilaksanakan Tahun 2017 membuat kami sebenarnya agak tercengang hebat sekali dengan laporan yang seluas ini Ibu sudah bisa memaparkan secara highlight secara keseluruhan. Yang pertama, akan mencetak generasi muda yang berwawasan lingkungan. Itu harus didengungkan Bu. Saya setuju didengungkan saja sudah dari kementerian program itu. saya menyambut baik itu. kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, saya menyoroti tentang areal kehutanan sosial. Di daerah ini banyak diminta oleh masyarakat karena mereka langsung ada dilingkungan hutan sosial itu. Program inikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian lingkungan. Betul itu Ibu ya? nah menurut catatan saya terima sampai dengan Tahun 2017 ini perhutanan sudah mencapai 700.378 tertera didalam halaman 4 Bu yang secara highlight ini ada.

Kemudian untuk Pulau Jawa dalam penyiapan tenaga kerja seluas 46.000 hektar tersedia dari 48 titik di 30 kabupaten. Yang akan menjadi pertanyaan saya apakah ini ada termasuk Jawa Barat atau khususnya Kabupaten Bogor yang ada di 30 ini kemudian 8 titik dari 30 kabupaten dimana saja yang memang menjadi kaitannya dengan areal yang diminta tadi yang jumlahnya 70.000 hektar. Itu yang kaitan dengan hutan sosial karena banyak sekali kebetulan masyarakat saya didapil Kabupaten Bogor ada kaitan dengan Taman Nasional Halimun, kemudian Taman Nasional Gunung Salak itu banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan hutan ini. Mereka sudah berjuang juga ingin melihat dan memanfaatkan untuk membantu kehutanan, tapi mereka tidak mau caranya bagaimana. Nah ini mungkin dibantu nanti oleh para petugas yang dilapangan ya terutama yang berkaitan dengan kehutanan. Kemudian yang di Bogor Bu, ini mohon maaf ini mungkin masalah ini sudah lama ya, itu dulu ada yang di Gunung Salak Endah, proyek Gunung Salak Endah itu luasnya 562 hektar. Dulu diajukan oleh Yayasan Hankam namanya Purnaloka, nah tanah ini sebenarnya sudah dikuasai. Waktu mau diizinkan ditukar. Tukar guling apa namanya rislah ya? itu katanya akan dilakukan rislah, tapi sampai sekarang tidak ada. Nah dilapangan ini semuanya sudah menjadi vila-vila, hotel dan sebagainya. Ada yang mengaku bahwa tanah ini adalah tanah Yayasan Purnaloka. Nah saya melihat ini untuk kaitan dengan penertiban dilapangan, apakah sudah ada rencana dari kehutanan untuk menertibkan ini karena kalau ditertibkan kemarin saya dapat masukan dari Kepolisian karena orang itu ada seorang yang mengaku dia mendapat tugas, yang seorang lagi dia mengakui. Akhirnya hampir berantem fisik dilapangan akhirnya polisi segera mengambil alih akhirnya orang itu diperiksa di Kantor Kepolisian. Yang intinya tanah itu bukan tanah mereka, tapi mereka gunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok

mereka. Nah ini kalau saya sarankan daripada nanti menjadi konflik lebih besar dilapangan Ibu Menteri, mungkin ini terkait dengan Gakum ya atau bagaimana? Saya belum tahu ini ya. ini harusnya kita mengambil langkah saja. Dulu pernahkan mau ditutup, mau dibongkar ya. bangunan-bangunan yang ada di Gunung Salak Endah itu mau dibongkar, tapi hanya sebentar saja sudah hilang lagi begitulah. Itu yang kaitan dengan areal perhutanan yang sosial Bu. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan DAS Ciliwung. Untuk Gakum ini saya melihat Pak kalau DAS itukan 15 meter ya dari bibir sungai. Bapak lihat kalau namanya di Bogor itu apa disebut bangunan-bangunan Jambu 2, kalau disinikan di Jakarta ada Mangga 2, kalau di Bogor Jambu 2 itu bangunan langsung ke sungai. Apa memang dibenarkan itu biarkan saja begitu? ini maksudnya. Jadi kalau saya melihat bahwa itu kalau memang dia melanggar kenapa tidak ditertibkan akhirnya kalau kita menertibkan itu ada contoh begitu. Jadi siapapun yang melanggar itu harus ditertibkan. Itu yang kaitan dengan Ciliwung ya. saya melihatnya itu saja. Kemudian yang keempat mengenai aliran Sungai Citarum. Kalau saya tinggal di Bogor, tapi kelahiran Karawang agak hapal Pak. citarum itu jaman Belanda sudah ada bendungan, bendungan namanya Walahar. Itu mengairi sawah yang kiri-kanan, eh hanya sebelah kiri artinya kesebelah timur. Terus waktu jaman mulai pemerintahan kita waktu itu Presiden Soekarno membuat yang namanya Proyek Jatiluhur dan dibawah Jatiluhur itu ada yang disebut namanya pembangunan Irigasi yang untuk Tarum Timur dan Tarum Barat. Nah Tarum Timur dan Tarum Barat inilah yang digunakan oleh masyarakat Karawang yang jumlahnya petaninya, areal sawahnya mencapai hampir 2 juta hektar, eh 2 juta hektar lupa lagi saya, takut salah saya.

Sudah lama begitu ya. pokoknya stok nasional Karawang pernah menjadi lumbung padi Jawa Barat dan mungkin stok padi nasional. Nah sekarang ini masih digunakan oleh masyarakat karena kalau masyarakat tanaman itu menggunakan itu Pak, menggunakan air yang sudah ditentukan oleh otorita Jatiluhur. Nah waktu saya aktif menjadi wartawan waktu itu, Ir Sutami mengatakan bahwa Jatiluhur itu salah satu proyek yang pertama yang dibuat untuk kaitan dengan Sungai Citarum. Ir Sutami mengatakan Jatiluhur ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sampai 9 DAM, 9 bendungan. Jadi kalau saya hitung sekarang yang pertama yang dibawah jaman Belanda Walahar, yang kedua, Curug, yang ketiga, Jatiluhur, yang keempat adalah Cirata, yang kelima adalah Saguling yang dari Kabupaten Bandung. Kalau kita untuk menyelamatkan Kabupaten Bandung dan terus-terus mengenai banjir, saya melihat bahwa hulu dari atas gunung itu dari Gunung Wayang itu bisa digunakan untuk dibendung. Pak Sutami waktu itu melihatnya kesana ke Gunung Wayang Bu.

Jadi kalau Gunung Wayang ini dijadikan tempat untuk bendungan disamping untuk kepentingan pertanian dan juga untuk kepentingan listrik PLTA. Mungkin kalau untuk digunakan itu mungkin Bandung tidak akan sebesar ini karena Bandung ini sudah ketutup airnya dengan Saguling, jadi setiap hujan besar itu kaitannya akhirnya banjir terus-terusan setiap tahun dan ini belum bisa diselesaikan sampai sekarang bertahun-tahun dan parahnya tadi yang dikatakan oleh Ibu memang industri semua keluarnya ke Kali Citarum. 1500 industri yang ada di Bandung itu membuat limbahnya ke Sungai Citarum dan dibuangnya pada waktu malam. Mereka tidak berani kalau siang. Mereka membuangnya waktu malam. Itu saja yang khususnya di Jawa Barat Bu yang tingkat yang kaitannya lingkungan hidup yang betul-betul menjadi ancaman kita semua kalau kita tidak selamatkan.

Kemudian yang selanjutnya, saya menyoroti kaitan dengan asap itu Bu. Asap ya disinikan jumlah hari asap yang melintasi negara. Kan ada Singapura, ada Malaysia itu biasanya menjadi perhatian sekali. Nah langkah-langkah yang terakhir Alhamdulillah Tahun 2017 kan kita tidak kebakaran Bu ya, tidak ada kebakaran hutan. Nah ini langkah selanjutnya apa yang kita lakukan supaya tidak ada kebakaran lagi di hutan. Apakah mereka yang sudah ketahuan ada itu dilakukan mengenai penindakan yang tegas dalam pelaksanaan hukum. Itu karena bagaimana pun ini terkait dengan negara-negara kita diluar. Saya ingat masih ke Malaysia waktu itu ya memang gelap waktu itu Tahun 2015 yang sampai 21 hari saya masih ingat itu kesana masih dalam keadaan gelap akibat asap. Itu saja yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT: Wa’alaikumussalam. Terima kasih Pak Nawafie. Lanjut Pak Aryo. Siap-siap Pak Bambang Riyanto. F-GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO):

Terima kasih Pimpinan.

Mohon izin sekarang pakai stopwatch karena banyak sekali yang saya mau

tanya. Jadi mungkin sebagian besar dijawab tertulis dan tolong benar-benar tertulis dan

jawabannya dikirim segera dalam waktu dekat, nanti dalam kesimpulan Pimpinan tolong

ya untuk jawaban tertulis ini dijelaskan. Ini ada banyak sekali yang saya mau tanya, tapi

sebelum saya lupa mungkin diluar semua ini kebetulan kemarin saya makan siang

sama Gubernur DKI Pak Anis Baswedan dan salah satu yang saya bahas dengan

beliau adalah tentang sampah dan limbah di Jakarta.

Mungkin ibu ingat waktu awal-awal menjadi menteri kan kita bicara tentang

bebas plastic. Waktu itukan kita pernah membuat keputusan ini yang orang pengguna

plastic diminimarket harus bayar 50 rupiah atau berapa ya? saya lupa. 200 rupiah ya

dan itu berhenti kan Bu. Mohoh izin saja sebentar saja Pak Pimpinan untuk interaktif.

Waktu itu diberhentikan karena ada apa? Ada keluhan dari masyarakat atau bagaimana

ya waktu itu? karena masyarakat tidak setuju. Sebentar saja Pimpinan interaktif ya.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI: Terima kasih. Yang terhormat Pak Aryo. Memang sampah plastic itu kita lakukan uji coba secara material fisikly dengan uji coba itu penggunaan kantong plastic jadi turun 55%, tapi problemnya kemudian konsepnya jadi salah. Salah konsep itu artinya seolah-olah lalu pemerintah membebani public untuk membayar, padahal sebetulnya konsepnya adalah willingness to pay, jadi polluters pay prinsipel harusnya. Oleh karena itu, untuk uji coba ini menjadi regulasi berarti tidak valid. Ada tanda kutip agak berbahaya karena cara melihat persepsinya jadi salah, apalagi terkait dengan uang. Nah didalam uji cobanya Pemerintah daerah juga bervariasi. Ada yang 200, ada yang 2000 dan problem selanjutnya adalah soal akuntabilitas. Oleh karena itu, ini sekarang konsepnya sedang diperbaiki persepsi masyarakatnya yang didorong banyak dan memang kelihatannya harus seperti itu dulu daripada pemerintahnya lalu kemudian ternyata ngutip uang begitu dari rakyat. Jadi kondisinya seperti itu Pak Aryo. Terima kasih. F-GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO):

Terima kasih. Karena ini sekarang kami di Jakarta, kami kebetulan di Partai Gerindra juga mendapatkan riset-riset bahwa sekarang kalau tidak salah Banjarmasin bebas plastic, Kota Banjarmasin bebas plastic. Tolong dicek itu kalau mereka sukses, alasan suksesnya kenapa. Kemudian masa kita kalah sama negara-negara di Afrika. Sekarang di Afrika di Ruanda dan di Kenya, Kenya Rwanda itu anda ditangkap polisi loh kalau pakai plastic sekarang. Jadi masa kita mau kalah sih sama Kenya, sama Rwanda negara yang barusan perang saudara sampai setengah juta orang mati masa kita kalah sama mereka. Jadi ini tolong diperhitungkan karena sekarang ini Pak Gubernur DKI, Pak Anis Baswedan sedang menyiapkan bersama timnya untuk membuatkan Pergub untuk larangan plastic kedepannya ini di Jakarta. Tolong di Balai Kota sedang mengkaji

ini untuk membuat Jakarta bebas plastik, jadi mohon kerjasamanya dengan Kementerian LHK. Jadi selain saya ganggu Ibu Menteri, saya juga ganggu Pak Sekjen mengenai ini. Jadi tolong studinya kita buat ini. ini demi anak cucu kita, demi Jakarta bebas plastic. Itu yang pertama ya. itu terima kasih. Kemudian yang kedua, ini saya mau tanya tentang beberapa hal contohnya ini satu persatu deh biar ngebut sedikit ya. Pada halaman 13. Yang pertama, Ini preventif dan promontif masyarakat hidup sehat, penghapusan penggunaan merkuri ini bentuknya seperti apa. Ini tertulis saja ya. tolong dijelaskan dalam jawaban tertulis. Kemudian berikutnya pada halaman 18. Halaman 18 ini tentang ketahanan energi, pembangunan PLT berbasis hiydro. Ini apakah kerja sama dengan Kementerian ESDM atau tidak atau kalian buat sendiri karena sayang ini kalau Kementerian LHK jalan sendiri tanpa kerja sama ESDM ini. Apalagi ini percuma juga bangun listrik, kalau nanti tidak ada PPE, listriknya tidak dibeli oleh PLN dan lain sebagainya. Ini apakah ada hubungannya dengan PLN atau tidak atau ini hanya program untuk melistriki daerah-daerah yang kalian kerja karena kan Indonesia prinsipnya harus ada PPA kan dengan PLN. Jadi bagaimana ini kalian mau mengejar PPA di PLN atau bagaimana? Itu harus jelas karena kalau ini jualnya ke. Inikan ada program listrik terangkan. Presiden sedang mengejar rasio elektrifikasi, jadi ini bentuknya seperti apa tolong dijelaskan. Berikutnya halaman 22 peningkatan presentase populasi spesias yang terancam punah. Ini tolong saya minta laporannya ya. inikan tulisannya apa anggaran Rp28 miliar, 2%, jumlah … unit ini halaman 22, ini halaman 23, nah ini nomor 10 sama 11 kok ada muncul lagi nomor 17 dan 18 dua kali terus kok angkanya beda. Halaman 22 sama halaman 23 kok ini proyek rincian yang sama kok muncul 2 kali ini, 2% 10 menit, berikutnya 2% dua unit. Tolong dijelaskan ini apakah salah cetak atau bagaimana. Jangan sampai ini penggunaan angka yang salah. Terus muncul lagi ini dihalaman 24 tidak apa-apa ini tertulis saja ya. Kemudian lanjut tentang perhutanan sosial. Mohon maaf kalau tadi sudah dijelaskan sama Ibu Menteri karena tadi saya lagi sibuk membaca semua laporan ini. perhutanan nasional ini 12 halaman 33, yang 12,7 juta hektar itu payung hukumnya apa saja ya. Tolong dijelaskan Permennya, PP atau Perpresnya berdasarkan Undang-Undang apa tolong dijelaskan karena kalau pun ini program nawacita pemerintah, tapi harus ada payung hukumnya. Tolong dijelaskan. Itu halaman 33. Itu dijawab tertulis tidak apa-apa karena kita mungkin tidak ada waktu hari ini. Lanjut kehalaman 38. Ini saya asumsi 2 juta hektar maksudnya ya? 2 juta hektar ini juga tolong tadi mungkin Ibu sudah bahan ini halaman 37 rencana kegiatan perhutanan sosial. Tolong dijelaskan juga payung hukumnya seperti apa. Dihalaman 39 berikutnya ini pola pendampingan perhutanan sosial ya berarti. Tolong berikan laporan terinci kepada kami di Komisi VII DPR ini pola pendampingannya seperti apa, rekruitmentnya seperti apa Pokja PPS ini, level provinsi kabupaten dan seterusnya. kadangkan kami ada daerah pemilihan masing-masing, kitakan juga ingin tahu ini perhutanan sosial mau buka lahan besar banget ini 2 juta sampai 4 juta hektar ya kalau tidak salah tadi. ini untuk yang monitor 2 juta hektar yang dihalaman 38 kan? Nah jangan sampai ini menjadi merambah hutan, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Jadi tolong ini tidak apa-apa tertulis saja. Tolong saya menunggu laporan dan tolong jelaskan apa ini Pokja Pendampingan Perhutanan Sosial. Orang ini siapa ini? karena jangan sampai ini menyusup masuk-masuk dari perusahaan-perusahaan ya saya tidak mau sebutlah nama perusahaan yang besar-besar di Riau dan besar-besar disana itu, nanti disusupi sama mereka atau yang lain kita jangan mau sampai itu terjadi. Berikutnya halaman 43. Tolong dijelaskan lebih lanjut, tadi mungkin perlu dijelaskan lebih rinci Tora ini apa karena ini sebelumnya belum pernah nongol kan ini. ini baru yang baru kan? Tanah objek reforma agrarian sudah berapa kali dibahas? Ya ini nanti terulis saja, tidak usah sekarang dan juga halaman 48 rincian yang pemantapan kawasan hutan ini yang besar sekali ini yang 826 miliar ini tolong dijelaskan yang 346 dan 412 yang bawah itu rinciannya tolong laporkan kepada kami. Kemudian lanjut sekarang dirincian realisasi fisik. Jadi yang berikutnya ini Tahun 2017, jadi kita review Tahun 2017 halaman 6, halaman 6 ini ada nomor 17 luas hutan kota targetnya 490 hektar, realisasi fisiknya 452 hektar. Tolong dijelaskan dimana ini? karena di Jakarta ini meskipun sudah begitu …, tapi masih ada hutan kotanya dan masih ada tempat daerah yang potensi untuk dijadikan hutan kota. Jadi tolong dijelaskan. Berikutnya dihalaman 7 program konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Bu Menteri, mungkin ingat beberapa waktu tahun yang lalu sudah berkali-kali saya

