Upload
ally
View
107
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
UU NO. 21 THN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 20 THN 2000. Dicabut Dengan UU NO. 28 THN 2009 tentang PAJAK DAERAH Dan retribusi daerah ( pdrd ). ORDONANSI BEA BALIK NAMA Stbl . 1924 No. 291. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Dicabut DenganDicabut DenganUU NO. 28 THN 2009UU NO. 28 THN 2009
TENTANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH
(PDRD)(PDRD)
UU NO. 21 THN 1997UU NO. 21 THN 1997TENTANGTENTANG
BEA PEROLEHAN HAK BEA PEROLEHAN HAK ATASATAS
TANAH DAN BANGUNANTANAH DAN BANGUNAN(UU BPHTB)(UU BPHTB)
SEBAGAIMANA TELAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN DIUBAH DENGAN
UU NO. 20 THN 2000 UU NO. 20 THN 2000
11
Dipungut antara lain
atas pemindahan
hak termasuk hibah wasiat atas harta
tetap
Objek Pajak :Barang-barang tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta
kecuali : Hak Agraris Eigendom (Pasal 51
ayat 7 Ind. Staatsregeling)
ORDONANSI BEA BALIK NAMAORDONANSI BEA BALIK NAMAStbl. 1924 No. 291Stbl. 1924 No. 291
Objeknya terbatas pada hak-hak atas tanah dengan titel hukum barat
21
Ordonansi1924 / 291(Objek pajaknya terbatas pada hak-hak atas tanah dengan titel hukum barat)
UUPAUUNO.5/1960(Tidak mengenal hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi 1924/291)
Tidak dapat dipungut sejak th. 1961 s/d sekarang
UU BPHTBUU BPHTB(Diharapkan dapat mengkompensasi
penurunan penerimaan daerah karena
diberlakukannya UU PDRD) 31
WAJAR
TANAH
Memenuhi kebutuhan
dasar untuk papan
Lahan usaha
Alat investasi yg
menguntungkan
bagi yang memperoleh hak atas
tanah
memberikan kontribusi kepada Negara
dengan membayar pajak (BPHTB)
41
Prinsip-prinsip yang diaturPrinsip-prinsip yang diaturdalam UU BPHTBdalam UU BPHTB
Pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem “Self Assessment”.
Tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas waris atau hibah wasiat .
51
lanjutan
• Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya.
• Penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang SELURUHNYA diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
• Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar ketentuan UU ini tidak diperkenankan.
61
Bagian Ketujuh BelasBea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
Pasal 85
(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
71
OBJEK PAJAKPasal 85
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Pemindahan Hak Pemberian Hak Baru
81
Jenis Perolehan Hak atas TanahJenis Perolehan Hak atas Tanahdan/atau Bangunandan/atau Bangunan
Pasal 85 ayat (2)Pemindahan Hak, karena :1. jual beli; 2. tukar-menukar;3. hibah; 4. hibah wasiat;5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;8. penunjukan pembeli dalam lelang;9. putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;10. penggabungan usaha;11. peleburan usaha;12. pemekaran usaha;13. hadiah.
Pemberian Hak Baru, karena :kelanjutan pelepasan hak;di luar pelepasan hak.
