PERTUMBUHAN PENDUDUK DI PROVINSI JAWA BARAT

Jumlah penduduk yang

besar ibarat pisau

bermata dua. Di satu sisi

bisa menjadi keuntungan

bagi Jawa Barat dengan

jumlah penduduk usia

produktif yang berlimpah.

Namun di sisi lain bisa

menjadi Malapetaka bila

jumlah penduduk yang

besar itu memiliki kualitas

yang rendah

Fakta Penting

Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) Jawa Barat masih cukup

rendah dan hanya menempati

posisi ke-16 diantara provinsi-

provinsi lain se-Indonesia.

Jawa Barat belum memiliki

program khusus untuk menangani

masalah kependudukan yang

terintegrasi dengan baik ke

dalam paradigma pembangunan.

Diperlukan beberapa program

yang berorientasi pada sektor

kependudukan yang dapat

memaksimalkan potensi

pembangunan berbasis penduduk

Data Source : Bappenas (2014) | Photo Credit : flickr.com

LATAR BELAKANG Penduduk merupakan suatu aset besar yang dimiliki oleh suatu daerah dalam suatu

proses pembangunan. Semakin baik kualitas penduduk dari suatu daerah maka

kemungkinan semakin baik juga proses pembangunan di suatu daerah, namun jika

kualitasnya rendah maka akan menambah beban suatu daerah melalui meningkatnya

tingkat pengangguran dan kemiskianan, terutama di daerah yang memiliki jumlah

penduduk yang tinggi, salah satunya adalah provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Provinsi ini mencapai 43

juta jiwa atau sekitar 18% dari total penduduk di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri

dari 29% penduduk usia muda (0-15 tahun), 66% penduduk dengan usia produktif (15-64

tahun) serta 5% penduduk dengan usia tua (lebih dari 64 tahun). Hal ini menggambarkan

betapa beruntungnya Jawa Barat dengan adanya surplus penduduk terutama tingginya

jumlah penduduk usia produktif sehingga bisa meningkatkan produksi regional di

berbagai sektor. Data tersebut didukung dengan adanya hasil proyeksi jumlah penduduk

yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang

menunjukan bahwa kondisi ini masih akan berlanjut di beberapa waktu ke depan. Dengan

kondisi tersebut, jelas bahwa Jawa Barat sangat optimis dan diuntungkan dengan

tingginya jumlah penduduk usia produktif ini. Namun, optimisme yang berlebihan bisa

menjadi malapetaka jika sebagian besar penduduk merupakan penduduk dengan kualitas

rendah.

DISUSUN OLEH : Drs. H. Lukman Ismail, MA dan Ade Maulana R H JANUARIMARET 2014

POTENSI PEMBANGUNAN ATAUKAH MALAPETAKA?

Penduduk usia produktif & usia tua menunjukan peningkatan sedangkan penduduk usia muda

menunjukan penurunan. Komposisi di atas menunjukan bahwa pada tahun 2030-an Jawa Barat

masih bisa menikmati bonus demografi sehingga harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

PERMASALAHAN & SOLUSI

Kurang Diperhatikannya Asupan Gizi Usia Dini

Sosialisasi mengenai pentingnya masukan gizi semasa anak masih dalam kategori

balita dan bahkan pada saat masih dalam kandungan. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan Badan Pusat Statistik, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan anak,

terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan untuk berfikir dan

menerima pelajaran ketika anak tersebut sudah dalam usia sekolah. Selain itu,

pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamilpun mutlak dilakukan, baik melalui program

bantuan pemerintah ataupun pihak lain, sehingga kelak akan didapat generasi

penduduk yang cerdas dan pintar yang ditunjang dengan sistem dan program

pendidikan yang baik.

Rendahnya Rata-Rata Lama-Sekolah (8,2 Tahun)

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika yang didukung oleh Hafiza (2013)

menyebutkan bahwa rendahnya tingkat rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh

faktor kemiskinan, ekonomi dan budaya masyarakat. Tak jarang anak tidak bersekolah

karena ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah (Ekonomi & Kemiskinan) serta

masih adanya anggapan bahwa anak perempuan tidak memerlukan tingkat pendidikan yang

tinggi serta anak laki-laki yang harus bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi

keluarga (Budaya). Oleh karena itu, pengendalian biaya pendidikan melalui subsidi seperti

halnya pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian bagi beasiswa bagi

siswa yang orang tuanya tergolong miskin serta pemberian beasiswa bagi siswa-siswi

yang berprestasi harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan sumber daya

manusia di Jawa Barat. Program tersebut harus disertai pengawasan penggunaan

anggaran dan didukung oleh aturan pelarangan pekerja usia dini yang artinya usia minimum

untuk bekerja ditetapkan tidak lebih rendah dari usia wajib sekolah. Dengan demikian

