DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang

:

2017-2018

Masa Persidangan : III Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dan Sesjen Dewan Ketahanan Nasional

Hari, Tanggal : Rabu, 17 Januari 2018 Pukul : 10.43 WIB - 13.00 WIB Sifat Rapat : Terbuka Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari., Ketua Komisi I DPR RI Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Acara : 1. Evaluasi Program Kerja Lemhannas dan Wantannas Tahun

2017; 2. Realisasi Anggaran Lemhannas dan Wantannas Tahun

Anggaran 2017; 3. Rencana Program Kerja Lemhannas dan Wantannas

Tahun Anggaran 2018; 4. Kajian Lemhannas dan Wantannas terhadap Isu-isu Aktual

terkait dengan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 dan Isu-isu Aktual Lainnya.

Anggota yang Hadir : PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan) 3. Meutya Viada Hafid, S.Sos. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol. 8. Charles Honoris 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. 10. Bambang Wuryanto 11. Andreas Hugo Pareira 12. Djenri Alting Keintjem 13. Junico BP Siahaan

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 14. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. 15. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.

2

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. 17. Bambang Atmanto Wiyogo 18. Venny Devianti, S.Sos. 19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 20. H. Ahmad Muzani 21. Martin Hutabarat 22. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M. 23. Rachel Maryam Sayidina 24. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. 25. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 26. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T. 27. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA 28. H. Darizal Basir 29. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 30. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. 31. Ir. Alimin Abdullah 32. Budi Youyastri 33. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 34. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si 35. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si 36. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 37. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 38. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. 39. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. 40. Dr. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 41. Moh. Arwani Thomafi 42. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. 43. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 44. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. 45. Prananda Surya Paloh 46. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra 47. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA) 48. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M. 49. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.A.

Anggota yang Izin : 1. Jimmy Demianus Ijie (F-PDI Perjuangan) 2. Ir. Hari Kartana, M.M. (F-PD)

3

Undangan

: 1. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo .

2. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Widyotomo.

beserta jajaran. Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas beserta jajarannya yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI pada hari Rabu 17 Januari 2018.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat saat ini telah hadir dan ditandatangani oleh 6 Anggota dari 6 Fraksi. Dengan demikian berarti kuorum fraksi telah terpenuhi. Untuk itu, kita sampaikan kepada Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas apakah rapat ini akan bersifat terbuka atau tertutup? Oke, baik dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.43 WIB)

Pada hari ini Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur

Lemahanas dan Sesjen Wantannas dalam rangka evaluasi program kerja dan kinerja Lemhannas dan Wantannas tahun 2017. Yang kedua, realisasi anggaran Lemhannas dan Wantannas tahun anggaran 2017. Yang ketiga, rencana program kerja Lemhannas dan Wantannas tahun anggaran 2018. Yang keempat, kajian Lemhannas dan Wantannas terhadap isu-isu actual terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2018 dan isu-isu actual lainnya.

Untuk itu, dikesempatan yang pertama kami sampaikan kepada Gubernur Lemhannas untuk menyampaikan paparannya.

Kami persilakan.

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LETJEN TNI (Purn) AGUS WIDJOJO): Terima kasih Bapak Pimpinan. Kami langsung saja untuk menyampaikan paparan penjelasan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI tanggal 17 Januari 2018. Bersama-sama dengan kami adalah pejabat teras dari Lemhannas, diantaranya adalah Wakil Gubernur, kemudian Deputi Pendidikan, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai, dan pelaksana harian dari Deputi Pengjajian, serta pejabat fungsional dan structural dari Lemhannas. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Mohon maaf Bapak Gubernur Lemhannas, saya sampaikan juga ada yang terlewat. Pada hari ini banyak Anggota yang tidak bisa hadir dan harus kita pecah karena kita terima parlemen Korea Selatan ada di ruangan Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh Bapak Hanafi Rais. Kemudian mestinya bersamaan juga dengan undangan di Istina dan untuk pelantikan Kasau yang merupakan mitra Komisi I DPR RI. Juga satu orang Pimpinan menjadi calon gubernur, sementara penggantinya sudah ada tapi pelantikan pergantiannya belum bisa dilaksanakan karena menunggu wakil ketua DPR RI Bapak Fadli Zon yang masih diluar. Terus kemudian Bapak Asril sakit dan oleh karenanya nanti mungkin sebagian juga Anggota yang ada

4

disini ketika parlemen Korea Selatan sudah datang mungkin akan meninggalkan ruangan ini juga termasuk Ibu Evita. Jadi mohon dipahami karena kita ada dua rapat yang cukup serius, karena dari Parlemen Korea cukup banyak ada sekitar 6 orang. Kami persilakan dilanjutkan. GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LETJEN TNI (Purn) AGUS WIDJOJO): Terima kasih Bapak Pimpinan. Kami memahami kesibukan yang ada pada yang terhormat para Anggota Dewan. Kami akan langsung saja menyampaikan kembali penjelasan Gubernur Lemhannas pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI pada hari ini. Yang terhormat Ketua Komisi I DPR RI beserta segenap Anggota Komisi I DPR RI, Yang saya hormat Sesjen Wantannas Republik Indonesia. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali rapat pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri undangan rapat Rapat Dengar Pendapat dari Komisi I DPR RI dalam keadaan sehat wal’afiat. Masih dalam suasana Natal dan tahun baru perkenankan kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2017 dan selamat tahun baru tahun 2018. Ketua Komisi I DPR RI dan Anggota Dewan yang terhormat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI yang telah memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat ini sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan surat undangan Sekretariat Jenderal DPR RI tanggal 10 Januari 2018 tentang Rapat Dengar Pendapat hari ini akan membahas agenda sebagai berikut:

1. Evaluasi program kerja dan kinerja Lemhannas RI tahun 2017. 2. Realisasi anggaran Lemhannas RI tahun anggaran 2017. 3. Rencana program kerja Lemhannas RI tahun anggaran 2018. 4. Kajian Lemhannas RI terhadap isu-isu actual terkait dengan persiapan pelaksanaan

Pilkada pada tahun 2018 dan isu-isu aktual lainnya. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Gubernur Lemhannas RI untuk menyampaikan

penjelasan kepada Komisi I DPR RI tentang pelaksanaan hal-hal yang menjadi agenda rapat hari ini sebagai berikut. Agenda pertama adalah evaluasi program kerja Lemhannas RI tahun anggaran 2017. Berdasarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran induk tahun anggaran 2017, Lemhannas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp298.296.886.000,- berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, Lemhana RI melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp66.248.481.000,-

Dengan demikian pagu anggaran Lemhannas RI tahun anggaran 2017 menjadi sebesar Rp232.048.405.000,- meliputi 3 (tiga) program kerja anggaran Lemhannas RI terdiri dari:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp159.718.406.000,- dengan kegiatan pada 5 biro meliputi 357 layanan.

2. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Lemhannas RI sebesar Rp1.800.000.000,- dengan kegiatan meliputi 46 layanan.

3. Program pengembangan ketahanan nasional sebesar Rp70.529.999.000,- dengan kegiatan: a. Deputi bidang Pendidikan Pimpinan tingkat nasional telah menghasilkan lulusan

PPSA kepada 21 sebanyak 80 orang dan PPRA ke 56 sebanyak 114 orang lulusan. b. Deputi bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan telah menghasilkan lulusan 800

orang, pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan pelatihan pelatih atau training of trainers.

5

c. Deputi bidang pengkajian strategik menghasilkan naskah kajian utama sebanyak 12 naskah kajian. Disamping itu melaksanakan kegiatan berskala internasional, yaitu Jakarta Geopolitik Forum atau JGF dan jejak pendapat.

Agenda kedua ada realisasi anggaran Lemhannas RI tahun anggaran 2017. Pagu akhir Lemhannas RI tahun anggaran 2017 sebesar Rp232.048.405.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 sebesar Rp224.413.969.733,- atau sebesar 96,71% yang digunakan untuk melaksanakan 3 program Lemhannas RI sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. Anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp159.718.406.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp153.898.530.477,- atau sebesar 96,36%.

2. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Lemhannas. Anggaran program pengawasan dan peningnkatan akuntabilitas aparatur Lemhannas sebesar Rp1.800.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.792.152.070,- atau sebesar 99,56%.

3. Program pengembangan ketahanan nasional. Anggaran program pengembangan ketahanan nasional sebesar Rp70.529.999.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp68.723.287.186m,- atau sebesar Rp97,44%.

Agenda ketiga adalah rencana program kerja Lemhannas tahun anggaran 2018. Berdasarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran induk tahun anggaran 2018 tanggal 5 Desember 2017, Lemhannas RI Tahun Anggaran 2018 menerima pagu sebesar Rp277.698.000.000,- yang diklasifikasikan menjadi perjenis belanja dan preprogram.

Pagu anggaran Lemhannas RI tahun 2018 per jenis belanja adalah sebagai berikut: 1. Belanja pegawai sebesar Rp67.568.000.000,- 2. Belanja barang sebesar Rp158.567.911.000,- 3. Belanja modal sebesar Rp51.562.089.000,- Pagu anggaran Lemhannas RI tahun 2018 per program adalah sebagai berikut;

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp175.665.900.000,- mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: a. Layanan hubungan masyarakat. b. Pelayanan kerjasama lembaga. c. Pelayanan perencanaan dan keuangan. d. Pelayanan teknologi dan informasi. e. Pelayanan umum.

2. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Lemhannas sebesar Rp2.325.000.000,- mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: a. Pendampingan, pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran

Lemhannas. b. Pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah. 3. Program pengembangan ketahanan nasional sebesar Rp99.707.100.000,- mendukung

pelaksanaan kegiatan sebegai berikut: a. Melaksanakan program Pendidikan reguler angkatan ke-57 dan 58 dengan jumlah

peserta masing-masing 100 orang. b. Melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para tokoh sejumlah 400

orang, training of trainers bagi guru, dosen, widiaiswara sejumlah 200 orang dan dialog kebangsaan bagi alumni dan para tokoh sejumlah 300 orang.

c. Melaksanakan kajian strategis sejumlah 10 naskah kajian, Jakarta Geo Politik Forum, pengukuran ketahanan nasional di 34 provinsi dan 56 kabupaten dan kota.

Dapat saya sampaikan juga bahwa Lemhannas RI dalam rencana kerja anggaran tahun 2018 mendukung kebijakan Presiden tentang efisiensi belanja barang bagi kementerian/lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dimana belanja barang Lemhannas RI dibatasi dengan batas maksimal 110 miliar. Mengingat bahwa program kerja Lemhannas RI dalam proses mencapai keluaran output dan outcome pada kenyataannya

6

dilaksanakan menggunakan jenis belanja barang. Dengan pembatasan anggaran ini akan menjadikan keluaran output dan outcome Lemhannas RI tidak optimal.

Kedepan Lemhannas RI berkeinginan belanja barang tahun anggaran 2019 dan selanjutnya tidak dibatasi dengan batas maksimal seperti tahun anggaran sebelumnya. Dengan mengupayakan dan menginformasikan hal ini melalui surat kepada Kementerian Keuangan, meminta agar belanja barang Lemhannas RI tahun anggaran 2019 tidak dibatasi agar keluaran output dan outcome Lemhannas tercapai secara optimal.

Berikutnya ini adalah agenda keempat, yaitu kajian Lemhannas terhadap isu-isu aktual terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2018. Pada kesempatan ini kami sampaikan kajian terkait dengan isu-isu actual terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2018 dan isu aktual lainnya dalam bentuk naskah kajian dengan daftar judul sebagai berikut:

1. Revitalisasi etika politik Pancasila guna mewujudkan sinergi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka ketahanan nasional.

2. Penguatan kepemimpinan politik negarawan guna memperkuat sikap toleransi masyarakat dalam rangka ketahanan nasional.

3. Reformulasi garis-garis besar haluan negara atau GBHN guna memperkokoh sistem ketatanegaraan Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.

4. Memperkuat pemahaman Pancasila pada generasi muda guna mewujudkan revolusi mental dalam rangka ketahanan nasional.

5. Revitalisasi Pendidikan dan pengajaran dalam sistem Pendidikan nasional guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional.