91
JENIS HAK-HAK ATAS TANAHJENIS HAK-HAK ATAS TANAHPasal 85 ayat (3)Pasal 85 ayat (3)
hak milikhak guna usahahak guna bangunanhak pakai
Diatur dlm UUPA(UU No. 5 / 1960)
Diatur dlm UU Rumah Susun
(UU No. 16 / 1985)
hak milik atas satuan rumah susun
hak pengelolaan
101
OBYEK PAJAKOBYEK PAJAKYANG TIDAK DIKENAKAN BPHTBYANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB
Pasal 85 (Ayat 4)
Objek Pajak yang diperoleh :perwakilan diplomatik
(asas timbal balik) :Negara untuk
kepentingan umumbadan / perwakilan
organisasi internasionalorang pribadi/badan
karena konversi hak / perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama
orang pribadi/badan karena wakaf
untuk kepentingan ibadah
111
OBJEK PAJAK yang diperoleh krn waris, hibah wasiat dan
hak pengelolaan diatur dengan PP
Pasal 3 ayat (2) jo. PP No.111/2000 dan PP No.112/2000Kep. Men. Keu No.514/KMK.04/2000 dan 515/KMK.04/2000
Untuk lebih memberikan rasa keadilan
Hak pengelolaan merupakan hak di luar
UUPASaat pewaris meninggal dunia pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris
mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka adalah wajar apabila perolehan hak karena waris termasuk objek pajak
hibah wasiat merupakan penetapan wasiat yg khusus yg berlaku pada saat pemberi wasiat meninggal dunia
pada umumnya penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yg masih dalam hubungan keluarga yg tidak mampu atau badan sebagai penghargaan
pengenaannya
perlu diatur dengan PP
121
Wajib Pajak
dikenakan kewajiban membayar pajak
SUBJEK PAJAK (Pasal 86)
“Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan
atau bangunan”
131
5%
TARIF PAJAKTARIF PAJAKPasal 88Pasal 88
Untuk kesederhanaan dan kemudahan
penghitungan pajak
Tarif TunggalPaling tinggi
141
Nilai Perolehan Objek Pajak(NPOP)
DASAR PENGENAANDASAR PENGENAANPasal 87 (1-3)Pasal 87 (1-3)
Harga Transaksi
- jual beli-penunjukan pembeli
dlm lelang
Nilai Pasar
1) tukar-menukar2) hibah3) hibah wasiat4) waris5) pemasukan
dalam perseroan atau badan hukum lainnya
6) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
7) peralihan hak karena putusan hakim yg tetap
8) pemberiah hak baru karena pelepasan hak
9) pemberian hak baru diluar pelepasan hak
10)penggagungan, peleburan dan pemekaran usaha.
11)hadiah.
Apabila NPOP tidak
diketahui atau lebih rendah
dari NJOP PBB
NJOP PBB
Besarnya NJOP PBB ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dalam
hal belum diketahui
151
Dapat diubah dengan PERDA
Nilai Perolehan Objek Pajak Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
P a s a l 87 (4 & 5)
paling banyakRp 60.000.000,00selain perolehanhak dari waris& hibah wasiat
Ditetapkan oleh Kakanwil dengan pertimbangan Pemda dan
perekonomian daerah
paling banyakRp 300.000.000,00
untuk waris atau hibah wasiat bagi orang pribadi yg masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus
161
NPOPTKP
• NPO PTKP dimaksud di atas adalah untuk memperoleh hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan Pemberi Hibah Wasiat, termasuk suami/istri untuk suatu Kabupaten (regional). 171
BPHTB = ( NJOP - NPOPTKP ) x Tarif
BPHTB = ( NPOP - NPOPTKP ) x Tarif
CARA PENGHITUNGAN PAJAKPasal 89
a t a u
Bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan
181
CONTOH PENGHITUNGAN BPHTB
• Tanggal 2 Januari 20011 Tn. Amin membeli tanah di wilayah Kabupaten Bogor dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.15.000.000,00
• Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp.25.000.000,00.
• Karena NPOP Pajak berada dibawah NPOPTKP, maka perolehan hak atas tanah tersebut tidak dikenakan BPHTB. 191
CONTOH : 2
• Pada tanggal 1 Februari 2011 Tn. AMIN membeli tanah di
wilayah Jakarta Selatan dengan
• Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.80.000.000,00
• Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Rp 50.000.000,00• Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak (NPOPKP) Rp.30.000.000,00
• Pajak terutang 5% xRp 30.000.000,- = Rp1.500.000,-
201
CONTOH : 3
• Tanggal 27 Maret 2011 WP Dharmawan mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandungnya sebidang tanah di kotaPamekasan, NPOP Rp.250.000.000,00.
• NPOPTKP (untuk perolehan hak karena hibah wasiat) untuk kota Pamekasan ditetapkan Sebesar Rp.300.000.000,00.
