Seediscussions,stats,andauthorprofilesforthispublicationat:https://www.researchgate.net/publication/283545878

DialektikaPemilihanPresiden2014diAceh

Article·June2014

CITATIONS

0

READS

17

1author:

RahmatFadhil

SyiahKualaUniversity

26PUBLICATIONS6CITATIONS

SEEPROFILE

Availablefrom:RahmatFadhil

Retrievedon:08September2016

T

Penanggung Jawab Chairul Fahmi chairulfahmi@acehinstitute.org

Tim Analisis Rahmat Fadhil rahmat.fadhil@unsyiah.net

T. M. Jafar Sulaiman tmjs.sabang@gmail.com

Aryos Nivada aryos@acehinstitute.org

Baiquni Hasbi baiquni.aceh@gmail.com

Isra Safril isra@acehinstitute.org

Monitoring & Evaluasi Cut Famelia cut.famelia@gmail.com

Desain & Web Arif Abdul Ghafur arifage@acehinstitute.org

ahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Repu-blik Indonesia tahun 2014 ini

telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemungutan suara akan digelar pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014 dan pemerintah menetapkannya sebagai hari libur nasional agar seluruh warga negara dapat berperan serta untuk memberikan hak politiknya kepada presiden pilihannya yang di-harapkan membawa Indonesia lebih baik lagi, paling tidak selama 5 tahun ke depan.

Pemilihan ini merupakan pemilihan kepala pemerintahan langsung ke 3 di Indonesia yang sedang mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis dan bermartabat. Pilpres 2014 diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla berno-mor urut 2. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) didukung oleh Partai Gerindra dengan perolehan suara sebesar 11,81%, Partai Golkar sebesar 14,75%, Partai Amanat Nasional sebesar 7,57%, Partai Persatuan Pembangunan sebesar 6,53%, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 6,79% dan Partai Bulan Bintang sebesar 1,46%. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) didukung oleh Partai PDI Perjuangan yang memperoleh suara sebesar 18,95%, Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 9,04%, Partai Nasdem sebesar 6,72% dan Partai Hanura 5,26%.

Tulisan dalam edisi kali ini akan mengetengahkan bagaimana proses per-jalanan penyelenggaraan Pilpres 2014 dalam kontek lokal di Aceh yang merupakan salah satu wilayah paling ujung di bahagian barat Indonesia. Bahasannya tentu akan dominan

}

terhadap apa yang berkembang secara dinamika ke-Acehan dalam menyong-song pesta demokrasi pemilihan pemim-pin baru Indonesia itu.

Pemantauan yang dibahas adalah dalam masa tahapan kampanye yaitu dalam rentang tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan akhir Juni 2014 (semen-tara akhir kampanye adalah 5 Juli 2014). Di lain sisi juga sedikit mengetengahkan rangkuman dalam tahapan pencalonan (10 Mei – 9 Juni 2014), walaupun taha-pan pencalonan ini domainnya pusat, tetapi dalam masa tersebut ada beberapa aktifitas sosial politik masyarakat dan penyelenggara pilpres di Aceh yang relevan untuk menjadi perhatian dalam pembahasannya.

Tahap Pencalonan dan Kampanye

Dalam tahapan pencalonan, hampir secara praktis para penyelenggara Pilpres di Aceh tidak terlalu sibuk, kerena hanya menanti berbagai kebija-kan yang akan dilahirkan di tingkat pusat. Namun semestinya berbagai per-siapan teknis dan non teknis memang haruslah menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari pihak penye-lenggara sampai level paling rendah.