nanya waktu itu kita pernah di Kopo dengan Eselon I bahas anggaran tentang polisi hutan foresh…, nah waktu itu angka yang diberikan oleh LHK ada Rp42 miliar rupiah waktu itu. waktu itu rapat di Kopo waktu itu Rp42 miliar rupiah waktu itu. waktu itu rapat di Kopo waktu itu Rp42 miliar kalau dikonversi menjadi dolar Cuma 3 juta dolar. Jadi masa …strenger polisi hutan kita moso cuma 3 juta dolar. Ini kalau saya umpamakan anggaran Green Peace Indonesia, Green Peace Indonesia itu lima kali lipatnya anggaran kalian untuk polisi hutan. Bayangkan green peace Indonesia anggarannya 15 juta dolar, tapi polisi hutan kita 3 juta dolar. Nah itu 2 tahun yang lalu Tahun 2016. Saya ingin tahu disini saya lagi nyari-nyari, disini cuma ada unit, cuma ada angka unit, tapi saya tidak tahu jumlah total personel polisi hutan kita untuk hutan konservasi, taman nasional, national park, hutan lindung itu totalnya berapa dan saya juga ingin tahu gajinya itu berapa karena waktu itu saya pernah hitung polisi hutan kita 2000 orang dengan Rp42 miliar berarti gaji pertahun tiap polisi hutan kita cuma Rp20 juta rupiah. Tidak sampai Rp2 juta perbulan Pimpinan. Rp1,5 juta-1,8 jutalah rata-rata. Jadi bayangin kalau orang yang kalau voucher masuk kedalam mau memburu harimau ya kasih Rp2 juta sudah tutup mata polisi hutan kita. Jadi tolong saya ingin tanya gajinya berapa, jam jumlah polisi kita bertambah atau belum. Ini sudah tahun ketiga ini saya nanya ke Ibu Menteri tentang forest …kita. Kemudian berikutnya dihalaman 8 ini bicara presentase peningkatan populasi jenis satwa. Ini saya coba cek di online tentang … angkanya datanya untuk Indonesia saya tidak pernah punya, kan katanya realisasi fisiknya 7,86% targetnya 2%. Jadi tolong dijelaskan lebih lanjut karena bagi saya ini sesuatu yang sangat penting untuk benar-benar melindungi satwa kita yang terancam punah. Tolong mohon bantuannya dari Kementerian LH, saya ingin tahu 25 jenis satwa ini apa saja, jumlah total di Republik Indonesia itu apa saja dan itu 7,86% itu maksudnya apa itu? itu naik 7,86 atau tidak? Karena tadi dihalaman yang pertama yang Ibu sampaikan yang lingkaran itu, itu katanya sudah jumlah tandanya nambah atau jumlah gajah sumatera sama harimau sumateranya nambah. Masa tahun lalu cuma nambah satu sih ekor harimau sumatera itu bagi saya agak memalukan Bu. Perlu ditambah lebih lanjut. Ini mohon maaf ini, saya masih banyak hal yang saya mau tanya. Oh maaf dua yang terakhir dihalaman 9 setelah ini target kawasan mangrove realisasi cuma satu. Itu dimana dan kenapa kok tidak bisa tercapai 12? Yang 11 kemana itu? tolong dijawab. Maaf ya Bu kalau saya ngebut karena saya tidak mau mengambil waktu yang lain. Kemudian berikutnya halaman 19 Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Disini ditulis jumlah sekolah dan kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan. Jujur saja, saya tidak tahu maksudnya ini apa “peduli budaya lingkungan” apa tolong dijelaskan dari kementerian. Definisi peduli lingkungan itu apa, definisinya apa, realisasinya apa? Realisasinya 536 sekolah, kampus itu dimana saja? Karena setahu saya yang peduli dan berbudaya lingkungan itu ngecapnya gampang, tapi realisasinya percuma. Jadi tolong dijelaskan definisinya apa dan lokasinya dimana saja. Itu halaman 19. Mohon maaf ini masih banyak sekali. Oh yang terakhir deh halaman 28 berikutnya. Program Pengelolaan Sampah Limbah dan B3. Ini ada tulisan zero merkuri di 3 lokasi 100% pencapaiannya, 3 lokasi ini maksudnya di Pacitan, Banyumas bentuknya apa saja. Terus kemudian apakah ada untuk Jakarta atau tidak?karena Teluk Jakarta kan barusan kita ratifikasi minamata Pimpinan. Kita barusan ratifikasi itu dan kemudian itulah satu daerah yang tercemar banget ya kebetulan dapil saya Teluk Jakarta. Inikan untuk emas skala kecil ya, kalau yang lain seperti Program Pengelolaan Merkuri tolong dijelaskan dimana saja. Inikan untuk yang small … gold mining. Kemudian mungkin saya masih banyak sekali. Saya serahkan kepada yang lain ya, nanti saya sampaikan daftar pertanyaan saya dan mohon dijawab secara tertulis. Oh dan yang terakhir kali ya. Sayakan tidak minta terlalu banyak sebetulnya ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi di Jakarta ini di Jakarta tidak ada hutan, hutan kota itu tidak ada, tapi masalah sampah ini besar sekali dan tahun lalukan saya dialokasikan 31 gerobak motor sampah, tapi yang terrealisasi cuma 22. Nah saya sih biasanya tidak ngambek, tapi saya ini ditanya sama warga Jakarta Barat dan Utara mana ini gerobak motor sampahnya? Ya mohon maaf ya ini menurut saya bukan levelnya Ibu Menteri, tapi levelnya dirjen atau direktur, tetapi ya kita dari komisi setuju, sudah mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup ya saya rasa untuk mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup, saya rasa tidak layaklah program bantuan untuk pemilihan kita dipotong begitu saja, sepihak tanpa konsultasi dengan kita. Apalagi kita sudah berusaha memperjuangkan anggaran untuk Kementerian

Lingkungan Hidup. Jadi mohon hormati kami terutama untuk program daerah pemilihan kita, kita akan hormati Ibu. Sekian saja. Terima kasih Pimpinan. Hitungannya 16 menit. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Wa’alaikumussalam. Saya membahas dijanjikan tidak satu pun Pak Aryo. Ini terus saja tidak berhenti-henti ya Bu Menteri ya saya ngomong ya? supaya ada yang tersinggunglah begitu ya. sebelum ke Pak Bambang, sedikit saya ingin menyampaikan aspirasi juga ini terkait dengan kebijakan dari planologi dan tata lingkungan untuk relokasi Bendungan Kuningan Pak. Dulukan kami waktu di Komisi IV DPR berkunjung kesana dan kita memberikan percepatan untuk pemberian izin atas lahan relokasi terhadap masyarakat yang terkena dampak. Ini mohon segera mungkinlah mereka sudah belum ada kepastian sampai sekarang dan kasihan karena fisik akan segera selesai dan mereka harus menempati lokasi baru ya Bu, sudah selesai ya? katanya masih menunggu surat dari Kementerian KSDAE, apa namanya Dirjen Sumber Daya Air. Sudah berkirim, sudah sampai?tolong nanti barangkali kalau ada bukti suratnya saya mintalah ya? untuk memastikan karena ini masyarakat disana atau masyarakat kampong saya Pak. saya disana kampungnya, jadi mereka berharap bisa ini cepat selesai. Kami persilakan Pak Bambang Riyanto, kemudian nanti Pak Hari Poernomo. F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Pimpinan yang saya hormati;

Para Anggota Komisi VII DPR yang saya hormati;

Ibu Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.

Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama, saya

mengucapkan suatu apresiasi yang mendalam kepada Kementerian Lingkungan Hidup,

dimana kami melihat realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember itu

90% lebih. Ini adalah sangat luar biasa sekali perlu kita apresiasi bersama karena tidak

semua kementerian mampu berhasil menembus realisasi anggaran yang sebesar ini.

kalau bisa kami katakan ini nyaris sempurna tinggal nanti fakta dilapangan seperti apa

karena kami juga akan melakukan fungsi pengawasan, kami akan melakukan

pengawasan, tetapi namun kalimat yang pertama saya ucapkan adalah satu apresiasi

semoga prestasi yang diperoleh oleh Kementerian Kehutanan ini bisa menjadi

pedoman bagi kita termasuk juga realisasi anggaran di DPR RI.

Kemudian berikutnya, saya juga perlu menyampaikan hal yang kedua, didapil

kami ini kebetulan atau izin Ketua memperkenalkan diri, nama saya Bambang Riyanto

dari Dapil Jawa Tengah V yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten

Klaten dan Kabupaten Boyolali. Kenapa ini saya perkenalkan? Karena nama Bambang

di Komisi IV DPR tidak hanya nama saja Ibu untuk bisa membedakan dengan yang lain.

F-PD (H. IHWAN DATU ADAM, SE.):

Ditempat Ibu saja banyak termasuk Pak Sekjen. Ya Pak Sekjen ya?

F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Saya juga pernah menjadi anak buah ibu ketika saya menjabat sebagai kepala

daerah, Bupati Sukoharjo di Tahun 2000 sampai 2010, dimana diperiode kedua saya

satu angkatan di Tahun 2005-2010 dengan Pak Joko Widodo beliau Walikota Solo.

Kami berada didapil neraka Ibu karena neraka dan… lain itu neraka dari neraka. Musuh

bubuyutan lingkungan hidup itu adalah pengalihan lahan yang mau tidak mau, suka

tidak suka itu niscaya akan terjadi, walaupun didalam suatu rangkaian susunan tata

kelola lahan itu disitu ada rencana tata ruang dan ada rencana tata ruang. Itu sering

dilanggar dengan beberapa modus operandi yang ketika kita tidak mengantisipasi sejak

awal, disitu pasti akan terjadi suatu gelombang perubahan ekosistem yang luar biasa.

Banyak sekali ini terjadi didaerah. Mohon kiranya nanti dari lingkungan hidup bisa

melakukan suatu pengawasan, pengamatan atau suatu evaluasi dan kalau perlu seperti

Pak Bara katakan tadi dari sisi penegakan hukum itu harus lebih ditingkatkan lagi.

Diwilayah kami khususnya di Kabupaten Sukoharjo itu adalah daerah industri

serta pertanian. Banyak industri-industri besar ditempat kami yang tentu saja

pencemaran itu pasti terjadi tidak mungkin tidak, walaupun izin keluar, walaupun

Amdalnya ada, tetapi nyatanya itu disitu pencawaran pasti terjadi baik dalam skala

nasional maupun skala internasional. Ditempat kami ada pabrik-pabrik besar yang tidak

asing didengar oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Disitu ada PT Sritekx Ibu, ada

Batik Keris juga, ada Konimex yang produknya sudah kemana-mana. Ya namanya

Sritek itu memang US Army darimana dari sana. Semua pakaian-pakaian, pasukan-

pasukan itu ada beberapa puluh negara. itu disupply dari PT Sritek itu berstandar ISO.

Pekerjaannya sangat teliti sekali disitu, tetapi saya mendengar kemarin ada demo yang

mana ini merupakan anak perusahaannya atau berdiri sendiri kami juga tidak tahu yaitu

PT RUM. Ibu bisa melihat ketika kami membuka kawasan industri 300 hektar dan saat

ini sudah berjalan. Nah mungkin bisa dilihat dari situ apakah ini benar-benar terjadi?

Karena baunya sangat menyengat sekali, sangat mengganggu petani, sangat

mengganggu warga sekitar. Mohon kiranya dari lingkungan hidup peduli atau melihat

apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak.

Kemudian berikutnya saya pernah ke Kepulauan Riau atau tepatnya di Pulau

Batam. Disana telah dibangun 6 jembatan. Kalau saya melihat Pulau Batam itu ada dua

pemerintahan. Yang utama disana ada gubernurnya, disana ada walikotanya, tetapi

disana ada pula Badan Otorita Batam. Jadi pengelola itu sejatinya Badan Pengelola

Batam dan ini sudah merambah sampai kejembatan dua. Mereka membangun waduk

dan disitu terdapat dijembatan tiga dan empat itu ada hutan Pulau Buru. Hutan Pulau

Buru disitu saya sempat bertanya karena saya satu hari disana, saya nongkrong

disana, saya mati betul kondisi disana itu sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali

Hutan Pulau Buru yang ada disana itu sudah gundul Bu. Saya bertanya lagi itu

dinyatakan oleh pemerintah sebagai hutan Pulau Buru yang dilindungi tentu saja yang

diburu apa? Yang diburu itu planduk. Yang sering kita dengar gajah sama gajah

bertarung planduk mati ditengah-tengah.

Saya belum pernah melihat planduk itu apa, seperti apa? Planduk itu seperti

kancil, tetapi lebih besar ibu dan ini laporan saya atau apa-apa yang saya lihat betul

dan saya dokumentasikan Bu, saya dokumentasikan, tentu saja ini agar dari jajaran

Kementerian Lingkungan Hidup bisa melihat apa-apa yang saya sampaikan itu benar

atau tidak dan disana juga ada permintaan warga, ada 12 ribu kepala keluarga yang

tinggal disana dan telah memohonkan hak pakai atas tanah dijembatan 5-6 dan

dijembatan 5 itu pernah oleh UNHCR dipakai sebagai tempat pengungsian pengungsi

Vietnam yang manakala oleh UNHCR tempat itu dipindah mau ke Australia terjadi miss

komunikasi, warga Vietnam yang tinggal disana itu mau dikembalikan ke Vietnam dan

mereka tidak mau. Daripada saya dikembalikan ke Vietnam lebih baik bunuh diri,

sehingga disana ada suatu makam yang sangat besar sekali, bagus itu adalah makam

orang-orang Vietnam yang tinggal disana. Kalau saya melihat surat-menyurat dari para

pemohon itu sudah diakte noratiskan dan sudah ada persetujuan dari Kementerian

Lingkungan Hidup maupun Menteri Kemaritiman.

Saya tidak tahu sudah sampai sejauhmana kami sudah berjuang sekian lama,

tetapi sampai hari ini pun juga belum tahu kabar terakhirnya karena saat ini mereka

terdesak oleh ulah-ulah cukong untuk menguasai tanah itu dengan membawa oknum-

oknum aparat dan akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa bahkan saat mereka

mendirikan suatu posko itu pun kemudian dirusak. Ironisnya perusakan itu tidak

diperiksa oleh penegak hukum yang diperiksa adalah yang melaporkan yang dirusak

karena mereka melakukan perlawanan dengan melempar. Kenalah salah satu alat

angkut yang digunakan oleh perusak ini yang diproses justru mobil yang rusak atau alat

angkut yang rusak ini. nah dimana letak keadilan disitu?

Berikutnya saya membaca tentang prioritas nasional ini ada banyak sekali Bu.

Kemarin juga saya sampaikan dengan Pak Herman itu pernah jadi korban UP2DP

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Kami kaitkan dengan Undang-

Undang MD3 kami punya tugas, kami punya kewajiban dan kami disumpah. Salah satu

kalimat sumpah kami adalah bahwa saya akan memperjuangkan daerah pemilihan

yang saya wakili, tetapi ketika itu sampai hari ini ya beruntunglah kami ada di Komisi VII

DPR ada sedikit kemarin dari Kementerian ESDM dan ini kebetulan kami bertemu

dengan kementerian dari Menteri Lingkungan Hidup. Pertanyaan saya Bu, apakah dari

PN-PN ini ada yang bisa saya bawa kedapil? Sehingga kami disana, kami kadang-

kadang malu kalau mengadakan reses. Kami hanya sebagai carik. Mencatat-mencatat,

tetapi tidak pernah ada realisasinya sama sekali, sehingga kami ketemu konsituens,

kami berangkat ke Senayan ini membutuhkan ligitimasi rakyat. Yang kami butuhkan itu

ratusan ribu Ibu.

Kami berangkat ke Senayan itu paling tidak kuotanya itu mencapai hampir

300.000 atau tepatnya ditempat kami itu terdiri dari 4 kota 1 kabupaten, ada 62

kecamatan, 883 desa dan kelurahan, 3 juta pemilih. Kalau dengan angka partisipasi

pemilih 70% itu berarti 21 juta. 21 juta kuotanya ada 8. Tinggal kita bagi saja sekitar

280ribu, sehingga kami butuh legitimasi ini dan kami tidak ada Bu program-program

seperti ibu seperti kementerian, lembaga. Barangkali karena kita itu mitra kerja Bapak-

Ibu yang saya hormati, mohon kiranya apabila PN-PN ini ada yang bisa kami bawa,

ajak kami Bu silakan Ibu bicara. Ibu beserta jajarannya bicara, ah ini berkat usulan

kami, sehingga ini direalisasi oleh kementerian atau lembaga. Itu harapan besar kami

dan barangkali ini bukan saya saja Bu seluruh Komisi VII DPR saya pasti akan

mendukung. Sebagai kompensasinya ketika nanti akan mengajukan RKA dari Komisi

VII DPR saya secara normative akan mendukung berapa pun yang dari Kementerian

Lingkungan Hidup mengajukan itu sepanjang rasional, transparan dan akuntable kami

pasti akan mendukung rencana anggaran ini.

Demikian, terima kasih Pimpinan. Waktu saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bambang dan saya kira ini memang terinspirasi juga Ibu

Menteri ya, masyarakat kitakan kepedulian terhadap lingkungan itu masih, kalau

dibilang rendah mungkin tidaklah ya, masih belum maksimum begitu ya, maksimal.

Untuk itu, apakah tidak sebaiknya barangkali membagi tugaslah dimasing-masing

Eselon I membuat sosialisasi terkait dengan lingkungan dimasing-masing dapil. Kita

fasilitasilah didapil, tapi programnya dari masing-masing Eselon I dibagi saja Bu. Kalau

keberatan di Eselon I untuk menampung seluruh dapil, mungkin bisa berbagi dengan

Eselon I lainnya begitu. Topiknya ya mungkin sekitar itu. Mungkin kalau dikawasan

tambang yang banyak illegalnya ya gakumlah disana bikin sosialisasi. Kalau didaerah

saya karena ada limbah rumah sakit ya yang lagi rame ya Bu Vivinlah begitu ya.

pokoknya yang laki-laki diluar dapil saya boleh begitu ya. staf ahli boleh begitu ya, Ibu

Menteri boleh. Saya belum pernah ada acara dengan Ibu Menteri itu belum pernah

begitu, padahal sudah lama rasanya kenal Ibu Menteri ini.

Terima kasih Pak Bambang, lanjut Pak Harry Poernomo.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati;

Ibu Menteri beserta seluruh jajaran KLHK yang saya hormati.

Saya ada dua isu yang ingin saya angkat, walaupun sebetulnya sudah banyak

disinggung oleh teman-teman yang menyampaikan pertanyaan terdahulu, tetapi apa

boleh buat saya akan ungkit saja lagi. yang pertama, tadi sudah banyak dibahas. Saya

sendiri terus-terang saja mengikuti program KLHK selama lebih dari 3 tahun berada di

Komisi VII DPR ini secara umum dengan berbagai keterbatasannya baik dari sisi budjet

maupun dari sisi jumlah tenaga kerja. Saya pikir sudah memadailah, tetapi ada satu hal

juga yang kita anggap paling lemah ya dari beberapa kali kunjungan kerja ke daerah,

saya melihat law enforcement ini titik lemah KLHK. Oleh karena itu, harapan saya

kedepan masalah law enforcement ini perlu ditingkatkan, walaupun saya sangat

memahami berbagai keterbatasan memang masih membelenggu kita utamanya soal

budjet. Yang ingin saya garisbawahi adalah penegakan hukum atau law enforcement ini

bagaimana caranya tim yang ada di Pemerintah daerah itu diberdayakanlah begitu,.

Mereka inikan bukan pajangan saja didaerah ya.

Tadi banyak disinggung masalah gangguan lingkungan dari industri ekstra aktif

ya tambang, kemudian aliran sungai. Yang heboh akhir-akhir inikan masalah Citarum.

Citarum inikan didepan mata kita itu pun kita belum mampu mengatasi itu sudah

puluhan tahun. Inikan contoh nyata yang tidak bisa dipungkiri aspek law enforcement

yang sangat lemah dikita. Tolak ukur keberhasilan KLHK ini sebetulnya di law

enforcement bukan diyang lain ya. Sosialisasi perlu ya, pencegahan perlu, tapi law

enforcement ini yang harus diperkuat. Oleh karena itu, Ibu Menteri yang saya hormati

ya agar diperkuat ini dengan berbagai keterbatasan, syukur-syukur kita nanti bisa

mengusulkan satu anggaran yang lebih memadai ya kami akan dukung.

Kemudian yang kedua, ini juga sudah banyak disinggung terkait dengan

consensus kita mengenai motor sampah ini. Saya memahami apa yang sesunggunya

melatar belakangi ini. Tolong Ibu Menteri juga bisa bantu kami untuk membangun

kredibiltas maupun reputasi kami sebagai wakil rakyat ini untuk memperbaikilah. Ini

masalahnya terus-terang citra kami ini tercoreng akibat commitment yang tidak terwujud

karena baru kali ini kami merasakan ini. oleh karena itu, Ibu Menteri tidak ada pilihan

lain kami mohon ya tolong bantu kami untuk membangun kembali reputasi kredibilitas

kepercayaan masyarakat pemilih kepada kami karena akibat ini. Soalnya sepele

memang kelihatannya, tetapi dampaknya sangat signifikan buat kami karena didalam

setiap acara pembagian ini, walaupun tidak ada acara sosialisasi, kami melibatkan juga

unsure jajaran Ibu didaerah.

