1
PERMEN ESDM NOMOR 28 TAHUN 2009 PERMOHONAN DITUJUKAN KEPADA MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/ WALIKOTA SESUAI Usaha Jasa Pertambangan (Inti). (Perizinan berupa Izin Usaha Usaha Jasa Pertambangan Non Inti. (Perizinan berupa Surat Keterangan Kewajiban Pemegang IUJP dan SKT adalah : a. Menggunakan produk dalam negeri, b. Menggunakan sub kontraktor lokal, c. Menggunakan tenaga kerja lokal, d. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya, e. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK, f. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, g. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya, h. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, i. Membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Syarat-syarat yang diperlukan : 1. Membuat Surat Permohonan (lampiran II A), 2. Mengisi Formulir (Format Lampiran IIB), 3. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan bermeterai (lampiran II D) 4. Surat Keterangan Bank, 5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas) 6. Daftar Peralatan (Jenis, Jumlah, Kondisi, Status Kepemilikan, Lokasi Syarat-syarat yang diperlukan : 1. Membuat Surat Permohonan (lampiran IIIA), 2. Mengisi Formulir (Format Lampiran IIIB), 3. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan bermeterai (lampiran III D) 4. Ijin Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dari lembaga terkait. 5. Fotocopy Dokumen Status Permodalan, 6. FotoCopy NPWP,

Diagram Alir Perizinan Permen 28 2009

Embed Size (px)

DESCRIPTION

z

Citation preview

Page 1: Diagram Alir Perizinan Permen 28 2009

PERMEN ESDM NOMOR 28 TAHUN 2009PERMOHONAN DITUJUKAN

KEPADA MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/ WALIKOTA SESUAI

DENGAN KEWENANGANNYA.

Usaha Jasa Pertambangan (Inti).

(Perizinan berupa Izin Usaha

Usaha Jasa Pertambangan Non Inti. (Perizinan berupa

Surat Keterangan Terdaftar /

Kewajiban Pemegang IUJP dan SKT adalah :a. Menggunakan produk dalam negeri,b. Menggunakan sub kontraktor lokal,c. Menggunakan tenaga kerja lokal,d. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya,e. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau

IUPK,f. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,g. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya,h. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,i. Membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan

pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan,j. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau SKT.

Syarat-syarat yang diperlukan :1. Membuat Surat Permohonan (lampiran II A),2. Mengisi Formulir (Format Lampiran IIB),3. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan

bermeterai (lampiran II D)4. Surat Keterangan Bank,5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi dan

Arus Kas)6. Daftar Peralatan (Jenis, Jumlah, Kondisi,

Status Kepemilikan, Lokasi Keberadaan Alat),

7. Fotocopy Dokumen Status Permodalan,8. FotoCopy NPWP,9. FotoCopy Akta Pendirian Perusahan,10. FotoCopy Akta Perubahan Akhir,11. FotoCopy Tanda Daftar Perusahaan,

Syarat-syarat yang diperlukan :1. Membuat Surat Permohonan (lampiran IIIA),2. Mengisi Formulir (Format Lampiran IIIB),3. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan

bermeterai (lampiran III D)4. Ijin Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dari

lembaga terkait.5. Fotocopy Dokumen Status Permodalan,6. FotoCopy NPWP,7. FotoCopy Akta Pendirian Perusahan,8. FotoCopy Akta Perubahan Akhir,9. FotoCopy Tanda Daftar Perusahaan,10. FotoCopy Surat Keterangan Domisili.