Salah satu yang paling mengemuka adalah soal deklarasi dukungan untuk para calon presiden yang akan bertan-ding pada tahun 2014 ini. Dukungan datang dari berbagai kelompok baik yang memiliki afiliasi kepartian maupun kelompok/golongan independen dari kalangan aktifis sosial, kemahasiswaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, tokoh pemuda, perempuan dan kaum agamawan. Sebut saja seperti Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-JK yang dimotori beberapa kalangan dari LSM, politisi dan akademisi seperti

Volume : 4 Edisi Juni 2014

www.acehinstitute.org 1

Rahmat Fadhil Analisis Aceh Institut

POLICY BRIEF Sebuah inisiatif dari Aceh Institut untuk mendorong Pemilu di Aceh yang lebih demokratis & berkualitas

Aceh Election

POIN PENTING

Pilpres 2014 di Aceh masih ditemukan ada-nya aparatur negara (PNS) yang terlibat dalam dukung mendu-kung calon yang ikut dalam pemilihan. Sementara penyeleng-gara Pemilu (KIP dan Bawaslu) di Aceh tidak melakukan tindakan secara tegas baik dengan pencegahan maupun setelah adanya indikasi keterlibatan memberikan dukungan pada salah satu pihak tertentu.

Pers (media cetak) di Aceh terlihat cukup ber-imbang dalam pemberi-taan para calon yang peserta Pilpres 2014.

T.M.Zulfikar, Fuad Mardhatillah dan Banta Syahrizal. Sama halnya dukungan juga mengalir kepada pasangan Prabowo-Hatta yang dominan menge-muka adalah Gerakan Muda Aceh (GEMA) yang di gagas oleh Budi Azhari, Muslim Ayub, Kautsar dan lainnya. Dalam penelusuran Aceh Institute melalui media tercatat sebanyak 8 kelompok yang melakukan deklarasi dukungan terhadap kubu Prabowo-Hatta, sedangkan yang mendukung Jokowi-JK sebanyak 10 kelompok masyarakat. Lengkapnya tersedia di Tabel 1.

Dari laporan media, kami mene-mukan bahwa kedua kelompok ini masih dimotori oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semestinya tidak boleh terlibat dalam dukung mendukung dalam Pilpres. Di jajaran Seknas Jokowi Aceh tercatat nama Fuad Mardhatillah sebagai salah satu deklataror yang merupakan PNS di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, kemudian ada Hasnanda Putra (PNS di Pemko Banda Aceh), sementara di kubu pendukung Prabowo dengan lembaga GEMA tercatat nama Budi Azhari yang juga seorang Dosen/ PNS di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Padahal PNS atau aparatur pemerintahan sangat dilarang untuk terlibat baik dukung-mendukung atau bahkan ber-kampanye untuk salah satu pasangan calon dalam pemilihan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana PNS sebagai apara-tur negara dilarang terlibat ikut atau mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu calon dalam suatu pemilihan.

Tetapi KIP Aceh dan Bawaslu Aceh tidak ada upaya apapun atas keadaan ini. Padahal paling tidak ketika pertama sekali menemukan informasi seperti ini yang memang secara jelas-jelas dimuat oleh surat kabar lokal di Aceh sudah sepatutnya pihak penyelenggara me-manggil yang bersangkutan untuk dimin-tai klarifikasinya terhadap peristiwa itu. Bahkan kerap sekali dalam berbagai diskusi publik para PNS ini hadir mengatasnamakan kelompok yang pro terhadap salah satu kandidat untuk men-jadi pembicara dalam forum-forum ter-sebut. Namun, sampai akhir Juni 2014 yang masih dalam masa tahapan kampanye, tidak ada tindakan KIP Aceh dan Bawaslu Aceh terhadap hal ini.

Dalam suatu pertemuan tim moni-toring Aceh Institute dengan Bawaslu Aceh yang dilaksanakan dengan salah seorang komisionernya, ibu Dra. Zuraida Alwi, M.Pd, menyampaikan bahwa ada 3 isu utama pelanggaran dalam pelaksa-naan Pilpres 2014, yaitu Satu, Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dua, Adanya penyalahgunaan fasilitas Negara. Tiga, Adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Dari sisi penyelanggaraan pengawasan yang melekat di Bawaslu Aceh, terdapat sisi kelemahan tersendiri sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya terjadi kendala dan mengaki-batkan banyaknya kasus-kasus yang telah dilaporkan bisa kadaluwarsa (expired). Beberapa kendala Bawaslu dalam menangani pelanggaran dapat dilihat dalam Tabel 2.