Kami tidak mau sendiri dan kemarin pada waktu kami pembagian ini juga

disaksikan oleh jajaran Ibu yang ada didapil ya dan saya terus-terang katakan ini diluar

control kami ya, tetapi membangun kembali tidak mudah Ibu, tetapi kebetulan saya

duduk disamping Pak Kurtubi yang kebetulan juga saya dari Nasdem saya pikir

Anggota DPR dari Nasdem ini dapat penuh ternyata tidak juga, jadi saya tidak jadi

marah ya kan? coba kalau Nasdem dapat penuh protes saya. Jadi rupanya Ibu masih

jujurlah kadernya sendiri dapatnya minimum, tapi tolong Bu kita bangun bersama Bu. Ini

masalah kredibilitas Bu ya. Oleh karena itu, kedepan saya tidak berani janji lagi, saya

menunggu saja ya, saya menunggu dari KLHK apa sih yang bisa dibawa. Saya tidak

mau janji, kapok ya. Itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Ini menggarisbawahi dua

yang sebetulnya sudah disinggung oleh teman-teman yang saya hormati.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa’alaikumussalam

Terima kasih Pak Harry.

Lanjut Pak Andi Jamaro. Siap-siap Pak Dardiansyah.

F-PPP (Dr. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si.):

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua dan seluruh Anggota yang kami hormati.

Ibu Menteri dengan seluruh jajaran

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama, mengenai

Program Tora dan PSKL. Sesuai penjelasan beberapa kali kita bertemu, program ini

sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi ketika masyarakat ingin mengajukan itu, itu

secara teknis mereka tidak mengerti Bu. Karena itu, menurut saya ini penting untuk ada

semacam juknis yang bisa dipegang sebagai regulasi oleh seluruh pemeran

dilapangan. Tora dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Kita tanya bupati

belum mengerti, camat tidak mengerti, instansi yang paling bawah juga tidak mengerti.

Masing-masing menyampaikan pandangannya berdasarkan versi masing-masing,

sehingga ini bisa menyulitkan kita dilapangan karena begitu masyarakat salah karena

persepsinya selama ini motong ranting saja itu dia bisa ditangkap dan dipenjarakan,

sehingga ini penting untuk adanya semacam juknis yang menjadi acuan. Itu yang

pertama.

Yang kedua, ini melalui Ibu Menteri ke Dirjen Gakum ya. Dirjen Gakum, saya

beberapa waktu yang lalu sempat berdiskusi sedikit dengan Kapolda Sumatera Barat

terkait dengan kasus lingkungan dikawasan Mandai. Waktu itu sudah pernah difasilitasi

oleh Kapolda, lalu kemudian Gakum punya tindakan tersendiri, tapi menurut Kapolda

ada perlawanan dari masyarakat. Saya ingin perkembangannya seperti apa Pak?

karena siapa tahu Pak Dirjen bekerja dengan baik, tetapi ada intervensi secara

terselubung oleh aparat-aparat yang lain yang melakukan pembelaan pada pelaku

kejahatan lingkungan itu. itu yang kedua.

Yang ketiga mengenai kasus yang dikampung saya. Tadi saya sudah WA ke Pak

Dirjen mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti.

Yang keempat, kalau kita lihat kabupaten kota dinegeri kita ini ada 508,

sementara kami yang ada di Komisi VII DPR ini 51 orang. Sebetulnya seandainya kami

berada diseluruh dapil, maka rata-rata setiap Anggota itu ada 10 kabupaten-kota, tapi

ternyata ketika kita buat rata-ratanya, kami hanya rata-ratanya berada di 5 kabupaten.

Ada yang 9 seperti saya 9, tapi ada juga hanya dua. Saya melihat bahwa kalau itu

dirata-ratakan 5 setiap Anggota berarti separuh kabupaten-kota dinegeri ini ada didapil

kami ini Pak. Karena itu, kalau program dari seluruh satker ini didorong kedapil kami

semua itu berarti separuh wilayah Republik Indonesia ini dapat terkena program.

Karena itu, tidak ada alasan bagi teman-teman dikementerian untuk tidak mendorong

dan memprioritaskan program-programnya dimasukan kedapil karena jumlah kami itu

tidak kecil ya. Kabupaten-kota yang ada di 51 orang ini, itu kurang lebih dari 250

kabupaten kota dan itu berarti separuh dari Republik Indonesia ini. Tidak ada yang

keliru kalau itu menjadi prioritas. Karena itu, saya kira saya setuju dengan apa yang

disampaikan oleh Pimpinan tadi bahwa apabila disetiap satker di Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mensosialisasikan programnya melalui dapil kami

masing-masing. Kami siap memberikan katakanlah mempertemukan tokoh-tokoh

masyarakat untuk Bapak-bapak mensosialisasikan programnya. Saya kira itu Pak yan

saya sampaikan Ketua.

Terima kasih

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa’alaikumussalam.

Pak Dardiansyah mau pindah situ ya? silakan Pak Dardiansyah. Siap-siap Pak

Ivan Dolly.

F-PDIP (Drs. H.M. DARDIANSYAH):

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh.

Terima kasih Pak Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya.

Ibu Menteri beserta jajarannya dan rekan-rekan Anggota DPR yang saya hormati.

Hutan adalah merupakan hajat hidup orang banyak, tentunya kita harus benar-

benar memperhatikan. Pertama, kami setuju dan sepakat dengan apa yang

disampaikan oleh wakil ketua tadi bahwa kita akan membentuk tim kerja sama antara

kami, LHK dan ESM karena Pak begitu karena daerah kami adalah daerah

pertambangan, tentunya banyak masalah yang harus dihadapi. Kami melihat

semwarutnya apa yang dilaksanakan oleh para penambang. Saya berasal dari

Kalimantan Selatan baik itu paska tambang yang mana yang harus perlu kita perhatikan

adalah reklamasi dan reboisasinya. Disana terlalu banyak kerusakan, apalagi limbah-

limbah yang harus kita terima bahkan sekarang penambang-penambang memakai jalan

umum, fasilitas umum. Jadi kadangkala pengguna yang lainnya terkendala. Jadi kami

berharap sekali dengan pihak LHK terkhusus juga pada penegak hukum Pak Roy yang

kemarin juga kita telah bicara.

Mungkin ada salah satu perusahaan yang luar biasa mungkin dengan sistem

apalah dia bisa mengerjakan. Sampai-sampai angkutannya menggunakan jalan umum

sampai 60 ton yang harus dia pakai jalan umum itu yaitu PT Kon Semen. Nah tentunya

kami sudah beberapa kali dengan Pak Roy itu In shaa Allah suatu saat lagi kita akan uji

kesana. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi Ibu Menteri tolong

perhatikan. Karena apa? Paska tambang itu luar biasa kerusakannya, tentunya kita

berharap mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang tingkat kesuburan tanah

itu tidak akan terlaksana. Jadi mungkin dari saat sekaranglah kita harus atur benar-

benar. Karena apa? Daerah Kalimantan Selatan khususnya Kalimantan daerah yang

terusak termasuk hutan yang sudah luar biasa rusaknya disana. Kira-kira itu Pak Ketua

yang bisa sayq sampaikan.

Terima kasih

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ivan Dolly tidak ada ya? lanjut dulu Pak Ferry Kase, siap-siap Ibu

Mercy.

F-HANURA (FERRY KASE, S.H.):

Terima kasih Ketua.

Ketua beserta rekan-rekan Komisi VII DPR RI yang saya hormati;

Ibu Menteri beserta jajaran juga yang saya hormati.

Banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan tentang penegakan hukum ya.

banyak masalah yang terjadi dilapangan, dimasyarakat, didaerah-daerah, memang

penegakan hukum itu penting kita mendukung penuh, tetapi ada hal yang bagi saya

lebih penting lagi yaitu menyangkut nawacita kehadiran negara dalam pelayanan

terhadap masyarakat. Sebelum adanya penegakan hukum bagi masyarakat itu yang

lebih penting adalah kepastian hukum. Ini saya ingin kembalikan lagi bahwa kepastian

hukum. Segala produk, aturan, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya

turunannya, nah ini juga kelihatannya belum memberikan kepastian kepada

masyarakat. Nah saya ingin ambil contoh satu yang memang ini adalah kesempatan

yang baik pada pemerintahan saat ini yaitu Program tentang Kebijakan Tora.

Sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain berbagai macam perkembangan,

argument, alasan yang terjadi dimasyarakat. Nah ini saya ingin tahu prioritas 2018 ini

karena yang Tahun 2017 juga sudah ada, tetapikan belum semua. Nah ini contoh

actual yang ada di daerah terutama saya rasakan sendiri didaerah saya ya di NTT itu

masyarakat yang sudah ada jauh sebelum negera ini ada yang penguasaan lahannya,

penguasaan lahan garapannya ya dianggap lahan garapan karena daerah tempat saya

itu kalau mau dibilang hutan juga ya Padang Sabana begitu.

Jadi kalau bicara hutan, hutannya memang tidak ada begitu, hampir tidak ada

sama sekali. Disitu sudah ada pemukiman, sudah ada bangunan-bangunan aparatur

desa, aparatur kecamatan dan sebagainya, tetapi untuk sertifikasi saja tidak ada dan

ketika masyarakat situ menebang pohon hasil tanam dia yang sudah berusia misalnya

pohon jati begitu. Sudah berusia 50-tahunan begitu. mau dibawa keluar dari desa

maupun kecamatan itu tidak bisa? Tidak dizinkan oleh Dinas Kehutanan setempat,

tidak boleh keluar sama sekali. Nah ketika sekarang pun kita menanam itu, kemudian

nanti akan datang di claim sama daerah bahwa ini adalah milik negara, sehingga ini

menimbulkan masalah yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai karena

menurut saya kepastian hukumnya belum ada sama sekali.

Ketika kita bicara lebih luas lagi, lebih jauh lagi tentang bagaimana

pemberdayaan masyarakat. Saya kira itu tidak akan pernah bisa tercapai, tidak akan

pernah bisa terjadi karena bisa dibayangkan hal sepele, hal dasar saja ada program

negara ya program dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat misalnya ingin

membangun satu pembangkit listrik tenaga surya misalnya, itu tidak akan mungkin

terjadi lokasi yang sebenarnya daerah itu membutuhkan karena itu semua di claim

menjadi lahan hutan lindung semuanya, padahal sudah ada masyarakat yang

mendiami, menduduki tempat itu semenjak dulu kala begitu ya, sudah turun-menurun

seperti itu. Nah saat ini masyarakat yang mendiami itu IMB-nya saja belum ada. Ketika

mereka mau membuat sertifikat kan menjadi masalah. Tidak akan pernah terbit

sertifikat sebelum keluar rekomendasi dari misalnya Dinas Kehutanan dan sebagainya.

Ini hal yang menurut saya bahwa sebelum kiita melakukan yang namanya law

enforcement atau penegakan hukum berikan kepastian hukum itu kepada masyarakat

atau pun daerah orang-orang yang mendiami tempat itu. kemudian tindak lanjutnya itu

bisa kita lakukan itu. Tidak sebatas cuma sosialisasi dan sebagainya, tapi berikanlah ini

pelayanan yang harus dilakukan oleh negara yang eksekusionalnya dilakukan oleh

pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Ketika pemberian atau pembebasan lahan itu

ditahun-tahun 70-an itu diberikan kepada negara bahwa daerah ini boleh diberikan

sebagai lahan hutan lindung. Waktu itu sudah terpisah antara lingkungan atau pun

lokasi tempat tempat masyarakat perkampungan dan sebagainya sudah, tetapi ketika

berkembang dengan adanya teknologi yang makin canggih malah ini menimbulkan

masalah. Jadi yang dikirim aparatur daerah misalnya untuk dijadikan karna hanya

sepersekian atau seperberapa yang harus diberikan kepada negara itu hanya duduk

dibelakang meja dan main google saja, kemudian dikirim. Ketika ditinjau kelapangan ini

semua menjadi masalah. Nah ini menurut saya perlu benar-benar pelayanan itu sampai

turun betul-betul sampai kemasyarakat dan dilihat betul spotnya.

Ini kesempatan yang saya maksud tadi bahwa ketika ada kebijakan Tora ini

diharapkan ini momen yang sangat penting untuk kembali pemerintah itu bisa

memperbaiki citra pelayanannya terhadap masyarakat, sehingga ada kepastian hukum

bagi negara, bagi masyarakat yang kemudian ada ikutan tanggungjawabnya bisa

membayar pajak dan sebagainya. Kalau orang tidak punya sertifikat, tidak punya izin

mendirikan bangunan bagaimana aksesibilitas mereka bisa mendapatkan pelayanan-

pelayanan yang kemudian bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara,

daerah dan sebagainya.

Jadi saya tetap concern bahwa sebelum melakukan penegakan hukum tolong

berikan kepastian hukum dulu kepada masyarakat itu. Mungkin itu saya ingn focus

disitu saja. Saya titip pesan dan saya akan kawal terus untuk program prioritas 2018 ini

untuk daerah-daerah yang saya tadi baca sepintas sudah saya lihat bahwa daerah-

daerah itu sebenarnya sudah masuk dalam prioritas untuk diurus atau diselesaikan

untuk program kebijakan tersebut. Nah ini mungkin lebih intens dalam berbagai

kesempatan lagi kita akan melihat bisa dijelaskan lagi pemetaannya seperti apa

daerah-daerah mana, sehingga kita sebagai anak-anak dari daerah ini, sebagai wakil

dari daerah kemudian bisa tahu betul oh sebenarnya begini- sebenarnya begini karena

itu ada masalah ikutannya masalah hutan adat dan sebagainya banyak sekali Pak. ini

saja yang bisa saya sampaikan dulu. Saya kembalikan waktunya kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ferry. Lanjut Ibu Mercy. Setelah itu siap-siap Pak Yuliani Paris.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Terima kasih Pak Ketua.

Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Selamat memasuki Tahun Baru dan bagi kita

semua Anggota DPR Komisi VII DPR.

Terkait dengan paparan Ibu Menteri, mungkin saya agak terlambat, tetapi dari

data-data ini amat sangat lengkap sekali dan pertama kami mengapresiasi seluruh

capaian yang ada karena dari seluruh data Tahun 2017 semua bidang krja hampir

mencapai diangka 90% terealisir kecuali ada sekitar 2 atau 3 yang 80% dan 1 Badan

Rehabilitasi Gambut ya BRG itu yang sekitar 60%, tetapi over all ini sangat luar biasa

sekali dari sisi serapan anggaran. Nah untuk evaluasi Tahun 2017 saya ada beberapa

catatan mungkin langsung saja. Yang pertama, ini berkaitan dengan Program

Pengendalian DAS dan Hutan Lindung halaman 4 dilampiran 1 rincian realisasi fisik =.

Mungkin dimulai dengan halaman 4. Itu deprogram kelima jumlah sumur resapan air

yang dibangun 15 DAS prioritas 7270 unit sumur mungkin bisa di breakdown. Jadi bagi

daerah-daerah kawan-kawan semua kita clear mana sumur-sumur resapan air kalau

ada kegiatan reses atau kunker dapil kita bisa mengunjunginya dan sekaligus juga

mungkin bisa melakukan sosialisasi perlindungan terhadap kawasan disekitar DAS.

Yang kedua, ini masih diprogram yang sama kegiatan ke-9 dan ke-10

tersedianya bibit berkualitas, realisasi fisik bahkan melampau target Bu. Mungkin kita

minta rincian juga untuk ini sekaligus sambil evaluasi sekaligus untuk usulan Tahun

2018 kami Maluku mungkin bila perlu dimasukan juga Bu didalam ketersediaan bibit

berkualitas ini karena kemarin itu yang dari LIPI harapannya itu sudah kita sepakati

didalam rapat ternyata yang kita dapatkan hanya kecil sekali, padahal walaupun jumlah

angkutan kita, jumlah darat kita ini 6,3% Bu. Dari darat ada pemukiman, ada

perkantoran dan lain-lain mungkin dibawah 3% hutan kita. Jadi kalau sampai hutan ini

hancur ini anggap saja genocide satu Maluku Bu karena ini sudah paru-paru napasnya

Maluku disekitar sekian persen kecil sekali ya dibawah 5% hutan kita begitu. jadi kami

sangat mengharapkan, jika ada bibit-bibit berkualitas untuk mengoptimalisasi hutan dan

lahan-lahan tidur kita.

Yang berikut ini yang halaman 10 luas areal rehabilitasi hutan mangrove pada

kawasan hutan. Untuk kawasan mangrove didalam data kemarin pembahasan APBN

2017 setahu saya Maluku tidak masuk begitu. nah untuk Tahun 2018 ini untuk

rehabilitasi hutan mangrove untuk wilayah-wilayah daerah kerusakan hutan mangrove

cukup besar di Maluku Bu daerah pesisir. Mungkin nanti datanya bisa kita sampaikan

dan untuk Tahun 2018 ini bisa dimasukan menjadi kawasan prioritas karena kita pulau-

pulau kecil dan hampir semuanya itu Pulau Mangrove Bu hampir semuanya Pulau-

Pulau Mangrove, apalagi yang sudah di Maluku bagian tenggara-selatan, selatan-daya

itu pulau-pulau kecil dan mangrove semua, dan sebagian besar itu rusak karena

masyarakat apa namanya tidak terasistensi untuk menghentikan penambangan liar

batu ya. Jadi dibawah mangrove itu mereka numbuk batu, numbuk karang. Karang

kalau didaerah kontinental, karangnya itu dipapas itu di gunung Bu, kalau di Maluku itu

karang dipapasnya didaerah mangrove dan hancur Ibu kalau kebagian Aru, kebagian

wilayah selatan lubangnya itu bisa besar satu ruangan, ruangan begini Bu. Habis itu

seluruh hutan-hutan mangrove karena masyarakat itu bikin penambangan liar karang-

karang mangrove Bu. Jadi ini sebagai informasi untuk Ibu dan harapannya ini bisa

mendapat perhatian serius dari rehabilitasi hutan mangrove di Maluku.

Yang berikut ini untuk halaman untuk program yang ke-17 Bu halaman 6 itu

untuk luas hutan kota. Nah paska konflik di Maluku Tahun 1999 seluruh masyarakat

dari berbagai pulau termasuk Maluku Utara itu semuanya tumpah ruah masuk Kota

Ambon. Daerah Gunung Nona yang ada dipusat Kota Ambon sebagai penyangga

Green line, penyangga air, sumber debit air untuk serapan air konsumsi di Kota Ambon,

kemudian hancur tata ruangnya Bu karena terbukanya kawasan hijau ini untuk

pemukiman liar semasa konflik sampai dengan hari ini. Jadi hancur ini peta tata hutan

kota kita Bu, padahal dulu itu hutan kota kalau kita SD-SMP sama guru itu naik keatas

dinginnya. Sekarang hancur total sampah dibuang ke atas hutan kota, hancur dan

sekarang ini kita mengalami degradasi debit air bersih yang sangat vatal di Kota

Ambon. Oleh beberapa ahli lingkungan hidup dalam beberapa diskusi dengan Unpati di

Kota Ambon itu mengatakan “kalau ini tidak diatasi hutan kota kita yang ada di Ambon

karena kecil sekali, ini Ambon bisa mengalami kekeringan dalam jangka panjang dan

habis. Kita punya sumber debit air bersih”. Jadi mungkin ini sebagai informasi untuk Ibu

Menteri untuk perkuatan hutan kota yang khusus ada di Kota Ambon karena wilayah

kita tidak seperti diwilayah Kalimantan, Sumatera atau di Papua Bu yang lahan

kontinentalnya hutannya itu luas banget. Kita kecil sekali, kecil sekali dan itu rusak total

karena kejadian konflik yang membuat pemukiman liar banyak merambah wilayah

Green line.