6. Penguatan hak dan kewajiban sebagai warga negara guna mewujudkan harmoni sosial dalam rangka ketahanan nasional.

7. Mengatasi proxy war guna menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati. Demikian penjelasan yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Apabila terhadap hal-hal yang memerlukan pendalaman kami bersedia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Lemhannas sudah menyampaikan paparan. Untuk paparan selanjutnya dari Sesjen Wantannas. Nanti selanjutnya baru kita akan melakukan pendalaman. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya sampaikan kepada Sesjen Wantannas. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL (LETNAN JENDERAL TNI (Purn) NUGROHO WIDYOTOMO): Terima kasih Pimpinan Rapat. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Selamat pagi. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Yang saya hormati Bapak Gubernur Lemhannas dan staf, Yang saya hormati rekan-rekan dari Deputi dan Karo adri Sesjen Wantannas.

7

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat wal’afiat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI. Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati. Rapat Dengar Pendapat pada hari ini sesuai dengan undangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, tentang undangan Rapat Dengar Pendapat yaitu mengenai:

1. Evaluasi program kerja dan kinerja Wantannas RI tahun 2017. 2. Realisasi anggaran Wantannas RI tahun anggaran 2017. 3. Rencana program kerja Wantannas RI tahun anggaran 2018. 4. Kajian Wantannas RI terhadap isu-isu actual terkait dengan persiapan pelaksanaan

Pilkada pada tahun 2018 dan isu-isu actual lainnya. Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati. Sesuai susunan acara rapat saya awali dengan melaporkan evaluasi pencapaian program kerja untuk tahun 2017. Sesjen Wantannas dalam RKP 2017 mendapatkan tugas untuk mendukung prioritas nasional bidang ketahanan nasional, yaitu untuk menghasilkan kajian deteksi dini pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan sebanyak 48 naskah deteksi dini dan pengkajian strategis perumusan kebijakan ketahanan nasional sebagai bahan pertimbangan Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Sasaran yang akan dicapai adalah menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui perumusan kebijakan dan strategi nasional 128 naskah. Total target output Sesjen Wantannas pada tahun 2017 adalah 176 naskah. Sampai akhir tahun 2017 realisasi pencapaian output tersebut dapat dicapai sebanyak 179 naskah atau 102%. Produk saran tindak hasil kajian Sesjen Wantannas selama tahun 2017 dapat kami sampaikan kepada Anggota Komisi I DPR RI.

Selanjutnya terkait dengan realisasi anggaran tahun 2017 dari total pagu anggaran Sesjen Wantannas sebesar Rp168.653.282.000,0 hinga tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Realisasi berdasarkan per jenis belanja adalah: a. Belanja pegawai dengan pagu sebesar Rp23.007.736.000,- dengan realisasi

sebesar Rp20.947.688.189,- atau 91,04%. b. Belanja barang dengan pagu sebesar Rp48.156.878.000,- dengan realisasi sebesar

Rp43.490.363.606,- atau 90,3%. c. Belanja modal dengan pagu sebesar Rp97.488.668.000,- dengan realisasi sebesar

Rp96.373.206.000,- atau 98,85%. 2. Realisasi berdasarkan program adalah:

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Wantannas dengan pagu sebesar Rp57.483.282.000,- dengan realisasi sebesar Rp53.551.040.583,- atau 93,15%.

b. Program pengembangan kebijakan ketahanan nasional dengan pagu sebesar Rp111.170.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp107.260.217.212,- atau 96,48%.

3. Realisasi berdasarkan kegiatan adalah: a. Pengelolaan, perencanaan keuangan dengan pagu sebesar Rp23.975.236.000,-

dengan realisasi Rp21.823.040.014,- atau 91,02%. b. Pengelolaan persidangan dan humas dengan pagu anggaran Rp800.000.000,-

dengan realisasi Rp730.515.000,- atau 91,31%. c. Pengelolaan internal perkantoran dan kepegawaian dengan pagu sebesar

Rp32.708.046.000,- dengan realisasi sebesar Rp30.997.485.569,- atau 94,77%. d. Pengembangan sistem informasi Wantannas dengan pagu sebesar

Rp75.250.000.000,- dengan realisasi Rp75.184.505.930,- atau 99,91%. e. Perumusan kebijakan sistem nasional dengan pagu sebesar Rp8.550.000.000,-

dengan realisasi sebesar Rp7.815.490.753,- atau 91,41%.

8

f. Perumusan kebijakan politik dan strategi nasional dengan pagu sebesar Rp8.650.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.283.991.109,- atau 84,21%.

g. Perumusan kebijakan pengindraan dan perkiraan ancaman dengan pagu sebesar Rp8.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.587.280.048,- atau 92,53%.

h. Perumusan kebijakan evaluasi implementasi dan resiko pembangunan dengan pagu sebesar Rp8.500.000.000,- dengan realisasi Rp7.724.571.173,- atau 90,88%.

i. Perumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait keahlian tertentu dengan pagu sebesar Rp2.020.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.664.376.119,- atau 82,39%.

Total penyerapan anggaran Sesjen Wantannas adalah sebsesar Rp160.811.267.795,- dengan presentase sebanyak 95,35% dari total pagu sebesar Rp168.653.282.000,-. Adanya sisa anggaran sebesar Rp7.842.024.205,- atau 4,65% adalah hasil efisiensi atas keberhasilan pencapaian seluruh target output yang telah direncanakan.

Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Di tahun 2017 Sesjen Wantannas menerima beberaa penghargaan syukur alhamdulillah

sebagai berikut: a. Predikat WTP yang ke-10 bertyurut-turut dari BPK RI. b. Penghargaan atas kontribusi dalam pengelolaan PNBP oleh Kementerian Keuangan. c. Penghargaan atas kinerja yang sangat baik bidang pengelolaan PMN tahun 2016 untuk

katagori kepatuhan pelaporan PMN dari Kementerian Keuangan. d. Peringkat keenam atas keterbukaan informasi publik dan katagori lembaga dari Komisi

Informasi Pusat.

Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati. Rencana program kerja Sesjen Wantannas untuk tahun 2018 dapat kami sampaikan

bahwa Sesjen Wantannas hanya mendapatkan alokasi anggaran sebsar Rp42.390.000.000,-. Alokasi anggaran Wantannas tahun anggaran 2018 dirumuskan dalam penyesuaian RKAKL Wantannas 2018 menjadi sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Wantannas. Program ini merupakan program generic yang ditujukan untuk operasional pegawai dan kualitas pembinaan serta pelayanan administrasi dibidang perencanaan, keuangan, persidangan, IT, internal perkantoran dan kepegawaian. Sasaran yang akan dicapai adalah meingkatnya kualitas kelembagaan Wantannas untuk mencapai tata kelola Pemerintahan yang baik. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp32.152.600.000,-

2. Program pengembangan kebijakan ketahanan nasional. Program ini merupakan program teknis melalui penyelenggaraan pengkajian strategis perumusan kebijakan ketahanan nasional sebagai bahan pertimbangan Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Sasaran yang akan dicapai adalah menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui perumusan kebijakan dan strategi nasional. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp10.237.400.000,-. Sedangkan apabila ditinjau dari jenis belanjanya alokasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri dari: a. Belanja pegawai sebesar Rp23.970.000.000,- b. Belanja barang operasional sebesar Rp8.837.735.000,- c. Belanja barang non operasional sebesar Rp13.117.000.000,-

Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati. Sesjen Wantannas dalam RKP tahun 2018 mendapat tugas mendukung prioritas bidang KL, yaitu untuk menghasilkan kajian deteksi dini pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sebanyak 64 naskah deteksi dini. Serta kajian pengembangan kebijakan

9

ketahanan nasional. Total target output Sesjen Wantannas pada tahun 2018 adalah sebanyak 97 naskah kajian. Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati. Dalam pertemuan 3 pihak antara Sesjen Wantannas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan pagu anggaran Wantannas tahun anggaran 2018, diperoleh kesepakatan yang dituangkan pada dokumen pertemuan 3 pihak atau trilateral meeting tanggal 18 Mei 2017 bahwa alokasi anggaran Sesjen Wantannas tersebut belum mengakomodir alokasi anggaran kebutuhan yang diajukan Sesjen Wantannas sebesar Rp228.623.300.000,- Melalui forum ini kami dengan hormat mohon dukungan dan persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI untuk menambah anggaran Wantannas sebesar Rp186.233.300.00,- dalam APBN 2018. Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati. Selanjutnya mengenai kajian terhadap isu-isu actual terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2018 dan isu-isu aktual lainnya. Wantannas telah mengkaji dan mempersiapkan kajian sebagai berikut:

1. Antisipasi dan solusi maraknya sengketa perselisihan hasil pemilihan dalam Pilkada 2018.

2. Antisipasi dan solusi menghadapi persekusi menjelang Pilkada 2018. 3. Antisipasi konflik Pilkada 2018 menuju Pilkada yang aman, lancar dan demokratis. 4. Antisipasi dampak Pilkada 2018 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia guna

mewujudkan ketahanan nasional. 5. Rencana kontigensi menghadapi Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 dalam rangka ketahanan

nasional. Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati. Demikian penjelasan singkat kami mengenai evaluasi pencapaian program kerja tahun 2017 dan Rencana Program Kerja (RKP) Wantannas tahun anggaran 2018, dan isu-isu aktual terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 218 dan isu-isu aktual lainnya. Apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut dengan dibantu Deputi dan staf kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Wa’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih saudara Sesjen Wantannas Bapak Nugroho. Kita sudah mendengar memang agak miris Pak Agus, turun semua memang kebijakan Presiden terutama belanja barang efisien, kita sudah dengar tadi. Kita berpikir secara logika seharusnya mulai masuk tahun politik ini seharusnya nambah. Jadi wajar kalau Sesjen Wantannas ini mengajukan tambahan nanti kita bahas Bersama. Teman-teman dari Komisi I DPR RI, silakan untuk memberikan tanggapan atau saran dan pertanyaan. Kita mulai dari Bapak Andreas, silakan Bapak Andreas.

10

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Yang terhormat Bapak Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas beserta jajarannya. Yang pertama mungkin ini catatan sedikit tapi mungkin ada pengaruhnya, karena tadi ketika Bapak Sesjen Wantannas membaca dihalaman 8 point b, belanja barang operasional yang tertulis disini itu Rp5.303 juta sementara yang tertera disana itu 8 miliar ini selisihnya 3 miliar lumayan banyak ini Bapak Sekjen. Yang benar yang mana ini? Di halaman 8 itu Rp5 miliar sementara dibacakan tadi Rp8 miliar, mungkin nanti bisa dikoreksi. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL (LETNAN JENDERAL TNI (Purn) NUGROHO WIDYOTOMO): Terima kasih Bapak. Ada kesalahan ketik ini Pak. F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): Yang benar yang mana? SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL (LETNAN JENDERAL TNI (Purn) NUGROHO WIDYOTOMO): Yang benar yang Rp5 miliar Pak. F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): Ya mungkin diperbaiki saja Pak. Kemudian saya mengikuti dengan simak apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur atau apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen tadi. Mengenai output dari Lembaga kajian ini, kalau saya melihat ini hal yang sangat penting seharusnya dan strategis. Dalam arti mungkin ada output-output yang bersifat kajian strategis yang untuk para user disini pengambil keputusan di republik ini Presiden. Tapi ada output yang mungkin policy recommendation yang perlu dia masuk di dalam wilayah publik dulu, misalnya rekomendasi-rekomendasi soal Pilkada atau rekomendasi-rekomendasi yang menyangkut ketatanegaraan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi. Kita tahu bahwa jaman ini berubah, hasil kajian yang baik, hasil pemikiran yang baik itu akan bermanfaat ketika dia masuk di wilayah publik dan kemudian itu dibicarakan dipublik untuk kemudian di debatkan dipublik. Yang situasinya tentu berbeda dengan ketika jaman orde baru Lemhannas memberikan masukan kepada istana Presiden dan itu memberikan kebijakan. Nah, sekarang kalau kita lihat partai-partai politik atau Lembaga seperti DPR RI ini orang mengatakan bahwa ini ada aspek kepentingan dari partai. Nah, saya beranggapan bahwa Lemhannas ini menjadi kepentingan nasional. Policy recommendation-nya seharusnya dia menjadi pengimbang dari semua itu. Tapi kalau dia tidak diketahui tidak pernah muncul di wilayah publik. Saya duga itu akan menjadi masukan di dalam laci saja Pak. Misalnya satu point yang sederhana sedang muncul dan soal ketatanegaraan kita, soal fungsi MPR, soal bagaimana posisi GBHN di dalam sistem ketatanegaraan kita. Saya kira ini sangat penting Bapak Gubernur dan Bapak Sesjen. Misalnya ketika masuk di wilayah Senayan ini di MPR ini ada macet pembahasan-pembahasannya. Kenapa? Karena tadi kita lihat ada partai politik mempunyai kepentingan-kepentingan yang akhirnya membuat banyak kebijakan-kebijakan yang seharusnya baik. Itu kemudian tidak menjadi output kebijakan itu sendiri.