Dari sini kita menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi dan isu utama dalam penyelanggaraan Pilpres di Aceh yakni: Regulasi yang mengatur penyel-

anggaraan Pemilu memberikan

Pro Prabowo-Hatta Pro Jokowi-JK

1. Relawan Prabowo Subianto Pilihan Pasti (Pasopati) Aceh ~ T. Zulfikri

2. Gerakan Muda Aceh (GEMA) ~ Budi Azhari 3. Komite Peralihan Aceh (KPA) ~ 4. Surya Madani Indonesia (SMI) ~ Muhammad Yus 5. Generasi Muda Aceh (GEMA) Gayo Alas Nasional

(Ganas) ~ Medi Arjuna 6. Serikat Muda Nusantara (SAMAN)~ Fuad Hadi

Woyla 7. Aliansi Mahasiswa Aceh ~ Fauzi Amin 8. Pemuda Tani Indonesia HKTI Aceh ~

1. Seknas Jokowi Aceh ~ T.M. Zulfikar 2. Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Tanah Rencong ~

Joekarnaini 3. Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Provinsi

Aceh ~ Sabri Ali 4. Laskar Cut Nyak Dien ~ Yuniati 5. Relawan Aceh Support Jokowi RI-1 ~ Magdalena 6. Relawan Jenggala wilayah Kabupaten Aceh Tenggara

~ Agung Sanjaya 7. Aliansi Rakyat Merdeka (ARM)~ Zainal Abidin

Syammah 8. Sema STAIN MAL ~ Munawir 9. Dema STAIN MAL ~ Muhammad Fuadi 10. IMAKIPSI ~ Sulaiman Ibrahim

Tabel 1. Komunitas/Lembaga Pendukung Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di Aceh

Diolah dari berbagai sumber

Aceh Election POLICY BRIEF | Volume 4 | Edisi : Juni 2014 2

peluang bagi penyelanggara untuk menyalahgunakan wewenangnya.

Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak dibekali dengan bimbingan teknis yang memadai sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya. Sementara, Panitia Pengawasan Lapangan (PPL) yang berada dibawah Bawaslu/Panwaslu Kab/Kota juga tidak sepenuhnya dibekali dengan mekanisme yang cepat dalam menangani masalah. Belajar dari pengalaman pemilihan legislatif kemarin, maka mestinya penyelenggara punya antisipasi tersendiri terhadap hal ini.

Bawaslu tidak bisa menjerat oknum PNS yang terlibat aktif dalam ber-kampanye baik secara langsung maupun melalui media sosial (FB/ Twitter dll), dengan alasan karena tidak terdapat dalam struktur kam-panye yang disampaikan oleh Tim Capres Provinsi di Aceh. Padahal seseorang aparatur negara yang ikut terlibat baik pernyataan, du-kungan dan sejenisnya sudah patut menjadi dugaan awal keterli-batannya dalam mempengaruhi suatu pilihan keberpihakan.

Selain itu izin cuti keterlibatan pejabat publik di Aceh yang menjadi tim sukses pasangan Capres, baru dari timses Jokowi-JK yang menga-

jukannya, yakni Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Sementara keterli-batan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang merupakan ketua pemenangan Pasangan Pra-bowo-Hatta belum menyerahkan izin/tembusan izin cuti kampanye ke Bawaslu. Gubernur Aceh tercatat memiliki izin cuti diluar hari libur kerja yaitu tanggal 26 Juni 2014 dan 30 Juni 2014.