NPOPKP:• NPOP Rp 250.000.000,00• NPOPTKP Rp 300.000.000,00 (-)• NPOPKP NIHIL
• NPOP lebih kecil dari NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang BPHTB.
211
CONTOH : 4
• PT Pratama membeli sebidang tanah dan bangunan dengan nilai transaksi sebesar Rp950.000.000,-
• Sesuai SPPT PBB, tanah seluas 1.000 m2 mempunyai NJOP
Rp537.000,- per m2 dan bangunan seluas 500 m2
mempunyai NJOP Rp700.000,00 per m2.
NPOPTKP diketahui sebesar Rp50.000.000,00. 221
JAWABAN• BPHTB yang terutang :• NJOP tanah: 1.000 m2 x Rp537.000,00
= Rp 537.000.000,00• NJOP bangunan: 500 m2 x
Rp700.000,00 = Rp 350.000.000,00 (I)• NJOP PBB Rp 887.000.000,00• Harga transaksi/nilai pasar Rp 950.000.000,-
• Harga transaksi lebih besar daripada NJOP PBB, maka yang dipakai sebagai DPP (BPHTB) atau NPOP adalah nilai/harga transaksi
• NPOP Rp 950.000.000,00• NPOPTKP Rp 50.000.000,00 (-)• NPOPKP Rp 900.000.000,00• BPHTB yang terutang:• 5% x Rp 900.000.000,00=Rp 45.000.000,00
231
jual beli tukar-menukar hibah pemasukan dlm
perseroan/ badan hukum lainnya
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
hadiah penggabungan
usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha
waris hibah wasiat
putusan hakim
pemberian hak baru sbg kelanjutan pelepasan hak & di luar pelepasan hak
sejak tgl dibuatdan
ditandatanganinyaakta
sejak tgl diterbitkannya
surat keputusanpemberian hak
sejak tgl penunjukanpemenang lelang
sejak tgl putusan pengadilan yg tetap
sejak tgl pendaftaran
peralihan hak
SAAT PAJAK TERUTANG ( Pasal 90)
lelang
241
PELUNASAN PAJAK TERUTANG
Pasal 90 ayat 2
Dilunasi pada saat terjadinya
perolehan hak
251
TEMPAT TERUTANG PAJAK
Pasal 90 ayat 3
Di Wilayah:1. Kabupaten2. Kota3. Propinsi
Yang meliputi letak tanahdan atau bangunan
261
Kewajiban Pejabat(Pasal 91)
(1)Pejabat PPAT/Notaris (2)Kepala kantor yang
membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang.
(3)Kepala kantor bidang pertanahan, melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah
setelah W P menyerahkan bukti pembayaran pajak.
271
KEWAJIBAN PEJABAT(Pasal 92)
(1)Pejabat PPAT/Notaris (2)Kepala kantor yang
membidangi pelayanan lelang negara
(3)Kepala kantor bidang pertanahan,
Harus melaporkan pembuatan
akta/risalah BPHTB pada tgl 10 bulan berikutnya.
4) Tata cara pelaporan Ps.1 sd.Ps.3 diatur dengan PERDA
281
SANKSI BAGI PEJABAT
(Pasal 92)(1)Pejabat PPAT/Notaris & Kepala
kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yg tdk melanggar ketentuan Ps.91 (1) & (2) dikenakan sanksi adm. Rp.7.500.000,- utk setiap pelanggaran.
(2) Pejabat PPAT/Notaris & Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yg tdk melanggar ketentuan Ps.92 (1) dikenakan sanksi administrasi Rp.250.000.000,- utk setiap laporan.