Yang berikut untuk program konservasi Sumber Daya Alam halaman 7. Ada

beberapa hal Bu. Yang pertama, ini jumlah kegiatan satu jumlah pelaksanaan kegiatan

perlindungan dan pengawasan kawasan konservasi di 34 provinsi. Mungkin kita minta

data saja Bu kalau tidak paparan karena cukup panjang, mungkin data saja yang kita

minta perlindungan dan pengamanan kawasan konservesi itu bentuknya seperti apa

bu? Karena banyak sekali kawasan-kawasan hutan konservasi kita ternyata banyak

kejadian disana Bu. Jadi ini mungkin kita minta gambaran saja, jadi kalau kita turun ke

kabupaten kota melakukan pertemuan rapat-rapat koordinasi dengan Pemerintah

daerah atau dengan masyarakat adat bisa kita sampaikan hasil pelaksanaan

perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi. Yang kelima, ini ada realisasi

jumlah masyarakat mitra polisi hutan, tenaga pengamanan hutan lainnya dan penggiat

lingkungan lainnya 48 unit… terealisir 51 unit. Nah di Indonesia Bu termasuk diwilayah-

wilayah Indonesia Timur kita punya adat dimana dari sisi adat yang namanya polisi

hutan, tapi dengan istilah adat. Kalau di Maluku namanya Kewang, Kewang kalau

sudah masuk hutan itu yang lainnya keluar karena itu mereka diberi mandate untuk

menjaga petuanan-petuanan adat. Nah harapan kami kalau masuk diwilayah-wilayah

petuanan seperti ini, jangan menggunakan orang dari luar untuk masuk menjaga ini

bisa terjadi tabrakan apa namanya tata kelola hutan yang ada disekeliling masyarakat

adat karena ada kewang-kewangnya yang menjaga. Nah mandate yang diberikan oleh

masyarakat adat kepada kewang itu wah itu berat sekali Bu. Kalau mereka tidak bisa

mempertahankan hutan-hutan adat mereka, mereka dikenai sanksi adat.

Jadi saya kira untuk yang Tahun 2018 jika hendak masuk keberbagai wilayah

termasuk misalnya ke Maluku, kalau masuk kedaerah-daerah yang basisnya daerah

adat dan hampir sebagian besar itu diatas 90% itu desa adat itu semua pasti punya

Kewang. Jadi harapannya sebaiknya kita optimalisasi kewang-kewang yang adat.

Mereka lebih tahu apa namanya ini hutan ini milik patuhanan. Siapa, berapa banyak

tanamannya hutan ini ada dimana dan seterusnya. Jadi ini sebagai informasi saja.

Yang berikut ini untuk tadi sudah. Kemudian untuk yang one map policy

kegiatannya ini diatas yang …pasonasi dan blok pengelolaan kawasan konservasi.

Yang terperifikasi dan terintegrasi. Ini kawasan konservasi. Bu kita minta data petanya

Bu kalau memang sudah tersedia karena ini dia one map policy. Jadi kita paparkan

nanti kepada kabupaten-kota itu firm lengkap dari kementerian yang dikeluarkan one

map policy dengan skala 1 : 50 ribu untuk yang hutan konservasi, kawasan konservasi.

Jadi bukan hutan. Saya membayangkan yang namanya kawasan konservasi hutan dan

daerah sona penyangganya Bu untuk menjaga konservasi alam disekitar situ. Jadi

mungkin data itu sangat penting sekali untuk kami. Mengapa? Karena alih fungsi hutan

sekarang ini izin-izinnya tidak lagi diterbitkan oleh pemerintah kabupaten-kota, tapi

ditingkat provinsi.

Pemerintah Provinsi kadang-kadang tidak tahu menahu terhadap seluruh kondisi

dan konstalasi peta-peta yang ada dikabupaten-kota. Masin asal mengeluarkan izin-izin

HPH dan lain-lain. Kemarin itu rapat resmi Bu dengan kabupaten Maluku Tenggara

Barat Somaki, Ketua BAPEDA dan jajarannya itu sampai sesak napas. Bu, kita

dipanggil sama provinsi, provinsi minta kita untuk melepaskan tanah itu sampai dengan

diatas 30.000 hektar, padahal sudah diatas 90.000 hektar lahan hutan yang dena itu

sudah selesai. Belum lagi tarik-tarikan masalah tanah karena Blok Marcela Bu. Jadi

saya kira ini sangat penting sekali dan alangkah baiknya ada program khusus untuk

sosialisasi data-data ini Bu karena saya tidak tahu, saya tidak melihat bentuk kegiatan

sosialisasi untuk program yang berkaitan dengan data-data ini Bu. Mungkin ini bisa

dipercepat, sehingga membantu kami juga yang di DPR RI. Masyarakat adat kadang-

kadang complain demo saja ke kita, padahal pemerintahnya tidak paham terhadap one

map policy yang sudah dikembangkan dan disiapkan oleh kementerian. Itu saya kira.

Kemudian untuk Program Planologi dan Tata Lingkungan. Nah Program

Planologi dan Tata Lingkungan ini memang masalah Tora menjadi perhatian serius

kami. Waktu reses kemarin, saya sampai dibeberapa kabupaten-kota di Maluku sesuai

dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, saya ketemu beberapa pegawai dari badan pertanahan yang

menjalankan ini program sempat ngomong-ngomong sekilas dengan mereka, mereka

bilang katanya lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan

seterusnya. Begitu dikoordinasikan dengan masyarakat-masyarakat tidak tahu menahu

tentang program ini Program Tora Bu. Yang saya takutkan terjadi kongkalikong antara

oknum-oknum badan pertanahan dengan Pemerintah daerah untuk kepentingan-

kepentingan yang tidak jelas.

Jadi harapannya Bu, begitu Program Tora ini misalnya selesai berapa hektar

untuk Tahun 2017-2018 Maluku masuk Bu, nah sementara tadi sudah saya sampaikan

hutan kita satu Maluku mungkin dibawah 3%, dibawah 3% karena lahan kita, daratan

kita ini cuma 6,3%. Jadi kalau ini tidak terkelola dengan baik, ini hancur ini Bu. Jadi

saya sangat berharap KK yang menerima sertifikasi Tora ini tolong di breakdown, by

name, by address Bu, by desa, by village. Jadi kita melakukan advokasi kepada

masyarakat yang penerima Tora ini juga clear. Begitu mereka serah terima sertifikasi

tanah Tora mestinyakan ada tindak lanjut tanah-tanah ini akan dimanfaatkan untuk apa

yang nilainya menjadi sangat produktif.

Jadi saya kira mungkin di breakdown saja. Saya tidak panjang lebar lagi untuk

Program Tora. Di breakdown saja bu by name, by address dan masing-masing kita

dengan dapilnya masing-masing bisa clear siapa yang bisa menerima ini Program Tora

karena sinyalemen dari yang kita tangkap dimasyarakat banyak wartawan mengejar-

ngejar “Bu Program Tora jangan jatuh kepihak yang lain”. Katanya atas nama

masyarakat, masyarakat dimobilisir untuk terima ini, tetapi ternyata dibelakangnya ini

cukong-cukong HPH dan lain-lain. Jadi ini yang sangat kita takutkan Bu, masyarakat

menerima itu mungkin gratis, tetapi karena ketidaktahuan mereka melakukan alih fungsi

lagi dibayar sangat murah, dilepas lagi kepada pihak ketiga untuk kepentingan-

kepentingan industri atau komersial yang lain.

Saya kira itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya

ada banyak ya, tapi saya kira itu beberapa catatan termasuk Program Tora. Mudah-

mudahan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan yang ada di Indonesia dan

termasuk diwilayah timur kita yang pulau-pulau kecil ini mendapat perhatian serius dari

Ibu Menteri dan seluruh jajaran.

Terima kasih Pak. saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Mercy.

Silakan Pak Ivan Doly dulu ya, baru nanti siap-siap Ibu Yuliani Paris.

F-PG (IVAN DOLY GULTOM):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VII DPR RI beserta dengan rekan-

rekan Komisi VII DPR dan yang saya hormati juga Ibu Menteri KLHK beserta

jajarannya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ivan sebentar, kita interupsi Pak Ketua. Kami berdua dari fraksi mohon izin

ada rapat internal fraksi, mungkin jawabannya bisa jawaban tertulis ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (IVAN DOLY GULTOM):

Baik, saya lanjutkan. Ibu Menteri, saya Ivan Doly Gultom dari Dapil III DKI.

Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu untuk hal ini saya ingin curhat sama

Ibu Menteri ini dari khususnya dapil saya salahsatunya itu adalah Kelurahan Kamal

Muara dan ini menyangkut daripada reklamasi Bu. Jadi saya sudah berbicara mungkin

sudah sampai belasan kali, tetapi saya belum melihat fakta yang riil, disamping ini juga

ada rekan saya yang terhormat Pak Aryo dari dapil yang sama, mungkin mengalami

juga kondisi yang sama pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi mengenai reklamasi

dan kami belum ada petunjuk.

Jadi mengenai reklamasi itu salah satu kondisi yang ada adalah bahwa

perusahaan tersebut merambah terus yang seperti kita ketahui bersama itu sampai

merambah PIG 2, PIG 3 dan sebagainya, dan tanah-tanah yang dikonsituen saya itu

karena bukan hanya dipulau saja itu sampai hanya ditawar Rp350.000 rupiah tanah

didaerah Jakarta dan mau tidak mau mereka harus lepas, padahal untuk harga jualnya

mungkin bisa sampai dengan Rp25juta. Jadi disini kalau saya melihat adalah memang

perusahaan raksasa yang bisa mencapai ratusan triliun dan bahkan mungkin ribuan

triliun itu Ibu Menteri. Tidak heran kalau saya melihat disini adalah fenomena yang ada

itu adalah tarik-menarik perizinan dan juga pengawasan dari berbagai elit penguasaan

negara, tetapi saya tidak melihat sampai sekarang adanya titik temu diantara elit

penguasa, sehingga yang saya lihat adalah pengusahanya terus mengembangkan

perusahaannya sampai tidak terbatas kepada dampak-dampaknya dan mereka

sepertinya tidak peduli.

Kalau kita melihat disini dan masukan yang saya terima itu seperti nelayan juga

menderita, konsituen-konsituens saya juga menderita, tidak tahu mereka mau mengadu

kemana bahkan sampai saya mendapatkan satu kondisi dari WA grup yang saya ada

itu sampai pada surat Bulan Januari 2018 itu pemanggilan dari pihak Polda terhadap

Pak Dokter Sofyan Djalil yang sekarang Menteri Agraria. Saya tidak kenal beliau dan

saya tidak ada masalahnya dengan beliau, tapi disini saya menarik benang merahnya

kepada kondisi fenomena yang ada disitu saya baca adalah beliau itu dipanggil sebagai

saksi memang pada saat ini, tindak pidana tidak melaksanakan reklamasi, sementara

pembangunan jalan terus, sementara tarik-menarik jalan terus, tetapi beliau bisa

dipanggil tidak melaksanakan reklamasi. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Sedangkan

beliau itukan sebagai Kepala BPN. Apakah beliau tidak menyetujui terbitan sertifikat-

seritifikat.

Jadi disini kalau saya melihat ini masih belum jelas arahnya dan disitu ada lagi

saksi terhadap Pak Sofyan Djalil itu Menteri Agraria itu termasuk pencucian uang dari

Tahun 2015 sampai sekarang. Belum lagi saksi sebagai tindak pidana korupsi. Loh ini

apa? Apakah ini bentuk penekanan terhadap elit-elit penguasa ini yang memang tidak

menyetujui atau tidak ingin melanggar ketentuan dan peraturan atau apa? Jadi saya

sarankan Pimpinan, kalau bisa kita meminta KLHK untuk diadakan pemaparan

Pimpinan, sementara pemaparan tersebut dari KLHK juga termasuk pemanggilan

terhadap pengusaha-pengusahanya dan elit-elit politik yang memang terkait dengan

reklamasi karena saya melihat disini ini adalah permainan yang bisa disebut

kongkalikong atau apapun bentuknya, sehingga reklamasi itu tetap berjalan terus tanpa

ada rambu-rambu yang jelas.

Yang kedua, Ibu Menteri saya ini dapil saya Kepulauan Seribu. Saya sering dari

Jakarta ke Kepulauan Seribu tersebut, saya melihat waktu naik boat itu banyak

sampah-sampai di permukaan air laut sampai botany itu berhenti dulu dua, tiga kali

karena sampahnya itu nyangkut dibaling-baling dan juga saya melihat ini sampah-

sampah banyak kayu, banyak segala macamnya ini bukan hanya sampah dari biota

laut, tetapi menurut saya itu adalah dari pembangunan entah pembangunan mana yang

terbawa arus. Yang ingin saya tanyakan Kepulauan Seribu itukan bidangnya bidang

pariwisata Bu selain mereka itu nelayan penduduk asli. Yang ingin saya tanyakan

program apa yang dari KLHK itu sudah pernah laksanakan yak an untuk baik diwilayah

Kepulauan Seribu sendiri maupun dilaut sekitar karena sampahnya itu jujur saja sangat

tidak sedap untuk dipandang mata, apalagi untuk turis-turis yang berada di Kepulauan

Seribu, dimana ada beberapa rumah makan sampingnya tempat sampah begitu,

lalatnya kemana-mana begitu.

Jadi menurut saya itu sama saja sampah-sampah tersebut membunuh daerah-

daerah wisata yang ada yang sebenarnya perlu dikembangkan, tetapi malah menuju

kehancuran. Nah kalau sampai daerah wisata tersebut sampai hancur tidak ada

pendatang ya nelayannya juga hancur karena tidak ada pemasukan berarti ya kita siap-

siap bahwa Kepulauan Seribu itu adalah wilayah-wilayah yang “hidup mati segan tak

hendak” begitu Ibu Menteri dan saya minta Ibu Menteri, jadi program-program apa saja

yang telah dilaksanakan oleh KLHK menyangkut daripada sampah-sampah tersebut

dan yang terakhir adalah saya ingin bertanya mengenai CSR-CSR yang waktu itu

seperti kita ketahui bersama adalah motor sampah langsung kedapil. Yang pertama,

saya melihat bahwa jajaran Ibu seringkali menelpon TA saya untuk berbicara mengenai

perubahan. Sedangkan saya sebagai anggota itu bertanya-tanya ini bisa-bisanya TA

atau memang dari kementerian?

Jadi kalau bisa tolong ada surat pemberitahuan kalau memang itu ada

perubahan resmi dari KLHK dan sesungguhnya sebenarnya kalau menurut saya yang

dibutuhkan oleh mungkin tidak semua Anggota Dewan, tetapi saya itu sebenarnya tidak

membutuhkan yang mahal-mahal Ibu Menteri. Yang sebenarnya perlu itu adalah

sosialisasi. Jadi langkah baiknya kalau dari KLHK bisa membuat sosialisasi mungkin

daripada Program Sampah atau bahanya sampah sakit penyakit dan lain sebagainya,

dan itu saja yang bisa saya katakan Ibu Menteri. Mudah-mudahan bisa mendapatkan

tanggapan yang baik, dan saya minta pemaparan tersebut dapat dilakukan segera

terutama untuk reklamasi dan juga Pimpinan bilamana memungkinkan ada kesempatan

kita sebaiknya meminta pemaparan khusus baik itu dari pengusahanya maupun aparat-

aparat terkait khususon dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Ivan Doly.

Kalau saya sih reklamasi Pantai Utara Jakarta itu sudah dianggap lucu sajalah

begitu ya, dianggap serius juga tidak pernah ada benarnya. Dulu urusannya Pemerintah

daerah semua diserahkan kedaerah, sehingga tidak ada urusan pusat seolah-olah.

Sekarang ditarik semuanya menjadi urusan pusat semuanya, tidak ada urusannya

dengan daerah. Jadi sudah lucu sajalah kalau itu. iya memang lucu itu maksudnya ya.

ya itulah negeri kita begitu.

…:

Kita bisa kunker tidak kesitu Pak?

KETUA RAPAT:

Bisa-bisa. Kita bisa nanti kesana dengan Dirjen Planologi nanti ya.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Terima kasih Ketua.

Saya mohon izin mohon maaf harus merespon soal reklamasi ini karena harus

jelas dan harus diketahui Kementerian LHK. Persoalan reklamasi itu pengaturannya

diwilayah pesisir, kelautan, bukan soal lingkungan. Mengapa KLHK terlibat? Karena

waktu itu terjadi pelanggaran-pelanggaran dari konteks lingkungan ketika kita bahas

dan itu sudah kita selesaikan dari sisi pelanggaran-pelanggaran itu sudah kami

selesaikan. Oleh karena itu, kalau diminta KLHK untuk memaparkan apa yang terjadi

setelah itu kita tidak punya bahannya dan kita pasti tidak tahu karena memang bukan

urusan kita, apalagi soal BPN, dipanggil polisi itu konteksnya bukan konteks lingkungan

Ketua. Saya kira itu posisinya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makanya lucu sajalah itu ya, kita anggap lucu sajalah begitu. kan lucu. Dulu

urusan Amdal dalam aturan itu adalah itu harus Amdal terintegrasi, sehingga ada

dipusat, tapi itu diserahkan. Tidak apa-apa itu Amdal parsial, sehingga itu menjadi

urusan pemerintah provinsi. Saya kira, sekarang minta lagi Amdalnya terpusat begitu

ya. Luculah sudah. Saya kira begitu dan saya kira tidak perlu dijawablah karena ini

menjadi polemic yang tidak berujung menurut saya, sehingga saya membahas itu

sudah sejak lama dan saya sudah menginjakan kaki di Pulau G, di Pulau C, di Pulau D

juga akhirnya sudahlah anggap saja ini tontonan lucu begitu ya. inilah negara kita.

Silakan dilanjut Ibu Yuliani Paris. Setelah itu Pak Tjatur. Pak Tjatur belum ada ya? kalau

Pak Tjatur belum hadir siap-siap Pak Nasir.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan Komisi, Anggota Komisi VII DPR RI, Ibu Menteri

beserta para Dirjen, Sekjen dan juga Direktur.

Kalau Pak Sudirman hadir tidak Bu? Okeh. Begini Bu, pertama secara general

saya ingin menanyakan Pimpinan, kita disini hanya membahas lingkungan hidup saja

atau juga bisa membahas masalah perhutanan sosial.

KETUA RAPAT:

Secara demokratis Ibu bicara apa saja bebas disini.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Jangan useless bicara tidak ada intinya.

KETUA RAPAT:

Ibu mau membicarakan Kementerian Sosial tidak apa-apa juga, cuma apakah itu

tadi bisa dijawab atau tidak oleh menteri itu nomor 2.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Pak, Perhutanan sosial.

KETUA RAPAT:

Tidak apa-apa.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Jadi secara general Bu, saya mencoba melihat halaman perhalaman dari tahun-

tahun kemarin Kementerian Lingkungan Hidup ini tidak spesifik menunjuk lokasi dimana

akan diadakan, tapi jangan tingkat provinsi. Memang disebut provinsi ini, tetapi

tentunyakan kita ingin tahu program itukan tidak dilakukan tingkat provinsi, tapi kira-kira

dikabupaten mana? Nah ada beberapa program yang bagus-bagus Bu, tetapi itu

banyak dilakukan tidak ada anggotanya di Komisi VII DPR, nah menyambunglah seperti

yang disampaikan oleh Pak Harry dan lain-lainnya, mungkin coba kami tidak mengutak-

atik soal anggarannya, tapi mengenai lokusnya cobalah dipikirkan misalnya tentang

Program Pengendalian Perubahan Iklim. Ini ya ada karena begini loh, pikirannya

kehutanan itukan mungkin hanya atau iklim itu hanya ini Kalimantan, tetapi kontribusi-

kontribusi provinsi lain terhadap perubahan iklim ini juga besar sekali.

Jadi mohon kiranya program-program yang dihalaman 76 dan selanjutnya itu

cobalah Bu dipikirkan, dilakukan didapil-dapil teman-teman kita di Komisi VII DPR.