Media dan Pemberitaan Dalam rekam jejak pemberitaan media selama masa pencalonan dan menuju tahap kampanye, dari 3 media lokal, satu terbitan Aceh (Serambi Indo-nesia) dan dua terbitan Medan yang memuat berita berkaitan dengan Aceh (Analisa dan Waspada) menunjukkan bahwa ketiga media ini melakukan pem-beritaan yang cukup berimbang antara berita Prabowo-Hatta dan berita Jokowi-JK (Gambar 1). Walaupun salah satu media tersebut memiliki jaringan grup dengan media di tingkat nasional, tetapi satu hal yang positif adalah media lokal agaknya cukup bijaksana dalam membe-ritakan informasi pilpres ini. Kenyataan ini sangat kontras bila dibandingkan dengan media-media yang terbit secara nasional yang dengan terang-terangan terbelah dalam memberitakan positif-negatif di antara kedua pasangan calon presiden atau kubu para pendukungnya. Serambi Indonesia misalnya, ketika memuat berita soal dukungan dari gubernur dan wakil gubernur Aceh yang berbeda pilihan politik terhadap calon presiden yang dijagokan, tetap menge-tengahkan kedua-dua berita secara sehat dan berimbang. Ketika suatu waktu gubernur menyatakan tentang penting-nya mendukung suatu calon yang di kampanyekannya, dilain waktu saat wakil gubernur melakukan kegiatan mendukung calon presiden lainnya tetap pemberitaannya dilakukan secara ber-sama-sama dan merata. Sehingga kegandrungan kita untuk menyimak dan mengikuti perkembangan via media ini semakin menarik adanya. Karena memang seperti itulah semestinya peran media dalam membantu ikut mencer-daskan masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya, bukan meng-giring apalagi mendeskreditkan salah satu diantara keduanya. Keadaan ini tentu sangat kita harapkan terus diperta-hankan dari waktu ke waktu, sehingga media selalu menjadi motor terdepan dalam menyeimbangkan informasi dan pemberitaan.

No

1 Pengawas tidak bisa memaksakan saksi untuk hadir dalam proses pemeriksaan berkas dan kasus

2 Pengawas hanya bisa memanggil saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga jika kasus seperti ini terjadi dalam Pilpres bisa menyebabkan masa yang dimiliki oleh Bawaslu akan habis

3 Jika dalam Pemilu Legislatif proses waktu yang dimiliki oleh Bawaslu dalam proses penanganan kasus 7 (tujuh) hari kerja, maka dalam Pilpres Bawaslu hanya memiliki 3 (tiga) hari kerja saja dalam menuntaskan suatu kasus.

Kotak 1.

Keterlibatan aparatur negara dalam mendukung atau pernyataan secara

terang-terangan keberpihakan terhadap kandidat ataupun partai

tertentu dalam Pemilu adalah suatu tindakan yang sangat mengganggu

independensi sebagai abdi negara, baik sipil maupun kepolisian/militer.

Karena seharusnya aparatur negara memberikan jaminan bagi pilihan-

pilihan masyarakat yang lebih bebas tanpa tersandera dengan dukungan

politiknya yang berpihak pada pilihan yang mungkin dapat berbeda

dengan masyarakat yang mesti dilayaninya.

Tabel 2. Beberapa kendala Bawaslu dalam menangani pelanggaran

Sumber : Hasil wawancara dengan komisioner Bawaslu Aceh

www.acehinstitute.org 3

Aceh Election POLICY BRIEF mengetengahkan informasi, analisis dan rekomendasi kebijakan yang dipandang perlu dalam mewujudkan proses Pemilu 2014 di Aceh yang lebih demokratis dan berkualitas. Dokumen ini dan informasi lainnya tersedia di website www.acehinstitute.org. The Aceh Institute merupakan lembaga non-pemerintah berbentuk yayasan yang didirikan untuk mewujudkan suatu budaya keilmuan dan tradisi kritis dalam masyarakat Aceh melalui keterlibatan aktif komunitas intelektual yang independen, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika dalam masyarakat. Tim Pendukung Zuhri Sabri zuhriasabri@yahoo.co.id

Azizah ZZ azizah.desu@gmail.com

Aina Umi Aqila aina@acehinstitute.org

Ouva Zafirah ouvazafirah@acehinstitute.org

Berlangganan Bila anda ingin berlangganan melalui email atau cetak, silahkan menghubungi kami.