(3) Kepala kantor bidang pertanahan, melakukan melanggar ketentuan Ps.91 (3) dikenakan sanksi sesuai dg peraturan perundang-undangan.291
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak
mendasarkan pada adanya surat ketetapan
Dibayar ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank BUMN
atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan
Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri
301
Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau/Bangunan
Kep. Men. Keu no.631/KMK.04/1997jo Kep. DJP No. Kep-21/PJ.6/1997
Wajib Pajak
Setorke
Bank Persepsi / Kantor PosOperasional V
Sebelum:a. Akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) /Notaris;b. Risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang;c. dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya dalam hal: 1) pemberian hak baru; 2) pemindahan hak karena pelaksanaan Putusan Hakim, warisan atau Hibah Wasiat
Dengan menggunakan
Surat Setoran Bea
311
Surat Ketetapan BPHTB Kurang BayarSurat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar( SKBKB )( SKBKB )
Pasal 11
Dalam jangka Waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan / keterangan lain
Pajak kurang dibayar
SKB KB + bunga 2% / bln maksimum 24 bln
sejak saat pajak terutang s/d diterbitkan SKBKB
Dasar penagihanPasal 14
Wajib Pajak
321
Surat Ketetapan BPHTB Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan ( SKBKBT )Kurang Bayar Tambahan ( SKBKBT )
Pasal 12
Dalam jangka Waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap
Pajak kurang dibayar
SKB KBT + kenaikan 100%; kecuali Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan
Dasar penagihanPasal 14
Wajib Pajak
331
+ bunga2%/blnmaks 24 bln sejak saat
pajak terutang
menagih sanksi adm.berupa bunga
dan/ataudenda
menagih pajak yang kurang
dibayar karenasalah tulis/hitung
pada SSB
menagih pajak yang tidak/ kurang
dibayar
SURAT TAGIHAN BPHTB ( STB )SURAT TAGIHAN BPHTB ( STB )Pasal 13
341
DASAR PENAGIHAN PAJAKPasal 14
Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar, Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan BPHTB, dan
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
Harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterima oleh Wajib Pajak
Tata Cara Penagihan Pajak diatur dengan Keputusan Menteri
351
SURAT PAKSAPasal 15
JUMLAH PAJAK TERUTANG
BERDASARKAN
SKBKB, SKBKBT, SURAT TAGIHAN BPHTB, DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, SURAT
KEPUTUSAN KEBERATAN DAN SURAT KEPUTUSAN BANDING
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR PADA WAKTUNYA
DAPAT DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA
361
K E B E R A T A NK E B E R A T A NPasal 16 dan 17Pasal 16 dan 17
SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN
Maksimum 3 bulan sejak diterimanya SKB
DIRJEN PAJAK
Keputusan maksimum 12 bulan• Ditolak• Diterima seluruh/sebagian• Menambah
371
KEPUTUSAN KEBERATANPasal 20
Kep. DJP N0.Kep-22/PJ.6/1997
SKB.KB s/d Rp 2.500.000.000,00
SKB.KB › Rp 2.500.000.000,00
Kantor PelayananKantor PelayananPajak Bumi dan BangunanPajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah
381
B A N D I N GB A N D I N GPasal 18Pasal 18
Surat Keputusan Keberatan
WAJIB PAJAK(MENERIMA)
WAJIB PAJAK(MENOLAK)
BANDINGDiajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yg jelas, dalam jk waktu maksimum 3 bulan sejak SK Keberatan diterima
BADAN PERADILAN PAJAK
Apabila SK Keberatan
menambah jumlah pajak terutang
(merupakan dasar penagihan)
Pasal 14
PEMBAYARAN391
PENGAJUAN KEBERATAN ATAU BANDING DITERIMA
Psl.19
Kelebihan pembayaran pajak dikembalikandengan ditambah imbalan bunga 2%
perbulan paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran sampai
diterbitkannya keputusan
401
DIBERIKANKARENA HAL-HAL
TERTENTU
kondisi tertentu Wpyg ada hubungannya
dengan Objek Pajak:1. WP tidak mampu secara