11

Nah, kalau Lemhannas ini hanya pandangan dan saran juga Bapak Gubernur dan Bapak Sesjen. Pemikiran-pemikiran yang bagus ini seharusnya masuk di wilayah publik dan bisa mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, saya juga menyarankan kalau bisa Lemhannas mempunyai PR yang bagus, mempunyai media relation yang bagus yang kemudian mengimbangi berbagai macam pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang kita tahu seringkali pemikiran orang asal ngomong 1-2 kata kemudian itu menjadi hot news, apalagi dengan media kita sekarang ini 1, 2 kalimat itu bisa menjadi viral di media. Sementara banyak pemikiran-pemikiran yang tuntas yang bagus itu tidak pernah menjadi bahan perdebatan dipublik yang kemudian bisa menjadi rekomendasi keputusan. Saya ingat waktu Bersama Bapak Gubernur kita diskusi di redaksi Kompas waktu itu. Bapak Gubernur menyampaikan paparan tentang situasi keamanan nasional. Saya pikir ini satu kajian yang sangat akurat, detail, tapi seberapa jauh itu menjadi kebijakan yang kemudian bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Nah, saya kira dengan dana dan anggaran yang kita miliki kita bisa lebih jauh dari Lembaga-lembaga kajian mana pun di republik ini. Sementara kita tahu 1-2 lembaga kajian yang kemudian memberikan hasil kajian dipaparkan di media itu menjadi berita besar, menjadi hal yang diperdebatkan di publik. Nah, saya kira ini pemikiran saya mungkin juga saran saya agar Lemhannas mempunyai PR yang bagus, pemikiran-pemikiran yang bagus. Okelah, kalau hal-hal yang strategis, hal-hal yang langsung masuk pada user tidak perlu diketahui publik kita simpan atau langsung kita masukkan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya policy recommendation yang melibatkan berbagai Lembaga untuk sampai kepada kebijakan, ini harus masuk wilayah publik. Karena kalau tidak dia tidak akan pernah diketahui dan mungkin yang muncul menjadi bahan perdebatan di publik adalah isu-isu atau rumor politik atau rumor-rumor yang sebenarnya justru menjadi dari hal-hal yang sebenarnya bagus tadi, pemikiran-pemikiran yang bagus tadi. Ini pandangan saya Bapak Gubernur dan Bapak Sesjen. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Terima kasih Bapak Andreas. Pak Hari Kartana silakan. F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.): Terima kasih Bapak Ketua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Lemhannas, Bapak Sesjen Wantannas dan rekan-rekan Komisi I DPR RI lainnya, beserta staf-staf dari Lemhannas dan Wantannas. Ada beberapa hal yang sebenarnya ini bukan merupakan pertanyaan, hanya merupakan suatu masukan yang mungkin juga bisa dijadikan satu kajian kedepannya entah oleh pihak Lemhannas ataupun Wantannas. Itu kalau mengenai ketahanan ya, sebetulnya ada satu hal yang perlu diperhatikan khususnya oleh negara kita ini. Itu mengingat kalau kita lihat kesana-kemari kebetulan saya sering ke Dapil-dapil, itu masalah masih carut-marutnya masalah pertanian kita. Itu kalau bisa dibikin satu kajian yang sangat bagus oleh pihak Wantannas atau Lemhannas itu sangat bermanfaat sekali. Seperti kita ketahui bahwa kekuatan suatu negara mungkin terutamanya bukan dari satu atau kepemilikan persenjataan yang modern akan tetapi ketahanan perut. Seperti kita tahu di Vietnam juga kalau kita suka ngobrol, yang penting adalah suatu negara itu tidak sampai tergantung masalah perut mereka. Soal senjata kalau kita perhatikan di Vietnam atau negara-negara yang kuat sekali itu semangatnya, mereka pun dengan perangkat militer yang berghitu canggihnya tidak mempan, karena mereka tidak tergantung dengan yang lain. Vietnam sekarang merupakan satu negara yang bisa mensupply besar terbesar dan kuat. Nah, di kita sendiri justru yang dulunya dibilang negara pertanian ataupun subur tanahnya makin habis. Dapil kami di Karawang saja itu sektor-sektor pertaniannya mulai terdesak dengan misalnya

12

dengan pembangunan-pembangunan yang tanpa satu strategi yang lebih menjangkau yang lebih luas.

Nah, ini sekiranya kalau dibikin satu kajian mungkin juga bukan di daerah Jawa Barat saja akan tetapi mungkin di daerah lain pun banyak terkena dampak-dampak itu, itu harus dibuat satu kajian-kajian yang memadai di Lemhannas maupun di Wantannas Pak. jadi bisa lebih terintegrasi walaupun sekarang DPR RI juga sedang mencoba, mungkin sedang berjalan untuk membuat satu rancangan Undang-Undang untuk pembudidayaan pertanian ya. Namun, seperti biasanya Undang-Undang sih boleh ada tetapi kenyataannya dalam realisasinya tidak sinkron dalam pelaksanaannya. Ini yang mungkin bisa dijadikan bahan kajian di Lemhannas, sangat penting ini masalah pertanian. Jadi sektor pertanian dan satu lagi mungkin adalah sektor energi, tapi energi faktor kedua, yang pertama tadi sektor pertanian.

Negara-negara seperti di Amerika tentunya mereka faktor energi itu sangat dipentingkan. Kita lihat kalau temperaturnya lagi dingin sekali bayangkan kalau mereka tidak punya satu sumber energi yang kuat, berhenti saja itu listrik saya kira mati semua itu di New York, di Washington. Saya merasakan begitu, kemarin juga ampun kalau dinginnya, lebih baik di negara kita kayaknya kalau butuh AC tinggal masuk, tapi kalau masalah kestabilan tentang temperature memang enak di Indonesia. Jadi kembali yang penting itu adalah masalah pertanian yang paling utama. Kemudian energi juga bisa dijadikan kajian.

Satu contoh ketika berdirinya BUMN, saya kebetulan pengalaman di Telkom dulu. Jadi pada tahun 95 kalau tidak salah ada ide, kami dimasukkan dari seluruh BUMN di Indonesia itu dikumpulkan di Lemhannas kami angkatan 6. Kemudian disitulah kita berdiskusi dengan seluruh kawan-kawan dari BUMN lainnya bagaimana membuat satu kementerian ataupun satu wadah yang bisa menaungi BUMN-BUMN unggulan. Pada saat itulah sebenarnya lahirlah Kementerian BUMN yang kita kenal sampai sekarang. Karena tidak bisa lagi kita samakan antara BUMN yang harus memberikan satu provit dan BUMN yang memang untuk kepentingan strategi nasional. Disitulah pada saat itulah dipisahkan antara Telkom dan semuanya itu menjadi satu BUMN unggulan. Nah, saya ingat pada waktu terbentuk satu hasil dari kajian angkatan kami waktu itu ada … Lemhannas jadilah Kementerian BUMN yang kita kenal sampai sekarang ini. Dengan pada saat itulah juga kalau tidak salah Menteri pertamanya itu adalah Bapak Tantri Abeng.

Nah, itulah terjadi dan sekarang bagus BUMN tinggal dikelolanya yang benar. Hanya dipisahkan tetap kalau namanya perusahaan-perusahaan negara ini harus mengabdi untuk negara tidak ada pilihan lain. Tapi kalau untuk perusahaan yang memberikan untung atau laba harus dibentuk sendiri. Itulah yang terjadi pada saat itu.

Nah, harapan kami sekarang menjadi topik ini pertanian dimana-mana, apalagi tadi pagi juga saya lihat masalah perikanan lagi. Coba nanti dalam salah satu kajiannya dibuat dibentuk entah namanya itu, jadi satu paper yang akan memberikan satu produk untuk kemajuan pertanian kita. Ini sangat dikhawatirkan kalau sampai berlarut-larut.

Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran.

Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Terima kasih Bapak Hari. Bapak Roy Suryo, monggo silakan. F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Terima kasih. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Bapak Agus Widjojo dan jajaran dari Lembaha Ketahanan Nasional, Kemudian Bapak Nugroho Widyotomo Sesjen Wantannas dan jajaran Wantannas.

13

Mungkin kali ini mohon maaf saya khusus ke Lemhannas Pak Agus. Dalam paparan Bapak terutama di halaman 8, itu tercantum point nomor 7 termasuk pada persiapan terkait isu-isu aktual terkait persiapan Pilkada dalam bentuk naskah kajian dengan daftar judul sebagai berikut. Point 1 sampai dengan point 6, lebih banyak bersifat strategi atau kajian yang mungkin sifatnya adalah khas dari Lemhannas. Tetapi point nomor 7 saya ingin mendapatkan lebih dari penjelasannya, karena point nomor 7 itu dituliskan bagaimana mengatasi proxy war guna menjaga stabilitas keamanan dalam rangka ketahanan nasional. Karena kalau yang saya lihat izin kalau saya salah membaca atau mengerti Bapak Agus. Point 1 dan 6 itu lebih bersifat policy atau lebih bersifat sikap atau lebih bersifat teoritis yang sifatnya khas tadi, tetapi yang nomor 7 ini itu lebih bersifat action atau aksi, lebih bersifat kegiatan teknis. Saya ingin mendapatkan pendalaman atau penjelasan lebih lanjut tentang ini khususnya juga dengan Lembaga yang beberapa hari yang lalu dibentuk oleh Presiden Jokowi, yaitu BSSN dibawah Bapak Joko Setiadi. Jadi artinya bagaimana sinkronisasi juga antara Lembaga Ketahanan Nasional dengan BSSN, jangan sampai ada overlap dari dua Lembaga ini. Karena BSSN sendiri meskipun sampai dengan hari ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, belum kita dengar susunannya karena yang saya dengar dalam BSSN itu nanti akan ada 4 deputi juga, kemudian akan ada Anggota dan juga stafnya, sehingga lebih bersifat lembaga teknis. Akan tetapi sebenarnya aturan perundang-undangannya juga belum clear diselesaikan, karena baru ada nomenklaturnya tapi strukturnya semuanya belum terbentuk. Itu makanya Komisi I DPR RI juga beberapa waktu yang lalu sebelum terbentuk Ketua BSSN itu juga belum mengesahkan pointnya. Intinya Bapak Gubernur Lemhannas yang saya hormati, minta penjelasan lebih detail soal bagaimana proxy war ini dan juga karena ini saya memandangnya tidak bersifat semata-mata policy akan tetapi lebih bersifat teknis. Saya kira itu yang saya sampaikan, izin itu dulu Bapak Ketua dan Pimpinan yang lain. Terima kasih atas waktunya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Hidayat Nur Wahid silakan. F-PKS (Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.): Terima kasih Bapak Ketua. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati, Bapak Gubernur Lemhannas dan seluruh jajarannya, Sesjen Wantannas dan seluruh jajarannya yang saya hormati. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Gubernur Lemhannas dan juga Sesjen Wantannas. Ada beberapa yang ingin saya tindaklanjuti, pertama yang disebutkan disini dan disuratkan oleh Komisi I DPR RI adalah agar kita mendapatkan selain laporan juga evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja baik dari Lemhannas mauoun juga dari Wantannas. Yang kami dapatkan disini memang laporan tentang pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program kerja, tapi evaluasinya kami belum mendapatkan yang memadai. Evaluasi itu tentu terkait dengan sejauhmana terlaksana, apa kendalanya, apa hasilnya. Ini yang kami belum mendapatkan laporannya disini. Disebutkan telah melaksanakan bla-bla, iya. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan target, apa hasilnya, kalau belum sesuai dengan target apa kendalanya. Ini yang kami