Kesimpulan dan Rekomendasi Dari beberapa elaborasi pembahasan diatas, perlu rasanya diberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi terhadap tahapan pencalonan dan kampanye yang masih sedang berlangsung ini : 1. Pihak penyelenggara di tingkat lokal

dirasa kurang sensitif terhadap bebe-rapa tindakan aparatur pemerintahan (PNS) yang secara terang-terangan mendukung salah satu pihak tetapi tidak ada upaya-upaya tertentu untuk menindaknya.

2. Koordinasi dan komunikasi penye-lenggara dirasa sangat kurang dengan berbagai elemen masyarakat dalam kaitan sosialisasi di setiap tahapan, terutama masyarakat yang memang memiliki perhatian dengan pemilu, politik dan kemasyarakatan. Sehingga diskusi-diskusi tentang tahapan Pilpres ini agak jarang terlihat koor-dinasi yang dilakukan oleh penye-lenggara. Padahal komunitas-komuni-tas masyarakat seperti LSM dirasakan manfaat dan perannya dalam ikut memberikan pencerdasan-pencer-dasan politik kepada masyarakat. Dengan demikian tentu berbagai kebijakan kepemiluan itu akan lebih baik lagi terkomunikasikan kepada publik secara luas.

3. Bawaslu Aceh merasakan regulasi yang mengatur tentang sanksi dan

tindakan untuk mengarah dalam pengambilan sebuah keputusan ber-kaitan pelanggaran maupun dugaan pelanggaran sangat terbatas, baik secara waktu, tenaga maupun akses yang dapat dilakukan terhadap KIP Aceh sebagai pelaksana. Kelihatannya keterbukaan dan koordinasi belum begitu optimal terjadi diantara para penyelenggara.

4. Salah satu persoalan terbesar dalam setiap pemilihan adalah pada saat pemberiaan suara di tingkat TPS. Sering masalah-masalah seperti undangan/kartu pemilih tidak sampai ke pemilih, pemilih tidak diperke-nankan memilih kalau hanya dengan KTP tanpa membawa form tertentu atau bahkan diperkenankan memilih tanpa KTP (dengan identitas lainnya), memilih di atas waktu yang telah ditentukan, partisipasi pemilih yang rendah dan lain sebagainya. Dalam pemantauan melalui media tidak terlihat sosialisasi menyeluruh bagai-mana persiapan ini dilakukan oleh penyelenggara.

5. Sikap Pers terutama media cetak di tingkat lokal di Aceh (Serambi Indo-nesia, Analisa, dan Waspada) dirasa-kan cukup memadai dalam pemberi-taan yang berimbang dan tidak ter-politisasi terhadap dukungan bagi salah satu calon dalam Pilpres 2014 ini. Sikap yang demikian patut menjadi prestasi bagi media cetak lokal untuk mempertahankannya di masa-masa yang akan datang.

Program ini turut di dukung oleh :

Ikuti diskusi seputar Pemilu 2014 dan

Pemilihan Presiden 2014 di Aceh dalam

acara Aceh Election Club yang di gelar

setiap akhir bulan. Informasi lebih lanjut

silahkan kunjungi website kami.

Aceh Election POLICY BRIEF | Volume 4 | Edisi : Juni 2014 4

The Aceh Institute

Jln. Lingkar Kampus, Pertokoan Limpok Kav. II

Belakang Fakultas Kedokteran Unsyiah Desa Limpok, Darussalam, Aceh Besar

Provinsi Aceh, Indonesia

Telepon : +62-651 7400185 | E-mail : info@acehinstitute.org | Website : www.acehinstitute.org

Gambar 1. Persentase Peristiwa Deklarasi dan Statement Dukungan

Capres/Cawapres