ekonomis yg memperoleh hak baru melalui program pemerintah (75%)
2. WP pribadi menerima hibah dari OP yg mempunyai hubungan keluarga sedarah (50%)
Tanah dan/atau bangunan yg
digunakan untuk kepentingan
sosial/pendidikan yg tidak mencari
keuntungan (50%)
PENGURANGANPENGURANGANPasal 20
jo Ps 1 & 2 KMK No.518/KMK.04/2000
kondisi WP yg ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu:1. Ganti rugi pemerintah dibawah NJOP (50%)2. Pengganti tanah yg dibebaskan pemerintah (50%)3. Terkena dampak krisis sehingga harus melakukan restrukturisasi usaha dan utang sesuai kebijakan pemerintah (100%)4. Penggabungan usaha yg disetujui DJP(100%)5. Bencana alam paling lama 3 bulan sejak tandatangan akta (50%)6. Perolehan atas rumah dinas pemerintah (50%) 411
BESARNYA PENGURANGANARISTASINYA
Kep.Men.Keu No.632/KMK.04/1997jo Kep. DJP No. Kep-23/PJ.6/1997
50 %dari Bea
75 %dari Bea
Wajib Pajaka dan b
Wajib Pajak c
SKB.KB s/d
Rp 2.500.000.000
SKB.KB › Rp 2.500.000.000
KP.PBB Kanwil
untuk untuk
421
dilakukan pemeriksan(Pasal 22)
karena Keberatan/
Banding yang dikabulkan
sebagian atau seluruhnya
Karena permohonan WP,antara lain dalam hal:- kelebihan bayar- terlanjur bayar tetapi perolehan haknya batal
karena pengajuan
pengurangan yang diterima
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPasal 21
SKBLBSKBLB+ bunga 2%/blnmaks. 24 bln.(Pasal 19)
SKBLB+ bunga 2%/blnapabila pengembalian lewat 2 bln (Psl 22)
SKBN
431
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAANPEMBAGIAN HASIL PENERIMAANPasal 23
Kep. Men. Keu No.519/KMK.04/2000
BPHTB merupakan pajak pusat yang dibagikan kepada:
Pemerintah Pusat
20%
Pemerintah Daerah 80%
Dibagikan kepada pemerintah
kabupaten/kotasecara merata
- 16% untuk propinsi- 64% untuk pemerintah kabupaten
441
KETENTUAN BAGI PEJABATPasal 24
PPAT/Notaris/Kepala KLNKakan Pertanahan Kab/Kod
- Penandatanganan Akta/ Risalah Lelang
- Pendaftaran hak/peralihan hak karena waris atau hibah wasiat
Sanksi (Pasal 26):Jika melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) & (2)
PPAT/Notaris/Kepala KLN = Denda Rp7,5 jutaKakan Pertanahan Kab/Kod = PP 30/1980
Bukti
Pembayaran BPHTB
451
Sanksi (Pasal 26):Lewat waktu denda Rp250 ribuuntuk setiap laporan
KEWAJIBAN MELAPOR BAGI PEJABAT
Pasal 25
PPAT/ Notaris/ Kepala KLN
Pembuatan Akta/ Risalah Lelang
Batas waktu pelaporan
kepada Ditjen Pajak
Bulan Yang Bersangkutan
Tanggal 10 Bulan berikutnya
461
KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUPPasal 27Pasal 27
Dengan berlakunya UU BPHTB1 Januari 2001
Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291 beserta perubahannya,sepanjang mengenai
pungutan BBN atas pemindahan harta tetap yang berupa tanah dan/atau bangunan dinyatakan tidak berlaku
Ketentuan pengenaan pajak atas akta pendaftaran dan pemindahan kapal
berdasar Ordonansi BBN Stbl. 1924 No. 291 masih tetap berlaku
““Hal yg tidak diatur dalam Undang-Undang ini, Hal yg tidak diatur dalam Undang-Undang ini, berlaku Kententuan dalam UU KUP”berlaku Kententuan dalam UU KUP”
471
PERATURAN PEMERINTAH RIPERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 111 TAHUN 2000 NOMOR 111 TAHUN 2000
TENTANGTENTANGPENGENAAN BEA PEROLEHAN HAKPENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNANATAS TANAH DAN BANGUNANKARENA WARIS DAN HIBAH WASIATKARENA WARIS DAN HIBAH WASIATKep. Men. Keu No.514/KMK.04/2000
tanggal 14 Desember 2000
481
PENGERTIANPENGERTIAN(Pasal 1 dan 2)(Pasal 1 dan 2)
1.1. Perolehan hak karena waris adalah Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris kepada bangunan oleh ahli waris kepada pewaris, yang berlaku pewaris, yang berlaku setelahsetelah pewaris meninggal duniapewaris meninggal dunia
2. Perolehan hak karena hibah wasiat 2. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku setelah pemberi hibah yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.wasiat meninggal dunia.