Program Wajib Belajar 12 tahun harus segera direalisasikan sehingga dapat meminimalisir

permasalahan rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas SDM Provinsi Jawa Barat guna

menciptakan generasi muda yang memiliki daya saing dan karakter yang kuat dalam

pembangunan ekonomi daerah.

Studi Literatur :

Di tahun 2020-an, proyeksi

menunjukan bahwa jumlah

penduduk usia muda akan menurun

(Bappenas, 2014)

Turunnya jumlah penduduk usia

muda dalam beberapa periode ke

depan diasumsikan karena adanya

penurunan angka kelahiran

(Bappenas, 2014)

Penurunan angka kelahiran akan

memberikan kontribusi relevan

terhadap angka kemiskinan (Remi,

2008)

Sehingga :

Penurunan inipun bisa dijadikan

pertimbangan pemerintah untuk

merencanakan, mensosialisasikan

dan melaksanakan program

pembangunan yang berorientasi

pada kependudukan se-dini

mungkin terutama di bidang

kesehatan dan pendidikan.

Photo Credit : http://khabarsoutheastasia.com/

Data Source : Bappenas (2014) | Photo Credit : http://www.facebook.com/ronald.irwanto/photos/

*Dalam Juta Penduduk

PROYEKSI

Baru disadari sejak tahun 1987

kualitas SDM terlambat jika dilakukan

sejak SD ke atas. Ternyata, kualitas

terpenting dibangun 1000 hari

kehidupan, 9 bulan 10 hari tambah 2

tahun kehidupan

-Fasli Jalal (Kepala BKKBN, 2014)-

Fakta Penting :

Sekitar 18% Jumlah penduduk

usia produktif di Indonesia

berasal dari Provinsi Jawa Barat

(Sensus Penduduk, 2010)

Sekitar 30-40 % Penduduk usia

produktif merupakan lulusan

Sekolah Dasar (Sensus

Penduduk, 2010)

Sebesar 38% tenaga kerja di

Provinsi Jawa Barat merupakan

tenaga kerja yang tidak memiliki

kontrak yang jelas (World Bank,

2012).

54% atau lebih dari setengah

tenaga kerja di jawa barat

pekerja informal di sektor

pertanian dan non-pertanian

(World Bank, 2012)

Sisanya hanya sekitar 8% yaitu

tenaga kerja yang memiliki

kontrak yang jelas (3%),

Pegawai tetap (3%) serta

pengusaha dan lain-lain (2%).

Bonus demografi yang dimiliki

Jawa barat jika tidak disikapi

dengan baik akan menjadi suatu

beban statistic bahkan menjadi

bencana daerah di sektor

kependudukan.

Data Source : Bappenas (2014) | Photo Credit : http://www.flickr.com/photos/desrianeristha

Rendahnya kualitas penduduk produktif di Jawa barat yang dilihat dari IPM (Kesehatan,

Pendidikan dan Daya beli), RLS dan disertai dengan masalah status pekerjaan dapat

mengakibatkan sebagian besar penduduk tersebut mengalami beberapa ketidakpastian.

Ketidakpastian kapan mendapatkan penghasilan, ketidakpastian transparasi penghasilan,

kemungkinan pemutusan kerja sama yang disebabkan tidak adanya kejelasan kontrak,

ketidakpastian cuaca bagi tenaga kerja di sektor pertanian dan lainnya sehingga pada

akhirnya dikhwatirkan akan menghadapi ketidakpastian akan masa depan.

Dengan kondisi tersebut, penduduk Jawa Barat di khwatirkan akan mengalami kesulitan untuk

bersaing menghadapi era Asean Economic Community (AEC). Bagaimana tidak? Dengan adanya

AEC maka akan semakin memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing di kawasan asia

tenggara untuk bekerja di Indonesia. Dengan Demikian penduduk usia produktif harus mampu

bersaing dengan tenaga kerja asing yang memiliki skill yang lebih baik.

Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa program yang dapat meningkatkan kualitas SDM

penduduk usia produktif. Upaya tersebut harus meliputi kegiatan yang menggandeng pelatihan,

sertifikasi dan penempatan secara terpadu sehingga peserta yang dilatih menjadi kompeten,

mendapatkan sertifikat dan untuk mendapatkan pekerjaan atau mampu berusaha sendiri. Selain

itu kegiatan tersebut juga harus mampu merangkul tenaga kerja untuk dapat meningkatkan

kualitasnya. Upaya tersebut sudah diupayakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dengan

*Dalam Juta Penduduk

Data Source : World bank (2012) | Photo Credit : http://www.flickr.com/photos/basrimarzuki

Bonus Demografi merupakan suatu

potensi. Potensi tersebut harus

disertai dengan beberapa program

dan kebijakan PRO kependudukan

yang terintegrasi dengan rencana

pembangunan berjangka agar

dapat menjadi hasil realisasi. Jika

tidak hal itu hanya akan menjadi

bebasn statistic bahkan malapetaka

pembangunan daerah

Fakta Penting : Jumlah Rumah Sakit di Provinsi

Jawa Barat sebanyak 268 yang

sebagian besar berada di pusat

Kabupaten/Kota. (Dinkes Provinsi

Jawa Barat, 2013)

Jumlah Puskesmas sebanyak 1046

unit, 220 unit diantaranya memiliki

fasilitas perawatan sedangkan 826

unit tidak memiliki fasilitas

perawatan. (Dinkes Provinsi Jawa

Barat, 2013)

Jika Jumlah RS ditambah dengan jumlah

Puskesmas maka akan terdapat 1294

unit pelayanan kesehatan rumah sakit

dan puskesmas, artinya setiap

puskesmas dan rumah sakit harus siap

siaga melayani 2500 penduduk usia tua.

Hanya 14% desa yang termasuk ke

dalam kategori desa dengan

infrastruktur kesehatan baik

(Pusdalisbang, 2013)

Proyeksi Menunjukan Kenaikan Peningkatan jumlah penduduk usia tua ini kemungkinan akan menimbulkan suatu

permasalahan kependudukan. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya produktifitas yang

disertai dengan tingginya tingkat kerentanan terhadap penyakit. Dengan demikian

program kesehatan bagi penduduk usia tua harus segera direncanakan dan

direalisasikan dalam beberapa periode ke depan.

Oleh karena itu, upaya renovasi, peningkatan kualitas layanan dan meningkatkan jumlah

unit pelayanan kesehatan merupakan salah satu opsi bisa dilakukan oleh pemerintah

untuk meningkatkan kualitas kesehatan terutama untuk penduduk usia tua.

Data Sources : Bappenas (2014) | Photo Credit : http://www.flickr.com/photos/arms_photography/

*Dalam Juta Penduduk

Kesimpulan & Rekomendasi

Hasil proyeksi jumlah penduduk yang dilakukan oleh Bappenas (2014) menunjukan adanya peningkatan jumlah penduduk di Jawa Barat terutama

pada penduduk usia produktif. Hal tersebut dapat menjadi potensi pembangunan daerah jika disertai dengan peningkatan kualitas SDM yang

mampu berinovasi dan memiliki daya saing yang tinggi. Jika tidak, pertumbuhan jumlah ini akan menambah permasalahan daerah, terutama yang

berkaitan dengan peningkatan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, program investasi jangka

panjang dalam sektor kependudukan harus diintegrasikan dengan baik ke dalam pradigma pembangunan di Jawa Barat, sehingga dapat

meningkatkan kualitas SDM yang mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan guna mencapai

kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dengan adanya lonjakan penduduk maka pemerintah daerah harus membuat kebijakan untuk merespon fenomena ini. Adapun beberapa saran dalam

menghadapi kondisi ini diantaranya adalah :

1. Pembuatan kebijakan yang dapat meningkatkan produksi pangan, mendorong investasi padat karya dan membangun jiwa kewirausahaan

di kalangan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan lapangan kerja yang memadai agar masyarakat dapat

memperoleh penghasilan yang cukup sehingga dapat menabung dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Perbaikan kualitas SDM sehingga nantinya akan mampu menciptakan produk-produk inovatif yang memiliki daya saing tinggi. Hal ini

dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan dengan disertai konsep kedisiplinan.

3. Perencanaan dan Pelaksanaan program yang pro poor & pro job yang merupakan proyek padat karya sehingga dapat melibatkan RTS

untuk ikut bekerja.