Disini ada Kalteng, Kalsel. Kalau di Kaltim adalah, Jambi ya? ini tidak ada anggotanya

di Komisi VII DPR misalnya satu contoh. Nah seperti misalnya pembentukan dan

pembinaan masyarakat peduli api di provinsi rawan Karhutla 300 desa ya tentunya ini

yang paling enak seperti yang disampaikan oleh pimpinan dibagi saja Bu diwilayah-

wilayah teman-teman Komisi VII DPR inikan jelas volumenya sekian desa patrolis,

pencegahan diwilayah Sumatera dan Kalimantan. Memang kebanyakan Sumatera dan

Kalimantan, kemudian misalnya pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli ini

300 desa. Ya kalau ada 50 anggota ya 1 anggota ya 60 desa atau bagaimana caranya

diatur.

Kemudian terkait dengan pengembangan Program Kampung Iklim. Ini 100 desa,

memang ada di Sulsel sih. Sulbar, Jambi. Yang tidak ada di DPR ini Komisi VII DPR-

nya Jambi dengan Sulbar ya, Riau ada. Nah kira-kira 100 desa mungkin bisa dibagi

keteman-teman di Komisi VII DPR. Jadi kita selalu sampaikan juga ada rapat di PLN,

kita ini Anggota DPR bisa juga membantu, walaupun kami tidak punya staf Bu dibawah,

hanya punya TA sekian orang. Ibu Menteri punya sekian ribu, tetapi kami sangat

membantu program-program mitra kerja kami. Jadi kadang-kadang misalnya contohnya

programnya PJPU misalnya solar sampai Kementerian ESDM enak saja sudah dapat

titik-titiknya kita yang kasih duit. Orang nyari titiknya semua. Pokoknya kita

sukseskanlah programnya, padahal semua program itukan tendernya di ESDM. Kita

pokoknya yang penting untuk masyarakat, kita membantu. Jadi misalnya kalau untuk

program-program seperti ini misalnya ada mitigasi perubahan iklim, kampong iklim kami

dilibatkanlah Bu karena kami juga bisa menjadi agen of changes, bisa menjadi corong

untuk kementerian yang Ibu Pimpin.

Soal motor sampah sudahlah Bu, saya agak malu pulang ke dapil, tidak tahu

mau ngumpetin dimana muka saya. Terus kemudian kampong iklim. Jadi saya coba

dari halaman soal iklim-iklim soal limbah, coba lihat kembali mungkin ada daerah-

daerah yang prioritas dan juga jangan misalnya 10 wilayah. Tingkatnya provinsi, tapi

dimana begitu Bu? Misalnya fasilitas peningkatan kapasitas dan teknologi rendah

karbon, kalsel ini apa hanya mau sosialisasi atau apa Bu? Misalnya satu contoh.

Kemudian saya mungkin sekali lagi minta kepada Ibu Menteri mohon

perhatiannya terhadap kawasan karts di Indonesia khususnya kawasan Karts Maros

karena kawasan Karts Maros ini menurut antropologi dunia bukan menurut saya, tulisan

tertulis di dunia ada di dalam goa dikawasan karts tersebut. Jadi kemarin saya kesana

berkali-kali juga mengembangkan bersama masyarakatnya program tanpa duitnya ini

loh duitnya Kementerian Lingkungan Hidup tidak ada uangnya, tapi kita coba nyari uang

melatih ibu-ibu bagaimana mengolah sampah plastik, sehingga sampah plastik itu bisa

menjadi uang ketika mereka mau membeli minyak, membeli gas itu mereka bayar pakai

uang dari sampah itu, tapi itu kaya, cuma kemampuan kami terbatas. Jadi kalau bisa

Program Lingkungan Hidup itu spesik untuk program-program yang dilakukan bersama

masyarakat.

Terus kemudian untuk program misalnya pemulihan lahan terkontaminasi limbah

B3. Disini ada mungkin, nah disini mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman

Anggota Komisi VII DPR. artinya begini loh bu, semua ini coba sampai halaman 80,

kemudian 81 coba dilihat kembali mana kira-kira Bu dan sebutkan lokasi spesifiknya

yang kira-kira dan bisa dikerjasamakan dengan teman-teman di Komisi VII DPR. Saya

juga ingin bertanya Bu, disini tentang halaman 83 pemulihan lahan gambut masyarakat

terdegradasi. Disini ada Pasaman Barat. Siapa yang bisa menyampaikan kepada saya

dimana wilayah gambut di Pasaman Barat? Karena saya lama membina desa Pasaman

Barat tinggal 3 tahun disana hidup bersama masyarakat, dimana wilayah gambut di

Pasaman Barat.

Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan? Untuk lokus ini benar-benar dipilih

yang benar-benar penting. Jadi jangan sekedar saya tahu Ibu Menteri saya tahulah

integritasnya Ibu Menteri ini sama-sama, tapi mungkin Bu tolong dicek dalam pemilihan

lokasi itu betul-betul tepat Bu. Jadi tidak sekedar hanya menjalankan program seperti

itu, apalagi tulisannya pemulihan gambut masyarakat terdegradasi. Dimana ya saya

Pasaman Barat itu saya tahu banget Pasaman Barat di Air Bangis atau di Sasak, tapi

dia bukan lahan gambut begitu loh didaerah Pasaman Barat tersebut. Itu contohnya

karena saya tinggal disana membina masyarakat. Begitu lulus dari IPB, jadi saya tahu

betul kondisi Pasaman, tapi mungkin sekarang saya tidak tahu. Mungkin tiba-tiba ada

lahan gambut yang saya tidak tahu mungkin saja ya. itu saja catatan secara general.

Coba lokusnya diperhatikan kembali, kemudian Program-program Perhutanan Sosial ya

saya sudah mulai melakukan pendampingan kehutanan sosial ketika umur saya 22

tahun. Sekarang umur saya sudah 50 tahun lebih.

Jadi artinya kita ingin betul-betul Program Perhutanan Sosial itu betul-betul tidak

sekedar project, tapi betul-betul ada pemberdayaan masyarakat. Memang pekerjaan

pemberdayaan itu bukan pekerjaan sekedar pekerjaan project Bu, tapi harus dengan

hati, nah dengan hati. Ya tentunya kita bekerja sama. Intinya itu Ibu. Tolong semuanya

dilihat kembali, dibedah kembali tentang lokus-lokusnya mana yang bisa untuk bekerja

sama dengan Komisi VII DPR.

Terima kasih Pimpinan

KETUA RAPAT:

Lama sekali menjadi pendamping kehutanan sosial. Paris itu singkatannya

perhutanan sosial. Ibu Andi Yuliani Paris perhutanan sosial begitu. Begitu Bu ya? lanjut

Pak Tjatur dulu ya baru Pak Nasir. Tadi karena Pak Tjatur di pending tadi. Pak Nasir

dulu ya Pak Nasir. Setelah Pak Nasir, Pak Tjatur.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Terima kasih Pimpinan

Yang saya hormati Pimpinan Rapat;

Yang saya hormati teman-teman Komisi VII DPR RI;

Yang saya hormati Saudara Menteri beserta jajarannya.

Mohon izin Pimpinan, mungkin mau interaktif dengan Ibu Menteri. Sedikit Ibu

Menteri minta penjelasan. Ini ada program prioritas nasional menurut saya pendidikan

dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja. Mungkin saya perlu dijelaskan

karena ini kalau kita bisa ikut disini mengawal program ini menurut saya bisa dan

teman-teman juga bisa ikut begitu. Mohon penjelasannya Ibu Menteri sebentar. Izin

Pimpinan.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Halaman berapa Pak mohon izin?

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Halaman 12 Ibu Menteri.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Saya minta yang rinci dulu dari Eselon I-nya Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Mungkin nanti tolong disampaikan.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Saya kira tertulis saja karena itu juga sebetulnya harusnya di RDP sudah dalam

ya? ini apa Sekolah Menengah Kejuruan?

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Begini Bu, mungkin ini banyak bermanfaat untuk masyarakat. Kalau saya lihat

dari program yang Ibu sampaikan ini, nah kitakan bisa menggunakan ini untuk kegiatan

kita didapil atau pun mencari masyarakat-masyarakat yang memang benar-benar ingin

menjadi wirausaha. Jadi sasaranya tepat begitu Bu, anggarannya bisa bermanfaat

menurut saya. Terus mungkin yang kedua, mohon izin Pimpinan. Penumbuhan inovasi

produk dan kapasitas daya tarik wisata. Nah ini juga kita minta penjelasan seperti apa

programnya yang halaman 16 Bu karena baru-baru ini saja jalan dengan Pak Sekjen

mengelilingi Danau Toba Bu. Nah ini saya ingin tahu program apa yang ada disini yang

Ibu sampaikan dihalaman 16 ini. Nah ini banyak kita lihat di Danau Toba itu kita mulai

naik dari kemarin bandaranya terus kita muter itu 3 jam lebih itu dengan Pak Sekjen itu

gundul semua dan bagaimana menumbuhkan penumbuhan inovasi tadi produk dan

kapasitas daya tarik wisata tadi. nah apa ini Bu? Menurut saya butuh penjelasan.

Mohon izin Pimpinan.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Kalau yang ini itu sebetulnya lebih banyak kepada apa seperti jalan, conblock,

kemudian shelter, bangunan-bangunan, toilet. Itu saja sih sebenarnya bahwa kemudian

di Taman Nasional itu memang sekarang, kalau dulu sangat tertutup. Saya kira yang

terhormat Pak Herman sangat tahu itu. Kita baru mulai buka karena fakta

dilapangannya bahwa banyak masyarakat juga dikawasan, sehingga dilakukan

kemitraan. Jadi kita sekarang sedang persiapkan untuk kemitraan-kemitraan itu, tapi

kalau di Taman Nasional sarananya seperti itu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan. Termasuk dikawasan wisata Bu? Maksudnya begitu Bu? Inikan

ada wisata ini.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Taman nasionalnya menjadi daya tarik yang disebut eko wisata itu. dia menjadi

bagian dari. Jadi begini, kalau diwaktu yang lalu kawasan konservasi itu orang masuk

langsung saja tidak boleh, maka sekarang asalkan dia didalam kerangka kemitraan itu

bisa. Jadi pengertian eko wisatanya itu di Taman Nasional itu adalah daya tariknya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Berarti Taman Nasional ini bisa dikunjungi maupun diberikan fasilitas didalamnya

untuk fasilitas.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Ada persyaratannya kurang dari 10% misalnya dan sebagainya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Seperti TN-TN ya Bu misalnya ya Bu? Itu tidak bisa ya?

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

TN-TN bisa secara konsep bisa, tetapi dilapangannya kita lagi benahin karena

mungkin yang terhormat Pak Nasir tahu sendiri ada gakumnya yang paling kuat ada ini-

ada itu, tetapi secara konsep bisa.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Ada juga hutan-hutan adat yang lain.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Secara konsep bisa

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Tapi nanti saya ajukan ke Ibu. Mungkin yang ketiga Bu, saya minta penjelasan

juga untuk pembangunan PLT berbasis hidro ini ada juga beberapa lokasi saya lihat.

Mungkin nanti apa yang bisa kita dorong untuk daerah kita mungkin tambahannya ini

sistem penguatan modal bagi UKM ya Bu? Ini saya juga ingin penjelasan seperti apa

polanya karena kok menurut saya kehutanan dan kelingkungan masuk lagi masalah

koperasi begitu. Jadi kita perlu penjelasan seperti apa anggarannya.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Persisnya saya kira nanti harus tertulis ya karena ini terbuka, rapat kerja dan

sangat detail. Harusnya sih di RDP sudah selesai seharusnya, tapi oke.

KETUA RAPAT:

Mungkin begini ya Ibu Menteri ya, inikan tidak di RDP-kan disini barangkala ya.

sebelumnya mungkin fokusnya kepada yang terkait LH tadi, maka itu nanti segmentasi

itu barangkali dibuat supaya Ibu Menteri juga memberikan keleluasaan kepada Eselon

I. mungkin Eselon I sekarang agak menahan diri dan menunggu aturan Ibu Menteri

mana batasan-batasan yang ini bisa didetailkan di Komisi VII DPR, mana yang

didetailkan di Komisi IV DPR. Inikan termasuk yang mungkin sumber anggarannya dari

itu ya dari apa namanya yang unit pengelolaan permodalan itu bukan atau dari APBN?

APBN.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Kalau catatannya sih.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan. Mungkin kalau ada Eselon I yang bisa menjelaskan bisa juga

supaya kita paham karena inikan sangat bermanfaat menurut saya, tapi kalau tidak

nanti disampaikan Bu.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Tertulis saja deh Pak Nasir daripada saya salah ya karena ini juga kan dia di

Taman Nasional harusnyakan bisa dipakainya untuk Taman Nasional, tapi ada

masyarakatnya. Masyarakatnya bermitra berarti ada unit listriknya, kerja sama atau

koordinasi dengan ESDM dikeahliaannya, tapi harus dibeli oleh PLN misalnya dan

sebagainya, tapi persisnya saya kira saya kirim tertulis saja.

KETUA RAPAT:

Memang ini Pak Nasir Dirjennya tidak ikut rapat. Tadi sudah saya tegur dia. jadi

nanti ini dirjennya khususlah dia minta detailnya begitu. Lanjut Pak Nasir.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Mungkin ini Bu, kemarin saya dengan Pak Sekjen itu ada kunjungan ke Danau

Toba, ah disini saya melihat dipoint 27 ini bentuk dan pembinaan masyarakat peduli api

atau lingkungan ya menurut saya. nah ini konsepnya seperti apa Bu? Karena banyak

masyarakat yang kami temui disana ini sangat peduli dengan lingkungan. Ini Pak

Sekjen juga. Saya sampai jatuh tiga kali nih bu lihat lokasinya. Jadi mereka

melestarikan sumur-sumur Bu. Menurut saya sumur-sumur yang dari pegunungan itu

ah mereka buat menjadi penampungan air-penampungan air yang airnya ini dibagikan

ke masyarakat Bu. Ini sampai ribuan, nah ini menurut saya perlu dibina Bu. Nah ini

saya sudah dengan Pak Sekjen kelapangan dan ada bahasa Pak Sekjen yang mereka

ambil juga menjemput mata air katanya begitu. Jadi ini bagus kolamnya dan cara

menanam pohonnya juga mungkin mereka bisa, tapi tidak bisa kita serahkan pohon

saja, tapi harus memberikan tanggung jawab kepada mereka, nah mereka ingin bisa

memakai seragam kehutanan ini sebagai tanggung jawab mereka begitu.

Mungkin ini bisa Ibu Menteri kunjungi karena ada mereka disana begitu Bu dan

Pak Sekjen sudah mengunjungi lokasi itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan

yang lain mungkin saya kembali ke gakum. Saya kunjungan dengan Pak Dirjen itu ada

salah satu perkebunan yang itu sudah kita kelilingi dengan Pak Dirjen, tapi saya mohon

perusahaan ini untuk ditindak karena Pak Dirjen sudah mendengar sendiri Bu keluhan

masyarakat seperti apa. Tanah mereka yang habis terguras dengan longsor yang

dirusak oleh perkebunana ini dan jalan umum juga beberapa titik sudah mulai erosi dan

tanggapan perusahaan tidak ada Bu.

Jadi saya minta ditindak tegas Ibu Menteri, saya minta Pak Irjen mengawal

proses ini supaya perusahaan yang seperti ini diberikan sanksi dan konsultasikan

kepada mereka. Kalau mereka harus didenda, berikan denda supaya mereka

menyetorkan kepada negara hasil merusak lingkungan ini begitu. karena seluruhnya Bu

ada dua atau tiga kecamatan yang sekelilingnya semua mereka gali dan sekarang itu

galianya sudah mencapai 7 sampai 8 meter. Itu Ibu Direktur pada waktu itu MASIH

belum menjadi dirjen ya? kita kesana barengan, nah jadi saya dengan Pak Dirjen sudah

ke lokasi, mohon Bu supaya ditindak Bu perusahaan ini karena sedikit saja sih

permintaan masyarakat itu pun mereka tidak tolerir maksud saya. Jadi saya minta

perusahaan ini diberikan sanksi hukum Bu yang menurut peraturan Dirjen Gakum

bagaimana supaya ditindak begitu. Jadi mungkin itu Bu Menteri.

Selanjutnya yang di Dumai juga Pak Dirjen. Ini kita didampingi saya juga dengan

Gakum, itu ada perusahaan yang menampung limbah-limbah industri dan tidak memiliki

izin bu, nah itu saya minta ditutup Bu sampai dia memiliki izin. Nah pada waktu

kunjungan kemarin ke CEFRON saya sudah menyampaikan juga dengan Pak staf ahli

Ibu yang waktu itu disitu, nah ini segera Pak dilakukan penutupan dan sekarang

dilakukan kerja sama lagi katanya untuk gambut dengan Pemerintah Kota, tapi menurut

saya limbah ini tidak bisa kemana-mana sebelum dia dinyatakan nyaman. Lembaga

mana yang menyatakan nyaman maksud saya harus ada begitu dan saya minta

kepada Kapolda untuk menindak dinas-dinas yang mengeluarkan izin-izin ini begitu.

Nah mungkin itu Bu penegasan saya dan saya minta kepada Pak Irjen untuk memantau

proses ini Pak karena Bapak sebagai Irjen. Itu mungkin dulu Pimpinan sementara. Saya

sudahi.

Wabilahitaufik Walhidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa’alaikumussalam.

Silakan Pak Tjatur. Siap-siap setelah itu Pak Kurtubi

F-PAN (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT.):

Terima kasih Pak Ketua

Ibu Menteri dan jajaran yang saya hormati.

Ini sepertinya banyak Dirjen sama Sekjen jalan-jalan sama Pak Nasir ini, kita-kita

belum kebagian ini.

Ibu Menteri dan jajaran yang saya hormati.

Kementerian LHK ini kalau saya amati ya meskipun pernah dikritik juga oleh

Presiden, tetapi ini sekarang jadi andalan betul ini terutama dengan Program Reformasi

Agraria dan Perhutanan Sosial ini. ini nilai politiknya tinggi dan langsung ke masyarakat

ini program yang sangat bagus, tapi memang secara persepsi, ini persepsi ya Ibu

Menteri? Ini belum banyak masuk ke back main dimasyarakat kita. Nah nanti saya ada

usulan nanti diujung apa yang akan saya sampaikan.

Yang pertama adalah tadi diawal disampaikan oleh beberapa teman tentang

sector pertambangan. Waktu kunjungan spesifik juga kita dengan Pak Dirjen Gakum itu

di Palu itu ada itu salah satu perusahaan tambang yang kelihatan betul tidak

melaksanakan aturan-aturan dibidang lingkungan itu. Tadi kalau saya melihat,

mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri dari ratusan itu dan anggaran

hanya dua itu memang sangat menyedihkan, tetapi pointnya tidak disitu, disemua

tambang minyak dan gas maupun pertambangan itu ada dana paska tambang. Kalau

diminyak itu Abodemen Site Restoration ASR yang dulu itu ditanam di luar negeri, kita

paksa untuk ditanam diperbankan nasional. Maksud saya adalah Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus punya kendali dibidang itu. tidak hanya

diserahkan saja di Kementerian Lingkungan karena Kementerian ESDM itu tidak punya

ruh lingkungan disitu, ruhnya eksploitasi begitu. jadi tidak ada sense, tidak ada

kepekaan yang inheren. Mohon maaf diteman-teman disana begitu. Jadi kalau ada

lingkungan rusak ya biarkan saja. Itu akibat dari pertambangan begitu. Jadi tidak ada

kepekaan ya disitu. Nah kekuatan kementerian ini adalah terletak dikepekaannya itu.