491
BESARNYA BPHTB ATAS PEROLEHAN BESARNYA BPHTB ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA WARIS & HIBAH WASIAT YANG KARENA WARIS & HIBAH WASIAT YANG DITERIMA:DITERIMA:
Pasal 2Pasal 2
DIKENAKAN SEBESARDIKENAKAN SEBESAR
50%50%
DARI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DARI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG SEHARUSNYA DAN BANGUNAN YANG SEHARUSNYA
TERUTANGTERUTANG
501
SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAS PEROLEHAN HAK KARENA WARIS
DAN HIBAH WASIAT
SEJAK TANGGAL YANG SEJAK TANGGAL YANG BERSANGKUTAN MENDAFTARKAN BERSANGKUTAN MENDAFTARKAN PERALIHAN HAKNYA KE KANTOR PERALIHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTAPERTANAHAN KABUPATEN/ KOTA
ADALAHADALAH
SAAT TERUTANGNYA PAJAKSAAT TERUTANGNYA PAJAK(Pasal 3)(Pasal 3)
511
PERATURAN PEMERINTAH RIPERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 112 TAHUN 2000NOMOR 112 TAHUN 2000
TENTANGTENTANGPENGENAAN BEA PEROLEHAN HAKPENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNANATAS TANAH DAN BANGUNANKARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAANKARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
Kep. Men. Keu No.515/KMK.04/2000
tanggal 14 Desember 2000
521
Hak Pengelolaan adalahHak Pengelolaan adalahHak menguasai dari Negara atas tanah Hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknyapemegang haknya
Antara lain untuk :Antara lain untuk :
• merencanakan peruntukan dan merencanakan peruntukan dan penggunaan tanahpenggunaan tanah
• keperluan pelaksanaan tugaskeperluan pelaksanaan tugas
• menyerahkan bagian tanah tersebut menyerahkan bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga atau bekerja kepada pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak ketigasama dengan pihak ketiga
PENGERTIANPENGERTIAN(Pasal 1)
531
- DEPARTEMEN,- DEPARTEMEN,- LEMBAGA - LEMBAGA
PEMERINTAH NON PEMERINTAH NON DEPARTEMEN,DEPARTEMEN,
- PEMDA PROVINSI- PEMDA PROVINSI- PEMDA KABUPATEN/ - PEMDA KABUPATEN/
KOTAKOTA- LEMBAGA - LEMBAGA
PEMERINTAH LAINNYAPEMERINTAH LAINNYA- PERUM PERUMNAS - PERUM PERUMNAS
PIHAK-PIHAK PIHAK-PIHAK LAINNYALAINNYA
0 %0 % 50 %50 %
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Yang Seharusnya TerutangBangunan Yang Seharusnya Terutang
DARIDARI
BESARNYA BPHTB ATAS PEROLEHAN BESARNYA BPHTB ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA PEMBERIAN HAK KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAANPENGELOLAAN
Pasal 2Pasal 2
541
SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAS SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAS PEROLEHAN HAK PENGELOLAANPEROLEHAN HAK PENGELOLAAN
SEJAK DITANDATANGANI DAN SEJAK DITANDATANGANI DAN DITERBITKANNYA SURAT KEPUTUSAN DITERBITKANNYA SURAT KEPUTUSAN
PEMBERIAN HAK PENGELOLAANPEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
ADALAHADALAH
SAAT TERUTANGNYA PAJAKSAAT TERUTANGNYA PAJAK(Pasal 3)(Pasal 3)
551
PERATURAN PEMERINTAH RIPERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 114 TAHUN 2000NOMOR 114 TAHUN 2000
TENTANG TENTANG PENCABUTANPENCABUTAN PP NOMOR 33 TAHUN PP NOMOR 33 TAHUN 1997 1997
TENTANGTENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAHDAERAH
561
20 % PENERIMAAN PEMERINTAH
PUSAT
KAS NEGARA
80 % PENERIMAAN PEMERINTAH
DAERAH
HASIL PENERIMAAN BPHTB MERUPAKAN PENERIMAAN NEGARA
( Pasal 1 )jo Kep. Men. Keu No.519/KMK.04/2000
571
KEGIATAN : 1. Peningkatan
Sertifikasi Tanah2. Penyediaan
Peralatan dan Sarana
3. Komputerisasi Pertanahan