14

belum mendapatkan. Saya berharap kita bisa mendapatkan evaluasi selain daripada laporan pelaksanaan program kerja. Yang berikutnya, terkait dengan Lemhannas disini sebutkan adanya program untuk tahun 2018 di halaman 7 di nomor 1 ada revitalisasi etika politik Pancasila dan seterusnya. Kita mengetahui bahwa pada sejak tahun kemarin Presiden membuat satu keputusan untuk menghadirkan satu lembaga baru bernama UKPIP. Pertanyaan saya adalah sejauhmana dilakukan kerjasama antara Lemhannas dan UKPIP terkait dengan masalah dan pengarusutamaan ideologi tentang Pancasila, tentang etikanya dan segala yang terkait dengan masalah itu. Saya kira itu penting juga untuk disampaikan disini sehingga kita juga bisa ikut memastikan seluruh lembaga negara betul-betul satu arah dalam konteks yang saling menguatkan agar Pancasila kita semakin eksis dan dipahami dan seterusnya. Berikutnya dihalaman 8 di nomor 7 ada program mengatasi proxy war guna menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional. Yang ingin saya tanyakan adalah tahun yang lalu Jendral Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan kita menyampaikan bahwa diantara proxy war adalah LGBT. Yang kemarin oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan semacam itu. Pertanyaan saya adalah dalam konteks program Lemhannas yang akan melakukan kajian terkait mengatasi proxy war, sejauhmana posisi daripada LGBT ini. Karena bahkan Presiden Putin sudah tegas membuat satu Undang-Undang menolak LGBT dengan alasan itu adalah proxy war terhadap Rusia. Bagaimana Indonesia melihat ini dengan Pancasila dan dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait dengan juga Lemhannas saya kira ada hal yang pernah kita tanyakan disini, yaitu kajian tentang masalah bebas visa. Sejauhmana kebijakan tentang bebas visa ini memang bermanfaat bagi Indonesia, menguatkan ketahanan Indonesia atau justru dia malah merugikan kepentingan Indonesia dengan begitu banyaknya orang-orang yang masuk tetapi tidak jelas apa yang mereka kerjakan disini. Dan juga tidak ada kita sebagai Panja terkait masalah bebas visa bisa berkunjung ke beberapa kantor imigrasi di daerah-daerah dan mereka mengatakan hampir tidak ada nilai tambah. Memang tambahanya dari sisi turis, tapi dari sisi ekonomi atau yang lainnya tidak ada sama sekali. Dalam kajian Lemhannas apakah hal semacam ini kemudian layak untuk dibiarkan saja atau dilakukan kajian terkait dengan kebijakan bebas visa. Kami di Komisi I DPR RI sudah menyampaikan agar melakukan moratorium, dikaji lagi tentang kebijakan bebas visa ini karena sangat potensial untuk kemudian membahayakan ketahanan negara ini. Ini sebenarnya pertanyaan yang sama untuk Wantannas. Di program daripada Lemhannas juga ada kajian tentang meningkatkan penanggulangan radikalisme. Tapi ada pertanyaan yang juga sesungguhnya kalau kita merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, radikalisme bermasalah iya akan tetapi sparatisme dan komunisme juga bermasalah, kalau rujukan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya adalah apakah Lemhannas tidak melakukan kajian terhadap bahayanya separatisme dan komunisme. Ini juga pertanyaan kepada Wantannas, sejauhmana kemudian permasalahan yang terkait dengan separatisme, komunisme, sama bahayanya dengan radikalisme. Itu menjadi konsen lembaga-lembaga negara dikaji secara serius untuk kemudian memastikan bahwa ketahanan negara kita aman. Tapi sayangkan kami belum melihat program ini di dalam program Lemhannas maupun juga Wantannas. Apakah Lemhannas dan Wantannas melihat bahwa separatisme tidak ada masalah atau juga komunisme tidak ada masalah sehingga tidak perlu dilakukan kajian. Pada kenyataannya dilapangan OPM masih saja tetap, bahkan beberapa waktu yang lalu waktu saya melakukan kunjungan Pimpinan MPR ke Kesatuan Parlemen se-Afrika di Afrika Selatan, wakil ketua parlemen Uni Afrika menyampaikan bahwa beliau baru didatangi utusan dari OPM yang meminta dukungan dari negara-negara parlemen Afrika untuk perjuangan mereka, artinya mereka real masih bergerak untuk membahayakan NKRI kita. Tapi sayangnya kami tidak mendapatkan pernyataan bahwa ini akan menjadi program untuk menjadi kajian bagi Lemhannas. Jadi usulan saya agar hal ini juga menjadi hal yang dipentingkan. Terakhir sekali terkait dengan Lemhannas, kami mendapatkan beberapa istilah yang memang kawan-kawan mungkin dengan latar TNI banyak sekali membuat singkatan-singkatan yang tidak cepat mudah kami pahami Pak, seperti 800 orang Taplai, Taplai ini apa Pak?

15

Dihalaman 3 Pak. Jadi kayaknya perlu ada kamus singkatan, sehingga kita paham tentang apa yang dihalaman 3 tulisan dari Lembaga Ketahanan Nasional itu ada kata Taplai. Ini mohon sebagusnya untuk hal-hal yang tidak khas atau yang khas Lemhannas dan belum menjadi istilah umum bagusnya diberikan penjelasan maksud daripada istilah-istilah itu apa. Saya kira demikian untuk Lemhannas. Terakhir untuk Wantannas, secara prinsip apa yang kami tanyakan terhadap Lemhannas juga pertanyaan untuk Wantannas, karena temanya sejenis dan kami berharap mendapatkan masukan yang sangat kuat. Sekaligus saya mohon maaf, nanti saya tidak bisa mendengarkan langsung jawaban akan tetapi mohon jawaban tetap diberikan, karena saya harus ke rumah sakit untuk beberapa keperluan kesehatan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir Bapak Rudianto Tjen silakan. F-PDIP (Ir. RUDIANTO TJEN): Terima kasih Bapak Ketua. Pimpinan dan teman-teman Komisi I DPR RI yang saya hormati, Bapak Gubernur Lemhannas dan jajarannya, Sesjen Wantannas dan jajarannya yang kami hormati. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mungkin agak prihatin kalau kita lihat anggaran Lemhannas dan Wantannas ini, karena selain anggarannya kecil tetapi setiap ada perubahan anggaran biasanya selalu dilakukan didapatkan adalah bukannya penambahan akan tetapi pemotongan-pemotongan. Sebenarnya di Badan Anggaran kita juga sudah beberapa kali berbicara dengan Menteri Keuangan, kenapa sih anggaran yang sudah kecil di Wantannas dan Lemhannas ini selalu mendapatkan pemotongan-pemotongan seperti itu. Alasan daripada Menteri Keuangan bahwa kalau diteliti program-programnya katanya itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita efisiensikan untuk kedua badan ini. Untuk itu, saya pikir di bidang perencanaannya anggaranya, penganggaran itu perlu dilakukan atau kita bikin atau mungkin konsultasi juga dengan Kementerian Keuangan itu bagaimana cara mereka melihat anggaran kita supaya di waktu-waktu yang akan datang itu tidak ada lagi pengurangan anggaran di tempat kita. Dan beberapa kali kita juga berusaha untuk menambahkan anggaran ke Wantannas dan juga Lemhannas, selalu alasannya bolak-balik seperti itu Pak. Jadi saya pikir kita perlu membuat satu perencanaan yang lebih matang lagi dengan program yang lebih real lagi supaya benar-benar apa yang kita perjuangkan nanti itu penambahan bukan pengurangan itu bisa terealisasi di tempat Bapak-bapak ini. Terus kemudian saya sangat mengapresiasi bahwa Wantannas dan Lemhannas ini telah melakukan kajian-kajian terutama yang actual tentang urusan efek Pilkada. Kita ketahu bahwa Pilkada DKI baru-baru ini menimbulkan efek yang menurut saya itu efek rusaknya yang luar biasa. Dan saya senang sekali hari ini bahwa saya lihat Wantannas itu sudah mengkaji bagaimana mengantisipasi untuk waktu yang akan datang, Pilkada 2018 dan saya lihat Lemhannas ini mengkaji bagaimana caranya untuk mengembalikan keadaan darurat ini ke jalan yang benar.

16

Saya lihat di Wantannas ini antisipasi semua, inikan semuanya berbentuk judul ini kajian-kajiannya. Kajiannya sudah dilakukan atau belum ini saya tidak jelas, kalau saya baca disini kurang jelas sudah atau belum akan tetapi yang perlu saya tanyakan kira-kira setelah kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Lemhannas dan Wantannas ini sesuai dengan porsinya saya lihat memang beda ini. Apa sih usulan konkritnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, oleh kita sebagai legislative juga dan mungkin di yudikatif tentu saja untuk melaksanakan ini semua. Real-nya apa Pak? Antisipasi itu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi di 2018. Dan yang untuk Lemhannas ini bagaimana caranya kita mengembalikan agar benar-benar seluruh masyarakat Indonesia itu mempunyai semangat Bhinneka Tunggal Ika yang betul-betul dari hati yang dalam jangan sampai seakan-akan itu semua menjadi pemaksaan kita harus memahami Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan sebagainya. Ini saya butuh apa sih usulan riilnya untuk mengantisipasi dan meluruskan urusan-urusan yang seperti ini. Terima kasih Bapak Ketua. F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN): Baik, terima kasih Ketua. Pimpinan dan rekan-rekan Komisi I DPR RI yang terhormat, Bapak Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas beserta jajarannya yang saya hormati. Terima kasih atas pemaparannya yang sudah kami dengarkan. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal mungkin mirip-mirip apa yang sudah disampaikan Bapak Andreas dan Bapak Rudi tadi. Mengenai kajian yang sudah disampaikan ada dihalaman 6 disini melaksanakan kajian strategis 10 naskah kajian Jakarta Politic Forum, pengukuran ketahanan nasional 34 provinsi dan 56 kabupaten kota. Kami ingin sekali tahu mengenai hasil-hasil kajian tersebut karena memang hasil pengukuran ketahanan nasional tersebut akan menjadi referensi juga buat kami untuk mengukur bagaimana keadaan ketahanan nasional di Indonesia, kalau kita bicara di provinsi dan diwakili dengan 56 kabupaten kota. Kenapa? Karena memang keadaan yang terakhir, politik di Indonesia ini sekarang berubah bukan hanya kejadian Pilkada DKI saja tetapi juga pergerakan politik nasional maupun internasional. Akan saling berkaitan satu sama lain dan kita sudah lihat bahwa perkembangan ini akan berubah gaya politik dari hari ini kedepannya. Saya rasa dan saya yakin semua kajian di Lemhannas dan Wantannas pasti akan terus bergerak sesuai dengan pergerakan politik dunia tetapi seperti kata Pak Andreas tadi, tidak sampai kepada masyarakat, tidak diperdebatkan di masyarakat. Ini baru sampai Lemhannas dan siswa-siswanya yang sudah 57 angkatan. Saya tidak melihat bahwa saya jarang melalui sosial media maupun media mainstream melihat bagaimana topik-topik ini atau hasil-hasil kajian Lemhannas ini diperdebatkan di dalam sebuah perdebatan atau diskusi yang baik bahwa Lemhannas mempunyai kajian yang sangat mendalam. Dan kemudian dipanggil para ahli-ahli yang lain dan kemudian menjadi viral karena Lemhannas melakukan kajian yang syarat up to date dan bahkan kedepan memikirkan hal-hal yang belum terjadi bahkan mungkin kita akan pikirkan persiapan menuju katakanlah bagaimana menghadpi proxy war atau perang-perang lain yang mungkin akan terjadi karena begitu cepatnya pergerakan dunia digital di dunia. Sehingga kita tidak akan selalu menjadi pemadam kebakaran yang selalu membuat kajian terhadap apa yang sudah terjadi, tidak pernah atau gagap menghadapi perkembangan-perkembangan. Contoh misalnya bagaimana kita berdebat soal aturan Go-jek online, kita gagap terus menghadapi perkembangan dunia digital, tidak pernah kita sudah siap dan tidak ada masalah. Apakah ada kajian-kajian seperti itu menghadapi pergerakan pragmatism yang semakin tinggi di masyarakat. hal-hal seperti inikan harus segera dikaji dan kemudian dilempar di masyarakat sehingga ini menjadi sebuah bahan diskusi yang baik di dunia akademis maupun masyarakat. Nah, itu kira-kira yang saya harapkan apalagi sudah angkatan 57 dan 58, kita berharap kalau satu angkatan 100 orang saja sudah ribuan lulusan, tetapi tidak pernah terkoordinir dengan baik. Harusnya alumni-alumni Lemhannas ini dikoordinir oleh Lemhannas diminta masukkannya