Coba kalau kita lihat, besok sebagian kita akan ke Bangka Belitung ya? itu kalau kita

lihat di Malaysia, disekitar Kuala Lumpur itu bekas-bekas tambangnya bisa menjadi

daerah wisata. Ada wisata besar di Malaysia itu namanya Wilagun namanya. Itu top di

Asia Tenggara. Itu dulu bekas tambang. Nah dikita kontras wajah dikita dengan di

Bangka Belitung itu. itu satu hal.

Kemudian yang kedua, saya menanyakan juga tindak lanjut tentang sanksi di PT

Freeport Indonesia. Sampai sekarang apa? Sudah sampai dimana itu penerapan

sanksinya itu?

Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman

Eselon I yang baru ya yang baru diangkat ini kan kemarin banyak ini. salah satu Ibu

Vivin ini maksud saya, saya akan memberikan masukan sedikit soal sampah ini. Tadi

saya menarik apa yang disampaikan Ibu Menteri bahwa hutan itu adalah bagian dari

lingkungan hidup. Betul itu begitu. Jadi wawasannya pengelolaan lingkungan hidup ya

pembangunan lingkungan hidup berwawasan kehutanan harusnya begitu karena hutan

itu bagian dari lingkungan hidup. Nah sekarang kalau kita lihat keliling di Indonesia

terutama kalau kita lihat di Jawa, Citarum ini adalah dirties river ya in the world begitu

dan ini tidak hanya Citarum, kalau kita lihat di Bengawan Solo, kita lihat sungai-sungai

yang lain itu sampah itu luar biasa.

Ini ada saya menyimpulkan ini, saya menyimpulkan ditingkat bangsa terutama

dipemerintah ini melihat sampah itu dari fisik saja ini harus dirubah. Jadi seperti hanya

tanggung jawab PU, KLH saja. Padahal harus betul-betul disadarkan bahwa ini point

saya adalah pengelolaan sampah ada pembangunan manusia begitu. Pengelolaan

sampah itu pembangunan manusianya, bukan pembangunan fisiknya begitu. Karena

apa? Dengan uang berapa saja kalau manusianya tidak sadar tidak akan selesai

urusan sampah ini.

Perlu disadarkan setiap kepala daerah bahkan kalau menurut saya Ibu Menteri

harus lobi ke KPU bahwa setiap calon kepala daerah itu harus mempunyai wawasan

tentang pengelolaan sampah dan lingkungan ya. Nah pengelolaan sampah itu adalah

kebersihan itu adalah investasi begitu. kalau kota kita bersih, kota nyaman, investor

datang, pembangunan bisa lebih cepat berjalan begitu. Nah ini yang sering tidak

disadari. Kalau kita lihat teks book-teks book pengelolaan sampah itu ya, itu kalau

pengelolaan sampah yang tercampur itu sekitar 60 sampai 80 US$ perton. Kalau

terpisah 100 sampai 140. DUS artinya apa? Itu perkeluarga itu minimum sekitar 150

sampai 200 ribu itu sampah baru bisa jalan. Ya sekarang ini cuma Rp15ribu saja. Tidak

akan bisa jalan begitu, maka izinkan saya mengusulkan ya harus ada koordinasi yang

kuat karena saya yakin Ibu Vivin dan teman-teman disini susah untuk men-drive bupati

atau PU itukan susah men-drive bupati, ini harus Mendagri. Harus ada Permen

Mendagri. Saya kemarin ketemu sama Mas Cahyo sudah saya sampaikan, memang

harus Permendagri tentang Pembiayaan Persampahan di kabupaten-kota. Baru nurut

itu, nah itu, tetapi tetap harus substansinya dari Kementerian LHK ini karena menteri

yang diamanatkan Undang-Undang 18 itu adalah Menteri Lingkungan begitu.

Yang berikutnya adalah Ibu Menteri akhir tahun lalu itu saya diundang

BAPPENAS untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang akan dibuatnya Perpres

Pembangunan Rendah Karbon. Nah saya minta disitu sudah disampaikan ini setahu

saya vocal pointnya diperubahan iklim. Saya minta harus ada kerja sama yang baik

antara perencanaan dengan sector terkait begitu. saya minta sampai dimana itu?

apakah ada kerja sama yang baik begitu antara Bappenas terus kemudian dengan

Kementerian LHK dan kementerian-kementerian lain itu?

Berikutnya adalah ini disini ada dua program tentang wisata yang ada didapil

saya ini. Ini saya alhamdulillah ada, tapi kok baru tahu begitu. Ini ada di Borobudur ini.

penumbuhan sarana dan prasarana eko wisata. Saya minta nanti dijelaskan. Kalau bisa

sih kita diajak juga begitu dan itu wajib hukumnya. Kalau Pak Harry itu sekolah disitu,

kalau saya lahir disitu dan sekolah disitu. Jadi setidaknya saya dan Pak Harry kalau ada

dua ini kita jangan kita ada kegiatan dikita, kita tidak diinformasikan begitu. paling tidak

kita bisa mengerahkan teman-teman untuk bisa mensukseskan program di Borobodur

itu.

Kemudian berikutnya adalah begini Bu Menteri, ini periode ini kita mungkin

tinggal 1,5 tahun. Kita sudah hampir memikirkan apa legasi, apa legacy untuk

dikementerian ini. saya memang banyak memberikan apresiasi ini mungkin salah satu

periode ini, kementerian ini punya power dan substansi yang menurut saya jauh

melompat daripada sebelum-sebelumnya misalnya Citarum itu kalau masih

Kementerian lingkungan hidup saja itu saya tidak kebayang susah untuk bisa jalan

begitu, tapi dengan Kementerian Hidup dan Kehutanan itu saya yakin bisa jalan. Dulu

saya men-challenges semua menteri Lingkungan Hidup saya challenges. Ya mbo satu

saja sungai dikerjain. Itu mulai jam arah … dan menteri-menteri setelahnya satu saja

dikerjakan itu tidak bisa jalan karena kementeriannya itu lemah, tapi dengan

kementerian yang portofolio begini nah ini harus jalan begitu. Nah saya menantang ini

ya untuk legacy ini. Disini ada sekarang supaya bisa mewakili, mewakili kementerian ini

dimasa depan, dimasa yang akan datang termasuk dalam pelaksanaan Undang-

Undang 16 Tahun 2016 tentang Paris Agremeent itu.

Jadi kalau disini ada PTLMH yang kecil-kecil, saya menantang buatlah legacy

forestry for energi begitu. Jadi kalau Pak Kurtubi itu nuklir, saya dulu pro nuklir juga,

tetapi saya lebih kepada sumber daya kita yang punya banyak. Kalau nuklir kita punya,

tapi sedikit. Tapi yang sumberdaya kita punya banyak dan kita menguasai banyak itu

hutan, nah itu harus dikonversi ke energi PLTBN begitu dan ini saya kira 1,5 tahun

kedepan ini harus ada satu misalnya begini, Ibu Menteri ini di Sumba itu dibangun 1

megawatt, tapi tidak jalan oleh Kementerian ESDM, tidak jalan karena supply-nya itu

tidak jalan begitu. Nah ini harus ada kalau kita bisa membangun kedepan itu oh ini

PLTN itu jamannya Ibu Siti Nurbaya dulu begitu loh harus ada novelty setiap periode itu

harus ada novelty itu yang bisa dikenang begitu. Nah ini tinggal 1,5 tahun saya kira

salah satunya adalah itu.

Yang kedua, kalau bisa meningkatkan kesadaran masyarakat ini akan sampah

itu tadi yang saya sampaikan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia itu adalah

membangun manusia bukan membangun PPA dan sarana fisik bagi-bagi motor ya, ya

itu iya, tapi itu bagian kecil saja, tapi yang penting adalah membangun manusia

karakter manusianya bahwa mencintai kebersihan … minal iman itu bahwa orang yang

tidak bersih imannya tidak beres begitu. Itu saya kira salah satu ya.

Kemudian saya mengusulkan ini kalau next ada kita mau inisiasi perubahan

Undang-Undang Lingkungan Hidup ya tampaknya perlu dipikirkan menambah

kewenangan penuntutan di Gakum kita itu. Saya tahu banyak yang sudah capek-capek,

tapi diujungnya mentah begitu. Itu banyak dinegara lain itu penyelidik, penyidik itu

mempunyai kekuatan ekstra begitu karena lingkungannya sudah sedemikian parah

begitu. karena kalau tidak, kita melihat meskipun Mas Roy jarang bicara sama saya,

Cuma saya melihat berbagai macam data semua sudah banyak yang dikerjakan,

mentah diujung begitu. nah ini yang harus kita fikirkan bersama.

Yang terakhir adalah begini, ini program bagus-bagus tadi itu harus dikemas

yang bisa dinikmati dengan persepsi masyarakat yang benar begitu. Saya lihat ini

program banyak komprehensif, banyak bersinggungan langsung kepada masyarakat,

banyak dinikmati, tapi didalam persepsi masyarakat kita Kementerian LHK itu belum

menjadi, belum dirasakan secara didalam top of mind mereka begitu loh. Ada

kementerian lain yang didemo terus, yang didemo terus kemudian kebijakannya tidak

dinikmati oleh masyarakat dibidang itu, tetapi kalau disurvey dia nomor 1 begitu, nomor

1, nomor 2 begitu. nah saya ingin ini kita cerita sebagai sahabat kitakan ingin mitra

kerjanya benar, hasilnya nyata, tetapi harus dipersepsi masyarakat ini masuk. Ini

jamannya jaman itu sekarang, nah jaman now. Jaman now itu harus persepsi harus

masuk top of mind masyarakat itu. saya minta betul ini tolong deh ada di up grade betul

lebih professional yang berhubungan dengan masyarakat dikementerian ini begitu.

Saya ingin melihat kalau misalnya dicek Kementerian Kehutanan dimedia sosial

itu ada gambar Ibu Menterinya lagi santai lagi di hutan yang rileks begitu. Padahal kan

kita tahu Ibu Menteri dengan masyarakat banyak, tapi tidak ditampilkan begitu loh. Itu

kalau ditampilkan Ibu Menterinya serius saja dibelakang meja lagi kerja, lagi kerja. Saya

ingin yang Ibu Menteri sedang salaman dengan masyarakat, rangkulan dengan

masyarakat hutan ditengah-tengah persampahan terus kemudian itu-itu persepsi

masyarakat, sehingga nanti saya mentargetkan begitu misalnya ditengah-tengah tahun

ini kalau disurvey kementerian ini tiga besar deh dengan kinerja terbaik versi

masyarakat begitu. saya ingin itu tuh. Itu kalau kerja ya, kalau kerja kita akui ini, tapi

bisa langsung nempel di top of mind dimasyarakat itu yang penting begitu. tolong ini

sebagai sahabat ya, sebagai sahabat. Mitra kitakan senang, kalau kerja kita bagus,

bener, dinikmati masyarakat dan masuk dipersepsi masyarakat. Nah kalau kementerian

terbaik Kementerian Kehutanan. Siapa mitranya Komisi VII DPR begitu loh.

Terima kasih

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA (SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc., M.Sos./F-PKB):

Hebat memang Pak Tjatur ini, tapi memang lingkungan itu secara politis kok

kelihatannya tidak seksi itu yang salah Komisi VII DPR atau menterinya ya atau

rakyatnya? Baik, terima kasih Pak Tjatur selanjutnya Pak Kurtubi. Persiapan Pak

Ramson.

F-NASDEM (Dr. KURTUBI, S.E., M.Sp., M.Si):

Terima kasih Pak Ketua

Rekan sejawat Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati;

Ibu Menteri LHK berikut Bapak Dirjen dan jajarannya yang saya hormati.

Pertama, kami mengapresiasi ya kinerja Tahun 2017 dan tahun sebelumnya,

kementerian ini sudah berhasil tingkat kebakaran hutan secara signifikan. Ini Komisi VII

DPR juga terbawa disitu. Nomor 2 kita apresiasi mitra kita ini telah berhasil dengan

persetujuan Komisi VII DPR kita bersama-sama dengan pembahasan yang efektif

menghasilkan dua undang-undang. Saya rasa sudah 3 tahun lebih kita duduk disini

tugas kita menyusun undang-undang ya. Dari mitra yang lain sampai sekarang belum

ada ini produk Komisi VII DPR. Kita merevisi Undang-Undang Migas sejak awal itu,

sekarang belum kelar ini. Undang-Undang Minerba juga habis-habisan kita kerja belum

juga ya, tapi dengan mitra kita ini dua Undang-Undang berhasil kita sahkan untuk

bangsa dan negara. Ini luar biasa ini harus diberikan apresiasi ya. Nah lebih-lebih

Undang-Undang yang kita setujui bersama dalam rangka ratifikasi perjanjian Paris ini

terkait erat dengan bidang tugas Komisi VII DPR ya soal energi ya. Kedepan karena

kita sudah terikat dengan perjanjian Paris kita harus berupaya bangsa ini untuk

mengurangi polusi, mengurangi gas rumah kaca, Co2, harus memakai energi yang

bersih kan begitu ini yaitu Energi Baru dan Terbarukan EBT. Ini berkaitan erat dengan

bidang LHK, dibidang kehutanan begitu loh.

Jadi Undang-Undang kita sahkan disini untuk mendukung undang-undang ini

jalan kita dorong EBT. EBT itu porsinya banyak dikementerian ini. Tadi rekan-rekan

sudah banyak yang mengutarakan dan kita dukung penuh itu ya dukung penuh. Begini,

kita ingin ya tidak hanya melahirkan undang-undang atau pun tadi rekan sejawat saya

Pak Tjatur mengharuskan sesuatu yang bersifat legacy ya juga tidak kalah pentingnya

dengan undang-undang, dengan kebijakan untuk mendorong EBT ya kita berhasil juga

membuat legacy kelak agar udara direpublik ini bersih. Anak-cucu kita hidup dengan

udara yang bersih. Live ekspetensinya harapan hidupnya bisa lebih panjang sebab

kalau udaranya kotor ya itu mengundang penyakit, saluran pernapasan dan

sebagainya. Ini EBT jawabannya.

Satu, yang terkait dengan kehutanan soal EBT ini. bagaimana all out kita

mendorong perkembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan saya pikir LHK

memberikan jalan kemudahan kepada investor panas bumi ini untuk bisa

memanfaatkan energi panas bumi yang hampir semua terletak dikawasan hutan. Nah

diantara EBT yang paling bagus untuk menunjang, menopang industrialisasi adalah

panas bumi karena listrik dipanas bumi itu bisa berfungsi sebagai base load karena dia

bersifat memproduksi strum listrik itu 24 jam non stop, jadi bisa jadi base loan ya.

energi terbarukan lain yang tersangkut dengan kehutanan biomas ya. Biomas itu energi

listrik yang bisa berasal dari kekayuan, dari pohon, dari apapun yang bisa ditanam di

hutan, nah ini kenapa tidak kita kaitkan ya Program Energi Biomas ini dengan Program

Perhutanan Sosial ya.

Dengan Program Perhutanan Sosial dimana jutaan hektar hutan ini akan

diperuntukan untuk kehutanan sosial, lalu dikaitkan dengan pengembangan energi

biomas untuk wilayah-wilayah tertentu mungkin hutan sosial ini bisa diarahkan untuk

menanam pohon-pohon yang bisa menjadi bahan baku biomas ya. Ada jenis-jenis

pohon yang umurnya pendek bisa dipanen pohonnya untuk menjadi listrik biomas.

Jenis pohon apa? Saya pikir ahli-ahli kehutanan yang tahu itu dan diwilayah mana jenis

pohon ini tumbuh? Mereka tahu betul itu. Jadi tidak sekedar menyerahkan lahan

kehutanan untuk kelompok masyarakat titik disitu tidak, harus ada lanjutannya ya

mungkin untuk sebagian hutan sosial diarahkan untuk menanam pohon yang bisa

menjadi bahan baku biomas. Panggil investor darimana saja. Apakah Pemda, apakah

PLN untuk bangun pembangkit listrik itu disitu, rakyatnya bekerja menanam pohon,

pelihara pohon. Hidup dia. Masyarakat menanam pohon dimana pohonnya disupply

untuk bahan baku pembangkit listrik biomas. Jadi ini keinginan kita tercapai dua-

duanya. Mengurangi kemiskinan ya, menghasilkan energi yang bersih begitu loh ya.

Jadi itu satu.

Kedua, tidak hanya itu tadi sejawat saya juga menyinggung soal bekas

penambangan permukaan bumi kita banyak yang rusak di Kalimantan Timur dimana itu

tambang batubara yang lobang-lobang besar itu, ini juga dikaitkan dengan energi ya.

jadi bekas-bekas tambang-tambang batubara disamping tadi sejawat saya Pak Tjatur

untuk di Thailand untuk pariwisata opsi berikutnya bisa untuk energi yaitu energi surya.

Jadi lobang-lobang bekas tambang itu plak-plak energi surya bisa dipasang disitu

menjadi murah karena lahannya tidak bayar. Pembangkit tenaga surya menjadi mahal

karena lahannya harus bayar sebab butuh lahan yang luas, tenaga surya butuh lahan

yang luas. Nah kalau bekas-bekas tambang batubara atau tambang apapun yang

ditinggal begitu saja, nah sekarang ini kita rubah menjadi berkah ya. rubah menjadi

berkah Kaltim itu jadi bangun pembangkit listrik tenaga surya ya. Tinggal dipasang

tiang-tiang, nanti ahlinyalah yang masuk disitu yang penting ada kebijakan dari

Kementerian LHK. Jadi ini menunjang undang-undang yang kita sahkan menolong

lahan yang rusak, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. itu saran saya.

Kemudian juga PLT sampah kunjungan kesemua daerah selalu dikeluhkan ini

belum ada solusi final untuk seluruh Indonesia yang standar tentang pembangkit listrik

tenaga sampah ini. Salahsatunya saya sepakat dengan Pak Tjatur tadi sudah berbicara

dengan Mendagri bahwa harus ada dari Mendagri peraturan bagaimana pembiayaan

PLT sampah ini juga kepada Pemda, nah Pemda kadang-kadang minta sampah saya

ini sebagai bahan listrik terus bayar ke saya katanya ya. Sampahnya minta dibayar, nah

ini harus ada klarifikasi. Jadi kalau itu ada ceritanya PLT sampah tidak akan pernah

bisa jalan, nah Mendagri harus didorong, didukung untuk memberikan regulasi,

sehingga biaya itu bisa dianggarkan di APBD-nya masing-masing ya. Nah PLT sampah

ini harus ada solusi final ini, standar baik dari sisi teknologinya, pendanaannya,

managemennya harus ada solusi final PLT sampah ini. Semua kami ini selalu

konsituens mengeluh antara lain soal penanganan sampah ya.

Lalu itu berbicara secara umum dulu. Tentang undang-undang kedua yang kita

sahkan Konvensi Minamata tentang merkuri ini payung hukum kedepan yang luar biasa

yang tidak disadari. Kita mulailah dengan tambang, tambang illegal. Illegal mining

pengolahannya menggunakan merkuri ya ini mulai dari situ untuk jangan lagi

bagaimana caranya ada peraturan, ada penegakan hukum disitu ya. nanti kita hukum

penuh ini kedua undang-undang untuk bisa diterapkan. Itu yang umum. Sekarang mau

tidak mau menyangkut dapil karena kita disumpah untuk memperjuangkan dapil ini

misalnya kalau tidak ada sumpah ya bodo amat juga sih. Ngomong soal dapil bosan

juga begitu ya, tapi karena disumpah ya saya kemukakan sekarang. Sama dengan

rekan sejawat saya. tadi satu yang tadi halaman 16. Kita dukung ini pengembangan

dunia usaha dan pariwisata ah Mandalika yaitu pengembangan tiga kawasan

pariwisata. Saya juga kaget juga ini kok tiba-tiba ada Program LHK di Mandalika baru

tahu terus-terang saja, baru tahu sekarang Alhamdulillah ini ada berkahnya.