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
SISA :
1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB
2. Biaya administrasi Peningkatan Pelayanan BPHTB
3. Pemberian Imbalan Bunga
PENGGUNAAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
( Pasal 5 )jo Kep. Men. Keu No.519/KMK.04/2000
581
16 %PEMERINTAH
DAERAH PROPINSI
64 %PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/
KOTA
PENDAPATAN DAERAH DAN SETIAP TAHUN ANGGARAN DICANTUMKAN
DALAM APBD
PENERIMAAN DAERAH80%
591
PERATURAN PEMERINTAH RIPERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 34 TAHUN 1997NOMOR 34 TAHUN 1997
TENTANGTENTANGPELAPORAN ATAU PELAPORAN ATAU
PEMBERITAHUAN PEROLEHAN PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU HAK ATAS TANAH DAN ATAU
BANGUNAN.BANGUNAN.
601
Kepala Kantor Lelang/ Pejabat
Lelang
Menandatangani akta atau Risalah Lelang atas tanah dan atau bangunan
PEJABAT YANG BERWENANG
Pejabat Pembuat Akta Tanah/
Notaris
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT( Pasal 1 )
611
KP PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan
Wajib menyampaikan laporan bulanan disertai fotokopi Surat Setoran BPHTB (SSB)
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABATPasal 1 ayat (1)
PEJABAT YANG BERWENANG
621
Diberikan oleh :
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEMBERIAN HAK BARU
Pasal 1 ayat (2)
Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya
Memberitahukan kepada Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan
Dengan disertai bukti SSB
631
• Nomor dan Tanggal akta, Risalah lelang
• Status hak
• Letak tanah dan atau bangunan
• Luas tanah
• Luas Bangunan
Membuat laporan sekurang-kurangnya memuat :
• Nomor dan tahun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
• NJOP PBB
• Harga Transaksi/ Nilai Pasar
• Nama dan alamat pihak yang mengalihkan dan yang memperoleh hak
• Tanggal dan jumlah setoran.
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABATPasal 1 ayat (3)
PEJABAT YANG BERWENANG
641
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT( Pasal 1 ayat (4)
Laporan bulanan
Disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Kep. Men. Keu No.636/KMK.04/1997 tanggal 22 Des’97
651
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS, KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT
LELANG DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA
DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU
SANKSI BAGI PEJABATPasal 2
APABILA PEJABAT TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN
661
KETENTUAN LEBIH LANJUT YANG DIPERLUKAN MENGENAI PELAPORAN ATAU
PEMBERITAHUAN
LAPORAN BAGI PEJABATPasal 3
DIATUR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
671
KETENTUAN PENUTUPPasal 180
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebagaimana diubah
dengan dan UU Nomor 20 Tahun 2000 tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun
sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.
681
KETENTUAN PERALIHAN UU NO.28 TAHUN 2009
TENTANG PDRD(berlaku 1 JAN 2010)
Pasal 181Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam UU ini
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Pasal 182Pada saat UU ini berlaku:1) Men Keu bersama-sama dengan
Men DAGRI mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013; dan
2) Men Keu bersama-sama dengan Men DAGRI mengatur tahapan persiapan pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) TH sejak berlakunya UU ini. 691
SELAMAT BELAJAR
701