17

dan kemudian dikaji dan dilempar di masyarakat. Jangan kalah viral dengan berita-berita yang lebih tidak penting lainnya dan kemudian lebih cepat viral. Kira-kira begitu Bapak Ketua. Sekian dari saya, terima kasih Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Terima kasih. Masih ada lagi? Pak Andreas silakan. F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): Untuk yang tadi saya ketinggalan lupa saya, soal permohonan dari Wantannas untuk mengimbangi anggaran yang kurang ini. Saya kira melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Rudi tadi, mungkin Bapak Sesjen menjelaskan juga apa alasan daripada Departemen Keuangan soal pengurangan yang saya kira ini cukup drastis berkurang ini dari 200, hampir 300 ke 42 inikan angka yang sangat jauhlah. Tentu harus ada alasannya juga tidak hanya sekedar bahwa program-progam itu bisa dibuat di efisiensikan dan yang lain-lain. Kalau itu bisa dilakukan mengapa begitu besar pengurangannya. Mungkin alasan yang disampaikan itu bisa menjadi bahan buat Komisi I DPR RI dan teman-teman di Banggar untuk berbicara lagi dengan Kementerian Keuangan. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Ada lagi? Cukup ya. Baik, terakhir dari saya. Saya tertarik sekali dengan kajian yang sudah dilakukan oleh Lemhannas. Hanya saja saya baru baca judulnya juga dan juga akan lebih baik kalau misalnya kita di DPR RI juga bisa mendapatkan kajian ini. Sekaligus juga saya berharap kajian ini merupakan betul-betul kajian yang secara akademik bisa diuji, jika itu merupakan satu hasil riset atau jika itu merupakan satu pandangan tentang yang terjadi di masyarakat juga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan saya kira bisa dimintakan masukan-masukan dari akademisi. Kalau itu merupakan riset berarti kita berharap agar riset itu beda dengan riset-riset yang mungkin dilakukan oleh akademisi biasanya karena Lemhannas ini adalah sebuah lembaga yang sangat berwibawa. Bisa jadi samplenya itu nanti kalau riset bisa seluruh Indonesia, sehingga tidak satupun akademisi yang mampu untuk melakukan riset dengan menjadikan seluruh alumni TPRA atau PPSA menjadi folentir dari riset itu. Sehingga betul-betul hasil risetnya itu sulit dipatahkan dan sulit ditandingi. Itu yang pertama. Yang kedua, masih berkaitan dengan riset dengan kajian ini, karena saya belum tahu dan belum membaca seberapa jauh kajiannya. Saya berharap agar kajian ini, itu bisa disosialisasikan dalam bentuk yang mengikuti jaman. Yang saya maksudkan adalah agar kajian ini jangan hanya bisa dibaca atau menarik untuk dibaca untuk oleh orang-orang yang sudah PPSA ataupun PPRA akan tetapi tidak menarik buat anak-anak remaja. Harapan kita itu remaja-remaja Indonesia itu bisa memahami tentang ketahanan negara ini atau juga yang generasinya ini sudah berbeda, generasi jaman sekarang ini atau kalau kata Bapak Roy Suryo generasi jaman now. Tentunya mereka berbeda tidak mau disungguhi kajian yang sifatnya naskah kaku, mereka tidak mau baca. Nah, bagaimana mestinya harus ada terobosan untuk mensosialisasikan hasil kajian ini. Karena saya yakin hasil kajian pasti bisa dipertanggungjawabkan dan dalam rangka membentuk ketahanan nasional Indonesia yang lebih baik lagi. Itu yang kedua. Harapan selanjutnya adalah dari kajian ini bisa mempengaruhi tren generasi muda. Jangan sampai ketahanan nasional itu hanya dipahami oleh generasi tua. Nanti kita bisa kehilangan ada tidak nyambung dengan generasi muda yang tiap hari bicara ketahanan nasional hanya orang-orang tua saja, sementara anak muda tidak peduli sama sekali. Nah, ini mungkin perlu perhatian.

18

Kemudian untuk Wantannas saya kira saat ini kita memang tidak sedang membahas anggaran, kalau pun ada usulan ya kita tampung saja sebagai bentuk apa yang disampaikan. Tapi sekali lagi kita tidak sedang membahas anggaran, pembahasan anggaran ada diberikan time frame masing-masing. Silakan saja mau diusulkan juga kita dengarkan dan kita tampung. Nanti pada saatnya ketika memang harus ada pembahasan usulan dan lain sebagainya kita akan panggil lagi. Jadi ini tidak kemudian berarti menggantikan atau dianggap sebagai sebuah rapat untuk membahas pendahuluan atau apapun terhadap anggaran. Bahwa sudah disampaikan kita sudah dengarkan dan kita tampung. Saya kira demikian dari saya dan kami persilakan kepada Gubernur Lemhannas untuk memberikan jawabannya. GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LETJEN TNI (Purn) AGUS WIDJOJO): Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang terhormat Anggota Dewan Komisi I DPR RI. Hadir di dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI itu selalu menarik bagi kami, karena dengan demikian kami mendapatkan masukan tentang hal-hal apa saja yang belum kami dapat lakukan. Terus kemudian juga secara substansi materi-materi apa yang memang perlu untuk mendapatkan kajian-kajian ataupun tanggapan-tanggapan. Jawaban yang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan sekakligus, sehingga juga tidak secara kaku saya jawab satu per satu. Kemudian juga nanti dari teman-teman ada tambahan-tambahan sesuai dengan bidang fungsi masing-masing. Pertama untuk Bapak Andreas, selamat siang Pak. Ya, ini hampir sama banyak yang menanyakan bagaimana kajian-kajian itu bisa sampai kepada publik, sehingga kalau memang bisa itu menjadi trendsetter dan menjadi sebuah alternative pandangan terhadap sebuah masalah. Persoalan yang kami pertimbangkan disini adalah bahwa kami adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Dan sebetulnya juga fungsi utama Lemhannas itu pada pertama kali ketika dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 65 itu lebih banyak kepada lembaga Pendidikan. Jadi pengkajian disini bukanlah pengkajian yang bersifat mendalam seperti mungkin LIPI tetapi lebih bersifat kepada mitra analisis. Dari apa yang kami baca mungkin lebih bersifat sumber-sumber kedua. Nah, masalahnya adalah kami sangat senang sekali untuk men-share pendapat kami ini dengan para Anggota Dewan yang terhormat, untuk lebih mempertajam dan itu selalu kami lakukan Pak. mungkin caranya juga tidak selalu harus menyerahkan produk itu akan tetapi pengkajian ini tidak sekali jadi Pak. Ini melalui pentahapan kegiatan-kegiatan, ada rantai discussion yang kita lakukan 2 kali, ada focus group discussion yang kita lakukan 2 kali. Dan masing-masing itu kami sudah ada polanya, pertama-tama kami akan menyusun dari Lemhannas sendiri itu adalah initial paper. Kemudian ini yang ditawarkan kepada rantai discussion dan focus group discussion dan masing-masing ada polanya. Mungkin di dalam pertemuan pertama itu terdiri dari para teoritisi dan dari para akademisi. Mungkin dalam tahapan kedua, kita mulai mengundang praktisi, bagaimana prakteknya ini dilapangan, sehingga itu semua kami kombinasikan sehingga kami rangkum yang pada akhirnya itu adalah hasil kajian Lemhannas. Termasuk dari Anggota Dewan, dari Anggota Dewan selalu kami undang sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan petahapannya. Jadi kami sudah mencakup dari semua pemangku kepentingan. Masalahnya adalah kalau memang ini untuk langsung diviralkan dan disampaikan kepada publik, Lemhannas itu tidak mempunyai kewenangan operasional sesuai dengan peran dan kewenangan secara konstitusional yang ada. Peran adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya Presiden melalui Menkopolhukam. Tetapi hasil kajian ini tidaklah merupakan satu-satunya forum bagi kami untuk bisa berkomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat dengan yang terhormat para Anggota Dewan atapun para pemangku kepentingan lainnya.

19

Seperti tadi kami sampaikan contoh bahwa saya juga bertemu dengan yang terhormat beberapa Anggota Dewan di dalam seminar-seminar di luar tadi disebutkan sebagai contoh seminar di Kompas, itu juga sudah merupakan sebuah interaksi dimana gagasan itu salin bertemu. Yang kedua adalah kami akan sangat senang sekali kalau memang ada sebuah komunikasi diskusi yang intensif langsung antara Lemhannas dengan yang terhormat pada Anggota Dewan yang sifatnya lebih informal, tematis, informal, kami menyadari betapa sibuknya Bapak-bapak yang terhormat Anggota Dewan disini akan tetapi apabila memang ada waktu kami diundang ataupun kami mengundang yang terhormat Anggota Dewan ke Lemhannas. Nah, disitu kita bisa lebih bebas untuk bicara di dalam ruang tertutup dan tanpa batas disitu. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah bahwa karena kami merupakan lembaga Pemerintah non Kementerian dan tidak punya kewenangan operasional, kami tidak bisa untuk menyampaikan ini langsung kepada publik apalagi menjadi trend setter. Bayangkan semakin tajam hasil kajian kami semakin resikonya bahwa ini akan berbeda dengan kebijakan Pemerintah. Bayangkan kalau Pemerintah belum mendengar langsung dari Lemhannas ini sudah menggulir di publik, bagaimana dengan posisi kami begitu. Itu yang menjadi pertimbangan kami, akan tetapi kalau untuk menyampaikan kepada Komisi I DPR RI itu kami akan siap untuk kami lakukan. Tapi kembali bahwa kalau itu sampai terjadi menjadi viral di publik dan belum sampai kepada Pemerintah nanti aka nada persepsi bahwa Lemhannas ini menjadi pengimbang Pemerintah, nah ini posisi kami menjadi sulit. Nah, kalau saya mengatakan ini kata Bapak Andreas Pareira, itu tidak ada yang percaya. Jadi sekali lagi masalah substansi diskusi untuk kepentingan bangsa dan negara kami sangat welcome dan justru kami tunggu-tunggu untuk bisa kita bersambung rasa dan bersambung gagasan dengan Anggota Dewan yang terhormat yang ada disini. Untuk Bapak Hari Kartana, ketahanan pertanian. Pertanian tema tentang pertanian sudah kami lakukan memang pernah dalam tahun 2016 dalam salah satu kajian kami Pak, sehingga nanti bisa untuk kami diskusikan tentang apa hasil kami dan itu yang dimaksud oleh Bapak atau bukan. Bapak Roy Suryo bertanya tentang proxy war terus kemudian tentang gadget. Kalau kami menjawab kami membuang garam dilautan ini Pak. Yang dimaksud dengan proxy war itu adalah kami masuk kepada makna hakiki dari proxy war. Jangan dilihat dari sisi war-nya bahwa ini adalah perang fisik tetapi bahwa proxy war itu sebetulnya pada hekaketnya adalah mencapai sebuah kepentingan bagi suatu pihak tanpa dia terlibat langsung dan kalau bisa dia menggunakan agen-agen dari kelompok yang sama yang menjadi sasaran tersebut, sehingga tidak kelihatan bahwa ada pertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Itu yang kami tangkap dan bahwa itu tidak terjadi dalam peperangan fisik saja akan tetapi juga di dalam bidang-bidang kehidupan. Kalau bisa kami bacakan disini adalah dari hasil kajian kami adalah ciri khas proxy war adalah siatnya yang kompleks dan multi dimentional serta tidak mudah untuk mendeteksi aktor utama yang terlibat, karena aktor utama telah memanfaatkan aktor bukan negara sebagai kekuatan proxy di garis terdepan. Juga bentuknya melalui perang asimetris dan dikatakan bahwa perang asimetris bersifat eregular dan tidak bisa dibatasi oleh besar kekuatan tempur atau luasan dari pertempuran. Motif dari perang proxy saat ini menyasar pada ranah ekonomi, politik, sosial dan budaya termasuk hukum Pak. Ini yang kami sasar sebetulnya dengan menggunakan istilah proxy war yang sebetulnya juga tidak lain bisa merupakan bentuk yang sama dari dinamika yang ada di dalam ranah-ranah ipoleksushankam. F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): Sebentar Bapak Gubernur, justru pada point inilah tadi saya maksudkan juga. Misalnya proxy war yang kita terjadi, kita rasakan, tapi kemudian tidak kelihaan akan tetapi terasa gitu. Misalnya bagaimana kelompok-kelompok yang digunakan tangannya itu dengan kekuatan, dengan kekuatan budget dan bagaimana mereka memobilisasi melalui media. Itu kemudian membentuk menjadi suatu opini mengarah kepada kebijakan.