Jadi pertama permintaan saya sama dengan Pak Tjatur ini wajib hukumnya

Anggota Dewan dapil yang bersangkutan dikasih tahu ya. Itu berlaku semua patner

atau mitra Komisi VII DPR tidak hanya untuk LHK, tapi semua menteri berlaku wajib

hukumnya untuk Anggota Dewan yang bersangkutan didapil itu diberitahu terhadap

proyek-proyek seperti ini, sehingga kita bisa hadir pada saat diresmikannya atau awal

dibangunnya program itu atau pada saat selesai dibangun ya kira-kira seperti itu. Kita

tidak ingin macam-macam, kita tidak ingin cawe-cawe soal kontraktornya tidak ya, tidak

ingin cawe-cawe soal itu tidak ada itu. Kita ingin dikasih tahu, sehingga ya namanya

politik ya rakyat ingin tahu juga ini apa hasilnya Anggota Dewan di Senayan ini untuk

daerah setempat ya itu.

Yang kedua, kira-kira kalau boleh ada jawaban mungkin tertulis kalau tidak bisa

sekarang apa bentuknya seperti di Mandalika ini ada 7 unit untuk sarana dan prasarana

eko wisata dan kawasan konservasi di Mandalika sebab saya tahu persis ini letaknya

Mandalika ini, apa bentuknya saya penasaran juga ini ya. Saya tahu persis Mandalika

ini daerah saya ini. Nomor 2 sarana dan prasarana eko wisata pada Taman Nasional

dikawasan Mandalika juga ini 3 unit nilainya 50-an miliar ya. Tidak usah dijawab

sekarang tidak apa-apa tertulis saja karena waktunya sudah pukul 14.00 ini.

Kemudian satu lagi tentang pengembangan UMKM, tapi kali ini kalau tadi taman-

taman nasional ini saya minta juga pengembangan UMKM diwilayah Kebun Raya ya.

Kebun Raya yang akan diresmikan. Belum dibuka begitu. langsung saja itu Kebun Raya

Lombok Timur. Tadinya mau diresmikan Bulan Februari ini, tapi karena ada longsor

LIPI mundur menjadi tidak tahu berapa bulan yang akan datang. Nah mohon kalau ada

memungkinkan program dari KLHK ini untuk pengembangan UMKM sebab begitu ada

Kebun Raya pasti UMKM akan tumbuh disitu ya, pasti ada rakyat yang nonton, yang

wisata masuk kedalam. Mungkin perlu ada pengembangan UMKM.

Demikian, terima kasih

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa’alaikumussalam

Mengingatkan kita bersama Ibu Menteri, memang itu harus ada rapat bersama

antara LIPI dengan KLHK terkait dengan pelaksanaan Kebun Raya. Kemarin memang

designnya ada di LIPI, tapi implementasinya ada di Kementerian Kehutanan. Terakhir

kami persilakan Pak Ramson.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua dan rekan-rekan Anggota yang terhormat;

Ibu Menteri dan jajarannya yang saya hormati.

Tadi sudah banyak argumentasi penjelasan pertanyaan teman-teman Anggota

Dewan yang terhormat, apalagi pidato Pak Kurtubi terakhir lebih mantab lagi. Cuma

mungkin kadang-kadang saya lihat ini Ibu Menterinya hanya senyum-senyum kali.

Karena apa? Hampir terlalu banyak yang tidak bisa dilaksanakan oleh eksekutif, oleh

Kementerian LHK. Harapan tinggal harapan, jadi ibarat ya bagaimana ya? waktu masih

remaja kan masih banyak harapan. Kalau sudah dewasa cepat action. Jadi kalau ini

masih style-nya remaja semua ya. kenapa? Soal misalnya reklamasi. Apa yang bisa?

Semua harapan tinggal harapan tidak ada sinkronisasi. Sekarang saya baca berita

disini online menterinya dipanggil polisi, diperiksa karena soal penentuan NJOP yang

kenapa Rp3,1 juta rupiah katanya, sementara KPK juga sedang mau mengembangkan

lagi pemeriksaan terhadap kasus reklamasi. Disatu sisi Menko-nya mau menghidupkan

kembali, disatu sisi kepala daerah yang punya otoritas untuk itu mau men-stop karena

alasan-alasan yang logis, yang logis. Jadi ini bagaimana Pemerintah Jokowi sekarang

ini? ini Ibu Menterinyakan bagaian daripada pemerintahan Jokowi, jadi banyak

ambivalen begitu abu-abu, jadi tidak kuat referensi oleh rakyat dan juga masyarakat

investor, masyarakat industri. Bagaimana kita mau menaikan pertumbuhan ekonomi

yang pada saat kampanye 7%, awal-awal 7%, pertumbuhan akan menukik naik keatas

seperti spotmik begitu, tetapi masih 5% juga.

KETUA RAPAT:

Tunggu Tahun 2019 saja kalau begitu.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Ya itu mangkanya. In syaa Allah Bulan Oktober 2019 akan lebih baik karena

konsep strateginya lebih jelas dan realistis. Ini Ibu menteri yang menjadi persoalan,

Cuma mungkin nanti tidak bisa lagi. kalau keburu dijelaskan kenapa masih ada

pemanggilan-pemanggilan itu. apakah ada koordinasi diantara menteri terkait itu? itu

yang pertama dan apakah presiden membahas itu didalam rapat terbatas? Karena

sering juga saya dengar ada rapat-rapat terbatas itu. padahal implementasi dilapangan

berbeda, sehingga misalnya ada juga yang sudah misalnya apa namanya melakukan

investasi, tapi menghadapi problem. Itu yang secara nasional Ibu Menteri.

Terus yang kedua, ada didaerah pencemaran yang 30 industri ke Sungai

Citarum. Tadi mungkin ada yang tanya, kalau sudah ada, saya menguatkan saja untuk

penjelasan dan apa tindakan-tindakan yang tegas yang dilakukan untuk itu? itu sebagai

contoh bahwa Menteri LHK bisa membuat tindakan yang tegas sesuai dengan amanat

undang-undang, kalau tidak ada tindakan yang tegas susah. Seperti tadi misalnya

banyak cita-cita, apalagi mau menyatukan antara pembangunan bekas hutan disitu

mau dibangun industri biomas itu sih saya lihat masih banyak angan-angan saja karena

belum siap pemerintah untuk melakukan mensikronisasi. Sebenarnya itu tidak sulit

kalau di-manage dengan efektif karena bagaimana membuat perencanaan yang baik,

mengkoordinasikan antara pengambil keputusan eksekutif dan juga memberikan

suasana yang kondusif terhadap investor, tapi inikan sulit dilaksanakan. Ini secara teori

membicarakannya retorika enak saja, tetapi untuk bisa langsung interaktif itu sulit.

Sebenarnya tidak sulit, tapi sulit dan saya lihat tidak mungkin dengan suasana seperti

ini. In syaa Allah Pak Ketua sesudah Bulan Oktober 2019 hal seperti itu tidak sulit untuk

dilaksanakan karena tegas. Pak Prabowo kan tegas. In syaa Allah menjadi Presiden

2019-2024. Itu Ibu Menteri.

Yang ketiga, soal daerah. Itu tadi disini ada perencanaan-perencanaan. Ini saya

belum lihat ini mana yang tegas-tegas ini untuk Kabupaten Pekalongan, Kabupaten

Pemalang, Kabupaten Batang Dapil Jawa Tengah 10. Tolong motor angkut sampahnya

diperbanyak kedapil Jawa Tengah 10 Ibu Menteri karena mereka sangat

mengharapkan dan mereka mendoakan Ibu Menteri sehat karena saya beritahu. Ini

saya kerja sama dengan Ibu Menteri LHK, mereka langsung mendoakan. Betul ada

foto-fotonya Ibu Menteri, nanti saya tunjukan foto-fotonya langsung itu. Cuma minta lagi

kalau bisa katanya tong sampah penampungan sampahnya begitu.

F-PD (H. IHWAN DATU ADAM, SE.):

Bang Ramson, Pak Kurtubi saja belum cukup, padahal menterinya Pak Kurtubi.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Ya bedakan. Inikan rakyat didaerah saya langsung mendoakan. Jadi secara

getaran batin itu ada itu. ah itu bedanya. Boleh lihat foto-fotonya langsung. Mereka Pak

ustadz, Pak Kiai langsung mendoakan Ibu Menteri supaya sehat wal’afiat katanya, tapi

jangan lupa memperbanyak motor angkut sampah katanya. Sama kalau boleh

penampungannya Ibu Menteri. Tolong test case dulu project percontohan di Kabupaten

Pemalang dan Pekalongan Ibu Menteri artinya yang penampungan itu karena belum

ada dibagi-bagi itu. Jadi kalau boleh…

KETUA RAPAT:

Sekalian setelah Tahun 2019 saja itu…

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau Tahun 2019 itu kebijakan nasional Pak Ketua itu beda politik nasional,

kalau inikan untuk dapil, untuk dapil kapan saja bisa. Toh nantikan kalau presiden

berhenti tidak, besar kemungkinan Ibu Menteri bisa jadi menteri lagi Pak Ketua, bisa

kita rekomendasikan. Begitu saja Pak Ketua. Ibu Menteri tolong perhatikan yang tadi

yang terakhir, yang ketiga ini. ini salah satu yang sangat penting.

Terima kasih

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa’alaikumussalam

Terima kasih Pak Ramson.

Terakhir Pak Syaikhul silakan Pak.

WAKIL KETUA (SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc., M.Sos./F-PKB):

Baik terima kasih Pak Ketua Rapat.

Ibu Menteri, ini menyambung saja dari apa yang disampaikan oleh teman-teman

tadi soal sampah ya, tadi Pak Tjatur sudah bicara perlunya mendorong kepala daerah

untuk ada semacam apa keterlibatan khusus begitu ya soal sampah. Saya berfikir

begini Bu, daerah itu perlu dibantu bagaimana sebenarnya cara pengelolaan sampah

yang baik. Kadang-kadang ada duitnya begitu ya, tapi programnya itu-itu saja.

Programnya tetap saja namanya itu TBST, kemudian bank sampah itu-itu saja. Jadi

saya kira satu peran yang harus diperankan oleh kementerian Ibu melalui Ibu Dirjen

sampah P3 ini soal inovasi pengelolaan sampah. Ini menurut saya penting karena tidak

setiap daerah ya punya pemikir-pemikir yang cukup begitu ya mengerti bagaimana

perkembangan pengelolaan sampah diseluruh dunia, bagaimana pengelolaan sampah

yang termutakhir, yang paling efisien begitu ya yang tidak semua daerah. Saya

contokan begini, ini yang lagi tren hari inikan plastic itu bisa digunakan sebagai

substitusi aspal, nah inikan sebenarnya ide menarik.

Jadi ada berapa juta ton kira-kira kan bisa seandainya seluruh jalan yang

direpublik ini bisa menggunakan plastic sebagai bahan tambahan itu dan brapa juta ton

sampah yang bisa teratasi begitu ya dengan itu. Itu-itu satu contoh saja, cuma kalau

yang seperti ini-inikan kalau daerah tidak didorong untuk kesana ibu dengan jajaran

yang promosi kedaerahkan tidak mungkin. Sama ada lagi kemarin ada satu acara apa

itu? Dedy Codbuzer itu “Hitam Putih” dia datangkan orang dari Blitar itu bisa bikin alat

ya, menurut saya alatnya ini inovatif begitu karena dari 10 kilo sampah bisa keluar 6

liter solar, sekian liter premium begitu pokoknya 10 itu jadi 10 liter. Jadi 10 kilo sampah

plastic itu jadi 10 liter BBM. Saya lupa acaranya kapan, tapi bisa dilihatlah mungkin

diyoutube. Nah menurut saya yang seperti ini, ini harus dinventarisir. Inikan inovasi

pengelolaan sampah.

Bayangkan saja jika seluruh desa di Indonesia ini semua punya model apa itu

pengelolaan… Blitar ini. Apa BBM plastic atau apa namanya saya lupa. Jadi tidak ada

sampah kan di desa itu. Semuanya jadi solar, jadi premium begitukan? Ini mungkin

saya lihat programnya di Dirjen Sampah P3 itu ya menurut saya sama dengan yang

kemarin-kemarin begitu loh. Menurut saya sama tidak banyak perbedaan. Ini kalau

seandainya bisa diinventarisir inovasi pengelolaan sampah itu lalu dipromosikan ke

daerah-daerah yang tadi sudah dikatakan Pak Tjatur harus ada kewajiban misalnya

pengalokasian dana tertentu, kemudian manusianya didik dengan pendidikan tertentu

begitu ya, saya kira kita bisa mengatasi, tapi kalau sekarang saja cuma kita jenjing-

jenjing bagi-bagi motor sampah begitu ya, ya menurut kita sih tidak apa-apa manfaat

saja begitu loh. Kalau perlu ditambah punya saya Bu, tapikan kalau kita bicara nasional

kan tidak seperti itu.

Jadi saya berharap ini khususnya Dirjen Sampah P3 ini diinventarisir itu inovasi

pengelolaan sampah macam-macamnya, nanti dipromosikan ke daerah-daerah. Kalau

perlu Komisi VII DPR nanti siap bantu ya, kita siap sosialisasi di daerah-daerah soal

inovasi pengelolaan sampah. Jangan yang itu-itu sajalah, cari yang baru-yang baru

supaya bisa menarik masyarakat. Saya kira itu.

Terima kasih

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Interupsi Pimpinan sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Menambahkan sedikit Pimpinan dari pertanyaan saya tadi. ini Ibu Menteri

masalah tata ruang Riau Bu. Nah ini saya mendapati ada tiga desa sekarang setelah

jadi Pansus DPR provinsi itu menjadi kawasan kebun. Nah mungkin ini saya

menyampaikan kepada Ibu Menteri hati-hati dengan usulan Riau itu karena menurut

saya pansusnya tidak jelas Bu karena banyak bupati-bupati kemarin kita ketemu itu

protes. Ada tiga desa yang di Tapung Hulu Bu itu bupatinya complain ke saya bahwa

tiga desa itu menjadi kawasan perkebunan sekarang dan banyak kebun-kebun yang

diluar izin mungkin menanami lahan-lahan yang belum jelas statusnya. Ini mungkin

masukan Ibu Menteri. Jadi jangan gampang untuk menyetujui, tapi dilihat kembali

bagaimana kondisi yang sebenarnya.

Terus terakhir mungkin masukan tadi saya lupa masalah aqua PAM

Bu yang di Danau Toba waktu kita kunjungan kemarin, banyak sekali masyarakat yang

mengeluhkan dan kita minta kepastian tentang status perusahaan karena mengganggu

kelestarian Danau Toba. Mungkin itu Bu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terakhir Pak Bendum. Silakan Pak Bendum. Tidak ada Bendum disini.

F-NASDEM (AHMAD HI M. ALI, SE):

Terima kasih Pimpinan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat siang

Salam sejahtera untuk kita sekalian

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR Komisi VII DPR, Ibu Menteri beserta

jajarannya.

Alhamdulillah hari ini RDP yang kesekian terus kemudian ini bersambung

dengan beberapa kementerian yang mitra komisi VII DPR. saya pada RDP kemarin

dengan Menteri ESDM, saya sudah menyampaikan beberapa permasalahan yang

terjadi didaerah pemilihan saya yaitu menyangkut penambangan illegal mining di

Poboya yang ternyata itu adalah areal kontrak karya Palu Citra Mineral, nah yang

kemudian kemarin pada Bulan November 2017 ditingkatkan statusnya menjadi IUP

produksi khusus. Bagi saya itu persoalan kewenangan yang ada pada kementerian

tersebut, namun yang ingin saya sampaikan bahwa didalam areal kontrak karya yang

harusnya menjadi tanggung jawab pemegang kontrak karya itu terdapat kerusakan

lingkungan yang begitu masiv dan informasi yang terakhir ditemukan mercuri yang

kemudian sianida yang begitu banyak melebihi ambang batas toleransi oleh PBB,

sehingga ini kemudian tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat yang ada di

Lembah Palu sendiri. Apalagi lagi jarak titik penambangan dengan perkebunan

masyarakat itu sangat-sangat dekat. Nah yang lebih parah lagi bukan hanya sianida

yang ditemukan disitu, tetapi ternyata penambangan illegal mining yang dilakukan oleh

perusahaan, kalau saya mengatakan perusahaan pemegang kontrak karya, bukan

illegal mining.

Saya tidak tahu kalau ada perusahaan yang didalamnya itu masuk dikawasan

Tahura. Itu kurang lebih sekitar 100 hektar lebih yang sudah hancur hari ini., nah

tentunya kalau saya tanyakan kepada Ibu Menteri tentang kenapa bisa ditingkatkan

statusnya? Itu bukan kewenangan Menteri lingkungan hidup untuk bisa menjawab itu

adalah kewenangan SDM, tapi akan sangat mungkin berkorelasi kalau saya tanyakan

hari ini bagaimana pertanggungjawaban Kementerian Lingkungan terhadap kerusakan

lingkungan dan penyerobotan kawasan ini yang karena saya tahu bahwa yang

namanya kawasan hutan itu bisa ditambang, tapi kalau kemudian mempunyai BPKH

izin pengelolaan tentunya.

Ini sangat tidak mungkin dia memiliki itu karena IUP produksinya baru

ditingkatkan pada Bulan Maret 2017 kemarin, Bulan November 2017 kemarin artinya

sebelum-sebelumnya dia sudah pasti menabrak aturan, sehingga saya berharap pada

kesempatan ini ada sikap tegas dari kementerian untuk kemudian melakukan evaluasi

menyeluruh baik itu tentang lingkungannya, Amdalnya maupun tentang perizinan yang

ada dimiliki oleh perusahaan tersebut karena ini sangat meresahkan masyarakat yang

ada disana. Ini tidak hanya menyangkut persoalan ekonominya, tapi ini juga

menyangkut masalah keselamatan dan kesehatan masyarakat yang ada di Lembah

Palu yang jaraknya sangat-sangat dekat, sangat-sangat dekat itu tidak sampai 20 kilo

dan bahkan dibawah 10 kilometer dari Kota Palu, sehingga kemudian kalau kita

berjalan-jalan kesana, walau kita orang awam pastilah dapat melihat bahwa itu secara

kasat mata bahwa itu akan terjadi kerusakan lingkungan yang begitu masiv.

Kemudian tentang penyerobotan lahan, penyerobotan kawasan hutan. Saya pikir

ini adalah domain dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian ini jangan

dibiarkan. Nah saya juga berharap dari Gakkumdu, kemudian tidak hanya berpatokan

pada persoalan karena ini sudah disidik Kepolisian umpamanya. Bisa jadi kemudian

polisi pura-pura masuk. Jadi ketika kemudian Gakkumdu mau turun terus tiba-tiba polisi

mengeluarkan ini untuk penyidikan, kemudian ini didiamkan. Ada banyak persoalan

disana, disana bukan hanya persoalan lingkungan, tapi penyerobotan kawasan hutan

dan kemudian illegal mining, sehingga ini saya pikir dari pihak KLH bisa punya sikap

yang lebih tegas, kemudian bisa jadi Kepolisian sudah melakukan penyelidikan dari

awal, tapi bisa jadi ini juga modus yang biasa dilakukan untuk menghambat dari

Gakkumdu lingkungan untuk melakukan penyelidikan secara transparan. Ini satu.