20

Saya ambil contoh bagaimana Undang-Undang yang kemudian dibentuk peraturan-peraturan yang dibuat yang kemudian efeknya luar biasa banyak. Hanya karena orang sering berbicara dan melakukan pressure melalui pini-opini yang dibentuk tadi. Saya kira pada point inilah proxy war itu masuk dan mengena betul. Nah, kalau tidak diimbangi dengan baik pemikiran atau strategis yang misalnya dari Lemhannas apa yang harus kita lakukan terhadap hal-hal seperti itu. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan Bapak Rudi tadi. Terima kasih. F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Sekalian Ketua izin, Bapak Gubernur jadi kenapa saya menambah atau memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Andreas. Saya tidak asing juga dengan Lemhannas Bapak Agus, alhamdulillah dulu sebelum di DPR RI, ketika di DPR RI, ketika di Kementerian saya juga diminta untuk memberikan materi di Lemhannas sampai dengan 55 waktu itu, hanya kali ini belum lagi. Nah, menurut saya banyak sekali masukan yang bagus dari para peserta dari Lemhannas dan saya kira itu menjadi masukan yang sangat baik, paling tidak itu tidak hanya dikaji di kelas di Lemhannas akan tetapi juga bisa disampaikan kepada ruang yang lebih bisa membawa kajian itu menjadi bermanfaat bagi negara ini, bagi republik ini. Mungkin usulannya Bapak Ketua, kalau bisa tadi yang disampaikan Bapak Gubernur forum FGD juga bisa dilaksanakan. Di Komisi lain Bapak Gubernur misalnya di Kementerian Perindustrian juga FGD secara khusus dengan Anggota Komisinya, waktu itu kalau di Komisi VI DPR RI juga dengan Perindustrian. Jadi artinya secara khusus ada pembahasan yang diikuti oleh semua Anggota dan tidak diruangan ini, kami diundang di tempat Bapak dan dilakukan semacam itu. Itu saya kira akan menjadi lebih baik sifatnya memang ingin lebih keluar akan tetapi tidak keluar sekali. Saya percaya bahwa apalagi Bapak Agus, Bapak Agus sendiri banyak sekali memberikan masukan, banyak sekali memberikan pandangan yang sangat bagus. Sayang kalau itu tidak tersampaikan, itu maksudnya Bapak Gubernur. Terima kasih. GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LETJEN TNI (Purn) AGUS WIDJOJO): Baik, terima kasih atas masukannya kami terima itu dan memang ada persamaan dari keinginan kami Pak. kata-kata yang menarik dari Bapak Roy Suryo itu menyampaikan tetapi tidak terasa menyampaikan. Kemudian yang kedua, ada juga forum lain yaitu kami memang mendapatkan space di media terutama surat kabar untuk tulisan-tulisan dari pejabat Lemhannas sehingga disitu tidak mewakili Lemhannas tetapi juga karena tulisan itu adalah tulisan di media surat kabar harian yang berasal dari teman-teman di dalam Lemhannas sehingga tidak jauh sebenarnya dari kajian tetapi dibawakan atas nama perseorangan di surat kabar. Mungkin itu bisa memenuhi yang disampaikan oleh Bapak Roy Suryo tadi, menyampaikan tetapi tidak menyampaikan. Terima kasih. Selanjutnya dengan BSSN saya rasa juga Pak Roy Suryo paham juga, BSSN itu adalah untuk fokus kepada cyber. Sedangkan kembali Lemhannas lebih banyak kepada gagasan-gagasan terutama dengan mengerucut kepada fungsi Pendidikan. Gagasan-gagasan itu kita harapkan, kita sampaikan di dalam materi substansi Pendidikan sehingga ketika para peserta itu lulus menjadi alumni Lemhannas dan menduduki jabatan-jabatan publik itu akan masuk diakomodasikan dan tercakup di dalam kebijakan publik mereka. Terima kasih atas masukannya. Bapak Hidayat Nur Wahid, tentang evaluasi dari program dan anggaran memang kami akui mungkin kurang tajam, kami akan perbaiki itu lain kali. Tapi intinya adalah bahwa sebagian besar sebetulnya sudah kita ketahui Bersama betapa apalagi dalam dua kali RAPBN terakhir ini adalah bagaimana Lemhannas harus melaksanakan efisiensi. Dan oleh karena itu, untuk

21

mengadakan pengetatan pada berbagai program yang ada sehingga mempengaruhi kepada out put ataupun sasaran yang bisa kita capai. Kemudian tentang UKPIP dengan Lemhannas kita sudah bekerjasama beberapa kali kita mengadakan koordinasi. Disitu mungkin ada pembagian tugas bahwa Pancasila itu merupakan materi dari pembekalan yang disampaikan oleh Lemhannas kepada para pesertanya baik melalui Pendidikan dari program Pendidikan reguler maupun singkat, maupun melalui Taplai (Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan). Dan mungkn UKPIP akan bergerak lebih bebas diluar fungsi-fungsi tersebut tetapi materinya adalah materi tentang konsensus dasar kebangsaan. Mungkin juga untuk Lemhannas itu juga lebih luas karena mencakup Pancasila, Undang-Undang 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dan tidak semata-mata terbatas pada Pancasila saja. Bebas visa nanti akan disampaikan oleh rekan kami. Tentang radikalisme memang terhadap radikalisme, radikalisme itu kami lihat sebagai sebuah metoda untuk mencapai tujuan bagi kelompok-kelompok tertentu yang ingin mencapai tujuan. Kami tidak mengarahkan radikalisme itu kepada salah satu kelompok tertentu tetapi bahwa kita juga punya pengalaman di dalam sejarah radikalisme itu bisa datang dari mana saja. Dari kanan maupun dari kiri dan karena juga yang dimasukkan dari kiri kita sudah cukup ampuh untuk mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan di dalam TAP MPRS dan Undang-Undang terkait untuk mencegah perluasan dari ajaran-ajaran paham komunis. Selanjutnya adalah Bapak Rudianto Tjen, terima kasih atas masukannya Pak, memang benar itu dan kami juga sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Keuangan terutama dengan situasi terakhir dimana untuk belanja barang kami diberikan plafon 100 miliar. Padahal disitu letak dari koor fungsi Lemhannas sebenarnya, sehingga itu sangat membatasi. Oleh karena itu, kami sampaikan juga tadi salah satu paragraph untuk memberikan antisipasi jangan terkejut kalau nanti pada tahun anggaran 2019 Lemhannas akan mengajukan permohonan untuk belanja barang itu digandakan untuk mengejar keterbatasan-keterbatasan yang kami alami dalam 2 tahun anggaran ini. Efek Pilkada bagaimana untuk tidak terulang, pada akhirnya kita tidak bisa menyalahkan semua ini kepada Pemerintah. Banyak hal yang kita kembali untuk kepada diri kita sendiri sebagai pemilik masyarakat, sebagai pemilik bangsa, bagaimana sikap kita sebenarnya. Apakah kita cukup disiplin karena untuk mempunyai perbedaan pendapat itu tidak dilarang akan tetapi caranya itu ada. Dan apakah tidak cukup cara-cara itu untuk menyampaikan perbedaan pendapat sehingga harus terjadi belum sampai kepada instabilitas, tetapi kenapa itu banyak dibicarakan tentang fenomena yang lalu yang dikaitkan dengan Pilkada DKI. Kalau memang peraturan perundangan-undangannya itu belum cukup ketat untuk bisa memelihara ketertiban masyarakat untuk menjamin tidak terulang kembali maka bagaimana kita untuk bisa menyempurnakan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga semua akan memberikan rujukan tentang apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Bapak Niko Siahaan sama tadi tidak sampai kepada masyarakat tentang kajian, misalnya Ojek Online. Terima kasih Pak, itu akan menjadi bahan kajian kami dalam kesempatan berikutnya. Kemudian tadi ada dari Abdul Haris dari Pimpinan, current issues tadi sudah sama juga sih bahwa bagaimana untuk mengemas pesan-pesan dari hasil kajian itu untuk sesuai dengan generasi now. Seperti kami sampaikan bahwa hasil kajian kami itu memang tidak untuk langsung dicerna, dikunyah oleh publik tetapi adalah untuk disampaikan kepada Pemerintah sebagai rekomendasi kebijakan, sehingga memang tidak dikemas untuk langsung. Tetapi ada juga bentuk-bentuk lain yang memang dimaksudkan untuk bisa dipahami langsung oleh generasi sekarang, misalnya hal-hal yang kami cantumkan di website Lemhannas itu akan bisa langsung diakses oleh publik tentang tugas Lemhannas. Kemudian materi yang menjadi koor dari fungsi Lemhannas dan itu menyangkut konsensus dasar kebangsaan disitu mungkin kami perlu masukkan bagaimana caranya untuk dikemas, sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh generasi-generasi sekarang yang mempunyai kebiasaan dan cara berpikir yang berbeda dari generasi saya paling tidak. Dan itu juga sangat dipertimbangkan di dalam pelaksaanan pembekalan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Karena disitu kalau di dalam program Pendidikan Lemhannas pada

22

peserta itu tingkatannya sudah ditetapkan sehingga akan menentukan juga kendali lapis atau kendali mutu dari peserta yang masuk. Tetapi kalau pemantapan nilai-nilai dari kebangsaan itu kami langsung kepada masyarakat, baik menurut program sesuai dengan APBN ataupun ada permintaan juga baik di pusat maupun di daerah dan itu bisa beragam peserta-peserta pemantapan nilai kebangsaan. Nah, disitulah memberikan tantangan bagi kami bagaimana kami bisa untuk menggunakan metodologi-metodologi yang lebih sesuai dan mudah dicerna oleh masyarakat di dalam kondisi kekinian. Itu menjadi tantangan kami, itu memang valid dan berlaku di dalam rangka memberikan pembekalan tentang konsesnsus dasar tentang kebangsaan dalam pemantapan nilai kebangsaan. Terima kasih atas masukannya. Dan untuk teman-teman yang akan menambahkan, silakan. PLH DEPUTI PENGKAJIAN (HANIF SALIM, M.A.): Terima kasih Bapak Gubernur. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI. Mohon izin untuk menambahkan apa yang telah disampaikan Bapak Gubernur. Kami kebetulan PLH Deputi Pengkajian ingin menambahkan mengenai masalah tadi menyangkut proxy war. Tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Roy Suryo, memang kaitannya di dalam halaman 8 itu di point 1 dan 6 dan 7 itu memang kita tambahkan untuk menghadapi permintaan masalah Pilkada. Tapi Bapak bertanya ada apa kaitannya? Kalau Bapak melihat kasus di Amerika, Bapak mungkin lihat bagaimana diantisipasi atau dituduh Putin terlibat. Nah, dengan adanya warning itu kita juga harus antisipasi Pak, dengan adanya Pilkada yang akan kita selenggarkan 2018 dan juga Pilpres 2019 bukan tidak mungkin proxy war ini akan melakukan langkah-langkah karena itu, pengacuan di Pilpres maupun Pilkada. Itu masalah proxy war yang ada kaitannya dengan permintaan Bapak pertanyaan mengenai Pilkada tadi. Kemudian yang kami jawab untuk menambahkan Bapak Gubernur memberikan wewenang kepada kami mengenai bebas visa yang ditanyakan oleh Bapak Hidayat Nur Wahid dari PKS. Jadi kalau kita melihat kasus Yunani Pak, Yunasi itu bisa survive karena memang ada turis Pak, padahal itu sudah bankrut, semua administrasi itu minus APBN, bisa survive rakyatnya dikasih makan karena ada turis. Dengan antisipasi melihat kepada arah itu, karena memang keuangan negara kita tidak mencukupi kalau kita menghendaki dari hasil hutang saja tentu kita tidak mandiri. Salah satu point Pemerintah untuk memberikan bebas visa itu tentunya ingin memberikan upaya masyarakat ini juga bisa berkembang dengan masuknya orang-orang yang memang potensi dan punya selektif dan dia bisa memberikan ekspensnya yang cukup. Dari perkembangan kalau kita terapkan tidak bebas visa ternyata turis kita pada saat itu hanya 7 juta. Dengan 7 juta dengan masuk kita beri dengan 35 Dolar dengan 7 juta, kita waktu itu perkiraan hanya mencapai 11 juta USD pendapatan devisa kita dari turis. Nah, dengan kita bebas visa ternyata pendapatan kita bahkan 15 kali lipat dengan sekarang kondisi turis kita mencapai 13 juta. Artinya ada selisih 5 juta tambahan turis yang masuk dengan nanti kita bandingkan 35 juta ternyat 10 kali lipat atau bahkan lebih pendapatan untuk devisa kita. Nah, ini mungkin salah satu cara Pemerintah untuk mendapatkan itu, sehingga didukung upaya untuk bebas visa tadi Pak. Saya kira demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Silakan Ibu Evita. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Walaupun terlambat tetapi isu yang terakhir jawaban, maaf dari mana Pak?

23

PLH DEPUTI PENGKAJIAN (HANIF SALIM, M.A.): Saya dari Deputi Pengkajian. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Jawaban dari Bapak mengenai bebas visa ini menarik bagi saya. Kita beda sudut pandang ini Pak, jadi mungkin kalau kita mau diskusi bisa panjang ini diskusinya. Kita di DPR RI ini Bapak mengcompare Indonesia dengan Yunani tidak bisa, emang kita ke Yunani bebas visa? Tidak kan, kita pakai visa kok, tapi orang tetap datang ke Yunani. Pertanyaankan begitu justru, Bapak bilang waktu itu Yunani bangkrut, kemudian bisa reborn kembali karena turis, yes salah satunya karena turis tetapi bukan karena bebas visa, wong ke Yunani juga pakai visa, tidak bebas semua negara. Jadi bukan landasan bebas visa itu membuat booming turis di suatu daerah. Pandangan kita justru melihat dari aspek kita inikan Rapat Dengar Pendapat dengan Bapak dari Lemhannas dari Wantannas. Yang banyak melihat bukan dari sudut pandang komersil seharusnya, tapi melihat suatu kebijakan itu dari aspek pertahanan. Jadi kalau jawaban dari Bapak itu melihat dari sudut komersialnya saya jadi bingung. Saya seperti rapat dengan Menteri Pariwisata sekarang ini, sementara saya ingin mendengarkan jawaban bahwa ancaman terhadap kedaulatan kita, pertahanan kita itu dengan kebijakan bebas visa ini ada. Misalnya contohnya saja Bapak katakan 7 juta turis, yang bilang 11 juta itu siapa, data siapa dan data mana, kan begitu sekarang ini. Data imigrasi kah, data BPS kah, wong datanya semua beda tidak ada yang sama ketika ditanya, data darimana kan begitu. Apakah memang 5 juta turis melonjak, jumlah pesawat segitu-segitu saja, memangnya kita ada puluhan pesawat yang baru, jadi ini melonjak darimana. Melonjak 1 juta itu sangat sulit loh, ketika dibilang 5 juta itu jumlah hotel segitu-segitu saja. Apakah memang pesawat kita begitu banyak yang booming masuk Indonesia. Kalau naik 1 juta, 2 juta wajar wong anggarannya juga naik berpuluh kali lipat yang namanya Departemen Pariwisata untuk anggaran promosinya, kalau tidak naik justru kebangetan. Tetapi ketika Bapak melihat bahwa kebijakan bebas visa ini memang mendukung daripada naiknya turis yes, seberapa besar kan begitu pertanyannya. Tapi ancaman terhadap pertahanan kita seperti apa. Bayangkan orang masuk ke negara kita tanpa filter, visa itukan filter, jadinya tidak ada filter lagi Pak. Negara-negara yang merupakan ancaman masuknya narkoba ke Indonesia, ancaman masuknya terorisme ke Indonesia, mereka bisa tinggal, bisa masuk ke Indonesia tanpa yang kita sebut filter tadi. Jadi saya mohon Bapak-bapak melihat karena kita ada Panja Bebas Visa di Komisi I DPR RI dan kita sudah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, kita mendukung yang namanya bebas visa tetapi tidak ke semua negara. Kita minta kepada Pemerintah untuk mengevaluasi kembali negara-negara yang diberikan bebas visa. Saya minta Bapak-bapak juga satu mitra dengan kita, kita Komisi I DPR RI mempunyai pandangan seperti itu Panja kita, karena kita memang di Komisi I DPR RI. Kita lebih banyak melihat aspek pertahanan dan keamanan, kedaulatan daripada negara kita. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Terima kasih. Mungkin sebagai catatan kecil juga tadi disampaikan bahwa kita punya Panja Bebas Visa dan sudah membuat rekomendasi bahwa harus dievaluasi tidak untuk semua negara, karena aspek ketahanannya yang justru yang kita prihatinkan. Jadi memang ini langsung kepada semua Anggota Komisi I DPR RI karena baru nutup, baru kemarin membuat rekomendasi tiba-tiba Bapak sampaikan karena aspek komersial. Kita berharap aspeknya adalah aspek ketahanan nasional, Bapak jangan bicara aspek komersial di sini, Bapak harus bicara aspek ketahanan nasional. Kenapa? Dalam rapat-rapat Panja kita itu semua mengarah kesana, bahwa ini berbahaya untuk ketahanan nasional jika dibuka sebebas-bebasnya tanpa filter. Dan juga

24

mungkin bisa Bapak perlu cek lagi data tadi yang 15 juta atau berapa itu tadi kenaikannya, kelihatannya itu data dari BPS. Waktu di Komisi X DPR RI itu termasuk orang yang diperdebatkan, karena BPS merubah kriteria. Hanya berubah kriteria jumlahnya sudah berubah. Jadi belum tentu karena penambahan orang yang masuk ke Indonesia karena nyatanya Garuda yang ke Eropa juga malah tutup, kan mereka kesini juga naik pesawat, pesawatnya saja tutup kok, bagaimana mungkin 5 juta tambah. Nah, ternyata BPS merubah kriteria yang namanya turis apa termasuk juga perubahan kriteria domestik itu menjadi naik karena dirubah kriteria maka jumlahnya melonjak. Ini perlu sebagai Lembaga Ketahanan Nasional harus lebih jeli lagi, jangan malah ikut-ikutan aspek komersial yang dikedepankan. Nanti belum dampak, kemarin salah satu termasuk rekomendasi Panja Bebas Visa ini adalah bahwa dampak dari ancaman adanya bebas visa ini bisa jadi cost-nya jauh lebih besar. Cost karena dampak bebas visa ini bisa jadi jauh lebih besar daripada tambahnya devisa yang ditambahkan. Kalau kemarin di rapat orang Jawa bilang “golek uceng kelangan …”. Saya kira demikian tambahan saya karena ini kebetulan kami barusan membuat rekomendasi bebas visa, itu jadi sangat menarik buat kita. Silakan dilanjutkan Bapak Gubernur. GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LETJEN TNI (Purn) AGUS WIDJOJO): Terima kasih Bapak Pimpinan. Sebenarnya tadi saya menunggu respon dari Ibu Evita. Kami anggap saja pada tingkat yang paling strategis sebetulnya untuk kebijakan apapun tidak bisa hanya dipandang dari satu dimensi saja. Sebuah kebijakan-kebijakan publik itu harus dilihat dari segala dampaknya secara dimensional. Oleh karena itu juga ilmu yang memang sekarang itu sedang banyak dipakai adalah ilmu kebijakan publik karena bersifat lintas sektoral, lintas disipliner dan penting untuk para pemangku kepentingan yang punya kewenangan untuk merumuskan kebijakan. Karena apa? Karena resiko itu harus ditanggung oleh pembuat kebijakan. Saya rasa saya juga sependapat dengan apa yang ditemukan dan disampaikan tadi. Paling tidak yang disampaikan tadi dan itu aspek-aspek yang pada akhirnya kita temukan sebetulnya mana yang lebih besar keuntungan atau kerugiannya. Apabila ada hal yang ingin dicapai pasti ada aspek-aspek lain yang skrupnya harus lebih dikencangkan, misalnya monitoring dari orang yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, misalnya juga cost-nya tadi sudah disampaikan, misalnya juga intelijen tentang blacklist dari orang-orang tertentu yang sudah masuk di dalam daftar hitam dan setuju sekali juga mungkin tidak sama untuk semua negara. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Selanjutnya dari Wantannas, silakan. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL (LETNAN JENDERAL TNI (Purn) NUGROHO WIDYOTOMO): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi I DPR RI. Saya akan mencoba untuk merespon, menjawab dari pertanyaan Bapak-bapak sekalian. Yang pertama, dari Bapak Andreas kami sangat senang sekali kalau bisa kita go public Pak. Memang kita mempunyai Kepala Biro Humas Pak, namun juga sama dengan dari Lemhannas kita adalah bukan Kementerian yang mempunyai kewenangan untuk operasional. Namun, dalam kegiatan kita, dalam kajida, seminar, ini melibatkan banyak dari luar karena kita dalam Kajida melibatkan dari Akademisi, kemudian dari birokrat, kemudian dari pelaku yang terkait yang kita bahas, kemudian juga dari LMS. Yang diharapkan mereka-mereka ini juga untuk bisa

25

menyebarkan, ini yang paling tidak kita bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga tidak mempunyai media cetak yang bisa go public atau media cetak yang untuk umum. Yang kita miliki adalah website yang ada di Wantannas dan ada produk-produk kita yang bisa diakses oleh klayak ramai atau umum. Kemudian yang kedua dari Bapak Hari Kartana, ini masukan yang sangat bagus terkait dengan masalah kita kajian masalah ketahanan dibidang pertanian dan energi. Pada forum ini kami sampaikan dan dari 179 produk, kita sudah membuat terkait dengan kajian ketahanan pangan ada 15 kajian. Mulai dari mungkin tidak semuanya saya bacakan akan tetapi sebagai informasi menjaga program konsesi lahan untuk rakyat guna kesejahteraan dan pembangunan daerah. Budi daya padi dengan pemanfaatan lahan sub optimal gambut di Kalimatan Tengah guna memperkuat ketahanan nasional. Antisipasi adna solusi pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional. Optimalisasi percepatan program lumbung pangan nasional Kabupaten Marauke dalam rangka ketahanan nasional, sampai 15. Kemudian juga meyangktu energi kita ada 18. Termasuk juga yang terakhir yang disampaikan oleh Ibu Evita, sudah kita membahas tentang masalah visa Ibu. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi, yaitu antisipasi dampak kebijakan bebas visa khususnya bagi warga negara China dalam rangka ketahanan nasional. Yang isu kemarin-kemarin kan banyak tenaga kerja asing yang banyak berdatangan. Kita mencoba untuk mendiskusikan, melakukan seminar atau kajian dengan melibatkan semuanya. Dan kita sudah berkirim kepada Bapak Presiden selaku Ketua Dewan Nasional. Kemudian dari tadi yang produk-produk tadi seperti ketahanan pangan dan juga yang disampaikan oleh Bapak Hidayat Nur Wahid terkait dengan sparatisme, komunisme. Kita juga sudah ada hasil kajian-kajiannya nanti bisa kami sampaikan kepada Anggota Dewan yang terhormat. Antisipasi terhadap isu SARA dan radikalisme guna menjaga perkembangan ekonomi. Solusi penanganan kejahatan terorisme dalam perspektif ketahanan nasional. Antisipasi dan solusi bahaya serangan terorisme dalam rangka menjaga ketahanan nasional. Antisipasi dan solusi terhadap kemungkinan resiko Pemilu Pilkada putaran kedua di wilayah DKI Jakarta. Pada saat belum dilaksanakan Pilkada kita sudah membuat kajian tersebut yang disampaikan kepada Presiden dan kita tembusan kepada semua kementerian yang terkait. Bisa mungkin Bapak Presdien selaku Ketua Dewan karena saking banyaknya kegiatan tidak sampai langsung, tapi mungkin hanya sampai pada level stabilon entah itu sekretaris negara atau sekretaris kabinet atau mungkin KSB. Akan tetapi ada tembusan masing-masing ke Kementerian dan kementerian-kementerian ini juga dalam diskusi atau seminar atau kajian ini juga dilibatkan, karena Anggota kami juga ada representasi perwakilan dari masing-masing Kementerian. Dan saya melihat dari tembusan yang diberikan Kementerian juga sudah ada tindaklanjut, ada action yang terkait dengan pembahasan tersebut. Meskipun belum ada given dari Bapak Presiden yang terkait dengan masalah ini akan tetapi sudah direspon kalau memang itu sesuai dengan faktanya. Ini yang kami sampaikan. Kemudian dari Bapak Roy Suryo memang tidak menyangkut pertanyaan kepada Ses Wantannas, akan tetapi perlu laporkan bahwa kita juga sudah membangun sistem informasi dan dengan grand desain yang sudah kita buat. Kemudian untuk tahun 2018, permasalahan yang kita hadapi adalah dengan anggaran tersebut tidak ada anggaran untuk maintenance, ini yang kami mengharapkan paling tidak kita tidak mengharapkan untuk optimal yang kita mintakan sekian ratus miliar, akan tetapi paling tidak untuk maintenance Siswo ini, karena namanya Siswo kalau tidak di-maintenance ini sangat rawan sekali Pak. F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Izin Pimpinan, sedikit tambahan. Jadi Bapak Nugroho terkait dengan terakhir saya setuju bahwa itu memang harus ada, tapi nanti kita bahas bagaimana itu bisa masuk di dalam apa yang tadi diusulkan untuk penambahannya. Tetapi yang lain sekaligus juga mumpung Bapak Gubernur juga ada disini, tadi untuk sosialisasi tadi Bapak Nugroho menyampaikan kalau tidak memiliki buku atau tidak memiliki majalah yang terdistribusi kepada masyarakat. Saya pun berpandangan secara pribadi lebih baik memang begitu, jadi tidak perlu membuat buku-buku secara khusus, misalnya nanti Lemhannas punya buku yang dijual kepada masyarakat, Wantannas mempunyai buku yang