Kedua, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh komunitas masyarakat yang

juga ada di Lembah Palu tentang PLTA-PLTU Panau, nah itu juga terjadi demo yang

besar pembuangan limbah yang ada di PLTU sana itu tidak sesuai dengan tata aturan,

kemudian terjadi pelanggaran lingkungan yang kemudian juga menyelamatkan

keselamatan masyarakat ditambah setahu saya bahwa Pengadilan Mahkamah Agung

itu sudah memberikan keputusan incraht tentang PLTU tersebut, sehingga kemudian

melakukan kembali kesalahan yang berulang, sehingga saya berharap juga pada

kesempatan ini dari Kementerian Lingkungan bisa menggambil sikap untuk

kepentingan, tentunya kita bicara bahwa nanti akan ada dampak ketika ada tindakan

yang dilakukan oleh kementerian, kemudian berdampak katakan pemadaman lampu itu

urusan PLN menurut saya, tapi urusan kita dilingkungan hidup adalah bagaimana

menyelamatkan komunikasi masyarakat dari situ dari dampak lingkungan yang

ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Saya pikir itu saja Ibu Menteri, Pimpinan. Sekian.

Wabilahitaufik Walhidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Wa’alaikumussalam

Terima kasih Pak Ahmad Ali dan bagi kementerian itu Pak Ahmad Ali ya, bagi

Ibu Menteri Bendung itu. Baik, saya kira seluruh pendalaman sudah disampaikan dan

jika disepakati Ibu Menteri highlight saja. Kepada yang hadir disini, masih hadir disini

diberikan jawaban secara highlight tidak usah panjang-panjanglah ya, nanti selebihnya

jawaban tertulis dan jika ada yang perlu didalami per-Eselon I itu nanti akan kita

pertimbangkan untuk penjadwalan dengan Eselon I yang bersangkutan. Begitu kami

persilakan Ibu Menteri untuk memberikan tanggapan.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Terima kasih .

Yang terhormat Pimpinan dan terima kasih atas berbagai catatan dari yang

terhormat Ibu dan Bapak-bapak Anggota

Pertama, semua catatan sudah saya catat dan kami perhatikan saran atau pun

uraian-uraian juga permintaan data dan lain-lain. Yang kedua, mengenai commitment

yang belum terwujud, terus-terang saya juga tahunya belakangan dan ternyata

memang ada problem diblokir dikeuangan dan saya minta maaf bahwa itu akhirnya

mengusik reputasi dan saya sudah bicara dengan Pak Sekjen ini nanti diselesaikan

perkasus saja dan terutama terkait dengan para Anggota yang sangat aktif. Saya kira

itu mungkin jadi lebih fear. Saya percaya bahwa reputasi ini memang harus dijaga dan

saya sangat mengerti karena saya juga orang partai begitu.

Berikutnya terkait dengan itu juga dukungan tadi catatan dari Anggota terhadap

hal-hal yang lain seperti program, kemudian sosialisasi kegiatan juga misalnya bibit

berkualitas tentang mangrove, tentang kampong iklim dan lain-lain. Saya kira, itu kami

catat dan berikut terkait dengan catatan-catatan program. Satu, saya mendukung untuk

adanya tim gabungan KLHK ESDM dalam supervise langsung Komisi VII DPR dan

kami mencatat bahwa minamata untuk implementasi dari undang-undang juga kami

atau kita sama-sama melihat dan kami sebagai eksekutif berkewajiban untuk

tindaklanjutnya.

Yang kedua, tentang hutan sosial. Tadi banyak yang diminta. Ada juknis juga

tadi soal hutan adat, kearifan local dan sebagainya. Juga soal tanah objek reforma

agrarian. Terus-terang ini juga saya harus tegaskan bahwa peran KLHK di Tora juga

terbatas karena memang tugas kami yang paling banyak sebetulnya adalah

menyediakan lahannya yang tidak produktif sebagai hutan. Setelah itu yang terbanyak

adalah sertifikasi oleh BPN dan tidak ada kaitannya sama KLHK untuk sertifikasi itu,

tetapi memang sebetulnya Pemerintah daerah itu bisa men-generade kepentingan

untuk masyarakat itu bisa seperti apa karena sertifikasi juga sebetulnya Pemda

berperan besar untuk by name, by address dan sebagainya.

Kami mewaspadai implikasi penyimpangan dan lain-lain. Oleh sebab itu,

perifikasinya memang sangat ketat dan oleh karena itu, memang kelihatannya agak-

agak slow realisasinya tidak terlalu bagus. Saya berterimakasih atas dukungan untuk

Gakum sebagai focus menyangkut folhut, metoda nasional dan sebagainya termasuk

nanti dalam dukungan dengan gabungan KLHK dan ESDM.

Kemudian soal sampah, terima kasih saya mencatat untuk inovasi, kemudian

champion dari masyarakat, dari komunitas dan sebetulnya juga ini kita memang

mungkin belum sampai 60% menurut saya penerapan Undang-Undang 18 Tahun 2008

sebab kalau kita telusuri pasal-pasalnya, mandate kepada Pemerintah daerahnya

sangat kuat dan konsekuensinya juga kuat bahkan pidana sebetulnya, hanya kita belum

melakukan pengawasan atau pun sanksi yang kepidananya sebab di undang-

undangnya jelas, kalau didaerah masih ada TPA… sanksinya pidana begitu. kita belum

masuk untuk hal seperti itu dan saya sangat setuju tadi catatan yang terhormat Pak

Tjatur dan itu juga yang kami pikirkan sebetulnya soal paradigma sampah bahwa dia

adalah sebuah mainset, in state of utilities begitu ya. Jadi saya juga sedang membuat

catatan kepada Bapak Presiden tentang hal ini karena inikan implikasinya terhadap

agenda kedepan. Jadi saya terima kasih berarti justified, ada judgment yag positif.

Kemudian soal EBT. Kami perhatikan saat ini sudah 20 HTI sebetulnya yang

sudah kerja sama dengan Dirjen EBT MoU, tapi sepertinya belum ketemu-ketemu

diangka harga listriknya Bapak. Jadi sebetulnya yang tertarik sudah banyak. Kalau

percontohan sebetulnya sudah ada di Madura dengan Kaliandra untuk biomas,

kemudian pohon-pohonan juga nyamplung dan lain-lain, dan sebenarnya

dikembangkan. Beberapa UPT kita juga sudah nyoba juga sebetulnya mobil dinasnya

pakai BBM nyamplung misalnya seperti itu. Jadi memang belum pada skala yang

kelihatan. Saya kira, tadi disarankan untuk mengangkat hal-hal yang secara positif

sebenarnya itu sudah bisa kelihatan itu kami perhatikan.

Kemudian pemulihan sungai atau restorasi sungai tentang Citarum sebagai

percontohan dan unsur driver-nya, driving-nya. Tadi seperti kami laporkan bahwa kita

akan lihat sambil dilihat betul sebetulnya konsep water resources development-nya

sebagai seluruh sistem dan tidak harus menunggu 7 tahun, jadi cukup nanti sambil

berjalan paralel ini kita lihat kesungai yang mana karena pada dasarnya kita punya

tanggung jawab 15 DAS prioritas. Pada saat ini misalnya tadi disampaikan ada 31

perusahaan limbah yang sudah kena dan diserahkan berkasnya ke KLHK dan ke

Polda, memang didalam rancangan peraturan presidennya itu penanganan Gakumnya

sesuai peraturan perundangan, yang sudah dilakukan oleh KLHK sekarang ada tiga

perusahaan yang sedang dalam penyelidikan. Jadi saya kira kita menyesuaikan untuk

langkah-langkah itu.

Saya berterimakasih tadi dukungan untuk generasi lingkungan, kita akan

mengintensifkan itu juga mungkin menjadi bagian penting dan juga dukungan untuk

perubahan iklim serta kebun raya itu menjadi perhatian saya.

Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kasus atau pun catatan-catatan

wilayah. Untuk Kuningan Bapak itu sudah ada nanti tinggal dokumennya dilihat.

Mandeh juga Sumatera Barat itu sudah berproses. Memang ada insiden, ada

perlawanan, tapi kemudian berproses, kemudian yang bersangkutan melakukan pra

peradilan dan kalah begitu akhirnya sekarang menjadi berproses. Sukoharjo kami

perhatikan PT RUM juga sudah ada catatan, masalahnya, progress-nya dan lain-lain,

bupatinya sudah melangkah apa, KLHK memberi guidance apa sudah ada, nanti saya

akan serahkan tertulis.

Kemudian mina rempang tadi yang DPCLS Pulau Buru, saya kira Rempang kita.

Saya kira, yang terhormat Pak Herman tahu persis posisinya seperti apa. Kitakan di

Komisi IV menyepakati bahwa turun fungsi in state of melepaskan begitu, turun fungsi

dulu baru nanti sambil dilihat parsial.

Kemudian RT/RW kami perhatikan Bapak, memang ada problem yang berat.

Pemprof itukan rancangan perdanya dikirim ke Pemprov, Pemprov minta persetujuan

Mendagri, Mendagri minta ke kami. Setelah saya lihat isinya sangat gawat. Kami minta

dikaji strategis untuk seluruh dimensi. Jadi sampai sekarang masih konsultatif dan

memang attention dari daerah cukup kuat, tapi saya kira tetap harus jaga integritas

seperti tadi diharapkan oleh para yang terhormat Anggota Dewan.

Kemudian soal tempat pembuangan sampah sementara Jwa Tengah,

Pekalongan, Batang maupun Pemalang, saya kira Ibu Sri tolong pelajari ya. TPS itu

adanya disiapa, prioritasnya disiapa. Danau Toba juga kami perhatikan, kemudian soal

reklamasi tambang. Ini memang sebetulnya di Kementerian ESDM, tapi kita memang

kebagian juga seperti di Kalimantan Selatan seperti di Tanah Laut itu ada X pengolah

tambang tanpa izin rakyat itu sekarang sudah pindah ke hutan sosial. Mereka tanam

karet, kemudian tambah agro foreign dan sebagainya itu kelihatannya juga bisa jalan.

Tadi mangrove, Pulau Aro kami perhatikan juga Maros sebagai ekosistem

khusus ya Pak Sekjen ya esensial, karts dan lain-lain kita perhatikan Riau dan Dumai.

Freeport juga sebetulnya sudah ada progress Bapak, ada 45 sanksi dia kena.

Interaksinya masih jalan, tapi kelihatannya masih lambat nanti kita lihat lagi.

Bapak Pimpinan itu saya kira catatan-catatannya, nanti yang lengkap. Saya kira

secara tertulis kami laporkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Jawabannya cukup memberikan gambaran, tetapi sesuai

dengan kesepakatan kita, nanti untuk diberikan jawaban secara detail dan secara

tertulis. Kita memasuki sesi terakhir yaitu kesimpulan.

DRAF KESIMPULAN RAPAT KERJA

DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA.

1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja anggaran Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017

dengan serapan anggaran sebesar 90,65%. Namun demikian, Komisi VII DPR

RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar lebih

meningkatkan kinerja dan realisasi serapan anggaran di Tahun Anggaran 2018.

Setuju ya? setuju. Ibu Menteri setuju ya?

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VII DPR RI sepakat ini butuh persetujuan Ibu Menteri sepakat dengan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkait dengan

rencana perhutanan sosial dan program Tanah Objek Reforma Agraria atau

TORA focus pada penanganan konflik tenorial, implementasi agro forestry,

pembentukan kelompok usaha masyarakat tepian hutan dan mensosialisasikan

tata peraturanya.

Setuju ya Komisi VII DPR ya ini usulan pak ini juga nanti. Ibu Menteri setuju?

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia membentuk tim penanganan kegiatan penambangan illegal

dan melanggar aturan lingkungan hidup baik didalam maupun diluar kawasan

IPPKH.

Mungkin langsung ditambahkan ya? “...bersama dengan Kementerian SDM”.

“Kementerian SDN”. Begitu ya? setuju ya? Pak Bendung setuju Pak Bendung?

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, kalau boleh hanya tambah sedikit saja “dan yang melanggar aturan

lingkungan hidup”.

KETUA RAPAT:

Itu sudah “dan melanggar aturan”

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Itu “dan melanggar” saja

KETUA RAPAT:

Melanggar aturan lingkungan hidup itu sudah diatur

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Untuk tim penanganan kegiatan pengembangan illegal dan melanggar aturan

lingkungan hidup. Jadi tim inikan tim penanganan kegiatan penambangan illegal dan

melanggar, jadi bukan tim yang melanggar. Jadi yang ditindak itu oleh tim itu yang

melanggar Pak Ketua. Itu soal logika saja.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Ya nanti nyambung. Ibu Menteri sudah sepakat, DSDM sudah sepakat, kita nanti

tinggal gabung. Inisiatifnya bisa di DPR, bisa di Kementerian ESDM. Sepakat? Setuju?

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sepakat Pak Ketua.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Pak Pimpinan, kalau boleh “dan pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan”

KETUA RAPAT:

Oh ya-ya boleh.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Lebih mantap lagi itu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Lebih mantap lagi.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi kalau jatah motor sampah harus lebih tinggi sama hero inu dari semua

Pimpinan karena rajin Ibu Menteri.

KETUA RAPAT:

Iya-iya saya tidak enak dipuji terus sama Pak Ramson ini Tahun 2019-lah.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Itu hadianya lain lagi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Setuju ya? Pak Ramson setuju Pak Ramson? Ibu Menteri?

MENTERI LH & KEHUTANAN Ri:

Setuju Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

untuk mencari bahan peganti penggunaan merkuri pada proses kegiatan industri

dan penambangan emas serta mensosialisasikannya kepada masyarakat. Saya

kira ini sebagai tanggung jawab morallah kita ratifikasi terhadap Konvensi

Minamata.

Setuju ya? ya silakan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Kalau nomor 4 itu sepakat untuk mencari bahan peganti. Bahan pegantinyakan

sudah ada temuan BPPT. Mungkin streatching kesimpulan nomor 4 pada sosialisasi…

KETUA RAPAT:

Untuk menggunakan saja ya?

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Ya

KETUA RAPAT:

Untuk menggunakan pengganti merkuri

…:

Untuk mempromosikan saja

KETUA RAPAT:

Atau mensosialisasikan. Untuk mensosialisasikan bahan pengganti pengguna

merkuri. Betul sudah itu. Baik pas itu. Di Cirebon itu banyak sekali merkuri.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Ada penambangan emas titik serta mensosialisasikan kepada masyarakat.

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat.

KETUA RAPAT:

Kalau di Cirebon mensosialisasikan Popy Merkuri.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi kepada masyarakat itu dinaikan.

KETUA RAPAT:

Jadi Komisi VII DPR RI coba dikembalikan paling terakhir, paling terakhir. Begini-

begini, “Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup RI untuk

mensosialisasikan kepada masyarakat bahan peganti penggunaan merkuri pada proses

kegiatan dan penambangan emas”. Sampai emas titik. Kemarin Pak Roy menutup

kegiatan merkuri di Cirebon itu. setuju ya Ibu Menteri?

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Mohon ada tambahan Ketua untuk sosialisasi pada masyarakat bahan peganti

dan teknologi”

KETUA RAPAT:

“dan teknologi” iya. “bahan peganti dan teknologi penggunaan merkuri”. Itukan

“bahan peganti penggunaan merkuri dan teknologinya” begitu saja “kepada proses dan

teknologinya terakhir saja supaya sudah hapus itunya. Itu hapus saja. Halo-halo.

F-GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO):

Peganti penggunaan merkuri dan teknologi

KETUA RAPAT:

Dan teknologinya ah disitu. Pada proses kegiatan industri dan penambangan

emas. Begitu Ibu Menteri? Setuju? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RI merealisasikan seluruh commitment aspirasi masyarakat sebagai hasil

keputusan rapat yang telah disepakati bersama di Komisi VII DPR dan

melaksanakan Program Sosialisasi Aspirasi Masyarakat terkait dengan

pentingnya peduli terhadap lingkungan hidup.

Setujunya dua kali dong Pak, jangan sekali. Komisi VII DPR setuju ya? Ibu

Menteri silakan Bu.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Saya boleh tanya Ketua?

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Wujudnya kira-kira seperti apa?

KETUA RAPAT:

Ya misalkan didaerahnya Pak Aryo di Jakarta itukan pencemaran dihilir sungai,

dipinggir-pinggir laut ya bikinlah disitu sosialisasi. Kaitannya dengan siapa kalau disitu?

Pak Karli mungkin disitu ya?

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Ekori Parlian.

KETUA RAPAT:

Kemudian kalau disana, ya kalau disaya sampah yang ini ya bikin kegiatan. Ya

kalau bicara sampah yang bikin kegiatan penanganan sampah melalui ya reuse,

reduce, dan recycling misalkan ya banyaklah tema pokoknya yang tentu nanti bisa

dirumuskan. Ini umum saja. Setuju ya?

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Bu Ari apa? Sosialisasinya disana apa Kaltara itu? kepiting tidak?. Saya kira,

nanti kita perdalamlah ya RDP nanti dengan Sekjen setuju ya? setuju Bu?

6. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk

lebih aktif mendukung dan mengembangkan energi baru terbarukan berbasis

kehutanan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016

tentang Perjanjian Paris kali ya? kesepakatan atau apa itu di undang-undang itu?

perjanjian. Paris agreement saja. Pakai Bahasa Inggris, jangan pakai Bahasa Arab.

Paris agreement iya oke. Sudah begitu cukup mengerti kita. Ibu Menteri setuju? Saya

kira setuju saja ini. Komisi VII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup setujulah,

sepakat. Kalau ini jangan mendesaklah, sepakat. Nomor 6 itulah sepakat dengan

menteri. Setuju Bu ya?

Terakhir 7. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota

Komisi VII DPR, disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari 2018.

F-GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO):

Kelamaan Pimpinan seminggu cukup.

KETUA RAPAT:

Seminggu?

F-GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO):

Seminggu cukup.

KETUA RAPAT:

Seminggu cukup berarti tanggal berapa tuh? Tanggal berapa Bu kira-kira kalau

seminggu?

F-GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO):

Tanggal 7 Februari

KETUA RAPAT:

Tanggal 7 Februari bisa ya. Saya kira ujiannya tadi gampang itu open book itu,

open begitu. Baik setuju Bu?

(RAPAT: SETUJU)

Setuju ya? seluruh rangkaian rapat kerja hari ini sudah kita lalui dan…

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Sedikit Pimpinan, kalau perlu ditambahkan masalah anggaran mana kedirjenan

yang perlu ditambah, Komisi VII DPR mendukung begitu masalah anggaran.

KETUA RAPAT:

Ya nanti kita dirapat anggaranlah. Terserah Pak Nasir kita dukung saja Pak Nasir

maunya apa begitu. Pokoknya Pak Nasir mau… kita dukunglah. Sebagai kata akhir

kami persilakan Ibu Menteri untuk menyampaikan kata akhir.

F-PPP (Dr. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si.):

Izin Ketua. Saya lihat Program Sosialisasi itu masih parsial. Saya berharap kalau

bisa program sosialisasi itu semua satker itu punya program.

KETUA RAPAT:

Ya sudah disampaikan tadi. Dalam pendalamannya bahwa nanti setiap Eselon I

dengan satker, setiap Eselon I menyiapkan sosialisasinya. Yang lebih banyak amalnya

lebih besa. Silakan Ibu Menteri untuk menyampaikan kata akhir.

MENTERI LH & KEHUTANAN RI:

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VII DPR RI;

Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas

berbagai catatan dan arahan untuk peningkatan kinerja dari kementerian ini untuk lebih

baik. Terima kasih saya minta maaf, apabila ada hal-hal yang kurang tepat.

Terima kasih

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa’alaikumussalam

Atas nama Komisi VII DPR RI, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII DPR

yang terhormat menyampaikan terima kasih atas atensi rapat pada hari ini yang luar

biasa pada Saudara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta

seluruh jajarannya dan tentu mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Dengan

demikian, rapat kami nyatakan ditutup.

Wabilahitaufik walhidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.31 WIB

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT

Dra. Nanik Herry Murti

NIP. 196505061994032002