26

dijual kepada masyarakat. Itu malah akan menjadi tambahan biaya yang malah akan pembengkakan yang tidak perlu. Tapi bisa juga sekarang dengan tadi yang sudah disebut memiliki website, website pun tidak mungkin akan terbaca kalau tidak menggunakan cara yang cerdas yang sering digunakan. Saya mungkin menyampaikan contoh TMC Polda Metro Jaya daripada mereka membuat radio itu akan membuat izin radio khusus di DKI Jakarta, karena permasalahan frekeunsi dan tower pun dipangkas karena sudah tidak memungkinkan lagi. Mereka bekerjasama dengan salah satu swasta, saya sebut saja Elshinta. Demikian pula TMC yang bekerjasama dengan beberapa TV swasta yang lain tetapi tidak eksklusif satu TV, jadi bisa bergantian. Nah, mungkin website dari Wantannas ataupun juga nanti untuk Lemhannas yang juga akan mempublikasikan yang keluar tapi tidak keluar tadi, itu bekerjasama dengan website yang sudah diakses oleh masyarakat, sebut saja detik.com, okezone.com, inilah.com dan lain sebagainya dan tidak ekseklusif. Jadi mungkin periode ini berganti kepada satu media ini, berikutnya berganti lagi atau ditenderkan, sehingga dengan demikian akan tercapai tujuannya, murah, praktis akan tetapi cepat lebih kepada masyarakat dibandingkan dengan semuanya bikin sendiri. Tapi khusus Bapak Nugroho kalau untuk info memang harus di-maintenance sendiri. Dan itu tidak mahal sekali sebenarnya kalau kita bisa pas merancangnya. Terima kasih. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Saya kalau Wantannas ini kalau melihat anggarannya nelongso saya. Ini serius gak sih ada Wantannas? Satu anggaran itu sama dengan satu konfrensi internasional kadang-kadang, penyelenggaraan sekali konvensi internasional, 40 sekian miliar itu. Jadi yang dihasilkan jumlahnya banyak juga susah, untuk setahun segitu belum gaji, kita mau menuntut kajian-kajian yang optimal, kita tahu itu mahal kajian untuk riset and development itu bukan biaya yang murah. Saya melihat tahun 2017 Bapak itu mempunyai program itu untuk menghasilkan kajian deteksi dini terhadap ekonomi sosial budaya dan pertahanan untuk 48 di tahun 2017. Kemudian yang Bapak katakan tadi, Bapak membuat apa namanya aplikasi untuk laporan intelijen tidak besar pula hanya 96 miliar waktu itu biaya di data saya ini. Nah, memang maintenance tidak ada ya sudah akhirnya bukan maintenance saja Pak, kadang-kadang kita buat suatu teknologi yang tinggi bukan maintenance yang menjadi hambatan akan tetapi SDM itu yang menjadi masalah lagi. Sudah punya high-tech, sudah punya semua, tetapi kemampuan SDM tidak ada. Jadi itu juga menjadi kendala-kendala. Dan kita juga ingin agar Wantannas ini mensinergikan pelaporannya inikan sekarang BIN punya teknologi tinggi mengenai intelijen, Kominfo punya yang namanya IT mereka. Bagaimana bisa memanfaatkan yang ada ini disinergikan dipadukan dengan dari program-program Wantannas ini, sehingga biayanya tidak begitu tinggi, karena kita tidak berharap banyak dari 42. Dari 42 penyerapan berapa, 46 kemarin Pak? karena kalau di data saya juga penyerapan tidak cukup bagus dikuartal pertama dan kuartal kedua Pak, 95 terakhir ya digeber diujung ya Pak, karena kuartal pertama dan kuartal kedua tidak baus penyerapannya ya kan, jadi dipenghujung dikejar. Kalau Lemhannas bagaimana Pak? penyerapan kita berapa tahun lalu Pak? bagus ya. Jadi saya rasa memang Bapak Ketua, saya tidak tahu jugalah what can you do with the number of budget, jadi mau nuntut Wantannas harus begini, kita juga sungkan jadinya dengan anggaran yang tersedia. Saya rasa demikian Bapak Ketua. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Oke, tanggapan Ibu Evita bagus sekali, sangat mengerti mau menuntut bagaimana secara anggarannya juga hanya segitu. Monggo silakan.

27

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL (LETNAN JENDERAL TNI (Purn) NUGROHO WIDYOTOMO): Terima kasih. Kami sangat gembira dan sangat senang kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk memperjuangkan kami untuk bisa mendapatkan tambahan anggaran sehingga bisa untuk bekerja lebih baik. Namun demikian, berapa pun anggaran yang kita terima kita akan tetap melaksanakan tugas dengan baik untuk NKRI ini Pak. Penurunan tersebut yang ada ini dari pertemuan 3 pihak, Sekjen Wantannas, kemudian Bappenas dan Kementerian Keuangan, memang belum bisa diakomodir alasan-alasan dari Kementerian Keuangan yang pertama adalah arah kebijakan Pemerintah yang fokus kepada proyek infrastruktur. Sehingga prioritas program ketahanan nasional yang semula prioritas nasional menjadi prioritas tugas kementerian dan Lembaga. Kemudian dari anggaran yang kita ajukan ini juga ada kaitannya dengan terkait bela negara. Namun, bela negara ini kalau kita mintakan anggaran kepada Kementerian Keuangan masalanya belum ada Keppresnya atau Peraturan Presidennya. Nah, ini yang sekarang ini kita masih mengharapkan untuk ada legalitas sehingga nanti Kementerian Keuangan bisa untuk menganggarkan. Yang sampai saat ini katanya masih dalam proses finalisasi. Saya kira dari pertanyaan-pertanyaan ini semuanya sudah kami jawab, dan kami akan memberikan kepada Bapak dan Ibu dari Anggota Dewan dari produk-produk ini mana yang diperlukan nanti kami siap untuk memberikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Masih ada tambahan jawaban? Oke silakan dari belakang. DEWAN KETAHANAN NASIONAL: Mohon izin Sesjen Wantannas. Yang terhormat dan kami mulaikan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Gubernur Lemhannas, Sesjen Wantannas. Yang menarik yang nanti kita mau tangkap itu tadi dari Ibu atau Bapak sekalian, yang menyangkut bebas visa tadi. Saya belajar atau membaca itu sudah 169 negara bahkan waktu kunjungannya itu hanya 30 hari, sedangkan tujuannya itu bisa wisata, bisa keluarga, bisa urusan Pemerintah sampai meneruskan perjalanannya keluar negeri. Bahkan asas yang digunakan itu adalah manfaatnya timbal balik meningkatkan perekonomian. Yang tadi saya lihat dari Ibu dan Bapak sekalian, itu kelihatannya dimintakan kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang. Sependapat Ibu, tapi saya hanya ingin menambahkan karena jumlahnya terus meningkat, kebijakan Presiden demikian, DPR RI pemikirannya demikian, ada solusi jalan tengah adalah meningkatkan security clearance. Jadi fungsi-fungsi intelijen itu tidak boleh dimatikan justru itu harus dikembangkan. Waktu kita menghabiskan keinginan Bapak Presiden yang begitu susah, nanti fungsi intelijennya tidak bisa jalan malah Ibu, tidak ada fungsinya. Security clearance ini dimanfaatkan supaya kita lebih pintar lagi. Saya rasa ini Ibu, masukan dari saya. Terima kasih.

28

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Ada tambahan dari Anggota? Cukup, baik. Silakan Ibu Evita. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Saya hanya ingin memberikan gambaran saja Pak, bisa membuka ini Bapak. Spanyol Pak, turis dia pertahun 68 juta tidak ada itu bebas visa. Bebas visa itu bukan segala-galanya untuk meningkatkan jumlah turis. Kita tahu Spanyol juga bukan negara yang aman, tetapi mereka punya kiat-kiat sendiri di dalam mempromosikan turis dia, 68 juta per tahun. Kita target 20 juta saja susah, bebas visa juga masih belum tercapai. Mereka dengan visa kita kesana 68 juta mereka bisa dapatkan turis itu. Jadi maksud saya bebas visa tidak segala-galanya di dalam meningkatkan turis, bagaimana Bapak Lemahanas mengatakan tadi kalau memang ada manfaatnya lebih sedikit daripada mudorotnya kita evaluasi negara-negaranya. Kita dukung kebijakan Presiden bebas visa, 100% kita dukung, kita hanya minta untuk dievaluasi negara-negara yang diberi bebas visa. Hanya itu saja keputusan Panja. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Baik, terima kasih tambahan dari Ibu Evita. Kita masuk ke kesimpulan. Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas tanggal 17 Januari 2018.

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Gubernur Lemahanas dan Sesjen Wantannas terkait dengan evaluasi pencapaian program kerja tahun 2017, realisasi anggaran tahun anggaran 2017, Rencana Program Kerja Tahun Anggaran 2018 dan kajian isu strategis Lemahanas dan Wantannas. Terkait dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian program Lemhannas dan Wantannas tahun anggaran 2017 dan mendorong agar pencapaian kinerjanya dapat ditingkatkan. Ada masukan? Cukup ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi I DPR RI telah mendengarkan usulan anggaran tambahan Wantannas tahun anggaran 2018 sebesar Rp186.233.300.000,-

F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Maaf Pimpinan, singkatannya benar Sesjen atau Sekjen? KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Itu tulisannya Sesjen. F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Oke, terima kasih.

29

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

2. Komisi I DPR RI telah mendengarkan usulan anggaran tambahan Wantannas tahun anggaran 2018 sebesar Rp186.233.300.000,- dan usulan tersebut akan dibahas sesuai dengan mekanisme serta jadwal pembahasan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI. Oke ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi I DPR RI meminta kepada Lemhannas dan Wantannas untuk memberikan hasil-hasil kajiannya terkait dengan hal-hal yang bersifat strategis, sehingga terjalin sinergitas dengan pandangan atau pendapat Komisi I DPR RI dalam menyikapi satu permasalahan. Oke?

F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Pimpinan, yang kita usulkan tadi kalau bisa masuk, misalnya dalam sebuah FGD gitu, jadi biar konkrit. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

3. Komisi I DPR RI meminta kepada Lemhannas dan Wantannas untuk memberikan hasil-hasil kajiannya terkait hal-hal yang bersifat strategis, sehingga terjalin sinergitas dengan pandangan atau pendapat Komisi I DPR RI dalam menyikapi satu permasalahan dalam bentuk FGD (Forum Group Discussion).

F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Ini salah satunya jadi bukan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

3. Komisi I DPR RI meminta kepada Lemhannas dan Wantannas untuk memberikan hasil-hasil kajiannya terkait hal-hal yang bersifat strategis, sehingga terjalin sinergitas dengan pandangan atau pendapat Komisi I DPR RI dalam menyikapi satu permasalahan, misalnya dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion). Oke?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu sekalian, Dengan demikian maka selesailah agenda rapat kita pada hari ini, terakhir kepada Gubernur Lemhannas kami berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement. GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LETJEN TNI (Purn) AGUS WIDJOJO): Terima kasih Bapak Pimpinan.

30

Tidak ada hal yang spesifik dari kami, terima kasih atas segala masukan. Kami selalu mendapatkan hal-hal yang baru, yang menjadikan mestinya kinerja kami menjadi sempurna tiap kali kami mendapatkan undangan dari Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI. Dan saya rasa semua sudah dapat diwadahi, terutama yang berkaitan dengan program dan anggaran. Terima kasih. KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Pimpinan dan Anggota juga Gubernur Lemhannas dan juga Sesjen Wantannas beserta seluruh jajarannya. Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat hari ini selesai dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabil’alamin rapat hari ini saya tutup. Wabillahi Taufiq Walhidaya, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB)

Jakarta, 17 Januari 2018 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

TTD,

SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si. NIP. 19710106 199003 2 001